pedoman pelaksanaan ppip 2014_final140414

Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Sambutan Dirjen Cipta Karya i

uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan

rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2014 dapat

diselesaikan.

Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis PPIP ini akan menjadi acuan bagi para pelaksana

program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa-desa sasaran dalam penyelenggaraan

program. Buku pedoman ini juga dapat menjadi acuan dan masukan bagi para pelaku dan pemerhati

perencanaan dan pembangunan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam

pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus

pada: (i) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar permukiman

perdesaan, (ii) peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta (iii)

peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan

pembangunan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui PPIP, merupakan dana

stimulan yang diberikan kepada masyarakat desa sasaran untuk membiayai upaya peningkatan

kualitas dan akses pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan pengembangan perekonomian

masyarakat. PPIP memberikan peluang dan mendorong munculnya peran aktif masyarakat, terutama

masyarakat miskin dan kaum perempuan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta

memanfaatkan dan mengelolanya sendiri tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dengan dukungan Pemerintah Daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya, diharapkan

program ini dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan energi yang positif bagi seluruh

pelaku dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan harmonisasi program pembangunan.

Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun Anggaran 2014 ini merupakan penyempurnaan dari

pedoman tahun sebelumnya dan disusun berdasarkan hasil evaluasi, pembelajaran dan masukan

dari berbagai pihak. Kami harapkan, pedoman ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, sehingga program ini dapat

mencapai tujuan, sasaran dan kinerja seperti yang diharapkan.

Direktur Jenderal Cipta Karya

Ir. Imam S. Ernawi, MCM, M.Sc

NIP. 110025718

P

Sambutan

Direktur Jenderal Cipta Karya

ii

DAFTAR SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAPPD : Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bappeprop : Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi

Bappekab : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

BASPK : Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPMPD Prov : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi

BPMPD Kab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten

DIPA : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran

FM : Fasilitator Masyarakat

HU : Hidran Umum

IPAS : Instalasi Pengolah Air Sederhana

KD : Kader Desa

KMK : Konsultan Manajemen Kabupaten

KMP : Konsultan Manajemen Pusat

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

KPP : Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

LKD : Lembaga Kemasyarakatan Desa

LMK Kabupaten : Laporan Manajemen Keuangan Tingkat Kabupaten

LMK Provinsi : Laporan Manajemen Keuangan Tingkat Provinsi

LMP Kabupaten : Laporan Manajemen Proyek Tingkat Kabupaten

LMP Provinsi : Laporan Manajemen Proyek Tingkat Provinsi

MUSDES : Musyawarah Desa

OMS : Organisasi Masyarakat Setempat

Ormas : Organisasi Masyarakat

O & P : Operasi dan Pemeliharaan

PAH : Penampungan Air Hujan

PMA : Perlindungan Mata Air

PODES : Potensi Desa

POK : Petunjuk Operasional Kegiatan

PPIP : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

PKPS BBM : Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Pokmas : Kelompok Masyarakat

PU : Pekerjaan Umum

P4IP : Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur

Permukiman

RAB : Rencana Anggaran dan Biaya

iii

RKM : Rencana Kegiatan Masyarakat

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

SAI : Sistem Akuntansi Instansi

Satker : Satuan Kerja

SD : Sumur Dalam

SE : Surat Edaran

SKS : Survei Kampung Sendiri

SP3 : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

SPM : Surat Perintah Membayar

SPP : Surat Perintah Pembayaran

SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana

SP2K : Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan

SP3K : Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

TAMK : Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten

TAMPr : Tenaga Ahli Manajemen Propinsi

TKPKN : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional

TKPKD Prov : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi

TKPKD Kab : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten

TKPr : Tim Koordinasi Provinsi

TKKab : Tim Koordinasi Kabupaten

TPP : Tim Pelaksana Pusat

TPPr : Tim Pelaksana Provinsi

TPK : Tim Pelaksana Kabupaten

UPM : Unit Pengaduan Masyarakat

UPD : Usulan Prioritas Desa

iv

DAFTAR ISTILAH

Dampak (impact) : Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan

Efektifitas : Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan

Efisiensi : Derajat hubungan antara barang/ jasa yang dihasilkan melalui suatu program/ kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output)

Evaluasi : Upaya penilaian yang objektif dan sistematis terhadap kegiatan-kegiatan dan program-program termasuk disain, implementasi maupun hasilnya. Penilaian atas relevansi dan efektifitas, serta konsistensi program dan/ atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan.

Hasil (outcome) : Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

: Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Kegiatan : Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Keluaran (output) : Segala sesuatu berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Kinerja instansi pemerintah

: Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

: Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

v

Lembaga : Organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Manfaat (benefit) : Kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung

oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Masukan (input) : Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

Misi : Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Monitoring : Upaya untuk memantau jalannya proses pelaksanaan agar seluruh proses dalam berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana telah direncanakan.

Pelaporan : Sarana bagi instansi/ organisasi untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Pemantauan : Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pemantauan kinerja : Serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pencapaian/pemenuhan kinerja

: Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya menghasilkan output yang diharapkan dari setiap kegiatan.

Pengukuran kinerja : Proses penilaian kinerja atas dasar data kinerja yang telah dikumpulkan dengan dasar indikator kinerja.

Perencanaan Strategis : Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Program : Instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

Rencana strategis : Dokumen yang memuat visi, misi, tujuan/ sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

vi

Sasaran strategis : Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Target : Suatu ukuran yang ingin dicapai dalam waktu tertentu yang biasa tercantum dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan strategis : Hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Visi : Suatu gambaran menantang tentang keadaam masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah dalam jangka waktu 5, 10 atau 15 tahun ke depan.

vii

DAFTAR ISI

Sambutan Dirjen Cipta Karya ................................................................................. i Daftar Singkatan .................................................................................................... ii Daftar Istilah .......................................................................................................... iv Daftar Isi ................................................................................................................ vii Daftar Gambar ....................................................................................................... ix Daftar Lampiran ..................................................................................................... x Tentang Pedoman 1

Sistematika Pedoman 2

Pengguna Pedoman 2

Bab 1. Tentang PPIP 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Maksud dan Tujuan PPIP 7

1.3 Komponen Program 8

1.4 Prinsip dan Pendekatan 11

1.5 Indikator Kinerja 13

Bab 2. Organisasi dan Pembagian Peran 15

2.1 Umum 15

2.2 Lembaga Pelaksana Program di Tingkat Pusat 17

2.3 Pelaksana Program di Tingkat Provinsi 19

2.4 Pelaksana Program di Tingkat Kabupaten 22

2.5 Pemerintah Kecamatan 25

2.6 Pemerintah Desa 26

2.7 Masyarakat 28

2.8 Konsultan Manajemen 33

2.9 Fasilitator Masyarakat 40

Bab 3. Sumber Pendanaan Dan Mekanisme Pencairan Dana 44

3.1 Sumber Dana 44

3.2 Penerima Manfaat Dana BLM 45

3.3 Mekanisme dan Proses Pencairan Dana 45

Bab 4. Kriteria Teknis Infrastruktur 51

4.1 Daftar Kegiatan Yang Dilarang (Negative List) 51

4.2 Standar Teknis Infrastruktur Perdesaan 53

Bab 5. Tahapan Pelaksanaan 62

5.1 Umum 62

5.2 Tahap Penyiapan dan Mobilisasi Masyarakat 64

5.3 Tahap Perencanaan Partisipatif Oleh Masyarakat 78

5.4 Tahap Pelaksanaan Fisik (Konstruksi) 87

5.5 Tahap Operasional dan Pemeliharaan 101

viii

Bab 6. Pengawasan dan Pelaporan 108

6.1 Pengawasan 108

6.2 Pelaporan 112

6.3 Evaluasi 120

Bab 7. Penanganan Pengaduan dan Masalah 123

7.1 Penanganan Pengaduan dan Masalah Masyarakat 122

7.2 Prinsip Penanganan Pengaduan dan Masalah 124

7.3 Media/ Saluran Pengaduan dan Masalah 125

7.4 Tahapan Penanganan Pengaduan dan Masalah 127

Bab 8. Penutup 129

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PPIP Tahun 2014 16

Gambar 2.2 Struktur Organisasi OMS 30

Gambar 2.3 Contoh Struktur Organisasi KPP 31

Gambar 3.1 Mekanisme Arus Dana dan Pencairan 50

Gambar 6.1 Bagan Alir Pelaporan Satker-Tim Pelaksana 114

Gambar 6.2 Bagan Alir Pelaporan oleh FM-KMK-KMPr-KMP 118

Gambar 7.1 Bagan Alir Penanganan Pengaduan dan Masalah 130

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Pelaksanaan PPIP Tahun Anggaran 2014 Lampiran 2 : Poster PPIP Tahun Anggaran 2014 Lampiran 3 : Format Sosialisasi dan Perencanaan Parsitipatif

(Format 3.1. s.d 3.32)

- Format 3.1 : Berita Acara Rembug Warga

- Format 3.2 : Daftar Hadir Peserta Rembug Warga

- Format 3.3 : Notulensi Rembug Warga

- Format 3.4 : Kop Surat Undangan Acara Sosialisasi

- Format 3.5 : Berita Acara Sosialisasi

- Format 3.6 : Daftar Hadir Peserta Acara Sosialisasi

- Format 3.7 : Notulensi sosialisasi

- Format 3.8 : Berita Acara Pakta Integritas

- Format 3.9 : Format Spanduk PPIP

- Format 3.10 : Kop Surat Undangan Acara Musyawarah Desa I

- Foramt 3.11 : Berita Acara Musyawarah Desa I

- Format 3.12 : Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa I

- Format 3.13 : Notulensi Musyawarah Desa I

- Format 3.14 : Hasil Pemilihan OMS, KPP dan KD

- Format 3.15 : Hasil Ketetapan dan Pengesahan OMS, KPP dan KD

- Format 3.16 : Hasil Identifikasi Permasalahan

- Format 3.17 : Tahapan Pemetaan Swadaya

- Format 3.18 : Matriks Pemetaan Swadaya

- Format 3.19 : Pemetaan Batas Tapak

- Format 3.20 : Prioritas Masalah, Potensi Infrastruktur Desa

- Format 3.21 : Peta dan Profil Keluarga Miskin

- Format 3.22 : Peta, Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat

- Format 3.23 : Peta, Profil Masalah dan Potensi Sosial dan Budaya

- Format 3.24 : Peta dan Profil Kelembagaan

- Format 3.25 : Berita Acara Rembug SKS Penyelarasan Program

Dengan RPJM Desa

- Format 3.26 : SKS Penyelarasan atau Sinkronisasi Program PPIP

dengan RPJM Desa atau Dokumen Program Sejenis - Format 3.27 : Contoh Surat Pengantar Usulan Prioritas Desa (UPD)

- Format 3.28 : Contoh Cover Usulan Prioritas Desa (UPD)

- Format 3.29 : Contoh Format Usulan Prioritas Desa (UPD)

- Format 3.30 : Usulan Kegiatan UPD

- Format 3.31 : Undangan Acara Musyawarah Desa II

- Format 3.32 : Berita Acara Musyawarah Desa II

- Format 3.33 : Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa II

- Format 3.34 : Notulensi Musyawarah Desa II

xi

Lampiran 4 : Format Verifikasi Rencana Masyarakat (Format 4.1 s.d 4.17)

- Format 4.1 : Contoh Surat Pengantar Usulan RKM

- Format 4.2 : Contoh Cover Usulan RKM

- Format 4.3 : Contoh Format Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat

- Format 4.4 : Petunjuk Pengisian Analisis Prioritas Usulan Kegiatan

- Format 4.5 : Analisis Prioritas Usulan Kegiatan

- Format 4.6 : Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat

- Format 4.7 : Berita Acara Kebutuhan Lahan

- Format 4.8 : Pemilik Lahan Untuk Hibah

- Format 4.9 : Daftar Penerima Manfaat

- Format 4.10 : Petunjuk Pengisian Formulir Verifikasi Usulan

- Format 4.11 : Formulir Verifikasi usulan

- Format 4.12 : Check List Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan RKM

- Format 4.13 : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan (Air Minum)

- Format 4.14 : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan (Sanitasi)

- Format 4.15 : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan (Jalan Perdesaan)

- Format 4.16 : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan

(Irigasi dan Drainase)

- Format 4.17 : Check List Pemeriksaan Dampak Lingkungan

(Sanitasi Masyarakat)

Lampiran 5 : Format Perencanaan Teknis (Format 5.1 s.d 5.9)

- Format 5.1 : Contoh Format Gambar Desain

- Format 5.2 : Contoh Format RAB dan Petunjuk Penyusunan dan

Pengisian RAB

- Format 5.3 : Contoh Format Rekapitulasi RAB

- Format 5.4 : Contoh Format Daftar Harga Satuan Bahan/ Alat

- Format 5.5 : Contoh Format Rencana Penggunaan Alat Berat

- Format 5.6 : Formulir Pemeriksaan Desain dan RAB

- Format 5.7 : Contoh Format Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

- Format 5.8 : Contoh Format Rencana Penyediaan Tenaga Kerja

- Format 5.9 : Pemeriksaan Kualitas Material

Lampiran 6 : Format Pelaksanaan MUSDES III (Format 6.1 s.d 6.8)

- Format 6.1 : Kop Surat Undangan Acara Musyawarah Desa III

- Format 6.2 : Berita Acara Musyawarah Desa III

- Format 6.3 : Daftar Hadir Musyawarah Desa III

- Format 6.4 : Notulensi Musyawarah Desa III

- Format 6.5 : Daftar Sumbangan Dana Pemeliharaan

- Format 6.6 : Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat

- Format 6.7 : Contoh Format Surat Keputusan OMS

- Format 6.8 : Rencana Jadwal Pelaksanaan dan Kurva S

xii

Lampiran 7 : Format Surat Perjanjian/ Kontrak (Format 7.1 s.d &.8)

- Format 7.1 : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)

- Format 7.2 : Contoh Surat Perintah Kerja (SPK)

- Format 7.3 : Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bahan/ Barang

- Format 7.4 : Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan

- Format 7.5 : Undangan Pelelangan Pengadaan Bahan

- Format 7.6 : Surat Penawaran Pengadaan

- Format 7.7 : Surat Perjanjian Sewa Menyewa

- Format 7.8 : Contoh Amandemen Kontrak

Lampiran 8 : Format Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan oleh OMS

(Format 8.1 s.d 8.12)

- Format 8.1 : Catatan Harian Kegiatan

- Format 8.2 : Daftar Hadir Pekerja Harian dan Penerimaan Insentif

- Format 8.3 : Catatan Harian Penggunaan Material

- Format 8.4 : Laporan/Rekapitulasi Mingguan Prestasi Kemajuan Pelaksanaan

- Format 8.5 : Laporan Kemajuan Pelaksanaan Bulanan

- Format 8.6 : Laporan Masalah yang Dihadapi Desa

- Format 8.7 : Rekapitulasi Permasalahan Tingkat Kecamatan

- Format 8.8 : Rekapitulasi Masalah dan Tindak Lanjut Tingkat Kabupaten

- Format 8.9 : Buku Kas Umum

- Format 8.10 : Buku Bimbingan

- Format 8.11 : Buku Tamu

- Format 8.12 : Contoh Format Papan Informasi Kegiatan

Lampiran 9 : Format Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan oleh

Konsultan Manajemen dan FM (Format 9.1 s.d 9.23)

- Format 9.1 : Catatan Harian Fasilitator Teknik

- Format 9.2 : Catatan Harian Fasilitator Pemberdayaan

- Format 9.3 : Monitoring Persiapan dan Perencanaan Tingkat Desa

- Format 9.4 : Monitoring Partisipasi Masyarakat Tingkat Desa

- Format 9.5 : Monitoring Pelaksanaan FIsik Tingkat Desa

- Format 9.6 : Monitoring Swadaya Masyarakat Tingkat Desa

- Format 9.7 : Monitoring Partisipasi Masyarakat

- Format 9.8 : Monitoring Penyelesaian Kegiatan Tingkat Desa

- Format 9.9 : Laporan Pendahuluan

- Format 9.10 : Laporan Bulanan

- Format 9.11 : Monitoring Persiapan dan Perencanaan Tingkat Kabupaten

- Format 9.12 : Monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

(Kabupaten)

- Format 9.13 : Monitoring Pelaksanaan Fisik (Kabupaten)

- Format 9.14 : Monitoring Swadaya Masyarakat dan Penyelesaian Kegiatan

(Kabupaten) - Format 9.15 : Monitoring Persiapan dan Perencanaan (Provinsi)

- Format 9.16 : Monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan (Provinsi)

xiii

- Format 9.17 : Monitoring Pelaksanaan Fisik (Provinsi)

- Format 9.18 : Monitoring Swadaya Masyarakat dan Penyelesaian

Kegiatan (Provinsi)

- Format 9.19 : Monitoring Persiapan dan Perencanaan (Nasional)

- Format 9.20 : Monitoring Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

(Nasional)

- Format 9.21 : Monitoring Pelaksanaan Fisik (Nasional)

- Format 9.22 : Monitoring Swadaya Masyarakat dan Penyelesaian Kegiatan

(Nasional) - Format 9.23 : Evaluasi Kemampuan OMS, KD dan KPP

Lampiran 10 : Format Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

(Format 10.1 s.d 10.9)

- Format 10.1 : Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)

- Format 10.2 : Realisasi Kegiatan dan Biaya

- Format 10.3 : Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)

- Format 10.4 : Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K)

- Format 10.5 : Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK)

- Format 10.6 : Undangan Acara Musyawarah Desa IV

- Format 10.7 : Berita Acara Musyawarah Desa IV

- Format 10.8 : Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa IV

- Format 10.9 : Notulensi Musyawarah Desa IV

Lampiran 11 : Format Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Terbangun (Format 11.1 s.d 11.2)

- Format 11.1 : Administrasi Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

- Format 11.2 : Buku Kas Harian (KPP)

Lampiran 12 : Format Laporan Manajemen Keuangan dan Proyek

(Format 12.1 s.d 12.4)

- Format 12.1 : Laporan Manajemen Keuangan Kabupaten

- Format 12.2 : Laporan Manajemen Proyek Kabupaten

- Format 12.3 : Laporan Manajemen Keuangan Propinsi

- Format 12.4 : Laporan Manajemen Proyek Kabupaten

Lampiran 13 : Format Standar Logo PU Infrastruktur Perdesaan

Tentang Pedoman

uku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 ini merupakan hasil

perbaikan dari pedoman pelaksanaan sebelumnya. Revisi yang

dilakukan bertujuan untuk memberikan penegasan, penjelasan

dan penyederhanaan beberapa hal pada tahapan program sebagai hasil

pembelajaran pelaksanaan dan pengendalian program di tahun

sebelumnya.

Pedoman pelaksanaan ini memuat penjelasan prinsip dan pendekatan

serta tahapan penyelenggaraan PPIP mulai dari tahap persiapan,

perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasionalisasi infrastruktur

terbangun (tahap pemanfaatan dan pemeliharaan) dengan menitikberatkan

pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga memuat

sistem pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan yang

dilakukan oleh para pelaksana program di tingkat pusat, provinsi,

kabupaten dan desa sasaran.

Pedoman pelaksanaan ini akan dilengkapi dengan petunjuk teknis sebagai

acuan dalam perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta

pemanfaatan dan pemeliharaaan teknis infrastruktur di lapangan, yang juga

sangat penting digunakan sebagai panduan pelaksanaan pendamping

teknis di tingkat desa.

B


Tentang Pedoman 2

Sistematika Pedoman

Pedoman PPIP secara lengkap terdiri dari:

1. Pedoman Pelaksanaan

Pedoman pelaksanaan memuat prinsip, prosedur dan ketentuan

pelaksanaan program mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten

hingga tingkat desa, sebagai acuan dalam menyelenggarakan berbagai

tahapan kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholder) dan Pemerintah

Daerah, serta mendorong sinergi dan keberlanjutan perencanaan

pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta

mewujudkan kemandirian masyarakat.

2. Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini memuat tata cara dan aturan teknis pembangunan

infrastruktur, antara lain: irigasi, air bersih, sanitasi serta jalan dan

jembatan yang akan dibiayai oleh dana Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) dan swadaya masyarakat. Petunjuk teknis ini mengacu pada

Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta

Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Pengguna Pedoman

Penyelenggaraan PPIP melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders)

dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa, terdiri dari masyarakat

umum, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Fasilitator Masyarakat

(FM), konsultan manajemen dan perangkat pemerintah. Pedoman

pelaksanaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi semua

pihak secara proporsional sehingga mampu melaksanakan program secara

efektif, efisien dan berkelanjutan.


Tentang Pedoman 3

Tabel 1. Pengguna Pedoman

No. Pengguna Manfaat

1. Pengambi l

keputusan di

t ingkat

pemerintah

Dasar penentuan kebi jakan.

Acuan dalam peni laian kiner ja

pelaksanaan program.

2. Tim

Koordinasi

dan Tim

Pelaksana

Dasar koordinasi pelaksanaan

program.

Membangun kemitraan dan sinergi

perencanaan pembangunan.

3. Satuan Ker ja Acuan pengendal ian dan

pengawasan pelaksanaan kegiatan .

Acuan dalam peni laian kiner ja

pendampingan.

4. Konsultan

pendamping

dan Fasi l i tator

Masyarakat

(FM)

Acuan pelaksanaan pendampingan

dan pengendal ian kegiatan.

Acuan dalam peni laian kual i tas

peker jaan.

Acuan dalam penyusunan rencana

ker ja dan evaluasi kegiatan.

5. OMS dan KPP Memahami ketentuan yang harus

di ikuti dalam pelaksanaan tahapan

kegiatan.

Acuan pelaksanaan, pengawasan,

dan pemel iharaan infrastruktur

terbangun.


Tentang Pedoman 4

No. Pengguna Manfaat

Menjamin ketepatan sasaran dan

penerima manfaat program.

Membangun kemitraan dan sinergi .

6. Masyarakat

luas

Memahami ketentuan yang harus

di ikuti dalam pelaksanaan tahapan

kegiatan.

Mendapatkan gambaran kesempatan

yang di tawarkan di dalam program.

Melakukan kontrol sosial .

Bab 1.

Tentang PPIP

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan

dan pengembangan infrastruktur permukiman di perdesaan,

Kementerian Peker jaan Umum melalui Direktorat Jenderal

Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program, antara

lain: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi -Bahan Bakar

Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP)

pada Tahun 2005, Rural Infrastructure Support (RISP) pada

Tahun 2006, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(PPIP)yang telah dimulai sejak Tahun 2007 sampai dengan

Tahun 2013 termasuk Program Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP Perdesaan)

pada Tahun 2013. Program Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP Perdesaan)

merupakan salah satu Program Kompensasi Bahan Bakar

Minyak Pasca Kenaikan BBM 1 Juni 2013.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang

lebih dikenal sebagai PPIP bertu juan menciptakan dan



meningkatkan kual i tas kehidupan

masyarakat, baik secara individu

maupun kelompok sehingga mampu

memecahkan berbagai permasalahan

terkai t kemiskinan dan keter tinggalan

yang ada di desanya.

PPIP merupakan program berbasis

pemberdayaan masyarakat di bawah

payung PNPM Mandiri , yang

komponen kegiatannya mel iputi

fasi l i tasi dan mobi l isasi masyarakat

sehingga mampu melakukan

identi f ikasi permasalahan

ketersediaan dan akses ke

infrastruktur dasar , menyusun

perencanaan dan melaksanakan

pembangunan infrastruktur dasar.

Lokasi PPIP tersebar di 32 (tiga puluh

dua) provinsi , dengan sasaran lokasi mengacu kepada Surat

Keputusan (SK) Menteri Peker jaan Umum.

Dalam pelaksanaannya, PPIP terus berupaya meningkatkan

kapasitas dan peran masyarakat dan pemangku kepentingan

(stakeholder) dalam pelaksanaan program. Hal -hal tersebut

di lakukan melalui :

a) Peningkatan kepedul ian dan kesadaran mengenai

pentingnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur

dasardi semua tingkatan pelaku;

b) Peningkatan partisipasi masyarakat secara akti f dalam

pelaksanaan program khususnya peran serta perempuan

dan masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses

pengambi lan keputusan;

c) Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan

yang ter integrasi dalam sistem penyelenggaraan program;

d) Peningkatan kual i tas ker ja, melalui pe mantauan kiner ja

yang akan di lakukan secara ber jenjang dari t ingkat pusat,

provinsi , kabupaten, sampai di t ingkat desa;

BOX 1.1

BENTUK DUKUNGAN PPIP

1. Mendukung program pembangunan

pemerintah, melalui penyaluran dana

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

kepada masyarakat.

2. Memperluas upaya pembangunan dan

penanganan wilayah desa-desa

miskin.

3. Pengarusutamaaan gender, melalui

promosi kesetaraan gender.

4. Pembangunan kapasitas untuk

pemerintah setempat, melalui

sosialisasi paradigma pembangunan

berbasis masyarakat.

5. Peningkatan tata pemerintahan yang

baik dan langkah-langkah anti korupsi

melalui (i) transparansi, (ii) penyaluran

dana secara langsung kepada

masyarakat, dan (iii) pemantauan dan

evaluasi yang komprehensif. R

I

S

P

P

I

P

d

i

l

a

k

s

a

n

a

k

a

n

d

e

n

g

a

n

b

e

b



e) Peni laian kiner ja yang dikai tkan deng an sistem,

penghargaan, dan sangsi bagi penyelenggara program,

dari t ingkat provinsi , kabupaten, dan t ingkat desa; dan

f) Penguatan mekanisme serta pelaksanaan penanganan

pengaduan masyarakat.

Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat mendorong

keterl ibatan masyarakat secara optimal dalam semua tahapan

kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat,

penyusunan rencana program, penentuan jenis kegiatan

pembangunan infrastruktur perdesaan, ser ta rencana

pengelolaannya.

Disamping i tu dengan peningkatan kapasitaspemangku

kepentingan (stakeholder) lainnya maka diharapkan ter jadi

percepatan proses kemandirian masyarakat dan terwujudnya

sinergi berbagai pelaku pembangunan dalam rangka

penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

1.2 Maksud dan Tujuan PPIP

Maksud: sebagai upaya mendukung percepatan

penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi

tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).

Tujuan: untuk mewujudkan peningkatan akses1masyarakat

miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minori taske

pelayanan infrastruktur dasar permukiman perdesaan 2, yang

mendukung pengembangan potensi desa dengan berbasis

pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

tata kelola pemerintahan yang baik .

1 Yang dimaksud dengan akses adalah kemudahan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar. Melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur - termasuk pendidikan dan kesehatan dasar yang lebih baik, proses pengurangan kemiskinan juga dapat lebih dipercepat. 2 Infrastruktur dasar yang bersifat publik dan sosial (dimana kelayakan finansial tidak mungkin dicapai, seperti di kawasan terpencil dan perdesaan), disediakan oleh Pemerintah.



BOX 1.2

KOMPONEN PPIP

1. Penguatan kapasitas perencanaan

masyarakat.

2. Peningkatan layanan dan

penyediaan infrastruktur

permukiman perdesaan.

3. Peningkatan kapasitas

pelaksanaan dan pengendalian.

program.

1.3 Komponen Program

a) Penguatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat

Program ini akan mendukung dan meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk mempriori taskan,

merencanakan, melaksanakan, mengelola dan memantau

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar

permukiman. Penguatan di laksanakan melalui : ( i )

memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambi l

kebi jakan dan pelaku utama pembangunan, ( i i )

mengutamakan ni lai -nilai universal dan budaya serta

keari fan lokal dalam pelaksanaan tahapan kegiatan,

sesuai dengan karakter istik sosial , budaya dan

geografis.

Secara khusus, hal -hal yang akan

di lakukan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas

masyarakat melalui

pendampingan Organisasi

Masyarakat Setempat (OMS) ,

Kelompok Pemanfaat dan

Pemel ihara (KPP)dan Kader

Desa (KD)untuk:

i . Melakukan penyebaran informasi tentang PPIP

secara luas di desa;

i i . Melakukan Survei Kampung Sendiri (SKS) ;

i i i . Mengidenti f ikasi masalah, kebutuhan dan

kesempatan untuk mengentaskan kemiskinan serta

meningkatkan pembangunan desa;

iv. Meni lai t ingkat partisipasi masyarakat dan

kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya;

v. Meningkatkan mekanisme perencanaan dan

proses-proses pembuatan keputusan;

vi . Merumuskan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)

dan rencana Operasi & Pemel iharaan (O&P)

dengan memperhi tungkan secara rinci kebutuhan

pendanaan dan pembiayaannya;



vi i . Melaksanakan RKM yang telah di tetapkan oleh

masyarakat dengan memanfaatkan dana BLM

sesuai dengan prinsip dan mekanisme program;

vi i i . Menyelenggarakan kegiatan secara transparan dan

akuntabel termasuk dalam pelaksanaan

pemantauan dan pelaporan kemajuan fisik dan

keuangan, audit f isik dan keuangan;

ix. Melaksanakan rencana O&P guna memastikan

keberlanjutan infrastruktur terbangun.

b. Pendampingan masyarakat oleh Fasi l i tator

Masyarakat (FM);

c. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah (provinsi ,

kabupaten, kecamatan dan desa) dalam pelaksanaan

pembangunan partisipati f berbasis pemberdayaan

masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan mampu

menjagakeberlanjutan proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan part isipati f yang

diperoleh dari PPIP. Kegiatan terkai t dengan hal

tersebut antara lain:

i . Pelaksanaan pelatihan untuk memperkuat

kapasitas perencanaan mulai dari t ingkat

komunitas hingga tingkat daerah dan

penganggaran yang pro masyarakat miskin, serta

pengintegrasian rencana desa kedalam rencana

dan anggaran kabupaten;

i i . Melaksanakan orientasi dan lokakarya, pelatihan

singkat mengenai fungsi -fungsi tertentu, ser ta

materi -materi informasi dan komunikasi .

b) Peningkatan Layanan dan Penyediaan Infrastruktur Desa Melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana BLM disalurkan langsung ke desa sasaran untuk

mendukung pelaksanaan rencana pembangunan sesuai

dengan RKM yang telah di tetapkan masyarakat.

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah

dana stimulan dari Pemerintah yang diberikan kepada

masyarakat untuk menumbuhkan keswadayaan



dalammembiayai sebagian rencana kegiatan yang

disusun oleh masyarakat.

Masyarakat dapat menyepakati apakah BLM

dipergunakan untuk membiayai satu jenis kegiatan atau

lebih sesuai dengan peni laian priori tas dan keputusan

musyawarah desa. Secara rinci , kri teria infrastruktur

yang dapat dibangun di jelaskan dalam Bab 4.Kri teria

Teknis Infrastruktur .

c) Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Pengendalian Program

Peningkatan dan penguatan kapasitas pelaksanaan

program di lakukan dari t ingkat pusat, provinsi dan

kabupaten, dengan kegiatan antara lain:

a. Pendampingan dan fasi l i tasioleh konsultan

manajemen untuk mendukung Tim Pelaksana Pusat,

Tim PelaksanaProvinsi dan Tim Pelaksana

Kabupaten ser ta Satuan Ker ja di setiap

tingkatan. Pendampingan konsultan akan mencakup

bantuan teknis, manajemen dan dukungan

pengembangan kapasitas dalam perencanaan

program, pengelolaan dan koordinasi ; pelaksanaan

penanganan pengaduan; disain teknis dan kual i tas

konstruksi ; manajemen keuangan dan akuntansi ,

serta pelatihan kelembagaan dan pengembangan

sumber daya manusia. Pendampingan mencakup juga

peningkatan kapasitas untuk pemantauan dan

evaluasi .

b. Peningkatan pelaksanaan pengendal ian dengan

menguatkan tugas dan fungsi setiap unsur dalam

struktur organisasi program,

c. Dalam rangka peningkatan pelaksanaan kegiatan,

program memberikan ruang kepada seluruh lapisan

masyarakat termasuk Lembaga Swadaya

Masyarakat(LSM) untuk memberikan kontribusi posi ti f

melalui pemantauan dan evaluasi yang sesuai

dengan pedoman pelaksanaan.



1.4 Prinsip dan Pendekatan

a) Prinsip

Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP adalah:

i . Dapat diterima (Acceptable) , pemi l ihan kegiatan

di lakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga

dapat di terima oleh masyarakat secara luas

(acceptable). Prinsip ini berlaku dari sejak pemil ihan

lokasi pembangunan infrastruktur,penentuan

spesi fikasi teknis, penentuan mekanisme pengadaan

dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pada penetapan

mekanisme pemanfaatan dan pemel iharaannya.

i i . Transparansi, penyelenggaraan kegiatan di lakukan

bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui

oleh semua unsur masyarakat ( transparent) .

Transparansi antara lain dilakukan melalui

penyebaran informasi pelaksanaan program

secaraakurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

i i i . Akuntabel, penyelenggaraan kegiatan yang

di laksanakan masyarakat harus dapat

dipertanggung jawabkan (accountable ), dalam hal

ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu

peker jaan.

iv. Berkelanjutan, penyelenggaraan kegiatan dapat

memberikan manfaat kepada masyarakat secara

berkelanjutan (sustainable) yang di tandai dengan

adanya rencana pemanfaatan, pemel iharaan dan

pengelolaan infrastruktur terbangun secara mandiri

oleh masyarakat.

b) Pendekatan

Pendekatan PPIP adalah sebagai berikut:

i . Pemberdayaan Masyarakat , artinya seluruh proses

pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan,

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pemel iharaan) mel ibatkan peran akti f masyarakat.

i i . Keberpihakan kepada orang miskin, artinya

orientasi kegiatan baik dalam proses maupun



pemanfaatan hasi l diupayakan dapat berdampak

langsung bagi penduduk miskin.

i i i . Otonomi dan desentralisasi , artinya Pemerintah

Daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh

terhadap penyelenggaraan program dan

keberlanjutan infrastruktur terbangun.

iv. Partisipatif , artinya masyarakat , khususnya

kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok

minori tas,diberikan kesempatan untuk terlibat secara

akti f mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, pemel iharaan dan pemanfaatan.

v. Keswadayaan, artinya kemandirian masyarakat

menjadi faktor utama dalam keberhasi lan

pelaksanaan tahapan kegiatan PPIP.

vi . Keterpaduan program pembangunan , artinya

program yang direncanakan dan dilaksanakan dapat

bersinergi dengan program pembangunan perdesaan

lainnya.

vi i . Penguatan kapasitas kelembagaan, artinya

pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong

terwujudnya kemandirian Pemerintah Daerah,

organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya

dalam penyelenggaraan pembangunan partisipati f,

khususnya penanganan permasalahan kemiskinan.

vi i i . Kesetaraan dan keadilan gender , artinya

pelaksanaan kegiatan mendorong terwujudnya

kesetaraan antara pria dan perempuan dalam setiap

tahap kegiatan dan pemanfaatannya.

ix. Berbasis sumber daya dan potensi desa , artinya

pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat memberikan

dampak ekonomi yang menguntungkan masyarakat

setempat dengan berbasis pada potensi unggulan

atau sumberdaya dominan yang ada didesa/kawasan.



1.5 Indikator Kinerja

Keberhasi lan PPIP dapat diukur dari ketercapaian

indikator kiner ja seperti uraian pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Indikator Kinerja PPIP

No.

Indikator

Kinerja

Utama

Indikator Keterangan

1. Indikator

dampak

(outcome)

Mendukung upaya

penurunanangka

kemiskinan di desa

sasaran.

Meningkatnya akses

masyarakat, khususnya

masyarakat misk in,

perempuan dan kelompok

minor itas ke pelayanan

inf rastruktur dasar

permukiman perdesaan.

Men ingkatnya

kapasitas

Pemerintah Daerah

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

part is ipatif .

Munculnya upaya s inerg i

perencanaan pembangunandi

t ingkat masyarakat dengan

rencana pembangunan oleh

Pemerintah Daerah,

khususnya Pemerintah

Kabupaten.

2. Indikator

Kinerja

Output

Meningkatnya

kapasitas

masyarakat (dan

perempuan)dalam

perencanaan dan

pelaksanaa

pembangunan

part is ipatif .

Berfungsinya Organisasi

Masyarakat Setempat

(OMS) di seluruh desa

sasaran, dengan

keterwak ilan perempuan

sekurang-kurangnya 30%.

Terlembaganya rembug-

rembug warga sebagai

wujud demokrat isasi

perencanaan dan

pelaksanaan

pembangunan.

Adanya penyelarasan

antaraperencanaan

masyarakat dan

Pemerintah Desa.



No.

Indikator

Kinerja

Utama

Indikator Keterangan

Peningkatan

layanan dan

inf rastruktur desa

melalu i penyaluran

dana BLM.

Penyaluran dan

pemanfaatan dana BLM

yang sesuai dengan

pedoman pelaksanaan dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

Inf rast ruktur yang

terbangun memenuhi

standar kual itas dan

memil iki fungsi .

pengaturan Operasional

dan Pemeliharaan (O&P).

Peningkatan

kapasitas untuk

pelaksanaan

program dan

Pemantauan dan

Evaluasi

Pendampingan Konsultan

Manajemen dit ingkat

Pusat, Prov insi dan

Kabupaten dengan

pendampingan mencakup

aspek manajemen dan

aspek teknis.

Mob il isas i dan pelat ihan

Fasi l i tator Masyarakat

(FM) te lah di laksanakan,

min imal keter l ibatan 30%

FM perempuan.

Penyusunan rencana kerja

tahunan dan jadwal

personil telah

dilaksanakan.

Proses perencanaan

masyarakat dan

pembangunan inf rastruktur

dilaksanakan berdasarkan

standar dan kr iter ia yang

telah ditentukan.

Adanya penguatan dan

pelaksanaan sistem

Monitor ing dan Evaluasi.

Adanya mekanisme

penanganan pengaduan

yang efekt if .

Bab 2.

Organisasi dan

Pembagian Peran

2.1. Umum

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai struktur organisasi

dan pembagian peran pelaku dalam penyelenggaraan PPIP.

Penyelenggaraan PPIP mel ibatkan berbagai unsur pelaksana

dan instansi terkai t yang ber jenjang dari t ingkat desa,

kecamatan, kabupaten, provinsi sampai t ingkat pusat dengan

struktur organisasi tergambar pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PPIP Tahun 2014

DIREKTORAT

JENDERAL CIPTA

KARYA

KD

(Kader Desa)

KPP(Kelompok Pemanfaat dan

Pemelihara)

OMS(Organisasi Masyarakat

Setempat)

Satker/PPK PPIP PusatKMP

(Konsultan Manajemen

Pusat)

TKP

(Tim Koordinasi Pusat)

TPPr

(Tim Pelaksana Provinsi)

Satker/PPK Provinsi

Unsur Struktur Dinas PU

TAMPr(Tenaga Ahli Manajemen

Provinsi)

TKPr

(Tim Koordinasi Provinsi)

TPK

(Tim Pelaksana Kabupaten)

Satker/PPK Kabupaten

Unsur Struktur Dinas PU

KMK(Konsultan Manajemen

Kabupaten)

TKK

(Tim Koordinasi Kabupaten)

PEMERINTAH DESAFM

(Fasilitator Masyarakat)

BPD(Badan Permusyawaratan

Desa)

Garis Pelaporan

Garis Pengendalian

Garis Koordinasi

Garis Pembinaan

Pemerintah Kecamatan



2.2. Lembaga Pelaksana Program di Tingkat

Pusat

Lembaga Penyelenggara PPIP pada tingkat pusat terdir i atas:

a) Tim Pelaksana Pusat (TPP)

Kementerian Peker jaan Umum melalui Direktorat

Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan

Permukiman ber tugas selaku Tim Pelaksana Pusat . Tim

Pelaksana Pusat merupakan insti tusi penyelenggara

PPIP yang bertanggung jawab atas keseluruhan

penyelenggaraan program.

Tim Pelaksana Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :

i . Menyusun kebi jakan penyelenggaraan PPIP;

i i . Melaksanakan pembinaan dan pengendal ian pelaksanaan PPIP;

i i i . Melaporkan penyelenggaraan program kepada Direktur Jenderal Cipta Karya;

iv. Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan.

b) Satuan Kerja Tingkat Pusat

Kegiatan PPIP di t ingkat pusat berada pada Satuan

Ker ja Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

(Satker PPIP) dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dan Pejabat Inti Satuan Ker ja tersebut di tunjuk dan

diangkat oleh Menteri PU. Penyelenggaraan PPIP Tahun

2014 di t ingkat pusat di laksanakan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen Pembinaan Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PPK PPIP). PPK PPIP tingkat

pusat bertugas mengelola anggaran PPIP Tahun 201 4 di

t ingkat pusat yang telah di tetapkan dalam Dafta r Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi PPK

PPIP Pusat mengacu pada Peraturan Menteri Peker jaan

Umum No.14/PRT/M/2011, Tanggal 14 November 2011

tentang Pedoman Pelaksana Kegiatan Kementerian

Peker jaan Umum Yang Merupakan Kewenangan



Pemerintah dan Di laksanakan Sendiri , SK Menteri PU

dan Pedoman Pelaksanaan ini .

PPK PPIP Tingkat Pusat juga bertugas antara lain:

i . Berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Pusat dalam penyelenggaraan program tingkat pusat;

i i . Melakukan pencairan dan pengelolaan dana;

i i i . Pengadaan Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

iv. Memberikan arahan kepada KMP dalam penyelenggaraan PPIP;

v. Menerima laporan dari KMP;

vi . Melaporkan hasi l pelaksanaan kegiatan melalui E -Monitoring;

vi i . Menyusun laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ;

vi i i . Menyusun dan menyampaikan laporan yang diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Dalam pelaksanaan program, penyelenggara di t ingkat pusat

senantiasa berkoordinasi akti f dengan insti tusi pengawas,

yai tu:

a) Inspektorat Jenderal Kementerian Peker jaan Umum

berperan dalam pengendal ian dan pengawasan


b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

selaku auditor pemerintah bertugas untuk melakukan

pembinaan dan audit terhadap pelaksanaan program mulai

dari t ingkat pusat sampai dengan tingkat desa.

BOX 2.1

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemantauan dan pelaporan maka asisten monitoring dan evaluasi di dalam struktur organisasi Satker/ PPK PPIP (Pusat, Provinsi, Kabupaten) ditugaskan untuk melakukan kegiatan: (i) pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan; (ii) pengumpulan data-data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari KMP,TAMPr dan TAMK; (iii) pemantauan pelaporan E-Mon dari tiap wilayah, (iv) pengelolaan pengaduan dan masalah.



2.3. Pelaksana Program di Tingkat Provinsi

a) Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi , dalam hal ini Gubernur, adalah

penanggung jawab pelaksanaan program di wi layah

provinsi dimana kabupaten sasaran PPIP berada .

Gubernur bertanggung jawab mengkoordinasikan

pelaksanaan dan pengendal ian program.

Tanggung jawab Gubernur antara lain:

i . Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wi layah ker janya;

i i . Membina dan mengendal ikan penyelenggaraan PPIP di wi layah ker janya;

i i i . Menunjuk dan mengajukan usulan pejabat satuan ker ja kepada Menteri PU;

iv. Membentuk Tim Koordinasi Provinsi ;

v. BOP Provinsi .

b) Tim Koordinasi Provinsi (TKPr)

Sebagai bagian dari PNPM Mandiri , maka koordinasi

pelaksanaan dan pengendal ian pelaksanaan PPIP di

t ingkat provinsi di lakukan oleh Tim Koordinasi PPIP

Tingkat Provinsi , yang dibentuk di bawah koordinasi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD

Provinsi ) melalui Surat Keputusan yang di tandatangani

minimal oleh Sekretaris Daerah (Sekda) . Tim Koordinasi

Provinsi terdir i dari Kepala Bappeda Provinsi sebagai

ketua, dengan anggota-anggota terdir i dari unsur Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(BPMPD Provinsi ), Dinas PU Provinsi , Masyarakat,

Dunia Usaha, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam

penanggulangan kemiskinan.

Tugas Tim Koordinasi Provinsi , adalah sebagai berikut:

i . Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional PPIP dengan program-program PNPM Mandiri lainnya di provinsi ;

i i . Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan



bantuan teknis berbagai kegiatan program sektoral di provinsi ;

i i i . Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPIP di provinsi ;

iv. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPIP di provinsi ;

v. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;

vi . Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kegiatan serta mengambi l t indakan yang diperlukan;

vi i . Melaporkan perkembangan kegiatan, hasi l audit, dan evaluasi kepada Gubernur;

vi i i . Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PPIP.

c) Tim Pelaksana Provinsi (TPPr)

Tim Pelaksana Provinsi (TPPr) adalah penyelenggara

PPIP di t ingkat provinsi . TPPr dibentuk di l ingkungan

Dinas PU Provinsi bidang Cipta Karya dan di tetapkan

melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PU. Dalam

pelaksanaan tugasnya, TPPr berada di bawah koordinasi

Tim Koordinasi Provinsi .

Kelembagaan TPPr terdir i dari Kepala Bidang Cipta

Karya Dinas PU (Ketua), PPK PPIP Satker

Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi ,

unsur Satker PKP Provinsi dan didukung oleh unsur

Dinas PU Provinsi .

TPPr antara lain bertugas untuk:

i . Mensosial isasikan program di t ingkat provinsi ;

i i . Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan

pengendal ian program;

i i i . Memantau dan melakukan evaluasi di t ingkat

provinsi ;

iv. Melakukan pertemuan dengan Tim Koordinasi

Provinsi , Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim

Pelaksana Kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua)



kal i dalam setahun;

v. Menyusun laporan penyelenggaraan dan

melaporkan kepada Tim Koordinasi Provinsi dan

Tim Pelaksana Pusat .

d) Satuan Kerja Tingkat Provinsi

Kegiatan PPIP di t ingkat provinsi berada pada Satuan

Ker ja Pengembangan Kawasan Permukiman dimana

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti

satuan ker ja tersebut di tunjuk dan diangkat oleh Menteri

PU. Penyelenggaraan PPIP Tahun 2014 di t ingkat

provinsi di laksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

PPIP (PPK PPIP). PPK PPIP tingkat provinsi bertugas

mengelola anggaran PPIP Tahun 2014 di t ingkat provinsi

yang telah di tetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi PPK PPIP Tingkat

Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Peker jaan

Umum No.14/PRT/M/2011, Tanggal 14 November 2011

tentang Pedoman Pelaksana Kegiatan Kementerian

Peker jaan Umum Yang Merupakan Kewenangan

Pemerintah dan Di laksanakan Sendiri , SK Menteri PU

dan Pedoman Pelaksanaan ini .

PPK PPIP Satuan Ker ja Tingkat Provinsi juga antara lain

bertugas untuk:

i . Pengadaan Tenaga Ahl i Manajemen Provinsi dan

Konsultan Manajemen Kabupaten;

i i . Merekrut dan memobi l isasi Fasi l i tator Masyarakat;

i i i . Setelah Mobi l isasi Konsultan Manajemen

Kabupaten dan Fasi l i tator Masyarakat, selanjutnya

pembinaan dan pengendal iannya di lakukan oleh

Tim Pelaksana Kabupaten;

iv. Melaksanakan pelatihan kepada Fasi li tator

Masyarakat, Organisasi Masyarakat Setempat dan

Kelompok Pemanfaat dan Pemel ihara;

v. Menempatkan Fasi l i tator Masyarakat (FM) dan

Tenaga Ahl i Manajemen Kabupaten (TAMK) di

wi layah sasaran dan melaksanakan pembinaan FM



dan TAMK bersama-sama dengan Satker

Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP)

Kabupaten;

vi . Melakukan pencairan dan pengelolaan dana;

vi i . Melaporkan hasi l pelaksanaan kegiatan melalui E -

Monitoring;

vi i i . Menyusun laporan Sistem Akutansi Instansi (SAI);

ix. Menyusun dan menyampaikan laporan yang diatur

dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ;

x. Melakukan koordinasi dengan Satker yang berada

di pusat maupun kabupaten;

xi . Melaporkan hasi l pengendal ian pelaksanaan

program kepada Tim Pelaksana Provinsi .

2.4. Pelaksana Program di Tingkat Kabupaten

a) Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati , adalah

penanggung jawab pelaksanaan program di t ingkat

kabupaten. Secara umum tugas dari Pemerintah

Kabupaten adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan

program PPIP di wi layah ker janya.

Tugas Pemerintah Kabupaten mel iputi :

i . Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wi layah ker janya;

i i . Membina dan mengendal ikan penyelenggaraan PPIP di wi layah ker janya;

i i i . Menunjuk dan mengajukan usulan Pejabat Inti Satuan Ker ja kepada Menteri PU;

iv. Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten;

v. Menyiapkan BOP (Biaya Operasional) pelaksanaan program sesuai dengan kebi jakan program.



b) Tim Koordinasi Kabupaten (TKKab)

Sebagai bagian dari PNPM Mandiri , maka koordinasi

pelaksanaan dan pengendal ian pelaksanaan PPIP

tingkat kabupaten di lakukan oleh Tim Koordinasi

Kabupaten yang dibentuk di bawah koordinasi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD

Kabupaten) melalui Surat Keputusan yang

di tandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Tim Koordinasi Kabupaten terdir i dari Kepala Bappeda

Kabupaten sebagai ketua, dengan anggota terdir i dari

unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (BPMPD Kabupaten), Dinas PU

Kabupaten,Pemerintah Kecamatan, Masyarakat, Dunia

Usaha, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam

penanggulangan kemiskinan.

Tugas Tim Koordinasi Kabupaten, adalah sebagai

berikut:

i . Mengkoordinasikan substansi pedoman teknis operasional PPIP dengan program-program PNPM Mandiri lainnya di kabupaten;

i i . Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan bantuan teknis berbagai kegiatan program sektor;

i i i . Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PPIP di kabupaten;

iv. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPIP kabupaten;

v. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;

vi . Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kegiatan serta mengambi l t indakan yang diperlukan;

vi i . Melaporkan perkembangan kegiatan, hasi l audit, dan evaluasi kepada bupati ;

vi i i . Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PPIP.



c) Tim Pelaksana Kabupaten (TPK)

Tim Pelaksana Kabupaten (TPK)adalah penyelenggara

PPIP di t ingkat kabupaten. TPK dibentuk di l ingkungan

Dinas PU Kabupaten bidang Cipta Karya dan di tetapkan

melalui SK Kepala Dinas PU kabupaten. Dalam

pelaksanaan tugasnya, TPK berada di bawah koordinasi

Tim Koordinasi PPIP Kabupaten.

Kelembagaan TPK terdir i dari : Kepala Bidang Cipta

Karya Dinas PU (Ketua), PPK PPIP Kabupaten, unsur

Dinas PU, unsur Satker PIP Kabupaten .

Tugas TPK adalah sebagai berikut:

i . Mengkoordinasikan penyelenggaraan program di tingkat kabupaten;

i i . Memberi arahan dalam pelaksanaan dan pengendal ian program di wi layah ker janya;

i i i . Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan program di t ingkat kabupaten;

iv. Mengadakan pertemuan dengan Tim Koordinasi Kabupaten, satker kabupaten, aparat kecamatan dan aparat desa sekurang kurangnya dua kal i dalam setahun;

v. Mengkoordinasikan rencana dan kegiatan operasional isasi dan pemel iharaan infrastruktur terbangun;

vi . Melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa, OMS dan KPP;

vi i . Menyusun Laporan Pelaksanaan PPIP di wi layahnya dan melaporkannya kepada Tim Koordinasi PPIP Kabupaten dan Tim Pelaksana Provinsi .

d) Satuan Kerja Tingkat Kabupaten

Kegiatan PPIP di t ingkat kabupaten berada pada Satuan

Ker ja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP)

Kabupaten dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dan pejabat inti satuan ker ja tersebut di tunjuk dan

di tetapkan oleh Menteri PU. Penyelenggaraan PPIP di

t ingkat kabupaten di laksanakan oleh Pejabat Pembuat

K

u

a

s

a

P

e

n

g

g

u

n



Komi tmen Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPK

PIP). PPK PIP tingkat kabupaten bertugas mengelola

anggaran PPIP di t ingkat kabupaten yang telah

di tetapkan dalam Daftar Isian Proyek (DIPA). Tugas dan

Fungsi PPK PIP Tingkat Kabupaten mengacu pada

Peraturan Menteri Peker jaan Umum No.14/PRT/M/2011,

Tanggal 14 November 2011 tentang Pedoman Pelaksana

Kegiatan Kementerian Peker jaan Umum Yang

Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Di laksanakan

Sendiri , SK Menteri PU, dan Pedoman Pelaksanaan ini .

