SENSUS BARANG MILIK NEGARABADAN PUSAT STATISTIK 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN(SBMN2014)

Sensus Barang Milik Negara (Sensus BMN) adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Pendataan akan dilakukan serentak di seluruh satuan kerja (satker) BPS pada bulan Mei 2014. Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan sampai selesai proses pelaporannya ke Pengelola Barang.Kegiatan Sensus BMN perlu mendapat dukungan penuh dari semua unit kerja dan instansi terkait, karena pada pelaksanaannya nanti akan melibatkan secara aktif para penanggung jawab barang di ruang kerja masing-masing.Tujuan diselenggarakannya Sensus BMN adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi BMN, agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.Buku Pedoman Pelaksanaan Sensus BMN 2014 (SBMN2014) memuat pedoman teknis, pedoman administrasi, dan pedoman pelaksanaan lapangan Sensus BMN mulai tahap persiapan, pendataan, pengolahan, dan pembuatan laporan hasil Sensus BMN.Keberhasilan pelaksanaan Sensus BMN ini ditentukan oleh niat, tekad, dan kesungguhan kita. Oleh karena itu, diharapkan agar kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Akhirnya, atas kontribusi semua pihak, baik yang ada di BPS pusat maupuin daerah dalam pelaksanaan Sensus BMN Tahun 2014 ini diucapkan terima kasih.Selamat Bekerja.

Jakarta, Maret 2014

Sekretaris Utama

Badan Pusat Statistik,

Drs. Eri Hastoto, M.Si

Nip. 19550826 197803 1 002

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB 1 PEDOMAN TEKNIS1.1 Latar Belakang

1

1.2 Maksud dan Tujuan

1

1.3 Landasan Hukum

2

1.4 Cakupan

2

1.5 Jenis Dokumen

3

1.6 Jadwal Kegiatan

4

BAB 2 STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI2.1 Struktur Organisasi Sensus BMN 2014

72.2Pengelolaan Administrasi Sensus BMN 2014

9BAB 3PEDOMAN PELAKSANAAN LAPANGAN3.1Konsep dan Definisi

113.2Ketentuan Umum

123.3Sensus BMN

133.4Tatacara Pelaksanaan Sensus BMN pada tingkat Unit

Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB)

153.5Tatacara Pelaksanaan Sensus BMN pada tingkat Unit

Penatausahaan Pengguna Barang tingkat Wilayah (UPPB-W)193.6Tatacara Pelaksanaan Sensus BMN pada tingkat Unit

Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB)

213.7Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap

23LAMPIRAN1.Tabel 1. Jadwal Kegiatan

52.Gambar 1. Struktur Organisasi

83.Gambar 2. Alur Prosedur Sensus BMN

244.Gambar 3. Label Sementara Sensus BMN

255.Gambar 4. Contoh Pemberian Nomor Ruang Gedung 4 Lantai 1

256.Kertas Kerja Sensus BMN untuk Barang Dalam Ruangan

267.Kertas Kerja Sensus BMN untuk BMN berupa Tanah

278.Kertas Kerja Sensus BMN untuk BMN berupa Bangunan

288.Kertas Kerja Sensus BMN untuk BMN berupa Bangunan Air

299.Kertas Kerja Sensus BMN untuk BMN berupa Alat Angkutan

3010.Kertas Kerja Sensus BMN untuk BMN berupa Alat Besar

3111.Kertas Kerja Sensus BMN untuk BMN berupa Senjata

3212.Kertas Kerja Sensus BMN untuk Barang Lainnya

3313.Daftar Barang Hasil Sensus BMN untuk Barang Dalam Kondisi

Baik dan Rusak Ringan

3414.Daftar Barang Hasil Sensus BMN untuk Barang Dalam Kondisi

Rusak Berat

3515.Daftar Barang Hasil Sensus BMN untuk Barang Berlebih

3616.Daftar Barang Hasil Sensus BMN untuk Barang

Tidak Ditemukan

3717.Laporan Hasil Sensus BMN

3818.Contoh Kertas Kerja Sensus BMN untuk Barang Dalam

Ruangan

39.

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), Kepala BPS selaku Pengguna Barang bertanggung jawab melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Kegiatan inventarisasi BMN dilakukan dalam bentuk Sensus BMN, yaitu kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan seluruh BMN, kecuali BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Penatausahaan Barang Milik Negara, Kepala BPS selaku Pengguna Barang bertanggung jawab melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui sensus barang Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Bulan Sensus BMN di BPS adalah Mei 2014, kegiatan ini merupakan kegiatan besar sehingga dalam pelaksanaannya akan melibatkan seluruh unit kerja dalam organisasi BPS baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai pemakai BMN, seluruh unit kerja di BPS harus dapat mempertanggungjawabkan BMN yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Daftar Barang Ruangan (DBR), Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar Barang Lainnya (DBL).