Satuan Ker ja Tingkat Kabupaten ber tugas untuk:

i . Mendukung Tim Pelaksana Kabupaten dalam menyelenggarakan program di t ingkat Kabupaten;

i i . Menerima dan melakukan pembinaanTenaga Ahl i Manajemen Kabupaten (TAMK) dan Fasi l i tator Masyarakat (FM) yang di tempatkan di wi layahnya;

i i i . Memeriksa dokumen pendukung pembentukan OMS dan KD;

iv. Memberi arahan kepada OMS;

v. Melakukan fasi l i tasi pencairan dan pengelolaan dana BLM;

vi . Melaporkan hasi l pengendal ian pelaksanaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten;

vi i . Membantu TAMK dalam penyelesaian masalah yang muncul di wi layahnya;

vi i i . Melaporkan hasi l pelaksanaan kegiatan melalui E -Monitoring (Laporan Mingguan) ;

ix. Menyusun laporan Sistem Akutansi Instansi (SAI);

x. Menyusun dan menyampaikan laporan yang diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

2.5. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dalam hal ini adalah perangkat

daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan teknis

kewi layahan yang dipimpin oleh Camat. Camat

merupakan anggota dari Tim Koordinasi Kabupaten,

dengan tugas dan peran dalam penyelenggaraan PPIP



adalah mel iputi :

i . Membantu pelaksanaan Tim Koordinasi Kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan di wi layahnya;

i i . Memfasi l i tasi pelaksanaan sosial isasi dan penyebarluasan informasi penye lenggaraan PPIP di wi layahnya;

i i i . Mengkoordinasikan dengan TPK dan melakukan pemantauan pelaksanaan PPIP di wi layahnya;

iv. Melakukan penyelarasan program-program pemberdayaan di wi layahnya.

2.6. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa, dalam hal ini adalah Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai

penyelenggara urusan pemerintahan desa , sesuai

dengan peraturan yang di tetapkan. Pemerintah Desa

terdir i dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai

tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan BPD

mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Pemerintah Desa serta menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan PPIP, tugas Pemerintah Desa

adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan PPIP di wi layah

ker janya;

2. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Persiapan

(sosial isasi dan pembentukan OMS, KPP dan KD)

dan memfasi l i tasi musyawarah desa selanjutnya;

3. Menjamin dan memfasi l i tasi keterl ibatan perempuan/

minori tas dan orang miskin dalam setiap tahapan

kegiatan;

4. Memantau penerapan prinsip-prinsip PPIP dalam

pelaksanaan tiap tahapan kegiatan;

5. Memfasi l i tasi terbentuknya OMS, KPP dan KD yang



di lakukan melalui forum musyawarah tingkat desa;

6. Membantu kelancaran proses penyusunan RKM;

7. Mengetahui dan menyetujui hasi l perencanaan dan

hasi l pelaksanaan kegiatan;

8. Melaksanakan pengendal ian pelaksanaan kegiatan;

9. Menjamin dan memfasi l i tasi transparansi

pelaksanaan kegiatan;

10. Menyiapkan POSKO OMS yang digunakan sebagai

sekretariat program di desa;

11. Turut menandatangani Surat Pernyataan

Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh

Ketua OMS;

12. Memfasi l i tasi KPP untuk melakukan pengawasan

pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasi l

infrastruktur terbangun;

13. Menerima infrastruktur terbangun dari Pemerintah

Kabupaten dan meneruskan pengelolaannya kepada

masyarakat melalui KPP;

14. Mendukung pelaksanaan PPIP melalui sinkronisasi

program dan channel ing ke stakeholders lainnya;

15. Membina OMS agar dapat ber fungsi secara

berkelanjutan dalam proses perencanaan

pembangunan par tisipati f selanjutnya;

16. Menandatangani serta mentaati Pakta Integri tas

bersama waki l masyarakat .

Sedangkan BPD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat;

2. Membantu penanganan pengaduan;

3. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan

kiner ja perangkat desa;

4. Mendorong penerapan prinsip transparansi dan

akuntabi l i tas dalam pelaksanaan tahapan kegiatan .



2.7. Masyarakat

Masyarakat desa sasaran merupakan penerima manfaat

langsung PPIP sehingga sangat diharapkan dukungan

dan peran akti fnya selama penyelenggaraan program.

Masyarakat adalah pelaku utama pada tiap tahapan,

mulai dari proses penyiapan, sosial iasasi , perencanaan,

pelaksanaan dan pemel iharaannya.

Tanggung jawab pengelolaan PPIP di t ingkat desa

di laksanakan oleh OMS, KPP, dan KD yang dipi l ih dan

di tetapkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa

pertama (MUSDES I). Organisasi masyarakat tersebut

akan melaksanakan kegiatan PPIP dengan mengacu

pada pedoman yang sudah di tetapkan dengan

didampingi dan dibimbing oleh fasi l i tator.

OMS, KPP dan KD yang sudah dibentuk dalam PPIP ini

diharapkan dapat berfungsi secara berkelanjutan dan

dapat berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di desanya serta mengembangkan

jaringan dalam rangka melakukan channel ing ke

berbagai sumber pembiayaan program pembangunan

lainnya.

a) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

OMS dipi l ih dan di tetapkan dalam Musyawarah Desa I

disetiap desa sasaran program dan disahkan oleh Kepala

Desa serta diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten . Jika

dikehendaki masyarakat dapat memanfaatkan organisasi

yang sudah ada dan memenuhi kri teria yang telah

disepakati , dengan tetap melalui Musyawarah Desa I dan

pengesahan oleh Kepala Desa. Apabi la desa pernah

melaksanakan program PPIP dan keanggotaan OMS-nya

berkiner ja baik, disarankan agar masyarakat me nggunakan

OMS yang sudah ada.



Susunan OMS terdir i dari Ketua, Bendahara, Sekretaris,

Tenaga Teknis, dan anggota , dengan keanggotaan minimal

terdir i dari 30% perempuan.Perangkat Pemerintah Desa

tidak diperbolehkan duduk dalam kepengurusan OMS

dan t im pendukung OMS lainnya.

OMS dipi l ih oleh masyarakat melalui pemil ihan langsung di

Musyawarah Desa I (MUSDES I), apabi la pemil ihan tidak

mencapai konsensus maka di lakukan melalui mekanisme

kesepakatan.

Tugas OMS mel iputi :

i . Mentaati Pakta Integri tas yang disepakati bersama kepala desa dan waki l masyarakat;

i i . Mengidenti f ikasi permasalahan infrastruktur permukiman di t ingkat desa (pelaksanaan Survey Kampung Sendiri / SKS);

i i i . Mendorong dan memfasi l i tasi keterl ibatan kaum perempuan, masyarakat miskin dan kelompok minori tas dalam setiap tahapan kegiatan;

iv. Menyusun UPD bagi Desa yang belum mempunyai RPJM Desa atau PJM Pronangkis sebagai embrio dari RPJM Desa serta menyusun Usulan RKM;

v. Mengajukan Usulan RKM kepada Tim Pelaksana Kabupaten untuk diveri f ikasi ;

vi . Menyusun perencanaan teknis dan RAB;

vi i . Melaksanakan RKM;

vi i i . Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus di tandatangani bersama antara Ketua dan Bendahara OMS);

ix. Menjamin dan memfasi l i tasi transparansi kegiatan;

x. Menandatangani kontrak ker ja (oleh Ketua OMS) dengan Pejabat Pembuat Komi tmen (PPK) PPIP Kabupaten dengan melampirkan ber i ta acara dan daftar hadir tahap MUSDES persiapan dan tahap MUSDES perencanaan;

xi . Melakukan pengajuan pencairan kepada Satker PIP/PPK PPIP Kabupaten dengan lampiran Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas OMS yang di lengkapi nota/ bukti pengeluaran dan foto kopi buku rekening bank OMS;



xi i . Menyusun laporan Buku Kas OMS dan mengumpulkan bukti -bukti pengeluaran;

xi i i . Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan sesuai dengan format pedoman pelaksanaan;

xiv. Menyelenggarakan rembug-rembug warga untuk membahas kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan minimal seminggu sekal i ;

xv. Menyebarluaskan laporan kemajuan kegiatan melalui media komunikasi yang ada di t ingkat desa, papan informasi, dan media lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak minimal seminggu sekal i ;

xvi . Menyusun laporan akhir/ pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibahas dalam MUSDES IV;

xvi i . Menyelenggarakan MUSDES IV;

xvi i i . Menyampaikan laporan akhir hasi l MUSDES IV kepada Satker PIP Kabupaten;

xix. Menyimpan seluruh dokumen perencanaan dan pelaksanaan secara baik untuk kepent ingan audit.

Gambar 2-2 Struktur Organisasi OMS

Setelah di tetapkan di dalam MUSDES I, selanjutnya OMS

akan membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa, yang

akan mendukung pelaksanaan tahapan program

selanjutnya.

KETUA

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

SEKRETARISBENDAHARA

ANGGOTA



Untuk menunjang pelaksanaan pada tahap konstruksi ,OMS

membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada saat

Musyawarah Desa III , Tim Pengadaan Barang dan Jasa

dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan barang

dan jasa dengan ni lai di atas Rp. 50.000.000,- ( l ima puluh

juta rupiah).

Tim Pengadaan bertugas dan bertanggung jawa b langsung

kepada OMS. Anggota tim terdir i dari perwaki lan OMS dan

warga masyarakat, dengan struktur t im terdir i dari Ketua,

Sekretaris, Bendahara, dan Anggota (2 orang).

b) Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

KPP adalah organisasi warga masyarakat yang dapat

terdir i dari unsur pemerintahan desa (selain Kepala

Desa), perwaki lan masyarakat desa yang

berkepentingan selaku pengguna/ pemanfaat

infrastruktur, dan perwaki lan masyarakat setempat.

KPP dibentuk dalam Musyawarah Desa Idengan

di fasi l i tasi oleh Fasi li tator Masyarakat, dan disahkan

oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Tim Pelaksana

Kabupaten.

Gambar 2.3 Contoh Struktur Organisasi KPP

KETUA

SEKSI INFRASTRUKTUR TERBANGUN

SEKSI JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI AIR MINUM SEKSI SANITASI

SEKRETARISBENDAHARA

SEKSI IRIGASI

MASYARAKAT DESA



Tugas-tugas KPP adalah sebagai berikut:

i . Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;

i i . Melaksanakan rencana Operasional dan Pemel iharaan (O&P) yang mencakup mekanisme pelaksanaan operasional dan pemel iharaan serta pendanaanya yang di tetapkan dalam MUSDES III (penetapan seksi infrastruktur) ;

i i i . Menyusun rencana ker ja dan mekanisme operasional dan pemel iharaan in frastruktur secara lebih detai l ;

iv. Mengumpulkan dan mengelola dana untuk Operasional dan Pemel iharaan (O&P) yang diperoleh dari iuran warga, kas desa, bantua n APBD dan pihak-pihak lainnya;

v. Membuka dan memelihara rekening bank untuk

Dana O&P (terpisah dari rekening

OMS). Rekening ini di tandatangani oleh Ketua

KPP dan Bendahara (rekening bersama). Jumlah

dana O&P di tetapkan dalam MUSDES III.

Jumlah dana O&P yang harus disiapkan dan

menjadi persyaratan dalam proses pencairan dana

BLM adalah sebagai berikut :

Simpanan Pertama: minimal 25% dar i rencana pembiayaan operasi dan pemel iharaan per tahun yang besarannya di tetapkan dalam MUSDES III;

Simpanan Kedua: minimal 50% dar i rencana pembiayaan operasi dan pemel iharaan per tahun;

Simpanan Ketiga: 25% dari rencana

pembiayaan operasi dan pemel iharaan per tahun.

vi . Melaporkan kegiatan pemanfaatan dan pemel iharaan serta penerimaan dan penggunaan dana KPP kepada masyarakat dan pemerintah desa.

c) Kader Desa

Di masing-masing desa sasaran akan dipi l ih dan

di tetapkan Kader Desa (KD) yang bertugas sebagai



koordinator masyarakat untuk mendukung

penyelenggaraan kegiatan di t ingkat desa.

Kader Desa adalah warga setempat yang dini lai mampu

dan memil iki pengalaman untuk mendorong dan

memotivasi keterl ibatan dan par tisipasi masyarakat

dalam melaksanakan kegiatan PPIP. Pemil ihan dan

penetapan KD di lakukan saat MUSDES I .

Kri teria seorang Kader Desa, antara lain:

Dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat;

Mempunyai ci tra yang baik dan menjadi panutan masyarakat;

Memil iki kemampuan, kemauan dan waktu untuk melaksanakan tugasnya.

Tugas dan fungsi Kader desa antara lain:

i . Sebagai mediator dan moti vator masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan PPI P agar sesuai dengan pedoman;

i i . Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindak turun tangan untuk penyelesaian permasalahan yang timbul;

i i i . Mendapatkan penguatan kapasitas dari PPIP berkai tan dengan pelaksanaan tugasnya ;

iv. Mendampingi, memfasi l i tasi masyarakat setelah selesainya program.

2.8. Konsultan Manajemen

Penyelenggaan PPIP didukung oleh konsultan yang

memberikan dukungan manajemen dan teknis yang

di tempatkan di t ingkat Pusat, Provinsi dam Kabupaten.

Konsultan Manajemen PPIP terdir i dari Konsultan

Manajemen Pusat (KMP), Tenaga Ahli Manajemen

Provinsi (TAMPr) dan Konsultan Manajemen

Kabupaten (KMK).

a) Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

KMP bertugas untuk memberikan pendampingan

manajemen dan dukungan teknis kepada Tim Pelaksana

P

e

n

g

e

n

d

a

l

i

a

n

d

a

n

p

e



Pusat dalam penyelenggaraan program di t ingkat pusat.

KMP terdir i dari beberapa tenaga ahl i yang bertugas

untuk mendukung pelaksanaan progr am yang mel iputi

ruang l ingkup pengembangan kapasitas, pemberdayaan

masyarakat, manajemen, aspek teknis dan monitoring

serta evaluasi program.

Tugas KMP adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan Informasi Program, peran KMP

dalam penyebarluasan informasi program adalah:

1.1. Penyusunan Modul Pelatihan Fasi l i tator

Masyarakat (FM) PPIP;

1.2. Melaksanakan Pelatihan TAMPr dan TAMK;

1.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan proses

sosial isasi di t iap tingkatan;

1.4. Peni laian terhadap proses sosial isasi di t iap

tingkatan;

1.5. Pemantauan terhadap pemasangan poster dan

media lainnya;

1.6. Peni laian terhadap efekti f i tas media informasi,

distr ibusi dan pemasangannya;

1.7. Rekomendasi advise teknis dan non teknis

terkai t informasi program;

2. Pengendalian Program, mencakup:

2.1. Pelaporan rutin kemajuan pelaksa naan kepada

Tim Pelaksana Pusat;

2.2. Melakukan konsol idasi dan konsinyasi terkai t

laporan progres lapangan;

2.3. Inventarisasi permasalahan di lapangan dan

rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3);

2.4. Random checking kunjungan lapangan dalam

pemantauan dan pengendal ian program;

2.5. Peni laian terhadap proses pengendal ian program

di t iap l ini ;

2.6. Random checking kual i tas RKM disesuaikan

dengan desa yang dikunjungi;




terkai t pengendal ian program yang akan datang;

3. Monitoring Pelaksanaan Prog ram, mencakup:

3.1. Melakukan kunjungan lapangan untuk

sosial isasi , pelatihan, sampl ing , skala urgent T3,

pengaduan, permintaan dan dokumentasi ;

3.2. Pelaporan hasi l kunjungan lapangan;

3.3. Peni laian terhadap proses pelaksanaan program

yang ter jadi pada desa-desa yang dikunjungi;


pelaksanaan monitor ing ;

4. Konsolidasi Data, mencakup:

4.1. Melakukan anal isis dan peni laian terhadap

setiap data yang diperoleh sesuai format yang

telah di tetapkan;

4.2. Pemutakhiran data akhir terkompi lasi ;

4.3. Menyampaikan desa-desa sebagai best pract ice

yang direkomendasikan untuk dapat diresmikan;

4.4. Kesimpulan dan rekomendasi konsol idasi data;

5. Evaluasi Pelaksanaan Program, mencakup:

5.1. Implementasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi

PPIP;

5.2. Evaluasi terhadap kemajuan per minggu;

5.3. Evaluasi terhadap tiap tahapan proses

pelaksanaan;

5.4. Evaluasi terhadap par tisipasi Pemerintah Daerah

dan komitmen BOP;

6. Pelaporan dan Dokumentasi , mencakup:

Pelaporan konsultan terdir i dari laporan

pendahuluan, laporan mingguan, bulanan, draf t f inal

dan laporan akhir.

Laporan mingguan menjadi laporan yang sangat

penting, karena akan memuat informasi proses

pelaksanaan sesuai dengan capaian pada minggu

yang bersangkutan dan berbagai permasalahan yang



perlu di t indaklanjuti . Laporan bulanan KMP

merupakan konsol idasi dari laporan monitoring dan

evaluasi oleh TAMPr yang dikonsol idasikan oleh

TAMK dan TAMPr.

KMP harus memastikan bahwa pelaporan ini dapat

tersampaikan secara rutin, tepat waktu dan akurat

mulai dari t ingkat desa, kabupaten, provinsi dan

pusat. KMP menyampaikan rekomendasi t indak turun

tangan jika penyampaian pelaporan mengalami

keterlambatan.

b) Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr)

Tenaga Ahl i Manajemen Provinsi (TAMPr) bertanggung

jawab memberikan dukungan teknis dan manajemen

dalam penyelenggaraan program pada tingkat Provinsi .

Pada tahap persiapan, TAMPr berkewajiban menyiapkan

pelaksanaan sosial isasi , diseminasi dan pelatihan

dengan narasumber dari TPP dan KMP. TAMPr akan

melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan

sosial isasi di t ingkat Kabupaten.

Pada tahap pelaksanaan, TAMPr bertanggung jawab

untuk melakukan pendampingan, supervisi dan

pemantauan (monitoring), ser ta pengendal ian

pengelolaan kegiatan di wi layah ker janya.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab TAMPr adalah:

i . Menyusun rencana ker ja pelaksanaan program di tingkat provinsi dengan mengacu pada rencana ker ja program tingkat nasional;

i i . Membantu TPPr dalam mensosial isasikan PPIP kepada stakeholder di provinsi dan kabupaten;

i i i . Membantu Satker Provinsi dan Tim Pelaksana Provinsi dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres fisik dan keuangan, serta penyaluran dana;

iv. Melakukan pemantauan di wi layah ker janya untuk menjaga agar prosedur dalam aspek perl indungan sosial , l ingkungan, Qual ity Assurance , gender ,



partisipasi masyarakat dan penyebarluasan program serta pengendal ian dapat ber jalan dengan baik sesuai dengan ketentuan;

v. Melakukan pengendal ian terhadap kiner ja Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

vi . Mendukung pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran penanganan pengaduan serta melakukan tindak lanjut dan melaporkan hasi lnya kepada Tim Pelaksana Provinsi ;

vi i . Memfasi l i tasi dan menyiapkan bahan rapat koordinasi rutin yang diselenggarakan setiap bulan oleh TPPr di t ingkat provinsi dan menyampaikan notulen hasi l rapat kepada Tim Pelaksana Provinsi ;

vi i i . Melakukan konsol idasi laporan dalam database antara lain: (1) Basel ine data, (2) Jumlah keterl ibatan kaum perempuan, (3) Peran ser ta masyarakat miskin,(4). Infrastruktur terbangun, (5). Swadaya masyarakat, (6) Jumlah Tenaga Ker ja, (7). Ti t ik koordinat lokasi infrastruktur terbangun, (8).Pengumpulan daftar nomor kontrak (No. SPK), (9).Pengumpulan daftar nomor, tanggal SPM dan SP2D, (10).Pengumpulan data jumlah pemanfaat infrastruktur terbangun;

ix. Melakukan evaluasi pelaksanaan PPIP di t ingkat provinsi berdasarkan hasi l reviewkonsol idasi evaluasi t ingkat kabupaten yang di lakukan oleh TAMK;

x. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosial isasi , persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemel iharaan);

xi . Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, laporan interim dan laporan akhir sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta melaporkannya kepada Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Pelaksana Pusat melalui KMP.

xi i . Menyusun LMP (Laporan Manajemen Provinsi) berdasarkan konsol idasi laporan LMK (Laporan Manajemen Kabupaten) untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana Provinsi .



c) Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK)

KMK adalah konsultan manajemen di t ingkat kabupaten

yang unsur di dalamnya mencakup tenaga ahl i

kabupaten. Tenaga ahl i kabupaten dapat diadakan

melalui pengadaan jasa konsultansi perorangan atau

perusahaan.

Dan secara umum bertugas mendukung serta

memfasi l i tasi pelaksanaan tahapan kegiatan program

dan pengembangan kapasitas bagi para pelaksana

program di t ingkat kabupaten dan desa.Melaporkan hasi l

pendampingan kepada Tim Pelaksana Kabupaten dan

TAMPr.

Secara rinci tugas dan tanggung jawab TAMK adalah:

i . Menyusun rencana ker ja pelaksanaan program

di tingkat kabupaten dengan mengacu pada rencana

ker ja pelaksanaan program tingkat provinsi dan

nasional;

i i . Membantu Tim Pelaksana Kabupaten dalam

mensosial isasikan program PPIP kepada stakeholder

di t ingkat kabupaten dan desa;

i i i . Membantu Satker PIP Kabupaten dan Tim Pelaksana

Kabupaten dalam pengelolaan manajemen proyek

mencakup progres fisik dan keuangan, serta

penyaluran dana;

iv. Mendampingi FM dalam penyelenggaraan sosial isasi

dan pemberdayaan di t ingkat kabupaten dan desa;

v. Membimbing FM agar memahami prosedur dalam

aspek perl indungan sosial , l ingkungan, Qual ity

Assurance , gender , partisipasi masyarakat dan

penyebarluasan program serta pengendal ian;

vi . Melakukan pemantauan untuk menjaga agar prosedur

dalam aspek perl indungan sosial , l ingkungan, Qual ity

Assurance , gender , partisipasi masyarakat dan

penyebarluasan program serta pengendal ian dapat

ber jalan dengan baik sesuai dengan ketentuan;

vi i . Melakukan pengendal ian terhadap kiner ja FM dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya;



vi i i . Membantu Tim Pelaksana Kabupaten dalam

pengelolaan pengaduan dengan memberikan saran

penanganan pengaduan serta melakukan tindak

lanjut dan melaporkan hasi lnya kepada Tim

Pelaksana Kabupaten;

ix. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana

Kabupaten dan TAMPr dengan melaporkan

pelaksanaan kegiatan secara rutin dan terus

menerus;

x. Memfasi l i tasi dan menyiapkan bahan rapat

koordinasi rutin yang diselenggarakan setiap dua

mingguan oleh Tim Pelaksana Kabupaten di t ingkat

kabupaten dan menyampaikan notulen hasi l rapat

kepada Tim Pelaksana Provinsi ;

xi . Melakukan konsol idasi laporan dalam database

antara lain: (1) Basel ine data, (2) Jumlah

keterl ibatan kaum perempuan, (3) Peran serta

masyarakat miskin,(4) . Infrastruktur terbangun, (5) .

Swadaya masyarakat, (6) Jumlah Tenaga Ker ja, (7) .

Ti t ik koordinat lokasi infrastruktur terbangun,

(8).Pengumpulan daftar nomor kontrak (No.

SPK),(9).Pengumpulan daftar nomor dan tanggal

SPM dan SP2D, (10) .Pengumpulan data jumlah

pemanfaat infrastruktur terbangun;

xi i . Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan

pelaksanaan (sosial isasi , persiapan, perencanaan,

pelaksanaan fisik dan pemel iharaan);

xi i i . Menyusun laporan LMK (Laporan Manajemen

Kabupaten) untuk disampaikan kepada Tim

Pelaksana Kabupaten dan TAMPr;

xiv. Melakukan evaluasi pelaksanaan PPIP di t ingkat

kabupaten;

xv. Memveri f ikasi dokumen perencanaan teknis

infrastruktur desa yang direncanakan oleh OMS agar

sesuai dengan Petunjuk Teknis yang di tetapkan;

xvi . Melakukan veri f ikasi dokumen pencairan agar sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah

di tetapkan.



2.9. Fasilitator Masyarakat

Fasi l i tator Masyarakat (FM) merupakan pendamping

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PPIP secara

langsung di t ingkat desa. Fasi l i tator Masyarakat

bertugas memberikan motivasi , bimbingan dan

pembinaan kepada OMS, KD, dan KPP.

Setiap tim FM terdir i dari 2 (dua) orang yai tu satu orang

Fasi l i tator Pemberdayaan dan satu orang Fasi l i tator

Teknik, yang di tugaskan untuk melakukan pendampingan

di desa sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, FM

berkoordinasi dengan TAMK.

Tugas FM secara umum mel iputi :

i . Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPIP;

i i . Melakukan sosial isasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di t ingkat desa;

i i i . Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan MUSDES dan rembug-rembug desa;

iv. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;

v. Melakukan veri f ikasi terhadap dokumen pencairan dana;

vi . Mengidenti f ikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD, pada tanggung jawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;

vi i . Memberikan pemahaman terkai t dengan perl indungan sosial , perl indungan l ingkungan dan peran ser ta masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;

vi i i . Memberikan pelatihan dengan segera kepada OMS, KPP dan KD setelah di lakukan musyawarah desa pertama (MUSDES I) dan memberikan pelatihan secara menerus sesuai tahapan kegiatan;

ix. Memberikan pengarahan dan pengawasan kepada OMS, KPP dan KD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



x. Secara khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagai pengganti FM pada saat program selesai;

xi . Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten, dan Satker PIP Kabupaten, untuk kelancaran kegiatan;

xi i . Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah di tetapkan dan disampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;

xi i i . Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan Satuan Ker ja Provinsi yang berisikan konsol idasi catatan harian dan evaluasinya ser ta di lengkapi dengan notulensi rapat dua (2) mingguan di t ingkat kabupaten yang telah di tandatangani oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Tugas - tugas khusus FM Pemberdayaan dan FM Teknik meliputi:

a. Fasilitator Pemberdayaan

i . Membantu dan mendampingi masyarakat untuk

melaksanakan seluruh proses dan prosedur yang

tertuang dalam pedoman pelaksanaan PPIP.

i i . Melakukan sosial isasi dan penyebarluasan program

kepada seluruh masyarakat;

i i i . Memberdayakan seluruh masyarakat untuk berperan

akti f dalam pelaksanaan program mulai dari

persiapan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan

fisik dan pemel iharaannya.

iv. Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti

sosial isasi , musyawarah desa, rembug desa dan

pelatihan.

v. Melakukan penyiapan masyarakat terutama untuk

memenjamin keterl ibatan masyarakat miskin dan

gender dalam pelaksanaan sosial isasi , musyawarah

desa, rembug desa dan pelatihan.

vi . Melakukan pendampingan dan fasi l i tasi dalam

pelaksanaan musyawarah desa, rembug desa, dan



pelatihan kepada OMS dan KPP terkai t dengan

aspek peningkatan kapasitas pengelo la program.

vi i . Mendampingi dan memberdayakan masyarakat

khususnya OMS, KD, KPP dan aparat desa untuk

melakukan identi f ikasi permasalahan kemiskinan

dan kebutuhan untuk aspek ekono mi , sosial dan

l ingkungan masyarakat.

vi i i . Memberdayakan dan mendampingi masyarakat

dalam penyusunan RKM melalui SKS, identi f ikasi

permasalahan, penelaahan RPJM Desa (bi la sudah

memil iki RPJM Desa) atau dokumen hasi l

Musrenbangdes.

ix. Memberdayakan dan mendampingi masyarakat

dalam penyusunan rencana teknis dan RAB.

x. Melakukan inventarisasi pengaduan dan

permasalahan yang timbul untuk di laporkan kepada

KMK ser ta Satker di t ingkat kabupaten dan provinsi .

xi . Memberdayakan dan mendampingi masyarakat

dalam pelaksanaan musyawarah, rembug desa

pelaksanaan dan dalam pelaksanaan fisik di

lapangan.

xi i . Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan

dan manajemen pelaksanaan kegiatan.

xi i i . Memberdayakan dan mendampingi masyarakat desa

mulai dari tahap persiapan, perencanaan,

pelaksanaan fisik dan laporan pertanggungjawaban.

xiv. Memberdayakan dan mendampingi masyarakat

khususnya KPP dalam menyusun Operasi dan

Pemel iharaan Infrastruktur terbangun.

xv. Membantu OMS dalam melakukan publ ikasi dan

penyebarluasan informasi pelaksanaan program

secara rutin.

xvi . Melakukan koordinasi dan melaporkan secara rutin

kepada Satker dan Tim Pelaksana di t ingkat

kabupaten.



b. Fasilitator Teknik

i . Menyusun rencana ker ja pelaksanaan program di

t ingkat desa dengan mengacu kepada rencana ker ja

pelaksana program di t ingkat kabupaten;

i i . Memberikan pemahaman terkai t dengan petunjuk

teknis infrastruktur, penyusunan RAB, penyusunan

RKM dan manajemen proyek;

i i i . Melakukan pendampingan musyawarah desa;

iv. Memberikan pelatihan kepada OMS, KD dan KPP

terkai t dengan aspek teknis dan manajemen proyek

serta pengawasan pelaksanaan;

v. Mendampingi dan memberdayakan masyarakat

khususnya OMS, KD, KPP, relawan, dan aparat

desa untuk melakukan identi f ikasi permasalahan

infrastruktur;

vi . Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan

RKM;

vi i . Membimbing dan mendampingi KPP dalam

menyusun rencana operasi dan pemel iharaan

infrastruktur terbangun;

vi i i . Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP dan

aparat desa dalam melakukan identi f ikasi

permasalahan kemiskinan dan kebutuhan

infrastruktur;

ix. Melakukan veri f ikasi terhadap usulan RKM;

x. Melakukan pendampingan tekni s dalam penyusunan

Perencanaan Teknis dan RAB;

xi . Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan

kepada OMS dan Kader Desa dalam pelaksanaan

pembangunan infrastruktur;

xi i . Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP

dalam penyusunan mekanisme operasi dan

pemel iharaan;

xi i i . Memberikan masukan dan arahan aspek teknis

kepada OMS dalam pengendal ian dan pelaporan

pelaksanaan.

Bab 3.

Sumber Pendanaan dan

Mekanisme Pencairan Dana

3.1. Sumber Dana

Sumber pendanaan PPIP

berasal dari :

a) Dana Pemerintah

(APBN), dipergunakan

untuk membiayai BLM,

gaji dan pelatihan

fasi l i tator serta

operasional Satker

PKP Provinsi dalam

pengendal ian dan pengawasan yang teralokasi di

DIPA di t ingkat provinsi .

b) Dana Pemerintah Provinsi (APBD) sebesar 1% dari

total BLM yang di terima untuk membiayai operasional

Tim Pelaksana Provinsi dalam penyelenggaraan

program yang teralokasi di DIPA SKPD di t ingkat

provinsi .


Bab 3. Sumber Pendanaan dan Mekanisme Pencairan Dana 45

c) Dana Pemerintah Kabupaten (APBD) minimal sebesar

5% dari total BLM yang di terima untuk membiayai

operasional Satker PIP Kabupaten, Tim Pelaksana

Kabupaten dalam pengendal ian dan pengawasan

yang teralokasi di DIPA SKPD di t ingkat Kabupaten.

d) Dana swadaya masyarakat untuk mendukung

pelaksanaan musyawarah dan rembug-rembug desa,

pemel iharaan dan pengembangan manfaat

infrastruktur yang dibangun melalui PPIP.

3.2. Penerima Manfaat Dana BLM

Penerima manfaat dana BLM untuk pembangunan infrastruktur perdesaan adalah masyarakat desa yang nama desanya termasuk dalam daftar Desa Sasaran PPIP Tahun 2014 yang di tetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Peker jaan Umum.

Jumlah dana BLM untuk tiap desa sasaran di tetapkan sebesar Rp 250 juta. Dana ini sudah termasuk dana operasional OMS sebesar Rp 5 juta untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

3.3. Mekanisme dan Proses Pencairan Dana

a) Mekanisme Pencairan Dana

Penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP di lakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

i . Dana BLM kegiatan PPIP disalurkan ke masyarakat melalui rekening OMS.

i i . Ketua OMS bersama

bendahara diwajibkan membuka rekening bantuan dana sosial di Bank Umum terdekat dengan lokasi desa atas nama OMS [Nama Desa] .

Box 3.1

Dana operasional hanya boleh

dipergunakan untuk biayakonsumsi

musyawarah desa, perjalanan OMS,

pembelian ATK, materai, papan

informasi, papan proyek, pelaporan,

dokumentasi. Dana ini tidak

diperbolehkan sebagai honor OMS,

Kader desa, dan pelaku program

lainnya.



i i i . OMS menyampaikan fotokopi buku rekening kepada PPK PPIP Satker PIP Kabupaten;

iv. Masing-masing pejabat Satker yai tu Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penguji Pembebanan dan Penandatangan SPM, Bendahara, menyampaikan nama dan spesimen tanda tangan serta menyampaikan cap dinas instansi penerbi t SPM kepada KPPN setempat;

v. Kontrak ker ja di tandatangani oleh PPK PPIP Satker PIP

Kabupaten dengan OMS;

vi . Dalam melakukan pencairan OMS mengajukan berkas

dokumen pencairan kepada PPK Kabupaten dengan

ketentuan :

a) Tahap pertama (sebesar 40% dari nilai bantuan/Rp

100 juta) dengan melampirkan:

- Kontrak Ker ja dan fotokopi buku rekening bank

mi l ik OMS;

- Rencana penggunaan dana;

- Kui tansi yang sudah di tanda tangani;

- Fotocopi rekening KPP yang sudah terisi dana

O&P Tahap I.

b) Tahap kedua (sebesar 30% dari ni lai bantuan/Rp 75

juta) apabi la kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan

telah mencapai minimal 30%, dengan melampirkan:

- Laporan kemajuan fisik;

- Rencana penggunaan dana Tahap II ;

- Kui tansi yang sudah di tanda tangani;


O&P Tahap II ;

- Laporan pertanggungjawaban Tahap I :

Dokumen Kontrak/SPK asl i yang

mencantumkan nomor rekening OMS;

Beri ta Acara Pemeriksaan Hasi l Peker jaan

atau Beri ta Acara Penyelesaian Peker jaan;

Pakta Integri tas tingkat desa;

Rencana penggunaan dana yang telah

diveri f ikasi oleh Fasi li tator Masyarakat dan

diketahui oleh Konsultan Manajemen

Kabupaten (KMK);



Laporan kemajuan fisik dan keuangan yang

telah di tandatangani oleh Fasi l i tator

Masyarakat;

Beri ta Acara Pembayaran;

Kui tansi yang disetujui oleh PA/KPA/Pejabat

yang di tunjuk;

Ringkasan kontrak;

Bukti pendukung, berupa Buku Laporan Harian

Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas Tingkat

Desa, fotocopi Buku Rekening Bank, dan Bukti

pengeluaran (nota-nota) untuk pencairan

Tahap I.

c) Tahap ketiga (sebesar 30% dari ni lai bantuan/Rp 75

juta) apabi la kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan

telah mencapai minimal 60%, dengan melampirkan:

- Laporan kemajuan fisik;

- Rencana penggunaan dana Tahap II I;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap III;

- Bukti setoran dana O&P Tahap II I.


O&P Tahap II I;

- Laporan pertanggungjawaban Tahap II :

Dokumen Kontrak/ SPK asl i yang

mencantumkan nomor rekening OMS;

Beri ta Acara Pemeriksaan Hasi l Peker jaan

atau Beri ta Acara Penyelesaian Peker jaan;

Pakta Integri tas tingkat desa;

Rencana penggunaan dana yang telah

diveri f ikasi oleh Fasi li tator Masyarakat dan

diketahui oleh Konsultan Manajemen

Kabupaten (KMK)

Laporan kemajuan fisik dan keuangan yang

telah di tandatangani oleh Fasi l i tator

Masyarakat;

Beri ta Acara Pembayaran;

Kui tansi yang disetujui oleh PA/KPA/Pejabat

yang di tunjuk;

Ringkasan kontrak;

Bukti pendukung, berupa Buku Laporan Harian

Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas Tingkat

Desa, foto kopi Buku Rekening Bank, dan

Bukti pengeluaran (nota-nota) untuk pencairan



Tahap II .

vi i . Pencairan dana untuk pembayaran Kegiatan PPIP

di lakukan setelah KPPN setempat menerima Surat

Perintah Membayar (SPM) dari Satker PIP Kabupaten

sesuai dengan tahapan atau termin pencairan.

vi i i . Satker PIP/PPK PPIP Kabupaten dapat melakukan

penangguhan pencairan dana (untuk pencairan Tahap II

dan III) jika ter jadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan

ataupun dana di lapangan sampai dengan penyelesaian

permasalahan oleh lembaga pengawasan fungsional

(Inspektorat Jenderal dan/ atau BPKP);

ix. PA/KPA melakukan pencatatan penerimaan SPP-LS

dalam buku pengawasan penerimaan SPP-LS dan

menyerahkan tanda terima SPP-LS serta melakukan

pemeriksanaan terhadap:

Kelengkapan berkas SPP-LS;

Keabsahan dokumen pendukung SPP-LS;

Ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak

melampaui batas pagu anggaran;

Pencapaian tu juan/sasaran kegiatan sesuai dengan

spesifikasi teknis yang telah di tetapkan dalam

kontrak;

Kebenaran atas hak tagih, menyangkut pihak yang

di tunjuk untuk menerima pembayaran, ni lai tagihan

yang harus dibayar (prestasi ker ja yang harus

dibayar sesuai dengan spesifikasi teknis yang

tercantum dalam kontrak), jadwal waktu pembayaran

(yang tercantum dalam DIPA dan spesifikasi teknis

dalam kontrak).

x. PA/KPA menerbi tkan Surat Perintah Membayar (SPM)

rangkap 3 (t iga) yang di laksanakan oleh Pejabat

Penandatangan SPM dengan lembar kesatu dan kedua

disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan lembar

ketiga sebagai pertinggal pada kantor satuan ker ja yang

bersangkutan;

xi . Dalam penyusunan SPM, satu desa untuk 1 (satu) SPM,

hal ini agar memudahkan dalam laporan pengelolaan



administrasi keuangan;

xi i . KPPN menerbi tkan Surat Perintah Pencairan Dana atau

SP2D yang di tu jukan kepada kantor cabang Bank

Indonesia/ bank pemerintah yang telah di tunjuk.

Penerbi tan SP2D pal ing lambat dalam waktu 1 (satu)

hari ker ja sejak di terimanya SPM secara lengkap.

Apabi la berkas SPM tidak memenuhi persyaratan,

pengembal ian SPM di lakukan pal ing lambat 1 (satu) hari

ker ja sejak di terimanya SPM.

b) Pengembalian Dana

Apabi la di temukan penyelewengan dana oleh pelaku kegiatan, maka wajib mengembal ikan dana BLM kepada masyarakat setempat untuk digunakan dalam kegiatan program.

Mekanisme pencairan dana tergambar pada Gambar 3.1 berikut ini :

BOX 3.2

Informasi yang terdapat dalam SPP-LS memuat:

Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan;

Nomor dan Tanggal Kontrak;

Jenis/ lingkup pekerjaan, jadwal penyelesaian pekerjaan;

Nilai pembayaran yang diminta;

Identitas penerima pembayaran (Nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank);

serta,

Tanggal dan jatuh tempo pembayaran



Gambar 3.1 Mekanisme Arus Dana dan Pencairan

Kementerian Keuangan

DIPA

PUSAT

Satker PPIP Pusat:

Kegiatan:- Administrasi Operasional

- Pembinaan Teknis

- Pengendalian

DIPA

PROVINSI

DIPA

KABUPATEN

Satker PKP Propinsi:

Kegiatan:- Administrasi Operasional

- Koordinasi dan Manajemen

- Pengendalian

Satker PIP Kabupaten:

Kegiatan:- Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM)

Pokmas/OMS/LKD

PUSAT

PROPIN

SI

KABUPATEN/K

OTA

DESA

BANK

KPPN

KPPN

KPPN

Perintah

Pencairan Dana

Pencairan Dana

Pengajuan

Pencairan Dana

Bab 4.

Kriteria Teknis

Infrastruktur

4.1. Daftar Kegiatan yang Dilarang (Negative

List)

PPIP memberikan pi l ihan menu-menu peluang investasi

bagi masyarakat. Pengecual iannya adalah aktivi tas -

aktivi tas yang termasuk dalam negat ive l ist yang

di larang yai tu: semua program yang akan mel ibatkan

perubahan l ingkungan yang sensiti f, kegiatan yang

berbahaya dan kegiatan merusak, dianggap sebagai

bagian dari daf tar larangan dan tidak akan di izinkan.



Berikut adalah daftar kegiatan yang tidak di i jinkan:

a. Program yang berlokasi di dalam atau seki tar daerah

peka seperti :

Taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa,

kebun raya, hutan konservasi , hutan l indung dan

daerah al i ran sungai;

Cagar budaya nasional, tradisional / bangunan

keagamaan;

Taman laut , garis pantai dan sistem gundukan

pasir, hutan bakau, dan daerah-daerah rawa.

b. Setiap kegiatan di dalam cagar alam atau daera h lain

yang di tunjuk oleh Pemerintah untuk pengelolaan

dan/atau perl indungan keanekaragaman hayati ,

kecual i secara ekspl isi t sebelumnya sudah ada

persetujuan tertul is dari instansi pemerintah yang

bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan/atau

perl indungan yang ada di daerah;

c. Pengadaan yang Berbahaya

Pengadaan produk apapun yang mengandung

asbes;

Pengadaan pestisida atau herbisida.

d. Kegiatan Destrukti f:

Pertambangan atau penggal ian karang hidup;

Pembangunan jalan menuju hutan l indung;

Produksi , pengolahan, penanganan, penyimpanan

atau penjualan tembakau atau produk yang

mengandung tembakau;

Pembangunan sumber daya air pada sungai -

sungai, yang masuk atau keluar dari negara -

negara lain;

Pengubahan al i ran sungai.

e. Lain-Lain

Reklamasi tanah yang lebih besar dari 50 hektar

(ha);

Konstruksi penampungan atau penyimpanan air

dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar

dari 10.000 meter kubik;

Penggunaan dana untuk pembel ian tanah apapun;

dan

Kegiatan ekonomi yang mel ibatkan perputaran

dana.



4.2. Standar Teknis Infrastruktur Perdesaan

a) Kriteria untuk Prasarana Jalan, Jembatan, dan Jalan Setapak

Kriteria umum Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

mempertimbangkan kri teria umum sebagai berikut:

i. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia;

ii. Berorientasi pada pengembangan wilayah dan dapat

berperan untuk membuka isolasi desa (jalan

poros/penghubung desa);

iii. Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra

produksi) ke outlet (jalan poros desa lain/jalan dengan fungsi

lebih/ sungai/ laut/ feri);

iv. Jalan yang akan memberikan kemudahan akseske sarana

kesehatan dan sarana pendidikan (terutama untuk

perempuan hamil, orang berkebutuhan khusus, anak-anak,

dan lanjut usia);

v. Memenuhi standar teknis infrastruktur jalan dan jembatan

perdesaan;

vi. Disain teknis yang memperhatikan masalah gender,

misalnya fitur-fitur yang meningkatkan keselamatan dan

kenyamanan bagi pengguna infrastruktur;

vii. Harus fungsional;

viii. Dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan

berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Landasan Teknis untuk Seleksi atau Prioritas adalah

sebagai berikut:

i. Kebutuhan dan prioritas yang berbeda antara laki-laki dan

perempuan untuk jalan, jembatan, dan tambatan telah

ditetapkan dengan baik (misalnya kebutuhan untuk akses ke

pasar atau yang lebih penting akses ke pelayanan kesehatan

dan pendidikan);

ii. Masyarakat telah membahas dan menyetujui pada prioritas

kriteria (misalnya nilai ekonomis tinggi dari layanan harus

menjadi salah satu kriteria tetapi tidak menjadi satu-satunya

kriteria dalam prioritas);



iii. Desain teknis harus berisi fitur yang memperhatikan masalah

gender misalnya penyediaan lampu untuk meningkatkan

keselamatan pengguna fasilitas, terutama perempuan dan

anak-anak);

iv. Konstruksi sederhana dengan mempertimbangkan

sumberdaya setempat (tenaga kerja, bahan, peralatan dan

teknologi) dan dapat dilaksanakan serta dipelihara oleh OMS

dan KPP.

Untuk konstruksi yang khusus dan tidak terdaftar

dalam Petunjuk Teknis PPIP:

Pembangunan jembatan dengan panjang lebih dari 10

meter, OMS harus menyiapkan proposal teknis dan

rencana teknis, yang disetujui oleh Kepala Dinas Teknis

Kabupaten.

Komponen Modul dan Spesif ikasi Teknis adalah

sebagai berikut:

Jenis Konstruksi jalan yang dapat dipilih untuk pelaksanaan:

a) Jalan Tanah yang dipadatkan;

b) Jalan dengan Lapis Pasir-Batu / Kerikil (sirtu);

c) Jalan dengan Lapis Telford;

d) Jalan dengan Lapis Penetrasi (Lapen);

e) Untuk jenis konstruksi jalan selain dari yang telah disebutkan di

atas, diperlukan konsultasi mendetail dengan Tim Pelaksana

Kabupaten;

f) Dilengkapi dengan drainase (saluran tepi/gorong-gorong/got);

g) Konstruksi Jembatan berupa konstruksi sederhana.

Pembangunan Jembatan baru dengan konstruksi sederhana

dapat berupa Jembatan Pelat, Jembatan Kayu, Jembatan

Beton dan Jembatan Gantung (gelagar sederhana).

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

perdesaan dapat berupa pi l ihan lain dan tidak terbatas

hanya pada pi l ihan di atas (tidak diperkenankan jalan

aspal hotmix) .

Penggunaan alat berat untuk perkerasan jalan

diminimal isi r penggunaannya.



b) Kriteria Untuk Tambatan Perahu

Tambatan perahu merupakan terminal yang

menghubungkan jalan darat dengan sistem transportasi

sungai, laut dan danau. Tambatan perahu juga dapat

berupa bagian kelengkapan sistem pelayanan

masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan

dibangun mencakup tempat pelelanganikan, dermaga

bongkar muat, tempat rekreasi , lokasi parkir

umum,gudang dan jalan penghubung antar tambatan

perahu dengan perumahan dan permukiman.

Persyaratan penentuan lokasi :

a) Tidak mudah erosi;

b) Pada bagian sungai yang lurus;

c) Lalu lintas perahu dan kegiatan berada di sekitar tambatan

perahu;

d) Sekitar lokasi harus bersih;

e) Lokasi untuk penempatan bahan bangunan, tempat kerja dan

tambatan perahu harus tersedia;

f) Menguntungkan masyarakat miskin di desa.

Spesifikasi teknis jalan desa dan jembatan desa dapat

di l ihat pada Buku Petunjuk Teknis Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

Untuk jenis konstruksi yang spes i fikasinya tidak terdapat

pada Buku Pedoman Teknis dapat mengacu pada

Standar Teknis Jalan dan Jembatan lainnya yang

di terbi tkan oleh Kementerian Peker jaan Umum.

c) Kriteria Infrastruktur Air Minum

Pembangunan infrastruktur air minum perdesaan

di lakukan dengan memperhatikan kri teria -kri teria

sebagai berikut:

i . Diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang rawan

air minum, yai tu desa yang air tanah dangkalnya

tidak layak minum karena payau/asin atau langka

dan selalu mengalami kekeringan pada musim

kemarau;



i i . Meringankan perempuan dari per jalanan jauh dan

mengantri air untuk membebaskan waktu mereka

sehingga dapat dipakai kegiatan produkti f lainnya;

i i i . Daerah tersebut memil iki potensi air tanah dalam,

sungai atau mata air yang ber jarak kurang lebih 3

km dari permukiman;

iv. Untuk daerah yang tidak mempunyai potensi

sumber air baku sebagaimana disebutkan pada

buti r ( i i i ) di atas, daerah tersebut memil iki curah

hujan minimal 2.000 mm/tahun;

v. Untuk daerah yang tidak sesuai dengan kri teria

sebagaimana tertuang pada buti r ( i i i) dan (iv) di

atas dan atau merupakan daerah yang berada

pada kepulauan, daerah tersebut dapat

memanfaatkan potensi sumber air baku air laut

melalui proses desti lasi .

Komponen modul berikut digunakan:

a. Komponen Perlindungan Mata Air (PMA)

Bangunan Penangkapan Mata Air: Tipe A (Artesis

Terpusat) atau Tipe B (Artesis Tersebar) atau Type C

(Artesis Vertikal) atau Tipe D (Gravitasi Kontak);

Pompa (untuk PMA sistem pemompaan): Pompa Benam

(submersible) atau Pompa Sentrifugal;

Sumber Daya Listrik (untuk PMA sistem pemompaan)PLN

atau generator set;

Pemipaan dan Perlengkapannya: Diameter 1 "sampai 4";

Hidran Umum (HU): Tiga tangki HU masing-masing dengan

3 m³ kapasitas.

b. Komponen Sumur Dalam (SD)

Bangunan Sumur Dalam: Diameter pipa mangkuk (casing)

minimal 4";

Pompa Benam (submersible) atau Pompa Sentrifugal;

Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set;

Pemipaan dan perlengkapannya: Diameter 1" sampai 4";

Hidran umum (HU): Tiga tangki HU masing-masing

kapasitas 3 m³;

Bangunan Rumah Pompa/ Generator Set.



c. Komponen Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS)

Bangunan Pengambilan Air Baku Tipe Sumuran atau Tipe

Jembatan atau Tipe Sadap Sungai atau Tipe Terapung;

Bangunan Pengolah air: Pengolahan Lengkap atau

Saringan Langsung atau Saringan Pasir Lambat atau

Saringan Pasir Cepat atau kombinasi di antaranya;

Pompa: Pompa Benam (submersible) atau pompa

sentrifugal;

Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set;

Pemipaan dan Perlengkapannya: Diameter 1" sampai 4";

Hidran Umum (HU): Tiga Tangki HU masing-masing

kapasitas 3 m³;

Bangunan Rumah Pompa/ Generator Set.

d. Komponen Penampung Air Hujan (PAH)

Bangunan Penampung Air Hujan: kapasitas minimum 50

m³;

Pompa Tangan sebanyak tiga (3) unit setiap bangunan

PAH atau pompa listrik kapasitas 17 liter/menit untuk satu

unit;

Sumber Daya Listrik: PLN atau generator set.

Spesifikasi Teknis berikut digunakan:

a. Bangunan Penampung Air Hujan

Terbuat dari fiberglass, atau pasangan batu bata yang

dilengkapi dengan geomembran/ Geo-tekstil;

b. Perpipaan dan Perlengkapannya

Untuk Pipa PVC sesuai standar SNI 06-0084-1987-A/SII-

0344-1982;

Untuk Pipa Poly Ethylene (PE) sesuai standar SNI 06-4829-

1998/ISO 4427,96;

Untuk Pipa galvanis (GIP) menggunakan kelas medium

sesuai British Standard 1387;

c. Hidran umum

Terbuat dari bahan fiberglass (FG), atau Poly Ethylene (PE)

atau pasangan bata/batu;

Untuk bahan fiberglass (FG) tebal badan, dasar dan dinding

tangki minimal 3 mm;



d. Pompa

Kapasitas dan tekanan (head) pompa disesuaikan dengan

kebutuhan setempat;

e. Power Supply

Besar daya listrik disesuaikan dengan kebutuhan setempat;

f. Bangunan Rumah Pompa/Generator Set

Ukuran 3 x 4 m²;

Konstruksi dinding tembok/bata, atap seng.

Spesifikasi teknis air minum perdesaan dapat di l ihat

pada Buku Pedoman Teknis Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan (PPIP) .

d) Kriteria Infrastruktur Irigasi Perdesaan

Pembangunan infrastruktur i r igasi perdesaan di lakukan

dengan memperhatikan kri teria -kri teria sebagai berikut:

i. Irigasi perdesaan adalah irigasi yang dikelola oleh

masyarakat;

ii. Luas area irigasi perdesaan sekitar < 50 hektar;

iii. Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk

inventarisasi Dinas Pengairan;

iv. Kategori kegiatan adalah pemeliharaan rutin, pemeliharaan

berkala dan peningkatan;

v. Jenis infrastruktur: bangunan pengambilan, saluran,

bangunan air, dan bangunan pelengkap;

vi. Fasilitas irigasi akan menguntungkan petani miskin, laki-laki

dan perempuan di desa;

vii. Adanya peningkatan partisipasi perempuan pada

pembangunan dan pemeliharaan irigasi.

Pemil ihan solusi teknis untuk i r igasi

perdesaanperdesaan harus mempertimbangkan hal

berikut:

i. Kebutuhan Pelayanan;

ii. Sumber air baku;

iii. Kualitas dan kuantitas air baku;

iv. Peta geo-hidrologi;

v. Data curah hujan;

vi. Data geologi.



Komponen Modul dan Spesifikasi Teknis adalah sebagai

berikut:

a. Irigasi Desa

Irigasi yang dimaksud adalah irigasi yang dikelola oleh

masyarakat;

Luas areal daerah irigasi perdesaan maksimum 150

hektar;

Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah

masuk dalam inventaris Dinas Pengairan.

b. Embung

Berada di daerah tadah hujan dengan luas maksimal 100

ha;

Kolam embung berkapasitas maksimum 100.000 m³;

Tinggi embung maksimum 5 m;

Jenis embung tipe urugan;

Pelimpah tanah, berupa saluran terbuka kapasitas

paling besar/ sama dengan banjir 50 tahunan;

Embung milik masyarakat, dikelola oleh masyarakat,

dan tidak termasuk dalam inventarisasi/ asset

Kementerian Pekerjaan Umum;

Waktu pelaksanaan 3 (tiga) bulan.

c. Bendung Sederhana

Bendung sederhana dapat dibuat dari cerucuk, bronjong,

beton dan pasangan batu;

Panjang bendung maksimum 10 m;

Tinggi bendung maksimum 3 m, khusus bahan cerucuk

tinggi maksimum 1 m;

Debit banjir rencana maksimum 30 m³/detik;

Waktu pelaksanaan 3 bulan;

Peralatan yang dibutuhkan dapat menyewa: miniroller,

stamper, dump truck.

d. Air Tanah/Mata Air

Dapat untuk meningkatkan pelayanan air irigasi seluas

maks 15 ha dan air baku untuk 500 KK;

Dapat untuk memenuhi kebutuhan minum ternak.

Spesifikasi teknis i r igasi perdesaan dapat di l ihat pada

Buku Pedoman Teknis Program Pembangunan




e) Kriteria Infrastruktur Sanitasi Perdesaan

Kri teria untuk pembangunan infrastruktur sanitasi

perdesaan adalah sebagai berikut:

i. Memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan bagi

masyarakat umum;

ii. Memastikan bahwa sistem yang akan direncanakan adalah

sistem sanitasi yang terbaik yang dapat diterapkan di daerah

tersebut;

iii. Pelaksanaan pembangunan sistem sanitasi terpilih harus

dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif;

iv. Sistem sanitasi terpilih merupakan kesatuan dari setiap

bagian sistem yang dapat beroperasi secara terintegrasi;

v. Merupakan infrastruktur sanitasi komunal yang dapat

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat;

vi. Sistem sanitasi yang menghargai bahwa perempuan

mempunyai kebutuhan sanitasi khusus.

Pemil ihan solusi teknis untuk sanitasi perdesaan harus

mempertimbangkan hal berikut:

i. Mengurangi, bukan menghilangkan, bau yang menyengat

yang biasanya dihasilkan dari proses pembusukan dari

sistem sanitasi yang terbangun;

ii. Mencegah lalat atau serangga lain keluar masuk ke dalam

bagian/elemen dari sistem sanitasi;

iii. Terjangkau oleh masyarakat penggunanya;

iv. Higienis, mudah dalam penggunaan dan pemeliharaannya

oleh masyarakat umum.

Komponen Modul yang dipergunakan

Mandi Cuci Kakus (MCK) 10-20 orang, dengan ketentuan:

Kamar mandi dengan atap, pintu, dinding, bak air, lantai,

ventilasi dan penerangan dan drainase ke sumur

peresapan; (atap dilarang menggunakan bahan asbes);

Sumber air bersih dan pipa penyalur air;

Sumur pompa tangan/mesin ataupun sumur gali;

Kelengkapan tempat cuci 12 m²;

Kakus dengan komponen leher angsa, tangki septik/ cubluk

dilengkapi sumur peresapan, plat jongkok dan pipa saluran.



Spesifikasi teknis sanitasi perdesaan dapat di l ihat pada

Buku Buku Pedoman Teknis Program Pembangunan


Bab 5.

Tahapan Pelaksanaan

5.1. Umum

Penyelenggaraan PPIP di laksanakan melalui

serangkaian tahapan kegiatan yang sal ing terkai t.

Adapun tahapan kegiatan yang di lakukan di t ingkat desa

secara umum adalah:

a) Tahap penyiapan dan mobilisasi masyarakat ,

terdiri atas kegiatan:

i . Rembug Penyiapan Warga;

i i . Sosialisasi Desa dan Penjelasan Pakta

Integri tas;

i i i . Musyawarah Desa I (pemil ihan OMS, KPP serta

pemil ihan KD) dan Penandatangan Pakta

Integri tas).

b) Tahap Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipati f dilaksanakan oleh

masyarakat di t ingkat desa. Pada tahapan ini terdapat

perbedaan antara desa yang sudah mempunyai



dokumen RPJM Desa/ PJM Pronangkis dengan desa

yang belum mempunyai dokumen tersebut.

Tabel 4.1 Tahapan Perencanaan Part isipatif

Desa Belum ada RPJM Desa/ PJM Pronangkis

Desa Sudah ada RPJM Desa/ PJM Pronangkis

1. Survey Kampung Sendiri ;

2. Identif ikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan (Rembug Pra Musdes II) ;

3. Musyawarah Desa II (perumusan prioritas masalah, perumusan RKM serta pemilihan jenis inf rastruktur yang akan dibangun, termasuk menentukan besaran upah yang disepakati) ;

4. Menyusun UPD sebagai embrio dari RPJM Desa serta Penyusunan Usulan RKM;

5. Verif ikasi RKM;

6. Finalisasi RKM;

7. Penyusunan Rencana Teknis dan RAB.

1. Rembug Warga Sinkronisasi Program PPIP dengan RPJM Desa;

2. Survey Kampung Sendiri Penyelarasan RPJM Desa (Pra Musdes II) ;

3. Musyawarah Desa II (perumusan prioritas masalah, perumusan RKM serta pemilihan jenis inf rastruktur yang akan dibangun, termasuk menentukan besaran upah yang disepakati) ;

4. Verif ikasi RKM;

5. Finalisasi RKM;

6. Penyusunan Rencana Teknis dan RAB.

c) Tahap Pelaksanaan Fisik , terdir i atas kegiatan:

i . Musyawarah Desa III (rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur);

i i . Penandatanganan Kontrak Ker ja;

i i i . Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;

iv. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;

v. Informasi Pelaksanaan/ Pelaporan Kegiatan;

vi . Rembug Warga Pelaksanaan.



d) Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik , terdiri atas

kegiatan:

i . Musyawarah Desa IV (laporan

pertanggungjawaban OMS tentang hasil

pelaksanaan kegiatan);

i i . Serah Terima Infrastruktur Terbangun;

i i i . Operasi dan Pemel iharaan.

5.2. Tahap Penyiapan dan Mobilisasi

Masyarakat

Di dalam PPIP, masyarakat desa merupakan aktor utama

pelaksana kegiatan di t ingkat desa . Oleh karena i tu

perlu di lakukan persiapan yang matang bagi keterl ibatan

masyarakat. Melalu tahapan ini diharapkan agar di

dalam dir i masyarakat dapat tumbuh rasa memil iki dan

rasa tanggung jawab terhadap program. Selain i tu agar

masyarakat dapat benar-benar mengerti akan tu juan,

sasaran, prinsip-prinsip serta ni lai -nilai program.

Beberapa kegiatan yang di lakukan padatahap Penyiapan

dan Mobi l isasi Masyarakat adalah:

a) Rembug Penyiapan Warga

Rembug Penyiapan Warga

di lakukan melalui serangkaian

kegiatan-kegiatan

rembug/rapat atau pertemuan-

pertemuan baik pertemuan

kelompok, keagamaan,

arisan, maupun pertemuan-

pertemuan lain yang ada di

desa sasaran. Rembug warga

di lakukan melalui beberapa

kali pertemuan dengan mel ibatkan perempuan dan

masyarakat miskin.

Peran FM dalam pelaksanaan kegiatan rembug warga ini

antara lain sebagai:

i . Pihak yang mengundang untuk pertemuan,



misalnya dengan mengundang kelompok miskin

dan kelompok perempuan dalam pertemuan di

salah satu rumah warga.

i i . Pihak yang menghadiri kegiatan yang sedang

di laksanakan oleh masyarakat, misalnya: arisan,

pengajian, dl l .

i i i . Pihak yang berkunjung secara informal atau

bertemu dengan individu/ warga masyarakat,

misalnya: tokoh masyarakat, tokoh agama, guru

atau masyarakat umum.

a.1. Tujuan Rembug Penyiapan Warga

Tujuan dari Rembug Penyiapan Warga adalah:

i . Sebagai sarana perkenalan antara FM dan warga

dampingan;

i i . Penyebarluasan

informasi awal program;

i i i . Penyiapan masyarakat

desa untuk berpartisipas i

dalam pelaksanakan

program sehingga

kegiatan yang akan

di laksanakan di desa

sasaran tidak hanya

di tetapkan oleh

perangkat desa atau

tokoh-tokoh masyarakat,

namun mel ibatkan

masyarakat, khususnya

masyarakat miskin dan

kaum perempuan;

iv. Identi f ikasi calon-calon

anggota OMS, KPP dan

Kader Desa;

v. Penjelasan tentang Pakta Integri tas ;

vi . Penyepakatan rencana jadwal pertemuan

selanjutnya (sosial isasi desa) .



a.2. Informasi yang disampaikan FM pada saat Rembug Penyiapan Warga:

i . Penjelasan mengenai prinsip-prinsip dan ketentuan PPIP;

i i . Penjelasan mengenai penandatangan Pakta Integri tas;

i i i . Penjelasan mengenai proses pembentukan OMS dan kri teria keanggotaan OMS;

iv. Penjelasan mengenai proses pembentukan KPP dan kri teria keanggotaan KPP;

v. Penjelasan mengenai proses pemil ihan KD dan kri teria KD;

vi . Penjelasan mengenai pelaksanaan Sosial isasi dan Musdes I.

a.3. Peserta Rembug Penyiapan Warga:

i . Masyarakat secara umum, terutama kaum miskin

dan kaum perempuan, termasuk kaum minori tas;

i i . Tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan,

kelompok/ organisasi masyarakat yang ada di desa

sasaran.

BOX 5.1

Peningkatan keterlibatan dan peran serta perempuan dapat dilakukan pada:

1. Per temuan dengan kelompok-ke lompok di masyaraka t, termasuk

dalam se t iap musyawarah desa ;

2. Per temuan dengan kelompok perempuan (apabi la diper lukan dengan

mendasarkan pada hasi l peny iapan masyarakat) ;

3. Keanggo taan OMS yang terp i l ih harus terdir i m inimal 30% kaum

perempuan;

4. Pen ingka tan peran ser ta perempuan di dalam menyusun RKM,

teru tama di da lam penen tuan in frast ruktur yang akan d ibangun ;

5. Pen ingka tan peran ser ta perempuan dan kesetaraan hak dengan lak i -

lak i d i se t iap tahapan pelaksanaan program.



a.4. Langkah-langkah yang harus dilakukan FM

sebelum pelaksanaan Rembug Penyiapan Warga:

i . Menemui Kepala Desa dan Ketua RT/ RW/ Dusun

untuk meminta i jin memberikan penjelasan program

dalam setiap pertemuan rutin masyarakat;

i i . Mengumpulkan data awal desa, (misalnya data

demografi , adat istiadat, potensi desa, dan lain

sebagainya) ;

i i i . Melakukan persiapan sosial dengan mengadakan

pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat ,

kelompok/organisasi masyarakat yang ada di desa

sasaran dari t ingkat RT, RW sampai di t ingkat

desa;

iv. Melakukan kunjungan interakti f ke kelompok-

kelompok di masyarakat desa serta melakukan

identi f ikasi potensi dan kemampuan kelompok -

kelompok/organisasi masyarakat yang ada di desa;

v. Mengidenti f ikasi jenis- jenis pertemuan rutin yang

biasa di lakukan oleh masyarakat desa;

vi . Meminta i jin kepada tokoh- tokoh masyarakat ,

kelompok/ organisasi masyarakat untuk dapat

mengikuti acara-acara rapat, rembug ataupun

pertemuan-pertemuan yang ada di desa sasaran;

vi i . Mengidenti f ikasi secara umum karakteristik

masyarakat dan metode yang tepat untuk usaha

meningkatkan keterl ibatan masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan;

vi i i . Melakukan kunjungan dan dialog interakti f dengan

kelompok perempuan untuk mendorong

keterl ibatan mereka dalam seluruh kegiatan PPIP.

a.5. Proses Pelaksanaan Rembug Penyiapan Warga:

i . FM memperkenalkan dir i sebagai pendamping

pelaksanaan PPIP di t ingkat desa, dengan

menunjukkansurat penugasan dari Pemerintah

Provinsi ;

i i . FM menjelaskan bahwa penetapan desa sasaran

di tentukan berdasarkan mekanisme pemil ihan



desa sasaran PPIP;

i i i . FM menjelaskan secara umum mengenai tu juan,

sasaran, prinsip, dan mekanisme pelaksanaan

PPIP;

iv. FM menyampaikan bahwa akan diadakan

Sosial isasi PPIP dan Penandatanganan Pakta

Integritaspada saat Musyawarah Desa I , yai tu

kesepakatan antara Kepala Desa, OMS dan

perwaki lan warga tentang ketentuan program yang

di tu jukan kepada Pemerintah Kabupaten (selaku

penanggung jawab program);

v. FM menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan

kegiatan nanti harus mel ibatkan kaum perempuan

dan masyarakat miskin serta kaum minori tas;

vi . FM menyampaikan bahwa yang akan

melaksanakan kegiatan adalah masyarakat desa

sendiri dengan didampingi oleh FM, Konsultan dan

Pemerintah Kabupaten. Oleh karena i tu

masyarakat harus memil ih OMS yang memil iki

keanggotaan perempuan sebanyak minimal 30%;

vi i . FM menyampaikan bahwa selain OMS, masyaraka t

juga harus membentuk KPP dan memil ih seorang

KD;

vi i i . FM menyampaikan bahwa keanggotaan OMS ,

KPPdan KD akan dipi l ih oleh masyarakat sendiri

melalui forum Musyawarah Desa I ;

ix. FM menjelaskan kri teria-kri teria keanggotaan OMS,

KPP dan KD;

x. FM mengajak masyarakat untuk mengidenti f ikasi

organisasi masyarakat yang telah ada di desa dan

mengkaji kiner janya secara umum;

xi . FM mengajak masyarakat untuk mengidenti f ikasi

calon anggota OMS, anggota KPP dan calon KD;

xi i . FM memfasi l i tasi agar masyarakat dan aparat desa

menyepakati waktu pelaksanaan Sosial isasi dan

Musyawarah Desa I;

xi i i . FM mengundang seluruh kelompok masyarakat

termasuk kelompok perempuan dan masyarakat



miskin untuk hadir pada Sosial isasi dan

Musyawarah Desa I;

xiv. FM menyiapkan Daftar Hadir (Format 3.2) dan

Notulen Rembug Penyiapan Warga (Format 3.3)

dan Beri ta Acara (Format 3.1 Lampiran 3), serta

pendokumentasian kegiatan untuk setiap rapat /

rembug penyiapan warga.

b) Sosialisasi Tingkat Desa

Sosial isasi adalah upaya memperkenalkan dan

menyebarluaskan informasi mengenai PPIP kepada

masyarakat, sebagai penerima program dan pelaksana

kegiatan di t ingkat desa, serta kepada para pelaku dan

instansi atau lembaga pendukung program.

Kegiatan Sosial isasi di t ingkat desa dipersiapkan dan

di laksanakan oleh Kepala Desa dengan didampingi oleh

FM dan Tim Pelaksana Kabupaten. Sosial isasi

di laksanakan dengan mengundang unsur Pemerintahan

Desa (Kepala Desa, BPD), PemerintahKecamatan,

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan

Kelompok/Organisasi Masyarakat serta anggota

masyarakat secara luas.

Narasumber dalam kegiatan sosial isasi t ingkat desa

adalah FM, Pihak Kecamatan dan Tim Pelaksana

Kabupaten.

Pada saat pelaksanaan sosial isasi dilakukan juga

sosial isasi Pakta Integritas , yai tu kesepakatan

masyarakat dalam melaksanakan program. Pakta

Integri tas di tandatangani oleh Kepala Desa, OMS, KPP,

KD dan waki l -waki l masyarakat.

Aparat pemerintahan desa dan seluruh masyarakat

termasuk OMS, Kader Desa dan KPP yang terbentuk

harus mentaati kesepakatan dalam Pakta Integri tas.



Di dalam Pakta Integri tas dinyatakan bahwa masyarakat

telah memutuskan/ menyepakati untuk:

i . Menerima bantuan dana PPIP Tahun 2014 dan

sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya

sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun

2014, serta tidak melakukan pemotongan dana

BLM yang disalurkan kepada masyarakat.

i i . Sepakat untuk tidak memberi atau menjanjikan

akan memberi secara langsung atau tidak langsung

berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya

yang diketahui atau patut diperki rakan, bahwa

yang meminta, atau yang akan diber i mempunyai

hal yang bersangkutan atau mungkin berkai tan

dengan penyalahgunaan dana Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) .

i i i . Bi lamana di temukan penyalahgunaan dana

berdasarkan Hasi l Pemeriksaan/ Audit Tim

Pemeriksa maka masyarakat desa harus

menyelesaikan temuan secara tuntas dan

mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat .

b.1. Tujuan Sosialisasi

Sosial isasi di laksanakan untuk menyebarluaskan prinsip -

prinsip dan mekanisme penyelenggaraan PPIP serta

untuk menyamakan persepsi/pandangan dalam


Informasi yang disampaikan pada sosial isasi adalah:

i . Ketentuan pelaksanaan program, yang terdapat

dalam Pedoman Pelaksanaan;

i i . Jenis infrastruktur yang bisa dibangun melalui

program ini ;

i i i . Makna dan isi dari dokumen Pakta Integri tas.

b.2. Peserta Kegiatan Sosial isasi

i . Masyarakat secara umum, termasuk orangmiskin,

kaum perempuan dan kelompok minori tas;



i i . Tokoh masyarakat, kelompok/ organisasi

masyarakat yang ada di desa sasaran;

i i i . Pemerintahan Desa (Kepala Desa, BPD),

Perangkat Pemerintahan Kecamatan, Perangkat

Pemerintahan Kabupaten, Satker PIP Kabupaten

dan Konsultan Manajemen Kabupaten KMK)

sebagai narasumber.

b.3. Persiapan FM sebelum pelaksanaan Sosialisasi

i . FM memfasi l i tasi kesepakatan antara aparat desa

dan masyarakat desa mengenai waktu dan tempat

Sosial isasi Desa dan Penjelasan Pakta Integri tas;

i i . FM melakukan kunjungan dan dialog interakti f

dengan kelompok perempuan dan masyarakat

miskin untuk mendorong agar kaum perempuan

dan masyarakat miskin mau dan dapat menghadiri

kegiatan Sosial isasi Desa dan Penjelasan Pakta

Integri tas;

i i i . FM memfasi l i tasi masyarakat termasuk kaum

perempuan dan kelompok masyarakat miskin untuk

menghadiri Sosial isasi Desa dan Penjelasan Pakta

Integri tas;

iv. FM memfasi l i tasi Kepala Desa untuk mengundang

BPD, Aparat Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama dan Kelompok/ Organisasi Masyarakat

serta anggota masyarakat secara luas;

v. FM memfasi l i tasi Kepala Desa untuk mengundang

Satker PIP Kabupaten dan Konsultan untuk

bertindak sebagai narasumber;

vi . FM membantu Aparat Desa dalam menyiapkan

tempat pertemuan, peralatan dan materi yang

diperlukan;

vi i . FM menyiapkan daftar hadir, membuat notulensi

serta pendokumentasian kegiatan Sosial isasi

(Format 3.5 s.d 3.8 Lampiran 3 ).



b.4. Proses Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Desa

1. Perkenalan antara narasumber dengan peserta sosial isasi ;

2. Narasumber memaparkan tentang penjelasan umum, prinsip-prinsip serta mekanisme pelaksanaan PPIP;

3. Diskusi antar narasumber dan masyarakat;

4. Penjelasan mengenai pentingnya Pakta Integri tas;

5. Pengisian daftar hadir dan pembuatan notulensi rapat.

BOX 5.2 Catatan materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tingkat desa meliputi: 1. Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP, dan menekankan pada hal-hal pokok

sebagai berikut.: Program dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus

berpartisipatif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk terlibat dalam pengawasan pada pelaksanaannya.

Program harus dilaksanakan secara transparan/terbuka sehingga perlu dilakukan penyebarluasan informasi atas pemanfaatan dananya.

Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak boleh dikontraktualkan, tetapi dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola.

2. Penjelasan mekanisme pelaksanaan program. Musyawarah desa merupakan pemegang keputusan tertinggi dalam program, sehingga partisipasi

masyarakat sangat diperlukan. Musyawarah desa dilaksanakan empat kali, disamping akan dilakukan rembug-rembug warga secara

rutin atau berdasarkan kebutuhan. Seluruh Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau usulan atau masukan

dalam setiap musyawarah desa. Dalam pembangunan fisik, diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal dan material lokal. Pengadaan material akan dilakukan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan material dengan kualitas

yang baik tetapi dengan harga yang murah. Hasil-hasil musyawarah desa dan penggunaan dana BLM harus dipublikasikan di papan informasi agar

masyarakat dapat mengetahuinya. 3. Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur.

Jenis infrastruktur yang diperbolehkan adalah jalan (bukan jalan hotmix), drainase jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi.

Pemilihan infrastruktur harus sesuai dengan kriteria dan penilaian prioritas antara lain yaitu dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana. Jumlah dana BLM adalah Rp 250 juta, dimana didalamnya termasuk untuk operasional OMS dalam

melaksanakan persiapan dan perencanaan sebesar Rp. 5 juta. Masyarakat harus menyiapkan dana pemeliharaan yang besarannya ditentukan dalam musyawarah dan

diwajibkan telah tersedia pada saat akan dilakukan pencairan dana BLM-nya. 5. Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa).

Pengambilan keputusan dalam pemilihan OMS dan pemilihan jenis kegiatan di dasarkan pada hasil musyawarah desa dan bukan atas dasar keputusan Kepala Desa atau elit-elit/tokoh di tingkat desa.

Penjelasan kriteria OMS, Kader Desa, KPP. OMS harus patuh dan taat pada kontrak. Masyarakat dan pelaku-pelaku di tingkat desa harus patuh pada pakta integritas.

Seluruh Masyarakat harus berperan aktif (laki-laki dan perempuan) dalam setiap pelaksanaan tahapan.



c) Musyawarah Desa I

Musyawarah Desa I merupakan

forum pertemuan masyarakat desa

yang di laksanakan Kepala Desa

dan dibantu oleh FM, untuk memil ih

OMS, KPP dan memil ih KD serta

menandatangani Pakta Integri tas .

Forum ini juga masih bagian dari

kegiatan sosial isasi program.

Narasumber dalam Musyawarah Desa I adalah Tim

Pelaksana Kabupaten.

BOX 5.3 CHECKLIST INFORMASI YANG DISAMPAIKAN PADA SAAT SOSIALISASI

Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran Program PPIP.

Prinsip-Prinsip Program.

Sumber dan Alokasi Dana.

Mekanisme Pencairan Dana.

Para pelaku program dan tugas-tugasnya (khususnya yang berperan di tingkat desa).

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1.Tahap Penyiapan masyarakat

2.Tahap Perencanaan

3.Tahap Pelaksanaan Fisik

4.Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik



c.1. Tujuan kegiatan Musyawarah Desa I

i . Memil ih dan menetapkan OMS sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa;

i i . Memil ih dan menetapkan KPP sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan dan penanggung jawab operasi dan pemel iharaan infrastruktur terbangun;

i i i . Memil ih dan menetapkan 1 (satu) orang KD sebagai koordinator peran serta masyarakat ;

iv. Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP dan lokasi pemasangan papan informasi untuk Kegiatan PPIP;

v. Menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa II;

vi . Pembuatan Beri ta Acara Musyawarah Desa I;

vi i . Penandatanganan Pakta Integri tas .

BOX 5.4 PEMILIHAN OMS, KD & KPP

1. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah suatu organisasi atau lembaga kemasyarakatan

yang ada di desa setempat, bukan di desa lain. Organisasi ini tumbuh dan berkembang serta diakui

keberadaannya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, bukan organisasi yang dibentuk

karena ada proyek.

2. Pemilihan OMS, KD dan KPP dilaksanakan secara demokratis, tidak diperbolehkan adanya

intervensi Kepala Desa, Tokoh Masyarakat atau elit-elit desa lainnya.

3. Bagi desa lama, keanggotaan OMS dan KPP yang berkinerja baik dapat diangkat kembali dengan

dilakukan kesepakatan dan pengesahan dalam musyawarah desa.

4. OMS, KD dan KPP dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan, apabila pemilihan tidak mencapai

konsensus maka dilakukan kesepakatan saat Musdes I.

5. Untuk desa lama, dimana sudah ada KD hasil pemilihan sebelumnya, maka KD diharapkan dapat

lebih berperan dalam pendampingan masyarakat. Demikian pula dengan peran OMS dan KPP,

diharapkan pada fase kegiatan ini mampu menunjukkan kapasitas yang lebih baik dari tahap

sebelumnya sehingga pelatihan yang diberikan oleh FM hanya bersifat mengingatkan kembali materi-

materi yang pernah disampaikan sebelumnya.



c.2. Proses Musyawarah Desa I yang dilakukan adalah sebagai berikut:

i . Sambutan oleh Kepala Desa yang sekal igus penjelasan maksud dan tu juan per temuan;

i i . Penjelasan tentang PPIP oleh FM dan/ atau Tim Pelaksana Kabupaten dengan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

i i i . Diskusi dan klari f ikasi terhadap hal -hal yang dianggap masih belum jelas oleh peserta;

iv. Penjelasan kri teria pengurus OMS dan KD beserta uraian tugas, hak dan kewajibannya serta proses pemil ihannya.

c.3. Pemil ihan Kader Desa (KD);

i . KD adalah pelaku pemberdayaan yang berasal dari masyarakat setempat yang bisa mendorong masyarakat agar memil iki kemampuan melaksanakan kegiatan dengan benar ;

i i . KD diharapkan mampu menjadi narasumber, mediator , pengarah, dan motiva tor bagi masyarakat untuk melaksanakan program dengan optimal ;

i i i . KD akan meneruskan proses pemberdayaan pada saat FM tidak berada di lokasi / desa setelah seluruh pelaksanaan program selesai di lakukan.

c.4. Pemil ihan Anggota OMS dan KPP

i . Disyaratkan di setiap desa sasaran di tetapkan 1 (satu) OMS dan disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. OMS memil iki struktur organisasi yang terdir i dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan anggota. Disyaratkan bahwa minimal 30% dari jumlah anggota OMS adalah kaum perempuan.

i i . Apabi la di desa sudah ada OMS yang di terima oleh masyarakat ser ta memil iki kiner ja yang baik, maka masyarakat t idak perlu membentuk organisasi baru. Namun demikian penetapan OMS tersebut harus di lakukan mela lui pelaksanaan Musyawarah Desa I.

i i i . Mengenai KPP, masyarakat dapat menggunakan



KPP yang sudah ada dan memil iki kiner ja yang baik. Jika KPP yang sudah ada belum memil iki kiner ja baik maka masyarakat dengan didukung oleh FM dan perangkat Pemerintah Desa harus merevi tal isasi organisasi tersebut. Masyarakat dapat mengusulkan penambahan unit pelaksana tertentu dalam KPP sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kebutuhan biaya O & P sebagai akibat pembangunan infrastruktur baru harus di tetapkan dalam tahap kegiatan ini .

c.5. Informasi yang disampaikan

i . Penjelasan singkat mengenai prinsip -prinsip dan mekanisme pelaksanaan program;

i i . Kri teria dan persyaratan keanggotaan OMS;

i i i . Kri teria dan persyaratan keanggotaan KPP;

iv. Kri teria dan persyaratan KD;

v. Proses pemil ihan dan pembentukan OMS dan KPP;

vi . Proses Pemil ihan KD.

c.6. Peserta Kegiatan Musyawarah Desa I

i . Masyarakat secara umum, termasuk kaum miskin dan kaum perempuan;

i i . Tokoh masyarakat, kelompok/ organisasi masyarakat yang ada di desa sasaran;

BOX 5.5 PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI ANGGOTA OMS DAN KPP 1. Warga desa setempat, terutama yang dikenal dan mengenal sebagian besar warga desa dan

dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa I.

2. Memiliki latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

3. Mempunyai kemampuan baca tulis dengan baik.

4. Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya.

5. Mempunyai pengetahuan tentang peta desa dan arah pembangunan desa, serta peduli terhadap

pembangunan di desanya,

6. Sabar dan mampu mengendalikan diri.

7. Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.

8. Diterima dan dihargai semua kalangan masyarakat.

9. Sebaiknya mempunyai pengalaman organisasi di bidang kegiatan pembangunan berbasis

masyarakat, seperti Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program

Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), dan sebagainya.

10. Tidak memanfaatkan PPIP untuk tujuan pribadi, kelompok, dan politik praktis.

11. Khusus untuk bendahara, mempunyai pengalaman dalam mengurus laporan keuangan (minimal

pendidikan SMA/ sederajat).



i i i . Aparat Desa, perangkat Pemerintahan Kecamatan , perangkat Pemerintahan Kabupaten, Satker PIP Kabupaten dan Konsultan sebagai narasumber.

c.7. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam Musdes I

i . Tempat: balai desa/ tempat pertemuan yang lazim dipakai ;

i i . Metode: ceramah, curah pendapat dan diskusi ; i i i . Pemandu: FM dan Tim Pemerintahan Desa ; iv. Alat: poster dan Pedoman Pelaksanaan, bahan-

bahan untuk melakukan pemungutan suara; v. Daftar hadir: daftar hadir disesuaikan Format

3.12Lampiran 3; vi . Pakta Integri tas .

c.8. Persiapan FM sebelum pelaksanaan Musdes I:

i . FM mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan desa sasaran, baik data sekunder maupun data primer (hasi l rembug persiapan desa);

i i . FM melakukan penyeleksian awal calon KD dan calon OMS dan calon KPP, berdasarkan catatan pengalaman OMS, KPP dan KD tersebut pada kegiatan yang sejenis, serta masukan dari Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat;

i i i . Kepala Desa memastikan tempat pertemuan dan peralatan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya pertemuan secara efekti f;

iv. FM memastikan bahwa calon-calon KD dan calon anggota OMS dan KPP hasi l identi f ikasi sebelumnya dapat hadir di Musyawarah Desa I;

v. FM memastikan bahwa informasi pelaksanaan Musyawarah Desa I telah tersebar di masyarakat, baik melalui papan-papan informasi atau media-media pertemuan yang ada di desa;

vi . FM dan aparat desa menyiapkan Beri ta Acara Pertemuan, Daftar Hadir, notulensi dan formul i r pemil ihan OMS, KPP dan KD (Format 3.11-3.15 Lampiran 3), serta Pakta Integri tas.



BOX 5.7 PELAKSANAAN SKS

Untuk desa yang telah melaksanakan SKS

sebelumnya atau pernah menerima program

PPIP/ sejenis, maka pelaksanaan SKS

ditujukan untuk melihat perubahan kondisi

desa setelah adanya intervensi program.

Dalam hal ini, topik diskusi diarahkan pada

perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan

lingkungan yang terjadi di masyarakat setelah

pelaksanaan program sebelumnya.

5.3. Tahap Perencanaan Partisipatif oleh

Masyarakat

Tahapan Perencanaan Partisipati f oleh Masyarakat di Tingkat Desa (OMS bersama dengan KD dan FM ser ta relawan masyarakat dari masing-masing Dusun/ RW) adalah sebagai berikut :

a) Survey Kampung Sendiri

Survey Kampung Sendiri (SKS) di lakukan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi desa, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan, kondisi kependudukan, sampai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Rencana Ker ja Masyarakat (RKM). Contoh format dan petunjuk yang digunakan dalam proses ini dapat di l ihat dalam Format 3.16-3.24 Lampiran 3 .

Data dan informasi yang akan digal i melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) ini adalah:

i . Kondisi Wilayah , di lakukan dengan membuat peta sederhana kawasan desa, yang berisi : tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan, peta jaringan dan profi l kondisi prasarana dan sarana

BOX 5.6 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

Persiapan materi (tulis di kertas lebar dengan huruf besar dan mudah dibaca oleh banyak orang dari jarak relatif jauh).

Gunakan media, alat bantu yang telah tersedia seefektif mungkin agar masyarakat mudah memahami penjelasan tentang pelaksanaan PPIP.

Hindari penggunaan bahasa asing yang akan menyulitkan masyarakat dalam mendengar dan memahaminya.

Pastikan masyarakat yang paling miskin dan perempuan ikut dalam pertemuan.



l ingkungan yang ada, kondisi dan permasalahan sarana dan prasarana desa;

i i . Kondisi Demografi , di lakukan dengan: pengumpulan data dan pemutakhiran data kependudukan; pengumpulan data sosial masyakarat seperti t ingkat pendidikan, strata ekonomi, dan sebagainya; pengumpulan data permasalahan kependudukan yang mencakup permasalahan sosial seperti konfl ik antar penduduk;

i i i . Kondisi Kemiskinan, di lakukan dengan: identi fikasi kelompok miskin yang po tensial menjadi sasaran program.

b) Identitifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan (Rembug Pra Musdes II)

Dari hasi l SKS, kemudian OMS, KD dan didampingi oleh FM melakukan identi f ikasi permasalahan dan pemetaan kemiskinan yang terdapat di desa. Hasi l identi f ikasi permasalahan, kemudian dicermati bersama oleh OMS dan KD yang didampingi FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi.

Identi f ikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan di lakukan melalui :

i . Penyusunan daftar identif ikasi masalah , yang di lakukan dengan mengkompi lasi data dan permasalahan yang kemudian di satukan secara menyeluruh dalam permasalahan infrastruktur permukiman dan permasalahan kemiskinan.

i i . Penyusunan akar masalah , di lakukan dengan

pemetaan permasalahan dengan menyusun pohon masalah, agar dapat diketahui permasalahan yang ada secara komprehensif.



i i i . Penentuan prioritas masalah, penentuan priori tas masalah di identi f ikasi dari hasi l pohon masalah yang disusun yang kemudian dini lai skala priori tasnya dengan menggunakan metoda metaplan. Dengan menggunakan metaplan, penerima manfaat program dan penanganan dapat di lakukan secara optimal;

iv. Prioritas alternatif pemecahan masalah , disusun

dari hasi l penentuan priori tas yang kemudian diveri f ikasi dalam Musyawarah Desa II .

Hasi l dari perumusan masalah kemudian di jadikan bahan pada Musyawarah Desa II .

Khusus untuk desa-desa yang telah mempunyai dokumen RPJM Desa ataupun PJM Pronangkis dari program sejenis dapat langsung di lakukan Rembug Warga SKS Penyelarasan program dengan RPJM Desa.(Format 3.25 dan 3.26) . Hasi l dari penyelarasan atau sinkronisasi tersebut di jadikan bahan Musyawarah Desa II.

BOX 5.8 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN SKS

1. FM menjelaskan tentang arti penting SKS, dimana melalui SKS dapat diperoleh kondisi dasar desa serta

permasalahan yang dihadapi.

2. Menjelaskan format perangkat yang akan digunakan untuk memperoleh data.

3. Melakukan Pemetaan Batas Tapak (Format 3.19 Lampiran 3). Pemetaan dibuat untuk melihat keadaan

umum dusun dan lingkungannya yang menyangkut sumber daya dan sarana prasarana, keadaan fisik

lingkungan, luas dan tata letak lahan termasuk peruntukkannya, penyebaran daerah permukiman,

berhutan, nelayan, pertanian dsb sesuai dengan tipologi wilayahnya, aliran air, lembaga-lembaga yang

ada di desa, sekolah, posyandu, puskesmas.

4. Melakukan Pemetaan Infrastruktur Perdesaan (Format 3.20 Lampiran 3). Pemetaan infrastruktur dibuat

untuk melihat kondisi infrastruktur desa serta akses pelayanan masyarakat terhadap infrastruktur. Pada

pemetaan infrastruktur perlu dipetakan permasalahan masyarakat dalam mengakses pelayanan

infrastruktur, seperti penduduk/daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Hasil pemetaan

infrastruktur diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh

masyarakat secara menyeluruh.

5. Melakukan Pemetaan Penduduk Miskin (Format 3.21 Lampiran 3). Pemetaan penduduk miskin

dilakukan secara swadaya. Dalam pemetaan ini, FM menjelaskan kriteria penduduk miskin, dan

dimungkinkan adanya masukan dari OMS dan KD dalam menambah kriteria kemiskinan. Dari kriteria

yang disepakati, kemudian dilakukan pemetaan penduduk miskin, termasuk identifikasi penyebab

kemiskinan, serta kemungkinan mempengaruhi perubahan kondisi masyarakat.



BOX 5.9

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENENTUAN RKM

Jenis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang diperbolehkan adalah infrastruktur jalan, jembatan,

irigasi, air minum dan sanitasi. Dari berbagai usulan dilakukan penilaian peringkat. Peringkat utama dari

permasalahan yang ada akan menjadi prioritas pertama jenis infrastruktur yang akan dibangun. Proses

pemeringkatan dilakukan masyarakat secara bersama dalam Musyawarah Desa II dengan

mempertimbangkan suara dari kelompok perempuan, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, meliputi:

1. Jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat secara langsung. 2. Manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung. 3. Besarnya biaya. 4. Metode pengerjaan. 5. Waktu pelaksanaan.

Catatan:

Pada Musdes II, FM mendorong masyarakat untuk melakukan integrasi RKM dengan PJM Desa (hasil

Musrenbang) atau PJM Pronangkis dari PNPM Mandiri. Dalam hal PJM Desa (hasil Musrenbang) belum

ada, maka masyarakat harus menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan selanjutnya diusulkan kepada

Pemerintah Desa untuk dijadikan embrio RPJM Desa (Format UPD 3.27 , Lampiran 3 ).

c) Musyawarah Desa II

Setelah di laksanakannya Identi f ikasi Permasalahan ataupun SKS Penyelarasan Program dengan RPJM Desa, langkah selanjutnya adalah melakukan Musyawarah Desa II. Musyawarah Desa II disiapkan oleh OMS dengan dukungan KD dan FM. Musyawarah Desa I I di laksanakan dalam bentuk diskusi

terbuka yang diharapkan mampu merumuskan priori tas permasalahan dan rencana kegiatan sebagai masukan Rencana Ker ja Masyarakat (RKM).

Musyawarah Desa II bertu juan untuk:

i . Merumuskan priori tas permasalahan yang terdapat di desa sasaran;

i i . Menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun;

i i i . Menyusun calon peker ja dan menentukan besaran upah peker ja untuk pelaksanaan peker jaa n konstruksi f isik.

iv. Merumuskan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM.



Proses yang di lakukan dalam Musyawarah Desa II adalah sebagai berikut :

i . Penjelasan kembal i prinsip-prinsip PPIP; i i . Pemaparan kondisi dan permasalahan awal desa

yang diperoleh dari hasil identi fikasi masalah dan perumusan masalah;

i i i . Veri f ikasi permasalahan oleh seluruh peserta; iv. Paparan FM mengenai al ternati f solusi

permasalahan, dalam kerangka masa sekarang dan masa yang akan datang;

v. Masyarakat peserta musyawarah dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dimana masing -masing kelompok tersebut membuat priori tas permasalahan dan kondisi l ingkungan pada masa yang akan datang (sesuai dengan Format Penentuan Priori tas);

vi . Kemudian di lakukan rapat pleno untuk membahas priori tas permasalahan dan kondisi l ingkungan pada masa yang akan datang sertapenetapan pemecahan masalah yang di tetapkan bersama dengan mempertimbangkan kondisi masa yang akan datang;

vi i . Pembahasan solusi teknis terhadap pemecahan permasalahan infrastruktur yang telah di tetapkan, terutama terkai t dengan kebutuhan lahan, serta mekanisme dan pembiayaan Operasi&Pemeliharaan;

vi i i . Pentahapan dan Rencana Penanganan sertatentati f kebutuhan pendanaan;

ix. Penentuan rencana kegiatan yang akan di laksanakan;

x. Identi f ikasi penerima manfaat; xi . Penentuan waktu pelaksanaan;

xi i . Penetapan usulan besaran upah pekerja; xi i i . Khusus untuk penetapan kegiatan (Usulan RKM)

yang membutuhkan lahan, harus dibahas mengenai luas lahan yang dibutuhkan, serta status kepemil ikan dan mekanisme pengadaan lahannya;

xiv. Menetapkan priori tas masalah, prioritas kegiatan sebagai Masukan RKM untuk kemudian disahkan oleh Kepala Desa; (Format 3.20, 3.22-3.28 Lampiran 3);

xv. Pembuatan Beri ta Acara Musyawarah Desa II yang di lakukan oleh OMS dan dibantu o leh KD dan FM (Format 3.32-3.34 Lampiran 3).



d) Penyusunan Usulan RKM

Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) di lakukan oleh OMS dan KD dengan pendampingan dari FM. Usulan RKM akan memuat rencana ker ja pembangunan infrastruktur, rencana

Operasi dan Pemel iharaan, termasuk rencana pembiayaan Operasi dan Pemel iharaan.

Usulan RKM harus selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah, kri teria teknis yang ada dan priori tas pembangunan daerah, dengan demikian tidak

ter jadipendanaan pembangunan yang tumpang-tindih. FM bertugas membimbing proses penyusunan usulan kegiatan ini secara teknis dan mendorong partisipasi dari kaum perempuan dan penduduk miskin .Selain hal tersebut, peran FM diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan yang ada di desa.

d.1. Proses Penyusunan Usulan RKM

Penyusunan Usulan RKM ini diwujudkan dalam Rencana Kegiatan (Proposal) yang terbagi menjadi 3 (t iga) bagian yai tu:

i . Usulan Rencana Pembangunan Infrastruktur, terdir i dari : Latar belakang yang mendasari kegiatan,

didasarkan pada hasil identi f ikasi ; Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui

pelaksanaan. Tujuan merupakan rumusan rencana yang ingin dicapai pada tingkat desa, sedangkan sasaran merupakan hal -hal yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan;

Manfaat peker jaan terhadap masyarakat dan l ingkungan hidup desa;

Pelaksanaan pekerjaan, baik yang berhubungan dengan dana, waktu, pelaksana dan pelaku-pelaku lain yang mungkin terl ibat;

Kebutuhan lahan untuk kegiatan yang diusulkan, serta mekanisme pelaksanaannya;



Mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan;

Profi l desa sasaran yang menunjukkan kondisi awal dan data infrastruktur perdesaan yang ada di t ingkat desa.

i i . Usulan Rencana Operasi dan Pemel iharaan

Operasi dan Pemel iharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang di lakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana dan sarana tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Penyusunan rencana kegiatan Operasi dan Pemel iharaan dilakukan oleh KPP dengan didampingi oleh FM.

Tujuan kegiatan Operasi dan Pemel iharaan infrastruktur terbangun adalah:

Tersedianya infrastruktur yang tetap berfungsi dengankuali tas dan umur pelayanan yang sesuai dengan rencana.

Pemel iharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, dapat menghemat biaya pemel iharaan.

Tersedianya organisasi pengelola yang akti f dan berfungsi dengan baik.

Pada tahap persiapan Usulan RKM, Rencana Operasi dan Pemel iharaan baru disusun sebagai rencana awal. Sedangkan final isasi Rencana Operasi dan Pemel iharaan dibahas dan di tetapkan melalui Musyawarah Desa III.

i i i . Usulan Rencana Pembiayaan Operasi danPemeliharaan

Pada dasarnya sumber pendanaan Operasi dan Pemel iharaan adalah warga pemanfaat infrastruktur dengan berlandaskan gotong royong dan kesadaran bahwa pemel iharaan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur adalah tugas bersama seluruh warga pemanfaat, bukan pemerintah atau aparat.

Selain bersumber dari iuran warga, pembiayaan kegiatan Operasi dan Pemel iharaan diharapkan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja



Desa(APBDesa). Kepala Desa mendukung bantuan pendanaan kepada KPP dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBDesa, di tuangkan dalam Peraturan Desa (disesuaikan dengan kemampuan masing-masing desa sasaran).

Pada tahap Penyusunan RKM, aspek pembiayaan baru disusun pada tahap identi fikasi dari rencana pembiayaan. Sedangkan secara mendetai l terhadap aspek Operasi dan Pemel iharaan didiskusi kan dalam Musyawarah Desa III.

Contoh Penyusunan Usulan dapat di l ihat di Format 4.2-4.3 Lampiran 4 . Laporan Usulan Desa ini

diserahkan kepada Tim Pelaksana Kabupaten disertai dengan Surat Pengantar Usulan Desa (Format 4.1 Lampiran 4 ).

Finalisasi Usulan RKM di lakukan untuk perbaikan dan pembenahan terutama apabi la ditemukan hal -hal yang belum sempurna, tetapi t idak mengubah kandungan isi secara substansi .

d.2. Verifikasi RKM

Veri f ikasi RKM di lakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Pada veri f ikasi ini , dapat di lakukan kunjungan lapangan oleh Tim Pelaksana Kabupaten untuk mengetahui si tuasi dan kondisi lapangan (Format 4.5-4.6 Lampiran 4). Veri f ikasi dan asistensi RKM disarankan t idak lebih dari 7 (tujuh) hari dihi tung sejak masuknya RKM ke Tim Pelaksana Kabupaten.

d.3. Finalisasi RKM

Usulan RKM yang telah diveri f ikasi kemudian di f inal isasi oleh OMS dan KD dengan pendampingan dari FM dan Tim Pelaksana Kabupaten. Setelah di lakukan final isasi maka dokumen RKM telah dapat digunakan dan



di lanjutkan pada tahap selanjutnya.

e) Penyusunan Rencana Teknis dan RAB

Setelah RKM selesai di finalisasi , langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Teknis dan RAB yang

di laksanakan oleh OMS,KPP, KD dan dibantu oleh FM. Hasi l dari kegiatan ini harus melalui persetujuan Pemerintah Desa.

Pada tahap ini dilaksanakan:

i . Penyusunan Rencana Teknis; hasil penyusunan Rencana Teknis diwujudkan dalam dokumen Rencana Teknis dan Gambar Disain Teknis (Format 5.1 Lampiran 5) . Penyusunan Rencana Teknis harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Sektor (Jalan, Jembatan Perdesaan, Ti tian dan Tambatan perahu, Air Minum, Ir igasi Perdesaan, dan Sanitasi Perdesaan).

i i . Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB):hasi l penyusunan RAB berupa perhi tungan volume peker jaan, (berdasarkan Rencana Teknis yang telah disusun), harga berbagai macam bahan/material , alat dan tenaga yang dibutuhkan pada suatu konstruksi (Format 5.2-5.5 Lampiran 5) .

Tujuan kegiatan penghitungan Rencana Anggaran Biaya

adalah untuk memperkirakan besarnya biaya pelaksanaan. Melalui penghitungan RAB dapat diketahui taksiran biaya setiap i tem/ sub kegiatan. Perlu dicatat bahwa taksiran biaya yang dibuat bukanlah biaya sebenarnya. Biaya sebenarnya akan diperoleh pada saat pelaksanaan. Dalam penyusunan RAB, OMS dan KD dapat didukung FM dan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK).



5.4. Tahap Pelaksanaan Fisik (Konstruksi)

Tahap pelaksanaan fisik dimulai dengan melaksanakan Musyawarah Desa III , penandatanganan Kontrak Ker ja, dan pelaksanaan fisik infrastruktur. Dalam pelaksanaan fisik di lakukan supervisi yang terdir i atas pemantauan kegiatan dan pelaporan. Setelah pelaksanaan fisik infrastruktur selesai di lakukan penyelesaian kegiatan (final isasi) dan serah terima hasi l infrastruktur terbangun.

a) Musyawarah Desa III

Musyawarah Desa tahap III ber tu juan untuk menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penetapan rencana Operasi dan Pemel iharaan, serta memil ih dan menetapkan Tim Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur disepakati secara swakelola (tidak menggunakan pihak ke-3/kontraktor) , sehingga pelaksanaan pembangunan

dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapa tan kepada masyarakat setempat.

Rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disepakati mencakup:

i . Pengaturan tenaga ker ja ( jumlah tenaga ker ja, calon tenaga ker ja dan besaran upah) ;

i i . Pengaturan bahan;

i i i . Pengaturan alat ;

iv. Pengaturan waktu.

Keanggotaan Panitia Pengadan Barang dan Jasa yang disepakati berasal dari perwaki lan OMS dan perwaki lan masyarakat desa setempat yang memil iki pengalaman dan pengetahuan teknis. Jumlah anggota panitia pengadaan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati dengan mempertimbangkan besaran volume



barang dan dana untuk material / jasa yang ada dalam RAB. Format yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Musdes III dapat di l ihat dalam Lampiran 6.2.

Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Desa III:

1. OMS dibantu oleh KD dan FM menyiapkan materi yang akan disampaikan di dalam Musyawarah Desa III antara lain mengenai:

Mekanisme dan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur;

Penetapan rencana Operasi dan Pe mel iharaan serta rencana pendanaannya;

Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa; 2. OMS didampingi FM menjelaskan kembal i prinsip -

prinsip dasar program mengenai perlunya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan dan adanya hak masyarakat untuk melakukan pemantauan;

3. Peserta musyawarah menyepakati rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, yang kemudian memberikan wewenang kepada OMS untuk melaksanakannya.

Hasil Pelaksanaan Musyawarah Desa III:

i . Peserta musyawarah menyepakati rencana O&P serta rencana pendanaannya;

i i . Peserta menyepakati dana awal yang harus disiapkan sebesar 25% dari kebutuhan operasi dan pemel iharaan;

i i i . Peserta menyepakati beri ta acara real isasi sumbangan/swadaya masyarakat (non-finansial) dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa;

iv. Ketua OMS menjelaskan kembal i dan menyimpulkan pokok-pokok hasi l diskusi Musyawarah Desa II I.

b) Penandatanganan Kontrak Kerja

Setelah Musyawarah Desa III, pelaksanaan

di t indaklanjuti dengan penandatanganan kontrak

kerja berupa Surat Per janjian Pelaksanaan Peker jaan

(SP3) antara OMS dengan PPK PPIP Satker

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten.



Pengajuan Dana untuk Peker jaan di lakukan dalam 3

(Tiga) Tahap, Tahap Pertama sebesar 40% dapat

dicairkan setelah penandatanganankontrak,

selanjutnya

30%

berikutnya

dibayarkan

pada saat

progres

pelaksanaan

kegiatan

sudah

mencapai

minimal 30%,

dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat

progres pelaksanaan kegiatan sudah mencapai

minimal 60%.

Satker PIP Kabupaten dapat melakukan penangguhan

pencairan dana untuk pencairan Tahap II dan III jika

terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan

penyalahgunaan dana di lapangan, sampai dengan

penyelesaian permasalahan oleh musyawarah desa

dengan mediasi Tim Pelaksana Kabupaten . Apabi la

t idak terselesaikan di tingkat struktural akan

di lanjutkan ke lembaga pengawasan fungsional yang

berwenang (Inspektorat Jenderal dan/ atau BPKP).

Contoh Surat Kontrak Ker ja/Per janjian Pelaksanaan

Peker jaan dapat di l ihat dalam (Format 7.1 Lampiran

7).

c) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di laksanakan setelah Penandatanganan Kontrak.



Proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur antara lain perencanaan pekerjaan mel iputi : penyiapan lokasi , pengadaan material dan barang, pelaksanaan konstruksi , sewa alat dan jumlah tenaga kerja, jadwal pelaksanaan serta pengendalian pengeluaran dana oleh OMS. (contoh Rencana Jadwal Pelaksanaan dil ihat pada Format 6.8 Lampiran 6).

c.1. Perencanaan Pekerjaan

Urutan umum tentang kegiatan yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut :

i . Pengukuran lapangan; i i . Pembersihan lahan, semak, pohon, rumput

penutup, reruntuhan, humus, dan sebagainya; i i i . Penyiapan lokasi , sebagai t indak lanjut dar i

pembersihan lahan, dengan pelaksanaan pemasangan patok tanda (benchmark) ataupun papan penyerata ( level ing) ;

iv. Pengadaan dan pengelolaan material , yang terkai t dengan mekanisme penyimpanan barang dan pengelolaan bahan dan alat;

v. Kegiatan penyelesaian akhir ( f in ishing) seperti t indakan perl indungan dari erosi , pembersihan akhir, dan lain sebagainya.



Sebelum membuat rencana ker ja, berbagai informasi

yang spesi fik perlu dikumpulkan, untuk membuat suatu

rencana ker ja yang real istis. Tanpa rencana yang baik

dan real istis, sul i t untuk membuat estimasi berapa besar

material , peralatan, dan tenaga ker ja yang diperlukan

dan tersedia. Dan tanpa adanya rencana ker ja akan

menghasi lkan tenaga ker ja yang tidak teratur dan tidak

optimal, sehingga tidak akan mencapai hasi l yang

diharapkan (baik dalam kual i tas dan kuanti tas).

Informasi yang diperlukan untuk dapat menyusun

rencana ker ja adalah sebagai berikut :

BOX 5.11

PERUBAHAN KONTRAK (CONTRACT CHANGE ORDERS / CCO)

Pada umumnya dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan infrastruktur hampir selalu mengalami perubahan

kontrak, perubahan ini bisa disebabkan adanya perpanjangan waktu (time extension), penambahan ataupun

pengurangan nilai kontrak sebagai akibat adanya revisi desain atau penambahan lingkup kegiatan.

Faktor-faktor yang penting dalam mengajukan suatu proses perubahan kontrak adalah alasan apa yang

menyebabkan terjadinya perubahan itu, uraian pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan, kemudian

bagaimana dikaji (review) terhadap usulan perubahan tersebut. Ketiga unsur diatas merupakan suatu

keharusan yang perlu dibahas dan dikembangkan untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam kelayakan teknis

maupun biayanya.