1.2. Makud dan Tujuan

Secara umum maksud Sensus BMN adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi BMN, sedangkan tujuan Sensus BMN adalah agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Tujuan yang diharapkan dengan dilaksanakannya Sensus BMN yaitu :

1. Semua BMN BPS terdata dengan baik, antara lain untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi BMN BPS;

2. Dapat mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, dalam arti terjadi kesesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi fisik;3. Mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN, terutama terkait dengan perencanaan pengadaan BMN dan biaya pemeliharaannya;

4. Persiapan dalam memenuhi dukungan data e-audit yang diperlukan oleh BPK

5. Persiapan penerapan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang akan diterapkan tahun 2015.

1.3. Landasan Hukum

Pelaksanaan Sensus BMN dilandasi oleh:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; dan

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.4. Cakupan

Cakupan pendataan Sensus BMN dilakukan terhadap seluruh BMN yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, kecuali BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Data yang dikumpulkan dalam Sensus BMN mencakup:

1. Melengkapi dan mendata dokumen sumber dan dokumen kepemilikan BMN; 2. Memeriksa dan mendata keberadaan fisik BMN berdasarkan lokasi sesuai pencatatan dalam SIMAK-BMN;3. Memeriksa dan mencatat kondisi terkini BMN;4. Menyusun laporan hasil Sensus BMN sesuai format yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.1.5. Jenis Dokumen

1. Kertas Kerja Sensus BMN untuk BDR, KIB dan DBLKertas kerja dipisahkan untuk BMN yang berada dalam ruangan-ruangan unit kerja, yang berada dalam ruang publik dan yang berada di luar ruangan. Data BMN yang dipergunakan dalam kertas kerja ini berasal dari data SIMAK-BMN audited TA.2013, Kertas kerja ini digunakan oleh petugas pelaksana untuk mencocokkan data BMN dengan DBR yang ada di tiap ruang kerja, data BMN sesuai KIB dan DBL serta melakukan up date kondisi fisik BMN di lapangan pada saat Sensus BMN dilaksanakan.2. Daftar dan Laporan Hasil Sensus BMNDaftar ini dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang, yaitu berisi data BMN, lokasi keberadaannya dan kondisi terkini BMN sesuai hasil sensus yang telah dilaksanakan. Satker harus mencetak laporan tersebut sesuai dengan wilayah masing-masing. Bila terdapat perbedaan antara data hasil Sensus BMN dengan data Laporan BMN, bila diperlukan masing-masing Satker dapat melakukan rekonsiliasi antara BPS Kabupaten/Kota dengan KPKNL setempat, atau antara BPS Provinsi dengan Kanwil DJKN dan antara BPS dengan DJKN serta rekonsiliasi rutin yang dilakukan setiap tahun antara BPS Provinsi dengan BPS.

3. Buku Pedoman Pelaksanaan Sensus BMN

Buku pedoman pelaksanaan Sensus BMN ini terdiri dari beberapa pedoman seperti:a. Pedoman TeknisPedoman ini akan menjelaskan konsep definisi, struktur organisasi, jadwal kegiatan dan panduan umum pelaksanaan Sensus BMN tahun 2014.

b. Pedoman Administrasi

Pedoman ini akan memberi informasi bagi pelaksana administrasi di seluruh satker untuk melaksanakan dan menyelesaikan administrasi Sensus BMN tahun 2014.

c. Pedoman Pelaksanaan Sensus BMN

Pedoman ini menjelaskan tata cara pelaksanaan lapangan Sensus BMN tahun 2014 agar dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku, sesuai rencana dan tepat waktu.