Tahapan dalam melakukan perubahan kontrak adalah:

1. OMS mengajukan usulan kepada PPK PPIP Satker PIP Kabupaten terkait dengan perubahan kontrak.

Dalam usulan ini dijelaskan alasan terhadap perubahannya. Dalam proses penyusunan usulan ini dibantu

oleh FM dan KD.

2. KMK dan Fasilitator melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh OMS.

3. Change orders sesuai kebutuhannya dapat dilengkapi dengan sketsa-sketsa, justifikasi teknis,

kemudian konpensasi sebagai akibat dari perubahan tersebut bisa berupa biaya dan tambahan waktu dan

pelaksanaan bila diperlukan.

4. Dokumentasinya dibuat atas kesepakatan serta ditandatangani oleh OMS maupun Konsultan (KMK, FM)

dan diserahkan kepada PPK untuk persetujuan, menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan adanya

perubahan desain.

5. PPK PPIP Satker PIP Kabupaten melakukan pembahasan dengan Konsultan Pengawas (KMK dan

Fasilitator) dan OMS untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk justifikasi teknis, yang merupakan

pembenaran secara teknis terhadap adanya perubahan yang terjadi yang berisi penjelasan dan alasan-

alasannya.

6. PPK PPIP Satker PIP Kabupaten menyiapkan Berita Acara Pembahasan dan Amandemen

Kontraknya(Contoh amandemen dapat dilihat pada Format 7.8 Lampiran 7).



i . Tanggal awal dan tanggal penyelesaian;

i i . Volume dan lokasi berbagai jenis peker jaan yang

di laksanakan;

i i i . Kebutuhan masukan untuk tenaga ker ja, material

konstruksi , perkakas;

iv. Ketersediaan tenaga ker ja, peralatan, perkakas,

dan material konstruksi ;

v. Informasi tentang awal dan akhir musim hujan

secara umum.

Contoh pembuatan rencana ker ja dan informasi yang

dibutuhkan, dapat di l ihat dalam (Format 5.7 Lampiran

5).

c.2. Manajemen Tenaga Kerja

Tenaga ker ja yang termotivasi dengan baik penting

artinya untuk keberhasi lan pelaksanaan peker jaan

konstruksi . Peran pengawas penting artinya dalam

memotivasi tenaga ker ja dengan melakukan beberapa

hal sebagai berikut:

Menciptakan rasa pencapaian dan menunjukkan

penghargaan atas peker jaan yang di lakukan oleh

peker ja;

Mendelegasikan tanggung jawab kepada peker ja serta

member petunjuk dan pelatihan kepada peker ja

sehingga mereka dapat melaksanakan peker jaannya

dengan baik;

Mengatur dan mengelola peker jaan dengan cara yang

efekti f dan efisien, dan mengkomunikasikan serta

berperi laku benar di depan peker ja;

Memastikan adanya kondisi ker ja yang baik dan

pantas di lapangan.

c.3. Pengaturan Tenaga Kerja

Pengaturan tenaga ker ja di lapangan sangat penting bi la

kegiatan konstruksi di laksanakan dengan menerapkan

metode ker ja Pembangunan Berbasis Masyarakat

(Community Dr iven Development ).

Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam

mengatur tenaga ker ja di lokasi peker jaan:



i . Mobil isasi Pekerja . Rencana ker ja harus

disiapkan jauh sebelumnya agar penduduk

setempat dapat mempersiapkan dir i apabi la tenaga

ker ja mereka diperlukan. Kemudian tenaga ker ja

yang tersedia harus dipastikan agar jumlahnya

tercukupi untuk peker jaan yang direncanakan

dalam hari atau minggu ter tentu. Mobi l isasi tenaga

ker ja diusahakan di seki tar tapak peker jaan;

i i . Menetapkan Kelompok Pekerja . Kelompok tenaga

ker ja dapat disusun untuk melaksanakan

peker jaan. Tergantung pada jenis dan volume

peker jaan, satu kelompok terdir i dari 10 -25

peker ja. Tiap kelompok harus ada ketua kelompok;

i i i . Pengaturan Jarak Antar Kelompok Pekerja .

Kelompok-kelompok peker ja sebaiknya tidak

beker ja berdekatan satu dengan lainnya. Bi la

mereka beker ja terlalu terpisah, ini akan

menyul i tkan pengawasan. Jarak antara lokasi ker ja

berbagai kelompok peker ja sebaiknya diatur sesuai

dengan jenis peker jaan yang di laksanakan;

iv. Menugaskan kegiatan-kegiatan bagi kelompok

pekerja . Agar dapat menggunakan pengalaman

dan keterampi lan yang diperoleh secara optimal ,

sebaiknya satu kelompok di tugaskan untuk beker ja

terus dalam bidang dan kegiatan yang sama

selama masa konstruksi ;

v. Penyeimbangan kelompok . Beban agar ker ja

dibagi rata antara berbagai kelompok, dan

memberikan keseimbangan yang baik dalam

pembagian tugas antara peker ja dalam kelompok

tertentu;

vi . Menetapkan tugas-tugas harian. Tujuannya untuk

memungkinkan agar rata-rata peker ja

menyelesaikan ker ja sehari dalam seki tar 75% dar i

jam ker ja normal. Metode ini hanya d igunakan

pada tahap awal, untuk selanjutnya di tentukan

melalui percobaan di tempat ker ja.

Contoh dalam bentuk i lustrasi pengaturan tenaga ker ja

dapat di l ihat dalam (Format 5.8 Lampiran 5).



d) Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan material yang akan digunakan dalam

pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifikasi

teknis dan volume yang

telah disepakati dan

disetujui dalam RKM

dan RAB. Jika ter jadi

ketidaksesuaian

volume yang

diakibatkan oleh

kondisi lapangan maka

harus di lakukan

revisi /perhi tungan

kembal i terhadap RAB

tersebut dengan meminta persetujuan kepada PPK PPIP

Kabupaten.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ,

penggunaan alat berat diupayakan seminimal

mungkin. Jika konstruksi yang dibangun membutuhkan

alat berat maka harus diperhi tungkan tingkat efesiensi

dalam penggunaannya sehingga program ini benar -benar

dapat memberikan pendapatan secara optimal kepada

masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa oleh OMS mengikuti

ketentuan sebagai berikut:

i . Pengadaan barang yang berni lai kurang dari Rp

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat dibel i

langsung kepada penyedia barang dan bukti

perikatnya cukup berupa bukti

pembel ian/nota/kui tansi pembel ian pembayaran

dengan materai secukupnya.

i i . Untuk pengadaan barang yang berni lai di atas Rp

10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan

Rp 50.000.000 (l ima puluh juta) di lakukan oleh

panitia pengadaan yang ber jumlah 5 ( l ima) orang

yang berasal dari OMS dengan cara meminta dan

membandingkan sekurang-kurangnya 3 (t iga)

penawaran dari 3 (t iga) penyedia barang yang

berbeda serta memil ih penawaran dengan harga



terendah, dan bukti perikatannya berupa Surat

Perintah Ker ja (SPK) dengan materai secukupnya.

i i i . Dan untuk pengadaan barang yang berni lai diatas

Rp 50.000.000 (l ima puluh juta rupiah) sampai

Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) di lakukan

oleh panitia pengadaan yang ber jumlah 5 orang

yang berasal dari OMS dengan cara meminta dan

membandingkan sekurang-kurangnya 3 (t iga)

penawaran dari 3 (t iga) penyedia dengan harga

terendah, dan bukti perikatannya berupa Surat

Per janjian dengan materai secukupnya .

Dokumen yang harus disiapkan dalam pembentukan dan

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dapat di l ihat

dalam lampiran pedoman ini .

Pada tahap ini , Fasi l i tator bertanggung jawab

memberikan bimbingan kepada panit ia dan OMS agar

pelaksanaan pengadaan material / sewa alat dapat

di laksanakan sesuai dengan tu juan dan sasaran. Untuk

contoh surat-surat per janjian pengadaan barang,

penyewaan alat, dan pengadaan bahan beserta

undangan lelang dapat di l ihat pada (Format 7.3-7.7

Lampiran 7) .

e) Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan

Konstruksi

Tujuan pemantauan adalah

untuk memastikan

kesesuaian pelaksanaan

kegiatan fisik agar sesuai

dengan rencana dan tu juan

yang diharapkan. Di lakukan

BOX 5.12

Pembebanan bea materai menggunakan ketentuan sebagai berikut:

Untuk transaksi > Rp 500.000 s.d < Rp 1.000.000 dikenakan bea materai sebesar Rp 3.000,-.

Untuk transaksi > Rp 1.000.000 dikenakan bea materei sebesar Rp 6.000,-.



dengan pengumpulan informasi yang terkai t peker jaan

fisik, seperti pengecekan kual i tas material , pemantauan

pelaksanaan konstruksi melalui pengukuran progress

harian dan mingguan, pemantauan pemanfaatan dana,

pemantauan jumlah peker ja yang berpartisipasi . Selain

i tu juga di lakukan pemantauan terhadap permasalahan

dan kesul i tan yang dihadapi selama peker jaan

konstruksi , misalnya kejadian alam seperti cuaca,

ataupun bencana alam.

Pengawasan pelaksanaan konstruksi di laksanakan oleh

KMK bersama FM. Dalam tahap ini merupakan tahapan

yang penting, untuk i tu diharapkan masyarakat secara

luas mampu melaksanakan fungsi kontrol sebagai

berikut:

1. Pengendalian Mutu

Hal-hal yang terkai t dengan pengendal ian mutu

adalah:

a. Penyimpanan Bahan/ Material

Bahan-bahan harus disimpan sedemikian rupa

untuk menjamin perl indungan kual i tas. Dan

bahan-bahan yang disimpan harus di tempatkan

sedemikian rupa sehingga mudah diperiksa oleh

pengawas.

b. Metode Pengangkutan Material/ Campuran

Pengangkutan material harus diatur agar t idak

ter jadi gangguan di antara pelaksanaan berbagai

peker jaan. Bi la perlu pengawas dapat

mengenakan pembatasan bobot pengangkutan

untuk mel indungi setiap jalan dan infrastruktur

yang ada di seki tar lokasi .

c. Pemeriksaan Material

Material yang akan digunakan harus diperiksa

oleh KMK dengan dukungan format pengawasan.

d. Test Lapangan

Setelah peker jaan selesai untuk infrastruktur -

infrastruktur tertentu (khusus untuk infrastruktur

sanitasi dan air minum) perlu di lakukan pengujian

kual i tas terhadap hasi l . Adapun mekanisme

pengujian yang mel ibatkan instansi teknis terkai t

seperti dinas kesehatan, atau dinas-dinas

berwenang lainnya di fasi l i tasi oleh Tim




2. Pengendalian Kuantitas/ Volume

Pengawasan Kuanti tas, di lakukan untuk mengecek

bahan-bahan yang di tempatkan, dipindahkan, atau

yang terpasang. KMKbersama FM akan memeriksa

bahan-bahan berdasarkan volume dan biaya yang

direncanakan.

3. Pengendalian Waktu

Untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan peker jaan

yang optimal, perlu diperhi tungkan mengenai

kebutuhan alat dan kebutuhan jumlah tenaga ker ja.

a. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan yang dibuat OMS dicek oleh

tim pengarah kabupaten dan KMKsebelum

peker jaan dimulai terhadap:

Kelayakan rencana target terhadap kondisi

cuaca;

Metode konstruksi yang sistematis dan benar;

Pengendal ian waktu oleh pengawas

berdasarkan jadwal pelaksanaan tersebut

Jadwal pelaksanaan tersebut di jabarkan kedalam

target harian, kemudian diperiksa terhadap

pencapaian target hariannya. Bi la target harian

tidak terpenuhi maka sel isih volume harus di

perogramkan/dikejar untuk hari berikutnya

Bi la di laksanakan dengan baik maka pelaksanaan

konstruksi dapat diselesaikan sesuai jad wal.

b. Alat Berat

Jika alat berat dibutuhkan dalam pelaksanaan

konstruksi , maka kapasitas alat / kombinasi alat

harus dihi tung lebih dahulu agar penggunaan alat

berat dapat diminimal isi r ataupun efisien.

c. Tenaga Kerja dan Jumlah Jam Kerja

Jadwal kebutuhan tenaga ker ja harus disesuaikan

dengan target waktu. Bi la kondisi peker jaan

diperkirakan tidak bisa diselesaikan, maka

tenaga ker ja perlu di tambah atau lembur .

4. Pengendalian Biaya

Yang perlu di perhatikan dalam pengendal ian biaya

adalah pengukuran hasi l peker jaan yang di lakukan

dengan akurat dan benar sehingga kuanti tas biaya



sesuai dengan gambar rencana.

f) Pelaporan Kegiatan

Bagian lain dari pengawasan

pelaksanaan adalah pencatatan dan

pendokumentasian hasil dan proses di

lapangan. Catatan dan dokumentasi

ini disusun dalam bentuk laporan,

yang harus dibuat secara sederhana

dan seringkas mungkin dan dilakukan

secara berkala.

Hal-hal yang harus dimuat

dalam laporan:

i . Laporan Harian (Pemasukan dan penggunaan

material , alat, tenaga ker ja dan cuaca).

i i . Buku Kas, yang mencatat semua penerimaan dan

pengeluaran dana.

i i i . Pengisian Buku Bimbingan (Instruksi).

iv. Kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik dan

keuangan.

v. Kesesuaian waktu pelaksanaan.

vi . Foto yang menggambarkan kondisi lapangan (0%;

30%; 60%; 100%).

Secara terperinci , format pelaporan

pengawasan pelaksanaan (supervisi)

konstruksi dapat di l ihat pada Format

8.1 s.d 8.6 Lampiran 8.

Selain i tu, OMS selaku penanggung

jawab pelaksanaan kegiatan wajib

melaporkan kemajuan pelaksanaan

kepada masyarakat yang disampaikan melalui forum

rembug-rembug desa dan Papan Informasi di t ingkat

desa secara periodik setiap dua minggu.

g) Rembug Warga Pelaksanaan



Pelaksanaan rembug warga pelaksanaan dilakukan untuk

melaporkan dan membahas laporan pelaksanaan

kegiatan, kendala-kendala pelaksanaan dan rencana

pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya serta agenda

lainnya yang sekiranya diperlukan.

Rembug warga di lakukan secara rutin 1 (satu) minggu

sekal i dan hasi lnya di tempel pada papan informasi yang

telah dibuat.

Dalam pelaksanaanya, OMS serta KD memaparkan

laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan,

laporan penggunaan material , kendala -kendala

pelaksanaan kegiatan dan rencana pelaksanaan

kegiatan fisik ke depan. Selain i tu, KPP dapat

melaporkan perkembangan pengumpulan dana operasi

dan pemel iharaan.

Pelaksanaan rembug warga ini diharapkan dapat

menjadi wadah pemecahan permasalahan serta wadah

interaksi masyarakat sebagai pemil ik kegiatan selain

sebagai salah satu bentuk transparansi pelaksanaan dan

pengelolaan kegiatan.

Langkah-langkah yang perlu dis iapkan dalam Rembug

Warga Pelaksanaan

a. Mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan yang

disampaikan oleh OMS:

1. Pelaksanaan Pelaporan kemajuan Pelaksanaan

Kegiatan Fisik dan Keuangan.

2. Laporan Penggunaan Material .

3. Kendala-kendala Pelaksanaan Kegiatan.

4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik Kedepan.

b. Menyimpulkan pokok-pokok bahasan untuk Musdes IV.



h) Papan Informasi sebagai wadah trasparansi

Program

Dalam rangka mewujudkan

transparansi pengelolaan dana

bantuan PPIP, OMS

berkewajiban menyampaikan

informasi dalam bentuk

Penempelan Papan Informasi

dan pemasangan Papan

Proyek.

Penempelan informasi ini di lakukan oleh OMS yang

mel iputi informasi tentang RKM, hasi l musyawarah desa

dan rembug warga, laporan kemajuan pelaksanaan

kegiatan dan keuangan, ser ta informasi - informasi

lainnya. Penempelan informasi melalui papan

pengumuman di tempatkan di lokasi strategis, misalnya

di kantor desa/dusun, masjid, gereja, balai pertemuan

dan lain sebagainya, dengan bentuk dan ukuran yang

mudah dibaca oleh masyarakat. Pe nempelan informasi

di lakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekal i .

Papan proyek memuat informasi tentang nama

pelaksanaan kegiatan, jenis dan volume infrastruktur

yang dibangun, pagu dana untuk setiap jenis kegiatan,

dan waktu pelaksanaan. Papan proyek di te mpatkan di

lokasi kegiatan yang mudah terl ihat oleh masyarakat.

Setelah pelaksanaan fisik selesai OMS diwajibkan pula

untuk membuat/ mencantumkan Logo PU Infrastruktur

Perdesaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk jalan: dibuat patok pada ti t ik awal dan akhir

jalan dan atau di persimpangan;

2. Untuk tambatan perahu: dibuatkan patok dan

di letakkan di daratan;

3. Untuk jembatan: di letakkan pada sandaran atau

sayap jembatan;

4. Untuk irigasi: di letakkan pada sayap bendung atau

talud;

5. Untuk air minum: di letakkan pada HU, reservoir ,

bagian atas sumur.



Logo agar di tempatkan di lokasi yang mudah di l ihat dan

dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.

5.5. Tahap Operasional dan Pemeliharaan

Secara Garis Besar Tahap Operasi dan Pemel iharaan

Oleh Masyarakat di Tingkat Desa

adalah sebagai berikut :

a. Musyawarah Desa IV.

b. Serah Terima Infrastruktur.

c. Operasi dan Pemel iharaan.

a) Musyawarah Desa IV

Musyawarah Desa IV (Musdes IV) bertu juan untuk

memberikan informasi hasi l pelaksanaan kegiatan dan

hasi l pengelolaan dana bantuan oleh OMS kepada

masyarakat desa sasaran. Musdes IV di laksanakan

setelah pelaksanaan fisik selesai 100% atau pada saat

batas waktu penyelesaian peker jaan habis.

Musdes IV merupakan peni laian akhir pelaksanaan

program PPIP yang akan menjadi dasar dalam

pemeriksaan Inspektorat Jenderal / BPKP/ Bawasda.

Forum ini dipimpin oleh Kepala Desa dengan

mengundang Satker kabupaten, KPP, KD, LSM, tokoh

masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya.

Dalam Musyawarah Desa IV, OMS menjelaskan secara

rinci dan transparan laporan pertanggungjawaban OMS .

Materi dalam Musdes IV adalah:

i . Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan

(LP2K)

i i . Real isasi Kegiatan dan Biaya (RKB) disertai

dengan foto- foto pelaksanaan.

Hasi l Musdes IV disampaikan kepada pemerintah desa

dan Satker kabupaten sebagai pencatatan arsip.



Apabi la peker jaan fisik sudah selesai (mencapai 100%),

laporan pertanggungjawaban OMS terdir i dari Laporan

Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) (Format

10.1 Lampiran 10) , Real isasi Kegiatan dan Biaya (RKB)

(Format 10.2 Lampiran 10) .

Apabi la pelaksanaan kegiatan fisik t idak selesai pada

waktunya (pada akhir tahun anggaran belum mencapai

100%) maka laporan pertanggungjawaban OMS harus

terdir i dari Laporan Pembuatan Real isasi Kegiatan dan

Biaya (RKB), Pembuatan Beri ta Acara Status

Pelaksanaan Kegiatan (BASPK), dan Pembuatan Surat

Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)

(Format 10.3, Lampiran 10) .

1. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan

kegiatan (LP2K)

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K)

adalah laporan yang di tandatangani oleh Ketua OMS

dan diketahui KD dan FM untuk menyatakan bahwa

seluruh jenis kegiatan telah selesai di laksanakan

(kondisi 100%) ser ta siap diperiksa oleh Satker

Kabupaten. Kondisi 100% dapat d icapai setelah

di lakukan pemeriksaan bersama oleh Satker PIP

Kabupaten, FM, OMS, KPP dan Pemer intah Desa.

Pada saat LP2K di tandatangani, seluruh administrasi

baik pertanggung jawaban dana maupun jenis

administrasi lainnya harus sudah d i lengkapi dan

di tuntaskan, termasuk real isasi kegiatan dan biaya

(RKB). Lembar LP2K yang sudah di tandatangani

diserahkan pada FM dengan tembusan kepada

Satker Kabupaten untuk mendapatkan tindak lanjut

berupa pemeriksaan di lapangan. Format LP2K dapat

di l ihat pada Format 10.1 Lampiran 10 .

2. Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)

OMS bersama KD harus membuat r incian real isasi

kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya dan

disetujui Satker PIP Kabupaten. Hal ini sebagai

bentuk penjelasan tentang apa saja yang telah

di laksanakan di lapangan ser ta penggunaan dana



bantuan PPIP.

Real isasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat

sesuai dengan kondisi pada saat LP2K dibuat

pelaksanaan di lapangan. Hal -hal yang harus dicatat

mel iputi harga-harga satuan, volume, jumlah HOK

terserap, besar dan distr ibusi dana dari setiap

kegiatan di luar infrastruktur seluruhnya. Catatan

harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan

dan sesuai dengan catatan pelaporan harian.

Pada prinsipnya pembuatan RKB merekap atau

merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan

pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama

pelaksanaan. Gambar-gambar yang di lampirkan

dalam dokumen penyelesaian adalah denah atau lay

out, peta si tuasi , deta i l konstruksi dan lain-lain yang

juga bagian dari RKB.

Jika ter jadi perubahan pada infrastruktur terbangun,

di lakukan perubahan pada gambar dan harus

di tuangkan dalam beri ta acara revis i . Format RKB

dapat di l ihat dalam Format 10.2 Lampiran 10.

3. Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian

Kegiatan (SP2K)

Surat pernyataan penyelesaian kegiatan ini berisikan

kesanggupan OMS untuk menyelesaikan kegiatan

sampai dengan waktu yang direncanakan, dengan

sepengetahuan PPK PPIP dari Satker PIP Kabupaten

dan Kepala Desa. Format SP2K dapat di l ihat pada

Format 10.4 Lampiran 10 .

Jika dalam pemeriksaan di lapangan di temukan

adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk

dalam hal administrasi maka Satker Kabupaten dapat

memberikan kesempatan waktu kepada OMS untu k

menyelesaikan kegiatan konstruksi dan atau

melakukan perbaikan dengan batas waktu selambat –

lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.



4. Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan

Kegiatan (BASPK)

Apabi la sampai batas waktu akhir tahun anggaran,

ternyata kegiatan pembangunan infrastruktur belum

dapat diselesaikan, atau dana belum disalurkan

seluruhnya, maka Ketua OMS dan FM dengan

sepengetahuan PPK PPIP dari Satker PIPKabupaten,

dan Kepala Desa membuat Beri ta Acara Status

Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti

LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasi l

pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat i tu.

Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK,

yai tu real isasi kegiatan dan biaya hingga saat i tu

maupun gambar-gambar infrastruktur terbangun

hingga saat i tu. Jika pada saat BASPK masih

terdapat sisa dana yang belum terserap dari KPPN

maka sisa dana tersebut t idak dapat di tarik kembal i

dan harus dikembal ikan ke kas negara. Format

BASPK seperti pada Format 10.5 Lampiran 10.

5. Pembuatan Dokumen Penyelesaian

Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang

secara garis besar berisi tentang laporan

pertanggungjawaban OMS selaku pelaksana

termasuk rincian real isasi penggunaan biaya dan

lampiran pendukung lainnya. Dokumen dalam

lampiran pendukung adalah gambar -gambar

infrastruktur terbangun, laporan harian, laporan

mingguan dan laporan bulanan serta laporan

kemajuan fisik.

Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan

oleh OMS bersama FM dan KD untuk disampaikan

kepada Satker Kabupaten selambat -Iambatnya 1

(satu) minggu sejak tanggal serah ter ima peker jaan.

Jika sampai batas waktu tersebut dokumen

penyelesaian belum bisa di tuntaskan, maka Ketua

OMS, FM dan Satker Kabupaten harus membuat

Beri ta Acara Keterlambatan dan Kesanggupan

penyelesaiannya untuk disampaikan kepada tim

pengarah kabupaten.



b) Serah Terima Infrastruktur

Serah terima hasi l peker jaan

di lakukan setelah pembangunan

infrastruktur di lapangan selesai

di laksanakan dan infrastruktur

perdesaan yang dibangun sudah

sepenuhnya dapat berfungsi dan

bermanfaat. Serah terima

peker jaan dari OMS kepada

Satker PIP Kabupaten melalui PPK PPIP, selanjutnya

serah terima dari PPK PPIP dengan sepengetahuan

Kasatker PIP Kabupaten kepada Pemerintah Desa

(diwaki l i Kepala Desa) dan serah terima dari Pemerintah

Desa kepada Masyarakat yang dalam hal ini diwaki l i

oleh ketua KPP (Lampiran 10.10 – Lampiran 10.12).

Selanjutnya, pengelolaan infrastruktur terbangun

diserahkan kepada KPP untuk dimanfaatkan, dikelola

dan di lestarikan oleh masyarakat.

c) Operasi dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat

Tahap Pasca Pelaksanaan

Fisik merupakan upaya oleh

masyarakat untuk

menggunakan dan

memelihara infrastruktur

f isik yang sudah

diselesaikan secara optimal

dan berkesinambungan,

dengan bimbingan dari

pemerintah setempat.

Kegiatan pemel iharaan PPIP sangat tergantung pada

kemauan dan kemampuan masyarakat dalam

melaksanakan, menggunakan, dan memelihara

infrastruktur yang ada. Jumlah dan jenis infrastruktur ,

pelayanan dan prosedur pemel iharaan adalah suatu



BOX 5.13 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGELOLAAN O&P Organisasi Pelaksana : KPP Pendanaan

1. Sebagian dana sudah dikumpulkan sejak awal. 2. Dana dari pemanfaatan infrastruktur. 3. Mekanisme pendanaan disepakati dalam musyawarah.

Pengoperasian 1. Pelatihan operasi prasarana oleh FM kepada tenaga pelaksana. 2. Mekanisme kebutuhan bahan untuk operasi dan tenaga pelaksana. 3. Penghitungan kebutuhan bahan untuk operasi (kasus untuk prasarana air minum dan

sanitasi. Pemeliharaan

1. Pelatihan pemeliharaan rutin dan berkala yang disampaikan oleh FM. 2. Perawatan rutin.

3. Perawatan berkala.

pertimbangan yang penting dalam sistem pelaksanaan

dan pemel iharaan.

KPP harus mengembangkan prosedur, yang akan di ikuti

dalam pelaksanaannya. Selain prosedur pelaksanaan,

KPP juga perlu untuk merumuskan peraturan, yang akan

menetapkan hak dan kewajiban anggota dan pengelola,

pemil ihan pengurus dan mekanisme pemil ihan,

mengadakan per temuan reguler, dan sebagainya.

KPP berkewajiban membuat prosedur -prosedur tersebut

secara rinci , transparan dan menyeluruh. Prosedur atau

aturan tersebut didiskusikan dan dikonsultasikan kepada

masyarakat, khususnya para pemanfaat, untuk

mendapatkan persetujuan. Hasi l persetujuan tersebut

harus diketahui oleh Kepala Desa.

Forum diskusi desa dan konsultasi akan digelar sampai

kesepakatan dicapai dan disahkan oleh Kepala Desa.

Setiap KPP dapat mengembangkan prosedur ker ja

sendiri , sesuai dengan kondisi dan budaya di daerah

masing-masing. Sebagai contoh, infrastruktur air minum

dan ir igasi di daerah perdesaanharus dikelola oleh

masyarakat penerima manfaat, melalui KPP yang telah

dibentuk yang memil iki Kemampuan dan Kesiapan teknis

dan keuangan untuk mencapai manajemen yang baik.



Tugas KPP sebagai berikut:

1. Mengatur para anggotanya dan masyarakat

pemanfaat lainnya untuk mendukung rencana ker ja

yang telah disusun pada saat Musdes III ;

2. Menjamin kepentingan pengguna dan memil iki

kemampuan untuk mencari al ternati f solusi

untuk masalah yang dihadapi;

3. Mengembangkan dan memelihara hubungan ker ja

dengan lembaga lain di luar KPP;

4. Menerapkan sanksi kepada anggota organisasi atau

penerima manfaat yang melanggar aturan bersama.

Bab 6.

Pengawasan dan

Pelaporan

6.1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PPIP

adalah proses yang di lakukan

terus menerus sepanjang tahapan

program mulai dari persiapan,

perencanaan, sosial isasi ,

pelaksanaan sampai dengan

tahap operasi dan pemel iharaan.

Hasi l dari kegiatan pengawasan

digunakan untuk perbaikan

kual i tas pelaksanaan dan penyesuaian perencanaan,

serta menjadi input evaluasi pelaksanaan program

maupun dasar pembinaan kepada pelaku-pelaku PPIP

dan masyarakat.



Di dalam pedoman ini lebih

di tekankan pada bagaimana

pelaksanaan program di t ingkat

desa dapat di laksanakan

dengan optimal, serta

bagaimana setiap pelaku

berfungsi dalam melakukan

pengawasan program. Pedoman

ini lebih menfokuskan pada

bagaimana melakukan

pengawasan terhadap proses pemberdayaan

masyarakat, perencanaan par tisipati f, penyaluran dan

pelaksanaan BLM sampai dengan pasca pelaksanaan di

t ingkat desa.

Tahapan ini merupakan tahapan yang penting, un tuk i tu

diharapkan masyarakat secara luas mampu

melaksanakan fungsi kontrol untuk mengendal ikan:

i . Kual i tas bahan dan material ;

i i . Kual i tas dan volume peker jaan;

i i i . Jumlah peker ja, hari ker ja, dan imbalan yang

dibayarkan;

iv. Penerimaan dan pengeluaran dana;

v. Sumbangan masyarakat.

a) Pengawasan Oleh KPP

KPP sebagai waki l dari masyarakat, bertanggung jawab

penuh untuk melakukan penga wasan selama

pelaksanaan fisik dan administrasi dibantu oleh FM, KD,

dan KMK (Format 8 Lampiran 8) .

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat sesuai

dengan perencanaan yang telah disusun, dan prinsip

akuntabi l i tas serta transparansi dalam penyelenggaraan

BLM dapat di terapkan dengan baik. Selain i tu laporan

tersebut dapat digunakan sebagai proses check and

balance yang optimal dari t ingkat desa.

b) Pengawasan Oleh Perangkat Desa

Pemerintah Desa harus melakukan pemantauan dan

pengawasan untuk memastikan bahwa prinsip -prinsip

dalam pedoman pelaksanaan telah di jalankan dengan



baik. Pengawasannya oleh perangkat desa mel iputi

berikut ini :

i . Sosial isasi di t ingkat desa;

i i . Seleksi /pemil ihan OMS, KPP dan Kader Desa (KD);

i i i . Proses perencanaan partisipati f;

iv. Proses penentuan priori tas program, perencanaan

teknis dan rencana anggaran dan biaya (RAB);

v. Pelaksanaan penandatanganan per janjian/kontrak

pelaksanaan antara OMS denganPPK PPIP Satker

PIP Kabupaten;

vi . Penggunaandana BLM oleh OMS;

vi i . Kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana

(di jadikan satu dengan LPJ OMS);

vi i i . Tingkat partisipasi perempuan dan orang -orang

miskin, ser ta kual i tas part isipasi dalam kegiatan

program;

ix. Kual i tas pendampingan yang diberikan kepada

penduduk desa oleh Fasi l i tator Masyarakat;

x. Penanganan pengaduan;

xi . Serah terima kegiatan;

xi i . Kiner ja OMS, KPP, dan Kader Desa.

c) Pengawasan oleh BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur

pemerintahan desa juga diharapkan dapat melakukan

pemantauan pelaksanaan PPIP ini . Pemantauan yang

di lakukan untuk memastikan bahwa buti r -buti r Pakta

Integri tas di terapkan dengan baik.

Pengawasannya oleh BPD mel iputi ber ikut ini :

i . Keterl ibatan masyarakat desa terutama kaum

perempuan dan masyarakat miskin;

i i . Penyelesaian penanganan pengaduan;

i i i . Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan

program di t ingkat desa;

iv. Pengawasan terhadap kiner ja perangkat desa;

v. Transparansi pelaksanaan program;

vi . Pengawasan terhadap Kiner ja OMS, KPP dan KD.



d) Pengawasan Oleh FM

Fasi l i tator Masyarakat termasuk dalam pihak yang

di tugaskan untuk melakukkan pemantauan pelaksanaan

PPIP. Pengawasan akan di lakukan secara berkala untuk

menentukan apakah kegiatan program sedang ber jalan

sesuai rencana, dan apakah prinsip -pr insip dan prosedur

PPIP di terapkan dengan benar. Pemantauan di lakukan

selama kunjungan lapangan berkala ke desa dan unit

pelaksana lapangan.

Fasi l i tator Masyarakat akan mengawasi beberapa hal

berikut ini :

i . Penerapan prinsip-prinsip dan prosedur PPIP;

i i . Tingkat partisipasi masyarakat perdesaan di

semua tahapan pelaksanaan program;

i i i . Transparansi informasi tentang pelaksanaan

program;

iv. Peningkatan kual i tas dan jumlah partisipasi

masyarakat miskin serta pere mpuan dalam

pelaksanaan program;

v. Kesesuaian kegiatan yang di lakukan dengan

rencana pelaksanaan yang diusulkan, yang telah

disetujui saat pertemuan desa;

vi . Memastikan bahwa pencairan dana dan kegiatan

pengadaan di lakukan dengan benar oleh OMS, dan

tidak ada penyimpangan ter jadi ;

vi i . Efektivi tas bantuan teknis yang diberikan kepada

masyarakat dalam pelaksanaan program;

vi i i . Kual i tas infrastruktur yang sudah diselesaikan;

ix. Manfaat infrastruktur kepada masyarakat ;

x. Penanganan dan penyelesaian pengaduan.

e) Pengawasan di Tingkat Kecamatan

Pengawasan di t ingkat kecamatan di lakukan oleh aparat

kecamatan selaku bagian dari Tim KoordinasiKabupaten

(TKK) (Format 12.1 Lampiran 12 ) dengan tugas

mengawasi :



i . Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan

masyarakat di wi layahnya;

i i . Penerapan pedoman pelaksanaan PPIP

denganperaturan lainnya;

i i i . Koordinasi pemel iharaan infrastruktur terbangun di

wi layahnya;

iv. Pembinaan kepada pemerintahan desa.

f) Pengawasan di Tingkat Kabupaten

Pengawasan di t ingkat Kabupaten di lakukan oleh Tim

Pelaksana Kabupaten. Tim Pelaksana Kabupaten

melakukan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan di

t ingkat kabupaten (Format 12.1 Lampiran 12 ).

Tim Pelaksana Kabupaten memantau:

i . Pelaksanaan sosial isasi di t ingkat desa;

i i . Pelaksanaan penetapan lokasi dan jenis kegiatan;

i i i . Proses dan hasi l perencanaan di t ingkat desa;

iv. Pelaksanaan penyaluran dana anggaran;

v. Kemajuan pelaksanaan fisik dan penyerapan dana;

vi . Penyebarluasan informasi di t ingkat kabupaten dan kecamatan;

vi i . Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;

vi i i . Kiner ja KMK dan Fasi l i tator Masyarakat;

ix. Kiner ja OMS, KPP dan KD dalam penyelenggaraan kegiatan tingkat desa.

6.2. Pelaporan

Pelaporan adalah konsol idasi dari rencana kegiatan dan

tindak lanjut pengawasan tentang proses dan hasi l di

lapangan. Laporan harus di tul is secara sederhana,

r ingkas, dan di lakukan secara berkala. Selain memuat

data hasi l dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan

juga memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan,

hambatan, dan rekomendasi t indakan.



Ditinjau dari pelakunya, pelaporan dapat diklasi f ikasikan

menjadi:

1. Pelaporan secara struktural oleh Satker-Tim

Pelaksana.

2. Pelaporan secara fungsional oleh FM-KMK-TAMPr-

KMP.

a) Pelaporan oleh Satker-Tim Pelaksana

Dilaksanakan secara ber jenjang mulai dari pelaporan

Tim Pelaksana Kabupaten, Tim Pelaksana Provinsi , Tim

Pelaksana Pusat untuk disampaikan kepada Dir jen Cipta

Karya. Isi laporan merupakan kompi lasi dari laporan

yang disusun oleh Fasi l i tator Masyarakat, Konsultan

Manajemen Kabupaten, Tenaga Ahl i Manajemen Provinsi

dan Konsultan Manajemen Pusat. Disamping i tu, Satker

wajib menyusun laporan E-Monitoring, SAI, dan laporan

yang diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Bagan al i r pelaporan Satker-Tim Pelaksana seperti pada

Gambar 6.1 di halaman berikut .



Gambar 6.1. Bagan Alir Pelaporan Satker-Tim Pelaksana



Dalam pedoman ini hanya akan menjelaskan mekanisme

pelaporan oleh para pelaku PPIP yang terkai t langsung

dengan pelaksanaan di desa.

a.1. Tingkat Desa

Laporan tingkat desa di laksanakan

oleh OMS didampingi oleh FM,

KPP dan Aparat Desa. Untuk

tingkat desa sendiri , OMS

melaporkan pelaksanaan kegiatan

pada masyarakat dalam Rembug

Warga Pelaksanaan yang

di laksanakan secara berkala

(setiap satu minggu sekal i ).

a. OMS

Laporan OMS tedir i :

Laporan pelaksanaan kegiatan; Laporan keuangan/buku kas; Laporan penggunaan dana; Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang

di lengkapi dengan:

1) Seluruh dokumen pelaksanaan, mencakup: - Laporan Harian.

- Laporan Penggunaan Dana. - Kui tansi / Invoice pembel ian. - Bukti Setoran Dana O&P.

2) Laporan administrasi penyelesaian kegiatan yang terdiri atas: - LP2K (Format 10.1 Lampiran 10 ). - SP3K atau SP2K (Format 10.3 dan 10.4

Lampiran 10).

- Laporan Realisasi Kegiatan dan Biaya (Format 10.2 Lampiran 10).

3) Beri ta acara serah terima dana O&P kepada KPP (Format 10.5 Lampiran 10 ).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan

Keuangan, dan Laporan Penggunaan Dana

di laporkan OMS kepada Satker PIP Kabupaten tiap

satu minggu setelah musyawarah mingguan

pelaksanaan kegiatan di desa. Untuk LPJ,

diserahkan OMS pada saat proses pencairan dana



tahap II dan III serta saat pelaksanaan kegiatan

selesai.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa dapat melaporkan hasil

pengawasan dan pengamatan di lapangan tentang

pelaksanaan kegiatan oleh OMS kepada Tim

Pelaksana Kabupaten. Sumber data laporan dapat

berupa hasi l pengamatan langsung maupun laporan

dari KPP, KD dan FM.

Hasi l laporan tingkat desa ini akan di olah oleh pihak

pelaksana tingkat kabupaten, dan di jadikan arsip untuk

pelaporan jenjang

selanjutnya.

a.2. Tingkat Kabupaten

Pelaporan tingkat kabupaten

di laksanakan oleh Tim


a. Satker PIP Kabupaten

Satker PIP Kabupaten akan menerima laporan dari

Fasil i tator Masyarakat berupa laporan keuangan,

penggunaan dana, dan laporan pelaksanaan

kegiatan. Kemudian Laporan ini akan di jadikan

arsip dalam penyusunan laporan jenjang

selanjutnya oleh Satker PIP Kabupaten.

Laporan yang disusun oleh Satker PIP Kabupaten

adalah Laporan Progres konstruksi fisik, keuangan,

permasalahan dan tindak lanjutpenyelesaian

permasalahan di Tingkat Kabupaten, yang

merupakan bagian dari Laporan Tim Pelaksana

Kabupaten.

b. Tim Pelaksana Kabupaten

Tim Pelaksana Kabupaten akan menyusun Laporan

Pelaksanaan Program Tingkat Kabupaten, dan

diserahkan kepadaTim Pelaksana Provinsi tiap

bulan, serta dikoordinasikan dengan Tim

Koordinasi PPIP Kabupaten. Laporan Tim

Pelaksana Kabupaten setidaknya harus memuat: ( i )



Progres pelaksanaan baik fisik maupun keuangan,

( i i ) Pengaduan yang di terima dan Tindak Turun

Tangan (T3) yang dilakukan, ( i i i ) Kinerja KMK dan

FM, dan (iv) Evaluasi penyelenggaraan program di

t ingkat kabupaten.

Oleh pelaku tingkat provinsi laporan akan di jadikan

masukan/ input dalam pelaporan jenjang selanjutnya.

b) Pelaporan oleh FM-KMK-TAMPr-KMP

Pelaporan oleh FM-KMK-TAMPr-KMP adalah pelaporan

yang di laksanakan oleh konsultan secara ber jenjang

mulai dari Fasi l i tator Masyarakat, KMK, TAMPr dan

KMP, seperti terl ihat pada Gambar 6.2.



Tim Pelaksana Pusat

Konsultan Manajemen Pusat

(KMP)

Tenaga Ahli Manajemen

Provinsi (TAMPr)

Tim Pelaksana Provinsi

Konsultan Manajemen

Kabupaten (KMK)

Tim Pelaksana Kabupaten

Fasilitator Masyarakat (FM)

Laporan : Bulanan Akhir Mingguan

Kompilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (bulanan)



Kompilasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (mingguan)



Gambar 6.2. Bagan Alir Pelaporan oleh FM-KMK-TAMPr-KMP

b.1. Fasilitator Masyarakat (FM)

Fasil i tator Masyarakat selaku pelaku fungsional di t ingkat desa, membuat laporan yang terdiri dari :

a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan, yang berisikan:

- Catatan Harian Catatan Harian dibuat FM dalam buku harian fasi l i tator dengan format seperti tertera pada (Format 9.1 dan 9.2 Lampiran 9). Laporan ini



dibundel, di lampirkan dan diserahkan bersamaan dengan laporan mingguan kepada KMK dan laporan bulanan kepada Satker PKP Provinsi ;

- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Format 9.4 Lampiran 9 ).

Untuk laporan kemajuan pelaksanaan ini , format cukup diparaf oleh KMK untuk setiap pelaporannya.

b) Laporan Pendampingan Masyarakat, yang berisi :

- Evaluasi Kemampuan OMS dan KD (Format 9.3 Lampiran 9).

- Laporan Pemantauan Partisipasi Masyarakat (Format 9.5 Lampiran 9 ).

Laporan ini di laporkan sebagai Laporan Mingguan kepada KMK.

c) Laporan Bulanan

Laporan bulanan merupakan laporan konsol idasi atau kompi lasi dari laporan dari laporan mingguan. Laporan ini merupakan laporan pertanggungjawaban penugasan kepada Satker PKP Provinsi . Laporan bulanan fasil i tator dibuat sesuai format pada lampiran dan disampaikan kepada Satker PKP Provinsi setiap awal bulan pada bulan berikutnya .

Untuk Laporan Bulanan kepada Satker PKP Provinsi , harus disertai catatan-catatan dari hasil rapat koordinasi dua mingguan di t ingkat kabupaten .

b.2. Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK)

KMK ditugaskan untuk mendukung tugas Tim Pelaksana Kabupaten dalam pelaksanaan di t ingkat kabupaten. Selain membuat laporan kepada Satker PIP Kabupaten, KMK juga harus mengkonsol idasikan laporannya dengan laporan tingkat Provinsi yang dibuat TAMPrdan melaporkannya sebagai laporan TAMPrkepada KMP dan Tim Pelaksana Provinsi .

Untuk tingkat kabupaten, KMK membuat laporan yang di tujukan kepada Satker PIP cq.PPK PPIP Kabupaten yang terdiri dari :

a) Kompi lasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Desa, yang berisikan:

Kompi lasi Laporan Mingguan FM;

Hasi l observasi dan pemantauan KMK di



lapangan;

Hasi l analis isKMK atas pelaksanaan program;

Pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya;

Permasalahan yang timbul dan tindak lanjut penanganannya;

Koordinat infrastruktur terbangun, foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b) Laporan Progres Tingkat Kabupaten, yang berisikan :

Laporan Manajemen Keuangan (LMK) ;

Laporan Manajemen Proyek (LMP) .

Laporan KMK disampaikan tiap bulan, dan di teruskan oleh Satker PIP cq. PPK PPIP Kabupaten kepada tim pelaksana.

Laporan dari KMK ini akan menjadi elemen dari Laporan Mingguan, Bulanan dan Akhir TAMPr yang di tujukan kepada Tim Pelaksana Provinsi dan KMP.

6.3. Evaluasi

Bagian penting dalam pengelolaan pembangunan adalah

evaluasi yang baik atas pelaksanaan rencana

pembangunan. Evaluasi di lakukan untuk memperoleh

umpan bal ik agar dapat dikenal i secara dini

peyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana

Box 6.1. Pentingnya Kecepatan dan Ketepatan Pengiriman Laporan

Sebagai suatu program pembangunan berskala nasional, penyelenggaraan PPIP

sangat bergantung kepada ketaatan para pendamping dan pelaku untuk dapat

mengirimkan laporan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal

dan format yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam penyediaan data/ laporan

secara cepat dan tepat dapat membuat terlambatnya pengambilan keputusan/

kebijakan yang diperlukan.

Khusus untuk pelaporan fungsional bagi Konsultan (KMP, TAMPr, KMK) dan FM,

PPIP telah menyiapkan format pelaporan di dalam LAMPIRAN 9 yang wajib diisi

secara lengkap dan dikirimkan tepat waktu.



pembangunan, dan kemudian dapat dirumuskan langkah-

langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Evaluasi di lakukan dengan merujuk pada indikator

kiner ja utama yang diuraikan pada Bab 1. Tentang

Program, mel iputi :

1. Indikator dampak ( impact) .

2. Indikator kiner ja (output).

Evaluasi di laksanakan pada tingkatan kabupaten,

provinsi dan nasional berdasarkan :

1. Data penyelenggaraan program (data primer dan

sekunder) di t ingkat desa, kabupaten, dan provinsi ;

2. Hasi l rapat koordinasi rutin;

3. Temuan-temuan dari pemantauan langsung ke

lapangan;

4. Wawancara dengan para pelaku program.

Hasi l evaluasi di tuangkan dalam setiap laporan rutin di

semua tingkatan.

Bab 7.

Penanganan Pengaduan

dan Masalah

7.1. Penanganan Pengaduan dan Masalah

Masyarakat

Persoalan bisa muncul pada berbagai t ingkat

pelaksanaanbaik di t ingkat masyarakat, kabupaten,

provinsi atau bahkan di t ingkat pusat. Hal ini dapat

mengakibatkan munculnya per tanyaan, keluhan, atau

tuntutan yang lebih serius dari masyarakat. Banyaknya

keluhan bukan berar ti kinerja program buruk. Ini bisa

berarti bahwa masyarakat menjadi lebih berdaya dan

lebih sadar, pedul i dan secara akti f berpartisipasi dalam

pelaksanaan program. Hal terpenting adalah bahwa

pengaduan tersebut benar di tangani dan diselesaikan

segera.

Pengaduan masyarakat merupakan bentuk dari

pengawasan masyarakat yang diwaki l i oleh Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat

(Ormas), Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi,

Warga Masyarakat, dan atau Media Massa.



a) Dimana dan Bagaimana Menangani Pengaduan

Pengaduan mengenai pelaksanaan PPIP dapat

disampaikan melalui :

i . Unit Pengaduan Masyarakat yang berada di

kabupaten atau provinsi ;

i i . Kotak pengaduan PPIP di tempatkan di sekretariat

OMS, kantor Kepala Desa, kantor dinas

PU/Bappeda Provinsi dan Kabupaten;

i i i . SMS center (Pusat, Provinsi , Kabupaten), website

atau emai l ;

iv. Surat yang dikirim langsung kepada Fasili tator

Masyarakat atau kepada Konsultan atau

Pemerintah terkai t yang berwenang.

b) Klasifikasi Pengaduan dan Masalah

Semua jenis pengaduan harus dicatat dan segera

di tangani, untuk memudahkan pencatatan dan

penanganan pengaduan dikelompokkan ke dalam

kelompok berdasarkan jenis masalah yang ter jadi , yai tu:

i . Pengaduan yang berkai tan dengan adanya

penyimpangan prinsip dan prosedur;

i i . Pengaduan yang berkai tan dengan adanya

penyimpangan, penyalahgunaan atau

penyelewengan dana;

i i i . Pengaduan yang berkai tan dengan adanya

tindakan intervensi yang mengarah pada hal

negati f dan merugikan masyara kat maupun

kepentingan program;

iv. Pengaduan yang berkai tan dengan adanya

kejadian yang mengarah ke kondisi kahar/Force

Majeur (suatu keadaan yang ter jadi di luar

kemampuan manusia, seperti ; akibat bencana

alam, kerusuhan masal);

v. Hal-hal yang diadukan seringkal i t idak hanya

terdir i dari satu kategori permasalahan saja, tetapi

juga mencakup beberapa kategori permasalahan



lainnya. Untuk i tu dalam mengkategorikan suatu

pengaduan perlu di l ihat aspek apa yang pal ing

menonjol yang menjadi inti permasalahannya;

vi . Pertanyaan, kri t ik, dan saran dari masyarakat

terhadap program. Selain sebagai masukan kepada

Program juga untuk mengukur t ingkat sosialisasi

dan kesadaran masyarakat terhadap program.

7.2. Prinsip Penanganan Pengaduan dan

Masalah

Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam

menangani keluhan atau masalah:

i . Rahasia : Identi tas pelapor harus dirahasiakan kecuali

yang bersangkutan menghedaki sebaliknya. Hal ini

dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa

aman, nyaman dan tenteram berkaitan dengan

masalah yang telah di laporkannya.

i i . Transparan: Penanganan masalah harus mengacu

pada asas DOUM (Dari , Oleh, Untuk Masyarakat),

artinya masyarakat harus diberi tahu dan di l ibatkan

dalam proses penanganan pengaduan/ masalah

dengan didampingi oleh FM dan KD. Kemajuan

penanganan masalah harus disampaikan kepada

seluruh masyarakat baik melalui forum musyawarah

maupun melalui papan informasi dan media lain

yang memungkinkan sesuai kondisi setempat.

Masyarakat dimotivasi untuk berperan akti f dan

mengontrol proses penanganan pengaduan/masalah

yang ter jadi . Tugas FM dan KMK adalah mendorong

dan mengadvokasi ser ta memastikan bahwa

masyarakat pro-akti f dalam keseluruhan proses

penanganan masalah.

i i i . Proporsional: Penanganan pengaduan harus sesuai

dengan cakupan kasus/ masalah yang ter jadi . Jika

kasusnya berkai tan dengan penyimpangan prinsip

dan prosedur, maka fokus penanganan harus

mengenai prinsip dan prosedur tersebut. Jika



permasalahan berkai tan dengan penyimpangan

dana, maka masalah/ kasus yang di tangani harus

keduanya, baik penyimpangan prinsip dan prosedur

maupun penyimpangan dana. Kemungkinan

penanganan kasus ini akan mel ibatkan unit

pemeriksa yang mempunyai kewenangan dan telah

di tunjuk oleh Pemerintah.

iv. Akuntabilitas: Proses kegiatan pengelolaan

pengaduan dan masalah serta t indak lanjutnya

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan atau prosedur

yang berlaku.

v. Obyektif : Penanganan pengaduan, di tangani secara

objekti f yang artinya pengaduan-pengaduan yang

muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui

mekanisme uji si lang. Sehingga tindakan yang

di lakukan sesuai dengan data yang sebenarnya.

Tindakan yang di lakukan bukan berdasarkan

pemihakan kepada salah satu pihak, melainkan

pemihakan pada prosedur yang semestinya.

7.3. Media/Saluran Pengaduan dan Masalah

a) Media Pengaduan

Pada prinsipnya pengaduan dapat di lakukan oleh semua

unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat,

kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan,

organisasi sosial pol i t ik, aparat pemerintah, konsultan,

wartawan, dan sebagainya. Untuk i tu, pengaduan dan

permasalahan terkai t pelaksanaan PPIP dapat di lakukan

baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

media fasi l i tator, konsultan, sms centre, website dan

emai l .

Pengaduan secara langsung dapat disampaikan kepada

pendamping, konsultan dan unsur pelaksana lainnya di

lapangan, atau melalui berbagai forum tatap muka

dengan Tim Pengendal i di Pusat dan Tim Koordinasi di

daerah (Provinsi dan Kabupaten) dan atau Konsultan



(Pusat, Propinsi , Kabupaten, Kecamatan dan/ atau

Desa).

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat di lakukan

melalui :

i . Buku/ formul i r pengaduan;

i i . Telepon;

i i i . Website;

iv. SMS centre, emai l ;

v. Laporan hasi l pemantauan perkembangan

pelaksanaan/ temuan lapangan atau yang

disampaikan melalui Tim Pengendal i dan Tim

Koordinasi PPIP, konsultan, pelaku program, LSM,

DPRD, Perguruan Tinggi, lembaga penel i t ian dan

organisasi kemasyarakatan lainnya;

vi . Beri ta media massa;

vi i . Laporan hasi l pemeriksaan/ temuan aparat

pengawas seperti Badan Pengawas Kiner ja

Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Daerah

(Bawasda), dan lain sebagainya.

b) Pengelolaan Pengaduan dan Masalah

Segera setelah pengaduan atau masalah di terima,

langkah pertama yang harus di lakukan adalah menguji

kebenaran/ menginvestigasi pengaduan dan

permasalahan yang ada mel iputi (namun tidak terbatas

pada) mengumpulkan bukti -bukti dan dokumentasi

terkai t dengan pengaduan (laporan, data, dan

sebagainya) . Tahap pengelolaan pengaduan dan

masalah untuk selanjutnya mel iputi :

i. Pendokumentasian

Setiap pengaduan atau masalah yang di terima

didokumentasikan baik melalui pencatatan dalam

buku arsip ( log book) sebagai pendokumentasian

awal.

ii. Pengelompokan dan Distribusi

Pengaduan yang telah didokumentasikan

selanjutnya dikelompokkan berdasarkan:



Tingkat/ jenjang subyek yang diadukan untuk

menentukan pelaku awal penanganan.

Isu pengaduan untuk menentukan kategori

masalah.

Status pengaduan, seperti antara lain termasuk

kasus lama, kasus lanjutan, dampak ikutan dar i

masalah yang ada, atau informasi tambahan

tentang masalah yang sudah ada.

Berdasarkan pengelompokan tersebut kemudian

di lakukan pendistr ibusian masalah ke jenjang

satu tingkatdiatas jenjang subyek yang diadukan

untuk di lakukanklari f ikasi ,u jisi lang dan anal isis

masalah. Jika di temui kasus-kasus yang

dipandang akan berdampak lebih luas dari

keberadaan kasus tersebut, maka tembusan

laporan dikir im langsung kepada konsultan yang

bertanggang jawab atas penanganan masalah di

provinsi /wi layah. Untuk mempercepat proses

penanganan, pengaduan/masalah yang telah

dikelompokkan pada tahap ini harus mulai

didokumentasikan ke dalam sistem pengelolaan

data dan informasi PPIP. Pendokumentasian ke

dalam sistem pengelolaan dan informasi ini akan

menjadi bahan evaluasi dan anal isi s

penyempurnaan desain program l ebih lanjut.

iii. Uji Si lang dan Analisis

Berdasarkan pengaduan/laporan yang di terima,

maka pelaku program yang berada satu tingkat di

atas jenjang subyek yang diadukan melakukan uji

si lang untuk menguji kebenaran dari laporan/

pengaduan.

7.4. Tahapan Penanganan Pengaduan dan

Masalah

Tahapan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Registrasi dan Dokumentasi

Registrasi atau pencatatan dan dokumentasi di

dalam buku arsip ( logbook) dimaksudkan sebagai

mekanisme kontrol .



2. Pengelompokan dan Distribusi

Pengaduan yang telah dicatat atau diregistrasi dan

didokumentasikan, kemudian didistr ibusikan sesuai

dengan jenjang kewenangan masing-masing

subyek, isu dan status pengaduan. Jika di temui

kasus-kasus yang dipandang akan berdampak

lebih luas dari keberadaan kasus tersebut, maka

pendistr ibusiannya disesuaikan dengan luasan

dampak yang diperkirakan muncul.

Secara umum, inti keluhan masyarakat dapat

dikelompokkan menjadi 3 (t iga) kategori , yai tu:

Kategori ringan, berupa pengaduan

masyarakat yang berkai tan dengan

permasalahan pelanggaran/ penyimpangan

adminisi trasi dan prosedur;

Kategori sedang, berupa pengaduan

masyarakat yang berkai tan dengan

permasalahan pelanggaran/ penyimpangan

yang salah sasaran (penerima manfaat) dala m

pelaksanaan program;

Kategori berat, berupa pengaduan masyarakat

yang berkai tan dengan permasalahan

pelanggaran/ penyimpangan/ penyelewengan

dana.

3. Uji Si lang dan Analisis

Kasus dari hasi l pengaduan tersebut selanjutnya

di lakukan uji si lang untuk mendapatkan:

Kepastian pokok permasalahan yang muncul;

Kepastian status kasus. Kasus tersebut apakah

sudah di tangani, diselesaikan, dalam proses

penanganan, dalam proses uji si lang, proses

anal isis, dan sebagainya;

Mendapatkan informasi tambahan;

Hasi l u ji si lang merupakan masukan untuk

menganal isis permasalahan yang muncul

sehingga meningkatkan akurasi penyusunan

al ternati f penanganan. Hasi l dari proses ini

adalah rekomendasi tentang penanganan

kasus.



4. Tindak Lanjut

Tindak Turun Tangan (T3) didasarkan atas

rekomendasi dari hasi l uji si lang dan anal isis, yang

di lakukan secara ber jenjang sesuai dengan

wi layah kewenangan masing-masing. Beberapa

contoh tindak lanjut akan diajukan dalam forum

kegiatan masyarakat untuk menganal isis masalah

dan mencari solusi al ternati f, pembentukan Tim

Ad hoc untuk melakukan penyel idikan lebih lanjut,

memberi peringatan atau sanksi kepada pihak -

pihak yang dinyatakan bersalah, dan lain

sebagainya.

5. Pemantauan dan investigasi lanjutan

Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendal i

penanganan pengaduan, sehingga diketahui

perkembangan penyelesaian kasusnya.

6. Penyelesaian Permasalahan

Penyelesaian masalah ini mengedepankan prinsip

transparansi dan partisipasi . Artinya proses

penyelesaian harus di lakukan secara terbuka dan

mel ibatkan masyarakat. Aparat dan konsultan

atau Fasi l i tator Masyarakat pendamping hanya

memfasi l i tasi proses penyelesaian masalah

tersebut.

7. Umpan balik

Umpan bal ik ( feedback) merupakan tanggapan

bal ik masyarakat terhadap penyelesaian kasus

yang muncul. Hal ini dapat berupa:

Menerima dan menganggap kasus telah selesai;

Menerima dengan beberapa catatan

persyaratan dan memberikan informasi

tambahan;

Menolak tanpa alasan;

Menolak dengan alasan;

Tidak ada tanggapan sama sekal i .

Hasi l umpan bal ik ini di tuangkan melalui Beri ta

Acara dan di lampirkan dalam Laporan Bulanan.

Umpan bal ik tersebut juga menjadi masukan bagi

pelaku PPIP.



Secara rinci untuk tahapan penanganan dan penyelesaian

pengaduan mengacu diagram al i r pada Gambar 7.1.

berikut ini :

Gambar 7.1 Bagan Ali r Penanganan Pengaduan dan Masalah

Pengaduan

Masyarakat

Pencatatan

Pengaduan Oleh

UPK Setempat

Pengkategorian

Pengaduan

Identifikasi

Jenjang Subyek

Masalah

Validasi

Pengaduan

Identifikasi

Masalah

Pencarian

Fakta

Analisis

Penyelesaian

Masalah

Penyelesaian

Masalah

Penyampaian kepada

masyarakat

Pencatatan

pengaduan

selesai

Database

UPK

Pencatatan

Pengaduan

Tidak Ada Masalah

Salah Informasi

Tidak Ada Kewenangan Ada Kewenangan

Tidak Selesai

Penerusan Pengaduan ke

Tingkat Lebih TinggiTindak Turun Tangan

Bab 8.

Penutup Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi

seluruh pelaku yang terkait dalam penyelenggaraan PPIP Tahun

Anggaran 2014 pada berbagai tingkatan. Hal-hal yang menyangkut teknis

pelaksanaan pembangunan fisik akan dijelaskan pada buku Petunjuk

Teknis PPIP Tahun Anggaran 2014.

Lampiran 1 Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA. 2014

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Lampiran 3 Halaman 1

BERITA ACARA REMBUG PENYIAPAN WARGA KE………1

(FORMAT 3.1) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014, di Desa …………………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : …………………………………………………… Jam : Pukul …………… s.d. pukul …….……… Tempat : …………………………………………………... Telah diselenggarakan Rembug Penyiapan Warga ke ……. yang dihadiri oleh: masyarakat sebagai kelompok2 ………………………………….. sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Rembug Penyiapan Warga ini, serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

Materi atau Topik

Penjelasan awal mengenai prinsip, pendekatan, mekanisme program. Penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin

dan kaum perempuan. Penjelasan tentang peran OMS, KPP, Kader Desa dan Relawan lainnya. Penjelasan rinci tentang Pakta Integritas.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ………………………. dari ……………………………. Notulis / Sekretaris : ………………………. dari …………………………….. Narasumber :

1. ................................ dari .................................. 2. .................... ............dari ................................... 3. ................................ dari ................................... 4. ................................ dari ...................................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan /keputusan dari Rembug Warga, yaitu: ............................................................................................................................. ..................

............................................................................................................................................. dst.

1 Diisi dengan: Rembug penyiapan warga ke:1,2,3, dsb. 2 Kelompok miskin/ perempuan/ pengajian/ arisan/ dsb.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................... , tanggal ................................... 2014

Pemimpin Rembug / Kepala Dusun / RW

(………………………………………..) Nama Jelas

Notulen

(………………………………………..) Nama Jelas

Mengetahui :

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas

Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui :

Wakil dan Peserta Rembug Warga

Nama Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Dst.



Catatan isi kesimpulan/ keputusan Rembug Warga, meliputi : 1. Pemahaman peserta terhadap mekanisme dan prinsip-prinsip program.

2. Pentingnya partisipasi perempuan dan kaum miskin dalam setiap tahapan pelaksanaan

program.

3. Pentingnya Pakta Integritas.

4. Usulan calon OMS, KPP dan KD.



DAFTAR HADIR PESERTA REMBUG PENYIAPAN WARGA KE : ..........

(FORMAT 3.2)

Provinsi : Dusun / RW : Kabupaten : Tanggal : Kecamatan : Nama Fasilitator : Desa : Masyarakat

No. Nama Alamat Lengkap Jenis

Kelamin Organisasi /

Jabatan Tanda

Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

* dst

* Daftar Hadir Peserta Rembug Warga ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang hadir dalam

Rembug Warga.

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas



NOTULENSI REMBUG WARGA KE : ........... (FORMAT 3.3)

Provinsi : Dusun / RW : Kabupaten : Tanggal : Kecamatan : Nama Notulis : Desa : Acara : Rembug Warga

Pemimpin Rapat : ………………………. (jabatan: ……………………………. ) Narasumber :

1. ............................. (jabatan .........................) 2. .................... .........(jabatan..........................)

3. ..............................(jabatan..........................) Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... dan dilanjutkan dengan penjelasan materi pertemuan. Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber sebagai berikut:

(diisi sesuai dengan proses yang terjadi)

Materi Acara, meliputi :

Penjelasan awal mengenai prinsip, pendekatan, mekanisme program.

Penjelasan tentang arti pentingnya pastisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum

perempuan.

Penjelasan tentang OMS, KPP, Kader Desa dan Relawan lainnya.

Penjelasan rinci tentang Pakta Integritas.



Kesimpulan/ Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, dapat disimpulkan / disepakati: Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Musyawarah

(………………………………..) Nama Jelas


(……………………………..) Nama Jelas

Notulen

(……………………………) Nama Jelas

(diisi sesuai dengan proses yang terjadi)



KOP SURAT DESA FORMAT UNDANGAN ACARA SOSIALISASI

(FORMAT 3.4)

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa ..........................................

2. Para Tokoh Masyarakat

3. Para Kepala Dusun/RT/RW

4. Organisasi-organisasi Masyarakat

5. Badan Permusyawaratan Desa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi sasaran PPIP Tahun 2014 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk: (i) Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat Desa, (ii) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan (iii) Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Pemantauan dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk menghadiri Acara Sosialisasi dan Penjelasan Pakta Integritas yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : ............................................................

Waktu : Pukul ........................ s.d .............................

Tempat : ............................................................

Acara : Sosialisasi dan Penjelasan Pakta Integritas PPIP

Tahun 2014

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Desa...................................

( .................................................. )

Nama Lengkap

Tembusan :

1. Camat (sebagai laporan);

2. Tim Pelaksana Kabupaten (sebagai laporan);

3. Satker PIP Kabupaten (sebagai laporan);

4. ....................................................



BERITA ACARA SOSIALISASI (FORMAT 3.5)

Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : …………………………………………………… Waktu : Pukul …………… s.d. …….……… Tempat : …………………………………………………... telah diselenggarakan Sosialisasi yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat / Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Sosialisasi ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah: A. Materi atau Topik

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ………………………. jabatan ……………………………. Notulen : ………………………. jabatan …………………………….. Narasumber :

1................................. jabatan .................................. 2................................. jabatan .................................. 3................................. jabatan .................................. 4................................. jabatan ..................................

Setelah dilakukan diskusi terhadap materi di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu : 1. ............................................................................................................................. .................

2. ............................................................................................................................... ...............

3. ..............................................................................................................................................

4. Dst.

1. Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP. 2. Penjelasan mekanisme pelaksanaan program. 3. Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur. 4. Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana. 5. Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan

Desa).

6. Penjelasan mengenai Pakta Integritas.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................................... , tanggal ................................. 2014

Pemimpin Rapat

(………………………………………..) Nama lengkap

Notulen

(………………………………………..) Nama lengkap

Mengetahui :

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui :

Wakil dan Peserta Sosialisasi

Nama Alamat Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Dst.



DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI DESA DAN PENJELASAN PAKTA INTEGRITAS

(FORMAT 3.6)

Provinsi : Tanggal : Kabupaten : Nama Fasilitator : Kecamatan : Masyarakat Desa :



Jabatan Tanda

Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

* dst

* Daftar Hadir Peserta Sosialisasi ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalam

Sosialisasi.

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

Catatan isi kesimpulan sosialisasi, meliputi : 1. Pemahaman tentang tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP. 2. Pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan program. 3. Pemahaman tentang komponen dan kriteria infrastruktur. 4. Pemahaman tentang sumber dana dan mekanisme penyaluran dana. 5. Pemahaman tentang peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa). 6. Penjelasan mengenai Pakta Integritas.



NOTULENSI SOSIALISASI DESA DAN PENJELASAN PAKTA INTEGRITAS

(FORMAT 3.7)

Provinsi : Tanggal : Kabupaten : Nama Notulen : Kecamatan : Desa : Acara : Sosialisasi Desa dan Penjelasan Mengenai Pakta Integritas

Pemimpin Rapat : ………………………. jabatan……………………………. Narasumber :

1. ................................ jabatan ................................... 2. .................... ............jabatan ................................... 3. .................... ............jabatan ...................................

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Dilanjutkan dengan penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi:



Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.



Kesimpulan/ Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan / disepakati : 1. ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... 4. dst Acara ditutup pada pukul .................

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Rapat

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..)

Nama Jelas

Notulen

(…………..………………..) Nama Jelas



CATATAN DALAM PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASI DESA DAN PENJELASAN PAKTA INTEGRITAS Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi desa dan penjelasan Pakta Integritas meliputi:

1. Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan dan prinsip-prinsip PPIP, dan menekankan pada hal-hal pokok sebagai berikut: Program dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus

berpartisipatif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk terlibat dalam pengawasan pada pelaksanaannya.

Program harus dilaksanakan secara transparan/ terbuka sehingga perlu dilakukan penyebarluasan informasi atas pemanfaatan dananya.

Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak boleh dikontraktualkan, tetapi dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola.

2. Penjelasan mekanisme pelaksanaan program: Musyawarah desa merupakan keputusan tertinggi dalam program, sehingga partisipasi masyarakat

sangat diperlukan. Musyawarah desa dilaksanakan empat kali, disamping akan dilakukan rembug-rembug secara rutin. Seluruh Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau usulan atau masukan

dalam setiap musyawarah desa. Dalam pembangunan fisik, diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal dan material lokal. Pengadaan material akan dilakukan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan material dengan kualitas

yang baik tetapi dengan harga yang murah. Hasil-hasil musyawarah desa dan penggunaan dana BLM harus dipublikasikan di papan informasi agar

masyarakat dapat mengetahuinya. 3. Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur:

Jenis infrastruktur yang diperbolehkan adalah jalan (bukan jalan hotmix), drainase jalan, irigasi, air bersih dan sanitasi.

Masyarakat desa dalam memilih infrastruktur harus sesuai dengan kriteria dan penilaian prioritas antara lain yaiut dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana: Jumlah dana BLM adalah Rp 250 juta, dimana didalamnya termasuk untuk operasional OMS dalam

melaksanakan persiapan dan perencanaan sebesar Rp 5 juta. Masyarakat harus menyiapkan dana pemeliharaan yang besarannya ditentukan dalam musyawarah dan

diwajibkan telah tersedia pada saat akan dilakukan pencairan dana BLMnya. 5. Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa):

Pengambilan keputusan dalam pemilihan OMS dan pemilihan jenis kegiatan di dasarkan pada hasil musyawarah desa dan bukan atas dasar keputusan Kepala Desa atau elit-elit/tokoh di tingkat desa.

6. Penjelasan kriteria OMS, Kader Desa, KPP: OMS harus patuh dan taat pada kontrak. Masyarakat dan pelaku-pelaku di tingkat desa harus patuh pada pakta integritas. Seluruh Masyarakat harus berperan aktif (laki-laki dan perempuan) dalam setiap pelaksanaan tahapan.

7. Penjelasan mengenai Pakta Integritas: Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa diwajibkan melaksanakan dan menyelesaikannya sesuai

dengan Pedoman Pelaksanaan. Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa tidak boleh melakukan pemotongan dana BLM yang

disalurkan kepada masyarakat. Masyarakat dan pelaku-pelaku tingkat desa tidak boleh memberi atas pungutan apapun kepada pihak

siapa pun. Bilamana ditemukan Penyalahgunaan Dana berdasarkan Hasil Pemeriksaan/ Audit Tim Pemeriksa maka

masyarakat desa harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat.



BERITA ACARA PAKTA INTEGRITAS

(FORMAT 3.8)

Sesuai dengan Musyawarah Desa I PPIP Tahun 2014, yang diselenggarakan di Desa ............................., Kecamatan ............................, Kabupaten ............................., Provinsi ....................., pada hari ..................., tanggal ......, bulan ............................. tahun ............, jam ............... s.d. ................., tempat.................................................................................................

Maka dengan ini masyarakat telah Memutuskan/ Menyepakati yaitu: 1. Menerima bantuan dana PPIP Tahun 2014 dan sanggup melaksanakan dan menyelesaikannya

sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, serta tidak melakukan pemotongan dana BLM yang disalurkan kepada masyarakat.

2. Sepakat untuk tidak memberi atau menjanjikan akan memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diperkirakan, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

3. Bilamana ditemukan penyalahgunaan dana berdasarkan Hasil Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa harus menyelesaikan temuan secara tuntas dan mengoptimalkan manfaat BLM bagi masyarakat.

Demikian Berita Acara Pakta Integritas ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................................... , tanggal .............................................. 2014

Kepala Desa .............................

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui: OMS, KD, KPP dan Wakil Masyarakat3

Nama Jabatan Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Dst.

3 Wakil masyarakat yang menyetujui Pakta Integritas terdiri dari: BPD, wakil-wakil organisasi masyarakat, tokoh agama,

tokoh perempuan, perwakilan kaum miskin, dll.



FORMAT SPANDUK (FORMAT 3.9)

Desa Ini Mendapatkan Dana Pembangunan dari PPIP Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Program

Akan Memberikan Manfaat yang Lebih Besar



KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA I

(FORMAT 3.10)

Kepada Yth. 1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa .......................................... 2. Para Tokoh Masyarakat 3. Para Organisasi Masyarakat 4. Para Kepala Dusun/RT/RW 5. Badan Permusyawaratan Desa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2014 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat Desa, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Pemantauan dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak / Ibu/Sdr/i untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa I yang akan dilaksanakan pada : Tanggal : ............................................................ Waktu : Pukul .................. s.d ........................ Tempat : ............................................................ Acara : Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung

jawab operasional kegiatan di tingkat desa; Memilih dan menetapkan KPP dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun; Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan; Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP dan lokasi pemasangan papan informasi untuk Kegiatan PPIP; Menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa II Penyepakatan dan Penandatanganan Pakta Integritas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Desa...................................

( .................................................. )

Nama Jelas

Tembusan :




4. ....................................................

5. ....................................................



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA I

(FORMAT 3.11)

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : …………………………………………………… Jam : Pukul …………… s.d. pukul …….……… Tempat : …………………………………………………... telah diselenggarakan Musyawarah Desa I yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat / Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa I ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Agenda

Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa;

Memilih dan menetapkan KPP dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;

Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan; Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP dan lokasi pemasangan papan informasi untuk

Kegiatan PPIP; Menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa II Menyepakati dan Penandatanganan Pakta Integritas.

B. Materi atau Topik

Penjelasan tujuan, prinsip dan pendekatan program. Penjelasan struktur organisasi program. Penjelasan kriteria pemilihan OMS, KPP dan KD.

C. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ………………………. Jabatan ……………………………. Notulis / Sekretaris : ………………………. Jabatan…………………………….. Narasumber :

1. ................................ Jabatan .................................. 2. ................................ Jabatan .................................. 3. ................................ Jabatan .................................. 4. ................................ Jabatan ..................................



Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh Peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa I, yaitu : ........................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ........................... ......................................................................................................................................... ............... ............................................................................................................................. ........................... . Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting * Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................................... , tanggal ................................... 2014

Pemimpin Musyawarah

(………………………………………..) Nama Jelas

Notulis / Sekretaris

(………………………………………..) Nama Jelas

Mengetahui :

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui :

Wakil dan Peserta Musyawarah Desa I


1. 1.

2. 2.

3. 3.

Dst.



DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA I

(FORMAT 3.12)




Jabatan Tanda

Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

* dst

* Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa I ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang hadir

dalam Musyawarah Desa I.

Disetujui : Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas

Dibuat : Fasilitator Masyarakat

(………………………………………..) Nama Jelas



NOTULENSI MUSYAWARAH DESA I (FORMAT 3.13)

Provinsi : Tanggal : Kabupaten : Nama Notulis / : Kecamatan : Sekretaris Desa : Acara : Musyawarah Desa I

Pemimpin Rapat : ………………………. dari ……………………………. Narasumber :

1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Agenda Acara : Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab

operasional kegiatan di tingkat desa;

Memilih dan menetapkan KPP dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab

pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;

Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan;

Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP dan lokasi pemasangan papan informasi untuk

Kegiatan PPIP;

Menyepakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa II;

Menyepakati dan Penandatanganan Pakta Integritas.

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, yaitu : Penjelasan tujuan, prinsip dan pendekatan program.

Penjelasan struktur organisasi program.

Penjelasan kriteria pemilihan OMS, KPP dan KD.

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.



Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, beberapa hal yang disimpulkan / disepakati : 1. ....................................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................................... Acara ditutup pada pukul .................

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Pimpinan Musyawarah

(………………………………..) Nama Jelas


(……………………………………..)

Nama Jelas

Notulen

(………………………………..) Nama Jelas



HASIL PEMILIHAN OMS (Ketua, Sekretaris, Bendahara), KPP (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Kader Desa (KD)

(Format 3.14)

Provinsi : Acara : Pemilihan OMS,KPP dan KD Kabupaten : Tanggal : Kecamatan : Desa :

A. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)4 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ketua Organisasi Masyarakat Setempat

No. N a m a Perolehan Suara

1.

2.

3.

Total Suara

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Sekretaris Organisasi Masyarakat Setempat


1.

2.

3.

Total Suara

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bendahara Organisasi Masyarakat Setempat


1.

2.

3.

Total Suara

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Organisasi Masyarakat Setempat


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total Suara

4 Dalam Keanggotaan OMS diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 30%



B. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)5 Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara


1.

2.

3.

Total Suara

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Sekretaris Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara


1.

2.

3.

Total Suara

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bendahara Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara


1.

2.

3.

Total Suara

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Total Suara

5 Dalam Keanggotaan KPP diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 30%



C. Kader Desa (KD) Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kader Desa (KD)


1.

2.

3.

Total Suara

…………………………………, tanggal ……………..………… 2014

Mengetahui : Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

TAMK

(………………………………………..) Nama Jelas



HASIL KETETAPAN DAN PENGESAHAN OMS (Ketua, Sekretaris, Bendahara), KPP (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Kader Desa (KD)

(Format 3.15)

Provinsi : Acara : Ketetapan dan Pengesahan OMS, KPP dan KD

Kabupaten : Tanggal : Kecamatan : Desa :

A. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)6

No. N a m a Jabatan

1. Ketua OMS

2. Sekretaris OMS

3. Bendahara OMS

B. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)7

No. N a m a Jabatan

1. Ketua KPP

2. Sekretaris KPP

3. Bendahara KPP

C. Kader Desa (KD)

No. N a m a Jabatan

1. Kader Desa

D. Lokasi Sekretariat OMS: .............................................................................................

E. Lokasi Pemasangan Papan Informasi: 1. .................................................................... 2. .................................................................... 3. dst.

…………………………………, tanggal ……………..…………… 2014

Disahkan Oleh: Mengetahui Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

6 Dalam Keanggotaan OMS diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 30% 7 Dalam Keanggotaan KPP diwajibkan melibatkan Kaum Perempuan sebanyak 30%



PETUNJUK PENGISIAN HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (FORMAT 3.16)

1. Lokasi (Dusun / RW) : Diisi dengan Nama Dusun/RW yang ada di desa. Seluruh

Dusun/RW yang ada harus diidentifikasi. 2. Jumlah KK : Diisi dengan data jumlah KK terbaru. 3. Jumlah KK Miskin : Diisi dengan data jumlah KK Miskin yang ada di desa. 4. Permasalahan dan Potensi : Diisi dengan permasalahan yang ditemui pada dusun

bersangkutan, dikategorikan berdasarkan permasalahan menyangkut infrastruktur, ekonomi, sosial dan/atau kelembagaan. Diuraikan pula potensi yang dimiliki dusun tersebut pada masing-masing Kategori Permasalahan.

5. Kebutuhan : Program pembangunan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan terkait.

6. Jumlah Pemanfaat : Diisi dengan jumlah KK yang akan menerima manfaat dari program pembangunan yang dibutuhkan tersebut.



HASIL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (FORMAT 3.16)

No. Lokasi (Dusun / RW) Jumlah

KK Jumlah KK

Miskin Permasalahan dan Potensi Kebutuhan Jumlah Pemanfaat (KK)

1. Dusun / RW …………

a. Infrastruktur b. Ekonomi c. Sosial d. Kelembagaan




No. Lokasi (Dusun / RW) Jumlah

KK Jumlah KK

Miskin Permasalahan dan Potensi Kebutuhan Jumlah Pemanfaat (KK)

2. Dusun / RW …………



3. Dst

Total



TAHAPAN PEMETAAN SWADAYA

(Format 3.17)

Langkah Satu: Persiapan

Agar proses pemetaan swadaya memperoleh hasil yang optimal, dan memperkecil resiko kegagalan, serta mempermudah pelaksanaan di lapangan, maka perlu dilakukan persiapan dengan baik. Di bawah ini dijelaskan mengenai langkah-langkah minimal yang harus dilaksanakan sebelum melaksanaakan Pemetaan Swadaya, antara lain adalah:

1. Kegiatan 1: Pembentukan Tim Pemetaan Swadaya

Pada Tahap yang pertama, perlu disepakati dengan Tim Inti (Relawan), siapa yang akan memfasilitasi keseluruhan Kegiatan Pemetaan Swadaya.

Dalam Pelaksanaannya, tidak mungkin keseluruhan warga masyarakat menjadi Fasilitator Masyarakat dalam Proses Pemetaan Swadaya, maka harus dibentuk Tim Pemetaan Swadaya yang akan terlibat untuk memfasilitasi dan mengorganisir proses pemetaan.

Anggota Tim ini terdiri dari:

(1) Relawan-relawan warga yang mau menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya.

(2) Tim Fasilitator Masyarakat dan apabila dirasa perlu dan memungkinkan jumlah Tim Pemetaan Swadaya ini dapat ditambah dengan melibatkan lembaga-lembaga atau individu yang mempunyai kepedulian dan atau kemampuan dalam hal-hal penggalian informasi dan kajian yang sifatnya teknis (sebagai narasumber untuk bidang-bidang teknis tertentu). juga akan sangat membantu apabila terdapat anggota tim yang ahli di bidang ilmu sosial kemasyarakatan.

2. Kegiatan 2: Bimbingan (Coaching) Tim Pemetaan Swadaya

Untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada Tim Pemetaan Swadaya, maka dilakukan bimbingan oleh Tim Fasilitator Masyarakat atau pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang ini yang bersedia bekerja secara sukarela.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat (relawan) sebagai anggota Tim Pemetaan Swadaya benar-benar dapat berarti. Proses bimbingan kepada Tim Pemetaan Swadaya ini perlu disesuaikan dengan karakter masyarakatnya. Untuk kepentingan bimbingan Fasilitator Masyarakat menyusun Panduan Bimbingan, dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami, sebaiknya dihindari penggunaan bahasa asing dan konsep yang abstrak.

3. Kegiatan 3: Penyusunan Bahan–Bahan Sosialisasi

Tim Fasilitator Masyarakat (bersama dengan Tim Pemetaan Swadaya), harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mensosialisasikan siklus Pemetaan Swadaya. Materi sosialisasi tidak hanya menyangkut prosedur pelaksanaan Pemetaan Swadaya akan tetapi juga mengenai:

Mengapa siklus pemetaan swadaya dilakukan?

Apa hubungan siklus pemetaan swadaya dengan daur program partisipatif?

Mengapa harus partisipatif?

Apa manfaat pemetaan swadaya untuk masyarakat?



4. Kegiatan 4: Kegiatan Pengkajian Data Sekunder

Data ini antara lain mencakup keterangan mengenai keadaan masyarakat dan lingkungan tempat masyarakat tinggal, yaitu: topografi dan tata guna lahan, pengairan, jenis-jenis mata pencaharian masyarakat, pola konsumsi dan produksi, jumlah dan perubahan penduduk dari tahun ke tahun, kualitas dan fasilitas pendidikan, kualitas dan fasilitas kesehatan, lembaga-lembaga masyarakat dan kegiatannya, dan lain-lain yang dianggap perlu.

5. Kegiatan 5: Penyusunan Rancangan Kajian

Rancangan Pemetaan Swadaya, berbeda dengan “Desain Penelitian” yang dilakukan oleh para peneliti yang sudah baku dan standar. Rancangan yang disusun bukan bentuk baku melainkan hanya sekedar acuan bagi pekerjaan di lapangan. Penyesuaian-penyesuaian akan dilakukan oleh Tim Pemetaan Swadaya sesuai dengan proses di lapangan.

5.1 Penetapan Tujuan Penerapan Pemetaan Swadaya (PS)

Tujuan ini dicantumkan sebagai hasil yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan kegiatan

penerapan Pemetaan Swadaya.

5.2 Penentuan Kebutuhan Informasi

Setelah merumuskan tujuan pemetaan swadaya, kemudian dilakukan penentuan kebutuhan

informasi yang dianggap penting untuk dikaji di lapangan. Penentuan informasi ini diperlukan

untuk menghemat waktu, tenaga, serta biaya, juga diharapkan dapat memaksimalkan

proses dan hasil lapangan. Tanpa kegiatan ini bisa jadi kita banyak membuang waktu untuk

mengumpulkan berbagai informasi yang ternyata tidak diperlukan.

5.3 Pemilihan Metode/ Teknik

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik/ metode:

Walau setiap teknik yang ada biasa digunakan untuk mengkaji Informasi tertentu, tetapi

sebenarnya bisa disesuaikan dengan jenis informasi lain.

Sebuah teknik kajian dikatakan memiliki penekanan khusus untuk mengkaji informasi

tertentu sebenarnya tidak tepat. Memang benar, sebuah teknik telah biasa dipergunakan

untuk mengkaji informasi tertentu, tetapi sebenarnya tidak harus demikian karena bisa

dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Sebuah informasi juga tidak hanya diperoleh dari sebuah teknik saja, tetapi dapat pula

dilengkapi dengan hasil yang didapat melalui teknik-teknik lainnya.

5.4 Penentuan Sumber Informasi

Beberapa contoh dalam mempertimbangkan Pemilihan Sumber Informasi, antara lain:

Kajian tentang alur pemasaran akan lebih baik apabila memperoleh informasi dari

anggota masyarakat yang bekerja sebagai “pedagang–pengumpul” bandar untuk

memahami bagaimana proses pemasaran dilakukan setelah pengumpul itu membeli dari

produsen.

Kajian mengenai jenis-jenis usaha produktif (menghasilkan uang) yang dilakukan oleh

perempuan, akan lebih baik bila dilakukan secara khusus dengan kelompok ibu-ibu selain

dengan kelompok diskusi campuran antara bapak-bapak dan ibu-ibu (hasilnya seringkali

berbeda).



6. Kegiatan 6: Pembagian Tugas Tim Pemetaan Swadaya Tugas-tugas utama yang diselenggarakan oleh Tim Pemetaan Swadaya adalah: penyiapan bahan-bahan sosialisasi kepada warga masyarakat, sosialisasi kegiatan pemetaan swadaya, merumuskan tujuan dan menyusun rencana kegiatan serta membahas dan menyepakatinya bersama masyarakat, memandu dan memfasilitasi pelaksanaan sesuai tujuan, serta mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. 7. Kegiatan 7: Penentuan Waktu dan Tempat Waktu pelaksanaan kajian disepakati bersama masyarakat agar bisa berjalan dengan baik dan disesuaikan dengan ketersediaan waktu masyarakat. Biasanya, warga masyarakat tidak bisa mengikuti pertemuan sepanjang hari karena harus bekerja. Dengan demikian, sampaikan kepada masyarakat perkiraan lamanya waktu kegiatan, dan waktu-waktu pertemuan yang mungkin dilakukan pada setiap harinya. Sedangkan penyepakatan tempat, terdiri dari tempat anggota Tim Pemetaan Swadaya yang berasal dari luar lokasi desa dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pertemuan masyarakat. Biasanya masyarakat sendiri yang akan mengatur penyediaan tempat ini. 8. Kegiatan 8: Persiapan Alat–Alat dan Bahan Alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan kajian adalah: kertas besar (plano), spidol besar beberapa warna, spidol kecil beberapa warna, lem, selotif, gunting, alat tulis, serta bahan-bahan lokal bisa berupa biji-bijian, kerikil, ranting dan sebagainya sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Akan sangat baik apabila Tim Pemetaan Swadaya juga mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk rekaman diskusi dan pemotretan yang bisa dipergunakan kembali sebagai bahan diskusi dengan masyarakat apabila suatu saat diperlukan.

Langkah Dua: Pelaksanaan 1. Sosialisasi (Kunjungan Persiapan dan Pengakraban) Meskipun Tim Fasilitator mendampingi masyarakat, akan tetapi kegiatan ini tetap penting untuk dilakukan, sebagai kegiatan sosialisasi yang menerus. Kegiatan pengakraban ini seharunya akan lebih mudah dilakukan karena sebenarnya sebagian besar sudah terjadi dan sebagian besar anggota Tim Pemetaan Swadaya adalah warga setempat. 2. Petemuan Awal dengan Warga Masyarakat Walaupun sebagian besar Tim Pemetaan Swadaya adalah anggota masyarakat setempat, akan tetapi sebaiknya tim ini memperkenalkan diri terlebih dahulu, dalam kaitannya dengan perannya sebagai Tim Pemetaan Swadaya. Perkenalan ini bisa dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan kecil ataupun pertemuan di tingkat Desa. 3. Pengumpulan Informasi Informasi setiap teknik selalu saling melengkapi, artinya pengkajian pertama selalu dijadikan dasar atau bahan pemilihan topik kajian selanjutnya. Begitu juga dengan pengkajian berikutnya, selalu menggunakan bahan-bahan diskusi sebelumnya. Dengan demikian tidak terjadi banjir informasi yang tidak perlu, dan proses seleksi dan mempersempit bahasan ke dalam sejumlah topik tertentu yang paling penting berlangsung berdasarkan hasil diskusi.



4. Pendokumentasian Hasil Kajian Setiap kali dilakukan diskusi teknik, terdapat anggota Tim Pemetaan Swadaya yang mencatat. Gambar-gambar dan bagan-bagan yang dibuat pada saat melakukan kajian juga dikumpulkan dengan baik karena akan dipergunakan sebagai bahan diskusi pada saat Perumusan Masalah Tingkat Desa.

Langkah Tiga: Lokakarya Desa untuk Perumusan Masalah

1. Persiapan Bahan

Seluruh infromasi hasil kajian tingkat Dusun/ RW dikumpulkan oleh Tim Pemetaan Swadaya

dan dikaji bersama. Untuk mempermudah proses, ditulis masing-masing pada selembar

kertas besar mengenai:

Berbagai masalah yang terkumpul dari keseluruhan teknik.

Berbagai potensi yang terkumpul dari seluruh penerapan teknik.

2. Penyepakatan Waktu

Sepakati waktu lokakarya dengan masyarakat, agar waktu pertemuan tidak mengganggu

waktu warga masyarakat. Biasanya, pertemuan ini bisa sampai sehari penuh.

3. Persiapan Teknis

Persiapan teknis yang perlu dilakukan antara lain adalah:

Menyepakati jadwal pertemuan dengan masyarakat.

Mengundang berbagai kelompok masyarakat untuk Hadir dalam pertemuan (lisan /

menyebarkan undangan ).

Mempersipakan tempat pertemuan (yang agak luas).

Mempersiapkan konsumsi bersama masyarakat dan pihak desa.

Mempersiapkan alat dan bahan: kartu-kartu, kertas besar, lem, selotip dan alat tulis.

4. Pelaksanaan

4.1. Pembukaan, Penyampaian Maksud dan Tujuan

Setelah peserta pertemuan terkumpul, maka Ketua “Tim Pemetaan Swadaya” akan

menyampaikan kembali maksud dan tujuan dari pertemuan ini. Juga biasanya dari

pemuka masyarakat, seperti Kepala Desa dan Tokoh setempat, akan menyampaikan

sambutan singkat.

4.2. Penyajian Seluruh Hasil Infromasi

Tahap selanjutnya adalah penyampaian seluruh hasil kajian kepada peserta

pertemuan. Apabila kajian dilakukan oleh Tim Pemetaan Swadaya beserta

masyarakat per Dusun/ RW, penyampaiannya dilakukan oleh masing-masing

Dusun/RW. Seorang anggota masyarakat, mewakili Dusun/ RW masing-masing

menyampaikan dalam bentuk rangkuman, dan menyampaikan masalah-masalah

utama yang ditemukan di Dusunnya/ RW, serta potensi yang ada. Setiap temuan

diskusikan dengan peserta.

4.3. Pengorganisasian Masalah

Masalah-masalah yang muncul di masyarakat akan sangat beragam topik-topiknya.

Topik-topik yang muncul pasti beragam dengan berbagai isu yang sebetulnya bisa

jadi saling berkaitan. Semua masalah yang ada ditulis dalam kertas plano



(dikumpulkan), kemudian dikelompokkan berdasarkan kepada isu besar yang sama,

misal kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Setelah semua masalah dikelompokkan kemudian ditarik hubungan sebab akibatnya

menjadi pohon masalah, seperti yang dilaksanakan dalam refleksi kemiskinan, akan

tetapi dalam kegiatan ini masalah-masalah yang muncul sudah lebih jelas karena hasil

kajian yang mendalam. Masalah-masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi

masalah tingkat desa.

Masalah-masalah yang muncul di masyarakat akan sangat beragam topik-topiknya.

Karena tidak mungkin untuk menangani semua masalah secara sekaligus pada saat

yang bersamaan, perlu dilakukan “seleksi” dengan Proses Pengorganisasian Masalah.

4.3.1. Pengumpulan Masalah

Setelah penyajian seluruh hasil kajian, masalahmasalah yang muncul kemudian

ditampilkan seluruhnya di atas kertas lebar yang ditempelkan di dinding.

Masalah-masalah dapat saja dikurangi atau di-drop atas usulan peserta, karena

menurut mereka tidak layak dibahas.

4.3.2. Pengelompokan Masalah

Tujuan dilakukannya Pengelompokkan Masalah ini antara lain:

Menyederhanakan tampilan seluruh permasalahan.

Mendiskusikan pembidangan pembangunan desa.

Mendiskusikan bidang/aspek kehidupan apa yang paling banyak masalah.

4.3.3. Kajian Hubungan Sebab Akibat Masalah

Tujuan Kajian Hubungan Sebab Akibat antara masalah-masalah yang ada, yaitu:

Mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi penyebab dari masalah

yang lain.

Mengkaji masalah-masalah yang paling banyak menyebabkan masalah

lainnya, disebut sebagai akar masalah.

Mengkaji masalah-masalah mana yang menjadi akibat masalah yang lain.

Manfaat Kajian Hubungan Sebab Akibat antara lain adalah:

Masyarakat melihat permasalahan yang mereka hadapi secara menyeluruh

dalam bentuk visual (bagan hubungan sebab akibat masalah).

Masyarakat menilai permasalahan itu sebagai suatu keadaan yang tidak

bisa dipisah-pisahkan sehingga perlu dipecahkan bersama.



4.3.4. Pendokumentasian

Seluruh kegiatan ini didokumentasikan, termasuk hasil-hasil pengorganisasian

masalah yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan

Masyarakat (RKM).



MATRIKS PEMETAAN SWADAYA

(Format 3.18)

NO. INFORMASI URAIAN

1. Peta dan Profil Keluarga Miskin a. Kantung - kantung kemiskinan di tingkat Dusun/ RW (uraikan jumlah KK Miskin di tiap dusun dan penyebarannya)

b. Karakterisitik Kemiskinan (uraikan penyebab kemiskinan)

c. Profil Rumah Tangga Miskin (pendapatan, pola belanja, asal usul)

d. Demografi Masyarakat Miskin (jumlah KK miskin, usia, Pendidikan, Gender, dll)

e. Keterlibatan dalam Program Kemiskinan sebelumnya

2. Peda dan Profil Potensi Relawan dan Sumber Daya Manusia

a. Orang yang dipercaya, dianggap jujur oleh masyarakat b. Figur-figur relawan, ikhlas tanpa pamrih c. Memiliki kepedulian, empati yang tinggi terhadap nasib

masyarakat miskin d. Pemuda dan perempuan yang aktif serta memiliki

komitmen ke masyarakat e. Figur-figur pemimpin formal dan pemimpin informal

masyarakat f. Berpotensi keahlian g. Kemampuan ekonomi dll.

3. Peta dan Profil Masalah Infrastruktur

a. Akses transportasi b. Akses sarana ekonomi (pasar, pertokoan dll.) c. Akses pertanian (irigasi, drainase) d. Akses air bersih e. Akses pendidikan f. Akses kesehatan g. Perumahan

4. Peta dan Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat

a. Akses usaha (pengusaha, pabrik, lokasi, bahan baku, pasar dll.)

b. Akses modal c. Kelembagaan eknomi dan keuangan

5. Peta dan Profil Masalah serta Potensi Sosial dan Budaya

a. Nilai-nilai sosial b. Masalah sosial c. Kondisi gizi dan kesehatan d. Hubungan dengan desa lain

6. Peta dan Profil Kelembagaan Setempat

a. Organisasi masyarakat, pemuda, perempuan b. Organisasi sosial, keagamaan dan politik c. Organisasi pemerintahaan lokal d. Norma-norma lokal (tradisi, kebiasaan, kepercayaan,

dll.)

7. Peta dan Profil Kebutuhan Masyarakat

a. Prioritas masalah mendesak ditangani b. Peluang-peluang yang ada



PEMETAAN BATAS TAPAK (Format 3.19)

Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Provinsi : …………………………………………….. Berdasarkan hasil pemetaan pada Kegiatan PPIP Tahun 2014 yang dilakukan oleh masyarakat dan perangkat Desa pada hari ……………..…….., tanggal ……, bulan…………………………., tahun……..…., maka bersama ini disampaikan pertimbangan berupa Pemetaan Batas Tapak Desa sebagai berikut :

A. Statistik

No. Data Penduduk Data Yang Diperiksa

PODES Tahun.....

BKBN Tahun …..

Desa Tahun …..

1. Jumlah Penduduk

2. Jumlah Penduduk Wanita

3. Jumlah Penganggur

4. Jumlah Keluarga Pra KS dan KS 1

5. Jumlah Keluarga Sejahtera (Non Pra / KS 1)

6. Jumlah RT

7. Jumlah RW

8. Jumlah Dusun

B. Lokasi Sasaran Program Lain

No. Program/Tahun 2012 2013 2014

1. Program Pengembangan Kecamatan (PKK)

2.

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya yang bersumber dari Dana Pemerintah Pusat (sebutkan)

3.

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya yang bersumber dari Dana Pemerintah Daerah (sebutkan)

4. Program pemberdayaan lainnya ......................................



C. Batas Wilayah

No. Batas Desa Masukan dalam Peta

1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

2. Keadaan Fisik Lingkungan

3. Luas dan Tata Letak Lahan termasuk Peruntukannya

4. Penyebaran Daerah Permukiman

5. Aliran Air

6. Lembaga yang ada di Desa

7. Sekolah

8. Posyandu, Puskesmas

*) Bentuk dan Tampilan Format dapat disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Uraian Deskriptif

Contoh Batas Wilayah



PRIORITAS MASALAH, POTENSI INFRASTRUKTUR DESA

(Format 3.20)

Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Provinsi : …………………………………………….. Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai Pembahasan Hasil Pemetaan Swadaya di Tingkat Desa pada hari ………………….., tanggal ………….., bulan …………………….., tahun …………, pukul …………… bertempat di ……………………… maka bersama ini ditetapkan dan disahkan Daftar Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa sebagai berikut:

No. Prioritas Uraian

Potensi dan Masalah Wilayah

Lokasi Tempat Tinggal

(Dusun/ RW)

Profil dan Karakteristik Potensi Masalah Infrastruktur

Prasarana dan Sarana

Dasar Permukiman

Akses Usaha, Akses Modal dan Lembaga

Ekonomi / Keuangan

Akses Kesehatan, Pendidikan dan Sosial

Kelembagaan dan

Organisasi Masyarakat

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Peta dan Uraian Deskriptif

Data Kondisi Prasarana dan Sarana

No. Prasarana dan

Sarana

Kondisi (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Masalah (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Potensi (sebutkan lokasi dan data lainnya)

Beserta Daftar Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa ini juga dilampirkan Risalah/ Notulensi Pertemuan, Daftar Hadir Peserta Pertemuan, Peta Kemiskinan serta Profil Wilayah yang dirumuskan masyarakat dan lampiran lainnya.



Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan PPIP Tahun 2014 di desa kami, khususnya bagi Proses Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat.

………………………., tanggal ……….……………… 2014

Mengetahui :


(………………………………) Nama Jelas

Ketua Tim Pemetaan

(………………………………) Nama Jelas

TAMK

(…………………………………..) Nama Jelas

Pimpinan Pertemuan

(………………………….) Nama Jelas

Perwakilan Peserta

(……………………………) Nama Jelas

Perwakilan Peserta

(……………………………) Nama Jelas

Kepala Desa

(……………………………) Nama Jelas



PETA DAN PROFIL KELUARGA MISKIN

(Format 3.21)

Desa : ……………………………………………… Kecamatan : ……………………………………………… Kabupaten : ……………………………………………… Provinsi : ……………………………………………… Berikut ini adalah Peta dan Profil Keluarga Miskin berdasarkan Hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh Masyarakat, OMS dan Perangkat Desa pada hari …………..……….., tanggal …………, bulan ……………………………………, tahun …………, pukul …………… bertempat di ………………………………. yang dihadiri oleh ……. Peserta.

No.

Nama Keluarga Pra KS

dan KS 1

Lokasi Tempat Tinggal (Dusun /

RW)

Profil dan Karakteristik Keluarga Pra KS dan KS1

Jumlah Tanggungan

Keluarga

Pekerjaan Kepala RT & Pendamping

Pendidikan Kondisi Rumah Tinggal

Keterlibatan & Penerima Manfaat Program Sejenis

Sebelumnya

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Peta dan Uraian Deskriptif

Demikian Peta dan Profil Keluarga Miskin ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 terutama dalam Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat di Desa Kami. Saksi : 1. ……………………………………… (Kader Desa) 2. …………………………………….. (Ketua OMS) 3. …………………………………….. (Anggota Masyarakat) 4. ……………………………………… (Wakil RT/ RW) 5. ……………………………………… (..……………………)

Diketahui Oleh :

Kepala Desa TAMK Fasilitator Masyarakat

(………………………..) (……………….…………..) (………………………..…..) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas



PETA , PROFIL MASALAH DAN

POTENSI EKONOMI MASYARAKAT

(Format 3.22)

Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi ekonomi masyarakat sebagai berikut :

No. Potensi Ekonomi

Desa Prioritas Masalah

Lokasi (Dusun)

Profil dan Kereakterisitik Masalah

Akses Usaha (pemasaran, bahan baku, pabrik, dll)

Akses Modal

Kelembagaan Ekonomi/Keua

ngan

*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta dan uraian deskriptif

Beserta daftar prioritas masalah, potensi ekonomi desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan PPIP di desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan.

Tanggal ……………………………….. 2014

Fasilitator Masyarakat OMS

………………………………………..

……………………………………….. Kader Desa Kepala Desa

………………………………………..

………………………………………..



PETA, PROFIL MASALAH DAN

POTENSI SOSIAL DAN BUDAYA

(Format 3.23)

Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi sosial budaya masyarakat sebagai berikut:

No. Potensi Sosial dan

Budaya Prioritas Masalah

Lokasi (Dusun)

Profil dan Kereakterisitik Masalah

Nilai sosial/budaya/

Adat

Tingkat Pendidikan/Pelatihan

Akses Modal/pasar


Beserta daftar prioritas masalah, potensi sosial dan budaya desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelakasanaan PPIP di Desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan.

Tanggal ……………………………….. 2014


………………………………………..


………………………………………..

………………………………………..



PETA DAN PROFIL KELEMBAGAAN

(Format 3.24)

Desa : …………………………………………….. Kecamatan : …………………………………………….. Kabupaten : …………………………………………….. Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat desa pada hari ………. Tanggal ………….. pukul ……….. bertempat di ……….. maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah kelembagaan masyarakat sebagai berikut :

No Nama

Kelembagaan

Jenis Lembaga (Ormas/LSM/Keaga

maan/politik, pemuda/perempuan,

dll)

Potensi Prioritas Masalah

Profil dan Karakteristik Masalah

Ekonomi Sosial Budaya


Beserta daftar prioritas masalah, potensi kelembagan masyarakat desa ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan. Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelakasanaan PPIP di Desa kami, khususnya bagi proses penyusunan usulan kegiatan pembangunan.

Tanggal ……………………………….. 2014


………………………………………..


………………………………………..

………………………………………..



BERITA ACARA SKS PENYELARASAN PROGRAM DENGAN RPJM DESA

(FORMAT 3.25) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014, di Desa …………………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : …………………………………………………… Jam : Pukul …………… s.d. pukul …….……… Tempat : …………………………………………………... Telah diselenggarakan kegiatan Penyelarasan atau Sinkronisasi Program PPIP dengan RPJM Desa yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat dan masyarakat sebagai kelompok8 ………………………………….. sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Rembug Penyelarasan atau Sinkronisasi Program PPIP dengan RPJM Desa ini, serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : 1. Ketua OMS. 2. Unsur Pemerintah Desa. 3. BPD. 4. Fasilitator Masyarakat.

Materi atau Topik

“Identifikasi Permasalahan Desa serta pembahasan dokumen RPJM Desa”

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


1. ................................ dari .................................. 2. .................... ............dari ................................... 3. ................................ dari ................................... 4. ................................ dari ...................................

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan /keputusan dari Rembug Warga, yaitu: ............................................................................................................................. ..................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. Dst.

8 Kelompok miskin/perempuan/pengajian/arisan/dsb.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .................... , tanggal ................................... 2014

Pemimpin Rembug / Kepala Dusun / RW

(………………………………………..) Nama Jelas

Notulen

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Rembug Warga

Nama Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

Dst.



SKS PNYELARASAN ATAU SINKRONISASI PROGRAM PPIP DENGAN DOKUMEN RPJM

DESA ATAU DOKUMEN PROGRAM SEJENIS (Format. 3.26)

L ……. org L ……. org L ……. org

P ……. org P ……. org P ……. org

Jml. ……. org Jml. ……. org Jml. ……. org

1. Latar Belakang

2. Tujuan yang ingin dicapai

3. Kegiatan yang akan dilakukan

4. Manfaat yang akan diperoleh

5. Keterlibatan kelompok miskin dalam perencanaan

6. Potensi sumberdaya

7. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

8. Rencana Pelestarian Kegiatan

9. Lampiran:

a. Berita Acara penyelarasan program dengan RPJM Desa

b. Daftar Long List RPJM Desa

c. Peta Situasi

1.

2.

3.