4. Buku Panduan Manual Program Sensus BMNBuku ini memuat tahap demi tahap dalam melakukan ekstrak data dari SIMAK-BMN agar dapat dituangkan dalam kertas kerja yang akan dilaksanakan untuk pendataan Sensus BMN di lapangan.1.6. Jadwal Kegiatan

Seluruh rangkaian tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Sensus BMN ditetapkan sesuai dengan urutan proses pelaksanaannya. Tahapan pertama yang dilakukan adalah tahapan persiapan baik yang dilakukan di pusat maupun persiapan yang harus dilakukan oleh satker di daerah. Kegiatan pada tahapan persiapan antara lain penyiapan dokumen sumber dan dokumen kepemilikan, penyiapan data SIMAK-BMN, pelatihan petugas, penyusunan kertas kerja. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan identifikasi dan pendataan Sensus BMN di seluruh satker BPS, kegiatan verifikasi dan pengolahan data, sampai pada kegiatan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sensus BMN oleh seluruh satker BPS secara berjenjang, mulai dari satker BPS Kabupaten/Kota, satker BPS Provinsi, satker STIS, satker Pusdiklat, satker Sekretariat Utama, serta laporan final atas nama instansi BPS. Secara rinci jadwal tahapan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:Tabel 1. Jadwal Kegiatan Sensus BMN 2014No.KegiatanJadwal

(1)(2)(3)

1.Persiapan (di pusat)Januari - April 2014

2.Pelatihan petugas Sensus BMN5 8 Maret 2014

3.Penyiapan data dan Kertas KerjaMaret - April 2014

4.Pendataan BMN1 - 31 Mei 2014

5.Verifikasi dan pengolahan hasil pendataan1 - 30 Juni 2014

6.RekonsiliasiJuli 2014

7.Penyusunan dan Penyerahan Laporans.d. 30 Agustus 2014

8.Up date data ke dalam SIMAK-BMN s.d. akhir Desember 2014

2.1. Struktur Organisasi Sensus BMN 2014

Struktur dan organisasi lapangan disusun dengan tujuan agar pelaksanaan Sensus BMN 2014 dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan setiap pelaku dalam organisasi mengetahui dengan pasti tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya masing-masing.

Kegiatan Sensus BMN 2014 mencakup seluruh satker di BPS baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu, pelaksanaan Sensus BMN juga tidak hanya menjadi tanggung jawab unit kerja bidang administrasi saja, tetapi juga membutuhkan dukungan dari unit kerja bidang teknis sebagai penanggung jawab dan pengguna BMN di unit kerja masing-masing.

Penanggung jawab pelaksanaan Sensus BMN 2014 secara keseluruhan adalah Kepala BPS yang diberi tanggung jawab selaku Pengguna Barang oleh Kementerian Keuangan yang bertindak selaku Pengelola Barang. Sedangkan penanggungjawab pelaksanaan Sensus BMN di tingkat satker Provinsi/Kabupaten/Kota adalah masing-masing Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.

Selanjutnya untuk tahapan kegiatan pelaksanaan lapangan, Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota akan membentuk Tim Pelaksana Sensus BMN 2014. Tim Pelaksana terdiri dari pegawai yang berasal dari UPKPB atau dari unit kerja lain yang diberi tugas/wewenang sebagai petugas pelaksana Sensus BMN. Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Kepala Sub Bagian Urusan Dalam di BPS Provinsi sebagai anggota dari Tim Pelaksana mempunyai kewajiban menyampaikan tata cara pendataan Sensus BMN 2014 kepada pegawai yang diberi tugas/wewenang sebagai petugas pelaksana Sensus BMN.

Laporan hasil pelaksanaan Sensus BMN akan disampaikan secara berjenjang mulai dari BPS Kabupaten/Kota kepada BPS Provinsi dan KPKNL setempat, kemudian BPS Provinsi menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan Sensus BMN kepada BPS Pusat dan Kanwil DJKN setempat, dan terakhir BPS Pusat menyampaikan laporan kepada Kementerian Keuangan melalui DJKN. Struktur organisasi pelaksanaan Sensus BMN 2014 seperti pada gambar berikut:

2.2. Pengelolaan Administrasi Sensus BMN 2014

Keberhasilan pelaksanaan Sensus BMN 2014 tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola aspek teknis operasional lapangan, tetapi juga harus didukung dengan pengelolaan administrasi keuangan yang baik. Dalam rangka pelaksanaan Sensus BMN 2014, pada dasarnya telah disediakan anggaran pelaksanaan untuk alokasi daerah yang dibebankan pada DIPA daerah masing-masing Satker. Oleh karena itu, maka seluruh pertanggungjawaban administrasi keuangan kegiatan Sensus BMN 2014 di daerah sepenuhnya dikelola dan dibuat oleh Satker yang bersangkutan.