Disiapkan Oleh Tim Sinkronisasi RPJM Desa Mengetahui:

……………………………...…………. (Ketua OMS)

……………………………...…………. (Kader Desa)

……………………………...…………. (Fasilitator)

1. …………………………….………………. (Kepala Desa)

2. …………………………….………………. (BPD)

Kabupaten ProvinsiUsulan dari

Nama Kegiatan

Jenis Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Desa Kecamatan

……..... org ………. %

Pemanfaat Tidak

Langsung

RTM (Rumah

Tangga Miskin)

Kelompok Pengusul Kelompok Perempuan Kelompok Campuran

Jumlah Pemanfaat

Umum RTM

Pemanfaat Langsung

(Sebutkan apa saja potensi desa yang dapat mendukung kegiatan, termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan dan swadaya lokal)

(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

(Jelaskan rencana pengelolaan, pemeliharaan dan atau keberlanjutannya setelah dana bantuan PPIP)

(jelaskan nsalaha yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak

segera diatasi)

(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan

dan membeutuhkan pendanaan PPIP, swadaya ataupun sumber lain. Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai, misal: terciptanya lapangan kerja,

meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatkan kualitas

pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah, dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

(Jelaskan bagaimana dan berapa banyak kelompok orang msikin terlibat dalam perencanaan dalam penentuan usulan ini)



CONTOH SURAT PENGANTAR USULAN PRIORITAS DESA (UPD)9

DESA _________ (FORMAT 3.27)

Lampiran : 1 bundel Tanggal……………… 2014 Kepada Yth. Tim Pelaksana Kabupaten ………. Dengan hormat, Melalui surat ini, kami sampaikan bahwa kami telah mengajukan Usulan Prioritas Desa: ________________ yang akan menjadi masukan dokumen perencanaan pembangunan desa. Usulan Kegiatan ini merupakan hasil dari Musyawarah Desa II yang telah diadakan di: Desa : Kecamatan : Kabupaten : Pada tanggal : dan telah ditindaklanjuti agar sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Adapun Usulan ini kami ajukan agar dapat dilakukan proses verifikasi di tingkat kabupaten sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua OMS

(...............................................) (Nama Jelas)

Tembusan : 1. Camat;

2. BPD;

3. Kepala Desa;

4. Arsip

9 Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis



CONTOH COVER USULAN PRIORITAS DESA (UPD)

(FORMAT 3.28)

[KOP DESA]

USULAN PRIORITAS DESA TAHUN 2014 – 2016

DESA : KECAMATAN : KABUPATEN : PROVINSI :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Tahun Anggaran 2014



CONTOH FORMAT USULAN PRIORITAS DESA

(TAHUN 2014 – 2016) (FORMAT 3.29)

Desa : Kabupaten : Kecamatan : Provinsi : 1. Latar Belakang Kegiatan

Dalam latar belakang dipaparkan tentang kondisi awal desa, dari segi keadaan geografis, ekonomi, sosial, kelembagaan, serta prasarana dan sarana fisik. dijelaskan pula hal-hal yang menjadi permasalahan yang mengakibatkan kondisi tersebut, misalnya penyebab kemiskinan, penyebab kondisi sosial yang buruk, dan sebagainya.

2. Visi, Misi dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menjelaskan mengenai visi dan misi pembangunan desa jangka menengah. serta menjelaskan strateginya dalam melaksanakan pembangunan/pengembangan desa tersebut terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran UPD 3.1 Tujuan

Menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan UPD ini (misalnya pembangunan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kelembagaan yang sesuai dengan tata ruang desa, potensi masyarakat dan permasalahannya).

3.2 Sasaran

Adalah pemaparan target yang ingin dicapai, manfaat yang akan diperoleh (misalnya berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produksi/ pemasaran, dan sebagainya).

4. Profil Desa

Menjelaskan Tentang Kondisi Awal dan Data Infrastruktur Terbangun yang ada di Tingkat Desa.

4.1 Data Penduduk (Jumlah Penduduk, Tingkat Ekonomi dan Data Pendukung lainnya) 4.2 Data Monografi Desa (Profil, Tingkat Ekonomi Desa dan Kondisi Awal Infrastruktur

Desa) 4.3 Data Infrastruktur

a. Jalan

Panjang Jalan Aspal : km

Panjang Jalan Tanah : km

Panjang Jalan Makadam : km b. Jembatan

Jembatan Beton : unit

Jembatan Kayu : unit

Lainnya (sebutkan) :



i. …………….. : unit ii. …………….. : unit iii. …………….. : unit

c. Saluran Irigasi

Panjang : m

Areal yang diairi : Ha d. Air Minum

Hidran umum : unit Kapasitas : liter

HIPPAM : unit

Sumur Dalam : unit

Lainnya (sebutkan) i. …………….. : unit ii. …………….. : unit iii. …………….. : unit

e. Sanitasi

Jamban Komunal : unit

(MCK) : unit

Lainnya (sebutkan) : unit i. …………….. : unit ii. …………….. : unit iii. …………….. : unit

f. Prasarana dan Sarana lainnya

Kantor : unit

Puskemas : unit

Gedung Sekolah : unit

Pasar : unit

Lainnya (sebutkan) : unit

4.4 Kelembagaan Menjelaskan kelembagaan yang sudah ada dan menjelaskan ruang lingkup yang ditangani serta hasil - hasil yang sudah dicapai.

4.5 Rumusan Prioritas Masalah dan Pemecahan Masalah Menjelaskan tentang masalah-masalah yang menjadi prioritas berdasarkan hasil Musdes I, serta menjelaskan upaya-upaya pemecahannya.

4.6 Lampiran: a. Usulan Kegiatan UPD; b. Hasil Identifikasi; c. Pemetaan Swadaya; d. Pemetaan Batas Tapak; e. Prioritas Masalah dan Potensi Infrastruktur Desa; f. Peta dan Profil Keluarga Miskin; g. Hasil Rembug Warga (Desa).



USULAN KEGIATAN UPD (FORMAT 3.30)

Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Berdasarkan Hasil Identifikasi dan Pembahasan Usulan - usulan Masyarakat melalui Rembug Warga (Desa), dan dengan mempertimbangkan Prioritas Usulan Kegiatan:

…………………………., tanggal …………………………… 2014


(…………………………..) Nama Jelas

TAMK

(……………………..) Nama Jelas

OMS

(…………………………..) Nama Jelas

Kader Desa

(……………………………..) Nama Jelas

Kepala Desa

(………………………..) Nama Jelas

*) Format dapat disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Uraian Deskriptif.

No. Kegiatan Tujuan Manfaat Pemanfaat Volume Total Harga Rencana

Pelaksanaan



KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA II

(FORMAT 3.31)

Kepada Yth.



3. Para Organisasi Masyarakat

4. Badan Permusyawaratan Desa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2014 dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk peningkatan kapasitas perencanaan masyarakat desa dan kapasitas pembangunan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur perdesaan melalui bantuan langsung masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan dan kapasitas pemantauan dan evaluasi, maka kami mengundang Bapak / Ibu seluruh Masyarakat Desa ..............................................................., untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa II yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : ............................................................

Jam : ........................ s.d .............................

Tempat : ............................................................

Acara : ............................................................

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Desa...................................

( .................................................. )

Nama Jelas

Tembusan :




4. ....................................................



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA II

(FORMAT 3.32)

Berkaitan dengan pelaksanaan PPIP Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : …………………………………………………… Waktu : Pukul …………… s.d. pukul …….……… Tempat : …………………………………………………... telah diselenggarakan Musyawarah Desa II yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa II ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A. Materi atau Topik

Perumusan prioritas permasalahan yang terdapat di desa;

Perumusan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJM Desa10;

Ketersediaan lahan/hibah lahan;

Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun;

Perumusan dan Penentuan Besaran Upah Pekerja; - Kepala Kelompok : Rp. ………… - Kepala Tukang : Rp. ………… - Tukang : Rp. ………… - Pekerja : Rp. …………

Penyusunan Calon Pekerja

Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ………………………. Jabatan ……………………………. Notulis / Sekretaris : ………………………. Jabatan …………………………….. Narasumber :

1. ................................ Jabatan .................................. 2. ................................ Jabatan .................................. 3. ................................ Jabatan .................................. 4. ................................ Jabatan ..................................

10 Untuk Desa yang belum mempunyai dokumen RPJM Desa



Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa II, yaitu : ................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... . Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat/ aklamasi dan pemungutan suara / voting * Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................................... , tanggal ................................... 2014

Pemimpin Musyawarah

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

Mengetahui :

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Musyawarah Desa II


1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.



DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA II

(FORMAT 3.33)




Jabatan Tanda

Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

* dst

* Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa II ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir

dalam Musyawarah Desa II.


(……………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………) Nama Jelas



NOTULENSI MUSYAWARAH DESA II

(FORMAT 3.34)

Provinsi : Tanggal : Kabupaten : Nama Notulis / : Kecamatan : Sekretaris Desa : Acara : Musyawarah Desa II


1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Mtari atau Topik : 1. Perumusan prioritas permasalahan yang terdapat di desa;

2. Perumusan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKM;

3. Ketersediaan lahan/ hibah lahan;

4. Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun;

5. Perumusan dan Penentuan Besaran Upah Pekerja;

6. Penyusunan Calon Pekerja

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan materi acara diberikan oleh Narasumber, meliputi :

Diisi sesuai yang terjadi



Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber. Kesimpulan/ Kesepakatan : Berdasarkan pemaparan narasumber dan tanya jawab, serta voting yang dilakukan oleh peserta dapat disimpulkan/ disepakati : 1. .......................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................... 3............................................................................................................................ Acara ditutup pada pukul .................

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Pimpinan Musyawarah

(………………………………………..) Nama Jelas


………………………………………..)

Nama Jelas

Notulen

(…………………………..) Nama Jelas

Diisi sesuai yang terjadi



LAMPIRAN PENYUSUNAN CALON PEKERJA PELAKSANAAN PPIP (Format 3.35)

No. Nama Calon Pekerja Alamat Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

Diketahui Oleh:

Pimpinan Musyawarah

(………………………………………..) Nama Jelas


………………………………………..)

Nama Jelas

Notulen

(…………………………..) Nama Jelas



CONTOH SURAT PENGANTAR USULAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (RKM)

(Format 4.1)

Lampiran : 1 (satu) berkas Tanggal …………………….. 2014 Kepada Yth. Ketua Tim Pelaksana Kabupaten Selaku Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014 Dengan hormat, Melalui surat ini, kami sampaikan bahwa kami bermaksud mengajukan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat Desa ………………………………….. yang merupakan pelaksanaan Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014. Usulan Kegiatan ini merupakan Hasil dari Musyawarah Desa II yang telah selenggarakan di:

Desa : ………………………………………………………….. Kecamatan : ………………………………………………………….. Kabupaten : ………………………………………………………….. Pada tanggal : …………………………………………………………..

dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Adapun usulan kegiatan ini kami ajukan agar dapat dilakukan proses verifikasi di tingkat kabupaten sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua OMS

(...............................................) (Nama Jelas)

Tembusan : 1. Satuan Kerja PIP Kabupaten; 2. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK); 3. Camat; 4. Kepala Desa; 5. BPD; 6. Arsip.



CONTOH COVER USULAN RKM (Format 4.2)

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)

TAHUN ANGGARAN 2014

JENIS KEGIATAN :

(PEMBUATAN JALAN DESA)* LOKASI : DESA : …………………………………………….. KECAMATAN : …………………………………………….. KABUPATEN : …………………………………………….. DISUSUN OLEH : MASYARAKAT DESA : ………………………………………………

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

TAHUN ANGGARAN 2014 * Diisi sesuai dengan Usulan RKM



CONTOH FORMAT USULAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT

(Format 4.3) Desa : …………………………… Kabupaten : ………………………………… Kecamatan : …………………………………… Provinsi : ……………………………… 1. Latar Belakang Kegiatan

Dalam latar belakang dipaparkan tentang kondisi prasarana dan sarana transportasi (jalan, jembatan, titian dsb), irigasi, air minum dan sanitasi perdesaan.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan 2.1 Maksud

Menjelaskan hasil atau manfaat apa yang diharapkan dari kegiatan infrastruktur ini secara umum.

2.2 Tujuan

Menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur ini (misalnya pembangunan sarana infrastruktur ini untuk mempermudah akses/pencapaian ke desa tetangga, untuk memenuhi kebutuhan air minum, dan sebagainya).

2.3 Sasaran

Adalah pemaparan target yang ingin dicapai, manfaat yang akan diperoleh (misalnya berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan produksi/ pemasaran, penyehatan lingkungan, dan sebagainya).

3. Profil Desa

Menjelaskan tentang kondisi awal dan data infrastruktur yang ada di desa.

3.1 Data penduduk (jumlah penduduk dan data pendukung lainnya) 3.2 Data monografi desa (profil, tingkat ekonomi desa dan kondisi awal infrastruktur

desa) 3.3 Data Infrastruktur

a. Jalan

Panjang Jalan Aspal : km

Panjang Jalan Tanah : km

Panjang Jalan Makadam : km b. Jembatan

Jembatan Beton : unit

Jembatan Kayu : unit

Lainnya (sebutkan) : i. …………….. : unit ii. …………….. : unit iii. …………….. : unit

c. Saluran Irigasi

Panjang : m

Areal yang diairi : Ha



d. Air Minum

Hidran umum : unit Kapasitas : liter

HIPPAM : unit

Sumur Dalam : unit

Lainnya (sebutkan) i. …………….. : unit ii. …………….. : unit iii. …………….. : unit

e. Sanitasi

Jamban Komunal : unit

(MCK) : unit

Lainnya (sebutkan) : unit i. …………….. : unit ii. …………….. : unit iii. …………….. : unit

f. Prasarana dan Sarana lainnya

Kantor : unit

Puskemas : unit

Gedung Sekolah : unit

Pasar : unit

Lainnya (sebutkan) : unit 4. Rincian Kegiatan

4.1 Jenis (Paket) Kegiatan

Dalam bagian ini dijelaskan tentang jenis kegiatan yang dilakukan.

4.2 Lokasi Kegiatan

Menjelaskan di mana kegiatan akan dilaksanakan, perlu dilampirkan peta desa yang menunjukkan detiail lokasi.

4.3 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan infrastruktur

4.4 Pelaksana Kegiatan

Menjelaskan siapa yang menjadi Pelaksana Kegiatan, berupa susunan anggota OMS, KD dan Fasilitator Masyarakat.

4.5 Jumlah Pemanfaat a. KK (berdasarkan Kepala Keluarga); b. Jiwa; c. % orang miskin (dari Pemanfaat seluruhnya).

4.6 Ketersediaan Lahan dan Bahan a. Luas Lahan; b. Kondisi Lahan; c. Kepemilikan Lahan; d. Jenis dan Jumlah Bahan; e. Ketersediaan Bahan.



5. Rencana Operasi dan Pemeliharaan

Menjelaskan tentang pandangan masyarakat ke depan terhadap infrastruktur yang dibangun. yaitu tentang pelestarian atau keberlanjutan infrastruktur terkait, bagaimana operasionalisasi, pengelolaan dan pemeliharaannya serta memaparkan kepada siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

6. Rencana Pendanaan Operasi dan Pemeliharaan

Menjelaskan tentang kesanggupan masyarakat dalam melakukan pendanaan terhadap infrastruktur terbangun. yaitu dengan menjelaskan kepada siapa pembebanan pendanaan di tujukan serta menjelaskan kesanggupan masyarakat dalam melakukan pendanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

7. Lampiran: a. Daftar Penerima Manfaat (langsung dan/ atau tidak langsung sesuai jenis kegiatan); b. Ceklist Kelengkapan Dokumen Usulan RKM; c. Formulir Verifikasi; d. Analisis Prioritas Usulan Kegiatan.

Disiapkan oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa II, Desa ……………………………………, Kecamatan ………………………………, Kabupaten ………………………………………………………, Provinsi ………………………………………… 1. ……………………………………… (Ketua OMS ) 2. ……………………………………… (Anggota OMS ) 3. ……………………………………… (Anggota OMS ) 4. ……………………………………… (Kader Desa)

Mengetahui :

Kepala Desa

( ..................................................... ) ( Nama Jelas)


( ..................................................... )

( Nama Jelas)



PETUNJUK PENGISIAN ANALISIS PRIORITAS USULAN KEGIATAN (Format 4.4)

Aspek penilaian disusun berdasarkan prioritas tingkat kepentingan terhadap kemungkinan

terlaksananya kegiatan. Penjelasan aspek penilaian adalah sebagai berikut; pada urutan teratas

adalah Aspek Penerima Manfaat, karena tujuan PPIP adalah untuk meningkatkan akses

masyarakat miskin ke infrastruktur dasar permukiman di pedesaan. Manfaat itu harus dirasakan

secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menerima efek samping

dari PPIP Tahun 2014. Mengenai ketersediaan lahan dan besarnya biaya sudah jelas menjadi

batasan yang mutlak harus diperhitungkan sehingga untuk penentuan prioritas berada pada

posisi ketiga dan keempat. Metode pengerjaan diprioritaskan yang mudah dikerjakan,

mengingat PPIP Tahun 2014 memberikan porsi yang besar dalam hal pemberdayaan

masyarakat. Sedangkan waktu pelaksanaan memang sudah jelas ditentukan sesuai dengan

Pedoman Pelaksanaan bahwa waktu pelaksanaan adalah 3 (tiga) bulan, dengan alasan

masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk menikmati manfaat program ini.

Nilai untuk setiap aspek berada pada kisaran 1 - 3, di mana nilai 3 adalah Nilai Paling Tinggi

dalam artian paling mungkin dilaksanakan. Setelah semua aspek diberi nilai bobot, maka nilai

tersebut dijumlahkan. Usulan Kegiatan yang paling mungkin dilaksanakan adalah yang memiliki

total bobot paling tinggi. Apabila didapati total bobot yang sama, maka dilihat bobot aspek yang

menempati urutan pertama, usulan kegiatan manakah yang memiliki bobot lebih tinggi, maka

usulan kegiatan itulah yang diprioritaskan untuk dilakukan.

Adapun langkah-langkah pembuatan Analisis Prioritas Usulan Kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Peserta musyawarah mengajukan usulan-usulan yang kemudian dicatat sebagai Daftar

Usulan Masyarakat.

2) Daftar Usulan Masyarakat kemudian dimasukkan ke dalam kolom Usulan Kegiatan pada

Tabel Analisis Prioritas Usulan Kegiatan sesuai dengan urutan penomorannya.

3) Masing-masing Usulan Kegiatan kemudian diberi nilai sesuai dengan relevansi terhadap

aspek penilaian yang ada.

4) Selanjutnya masing-masing Usulan Kegiatan dijumlahkan nilai total untuk diberikan

peringkatnya.

5) Infrastruktur dengan nilai tertinggi di berikan peringkat teratas dan selanjutnya.



ANALISIS PRIORITAS USULAN KEGIATAN (Format 4.5)

Daftar Usulan Masyarakat: 1. …………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………………. 6. …………………………………………………………………………. 7. Dst.

No. Aspek Penilaian Nilai Nilai Dari Tiap Usulan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 Dst

1. Kegiatan mendukung peningkatan ekonomi dan menjadi akses langsung terhadap pemanfaatan potensi (pertanian, perkebunan, perikanan, sumber air baku, dll) yang ada di desa a. Sangat mendukung b. Mendukung c. Tidak

a = 3 b = 2 c = 1

2. Penerima Manfaat a. < sepertiga jumlah penduduk b. antara sepertiga sampai dengan dua pertiga

jumlah penduduk c. > dua pertiga jumlah penduduk

a = 1 b = 2 c = 3

3. Manfaat dirasakan secara langsung oleh masyarakat miskin

a. Ya a = 3 b. Tidak b = 1

4. Ketersediaan Lahan a. Ada, dari lahan eksisting

b. Ada, namun berupa ruang/fasilitas umum c. Tidak tersedia

a = 3 b = 2 c = 1

5. Lokasi kegiatan berada pada kantung-kantung kemiskinan a. Ya b. Tidak

a = 3 b = 1

6. Besarnya biaya a. < 250 Juta

b. 250 – 300 Juta a = 3 b = 2

c. > 300 Juta

c =1



No. Aspek Penilaian Nilai Nilai Dari Tiap Usulan Kegiatan

1 2 3 4 5 6 Dst

7. Metode Pengerjaan a. Teknologi sederhana yang dapat diterapkan

oleh masyarakat b. Memerlukan peralatan berat, sulit dalam

pengerjaan

a = 3 b = 1

8. Waktu Pelaksanaan a. < 3 bulan

b. > 3 bulan a = 3 b = 1

TOTAL NILAI

PERINGKAT


(…………………………………..) Nama Jelas

TAMK

(…………………………………..) Nama Jelas

OMS

(…………………………………..) Nama Jelas

Kader Desa

(…………………………………..) Nama Jelas

KPP

(…………………………………..) Nama Jelas



USULAN RENCANA KEGIATAN MASYARAKAT (Format 4.6)

Berdasarkan hasil SKS dan Identifikasi Permasalahan, maka disusun usulan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) sebagai berikut:

DESA : ……………………………………………. KABUPATEN : ……………………………….. KECAMATAN : ……………………………………………. PROVINSI : ………………………………..

No.

Kegiatan

Volume

Satuan

Harga

Sumber Dana



BERITA ACARA KEBUTUHAN LAHAN

(Format 4.7)

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tahun 2014 di Desa ………………………………………………, Kecamatan

…………………………, Kabupaten …………………, Provinsi …………………, maka pada:

Hari dan Tanggal : …………………………………………………………

Jam : Pukul ……………… s.d...…………….........

Tempat : …………………………………………………………

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa ……… yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan

seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di desa sebagaimana

tercantum dalam Daftar Hadir peserta terlampir.

Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa diperlukan adanya :

Pengadaan Lahan untuk : …………………………………………………………

Luas Lahan : …………………………………………………………

Lahan Milik : …………………………………………………………

Mengetahui :

Perwakilan Warga

(………………………………) Nama Jelas

Ketua OMS

(………………………………) Nama Jelas

Kepala Desa

(………………………………) Nama Jelas



PEMILIK LAHAN UNTUK HIBAH (Format 4.8)

Pengadaan Lahan untuk : ………………………………………..

Luas Lahan : ………………………………………..

Lahan Milik : ………………………………………..

Dengan kebutuhan tersebut, maka Pemilik Lahan dengan ini bersedia untuk memanfaatkan

lahan mereka untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 untuk kepentingan pembangunan

…………………………………………………………………………………….. tersebut.

Dalam rangka melengkapi persyaratan hibah tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen-

dokumen pendukung, seperti :

1. Kepemilikan Lahan Yang Sah Secara Hukum;

2. Hasil Diskusi dengan Warga (Berita Acara);

3. ………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………

Demikian kami sampaikan Surat ini untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan

………………………………………………………………………………………………………………

…………..

Mengetahui :

Pemilik Lahan

(………………..……………) Nama Jelas

Perwakilan Warga

(………………………) Nama Jelas

Ketua OMS

(…………….…………) Nama Jelas

TAMK

(………………..……………) Nama Jelas

Kepala Desa

(……………………..……………) Nama Jelas



DAFTAR PENERIMA MANFAAT (Format 4.9)

No. Kegiatan

Infrastruktur Lokasi

Hasil yang Diharapkan

Dampak Kegiatan Penerima Manfaat

……………… Tanggal, …………………………………2014


(…………………………………)

OMS

(…………………………………)

Kader Desa

(…………………………………)

Kepala Desa

(…………………………………)



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR VERIFIKASI USULAN (Format 4.10)

Formulir ini diisi oleh Tim Pelaksana Kabupaten setelah semua persyaratan dan dokumen usulan dinyatakan lengkap. Di dalam Formulir ini terdapat beberapa panduan/ uraian yang merujuk pada catatan-catatan yang berguna bagi proses verifikasi. Masing-masing uraian tersebut adalah: 1. Usulan merupakan hasil keputusan Musyawarah Desa II, dibuktikan dengan salinan Berita

Acara Musyawarah Desa II. 2. Tumpang tindih atau berkaitan dengan Program Pemerintah lainnya. 3. Ada masalah kepemilikan tanah/ganti rugi. 4. Banyaknya penerima manfaat ≥ 2/3 jumlah penduduk desa. 5. Ada Daftar Penerima Manfaat dan daftar tersebut sesuai dengan jumlah penerima manfaat

yang ditemukan di lapangan. 6. Sebanyak 60 % penerima manfaat adalah masyarakat miskin. 7. Swadaya masyarakat, jelaskan. 8. Layak secara lingkungan:

8.1 Tidak menyebabkan erosi, longsor atau banjir. 8.2 Tidak menyebabkan kerusakan dan mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan. 8.3 Tidak menyebabkan kerusakan dan mengganggu kelangsungan hidup hewan.

9. Layak secara Teknis: 9.1 Menggunakan teknologi yang relatif sederhana. 9.2 Banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. 9.3 Bahan, alat, dan tenaga ahli mudah didatangkan. 9.4 Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat.

10. Kesimpulan usulan layak dengan syarat/alasan tidak layak. Kesepuluh item uraian ini dinilai dan harus dijawab dengan Ya atau Tidak, yang cukup dicantumkan dengan memberi tanda check (√) pada kotak kecil di samping kanan. Perlu diperhatikan untuk memberi catatan-catatan kecil pada masing- masing uraian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai usulan kegiatan yang diajukan. Pada akhir dokumen harus diberikan Kesimpulan Rekomendasi/ Catatan dari Tim Verifikasi yang berguna bagi keberlangsungan proses verifikasi dan juga finalisasi usulan nantinya.



FORMULIR VERIFIKASI USULAN (Format 4.11)

Kabupaten : …………………………………… Desa : …………………… Kecamatan : ……………………………………. Jenis Kegiatan : …………………...

Kriteria Penilaian

Ya Tidak

1. Usulan merupakan Hasil Keputusan Musyawarah Desa II, dibuktikan dengan Salinan Berita Acara Musyawarah Desa II. Catatan :

2. Tumpang Tindih atau berkaitan dengan Proyek Pemerintah lainnya. Catatan :

3. Ada masalah Kepemilikan Tanah/ Ganti Rugi. Catatan :

4. Banyaknya Penerima Manfaat ≥ 2/3 Jumlah Penduduk Desa. Catatan :

5. Ada Daftar Penerima Manfaat dan Daftar tersebut sesuai dengan Jumlah Penerima Manfaat yang ditemukan di lapangan. Catatan :

6. Sebanyak 60 % Penerima Manfaat adalah Masyarakat Miskin. Catatan :

7. Swadaya Masyarakat, jelaskan. Catatan :

8. Layak secara Lingkungan. a. Tidak menyebabkan Erosi, Longsor atau Banjir b. Tidak menyebabkan Kerusakan dan Kelangsungan Hidup Tumbuhan c. Tidak menyebabkan Kerusakan dan Kelangsungan Hidup Hewan Catatan :

9. Layak secara teknis a. Menggunakan teknologi yang relatif sederhana b. Banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. c. Bahan, alat, dan tenaga ahli mudah didatangkan.



Kriteria Penilaian

Ya Tidak

d. Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. Catatan :

10. Kesimpulan Usulan Layak dengan Syarat / Alasan tidak layak (coret yang tidak sesuai) : Catatan:

Tanggal …………………………… 2014

Dibuat Oleh :


(..........................................................) Nama Terang

*) coret yang tidak perlu



CHECK LIST PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RKM

(Format 4.12) Desa : ……………………………………... Kabupaten : …………………………… Kecamatan : ……………………………………... Provinsi : ……………………………

No. Uraian

Pemeriksaan Isi Proposal Desa Penjelasan dan Rekomendasi

Ada Tidak Ada Layak Kurang Salah

1. Surat Pengantar

2. Cover/Sampul Proposal

3. Daftar Isi

4. Uraian/Penjelasan RKM

5. Analisis Priositas Kegiatan

6. Pemetaan Batas Tapak

7. Peta lokasi Infrastruktur

8. Berita Acara Musyawarah I

9. Daftar Hadir Musyawarah I

10. Berita Acara Musyawarah II

11. Daftar Hadir Musyawarah II

12. Berita Acara Pemilik Lahan Untuk Hibah

13. Berita Acara Swadaya/ Sumbangan Masyarakat

14. Daftar Sumbangan (Lamp. BA)

KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Bahwa Dokumen Usulan RKM Desa tersebut diatas dinyatakan *) : 1. LAYAK atau TELAH MEMENUHI SYARAT maka bisa dilanjutkan dengan Proses Verifikasi. 2. KURANG LAYAK atau BELUM MEMENUHI SYARAT maka perlu diperbaiki dulu oleh Desa Dibuat di …………………………………….. tanggal …………………………………… 2014

Diperiksa Oleh : Nama Jabatan Tanda Tangan

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

*) coret yang tidak perlu



CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (AIR MINUM) (Format 4.13)

Desa : Kecamatan : Kabupaten : Propinsi : Jumlah Penduduk : Jiwa Luas Wilayah : Ha Jumlah Kepala Keluarga : KK

NO. DAFTAR PERTANYAAN Ya Keterangan

A. Lokasi Proyek

1. Lokasi Kawasan Padat Penduduk ?

2. Kawasan Pusat Kegiatan ?

3. Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan Terhadap Lingkungan.

. Kawasan Peninggalan Budaya

. Kawasan Lindung

. Rawa

. Hutan Bakau

. Muara Sungai

. Kawasan Penyangga

. Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity

. Pantai

B. Dampak Langsung Proyek Terhadap Lingkungan

1. Pencemaran Sumber Air Baku oleh Limbah yang berasal dari Penduduk, Industri, Pertanian dan Erosi Tanah ?

2. Kerusakan Bangunan Bersejarah / Monumen dan Kehancuran Bangunan tersebut.

3. Bahaya dari Penurunan Muka Tanah akibat Pengambilan Air Tanah yang berlebihan.

4. Konflik Sosial pada penduduk.

5. Konflik Pemanfaatan Air Baku (Permukaan dan Air Tanah) antara Pemanfaatan untuk Air Minum dan Pemanfaatan lainnya (Irigasi, dan lain - lainnya).

6. Air Baku yang tidak memenuhi Baku Mutu.

7. Distribusi Air kepada Pengguna yang tidak memenuhi Baku Mutu ?

8. Perlindungan Sumber Air (Air Permukaan dan Air Tanah) terhadap Potensi Pencemaran.

9. Pemanfaatan / Eksploitasi Air Tanah berlebihan, menyebabkan Intrusi Air Laut dan Penurunan Muka Tanah.




10. Pertumbuhan enceng gondok pada Reservoir / Bak Penampungan ?

11. Peningkatan Debit Saluran Buangan akibat Pemanfaatan Fasilitas / Prasarana Masyarakat.

12. Pembuangan Limbah Instalasi Pengolahan Air yang tidak memenuhi syarat.

13. Kapasitas Kawasan penyangga yang tidak mampu mengurangi Dampak Kebisingan dan Polusi lainnya.

14. Jalur Transmisi melintasi Jalan Penghubung.

15. Perpindahan Penduduk dengan paksa.

16. Konflik Sosial antara Pekerja Pendatang dan Pekerja Pribumi (masyarakat setempat).

17. Kebisingan dan Pencemaran Udara selama Kegiatan Konstruksi.

18. Peningkatan lalu - lintas kendaraan selama berlangsungnya Kegiatan Konstruksi.

19. Peningkatan Erosi Tanah atau Lumpur selama Pekerjaan Kontruksi.

20. Peningkatan Penggunaan Air pada Pengguna.

21. Persaingan Penggunaan Air.

22. Peningkatan Air Genangan sebagai Dampak Pemanfaatan Air Bersih ?

23. Peningkatan Volume Limbah.



CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (SANITASI)

(Format 4.14) Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Jumlah Penduduk : Jiwa Luas Wilayah : Ha Jumlah Kepala Keluarga : KK


A. Lokasi Proyek

1. Lokasi Kawasan Padat Penduduk.

2. Kawasan Pusat Kegiatan.

3. Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan

. Kawasan Cagar Budaya

. Kawasan Lindung

. Daerah Rawa

. Hutan Bakau

. Muara sungai

. Kawasan Penyangga

. Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity

. Pantai


1. Kerusakan Monumen Bersejarah atau Tempat Bersejarah dan Kehancuran Bangunan tersebut ?

2. Terputusnya Akses dan Hubungan dengan Sarana dan Prasarana; Ketidakharmonisan Lingkungan akibat Kebisingan, Bau dan Gangguan Serangga, Tikus dan lain –lain ?

3. Perpindahan Penduduk dengan paksa (Involuntary) ?

4. Pencemaran Air Tanah akibat Pengolahan Limbah yang tidak memenuhi syarat diolah ?

5. Genangan Air Limbah belum diolah mengganggu Lingkungan ?

6. Kebisingan dan Pencemaran Udara selama Kegiatan konstruksi ?

7. Masuknya Bahan Berbahaya ke dalam Saluran Limbah?

8. Kapasitas Kawasan Penyangga yang tidak mampu mengurangi Dampak Kebisingan dan Polusi lainnya ?

9. Konflik Sosial antara Pekerja Pendatang dengan Pekerja Pribumi (masyarakat setempat) ?

10. Penutupan jalan dan adanya genangan air selama proses penggalian pada musim hujan ?

11. Kebisingan dan Pencemaran Udara selama aktivitas Konstruksi ?




12. Gangguan lalu - lintas akibat Pengangkutan Material dan Limbah ?

13. Gangguan aliran lumpur selama Pekerjaan Konstruksi ?

14. Ancaman terhadap Kesehatan Masyarakat akibat Kegagalan Sistem Pengolahan Limbah ?

15. Penurunan Kualitas Air akibat dari Pembuangan Limbah secara langsung (tanpa melalui sistem pengolahan) ?

16. Pencemaran Air Baku akibat Pembuangan Endapan Limbah pada permukaan tanah ?



CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (JALAN PERDESAAN)

(Format 4.15)

Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Jumlah Penduduk : Jiwa Luas Wilayah : Ha Jumlah Kepala Keluarga : KK


A. Lokasi Proyek Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan

- Kawasan Cagar Budaya

- Kawasan Lindung

- Daerah Rawa

- Hutan Bakau

- Muara Sungai

- Kawasan Penyangga

- Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity


1. Kerusakan Areal Bersejarah / Cagar Budaya; Perubahan Fisik Lingkungan akibat Pekerjaan Jalan ?

2. Kerusakan Lingkungan Hidup (misalnya : Kawasan Lindung / Daerah Khusus) ?

3. Perubahan dan atau Pengalihan Aliran Air di sungai yang mengakibatkan Pengendapan Sungai ?

4. Penurunan Kualitas Air Permukaan akibat Buangan Limbah yang berasal dari Barak Pekerja dan Penggunaan Zat Kimia dalam Pekerjaan ?

5. Peningkatan Polusi Udara akibat Kegiatan Pemecahan Batu, Pengerukan dan Penimbunan serta Polusi dari Bahan Kimia dari Kegiatan Pengaspalan ?

6. Gangguan Kebisingan dan Getaran selama Proses Pelaksanaan Pekerjaan ?

7. Perpindahan Penduduk dengan Paksa (Involuntary) ?

8. Polusi udara tinggi menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas dan stress di sekitar Lokasi Proyek ?

9. Ketidaknyamanan berlalu - lintas di Lokasi akibat Pekerjaan yang bersinggungan dengan Jaringan Jalan yang sudah ada ?

10. Sanitasi yang buruk dan limbah padat di lokasi kerja, dan kemungkinan penularan penyakit dari para pekerja kepada masyarakat sekitar ?

11. Terbentuknya tempat berkembang - biaknya nyamuk pembawa penyakit ?

12. Relokasi penduduk di sepanjang daerah milik jalan ?

13. Peningkatan resiko kecelakaan akibat bertambahnya volume lalu - lintas kendaraan ?

14. Peningkatan polusi suara dan udara akibat dari volume kendaraan ?

15. Peningkatan resiko pencemaran air yang berasal dari bensin/ solar, minyak pelumas dan tumpahan minyak serta material lainnya dari kendaraan yang melintas ?



CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (IRIGASI DAN DRAINASE)

(Format 4.16)

Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Jumlah Penduduk : Jiwa Luas Wilayah : Ha Jumlah Kepala Keluarga : KK


A. Lokasi Proyek Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan.

- Kawasan Lindung - Daerah Rawa - Hutan Bakau - Muara Sungai - Kawasan Penyangga - Kawasan Lindung Pengembangan Biodiversity


1.

Penurunan Nilai-nilai Ekologi secara Ekstrim (contoh: akibat kerusakan hutan/ daerah rawa atau gedung/ tempat historis/ budaya, kerusakan hidrologi pada sumber air alam, banjir lokal, dan kerusakan drainase) ?

2. Masalah Pemanfaatan Air baku dan Hubungannya dengan Masalah Sosial ? 3. Permasalahan dalam Aktivitas Pergerakan makhluk hidup ?

4. Munculnya Masalah Ekologi akibat dari Peningkatan Erosi Tanah dan Pengendapan, sebagai penyebab utama dari Penurunan Kapasitas Saluran ?

5. Ketidakmampuan Saluran Drainase untuk mencegah Rembesan Air Laut.

6. Pemanfaatan / Eksploitasi Air Tanah yang berlebihan mengakibatkan Intrusi Air Laut dan Penurunan permukaan Tanah.

7. Penurunan Kualitas Air berakibat menurunnya Manfaat. 8. Perpindahan Penduduk secara Paksa (Involuntary) ? 9. Konflik Sosial Penggunaan Lahan. 10. Erosi Tanah sebelum Pemadatan dan Pekerjaan Plester Saluran Air (lining saluran). 11. Kebisingan akibat Peralatan Pekerjaan. 12. Debu (pencemaran udara). 13. Persoalan Sosial khususnya jika menggunakan Tenaga Kerja dari luar ? 14. Pencemaran Air akibat Manajemen Pertanian dan Saluran Irigasi yang tidak tepat.

15. Penggerusan Humus dan Perubahan Karakteristik Tanah akibat Penggunaan Saluran Irigasi secara berlebihan.

16. Suplai Air penduduk berkurang selama masa tanam.

17. Bahaya Pencemaran Tanah, Pencemaran Air Pertanian dan Air Tanah serta Bahaya Kesehatan Masyarakat akibat dari Penggunaan berlebih pupuk dan pestisida.

18. Pengikisan Tanah pada Saluran Air.




19. Pembersihan Saluran Air. 20. Pendangkalan Saluran Air. 21. Penyumbatan Saluran Air oleh Tanaman Liar (gulma). 22. Perembesan Air Limbah Pertanian ke dalam Sistem Air Bersih. 23. Peningkatan Pencemaran Air dan Penyakit yang berasal dari Air.



CHECKLIST PEMERIKSAAN DAMPAK LINGKUNGAN (SANITASI KESEHATAN MASYARAKAT)

(Format 4.17) Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Jumlah Penduduk : Jiwa Luas Wilayah : Ha Jumlah Kepala Keluarga : KK


A. Lokasi Proyek

1. Lokasi Kawasan Padat Penduduk

2. Kawasan Pusat Kegiatan

3. Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap Lingkungan

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Lindung

Daerah Rawa

Hutan Bakau

Muara Sungai

Kawasan Penyangga

Kawasan Lindung Pengembangan biodiversity

Pantai


1. Kerusakan monumen bersejarah atau tempat bersejarah dan kehancuran bangunan kesehatan masyarakat tersebut ?

2.

Terputusnya akses dan hubungan dengan sarana dan prasarana; ketidakharmonisan lingkungan akibat kebisingan, bau, dan gangguan serangga, tikus dan lain-lain ?

3. Pencemaran air tanah akibat pengolahan limbah yang tidak memenuhi syarat diolah ?

4. Genangan air limbah belum diolah mengganggu lingkungan sarana kesehatan masyarakat ?

5. Kebisingan dan pencemaran udara selama kegiatan konstruksi ?

6. Masuknya bahan berbahaya ke dalam saluran limbah ?

7. Kapasitas kawasan penyangga yang tidak mampu mengurangi dampak kebisingan dan polusi lainnya ?

8. Penutupan jalan dan adanya genangan air selama proses penggalian pada musim hujan ?

9. Gangguan lalu - lintas akibat pengangkutan material dan limbah ?

10. Gangguan aliran lumpur selama pekerjaan konstruksi ?

11. Ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat kegagalan sistem pengolahan limbah ?

12. Penurunan kualitas air akibat dari pembuangan limbah secara langsung (tanpa melalui sistem pengolahan) ?

13. Pencemaran air baku akibat pembuangan endapan limbah pada permukaan tanah ?

14. Gangguan terhadap proses berobat ketika proyek ini berlangsung ?



PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIS (DED) DAN RAB

(Format 5.1)

A. PENDAHULUAN Secara umum, dokumen DED adalah penyusunan laporan suatu pekerjaan yang berupa gambar kerja secara lengkap dan terdiri dari berbagai skala gambar. Pelaksanaan penyusunan dokumen DED melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Pekerjaan persiapan; 2. Survey lapangan; 3. Analisis dan perencanaan; 4. Penyusunan rancangan teknis (Detailed Engineering Design/DED).

B. SISTEMATIKA PELAKSANAAN DED B.1 Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi kegiatan mobilisasi personil, peninjauan lokasi kegiatan (survey pendahuluan), penyusunan rencana kerja yang meliputi waktu dan lama pengukuran lokasi dan memantapkan rencana kerja dalam pelaksanaan perencanaan. Pada pekerjaan persiapan ini juga dilakukan penilaian kondisi awal pada lokasi yang akan direncanakan, yang meliputi: 1. Melakukan pengamatan kondisi eksisting. 2. Mengkaji beberapa fasilitas pelengkap/pendukung atau faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi perencanaan teknis.

B.2 Survey Lapangan Untuk lebih memahami permasalahan dan perencanaan, maka perlu diadakan survey lapangan di lokasi kegiatan. Survey lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Beberapa survey yang akan dilakukan disesuaikan dengan jenis dan kriteria dari DED yang akan disusun.

B.3 Analisis dan Perencanaan Berdasarkan data yang didapat dari hasil survey kemudian dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan perencanaan suatu kegiatan. Dalam perencanaan tentunya sangat dibutuhkan data-data yang akurat agar hasilnya sesuai dengan diharapkan.

B.4 Penyusunan DED 1. Menyusun Rencana Teknis Beserta Gambar Teknisnya

Meliputi kegiatan perencanaan teknis yaitu perencanaan sesuai dengan jenis masing-masing kegiatan yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah teknis, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan gambar kerja/rencana teknis. Gambar kerja ini disusun berdasarkan hasil yang didapat dari perencanaan teknis dan dibuat rapi dalam satu bentuk album gambar.

2. Menyusun Spesifikasi Teknis Kegiatan Pada kegiatan ini akan disusun spesifikasi teknis bahan bangunan dan syarat pelaksanaan yang berhubungan dengan desain teknis.



C. SISTEMATIKA RENCANA ANGGARAN BIAYA Pada dasarnya anggaran biaya merupakan bagian terpenting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Membuat anggaran biaya berarti menafsir atau memperkirakan harga suatu barang, bangunan atau benda yang akan dibuat dengan teliti dan secermat mungkin. Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. Anggaran biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada kegiatan yang sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. Sebagai contoh, misalnya harga bahan dan upah tenaga kerja di Padang, berbeda dengan harga bahan dan upah tenaga kerja di Medan, Pekan Baru, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Secara umum pelaksanaan perhitungan anggaran biaya dapat dilihat pada diagram berikut ini:

C.1 Persiapan Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam perhitungan rencana anggaran adalah sebagai berikut: 1. Bestek

Gunanya untuk menentukan spesifikasi bahan dan syarat-syarat teknis. Bestek adalah uraian yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan bangunan yang terdiri dari:

Keterangan tentang proyek yang akan dibangun.

Keterangan tentang bagaimana melaksanakan bagian proyek tersebut.

Keterangan mengenai administrasi proyek.

2. Gambar Bestek Gunanya untuk menentukan/menghitung besarnya masing-masing volume pekerjaan. Gambar bestek terdiri dari:

Gambar rencana dengan perbandingan tertentu, biasanya digunakan skala 1:100.

Gambar-gambar penjelasan dengan skala 1:5 dan 1:10 bagi konstruksi-konstruksi yang sulit.



Dengan adanya bestek dan gambar bestek, maka pelaksana dapat membayangkan bentuk dan macam bangunan yang diingini oleh Pemberi Tugas.

3. Harga Satuan Pekerjaan Didapat dari harga satuan bahan dan harga satuan upah berdasarkan perhitungan analisa harga setempat.

C.2 Tata Cara Perhitungan RAB Sebagai langkah lanjut dalam pelaksanaan perhitungan RAB setelah dilakukan persiapan dengan data-data gambar adalah: 1. Tenaga Kerja 2. Harga Bahan 3. Analisa Satuan Pekerjaan1 4. Volume Pekerjaan 5. Jumlah Tiap Jenis Pekerjaan 6. RAB

C.3 Tenaga Kerja Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya harga pekerja tergantung dari masing-masing keahlian yang dimiliki oleh personil tersebut dan bervariasi pada setiap daerah. Harga tenaga kerja dihitung per hari kerja yaitu 8 jam per hari. (Contoh perhitungan): o Kepala Tukang Rp. 30.000/ hari

o Tukang Batu Rp. 25.000/ hari

o Tukang Kayu Rp. 25.000/ hari

o Pekerja (Pembantu Tukang Batu / Kayu) Rp. 17.000/ hari

Jika Menggunakan Analisa BOW Misalkan dalam analisis BOW dapat dilihat contoh sebagai berikut: Besarnya Jumlah Tenaga yang dibutuhkan untuk menggali 1 m³ tanah. Dalam analisa A.1 diperlukan tenaga: o 0,75 pekerja o 0,025 mandor Indeks (angka) 0,75 dan 0,025 di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 pekerja bekerja bersama-sama dengan 0,025 Mandor akan menghasilkan 1 m³ galian tanah dalam satu hari. Jika Menggunakan Analisa SNI Misalkan dalam Analisa SNI dapat dilihat contoh sebagai berikut: Besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menggali 1 m³ tanah. Dalam Analisa SNI DT-91-006-2007, penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Tanah, diperlukan tenaga:

1 Analisa yang digunakan bisa menggunakan BOW, SNI ataupun analisa Bina Marga



Menggali 1 m³ tanah biasa sedalam 1 meter

Kebutuhan Satuan Indeks

Tenaga Kerja Pekerja OH 0,750

Mandor OH 0,025

Indeks (angka) 0,75 dan 0,025 di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 pekerja bekerja bersama-sama dengan 0,025 Mandor akan menghasilkan 1 m³ galian tanah dalam satu hari.

C.4 Harga Bahan/Material Yang dimaksud dengan bahan dan material adalah besarnya jumlah bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya Harga Bahan dan Material tergantung bervariasi pada setiap daerah misalnya harga Semen, Pasir, Batu Kali dan sebagainya. Harga Bahan dihitung dengan satuan per unit, buah atau m³ disesuaikan dengan Jenis Bahan tersebut. (Contoh perhitungan): o Semen Rp. 25.000/zak o Batu Kali Rp. 65.000/m³ o Pasir Rp. 75.000/m³ o Batu Bata Rp. 250/buah

Contoh Penggunaan Analisa BOW. Sedangkan untuk Kebutuhan Bahan dapat dilihat dari Analisa BOW sebagai berikut; untuk Pekerjaan 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran 1 semen : 4 pasir. Dalam Analisa G. 32 h diperlukan Bahan : o 1,2 m³ batu kali o 4,0715 zak semen o 0,522 m³ pasir Indeks (angka) 1,2 ; 4,0715 dan 0,522 di atas mempunyai pengertian bahwa 1,2 m³ Batu Kali dan 4,0715 Zak Semen serta 0,522 m³ Pasir akan menghasilkan 1 m³ Pasangan Batu Kali. Contoh Penggunaan Analisa SNI Kebutuhan Bahan dapat dilihat dari Analisa SNI DT-91-007-2007 sebagai berikut; untuk Pekerjaan 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran 1 semen : 4 pasir pasang.

Kebutuhan Satuan Indeks

Bahan Batu Belah 15 cm/20 cm m³ 1,200

PC Kg 163,000

PP m³ 0,520

Tenaga Kerja Pekerja OH 1,500

Tukang Batu OH 0,600

Kepala Tukang OH 0,060

Mandor OH 0,075



C.5 Analisa Satuan Pekerjaan Yang dimaksud dengan Harga Satuan Pekerjaan adalah Jumlah Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja berdasarkan Perhitungan Analisa suatu Kegiatan. Harga Bahan didapat dipasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Bahan. Upah Tenaga Kerja didapatkan dilokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah. Ada 3 (tiga) istilah yang harus dibedakan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu : Harga Satuan Bahan, Harga Satuan Upah dan Harga Satuan Pekerjaan. Harga Satuan Pekerjaan dihitung berdasarkan satuan per pekerjaan. Sebagai contoh adalah Harga Satuan Pekerjaan untuk 1 m3 Pasangan Batu Kali dengan campuran semen 1 semen : 4 Pasir. Dari komposisi campuran di atas, kita didapatkan analisa G 32 h yang berbunyi berikut "1 m³ Pasangan macam A memakai perekat 1 Semen Portland, 4 Pasir (G 19)”. Kemudian Perhitungan dilakukan sebagai berikut :

1,2 m³ Batu Kali @ Rp 65.000 = Rp 78.000

4,0715 Zak Semen @ Rp 25.000 = Rp 101.787,50 0,522 m3 Pasir @ Rp 75.000 = Rp 39.150

Bahan = Rp 218.937,50 1,2 Tukang Batu @ Rp 25.000 = Rp 30.000 0,12 Kepala Tukang Batu @ Rp 30.000 = Rp 3.600 3,6 Pekerja @ Rp 17.000 = Rp 61.200 0,18 Mandor @ Rp 35.000 = Rp 6.300

Upah = Rp 101.100 Analisa Satuan Pekerjaan = Bahan + Upah = Rp 218.937,5 + Rp 101.100 = Rp 320.037,50

Sehingga dapat dilihat bahwa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan Campuran Semen ; 1 Semen : 4 Pasir adalah Rp 320.037,50/m³.

C.6 Volume Pekerjaan Yang dimaksud dengan Volume Pekerjaan adalah menguraikan secara Rinci Besar Volume atau Kubikasi suatu Pekerjaan. Menguraikan, berarti Menghitung Besar Volume masing - masing pekerjaan sesuai dengan Gambar Bestek dan Gambar Detail. Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk Menghitung Volume masing - masing pekerjaan terlebih dahulu harus dikuasai tata cara Membaca Gambar Bestek berikut Gambar Detail / Penjelasan. Perhitungan Volume adalah Perhitungan untuk Menghitung Isi, Luas dan Keliling suatu benda sehingga perlu diketahui Rumus dan Satuan benda yang akan dipergunakan seperti : o Satuan Panjang : cm, m, hm, km, inch dan mile. o Satuan Luas : cm², ca, are, ha. o Satuan Isi : dm³, m³ dan lain - lain.



Berikut adalah rumus yang biasa dipergunakan yaitu : o Perhitungan Luas : p (panjang) x l (lebar) o Perhitungan Isi : p (panjang) x l (lebar) x t (tinggi)

Misalkan Kubus diatas adalah Pasangan Batu Kali dengan campuran 1 semen : 4 pasir Ukuran : p = 3 m ; l =1m ; t =2m maka Volume Pekerjaan Pasangan Batu Kali adalah : p x l x t v = 3 x 1 x 2 = 6 m³

C.7 Rencana Anggaran Biaya Anggaran Biaya yang dihitung adalah Jumlah dari masing - masing Hasil perkalian Volume dengan Harga Satuan Pekerjaan yang bersangkutan. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

RAB = Volume x Harga Satuan Pekerjaan

Sebagai contoh dapat dilihat kembali untuk Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan Campuran 1 semen : 4 pasir sebagai berikut : o Harga Satuan Pekerjaan = Rp. 320.037,50/m³ o Volume Pekerjaan = 6 m³

Jadi Harga Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Komposisi 1 Semen : 4 Pasir adalah sebesar = 6 m³ x Rp 320.037,50/m3 = Rp 1.920.225,-



CONTOH BINGKAI GAMBAR DESAIN (Format 5.1) PPIP

TA. 2014

Provinsi

..........................

Kabupaten

..........................

Kecamatan

..........................

Desa

..........................

Jenis Prasarana

..........................

Lokasi

..........................

JUDUL GAMBAR :

..........................

Dibuat Oleh : OMS

(______________)

Diperiksa Oleh : Fasilitator

(______________) Diverivikasi Oleh

TAMK (______________)

Diketahui Oleh : Kepala Desa

(______________)

Lembar ke .... dari ......



PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGISIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

(Format 5.2)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan Dokumen Perhitungan Volume Pekerjaan

berdasarkan Rencana Teknis, Harga dari berbagai macam Bahan/ Material, Alat dan

Tenaga yang dibutuhkan pada suatu Konstruksi. Melalui RAB dapat diketahui Taksiran

Biaya setiap item/ sub Kegiatan.

RAB disusun oleh OMS dan KD yang didukung oleh Satker PIP Kabupaten dan Tim

Pelaksana Kabupaten, demi mendukung tidak terjadi deviasi yang terlalu besar antara

Biaya sebenarnya dengan RAB.

Langkah-langkah teknis dalam Perhitungan RAB dapat dilihat pada Buku Pedoman

Pelaksanaan.

Formulir RAB ini memuat Perhitungan Dasar RAB.