Akun mata anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Sensus BMN di daerah yaitu :

1. Biaya operasional provinsi sebanyak 1 paket x Rp. 2.000.000,-

2. Biaya operasional kabupaten/kota sebanyak 1 paket x Rp. 1.000.000,-

3. Biaya monitoring dan supervisi pelaksanaan lapangan dari provinsi ke kabupaten/kota

Selanjutnya disediakan biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan biaya rapat, biaya fotocopy dokumen, dan kebutuhan operasional lainnya. Biaya untuk kebutuhan penyelenggaraan briefing pegawai yang diberi tugas/wewenang sebagai petugas pendataan Sensus BMN dapat digunakan dari biaya operasional ini dengan pertanggungjawaban berupa notulen rapat pembahasan tatacara pendataan Sensus BMN.

Kegiatan monitoring dan pengawasan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendataan Sensus BMN. Kegiatan ini diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh hasil pendataan yang baik. Oleh karena itu telah dialokasikan anggaran untuk melakukan monitoring dan pengawasan dari BPS Pusat ke BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota, serta monitoring dan pengawasan dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota. Banyaknya perjalanan untuk kegiatan monitoring dan pengawasan dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada DIPA BPS Provinsi sebanyak jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota di masing-masing provinsi.

Prinsip yang mendasar dari kegiatan Sensus BMN adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi BMN BPS, sehingga semua petugas harus memahami konsep dan definisi serta tatacara pendataan di lapangan.3.1. Konsep dan Definisi

Barang Milik Negara (BMN) yang akan menjadi objek sensus adalah seluruh BMN yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, kecuali BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.Daftar Barang Ruangan (DBR) adalah daftar BMN yang berada di dalam ruang kerja dan dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi.

Kartu Identitas Barang (KIB) adalah kartu yang mencatat identitas barang berupa asset seperti tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor.

Daftar Barang Lainnya (DBL) adalah daftar BMN selain barang yang tercatat dalam DBR dan KIB yang mencakup barang-barang yang berada dalan ruang publik.

Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang.Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah (UPPB-W) adalah unit yang membantu melakukan penatausahakan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UPPB-W oleh Pengguna BarangUnit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN padaPengguna BarangPemakai BMN adalah pegawai yang mengurusi dan menggunakan BMN dalam ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.Penanggung jawab ruangan merupakan pegawai yang bertanggung jawab terhadap BMN yang berada di ruangannya.Petugas pelaksana Sensus BMN yang berada di luar ruangan (BMN dalam KIB dan DBL) adalah pegawai pada tingkat satuan kerja atau UPKPB yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan Sensus BMN.Kondisi BMN yang akan dicatat dalam pendataan Sensus BMN akan dibagi dalam 3 (tiga) kategori Baik (B), Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berat (RB).3.2. Ketentuan Umum

1. Secara umum Sensus BMN dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker). Penetapan dan penunjukkan Petugas Pelaksana Sensus BMN ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Satker. Pertimbangan tugas dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi dapat dijadikan pijakan dalam penetapan dan penunjukkannya.

2. Untuk BMN dalam DBR, pelaksanaan pendataan sensus melibatkan Penanggung Jawab Ruangan dan Pemakai BMN.

3. Untuk BMN diluar DBR, petugas pelaksana sensus sepenuhnya dilakukan oleh pegawai UPKPB yang diberi tugas/wewenang.

4. Untuk pelaksanaan Sensus BMN dapat dibentuk Tim Pelaksana Sensus BMN oleh Kuasa Pengguna Barang (Kepala Satker) dan Pengguna Barang (Kepala BPS).

5. Dalam pelaksanaan Sensus BMN, apabila terdapat BMN yang berada dalam penguasaan pihak lain, harus dibuat Berita Acara (BA) Sensus antara UPKPB dengan pihak yang menguasai barang dimaksud.

6. Penentuan kondisi BMN pada saat dilakukan pendataan, mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Pada saat pendataan, apabila terdapat BMN yang belum memiliki nilai, satker dapat berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).3.3.Sensus BMN

Basis Data yang digunakan untuk kegiatan sensus BMN tahun 2014 BPS adalah data laporan BMN audited tahun 2013 (BMN yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2013). Sensus BMN harus diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014, .dilaporkan secara berjenjang kepada unit di atasnya sampai ke BPS Pusat. Batas waktu penyampaian hasil sensus BMN sesuai jadwal di atas diselaraskan dengan batas waktu penyampaian laporan BMN tahunan 2014 BPS ke DJKN tanggal 15 Februari 2015.

Dalam pelaksanaannya, Sensus BMN akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan.a. Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Sensus BMN

b. Menunjuk dan menetapkan petugas pelaksana sensus BMN dengan membuat SK Tim Sensus BMNc. Membuat rencana kerja

d. Mengumpulkan dokumen sumber baik hardcopy maupun softcopy, dokumen sumber terdiri dari:i. Dokumen Kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB Kendaraan, IMB).

ii. Kartu Identitas Barang (KIB) untuk aset berupa Tanah, Bangunan (Gedung Kantor/ Rumah Negara/ lainnya), Alat Angkutan, dan Alat Besar.

iii. Up date Daftar Barang Ruangan (DBR).

iv. Up date Daftar Barang Lainnya (DBL).

v. Lampiran BA hasil IP.

vi. Dokumen Pengelolaan BMN (KMK tentang PSP, SK Penghapusan, SK Sewa, Perjanjian Pinjam Pakai, dan Hibah).

vii. Kontrak/ SPK/ BAST.

viii. Data hasil inventarisasi barang TI tahun 2013

e. Pemetaan pelaksanaan sensus BMN, menghitung beban kerja dibagi dengan ketersediaan tenaga petugas lapangan.f. Menyiapkan denah lokasi, terutama untuk Gedung Kantorg. Memberi nomor/ nama ruangan dan penanggung jawab pada denah lokasi

h. Menyiapkan blanko label sementara

i. Menyiapkan data awal sensus BMN untuk diproses dengan Program Sensus BMNj. Menyiapkan kertas kerja beserta tata cara pengisiannya.2. Tahap Pelaksanaan/Pendataan menggunakan Kertas Kerjaa. Menyandingkan Kertas Kerja dengan DBR untuk Barang Dalam Ruangan

b. Menghitung jumlah barang

c. Meneliti kondisi barang (apakah masih dalam kondisi baik, rusak ringan atau sudah rusak berat)

d. Menempelkan label sementara BMN yang telah didata/inventaris untuk menghindari dicacah 2xe. Mencatat hasil sensus pada kertas kerja

3. Tahap Identifikasi dan Verifikasi.a. Mengelompokan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang

b. Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi (baik, rusak ringan atau sudah rusak berat)c. Mencatat barang yang tidak ditemukan dalam Kerta Kerja Barang Tidak Ditemukan (telusuri keberadaannya melalui penanggung jawab ruangan dan catat dalam kolom keterangan)

d. Mencatat barang yang tidak ada dalam Kertas Kerja dalam Kertas Kerja Barang Berlebih

e. Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan data hasil inventarisasi dan data awal/dokumen sumber

4. Tahap Pelaporan.a. Menyusun Daftar Barang Hasil Sensus BMN (DBHS) sesuai jenis barangnya.

b. Membuat surat penyataan kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi.

c. Menyusun laporan hasil Sensus BMN.

d. Pengesahan laporan hasil Sensus BMN beserta DBH Sensus BMN dan surat pernyataan kebenaran.

e. Menyampaikan laporan hasil Sensus BMN beserta kelengkapannya secara berjenjang kepada wilayah, BPS Pusat dengan tembusan kepada KPKNL 5. Tahap Tindak Lanjut

a. Melakukan update data hasil Sensus BMN pada SIMAK-BMN

b. Memperbaharui DBR dan DBL

c. Mengganti Label Sementara dengan Label Permanen pada masing-masing barang

d. Rekonsiliasi dengan wilayah/ BPS Pusat/ KPKNL secara berjenjang apabila diperlukan

e. Tindaklanjut untuk barang yang hilang/ tidak ditemukan/ barang rusak berat:i. Barang hilang/tidak ditemukan harus ditelusuri tuntas dengan Penanggungjawab Ruangan

ii. Barang berlebih agar direkap untuk diminta penilaian ke Pengelola Barang

iii. Barang rusak berat agar dikumpulkan dan didata untuk diproses penghapusan.3.4.Tata cara Sensus BMN pada Tingkat UPKPB

1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber pada tingkat UPKPB yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Sensus BMN meliputi:

a. Buku Barang;

b. Kartu Identitas Barang (KIB) untuk:

i. Tanah

ii. Bangunan Air

iii. Gedung dan Bangunan

iv. Alat Besar

c. Daftar Barang Ruangan;

d. Daftar Barang Lainnya;

e. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan;

f. Dokumen kepemilikan BMN;

g. Dokumen pengelolaan BMN (penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan);

h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

2. Keluaran dari Sensus BMN

Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Sensus BMN padatingkat UPKPB meliputi:a. Laporan Hasil Sensus BMN;

b. Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN;

c. Blanko Label Sementara dan Permanen;

d. Kertas Kerja Sensus terdiri dari:

i. Kertas Kerja Sensus - Tanah

ii. Kertas Kerja Sensus - Bangunan Air

iii. Kertas Kerja Sensus - Gedung dan Bangunan

iv. Kertas Kerja Sensus - Alat Besar

v. Kertas Kerja Sensus - Barang Ruangan

vi. Kertas Kerja Sensus - Barang Lainnya

e. Surat Penetapan Hasil Sensus;

f. Daftar Barang Hasil Sensus BMN;

i. Baik dan Rusak Ringan;

ii. Rusak Berat;

iii. Tidak Diketemukan/hilang;

iv. Berlebih;