1. Tuliskan Nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan.

2. Pada Kolom 1 (uraian) merupakan Uraian dalam Bentuk Bahan, Upah dan Alat.

3. Kolom 2 (volume) merupakan Besar Volume yang ada, dihitung secara Total.

4. Kolom 3 (satuan) merupakan Satuan yang digunakan.

5. Kolom 5 (Jumlah Total) didapat dari Volume dikalikan dengan Harga Satuan yang

kemudian ditotalkan.

Demikianlah RAB ini dibuat oleh OMS dan KD dengan diketahui Kepala Desa, diperiksa

dan disetujui oleh Fasilitator Masyarakat.



RENCANA ANGGARAN BIAYA (Format 5.2)

Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa

: : : :

No.RAB Program Jenis Kegiatan Ukuran / Dimensi

: : PPIP Tahun 2014 : :

URAIAN VOLUME

Satuan HARGA SATUAN

(Rp)

JUMLAH TOTAL (Rp) Total Dari Swadaya Dari Dana

BAHAN

1.

2.

3.

4.

Sub Total 1)

ALAT

1.

2.

3.

4.

Sub Total 2)

UPAH

1.

2.

3.

4.

Sub Total 3)

TOTAL BIAYA

Sumber Dana

Dana Bantuan Sosial :

Swadaya :



Catatan: 1. Sumbangan dalam bentuk Bahan, Upah dan Alat ditulis dalam Kolom Volume dari

swadaya. 2. Nilai RAB didapat dari Kolom Volume dari Dana dikalikan dengan Kolom Harga Satuan

yang kemudian ditotalkan. 3. Sumbangan dalam bentuk Uang dimasukan pada baris terbawah (sumber dana dari

swadaya). 4. Swadaya dalam bentuk Lahan ditulis dalam Format lain.

Diperiksa Oleh :

Dibuat Oleh :


(………………………….) Nama Jelas

Ketua OMS

(………………………….) Nama Jelas

Kader Desa

(………………………….) Nama Jelas

Diverifikasi Oleh TAMK

(………………………….) Nama Jelas



REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (Format 5.3)

Provinsi : …………………………… No. RAB : ……………………………………………

Kabupaten : …………………………… Program : PPIP Tahun 2014

Kecamatan : …………………………… Jenis Kegiatan : ……………………………………………

Desa : …………………………… Ukuran/Dimensi : ……………………………………………

No URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN

(Rp) JUMLAH BIAYA (Rp)

I 1. 2. 3. 4.

PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………………. …………………. …………………. ………………….

……………………...

II 1. 2. 3. 4.

PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………………. …………………. …………………. ………………….

……………………...

TOTAL I + II ……………………...

Diperiksa Oleh :

Dibuat Oleh :


(………………………….) Nama Jelas

Ketua OMS

(………………………….) Nama Jelas

Kader Desa

(………………………….) Nama Jelas


(………………………….) Nama Jelas



DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN/ ALAT (Format 5.4)

Desa : …………………………………………………. Kecamatan : …………………………………………………. Kabupaten : …………………………………………………. Provinsi : ………………………………………………….

No. Jenis Bahan /

Material Satuan

Harga Satuan Bahan

Keterangan Hasil Survey Realisasi

Supl. I Supl. II Supl. III Pelaksanaan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dst


Diperiksa Oleh : Fasilitator Masyarakat

Dibuat Oleh : OMS

(………………………..) Nama Jelas

(………………………..) Nama Jelas

(………………………..) Nama Jelas



RENCANA PENGGUNAAN ALAT BERAT (Format 5.5)

Diperiksa Oleh : Mengetahui : Dibuat Oleh : Fasilitator Masyarakat

(………………………….) Nama Jelas

Kepala Desa

(………………………….) Nama Jelas

OMS

(………………………….) Nama Jelas

Diverifikasi Oleh:

TAMK

(………………………..) Nama Jelas



PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB (Format 5.6)

Diverifikasi Oleh: TAMK

(………………………..) Nama Jelas



RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN PPIP TAHUN 2014 (FORMAT 5.7)

Provinsi : ……………………………

Kabupaten : …………………………… Program : PPIP Tahun 2014

Kecamatan : …………………………… Jenis Kegiatan : ……………………………………………

Desa : …………………………… Ukuran/Dimensi : ……………………………………………

No URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN (Rp) JUMLAH BIAYA

(Rp) Bobot

(%) Pelaksanaan Minggu ke Skala

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8

I 1. 2. 3. 4.

PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………………. …………………. …………………. ………………….

……………………... ……….. ……….. ……….. ………..

II 1. 2. 3.

4.

PEKERJAAN ………… ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

…………. …………. …………. ………….

……….. ……….. ……….. ………..

…………………. …………………. …………………. ………………….

……………………... ……….. ……….. ……….. ………..

TOTAL I + II ……………………... ………..

BOBOT RENCANA

BOBOT RENCANA (KOMULATIF)

BOBOT REALISASI

BOBOT REALISASI (KOMULATIF)

DEVIASI ( + / - )

Verifikasi Oleh Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

TAMK Fasilitator Masyarakat OMS

KD

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas



RENCANA PENYEDIAAN TENAGA KERJA UNTUK PELAKSANAAN PPIP TAHUN 2014 (FORMAT 5.8)

Provinsi : ……………………………

Kabupaten : ……………………………

Kecamatan : ……………………………

Desa : ……………………………

Jenis Tenaga Kerja

Upah/Hari (Rp)

Jumlah Tenaga Kerja

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Total HOK Orang/hr Hari/minggu HOK Orang/hr Hari/minggu HOK Orang/hr Hari/minggu HOK Orang/hr Hari/minggu HOK

Kepala Kelompok

Tukang

Pekerja

Disetujui Oleh: Mengetahui :

Perwakilan Masyarakat Ketua OMS Kepala Desa

Nama Tanda Tangan

1. ………………………………… 1. …………………..

2. ………………………………… 2. …………………..

3. ………………………………… 3. …………………..

4. ………………………………… 4. …………………..

5. ………………………………… 5. ………………….. (…………………………………) (…………………………………)



PEMERIKSAAN KUALITAS MATERIAL (Format 5.9)

No. URAIAN

PEMERIKSAAN/ PENILAIAN ADMINISTRASI

Nilai Saran

1. Material bangunan yang digunakan dipilih dari jenis bahan yang memenuhi kriteria.

2. Material yang ada di lokasi spesifikasinya telah sesuai dengan ketentuan dalam RKS.

3. Penyimpanan material di lokasi berada ditempat yang kering dan aman terhadap kerusakan.

4. Semua material yang digunakan masih dalam keadaan fres dan baru.

5. Material yang produksi pabrikan masih dalam kemasan utuh dan asli.

6. Penggunaan material selalu mendahulukan material yang datang lebih dulu (tidak menggunakan yang baru datang sebelum stok lama habis).

7. Pengadaan / pendatangan material disesuaikan dengan waktu pengerjaan/ penggunaannya (didatangkan saat menjelang dipergunakan).

8. Material yang masuk tetapi tidak sesuai spesifikasi, telah ditolak dan dibawa ke luar lokasi

9. Keluar masuknya material dilakukan pencatatan dalam buku logistik.

10. Semua material dapat dipastikan tidak ada yang mengandung unsur asbes.

11. Contoh-contoh material yang telah disepakati, memenuhi sepesifikasi dalam RKS dan akan digunakan, tersedia di direksi keet.

12. Material batu yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dalam RKS dan Panduan Teknis

13. Pasir bersifat kasar dan bersih dari lumpur dan kotoran lainnya

14. Batu yang dipasang berupa batu pecah (bukan batu gundul) untuk menjamin kelekatan spesi.

15. Sumber mata air baku untuk infrastruktur Air Bersih sudah dilakukan uji kualitas dari instansi teknis terkait

Keterangan Nilai 1 : Tidak memenuhi/ dibawah standar 2 : Terpenuhi Sebagian

3 : Memenuhi/ sesuai spesifikasi 4 : Melebihi/ di atas spesifikasi

Saran-saran: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh:

Ketua OMS TAMK

(………………………………………) (……………………………………..)



KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA III

(Format 6.1)

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala Keluarga Masyarakat Desa ...................................


3. Organisasi-organisasi Masyarakat

4. BPD

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi sasaran PPIP Tahun 2014 dan akan mendapatkan bantuan dana yang digunakan untuk peningkatan kapasitas perencanaan masyarakat desa dan kapasitas pembangunan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur perdesaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan dan kapasitas monitoring dan evaluasi, maka kami mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk menghadiri Acara Musyawarah Desa III yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : ............................................................

Waktu : Pukul..................... s.d ........................

Tempat : ............................................................

Acara : ............................................................

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Desa...................................

( .................................................. )

Nama Jelas

Tembusan :




4. ....................................................

5. ....................................................



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA III

(Format 6.2) Berkaitan dengan Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ……………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal : …………………………………………………… Waktu : Pukul …………… s.d. pukul …….……… Tempat : …………………………………………………... telah diselenggarakan Musyawarah Desa III yang dihadiri oleh Masyarakat Desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa III ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur; 2. Penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan; 3. Pemilihan dan penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.


Pemimpin Rapat : ………………………. Jabatan ……………………………. Notulis / Sekretaris : ………………………. Jabatan …………………………….. Narasumber :

1. ................................ Jabatan .................................. 2. ................................ Jabatan .................................. 3. ................................ Jabatan.................................. 4. ................................ Jabatan ..................................

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Musyawarah Desa III, yaitu : 1. Pengaturan Tenaga Kerja (HOK)

a. Kepala Kelompok : ………...… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. b. Tukang : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. c. Pekerja : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. …………………….

Keterangan: Jika dalam pelaksanaan konstruksi jumlah tenaga kerja melebihi dari jumlah tersebut di atas maka disesuaikan penjadwalan/ mobilisasi tenaga kerjanya.



2. Penetapan Penyimpanan Material ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

3. Menetapkan Rencana Pengumpulan Dana O&P ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

4. Menetapkan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu a. Ketua : ……………………………. b. Sekretaris : ……………………………. c. Bendahara : ……………………………. d. Seksi-seksi : …………………………….


.............................. , tanggal ................................... 2014

Pemimpin Musyawarah

(………………………………………..) Nama Jelas

Notulis/ Sekretaris

(………………………………………..) Nama Jelas

Mengetahui :

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas



Menyetujui :

Wakil dan Peserta Musyawarah Desa III


1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Dst.



DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA III

(Format 6.3) Provinsi : Tanggal : Kabupaten : Nama Fasilitator : Kecamatan : Masyarakat Desa :



Jabatan Tanda

Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

* dst

* Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa III ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir

dalam Musyawarah Desa III.


(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas



NOTULENSI MUSYAWARAH DESA III (Format 6.4)

Provinsi : Tanggal : Kabupaten : Nama Notulis / : Kecamatan : Sekretaris Desa : Acara : Musyawarah Desa III


1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Materi atau Topik

1. Penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur; 2. Penetapan rencana Operasi dan Pemeliharaan; 3. Pemilihan dan penetapan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa. Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur (jadwal, tenaga kerja,

material, dll); 2. Menetapkan rencana Operasi dan Pemeliharaan (skenario/mekanisme pengumpulan dana

O&P harus disepakati); 3. Memilih dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa; 4. Penandatangan Perjanjian Pelaksanaan Secara Swakelola. Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.



Kesimpulan/ Kesepakatan : Berdasarkan diskusi dan voting dapat disimpulkan/ disepakati : 5. Pengaturan Tenaga Kerja (HOK) (lampirkan daftar calon pekerja)

a. Kepala Kelompok : ………...… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. b. Tukang : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. c. Pekerja : …………… Orang, Nilai Upah : Rp. ……………………. Keterangan: Jika dalam pelaksanaan konstruksi jumlah tenaga kerja melebihi dari jumlah tersebut di atas maka disesuaikan penjadwalan/ mobilisasi tenaga kerjanya.

6. Penetapan Penyimpanan Material ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

7. Menetapkan Rencana Pengumpulan Dana O & P ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

8. Menetapkan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu: a. Ketua : ……………………………. b. Sekretaris : ……………………………. c. Bendahara : ……………………………. d. Seksi-seksi : …………………………….

9. ……………………………………………………………………………………………………………………

Acara ditutup pada pukul ................. Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Musyawarah

(……………………………..) Nama Jelas

FM

(………………………………..) Nama Jelas

Notulen

(………………………………..) Nama Jelas



DAFTAR SUMBANGAN DANA PEMELIHARAAN

(Format 6.5)

No. Nama Sumbangan

Jumlah Paraf Wajib Sukarela

TOTAL



BERITA ACARA KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT

(Format 6.6)

Terhadap Usulan Kegiatan :………………………………………………

Pada hari ini …………………, tanggal ..……, bulan ………………….,tahun………, bertempat di…………………………...., Desa ……………………, Kecamatan…….……………….. Kabupaten ………………..…………….……., Provinsi…………….…………..…….., berdasarkan Hasil Musyawarah Desa, kami yang bertandatangan di bawah ini mewakili dan atas nama Masyarakat Desa menyatakan bahwa jika Usulan dari Desa kami disetujui dalam Musyawarah Desa III untuk didanai melalui PPIP Tahun 2014, kami sepakat dan sanggup memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini :

No. Bentuk Swadaya Volume Satuan Nilai (Rp) Keterangan

1. Bahan a. b. c. d. e.

2. Lahan a. b. c. d. e.

3. Lainnya

Rincian dari Swadaya tersebut, termasuk nama-nama Penyumbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini. Swadaya atau Sumbangan Masyarakat sebagaimana tersebut di atas akan direalisasikan setelah Adanya Keputusan Penetapan Usulan yang didanai oleh PPIP Tahun 2014 melalui Musyawarah Desa III sampai pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan.



Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar Musyawarah Masyarakat Desa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………………., tanggal ……………. 2014 Fasilitator Masyarakat Ketua OMS (……………………………….) (…………………………………)

Atas nama Masyarakat Desa

Nama Alamat Jabatan (dalam masyarakat) Tanda Tangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

*Coret yang tidak perlu



CONTOH SURAT KEPUTUSAN (Format 6.7)

KETUA OMS DESA .................................. NOMOR : ..................................

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT

DESA ………. KECAMATAN …………….. KABUPATEN ................. PROVINSI ................ MENIMBANG : a. Surat Penetapan OMS Desa ............ Kecamatan ................. Kabupaten

............. Nomor : ........................ tangal .......................................... 2014. b. Dalam rangka menciptakan transparansi dan peningkatan peran

masyarakat dalam penyelenggaraan PPIP Tahun ........... sesuai Pedoman Pelaksanaan.

c. Dalam rangka pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan yang tercantum dalam Rencana Anggaran dan Biaya untuk Desa ............ Kecamatan ................. Kabupaten ................................ Provinsi ......................

d. Perlu dibentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang anggotanya dari masyarakat setempat yang dianggap mampu melaksanakannya.

MENGINGAT : Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA OMS DESA .................. TENTANG PEMBENTUKAN

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PPIP

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan PPIP untuk Desa .............. Kecamatan ............... Kabupaten ................ Provinsi ..............., dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO. NAMA KEDUDUKAN DALAM PANITIA

1. Ketua merangkap Anggota

2. Sekretaris merangkap Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Jumlah panitia disesuaikan dengan nilai kegiatan.



KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan data terkait dengan jenis, jumlah dan kualifikasi material/jasa

kegiatan yang dibutuhkan sesuai RAB dan DED; b. Melaksanakan proses pengadaan material/jasa sesuai dengan Pedoman

Pelaksanaan; c. Mengundang toko/ supplier/ penyedia jasa untuk memasukkan

penawaran; d. Melakukan penilaian terhadap semua penawaran yang masuk dan

menyusun calon pemenang; e. Melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap harga penawaran dari toko/

supplier/ penyedia jasa; f. Mengumumkan pemenang pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa bertanggung

jawab kepada Ketua OMS. KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pengadaan Barang/ Jasa terhitung sejak tanggal

ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan SPK ditandatangani. KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Kepala Desa ...................... Kecamatan .............. Kabupaten ................. Provinsi ................ 2. Kepala BPD Desa ................. Kecamatan ............. Kabupaten ................ Provinsi ................

DITETAPKAN DI : .................. PADA TANGGAL : ............................. 2014

KETUA OMS DESA ...................

NAMA LENGKAP



PETUNJUK PENGISIAN RENCANA JADUAL PELAKSANAAN DAN KURVA - S

(Format 6.8) Formulir ini dibuat oleh OMS, selaku pelaksana, sebagai acuan untuk penilaian prestasi

pekerjaan. Formulir ini merupakan tindak lanjut dari hasil perhitungan RAB.

Petunjuk pengisian formulir ini adalah sebagai berikut :

1. Kolom Uraian Pekerjaan diisi sub bagian pekerjaan yang disusun sesuai urutan waktu

pelaksanaan.

2. Kolom Volume diisi sesuai dengan angka yang menunjukkan volume masing-masing

pekerjaan.

3. Kolom Satuan diisi sesuai dengan satuan yang dipakai untuk mengukur volume pekerjaan,

misalnya m, m², liter, lump sump, dan sebagainya

4. Kolom Harga Satuan diisi sesuai nilai harga satuan yang didapat dari perhitungan RAB.

5. Kolom Jumlah Harga adalah jumlah hasil perkalian antara nilai volume pekerjaan dikalikan

nilai harga satuan.

6. Kolom Bobot adalah jumlah prosentase yang didapat dari jumlah harga dibagi jumlah total

harga seluruh pekerjaan dikalikan 100%.

7. Kolom Waktu Pelaksanaan adalah penempatan waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan

dengan minggu kalender pelaksanaan; waktu pelaksanaan pekerjaan didapat dari nilai

volume pekerjaan dibagi jumlah rencana hok; diisi dengan membuat garis sepanjang

waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pada kolom minggu kalender

pelaksanaan.

8. Bobot/ Minggu adalah jumlah rencana pencapaian bobot pada suatu minggu kalender

pelaksanaan; diisi dengan menjumlah bobot rencana seluruh pekerjaan yang ada pada

minggu tersebut.

9. Bobot Kumulatif adalah jumlah akumulasi nilai bobot/ minggu.

10. Kurva S adalah grafik cartessius yang dibuat dari gabungan poin-poin rencana pencapaian

bobot tiap minggu kalender, dengan koordinat x adalah minggu kalender dan koordinat y

adalah nilai prosentase bobot kumulatif (0 - 100).



RENCANA JADWAL PELAKSANAAN DAN KURVA - S (Format 6.8)

PPIP Tahun 2014 : Jenis Kegiatan :

Desa / Kecamatan / Kabupaten : / / Masa Kerja :

No. Uraian

Kegiatan Volume Satuan

Harga Satuan

Jumlah Harga

Bobot Waktu Pelaksanaan

Minggu ke

(Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah

Bobot/ Minggu

Bobot Kumulatif

Verifikasi Oleh Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :

TAMK Fasilitator Masyarakat OMS

KD

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas

(...............................................) Nama Jelas



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

(PPIP) TAHUN 2014 (Format 7.1)

DESA : ………………………………… KECAMATAN : …………………………………… KABUPATEN : ………………………………… PROVINSI : ………………………………..



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

(PPIP) TAHUN 2014 (Format 7.1)

Antara

SATKER PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERMUKIMAN KABUPATEN

........................................................................

dengan

OMS ........................................................................

Nomor : ..................................

Pada hari ini ...................., tanggal ……......., bulan ............................., tahun ............., bertempat di ..........................................., yang bertanda tangan di bawah ini : 1. NAMA : ...........................................................................................................

JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen PPIP, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Kabupaten ………………..

ALAMAT : ...........................................................................................................

INSTANSI : ...........................................................................................................

NIP. : ...........................................................................................................

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten…………………………….……Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan ................................................ Nomor : ……………………………………………............................................, Tanggal ..............................., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : ...........................................................................................................

JABATAN : Ketua OMS

ALAMAT : ...........................................................................................................

Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa ..................................................................................., sesuai dengan Hasil Musyawarah Desa I, pada hari ......................, tanggal ........., bulan ................., tahun ........., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



BERDASARKAN : 1. SK Kementerian Pekerjaan Umum No. ....../KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Desa

Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014, 2. Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2014. 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-25/PB/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).

4. ………………………………………………………………… *) 5. ………………………………………………………………... *) 6. ………………………………………………………………... *) *) diisi dengan aturan hukum yang berlaku di kabupaten. Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan Ikatan Kontrak Swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Dana Bantuan Sosial Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, untuk Desa …………………., Kecamatan ..........................., Kabupaten ………………….........., dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan Kontrak adalah bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan Pekerjaan yang menjadi Pokok Perjanjian, sehingga Hasil Pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan Pihak Pertama, sesuai dengan Ketentuan - ketentuan di dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama memberi Dana kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima Tugas Pekerjaan dari Pihak Pertama yaitu untuk menyelenggarakan Pekerjaan : Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur ...................................................... Lokasi Kegiatan : Desa : ……………………………………………………………

Kecamatan : …………………………………………………………… Kabupaten : ……………………………………………………………

Pasal 3 DOKUMEN PERJANJIAN

Kontrak ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : Surat Perjanjian (Kontrak) yang dilampiri : a. Pakta Integritas; b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); c. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM); d. Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya.



Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

Pasal 4 PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak Kedua seperti Pasal 1 Perjanjian ini

dilakukan oleh Pihak Pertama.

2. Pihak Pertama menunjuk Tim Supervisi dari masyarakat yaitu KPP Desa ................................., Kecamatan ......................., Kabupaten ......................., yang bertindak dan atas nama Pihak Pertama.

Pasal 5 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan Kegiatan PPIP Tahun 2014 ini berdasarkan Surat

Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan.

2. Pihak kedua wajib mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani oleh kepala desa dan disetujui oleh wakil masyarakat pada saat sosialisasi desa.

3. Hasil Kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah Laporan

Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), yang memuat : a. Catatan Harian, yang berisi tentang :

a.1 Jumlah Tenaga Kerja; a.2 Jumlah Bahan Material yang digunakan; a.3 Peralatan yang digunakan; a.4 Hasil item Pekerjaan yang dilaksanakan; a.5 Perintah, Saran, Petunjuk Pelaksanaan atau Penolakan Bahan; a.6 Catatan Cuaca atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Kegiatan dan

lain sebagainya. b. Laporan Bulanan, yang merupakan Rekap dari Catatan Harian; c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi; d. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan setiap Pembayaran Angsuran; e. Gambar-gambar Hasil Pelaksanaan; f. Notulen Rapat-rapat/Rembug Warga; g. Realisasi Biaya dan Kegiatan; h. Realisasi Kurva-S Pelaksanaan.

4. Penyusunan LP2K PPIP Tahun 2014 ini dibuat dalam Rangkap 5 (lima) serta dikonsultasikan lebih dahulu kepada Pihak Pertama.



Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

Jenis kontrak ini adalah Kontrak Swakelola, dan Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas waktu akhir Tahun Anggaran 2014, dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan. Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah: Harga = Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Nilai ini sudah termasuk Dana Non Fisik sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai Dana Persiapan, Perencanaan dan Operasional OMS dan tidak diperuntukkan untuk Honorarium.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) tanggal ………………………………………………………………………….

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah ……………… hari kalender, terhitung ………………..…. mulai tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… sampai dengan tanggal ………, bulan…………………, tahun …………

3. Segera setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan, Pihak Kedua dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan.

4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Pihak Pertama wajib mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 8 JANGKA WAKTU KONTRAK

Jangka waktu Kontrak adalah sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… sampai dengan tanggal ………, bulan…………………, tahun …………

Pasal 9 PEMBAYARAN

1. Semua Pembayaran dilakukan secara bebas tetap (SPP-BT). Pembayaran dilakukan

melalui …………………………………………………………………………………………

2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PIP Tingkat Kabupaten ………………………… menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat setempat setelah ditandatanganinya Surat Pemberian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dengan OMS ………………………………………………………………………………………



3. Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahap, Tahap Pertama sebesar 40% dapat dicairkan setelah Penandatangan Kontrak, selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan pada saat Progres Pelaksanaan Kegiatan sudah mencapai minimal 30%, dan sisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat Progres Pelaksanaan Kegiatan sudah mencapai minimal 60%.

4. Pengajuan Pencairan Dana harus dilengkapi dengan : a. Dokumen Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) asli yang mencantumkan Nomor

Rekening Masyarakat; b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian

Pekerjaan; c. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Fasilitator

Masyarakat; d. Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat; e. Berita Acara Pembayaran; f. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk; g. Ringkasan Kontrak; h. Untuk Kegiatan Pencairan Tahap I, Buku Rekening Bank milik masyarakat harus

menunjukkan minimal sebesar 25% dari Total Dana Pemeliharaan; i. Bukti Pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas

Umum, Fotokopi Buku Rekening Bank, dan bukti Pengeluaran (nota-nota pengeluaran) untuk Pencairan Tahap II dan III.

5. Apabila terjadi Penyimpangan di lapangan, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan Penangguhan Pembayaran tahap berikutnya sampai dengan adanya Penyelesaian Permasalahan di lapangan.

Pasal 10 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK KEDUA

1. Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaannya, Pihak Kedua membuat Laporan

Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan telah disetujui dalam Forum Musyawarah Desa IV, untuk menyatakan seluruh Pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa oleh Pihak Pertama.

2. Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belum mampu menyelasikan Pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam Kontrak, maka Pihak Pertama akan memberikan penambahan waktu, sesuai dengan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

3. Apabila sampai batas waktu akhir Tahun Anggaran 2014, Pihak Kedua tetap belum dapat menyelesaikan Pekerjaan, atau Dana belum tersalurkan seluruhnya, maka Pihak Kedua harus membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai Pengganti Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K). BASPK harus memuat Kondisi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang tercapai pada saat itu dan disertai Lampiran Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) hingga saat itu beserta gambar - gambar Prasarana Terbangun hingga saat itu.



4. Apabila hingga Penandatanganan BASPK, masih terdapat Sisa Dana yang belum terserap dari KPPN maka Sisa Dana tersebut dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 11 PERSELISIHAN

1. Bila terjadi Perselisihan antara Kedua Belah Pihak, Penyelesaiannya diutamakan dengan

Musyawarah.

2. Apabila secara Musyawarah tidak dapat dicapai, maka dapat diserahkan kepada Panitia Arbitrasi sesuai Keputusan Musyawarah Desa dan yang mewakilinya adalah terdiri dari : a. Seorang Wakil Pihak Pertama b. Seorang Wakil Pihak Kedua c. Seorang Wakil yang tidak ada sangkut pautnya dan pengangkatannya disetujui oleh

Kedua Belah Pihak.

3. Dalam Hal ini melalui cara di atas tidak terdapat Penyelesaian, maka akan diteruskan melalui Saluran Hukum yang berlaku.

Pasal 12 DOMISILI

Kedua Belah Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten…………………………………………………………….

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

1. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah :

a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana Alam sepert banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor,

wabah penyakit dan angin topan; e. Kebakaran; f. Gangguan Industri lainnya.

2. Apabila terjadi hal - hal seperti pada ayat 1 di atas, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Kontrak ini tidak dapat terpenuhi, Kedua Belah Pihak Sepakat akan diselesaikan secara Musyawarah.



Pasal 14 KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka

seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen - dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang - undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

2. Yang dimaksud dengan Dokumen - dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah Dokumen -

dokumen yang pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi dokumen - dokumen seperti tersebut pada pasal 3 Surat Perjanjian ini.

3. Dengan dan karena ketentuan pasal 14 ayat 1 tersebut di atas, ketentuan pasal 1266 Kitab

Undang - Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya.

4. Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, Kontrak

beserta lampiran - lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dibuat Rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing - masing mempunyai Kekuatan Hukum yang sama, masing - masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta tembusan Rangkap 9 (sembilan) yang masing - masing diperuntukan :

Ganda ke - 1 : (Bupati)…………………………………………………………………….. Ganda ke - 2 : (Tim Pelaksana Pusat) ………………………………………………. Ganda ke - 3 : (Tim Pelaksana Kabupaten) ………………………………………. Ganda ke - 4 : (Camat) ……………………………………………………………………. Ganda ke - 5 : (Kepala Desa) …………………………………………………………… Ganda ke - 6 : (Konsultan Manajemen Kabupaten) …………………………… Ganda ke - 7 : (Fasilitator Masyarakat) …………………………………………….. Ganda ke - 8 : Persediaan Pihak Pertama ………………………………………… Ganda ke - 9 : Persediaan Pihak Kedua ……………………………………………

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(……………………………………………….) Nama Jelas

(……………………………………………….) Nama Jelas



CONTOH SURAT PERINTAH KERJA (SPK) (Format 7.2)

NOMOR : .................................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Ketua OMS Desa ................................................ Alamat : ............................................................................. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU Dengan ini memberikan perintah pekerjaan kepada : Nama : Jabatan : Perusahaan : (jika bukan perusahaan ditulis ”perseorangan”) Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Untuk melaksanakan pekerjaan : 1. Nama Pekerjaan : Pengadaan .....................................................................................

2. Alamat Pekerjaan : ...............................................................................................................

3. Lokasi Pekerjaan : Desa ................................., Kec. ............................, Kab. ...................

4. Waktu Pelaksanaan : ....... hari kalender, terhitung sejak SPK ditandatangani.

6. Nilai Pekerjaan : Rp. .............................,- ( tertulis ) termasuk pajak-pajak yang berlaku.

7. Tanggal Penyerahan : ........................................... 2014

8. Cara Pembayaran :

Demikian Surat Perintah Kerja ini diberikan untuk dilaksanakan.

.................. , ............................2014

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Ketua OMS

NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP



SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BAHAN / BARANG (Format 7.3)

A. Yang bertanda tangan di bawah ini kami : I. Nama : ………………………………………………………………………

Jabatan : Ketua OMS Desa …………………………………………………. Kecamatan ……………………….. Kabupaten ………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa I, Tanggal …………..…………….. bertindak sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan OMS di Desa …………………………………………….. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

II. Nama : ……………………………………………………………………(Supplier) Jabatan : ……………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………… Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

B. Dengan ini setuju untuk melakukan Perjanjian berdasarkan Proses Pelelangan :

a. Jenis Pekerjaan : …………………………………………………………… b. Lokasi : …………………………………………………………… c. Deskripsi : …………………………………………………………… d. Nilai Pekerjaan : Rp. …………………………………………………

(tertulis) termasuk pajak-pajak yang berlaku1. e. Waktu Pelaksanaan : ……. Hari, sesudah Penandatanganan Perjanjian tanpa masa

garansi. f. Cara Pembayaran : Sampai dengan ..….. % sebagai Uang Muka, yang dilunasi

dari Pembayaran Dua Bulan Pertama. Dapat dibayar setiap 2 minggu sesuai Kemajuan Pelaksanaan menurut Bukti yang disertifikasi oleh Fasilitator Masyarakat dan Penerimaan Akhir.

g. Persyaratan : Sesuai Persyaratan Umum terlampir. h. Lain - lain : Dibuat Rangkap 5, dua dengan materai Rp. 6.000,-

Satu Eksemplar dikirim kepada Tim Kabupaten.

Pihak Kedua Pihak Pertama Supplier OMS

(…………………………) (…………………………)

Mengetahui

Tim Kabupaten Fasiltator Masyarakat (…………………………) (..…………………………)

1 Berlaku untuk Perusahaan atau badan usaha



BERITA ACARA PELELANGAN PENGADAAN BAHAN

(Format 7.4) Pada hari ini ………………., tanggal ….……, bulan …………..……………, tahun ……… telah diselenggarakan Acara Penentuan Pemenang yang akan memasok bahan/ peralatan yang diperlukan bagi Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 di Desa …..…………………… Kecamatan ………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi ………………………

Lokasi Kegiatan

Penawaran oleh Supplier I

…………………..

Penawaran oleh Supplier II

………………………

Penawaran oleh Supplier III

……………………..

Rp. Rp. Rp.

Pemenangnya adalah Supplier ……………………, untuk Kegiatan ……………………………. Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebagai Catatan Hasil Penyelenggaraan Acara Penentu/ Pemenang yang akan memasok Bahan/ Alat.

Peserta Penawaran : Panitia Pelaksanaan :

1. ………………………………………… ………………………………………… 2. ………………………………………… ………………………………………… 3. ………………………………………… ………………………………………… 4. ………………………………………… ………………………………………… 5. ………………………………………… ………………………………………… Mengetahui : Diisi Oleh : Fasilitator Masyarakat OMS (…..………………………….) (…..………………………….)

Verifikasi: TAMK

(…..………………………….)



UNDANGAN PELELANGAN PENGADAAAN (Format 7.5)

I. UNDANGAN PELELANGAN 1.1 Pekerjaan Pengadaan …………………………… untuk Kegiatan ………………………..

……………………………………………………………………………………………………… 1.2 Kabupaten ………………………., Kecamatan ……………………., Desa …………………. 1.3 Prosedur Pelelangan

No. Kegiatan Lokasi Tanggal Waktu Keterangan

1.3.1 Pengambilan Dokumen Pelelangan Tanpa Biaya

1.3.2 Penjelasan Dokumen Kunjungan Lokasi 1.3.3 Penyerahan Dokumen Pelelangan Materai Rp 6.000

1.3.4 Evaluasi Supplier

1.3.5 Penunjukan Supplier

1.3.6 Penandatanganan Perjanjian Materai Rp 6.000

II. PENJELASAN KEPADA SUPPLIER

2.1 Supplier akan dipilih melalui proses lelang dengan meninjau minimal 3 (tiga) Surat Penawaran.

2.2 Formulir Penawaran yang harus diisi Supplier terlampir. 2.3 Format Perjanjian (untuk supplier terpilih) terlampir. 2.4 Jadwal pada formulir penawaran: jadwal pengiriman barang/ peralatan dan harga barang,

alat serta keperluan lain yang dilelang harus memenuhi kriteria antara lain, harga kompetitif, mutu terjamin serta pelayanan antar yang dapat diandalkan.

2.5 Periode Perjanjian …………………………………s/d ………………………………………… 2.6 Jenis Kontrak: Lump sum 2.7 Pembayaran sesuai prestasi.

III. PERSYARATAN UMUM 3.1 TAMK berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengadaan

melalui; (a) Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Bahan/ Peralatan; (b) Persiapan Dokumen Pembayaran untuk Pengadaan Bahan/ Peralatan yang sudah diterima; (c) Penerimaan Pengadaan Barang/ Peralatan yang sudah diterima.

3.2 Tugas Supplier adalah mengadakan Bahan Baku atau Peralatan sesuai dengan Spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian dan Pedoman Teknis PPIP.

3.3 Pekerjaan /Pengadaan ini tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain oleh penyedia bahan/ supplier (sub-kontrak) tanpa persetujuan tertulis dari OMS yang diketahui oleh FM dan TAMK.

3.4 Supplier harus mentaati segala perundang-undangan dan hukum yang berlaku, serta memperhatikan adat istiadat setempat.

3.5 Force Majeure adalah suatu keadaan yang menghambat/merusak pengadaan yang dilakukan dan terjadinya di luar kekuasaan semua pihak seperti bencana alam, kerusuhan, dan sebagainya. Bilamana terjadi force majeure maka Supplier harus melaporkan hal tersebut kepada OMS ditembuskan ke FM dan TAMK dalam waktu paling



lambat 7 (tujuh) hari terhitung dari telah terjadinya force majeure tersebut. FM boleh menyetujui Perubahan Harga sebagai akibat force majeure dalam menyiapkan Addendum Perjanjian jika diperlukan dengan konsultasi terinci bersama FM dan TAMK.

3.6 Bila terjadi Perbedaan Pendapat antara OMS dan Supplier maka hal ini harus segera dibahas dengan TAMK. Penyelesaian Masalah akan diputuskan setelah dibahas dalam rapat dua mingguan di tingkat kabupaten dengan mempertimbangkan perjanjian dan kenyataan di lapangan. Bila rapat memutuskan bahwa ada penambahan biaya yang wajar, karena perubahan spesifikasi, maka Addendum Kontrak harus dibuat.

3.7 Supplier akan mendapat sanksi apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat, melalui surat tertulis dari OMS ditembuskan ke FM dan TAMK

3.8 Bila Supplier dianggap melanggar maka pembayaran kepada Supplier akan ditunda sampai sebab kelalaian telah diperbaiki dan diterima oleh OMS, sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian.

3.9 Bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima peringatan tertulis, Supplier masih belum mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelalaian, maka OMS mengajukan pembatalan Perjanjian dan Menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakan Pengadaan tersebut setelah dilakukan pembahasan dalam rapat dua mingguan di kabupaten.

3.10 Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Penilaian Pekerjaan oleh atau FM sebagaimana disebut dalam Perjanjian atau Addendum (bila ada).

3.11 Laporan oleh Supplier: a) Tiap Minggu tentang Peralatan. b) Tiap Minggu tentang Kemajuan Pengadaan.



SURAT PENAWARAN PENGADAAN (Format 7.6)

Kepada Yth : Tim Pengelola Kegiatan ……………………………………….

Desa …………………………………………………………………… Kecamatan …………………………………………………………. Kabupaten …………………………………………………………..

1. Setelah mengikuti Undangan Pelelangan termasuk Penjelasan kepada Supplier dan Persyaratan Umum (terlampir), kami bermaksud mengajukan Penawaran seperti yang tercantum dalam tabel ini :

No. Nama/ Jenis

Barang Volume

Harga Satuan

Total Harga

Keterangan/ Jadwal Pengiriman

1 2 3 4 5 = 3 x 4 6

TOTAL

Total Harga Penawaran Rp. ………………….., Terbilang …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………… Jadwal Pelaksanaan Terlampir.

2. Kami akan memulai Pengadan Bahan/ Barang tersebut pada saat menanda tangani perjanjian ini dan akan menyerahkan Bahan/ Barang yang disebutkan dalam Perjanjian sesuai dengan Periode Waktu sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pelelangan.

3. Penawaran ini berlaku salama satu bulan. Tanggal : __________________________________________________

Nama Supplier : __________________________________________________

Alamat Supplier : __________________________________________________

__________________________________________________

Tanda Tangan : __________________________________________________



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

(Format 7.7) Pada hari ini …………………., tanggal …..…, bulan …………………………….tahun ………… Kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : ………………………………………

Alamat : ………………………………………

Jabatan : Ketua OMS

Desa : ……………………, Kecamatan : ……………………, Kabupaten : ………………

Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa I, Desa …………………………. tanggal

…..…, bulan …………………………….tahun …………

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. Nama : ……………………………………….

Jabatan : ……………………………………….

Alamat : ……………………………………….

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama telah sepakat mengikat Perjanjian Sewa - Menyewa dengan Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama menyewa kepada Pihak Kedua. Uraian alat yang disewa adalah sebagai berikut :

NO. NAMA ALAT LAMA PENYEWAAN

1.

2.

3.



Perjanjian Sewa Menyewa diatur dalam pasal - pasal berikut ini :

Pasal 1 Jangka Waktu

1. Jangka Waktu Sewa - Menyewa adalah Selama yang tercantum di atas berlaku sejak

ditanda tanganinya perjanjian ini. 2. Bila di kemudian hari ternyata terjadi Perubahan Jangka Waktu Penyewaan, maka Pihak

Pertama dan Pihak Kedua akan mengadakan Kesepakatan untuk merubah Jangka Waktu Sewa - Menyewa sebagaimana tercantum dalam Pasal ayat 1 di atas.

Pasal 2 Biaya

1. Biaya Sewa yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak adalah sebesar

Rp. ………………… (dengan huruf ………………………………………….), sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku2.

2. Biaya Sewa - Menyewa mengikat, kecuali bila terjadi Penambahan atau Pengurangan Jangka Waktu Sewa - Menyewa.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pertama berhak menerima Barang dalam Keadaan Baik/ Layak Jalan, dan berkewajiban memenuhi Pembayaran yang telah disepakati.

2. Pihak Kedua berhak menerima Pembayaran sesuai dengan pasal 2 Surat Perjanjian ini atau telah disepakati dan berkewajiban menjaga serta merawat barang / alat selama dalam penyewaan sehingga tidak merugikan pihak pertama.

Pasal 4

Tanggung Jawab

1. Pihak Kedua akan bertanggung jawab bahwa keadaan barang yang disewakan dalam keadaan Baik, serta bertanggung jawab atas Kelancaran Pekerjaan.

2. Bilamana terjadi Kerusakan Barang pada masa penyewaan, maka Pihak Kedua akan memperbaiki Kerusakan Barang dengan Biaya dari Pihak Kedua.

3. Bila pada Masa Penyewaan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama sedemikian rupa sehingga memerlukan perbaikan kerusakan, maka Pihak Pertama akan mengeluarkan Biaya Perbaikan maksimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2 Berlaku untuk Perusahaan atau badan usaha



Pasal 5 Sistem Pembayaran dan Biaya Operasional

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, pembayaran dilakukan dengan perincian sebagai

berikut : a. …………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………… d. ……………………………………………………………………………………………

2. Pihak Pertama akan menanggung biaya operasional dari barang / alat yang disewa, misalnya biaya bahan bakar.

Pasal 6

Perbedaan Pendapat 1. Bilamana dalam Jangka Waktu Sewa - Menyewa terjadi perbedaan pendapat atau ketidak

sepakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan ditempuh cara Musyawarah untuk menyelesaikannya yang dihadiri oleh FM.

2. Bila Penyelesaian secara Musyawarah Pertama tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diminta KMK dan Pokja Kecamatan sebagai penengah untuk memutuskan jalan keluarnya, selanjutnya keputusan tersebut mengikat.

Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mematuhi pasal - pasal tersebut di atas. Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

(Nama terang) (Nama terang) KETUA OMS PEMBERI SEWA

Mengetahui, Saksi I (Nama terang) (Nama terang) FASILITATOR MASYARAKAT KADER DESA



CONTOH AMANDEMEN (Format 7.8)

AMANDEMEN Nomor :_________________________

Tanggal __________

atas

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) Tahun _______

DESA__________________KEC____________ KAB_____________________PROVINSI ____________________

Nomor : _______________________

Tanggal ________________

ANTARA

SATKER PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN__________

DENGAN

OMS DESA __________



AMANDEMEN Nomor : ____________________

Tanggal _____________ Pada hari ini _______ tanggal _______ bulan _______ tahun ______, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PPIP, Satker PIP Kabupaten Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten_______ , selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : Jabatan : OMS Desa ________ Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa ________, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan : a. Laporan realisasi pelaksanaan di lapangan b. Surat permohonan oleh OMS Nomor ……………tentang………………… c. Berita Acara Pembahasan bersepakat untuk membuat perjanjian pekerjaan tambah kurang (Amandemen ke ____) yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor ________, tanggal ____ bulan _____ tahun______ tersebut di atas dengan perubahan sebagai berikut : 1. 2. 3. (menjelaskan perubahan-perubahannya) Demikian Amandemen No.___ ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak

PIHAK KEDUA

Ketua OMS Desa _________

______________________

PIHAK KESATU

PPK PPIP Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ________

______________________ NIP. : ………………..



PETUNJUK PENGISIAN CATATAN HARIAN KEGIATAN

(FORMAT 8.1)

Catatan Harian Kegiatan ini diisi oleh OMS setiap harinya, untuk menunjukkan Progres Kegiatan dan membantu Proses Pemantauan dari hari ke hari. Dalam Catatan Harian ini terdapat Uraian Pekerjaan, Rencana Kerja untuk hari ini, Realisasinya, Realisasi Kumulatif, Jumlah HOK (Kontrol Absensi), Kondisi Cuaca, dan Catatan/ Keterangan lain. 1. Tuliskan Nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten tempat OMS bekerja. 2. Tuliskan Jenis Kegiatan, Masa Kerja, Tanggal Kerja (tanggal hari ini), Nama Pelaksana dan Nama

Pendamping di atas Tabel. 3. Kolom 2 (Uraian Pekerjaan); mohon diuraikan jenis pekerjaan yang akan dan telah dilakukan hari

ini. 4. Kolom 3 - 4 (Rencana); mohon dicantumkan Rencana Kegiatan untuk hari ini dalam Volume dan

Satuannya. 5. Kolom 5 - 6 (Realisasi Hari Ini); setelah merujuk pada Rencana, mohon dituliskan Realisasi dari

Perencanaan hari ini dalam Volume dan Satuan. Dari sini akan terlihat Progress / Prestasi pekerjaan.

6. Kolom 7 - 8 (Realisasi Kumulatif); merupakan Perhitungan Kumulatif dari hari - hari sebelumnya. 7. Kolom 9 - 11 (Jumlah HOK); mohon dituliskan Jumlah HOK pada hari ini, sesuai dengan Jabatan

dan Porsi Pekerjaannya (pekerja / tukang / mandor). 8. Kolom 12 (Cuaca); dicantumkan Kondisi Cuaca pada hari ini, berguna untuk memantau apakah

Pelaksanaan terganggu oleh cuaca. 9. Kolom 13 (Catatan); dicantumkan beberapa Catatan apabila perlu.

Catatan Harian kegiatan ini dibuat oleh OMS, dengan diperiksa oleh KPP dan diketahui oleh KD, dan disimpan sebagai arsip dalam sebuah buku administrasi OMS, dan menjadi alat bantu untuk menyusun laporan - laporan selanjutnya.



PPIP Tahun 2014 : Tanggal Kerja : Desa / Kec. / Kab. / Provinsi : Pelaksana :: Jenis Kegiatan : Pendamping : Masa Kerja :

Volume Satuan Pekerja Tukang Mdr/Kk

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2

Jumlah HOK No. Uraian Pekerjaan Cuaca Catatan Rencana Realisasi Hari ini Realisasi Kumulatif

(OMS) (KPP)

Diperiksa Oleh : Mengetahui :

(KD)

Dibuat Oleh :

CATATAN HARIAN KEGIATAN (Format 8.1)

Volume Satuan Volume Satuan



PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR HADIR PEKERJA HARIAN DAN PENERIMAAN INSENTIF

(Format 8.2) Formulir ini diisi oleh Ketua OMS bekerja sama dengan mandor dan ditandatangani oleh bendahara mengenai Jumlah Penerimaan Insentif, dan oleh karenanya berkaitan dengan Daftar Hadir Pekerja Harian. Formulir ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pekerja Harian di Tingkat Desa dan Jumlah Insentif yang harus diberikan per kurun waktu tertentu. Keterangan singkatan: HOK : Hari Orang Kerja Pk : Pekerja Tk : Tukang Kk/Md : Kepala Kelompok/Mandor 1. Tuliskan Nama Desa / Kecamatan, Jenis Kegiatan / Jenis Prasarana, Lokasi Kegiatan, Tanggal

Kerja (tgl ... s/d tgl ...), dan Masa Kerja (... hari). 2. Insentif untuk masing-masing pekerja / tukang / mandor; mohon dituliskan Jumlah Insentif

untuk masing - masing pekerja dihitung dari posisi klasifikasinya, yang dapat digunakan sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Insentif.

3. Nama, Kategori, Asal, HOK diisi dengan mencantumkan tanda () pada masing -masing kolom yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi sebenar - benarnya.

4. Jumlah HOK merupakan Penjumlahan hari di mana pekerja / tukang / mandor bekerja. 5. Jumlah Insentif (Rp) merupakan Perhitungan dari Jumlah HOK dikalikan dengan Insentif untuk 1

tenaga kerja. 6. Tanggal Pembayaran; mohon dituliskan Tanggal Pembayaran Insentif bagi masing - masing

pekerja.

Contoh :

No. Nama L P

Kategori Asal Hari Orang Kerja(HOK)

Menurut Tanggal

Jumlah HOK

Jumlah Insentif

(Rp) Pk Tk

Kk/ Md

dl ds

lr ds Pk Tk

Kk/ Md 1 2 3 4 5 6 7

1. Sutanti 5



DAFTAR HADIR PEKERJA HARIAN DAN PENERIMAAN INSENTIF (Format 8.2)

Desa / Kecamatan : ______________________ Jenis Kegiatan : ______________________

Lokasi Kegiatan : ______________________ Tanggal Kerja : ______________________ Masa Kerja : ______________________

Insentif untuk 1 (satu) HOK Pekerja : _____________________ Insentif untuk 1 (satu) HOK Tukang : _____________________ Insentif untuk 1 (satu) HOK Kep. Kelompok / Mandor : ____________________

No. Nama

Kategori Hari Orang Kerja (HOK)

Menurut Tanggal

Jumlah HOK

Jumlah Insentif

(Rp)

Tanda tangan / Cap Jempol Tangan Kiri

Pk Tk Kk/ Md Pk Tk

Kk/ Md 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4. 5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

Jumlah : Jumlah :

Tanggal Pembayaran : ...................................... 2014


(.......................................)

KPP

(..............................................)

Bendahara

(...................................................)

Ketua OMS

(...........................................)



(Format 8.3)

No. Kontrak

Lokasi Kerja

Pelaksana

PPIP Swadaya Pengambil Penanggung

(Rp) (Rp) Vol. Sat. Vol. Sat. Vol. Sat. Material Jawab Stok

(………………………………….…………………..)

KPP

(……………..………………..)

OMS

Stok

Material

Diperiksa Oleh :

Sumber Dana Material

Keluar

(………………………...…...………..)

KD

Paraf

Dibuat Oleh :

Desa / Kec. / Kab. / Propinsi

Jenis Kegiatan

Masa Kerja

Disetujui Oleh :

(…………………..………………..)

FASILITATOR

CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL

Uraian

MaterialTanggalNo.

Material

Masuk

MASYARAKAT

Catatan

:

:

:

:

:

:

:



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MINGGUAN PRESTASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

(Format 8.4)

Formulir ini dibuat oleh OMS, selaku Pelaksana, dibuat tiap satu minggu pelaksanaan terhitung dari mulainya pelaksanaan pekerjaan. Formulir ini merupakan rekapitulasi dari Catatan Kegiatan Harian, yang harus diisi oleh OMS setiap hari. Laporan ini diperiksa oleh KPP, selaku Pengawas dari Masyarakat, dan harus diketahui oleh KD, selaku Konsultan Pendamping. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Kolom Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan, Jumlah Harga, dan Bobot diisi sesuai

Urutan Pekerjaan, seperti yang dimuat dalam Formulir Rencana Jadwal Pelaksanaan. 2. Kolom Hasil Pekerjaan, terdiri dari 4 sub kolom,

Minggu Lalu, diisi sesuai dengan bobot kemajuan yang sudah dicapai minggu lalu;

Minggu Ini, diisi sesuai dengan bobot kemajuan yang sudah dicapai minggu ini;

Jumlah, merupakan hasil penjumlahan bobot kemajuan minggu lalu dengan minggu ini;

Sisa, merupakan hasil pengurangan dari nilai kolom Bobot dengan sub kolom jumlah 3. Kolom Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan adalah Nilai Prosentase yang didapat dari nilai sub

kolom jumlah dibagi nilai kolom Bobot dikalikan 100%; 4. Kolom Prosentase Terhadap Seluruh Pekerjaan adalah Nilai Kolom Prosentase Kemajuan Tiap

Pekerjaan dikalikan Nilai Jumlah Harga dibagi Total Jumlah Harga dikalikan 100%. 5. Prestasi Rencana diisi sesuai dengan Nilai Bobot Rencana pada minggu tersebut yang diajukan

dalam Rencana Jadwal Pelaksanaan. 6. Deviasi Rencana adalah Nilai Total Jumlah Bobot Terlaksana pada minggu tersebut dikurangi

Nilai Prestasi Rencana, bila nilainya minus berarti Pelaksanaan mengalami Keterlambatan dari Rencana.



Jenis Kegiatan :

Desa / Kec. / Kab./ Propinsi : Masa Kerja :

(Rp) (Rp) (%) Mg Lalu Mg Ini Jmlh Sisa

Prestasi Rencana

Deviasi Prestasi

KPPFM

(…………………………….) (…………………………….) (…………………………….)

TAMK

Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Hasil PekerjaanProsentase

Kemajuan Tiap

Pekerjaan

Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas

OMS

Volume Satuan

Harga

Satuan

Jmlh

HargaBobot

Verifikasi Oleh

(…………………………….)

Dibuat Oleh :

REKAPITULASI MINGGUAN

KEMAJUAN PELAKSANAAN MINGGUAN

No.

(Format 8.4)

Jumlah

Prosentase Kemajuan

Thd Seluruh Pekerjaan

Uraian

Kegiatan



LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN BULANAN (Format 8.5)

: Jenis Kegiatan :

Desa / Kec. / Kab. / Propinsi : Masa Kerja :

(Rp) (Rp) (%) Bln Lalu Bln Ini Jmlh Sisa

Prestasi Rencana

Deviasi Prestasi

Prosentase

Kemajuan Tiap

Pekerjaan

Prosentase Kemajuan

Thd Seluruh Pekerjaan

Uraian

KegiatanVolume

Bobot

Jumlah

Hasil PekerjaanNo. Satuan

Harga

Satuan

Jumlah

Harga

Verifikasi Oleh Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

TAMK FM KPP OMS

(…………………………….) (…………………………….) (…………………………….) (…………………………….)

Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas



LAPORAN MASALAH YANG DIHADAPI TINGKAT DESA (Format 8.6)

Bulan :

Provinsi : Kabupaten :

Kecamatan : Desa :

No. Kendala dan Masalah Upaya yang Dilakukan

Untuk Menyelesaikan Masalah Bantuan yang diharapkan Dalam

Penyelesaian Masalah

Tanggal ................................ 2014

Ketua OMS Kader Desa

(………………………………………….)