3. Prosedur Sensus BMNProsedur pelaksanaan Sensus BMN pada tingkat UPKPB terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:

a. Tahap Persiapan

Kepala satuan kerja (UPKPB) menetapkan dan menunjuk Petugas Pelaksana Sensus BMN untuk:

i. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Sensus BMN;

ii. Mengumpulkan dokumen sumber;

iii. Melakukan pemetaan pelaksanaan Sensus BMN, antara lain:a) Menyiapkan denah lokasi ruangan-ruangan;

b) Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi;

iv. Menyiapkan blanko label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;v. Menyiapkan data awal sesuai objek Sensus BMN;vi. Menyiapkan Kertas Kerja Sensus BMN.b. Tahap Pelaksanaan

i. Tahap identifikasi

ii. BMN Dalam Ruangan

a) Petugas bersama dengan penanggung jawab ruangan melakukan identifikasi atas BMN yang dikuasainya;1) Periksa kondisi BMN apakah kondisi BMN tersebut baik, rusak ringan atau rusak berat;

2) Periksa ada atau tidak label registrasi BMN;3) Periksa apakah BMN berada dalam penguasaan sesuai data SIMAK-BMN;

b) Hasil pendataan dituangkan dalam kertas kerja dan ditandatangani bersama dengan penanggung jawab ruangan;

c) BMN yang tidak ditemukan secara teknis merupakan tanggung jawab penanggung jawab ruangan untuk menelusuri dan memberikan keterangan kepada petugas. Beri kode tidak ditemukan pada kertas kerja dan keterangan dari penanggung jawab ruangan dituangkan dalam kolom keterangan pada kertas kerja;

d) BMN yang tidak ada dalam kertas kerja dicatat dalam lembar khusus barang ditemukan;

e) Melakukan penempelan label sementara atau tanda lain yang menunjukkan bahwa BMN telah di Sensus;f) Petugas pelaksana pendataan merekam hasil sensus, mencetak kertas kerja Sensus dan menandatanganinya serta membuat arsip data komputer (ADK) dari aplikasi Sensus BMN;g) Arsip Data Komputer (ADK) pada point (f) dikirimkan kepada petugas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) satuan kerja;h) Petugas SIMAK BMN menerima menggabungkan seluruh ADK ke dalam aplikasi Sensus BMN tingkat satuan kerja;

iii. BMN selain BMN Dalam Ruangan

BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB), masing-masing BMN berupa: 1) Tanah 2) Bangunan Air

3) Bangunan

4) Alat Besar

5) Alat Angkutaniv. Daftar Barang Lainnya (DBL), tahapan kegiatan sebagai berikut:

a) Identifikasi Kondisi BMN (baik, rusak ringan atau rusak berat);

b) Perekaman data dalam aplikasi Sensus BMN;

c) Membuat Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi Sensus BMN setelah kegiatan poin (b) selesai dilaksanakan;c. Tahap Verifikasi

i. Pelaksana Sensus BMN dan Petugas SIMAK BMN memverifikasi database Sensus BMN dengan mengidentifikasi database aplikasi Sensus BMN dengan database SIMAK BMN. Proses ini untuk mengakomodir kemungkinan adanya BMN hilang/tidak ditemukan atau BMN berlebih;

ii. Pelaksana Sensus BMN melakukan penyesuaian pada aplikasi Sensus BMN berdasarkan hasil verifikasi database pada point (i);

iii. Pelaksana Sensus BMN mencetak kertas kerja Sensus BMN untuk tingkat satuan kerja dan ditandatangani oleh Pelaksana Sensus BMN dan Kepala Satker yang bersangkutan;

d. Tahap Pelaporan

i. Menyusun Daftar Barang Hasil Sensus (DBHS) berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi dengan menggunakan aplikasi Sensus BMN, yang terdiri dari:1) DBHS Barang Baik dan Rusak Ringan;2) DBHS Barang Rusak Berat;

3) DBHS Barang yang Tidak Diketemukan/Hilang;

4) DBHS Barang yang Berlebih.

ii. Menyusun Laporan Hasil Sensus BMN tingkat satuan kerja yang datanya merupakan kompilasi data dari output pada masing-masing DBHS, dan ditandatangani oleh Kepala satker selaku Penanggung jawab UPKPB;

1) Menyusun Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN

2) Menyusun Surat Penetapan Hasil Sensus BMN

3) Menyampaikan laporan Hasil Sensus BMN yang telah ditandatangani (hardcopy), DBHS beserta ADK dari aplikasi Sensus BMN secara berjenjang ke Tingkat Wilayah, Unit Eselon I dan Pengguna dengan tembusan ke KPKNL;

e. Tahap Tindak Lanjut

i. Membukukan dan mendaftarkan data hasil Sensus BMN yang telah dilakukan di tingkat UPKPB;

ii. Memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil Sensus BMN yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan;

iii. Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang diSensus sesuai hasil Sensus BMN;

iv. Jika diperlukan, UPKPB dapat melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data hasil Sensus BMN dengan UPPB-W, UPPB-E1 atau UPPB;

v. Pemutakhiran data SIMAK BMN.3.5. Tata cara Pelaksanaan Sensus BMN Pada Tingkat Unit Penatausahaan Pengguna Barang Tingkat Wilayah (UPPB-W)

1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber pada tingkat UPPB-W dalam pelaksanaan Sensus BMN meliputi :

a. Laporan Hasil Sensus BMN dari UPKPB;

b. Daftar Barang Hasil Sensus BMN (DBHS) dari UPKPB;

c. Arsip Data Komputer aplikasi Sensus BMN dari UPKPB;

d. Surat Pernyataan Hasil Pelaksanaan Sensus BMN dari UPKPB.

2. Keluaran dari Sensus BMN

Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Sensus BMN pada tingkat UPPB-W meliputi:

a. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Sensus BMN tingkat UPPB-W.

b. Surat Penetapan Hasil Sensus tingkat UPPB-W.

c. Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus tingkat UPPB-W.

d. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus (RDBHS) BMN tingkat UPPB-W

i. Baik dan Rusak Ringan;

ii. Rusak Berat;

iii. Tidak Diketemukan/hilang;

iv. Berlebih;

3. Prosedur Sensus BMN

a. Tahap persiapan

i. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Sensus BMN dengan UPKPB di wilayah kerjanya.

ii. Mengumpulkan dokumen sumber.

b. Tahap pelaksanaan

Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada UPKPB di wilayah kerjanya dalam melakukan Sensus BMN.

c. Tahap pelaporan

i. Menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Sensus BMN tingkat UPPB-W yang datanya berasal dari himpunan laporan hasil Sensus BMN dari UPKPB di wilayah kerjanya.

ii. Menyusun Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus Tingkat UPPB-W.

iii. Menyusun Surat Penetapan Hasil Sensus tingkat UPPB-W.

iv. Menyusun konsep Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus tingkat UPPB-W.

v. Meminta pengesahan atas Laporan Rekapitulasi Hasil Sensus BMN tingkat UPPB-W, Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus BMN tingkat UPPB-W, Surat Penetapan Hasil Sensus BMN tingkat UPPB-W dan Surat Pernyataan Pelaksanaan Hasil Sensus BMN tingkat UPPB-Wkepada penanggung jawab UPPB-W atau pejabat yang dikuasakan.

vi. Menyampaikan Laporan Rekaputilasi Hasil Pelaksanaan Sensus BMN tingkat UPPB-W dan Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus UPPB-W kepada UPPB-E1 dan tembusan ke Kanwil DJKN.d. Tahap tindak lanjut

i. Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan Sensus BMN yang telah dilakukan di tingkat UPPB-W.

ii. Jika diperlukan, UPPB-W dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil Sensus BMN dengan UPKPB.3.6.Tata cara Pelaksanaan Sensus BMN Pada Tingkat Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB)

1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber pada tingkat UPPB dalam pelaksanaan Sensus BMN meliputi:

a. Laporan Hasil Sensus BMN dari UPKPB, UPPB-W dan UPPB-E1;

b. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan SensusBMN dari UPPB-W,dan UPPB-E1;

c. Daftar Barang Hasil Sensus BMN UPKPB, UPPB-W dan UPPB-E1;

d. Arsip Data Komputer aplikasi Sensus dari UPKPB, UPPB-W dan UPPB-E1.

2. Keluaran dari Sensus BMN

Dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Sensus BMN pada tingkat UPPB meliputi:

a. Laporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Sensus BMN tingkat UPPB.

b. Surat Penetapan Hasil Sensus BMN tingkat UPPB.

c. Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus tingkat UPPB.

d. Rekapitulasi Daftar Barang Hasil Sensus (DBHS) BMN tingkat UPPB

i. Baik dan Rusak Ringan;

ii. Rusak Berat;

iii. Tidak Diketemukan/hilang;

iv. Berlebih

3. Prosedur Sensus BMN

a. Tahap persiapan

i. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Sensus BMN dengan UPKPB, UPPB-W dan/atau UPPB-E1.

ii. Mengumpulkan dokumen sumber.

b. Tahap pelaksanaan

i. Menghimpun hasil pelaksanaan Sensus BMN dari UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1 ke dalam Daftar Barang Hasil Sensus BMN.

ii. Melakukan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Sensus BMN di UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1.

c. Tahap pelaporan

i. Menyusun Laporan Rekapitulasi Hasil Sensus BMN berdasarkan himpunan hasil Sensus dari UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1.

ii. Menyusun Rekapitulasi Daftar Hasil Sensus BMN tingkat UPPB.

iii. Menyusun konsep Surat Penentapan Hasil Sensus BMN tingkat UPPB.

iv. Menyusun konsep Surat Pernyataan Pelaksanaan Sensus BMN tingkat UPPB.

v. Meminta pengesahan atas Laporan Rekapitulasi Hasil Sensus BMN tingkat UPPB, Rekapitulasi DaftarBarang Hasil Sensus BMN tingkat UPPB, Surat Penetapan Hasil Sensus BMN tingkat UPPB dan Surat Pernyataan Pelaksanaan Hasil Sensus BMN tingkat UPPB kepada penanggung jawab UPPB atau pejabat yang dikuasakan.

vi. Menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Sensus BMN tingkat UPPB dan Rekapitulasi Daftar Hasil Sensus BMN tingkat UPPB kepada DJKN.

d. Tahap tindak lanjut

i. Mencatat dan mendaftarkan hasil Sensus BMN yang telah dilakukan di tingkat UPPB.

ii. Jika diperlukan, UPPB dapat melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data hasil Sensus BMN dengan UPKPB, UPPB-W atau UPPB-E1.3.7.Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap

1. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya dimintakan penilaian kepada KPKNL

2. Kondisi aset tetap dikelompokan atas baik (B), rusak ringan (RR) dan rusak berat (RB) dengan kriteria sebagai berikut :

a. Barang Bergerak

i. Kondisi B: Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.

ii. Kondisi RR:Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok

iii. Kondisi RB:Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan /rehabilitasi.

b. Barang Tidak Bergerak

i. Tanah

1) Kondisi B:Apabila kondisi tanah siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

2) Kondisi RR:Apabila kondisi tanah karena sebab tidak dapat dipergunakan dan/ atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/ perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

3) Kondisi RB:Apabila kondisi tanah tidak dapat lagi dipergunakan dan/ atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.ii. Bangunan

1) Kondisi B:Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.

2) Kondisi RR:Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.

3) Kondisi RB: Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.Gambar 2. Alur Prosedur Sensus BMN

Gambar 3. Label Sementara Sensus BMN

Gambar 4. Contoh Pemberian Nomor Ruang Gedung 4 Lantai 1

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PEDOMAN TEKNIS

1

STRUKTUR ORGANISASI DAN

PENGELOLAAN ADMINISTRASI

2

3

PEDOMAN PELAKSANAAN LAPANGAN

EMBED Excel.Sheet.12

R.4.1.9

R.4.1.8

R.4.1.7

R.4.1.6

R.4.1.3

R.4.1.1

R.4.1.2

R.4.1.5

R.4.1.4

24| Sensus BMN 2014Sensus BMN 2014 | 25

Sheet1

UPKPB

UPPB-W

UPPB

Menyusun rencana

Melakukan Sensus

Menyusun DBHS (Daftar Barang Hasil Sensus BMN)

Menyusun Laporan Hasil Sensus BMN

Menyusun rencana

Menyusun rencana

Mengkoordinasikan pelaksanaan Sensus

Mengkoordinasikan pelaksanaan Sensus

Menyusun Surat Pernyataan

MenghimpunLaporan

MenghimpunLaporan

Surat Pernyataan

MembuatSurat Penetapan Hasil Sensus

MembuatSurat Penetapan Hasil Sensus

MembuatSurat Penetapan Hasil Sensus