(………………………………………….)



REKAPITULASI PERMASALAHAN TINGKAT KECAMATAN

(Format 8.7) Provinsi : Kabupaten : Kecamatan :

No. Desa Masalah Jenis / Derajad Penyelesaian Masalah Tgl. Informasi

Masuk/ Tanggal Penanganan

Status Masalah

NB: Status masalah diisi : Belum selesai / Proses / Selesai

Tanggal .................................. 2014 (__________________)




REKAPITULASI MASALAH DAN TINDAK LANJUT TINGKAT KABUPATEN (Format 8.8)

Provinsi : Kabupaten :

No. Kecamatan Desa Masalah Jenis / Derajat Penyelesaian Masalah Tgl. Informasi

Masuk/ Tanggal Penanganan

Status Masalah

NB : Status masalah diisi : Belum Selesai/ Proses/ Selesai Tanggal ………………………….. 2014

(___________________________) TENAGA AHLI MANAJEMEN KABUPATEN



PETUNJUK PENGISIAN BUKU KAS UMUM (BKU)

(Format 8.9) Formulir ini dibuat oleh OMS – selaku Pelaksana dan Penanggung Jawab Pengelolaan Dana di Tingkat

Desa – sebagai Acuan Penilaian Ketertiban Administrasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Keuangan Proyek.

Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut :

1. Periode Penggunaan Dana: Tahap (I/II/III). Tahap I, II dan III dipilih sesuai dengan Pentahapan

Penerimaan atau Pencairan Dana yang meliputi Tahap I (40% atau Rp 100 juta), Tahap II (30%

atau Rp 75 juta) dan Tahap III (30% atau Rp 75 juta). Periode (....... s/d ..... ) diisi berdasarkan

Tanggal Mulai dan Akhir Pencatatan Buku Kas Umum untuk setiap Tahapannya.

2. Kolom No, diisi dengan Urutan Nomor Pencatatan Penerimaan atau Pengeluaran Dana.

3. Kolom Tanggal, diisi dengan Tanggal terjadinya Penerimaan atau Pengeluaran, yang dicatat

secara berurutan.

4. Kolom Sumber Penerimaan, diisi dengan Sumber Dana.

5. Kolom Jumlah Penerimaan, diisi dengan Jumlah Dana yang diterima, sesuai dengan Sumber

Penerimaannya.

6. Kolom Pengeluaran meliputi Nama/Jenis Pekerjaan, Kategori/Jenis Pengeluaran dan Jumlah

Pengeluaran.

7. Kolom Jenis Pekerjaan, diisi bila Pekerjaan yang dilaksanakan didesa meliputi lebih dari satu jenis

pekerjaan (misalnya : jalan dan irigasi).

8. Kolom Kategori/Jenis Pengeluaran. Kategori Pengeluaran diisi dengan Jenis Kategori dari

Pengeluaran, yang meliputi : Bahan, Alat, Upah dan Biaya Operasional. Jenis Pengeluaran diisi

dengan Jenis Pengeluaran untuk setiap Kategorinya, misalnya untuk Kategori Bahan (misal : pasir

30 M3), alat (cangkul: 2 buah).

9. Kolom No. Bukti, diisi dengan No. Bukti dari Pengeluaran Dana. Bukti - bukti Pengeluaran yang

berupa Kuitansi dan / atau Nota diberi No. Urut sesuai dengan Urutan Tanggalnya. Nilai

Pengeluaran yang dicatat dalam Buku Kas Umum harus sama jumlahnya dengan yang tercatat

didalam Bukti - bukti Pengeluarannya.

10. Kolom Jumlah Pengeluaran, diisi dengan Jumlah Pengeluaran sesuai dengan bukti

Pengeluarannya.



PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN 2014 BUKU KAS UMUM (BKU)

(Format 8.9)

Periode Penggunaan Dana : Tahap I / II / III (…………… s/d ……………)

Tahun Anggaran ; ……………………………………. Bank / Nomor Rekening : ……. / ………….

Desa / Kec. / Kab. ; ………… / …………… / ………… Penandatangan Buku Bank / Rek. : …………………..

NO. TANGGAL

PENERIMAAN PENGELUARAN

Sumber Penerimaan Jumlah Nama Pekerjaan Kategori / Jenis Pengeluaran No,

Bukti Jumlah

JUMLAH PENERIMAAN JUMLAH PENGELUARAN



CONTOH FORMAT PAPAN INFORMASI (FORMAT 8.12)

Tenaga Kerja Jumlah Upah Total

1. Tukang

2. Pekerja

Total

Jumlah Dana Bantuan : Rp. 250 juta

- Pembangunan Infrastruktur : Rp. 245 juta

- Operasional dan perencanaan : Rp. 5 juta

Organisasi OMS

Ketua :

Bendahara : Anggota :

Kader Desa :

Organisasi KPP

Ketua :

Bendahara :

Anggota :

Jenis Material Volume Harga Total

1. Batu 2. Pasir

3. Semen

Diisi material yg bervolume besar

Total

Jenis Infrastruktur Volume Jumlah Dana

1.

2.

Total

PROGRES :

Pencairan dana Tahap I : Rp. 100 juta pada

tanggal.......

Pencairan dana Tahap II : Rp. 75 juta pada

tanggal.......

Pencairan dana Tahap III : Rp. 75 juta pada

tanggal.......

Pencairan dana Tahap III: Rp. 100 juta pada

tanggal.......

FOTO-FOTO PELAKSANAAN

PAPAN INFORMASI BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA



PETUNJUK PENGISIAN BUKU BIMBINGAN

(Format 8.10)

Buku Bimbingan ini diisi oleh Fasilitator, Konsultan Tenaga Ahli Manajemen dan Satker PIP Kabupaten/

Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) sebagai bentuk pembinaan kepada OMS yang membantu untuk

meningkatkan kinerja pelaksanaan. Buku Bimbingan ini diperlukan sebagai sarana untuk membimbing

dan memberikan saran dan rekomendasi bagi pelaksanaan PPIP Tahun 2014 khususnya di tingkat desa.

Di awal tabel dituliskan Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, Jenis Kegiatan, Masa Kerja,

dan nama Pelaksana.

Karena tujuannya adalah juga untuk sarana berkomunikasi antara pendamping dan pelaksana, maka

yang perlu dicantumkan adalah nama pelaku/pendamping, jabatan pelaku/ pendamping, saran dan

dilengkapi dengan paraf.



BUKU BIMBINGAN (Format 8.10)

PPIP Tahun : 2014 Jenis Kegiatan

:

Desa /Kecamatan : Masa Kerja :

Kabupaten / Provinsi : Pelaksana :

No. Hari / Tanggal Nama

Pendamping/Pembina Jabatan

Saran dan Rekomendasi

Tanda Tangan



BUKU TAMU (Format 8.11)

PPIP Tahun : 2014 Jenis Kegiatan

:

Desa /Kecamatan : Masa Kerja :

Kabupaten / Propinsi : Pelaksana :

No. Hari / Tanggal Nama Jabatan Kesan dan Saran Tanda

Tangan



CATATAN HARIAN FASILITATOR TEKNIK (FORMAT 9.1)

Nama Fasilitator Teknik :

Hari/Tanggal :

URAIAN LOKASI

Aktifitas :

Tujuan :

Sasaran :

Hasil :

Permasalahan :

Tindak Lanjut :

Diverifikasi Oleh Diketahui Oleh Dibuat Oleh

TAMK Ketua OMS Fasilitator Teknik

(……………...) (……………...) (……………...) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas



CATATAN HARIAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN (FORMAT 9.2)

Nama Fasilitator Pemberdayaan :

Hari/Tanggal :

URAIAN LOKASI

Aktifitas :

Tujuan :

Sasaran :

Hasil :

Permasalahan :

Tindak Lanjut :

Diverifikasi Oleh Diketahui Oleh Dibuat Oleh

TAMK Ketua OMS Fasilitator Pemberdayaan

(……………...) (……………...) (……………...) Nama Jelas Nama Jelas Nama Jelas



MONITORING PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

TINGKAT DESA (Format 9.3)

Tahapan Kegiatan Desa Sasaran

(Nama Desa) (Nama Desa) (Nama Desa)

Persiapan Tgl. Rembug Persiapan

Tgl. Sosialisasi

Perencanaan

Tgl. Musyawarah Desa I

Tgl. Identifikasi Permasalahan

SKS Penyelarasan Program dg RPJM Desa1

Tgl. Musyawarah Desa II

Tgl. Penyusunan UPD2

Tgl. Penyusunan RKM

Tgl. Verifikasi RKM

Tgl. Gambar Desain

Tgl. Penyusunan RAB

Tgl. Verifikasi DED & RAB

Tgl. Musyawarah Desa III

Jumlah Dana O & M

..........................., Tanggal...................................2014

Verifikasi Dibuat Oleh :

TAMK

( Nama )

Fasilitator Teknik

( Nama )

Fasilitator Pemberdayaan

( Nama )

1 Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis 2 Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis



MONITORING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN

TINGKAT DESA (Format 9.4)

Kegiatan Uraian Nama Desa Sasaran

1 2 3

Sosialisasi

Jumlah Undangan

Jumlah Total Peserta

Jumlah Peserta Perempuan

Jumlah Masyarakat Miskin yang hadir

Musyawarah Desa I

Jumlah Undangan




Musyawarah Desa II

Jumlah Undangan




Musyawarah Desa III

Jumlah Undangan




..........................., Tanggal...................................2014

Verifikasi Mengetahui: Dibuat Oleh :

TAMK

(……………….)

Ketua OMS

(……………….)

Fasilitator Teknik

(……………….)


(……………….)



MONITORING PELAKSANAAN FISIK TINGKAT DESA

(Format 9.5)

Kegiatan Uraian

Desa Sasaran

Nama Desa Nama Desa Nama Desa

Kontrak

Nomor Kontrak

Tanggal Kontrak

Jangka Waktu Kontrak

Tanggal SPMK

Volume Jenis Infrastruktur Terkontrak : 1. Transportasi

a. Jalan (pjg x lbr) b. ....................... 2. Irigasi

a. Bendung b. Saluran

3. Air Minum a. Perpipaan b. Sumur c. .............

4. Sanitasi a. MCK b. ...........

..............m2 ............... ............unit .............m’ .............m’ ............ unit ............unit

..............m2 ............... ............unit .............m’ .............m’ ............ unit ............unit

..............m2 .............. ............unit .............m’ .............m’ ............ unit ............unit

Pencairan Dana Tahap I

Tgl. Pengajuan Pencairan oleh OMS

Tgl. Pengajuan SPM

Tgl. Penerbitan SP2D

Tgl Dana Masuk Rekening OMS

Tgl. Dimulai Pelaksanaan Fisik

Pencairan Dana Tahap II


Tgl. Pengajuan SPM




Kegiatan Uraian

Desa Sasaran



Progres Fisik (%)

Pencairan Dana Tahap

III


Tgl. Pengajuan SPM



Progres Fisik (%)

..........................., Tanggal...................................2014


TAMK

(....................)

Ketua OMS

(....................)

Fasilitator Teknik

(....................)


(....................)



MONITORING SWADAYA MASYARAKAT TINGKAT DESA

(Format 9.6)

Jenis Swadaya Uraian Desa


Lahan

Jenis Lahan

Luas lahan (m2)

Harga Lahan/ m2

Total Swadaya (Rp)

Material

Jenis Lahan

Luas Lahan

Harga Lahan

Total Swadaya (Rp)

Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Hari Kerja

Jumlah HOK

Upah Kerja

Total Swadaya (Rp)

Lain-lain

TOTAL SWADAYA PER DESA (Rp)

..........................., Tanggal...................................2014


TAMK

(...................)

Ketua OMS

(...................)

Fasilitator Teknik

(...................)


(...................)



PETUNJUK PENGISIAN PARTISIPASI MASYARAKAT

(Format 9.7)

Formulir ini diisi oleh Fasilitator Masyarakat setiap bulannya. Formulir ini menjelaskan tentang Partisipasi Masyarakat di dalam PPIP Tahun 2014. 1. Tuliskan Nama anda, Tanggal pengisian, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 2. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan – Isilah Tanggal Pelaksanaan Kegiatan. Jika Kegiatan

membutuhkan Waktu beberapa lama, mohon tuliskan Jangka Waktu Kegiatan tersebut, contoh : 4 - 20 Juni, 2013.

3. Jumlah orang yang berperan aktif di setiap kegiatan – Daftar Hadir, tulislah berapa orang yang hadir pada setiap Kegiatan, jumlah Laki-laki, Perempuan dan Orang Miskin.

4. Kualitas Partisipasi – Tabel Sesi Pertama akan menunjukkan Kualitas Partisipasi Masyarakat pada setiap Kegiatan.

Partisipasi Sangat Aktif (SA)

Semua atau sebagian besar peserta (lebih dari 70%) turut terlibat dalam Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan.

Setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan sangat aktif. Semua orang dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan.

Dalam setiap pertemuan, mereka mengajukan pertanyaan dan merasa tertarik serta antusias dengan program ini.

Kelompok Perempuan dan Orang Miskin berpartisipasi Sangat Aktif dalam setiap Tahapan.

Partisipasi Aktif (A)

Lebih dari separuh (51-70%) warga desa turut terlibat dalam Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan.

Setiap orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan aktif. Hampir semua orang dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan.

Partisipasi Rata-rata (Rt)

Partisipasi masih terbatas pada sedikit orang atau pada beberapa elit desa saja.

Hanya sebagian kecil orang atau beberapa elit saja yang terlibat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan.

Hanya ada beberapa orang yang merasa bebas untuk mengungkapkan pendapatnya dan berperan aktif. Proses pengambilan keputusan didominasi oleh para elit desa atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

Hanya sedikit perempuan dan orang miskin yang ikut berpartisipasi.

Partisipasi Rendah (Rd)

Partisipasi terbatas hanya pada satu atau dua elite desa yang mempunyai pengaruh. Tidak satupun warga desa yang merasa bebas untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan aktif. Satu atau dua orang/ elite desa yang membuat keputusan.

Kelompok perempuan dan orang miskin sulit berpartisipasi dalam Tahap Perencanaan dan Pengambilan Keputusan.

5. Komentar Umum – Mohon dituliskan seluruh maupun beberapa komentar umum dari setiap aktifitas.



PEMANTAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Format 9.7)

Nama Fasilitator : …………………… Tanggal : ……………… Provinsi : ……..…………… Kabupaten : ………………… Kecamatan : ………………

Kegiatan Tanggal

Pelaksanaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Kualitas Partisipasi *) Komentar Umum

Jumlah Laki-Laki Perempuan

Musyawarah Desa I

SA A Rt Rd

Identifikasi Permasalahan

SA A Rt Rd

Musyawarah Desa II

SA A Rt Rd

Penyusunan UPD3 dan RKM

SA A Rt Rd

Musyawarah Desa III

SA A Rt Rd

Pelaksanaan Kegiatan (Tenaga kerja, pengadaan bahan dan material)

SA A Rt Rd

Musyawarah Desa IV

SA A Rt Rd

Pelestarian (Jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian)

SA A Rt Rd

*) Isi dengan tanda silang

3 Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis

Mengetahui: Dibuat Oleh :

Ketua OMS

(....................)

Fasilitator Teknik

(....................)


(....................)



MONITORING PENYELESAIAN KEGIATAN TINGKAT DESA

(Format 9.8)

Uraian Kegiatan Desa

(Nama Desa) (Nama Desa) (Nama Desa)

LP2K Tgl. Pembuatan

Tgl. Verifikasi

RKB Tgl. Pembuatan

Tgl. Verifikasi

SP2K Tgl. Pembuatan

Tgl. Verifikasi

BASPK Tgl. Pembuatan

Tgl. Verifikasi

Musyawarah Desa IV

Jumlah Undangan

Tgl. Musyawarah Desa IV




Serah Terima Infarstruktur

Tgl. Serah Terima ke Satker

Tgl. Serah Terima Ke Masyarakat

Dokumen Penyelesaian/ Lap.

Akhir OMS

Tgl. Penyusunan

Tgl. Penyerahan ke Satker

..........................., Tanggal...................................2014

Mengetahui: Dibuat Oleh :

Ketua OMS

(..........................)

Fasilitator Teknik

(..........................)


(..........................)



LAPORAN PENDAHULUAN (Laporan Bulan ke-1)

(Format 9.9) Desa dampingan : I. Desa 1 ……………..Kecamatan…………………….Kabupaten………………….

II. Desa 2 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten………………….

III. Desa 3 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten………………….

I. Pelaksanaan Pendampingan Desa 1

PENDAHULUAN

Penjelasan pemahaman fasilitator terhadap PPIP

PROFIL DESA

a. Letak geografis desa;

b. Aksesibilitas menuju desa;

c. Data Kependukan;

d. Data Potensi Desa (Ekonomi, Sosial, Budaya);

e. Permasalahan Umum (Ekonomi, Sosial, Budaya);

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Jadwal kegiatan di tingkat desa

b. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN

a. Progres pelaksanaan kegiatan di tingkat desa s.d. bulan bersangkutan

- Menjelaskan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

(Progres tahapan yang telah dicapai harus dijelaskan dengan poin-poin seperti

dibawah ini, secara akumulatif sesuai dengan realisasi kemajuan)

b. Koordinasi awal

- Menjelaskan proses koordinasi awal dengan Pemerintah Desa dan Tokoh

Masyarakat.

- Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya.

c. Rembug persiapan

- Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan rembug persiapan.

- Menjelaskan peran masyarakat terutama masyarakat miskin dan kaum

perempuan.


d. Sosialisasi

- Menjelaskan proses yang terjadi dalam forum sosialisasi.

- Menjelaskan peran fasilitator dalam sosialisasi yang dilaksanakan.



- Menjelaskan peran masyarakat dalam sosialisasi terutama masyarakat

miskin dan kaum perempuan.

- Menjelaskan tentang Pakta Integritas.


e. Musyawarah Desa I

- Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan OMS, KPP dan KD.

- Menjelaskan peran Fasilitator dalam Musdes I yang dilaksanakan.


perempuan.


- Penyepakatan dan Penandatangan Pakta Integritas.

f. Identifikasi Permasalahan

- Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan identifikasi permasalahan.

- Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan.


g. Penyusunan SKS Penyelarasan atau sinkronisasi program dengan RPJM Desa

atau Dokumen Sejenis4

h. Musyawarah Desa II

- Menjelaskan proses pengusulan kegiatan.

- Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan jenis infrastruktur.




i. Penyusunan UPD5 dan RKM

- Menjelaskan aktifitas dalam penyusunan UPD dan RKM.


j. Verifikasi UPD dan RKM

- Menjelaskan mengenai proses verifikasi UPD dan RKM.


k. Penyusunan Desain dan RAB

- Menjelaskan mengenai proses penyusunan desain dan RAB.


l. Pengawasan Pelaksanaan Fisik

- Menjelaskan jenis pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan.

- Menjelaskan aktifitas Fasilitator dalam pengawasan pelaksanaan fisik.



- Menjelaskan tentang swadaya masyarakat.


4 Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis 5 Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis



m. Penyelesaian Kegiatan

- Menjelaskan dalam penyusunan dokumen penyelesaian.

- Menjelaskan manfaat dari infrastruktur terbangun.

n. Musyawarah Desa IV



II. Pelaksanaan Pendampingan Desa 2

- Outline laporan sama dengan di atas.

III. Pelaksanaan Pendampingan Desa 3

- Outline laporan sama dengan di atas

LAMPIRAN

1. Catatan Harian Fasilitator;

2. Rencana Kerja Fasilitator;

3. Format Monitoring 2 Mingguan;

4. Dokumentasi.

Dibuat oleh: FASILITATOR MASYARAKAT

(…………………………………………)



LAPORAN BULANAN (Laporan Bulan ke-2 dan seterusnya)

(Format 9.10) Desa dampingan : I. Desa 1 ……………..Kecamatan…………………….Kabupaten………………….

II. Desa 2 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten………………….

III. Desa 3 ………………Kecamatan…………………….Kabupaten………………….

I. Pelaksanaan Pendampingan Desa 1

1.1. Pendahuluan

Gambaran singkat kemajuan kegiatan desa dampingan.

1.2. Review Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

a. Jadwal kegiatan di tingkat desa.

b. Review Jadwal Pelaksanaan (percepatan atau keterlambatan).

c. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa.

1.3. Pendampingan Pelaksanaan

a. Status capaian bulan lalu.

b. Progres pelaksanaan kegiatan di tingkat desa s.d. bulan bersangkutan

- Menjelaskan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

(Progress tahapan yang telah dicapai harus dijelaskan dengan poin-poin seperti

di bawah ini, secara akumulatif sesuai dengan realisasi kemajuan kegiatan

bulan berjalan/ Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan bukan

pengulangan laporan)

c. Koordinasi awal

- Menjelaskan proses koordinasi awal dengan Pemerintah Desa dan Tokoh

Masyarakat.


d. Rembug persiapan

- Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan rembug persiapan.


perempuan.


e. Sosialisasi

- Menjelaskan proses yang terjadi dalam forum sosialisasi.

- Menjelaskan peran Fasilitator dalam sosialisasi yang dilaksanakan.



- Menjelaskan tentang Pakta Integritas.




f. Musyawarah Desa I

- Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan OMS, KPP dan KD.

- Menjelaskan peran Fasilitator dalam Musdes I yang dilaksanakan.


perempuan.


- Penyepakatan dan Penandatangan Pakta Integritas.

g. Identifikasi Permasalahan

- Menjelaskan aktifitas dalam melaksanakan identifikasi permasalahan.

- Menjelaskan hasil identifikasi permasalahan.


h. Penyusunan SKS Penyelarasan atau sinkronisasi program dengan RPJM Desa

atau Dokumen Sejenis6

i. Musyawarah Desa II

- Menjelaskan proses pengusulan kegiatan.

- Menjelaskan proses yang terjadi dalam pemilihan jenis infrastruktur.




j. Penyusunan UPD7 dan RKM

- Menjelaskan aktifitas dalam penyusunan UPD dan RKM.


k. Verifikasi UPD dan RKM

- Menjelaskan mengenai proses verifikasi UPD dan RKM.


l. Penyusunan Desain dan RAB



m. Pengawasan Pelaksanaan Fisik

- Menjelaskan jenis pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan.

- Menjelaskan aktifitas Fasilitator dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan

fisik.



- Menjelaskan tentang swadaya masyarakat.


n. Penyelesaian Kegiatan

- Menjelaskan dalam penyusunan dokumen penyelesaian.

- Menjelaskan manfaat dari infrastruktur terbangun.

6 Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen Sejenis 7 Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau dokumen sejenis



o. Musyawarah Desa IV

- Menjelaskan mengenai proses penyusunan Desain dan RAB.


2. Pelaksanaan Pendampingan Desa 2


3. Pelaksanaan Pendampingan Desa 3


LAMPIRAN

1. Catatan Harian Fasilitator;

2. Rencana Kerja Fasilitator;

3. Format Monitoring 2 Mingguan;

4. Dokumentasi.

Dibuat oleh: FASILITATOR MASYARAKAT

(......................................)



MONITORING PERSIAPAN DAN PERENCANAAN (KABUPATEN) (Format 9.11)

Kabupaten Provinsi Jumlah desa

: :

:

No. Desa

Persiapan Perencanaan

Rembug Persiapan

Sosialisasi Musdes

I

Identif. Permasa-

lahan

SKS Penyelarasan RPJM

Desa8

Musdes II Penyu-sunan UPD9

Penyusunan RKM

Verifikasi RKM

Gambar Desain

RAB Musdes

III

Biaya Pemelihar

aan

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Kabupaten

(...........................................)

Dibuat oleh : TAMK

(…………………………….)

8 Berlaku untuk desa yang sudah mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis 9 Berlaku untuk desa yang belum mempunyai Dokumen RPJM Desa atau Dokumen dari Program Sejenis



MONITORING PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN (KABUPATEN) (Format 9.12)


: : :

No. Desa

Sosialisasi Musdes I Musdes II Musdes III

Jumlah Unda-ngan

Peserta yang hadir Jumlah Unda-ngan



Peserta yang hadir

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Kabupaten

(……………………..)

Dibuat oleh : TAMK

(……………………..)



MONITORING PELAKSANAAN FISIK (KABUPATEN)

(Format 9.13)


: : :

No. Desa

Kontrak/SP3

SPMK (nomor dan tgl)

Pencairan

Tanggal Kontrak Jenis Infrastruktur Tahap I Tahap II Tahap III Progres

Fisik (%) Nomor

Kontrak Tanggal

mulai Tanggal berakhir

Infrastruktur

Volu-me

Dana Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Kabupaten

(....................................)

Dibuat oleh : TAMK

(....................................)



MONITORING SWADAYA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN KEGIATAN (KABUPATEN) (Format 9.14)


: : :

No. Desa

SWADAYA MASYARAKAT PASCA PELAKSANAAN

Lahan Material Tenaga Kerja Dana TOTAL

Musdes IV

Infrastruktur Terbangun Pembu-

kaan Rekening KPP

Serah Terima

Luas Rp. Volume Rp OH Rp Rp Rp Infrastruktur Volu-me

Dana

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Kabupaten

(....................................)

Dibuat oleh : TAMK

(....................................)



MONITORING PERSIAPAN DAN PERENCANAAN (PROVINSI) (Format 9.15)

Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : :

No. Kabupaten Kecamatan Jumlah Desa


Rembug Persiapan

Sosialisasi Mus-des I

Identif. Permasalahan

SKS Penyelarasan RPJM

Desa10

Musdes II

Penyu-sunan UPD11

Penyu-sunan RKM

Verifi-kasi RKM

Gambar Desain

RAB Musdes

III

Biaya Pemelihar

aan

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Provinsi

(………………………….)

Dibuat oleh : TAMPr

(.....................................)




MONITORING PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN (PROVINSI) (Format 9.16)


: : :

No.

Kabupaten Kecamata

n

Jumlah

Desa


Jumlah Unda-ngan




Peserta yang hadir

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Provinsi

(……………………….)

Dibuat oleh : TAMPr

(……………………….)



MONITORING PELAKSANAAN FISIK (PROVINSI) (Format 9.17)


: : :

No. Kabupaten Kecamatan Jumlah Desa

Kontrak/SP3

SPMK (nomor dan tgl)

Pencairan

Kontrak

Jenis Infrastruktur Tahap I Tahap II Tahap III Progres

Fisik (%) Infrastruktur Volume Dana

Tgl dan Nomor SPM

Tgl. Dan Nomor SP2D

Tgl dan Nomor SPM

Tgl. Dan Nomor SP2D

Tgl dan Nomor SPM

Tgl. Dan Nomor SP2D

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh : PPK PPIP Provinsi

(........................................)

Dibuat oleh : TAMPr

(..............................................)



MONITORING SWADAYA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN KEGIATAN (PROVINSI) (Format 9.18)


: : :

No. Kabupa-

ten Kecamatan

Jumlah Desa

SWADAYA MASYARAKAT Musdes IV PASCA PELAKSANAAN

Lahan Material Tenaga Kerja Dana TOTAL Jumlah Unda-ngan

Peserta yang hadir

Infrastruktur Terbangun

Pembu-kaan

Rekening KPP

Serah Teri-ma

Luas Rp. Volume Rp OH Rp Rp Rp Org Org Infrastruktur Volume Dana

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Provinsi

(............................................)

Dibuat oleh : TAMPr

(............................................)



MONITORING PERSIAPAN DAN PERENCANAAN (NASIONAL) (Format 9.19)

Jumlah Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah desa

: : :

No. Provinsi Kabupaten Jumlah

Kecamatan Jumlah Desa


Rembug Persiapan

Sosialisasi

Mus-des I

Identif Permasalahan

SKS Penyelarasan RPJM Desa12

Musdes II

Penyu-sunan UPD13

Penyusu-nan RKM

Verifi-kasi RKM

Gambar Desain

RAB Musdes

III

Biaya Pemeliha-raan

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh : PPK PPIP Pusat

(.........................................)

Dibuat oleh : Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

(……………………………….)




MONITORING PERAN SERTA MASYARAKAT (NASIONAL) (Format 9.20)


: : :

No. Provinsi Kabupaten Keca-matan

Jum-lah

Desa


Jum-lah

Unda-ngan




Peserta yang hadir

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

Total Perem-puan

Kaum Miskin

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Pusat

(.........................................)


(……………………………….)



MONITORING PELAKSANAAN FISIK (NASIONAL) Format 9.21


: : :

No. Provinsi Kabupaten Kecamatan Jumlah Desa

Kontrak/SP3

SPMK (Nomor dan tgl)

Pencairan

Kontrak

Jenis Infrastruktur Tahap I Tahap II Tahap III Progres Fisik (%)

Infrastruktur Volume Dana Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

Tgl dan Nomor SPM

Tgl dan Nomor SP2D

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh :

PPK PPIP Pusat

(.........................................)


(……………………………….)



MONITORING SWADAYA DAN PENYELESAIAN KEGIATAN (NASIONAL) (Format 9.22)


: : :

No.

Provinsi

Jum-lah

Kabu-paten

Kec. Jum-lah

Desa

SWADAYA MASYARAKAT Musdes IV PASKA PELAKSANAAN

Lahan Material Tenaga Kerja Dana Total Jumlah Unda-ngan

Peserta yang hadir

Infrastruktur Terbangun Pembukaan

Rekening KPP

Serah Terima

Luas Rp. Volume Rp OH Rp Rp Rp Org Org Infrastruktur Volume Dana

………………………..,…………………..2014

Diketahui oleh : PPK PPIP Pusat

(.........................................)


(……………………………….)



EVALUASI KEMAMPUAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS), KPP DAN KADER DESA (KD)

(FORMAT 9.23)

Provinsi : ……………………………………

Kabupaten : ……………………………………

Kecamatan : ……………………………………

Desa : ……………………………………

Struktur dan Organisasi :

Peranan dan Dukungan Kepala Desa

Peranan Ketua OMS

Peranan Sekretaris, Bendahara dan Anggota OMS

Kemampuan KD

Pengaturan Biaya Umum

Partisipasi Masyarakat :

Pengambilan Keputusan selalu melalui Musyawarah

Penggerakan Peran Perempuan

Pemerataan Kesempatan Kerja

Penciptaan / Perwujudan Keterbukaan atau Transparansi

Pembangkitan Kontribusi Swadaya Masyarakat

Kemampuan Administrasi :

Pembuatan RPD untuk Penarikan Dana

Pertanggungjawaban Dana termasuk LPD

Pembukuan Keuangan

Pembuatan Laporan (Pelaporan)

Pengarsipan

Pengelolaan Pelaksanaan :

Pengaturan Logistik (bahan, alat, tenaga kerja & dukungan dana)

Stabilisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan sesuai Jadwal

Pengendalian Kualitas

Pembuatan Rencana Pelestarian / Pemeliharaan

……………………..……….., ………………………..... 20102014

Keterangan :

diisi dengan tanda V pada masing-masing keterangan

Nama Jelas

( ……………….……… )( ……………….……… )

Nama Jelas


U R A I A N

San

gat

Mam

pu

Cuk

up M

ampu

Mengetahui :

T A M K

Tid

ak M

ampu

Tid

ak R

elev

an a

tau

belu

m d

apat

din

ilai

Kur

ang

Mam

pu

Dibuat Oleh :

Nama Fasilitator Masyarakat : ……………………………………..



LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LP2K) (Format 10.1)

Tanggal ……………………………… 2014

Kepada: Pejabat Pembuat Komitmen PPIP Satker PIP Kabupaten ................................................................................ Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : ………………………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………………………… Jabatan : Ketua OMS Desa : ……………………………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa IV, Desa ……………………..……………, pada hari ……………………, tanggal …..…, bulan ……………….…………., tahun …........

II. Nama : ………………………………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………………………………… Jabatan : Kader Desa

Melaporkan bahwa seluruh Jenis Kegiatan telah selesai dilaksanakan (Kondisi 100%) pada hari ……….……..……, tanggal ….…, bulan ……………………., tahun ………….. dan telah dilakukan Testing and Commisioning pada hari …..……………………., tanggal ……., bulan …………………., tahun …………...

Sebagai bahan periksa, bersama ini kami lampirkan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), dan gambar-gambar Infrastruktur yang telah terbangun.

Dibuat Oleh : Kader Desa

(………………………………..) Nama Jelas

Ketua OMS

(………………………………..) Nama Jelas

Diketahui : Kepala Desa

(………………………………..) Nama Jelas

Tembusan : 1. Fasilitator Masyarakat; 2. Desa; 3. Arsip.



REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA (Format 10.2)

Provinsi : ……………………………… Jenis Kegiatan : …………………… Desa / Kab. / Kec. : ……………………………… Ukuran / Dimensi : ……………………

Uraian DBS /

Swadaya Volume Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Total (Rp)

1. Bahan 1.1. 1.2 1.3. 1.4

Sub Total 1)

2.Peralatan 2.1. 2.2 2.3. 2.4 2.5

Sub Total 2)

3. Upah

3.1. 3.2 3.3. 3.4 3.5

Sub Total 3)

TOTAL BIAYA

Sumber Pembiayaan

1. Dana Hibah Infrastruktur

2. Swadaya

……………………, tanggal ……..……………2014

Diketahui : Dibuat Oleh :

Kepala Desa

(..................................) Nama Jelas

Kader Desa

(..................................) Nama Jelas

Ketua OMS

(..................................) Nama Jelas

Diperiksa Oleh :

TAMK

(..................................)

Nama Jelas

Fasilitator

(..................................) Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN (SP3K)

(Format 10.3)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : ……………………………………………………………………………………..

Alamat : …………………………………………………………………………………….. Jabatan : Ketua OMS Desa : …………………………………………………………………………………… Kecamatan : …………………………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa IV, Desa ……………………..……………, pada hari ……………………, tanggal …..…, bulan ……………….…………., tahun …........

II. Nama : …………………………………………………………………………………..

Alamat : ………………………………………………………………………………….. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PPIP, Satker PIP Kabupaten ………………………………………………………

Menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 di Desa …………………………………………… telah selesai.

Tanggal ………………………………… 2014

Dibuat Oleh : Ketua OMS

(......................................) Nama Jelas

PPK PPIP Kabupaten

(......................................) Nama Jelas


(......................................) Nama Jelas



SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN KEGIATAN (SP2K) (Format 10.4)

Kepada : Tim Pelaksana Kabupaten Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2014 Kabupaten : ……………………. Pada hari ……………….,tanggal ........, bulan ....................., tahun .......... bertempat di Desa ............................ Kecamatan .......................... Kabupaten ........................... Propinsi ....................................... Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa menyatakan bahwa Dokumen Penyelesaian yang berisi tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), serta Rincian Realisasi Penggunaan Biaya dan Lampiran Pendukung lainnya belum dapat diselesaikan, dikarenakan: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................. Bersama dengan Berita Acara ini, kami sampaikan kesanggupan untuk menyelesaikan Penyelesaian Fisik pada tanggal .............................................


(......................................) Nama Jelas

Kepala Desa

(......................................) Nama Jelas

Mengatahui :

Pejabat Pembuat Komitmen

PPIP Kabupaten

(......................................) Nama Jelas



BERITA ACARA STATUS PELAKSANAAN KEGIATAN (BASPK)

(Format 10.5) Pada hari ini ….....................,tanggal …......,bulan ………...................,tahun…......... bertempat di …….....................,Desa .........................,Kecamatan…………………….. Kabupaten .........................................., Provinsi ....................................................... Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ......................................................................................................... Alamat : ......................................................................................................... Jabatan : KETUA OMS menyatakan bahwa Kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2014 belum dapat diselesaikan, dengan Status Kemajuan Fisik ...............%, dimana Penyerapan Dana telah mencapai ...................% atau Rp. ………….......................................,00 Rincian dari Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya BASPK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini, yaitu berupa Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) dan gambar-gambar Infrastruktur terbangun hingga ditandatanganinya Berita Acara ini. Laporan mengenai penyelesaian pekerjaan akan kami sampaikan setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan kesanggupan kami untuk menyelesaikan pekerjaan, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K).

Tanggal ................................................. 2014


(......................................) Nama Jelas


(......................................) Nama Jelas

Kepala Desa

(......................................) Nama Jelas

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen

PPIP Kabupaten

(......................................) Nama Jelas



KOP SURAT UNDANGAN ACARA MUSYAWARAH DESA IV

(Format 10.6)

Kepada Yth.


2. Tokoh Masyarakat

3. Organisasi Masyarakat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Desa .................................., telah menjadi Sasaran PPIP Tahun 2014 dan mendapatkan bantuan dana yang digunakan untuk membangun infrastruktur permukiman perdesaan dengan mekanisme swakelola/ padat karya oleh masyarakat, maka kami mengundang Bapak/ Ibu seluruh masyarakat desa .............................................................., untuk menghadiri acara Musyawarah Desa IV yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : ............................................................

Jam : ........................ s.d .............................

Tempat : ............................................................

Acara : ............................................................

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Kepala Desa...................................

( .................................................. )

Nama Jelas

Tembusan :

1. Bapak Camat (sebagai laporan); 2. Tim Koordinasi Kabupaten (sebagai laporan); 3. Satker PIP Kabupaten (sebagai laporan); 4. Arsip.



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA IV

(Format 10.7) Berkaitan dengan Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, di Desa …………………….………, Kecamatan …………………………, Kabupaten ………………………, Provinsi …………..........., maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : …………………………………………………… Jam : Pukul …………… s.d. pukul …….……… Tempat : …………………………………………………... telah diselenggarakan Musyawarah Desa IV yang dihadiri oleh masyarakat desa dan seluruh Dusun/ RW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa IV ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh OMS kepada masyarakat desa sasaran.

2. Serah terima dana pengelolaan infrastruktur kepada KPP.



1. ................................ dari .................................. 2. ................................ dari .................................. 3. ................................ dari .................................. 4. ................................ dari ..................................

Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa IV, yaitu : 1. Menerima / Menolak Laporan Pertanggung jawaban OMS. 2. Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada PPK PPIP Satker PIP Kabupaten dan Dana

Operasional kepada KPP. .

Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting *




..................................... , tanggal ................................... 2014

Pemimpin Musyawarah

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

Mengetahui :

Kepala Desa

(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas

TAMK

(………………………………………..) Nama Jelas

Menyetujui :

Wakil dan Peserta Musyawarah Desa IV


1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Dst.



DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA IV

(Format 10.8) Provinsi : Tanggal : Kabupaten : Nama Fasilitator : Kecamatan : Masyarakat Desa :



Jabatan Tanda

Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

* dst

* Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa IV ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang

Hadir dalam Musyawarah Desa IV.


(………………………………………..) Nama Jelas


(………………………………………..) Nama Jelas



NOTULENSI MUSYAWARAH DESA IV (Format 10.9)

Provinsi : Tanggal : Kabupaten : Nama Notulis / : Kecamatan : Sekretaris Desa : Acara : Musyawarah Desa IV


1. ................................ dari ................................... 2. .................... ............dari ................................... 3. .................... ............dari ...................................

Agenda Acara: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................... Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul .................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Narasumber, meliputi : 1. ................................................................................................ 2. ................................................................................................ 3. ................................................................................................ Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber. Penanya 1 : ............................................................................................................. Penanya 2 : ............................................................................................................. Penanya 3 : .............................................................................................................

Jawaban dari Narasumber : ............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Kesimpulan / Kesepakatan : Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, dapat disimpulkan / disepakati : 1. ................................................................................................................................ 2. ................................................................................................................................ 3. ................................................................................................................................

Acara ditutup pada pukul .................

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (Format 10.10)

Nomor : …………………… Antara

OMS Desa_______ Dengan

Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ______

Pada hari ini, ..…...... tanggal ……..……….............................. bulan ……………..... tahun …………..( – – ), kami yang bertanda tangan dibawah ini : I……………… : Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ………………………… atas dasar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. …………tanggal …….… Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah.

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU II. . ……………… : Ketua OMS Desa ………….. atas dasar hasil Musyawarah Desa I

(Mudes I) pada tanggal …………. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat

Desa………….……Kecamatan………………Kabupaten…………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Hasil Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, berupa :

NO. JENIS PEKERJAAN VOLUME HARGA (Rp.) KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

dst.

JUMLAH

Atas dasar: 1, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor: …………., Tanggal ……… 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : ………………, Tanggal ……………… 3. Berita Acara Musyawarah Desa IV, Tanggal ………………………………………….



Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima atas penyerahan PIHAK KEDUA yaitu hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana tersebut diatas.

Pasal 2 Dengan telah dilaksanakannya serah terima ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab, sudah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 3

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur bersama-sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU OMS Desa ………………………… Pejabat Pembuat Komitmen PPIP

Satker PIP Kabupaten …………

(………………………..)

Ketua

(………………………..)

NIP. ………………………………





Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ______ Dengan

Pemerintah Desa _________Kabupaten_______

Pada hari ini, ..…...... tanggal ……..……….............................. bulan ……………..... tahun…………………., kami yang bertanda tangan dibawah ini : I……………… : Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten ………………………… atas dasar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. …..………tanggal …….…….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah.

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. ……………… : Kepala Desa ..........................…………..

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten………..................................

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Hasil Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, berupa :


1.

2.

3.

4.

dst.

JUMLAH

Atas dasar: 1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. …..………Tanggal …….…….. 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor …………., Tanggal ……… 3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : ………………, Tanggal ……………… 4. Berita Acara Musyawarah Desa IV, Tanggal …………………………………………. 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara OMS desa ……. dengan PPK PPIP Satker

PIP Kabupaten Nomor :………………………, Tanggal ………………….



Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penyerahan PIHAK KESATU yaitu Hasil Pembangunan sebagaimana tersebut di atas untuk dilakukan pencatatan hasil pembangunan.

Pasal 2 Dengan telah dilaksanakannya serah terima ini, maka pembinaan pengelola dan pengembangan infrastruktur menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3


Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU Kepala Desa ………………….… PPK PPIP Satker PIP

Kabupaten …………………….

(………………………..) NIP.

(………………………..) NIP.………………………………

MENGETAHUI,

Kepala Satuan Kerja

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten …………………….

(………………………..) NIP. ………………………………





Pemerintah Desa _________ Kabupaten_________ Dengan

Masyarakat Desa___________

Pada hari ini, ..…...... tanggal ……..……….............................. bulan ……………..... tahun ……………………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. ……………… : Kepala Desa …………….. Kabupaten………………..

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten……….........

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. ……………… : Ketua KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) Desa

……………….… atas dasar hasil Musyawarah Desa I (Mudes I) pada tanggal ............................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa……...………Kecamatan……………….Kabupaten ……………..

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Hasil Pelaksanaan PPIP Tahun 2014, berupa:


1.

2.

3.

4.

dst.

JUMLAH

Atas dasar : 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : …………., Tanggal ……… 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : ………………, Tanggal ……………… 3. Berita Acara Musyawarah Desa IV, Tanggal …………………………………………. 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara OMS desa ……. dengan PPK PPIP Satker

PIP Kabupaten Nomor :………………………, Tanggal …………………. 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK PPIP Satker PIP Kabupaten dengan

Pemerintah Desa ............. Kabupaten ……….... Nomor:………………………, Tanggal ………………….



Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penyerahan PIHAK KESATU yaitu Hasil Pembangunan sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 2 Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pengoperasian dan pemeliharaan dari hasil pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas, sudah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3


Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

KPP Desa ………………………… Kepala Desa …………………..

(………………………..) Ketua

(………………………..) NIP.



ADMINISTRASI KELOMPOK PEMELIHARA DAN PEMANFAAT

(KPP) : BUKU ANGGOTA (Format 11.1)

Penjelasan: 1. Buku Anggota merupakan bukti keanggotaan KPP; 2. Kolom Tanggal : diisi aktivitas anggota dalam melakukan iuran; 3. Kolom Nama : diisi dengan nama anggota; 4. Kolom Iuran Wajib : diisi jumlah iuran wajib yang disetorkan anggota perbulannya; 5. Kolom Iuran Sukarela : diisi jumlah iuran sukarela yang disetorkan oleh anggota

perbulannya; 6. Kolom Jumlah: diisi jumlah total setoran masing-masing anggota per bulannya; 7. Kolom Paraf: diisi dengan tanda tangan anggota setelah menyerahkan setoran/ iuran.

Contoh Pembuatan:

BUKU ANGGOTA

Bulan : Januari 2014 Kegiatan : Iuran I

No. Nama Setoran


1. Sudjatmiko 20.000 5.000 25.000

2. Petrus Bulet Ujan 20.000 - 20.000

3. Rumiatun 20.000 10.000 30.000

4. Asih Kosasih 20.000 15.000 35.000

5. Budi Herianto 20.000 - 20.000

6. Ragil Hidayat 20.000 - 20.000

7. Djauhari 20.000 - 20.000

8. Dst.

Jumlah 170.000

Mengetahui :

Ketua KPP

(.....................................)

Bendahara

(.....................................)



BUKU ANGGOTA Bulan : …………………….... Kegiatan : Iuran I

No. Nama Setoran


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jumlah

Mengetahui :

Ketua KPP

(.....................................)

Bendahara

(.....................................)



BUKU KAS HARIAN (Format 11.2)

Penjelasan : Buku Kas Harian merupakan catatan keluar masuknya uang sesuai dengan transaksi yang terjadi. Tata cara pengisian dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Kolom Tanggal : diisi dengan Tanggal terjadinya Transaksi, dilakukan secara berurutan

dari awal hingga akhir bulan; 2. Kolom Keterangan: diisi Jenis Transaksi apa yang dilakukan (misal: iuran anggota,

pembeliaan bahan bakar genset, pembayaran honor pekerja, perawatan, dll); 3. Kolom No. Bukti : diisi dengan Penomeran Bukti Transaksi yang dapat berupa nota-nota

Pembayaran ataupun kuitansi-kuitansi; 4. Kolom Debet : diisi Jenis Transaksi yang termasuk dalam Kategori Penerimaan; 5. Kolom Kredit : diisi Jenis Transaksi yang termasuk dalam Kategori Pengeluaran; 6. Kolom Saldo : diisi Pengurangan dari kolom debet (+) dan kredit (-), kolom saldo tidak

boleh minus.

Contoh Pembuatan :

BUKU KAS HARIAN Bulan : Januari 2014

No. Tanggal Keterangan No.

Bukti Debet Kredit Saldo

1. Saldo Awal - 500.000 - 500.000

2. 5 Iuran Wajib anggota 1 150.000 - 650.00

3. 5 Iuran Sukarela Anggota 2 50.000 700.000

4. 9 Bensin Genset 20 Lt 3 - 100.000 600.000

5. Dst.

6.

Jumlah 700.000 100.00 600.000

Mengetahui :

Ketua KPP

(.....................................)

Bendahara

(.....................................)



BUKU KAS HARIAN

Bulan : ………….. 2014

No. Tanggal Keterangan No.

Bukti Debet Kredit Saldo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

Jumlah 700.000 100.00 600.000

Mengetahui :

Ketua KPP

(.....................................)

Bendahara

(.....................................)



ADMINISTRASI KELOMPOK PEMELIHARA DAN PEMANFAAT

(KPP) : BUKU ANGGOTA (Format 11.1)

Penjelasan: 1. Buku Anggota merupakan bukti keanggotaan KPP; 2. Kolom Tanggal : diisi aktivitas anggota dalam melakukan iuran; 3. Kolom Nama : diisi dengan nama anggota; 4. Kolom Iuran Wajib : diisi jumlah iuran wajib yang disetorkan anggota perbulannya; 5. Kolom Iuran Sukarela : diisi jumlah iuran sukarela yang disetorkan oleh anggota

perbulannya; 6. Kolom Jumlah: diisi jumlah total setoran masing-masing anggota per bulannya; 7. Kolom Paraf: diisi dengan tanda tangan anggota setelah menyerahkan setoran/ iuran.

Contoh Pembuatan:

BUKU ANGGOTA

Bulan : Januari 2014 Kegiatan : Iuran I

No. Nama Setoran


1. Sudjatmiko 20.000 5.000 25.000

2. Petrus Bulet Ujan 20.000 - 20.000

3. Rumiatun 20.000 10.000 30.000

4. Asih Kosasih 20.000 15.000 35.000

5. Budi Herianto 20.000 - 20.000

6. Ragil Hidayat 20.000 - 20.000

7. Djauhari 20.000 - 20.000

8. Dst.

Jumlah 170.000

Mengetahui :

Ketua KPP

(.....................................)

Bendahara

(.....................................)



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN

(LMK KABUPATEN) (FORMAT 12.1)

Formulir ini dibuat oleh Satker PIP Kabupaten, selaku penanggung jawab pengelolaan

keuangan PPIP Tahun 2014 di tingkat kabupaten, sebagai acuan penilaian ketertiban

administrasi dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan.

Petunjuk pengisian formulir ini adalah sebagai berikut:

1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) mingguan kalender, sehingga Periode Laporan

akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu

maksimal 1 (satu) mingguan kalender.

2. Laporan Manajemen Keuangan Kabupaten (LMK Kabupaten) meliputi beberapa bagian,

yaitu (a) Nama Kecamatan dan Desa, (b) Rekapitulasi Data Rencana Anggaran Biaya

(RAB), yang meliputi Alokasi Dana Hibah non Infrastruktur untuk Komponen Pekerjaan

Sipil, dan Rencana Dana Swadaya Masyarakat untuk Komponen Pekerjaan Sipil dan

Operasional, serta Total Dana, (c) Rekening OMS, yang meliputi : Nama Bank, Nomor

Rekening Bantuan dan Nama Pemilik Rekening, (d) Pencairan Dana Hibah Infrastruktur,

yang meliputi Tahapan Pencairan (I, II, atau III), Nomor dan Tanggal Surat Perintah

Membayar (SPM) dan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), (e)

Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana, yang meliputi : Realisasi s/d periode lalu,

Realisasi pada periode ini dan Realisasi s/d periode ini, serta Pencatatan dan Bukti.

3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kecamatan diurutkan

berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa

pada masing - masing Kecamatan.

4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu Kecamatan diikuti

dengan desa - desanya, dilanjutkan dengan Kecamatan lainnya yang diikuti dengan desa -

desanya, dan seterusnya.

5. Kolom 3, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Dana

Hibah Infrastruktur yang Tertuang di dalam RAB.

6. Kolom 4, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber

dari APBN yang Tertuang di dalam RAB.

7. Kolom 5, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber dari

Swadaya Masyarakat yang tertuang di dalam RAB.


Swadaya Masyarakat yang Tertuang di dalam RAB.

9. Kolom 7, diisi dengan Total Dana, yang merupakan Penjumlahan Kolom 3, Kolom 4,

Kolom 5 dan Kolom 6.

10. Kolom 8, diisi dengan Nama Bank, dimana OMS membuka Rekening untuk Penyaluran

Dana Hibah Infrastruktur.

11. Kolom 9, diisi dengan Nomor Rekening OMS di Bank yang disebut Kolom 8, dimana

melalui Rekening tersebut Dana disalurkan ke OMS.



12. Kolom 10, diisi dengan Nama Pemilik Rekening OMS. Rekening atas Nama OMS, dengan

Pemberi tanda tangan Ketua dan Bendahara OMS. Rekening atas Nama pribadi tidak

dibenarkan.

13. Kolom 11, diisi dengan Tahap Pencairan Dana Terakhir yang telah dilakukan sampai

dengan Periode Laporan ini, yang kemungkinannya meliputi : Pencairan Dana Tahap I,

Tahap II atau Tahap III.

14. Kolom 12, diisi dengan Jumlah Dana yang dicairkan sesuai dengan Tahap Pencairan pada

Kolom 11.

15. Kolom 13, diisi dengan Nomor dan Tanggal SPM untuk Pencairan Dana sesuai dengan

Tahapan Pencairan pada Kolom 11.

16. Kolom 14, diisi dengan Nomor dan Tanggal SP2D untuk Pencairan Dana sesuai dengan

Tahapan Pencairan Dana pada Kolom 11.

17. Kolom 15, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur

sampai dengan periode lalu. (Bila periode lalu belum terjadi Pengeluaran atau

Penggunaan Dana, terutama untuk LMK yang pertama kali, maka kolom 15 dikosongkan).

18. Kolom 16, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada Periode

Laporan ini.

19. Kolom 17, disi dengan Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana sampai

dengan periode ini, yaitu dengan menjumlahkan periode lalu (Kolom 15) dengan pada

periode ini (Kolom 16).

20. Kolom 18, disi dengan Persentase Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran

Dana Hibah Infrastruktur terhadap Total Alokasi Dana Hibah Infrastruktur.

21. Kolom 19, diisi dengan Jumlah Realisasi Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat

dapat berbentuk Dana (tunai), atau Peralatan, Bahan dan Tanah yang diuangkan atau

dinilai dalam bentuk uang (Rp).

22. Kolom 20, disi dengan Pencatatan Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode ini

didalam Buku Kas Umum. Oleh karena itu isiannya berupa pilihan, dicatat (ya) atau tidak

dicatat (Tidak).

23. Kolom 21, diisi dengan keberadaan bukti-bukti Penggunaan atau Pengeluaran Dana,

seperti bukti nota atau kwitansi. Oleh karena itu, isiannya berupa pilihan, ada atau tidak

ada.



LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN (LMK KABUPATEN)

(FORMAT 12.1)

LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN KABUPATEN (LMK KABUPATEN) PERIODE : ………………………………….. S/D ………………..…………. 2014

KABUPATEN : ………………………………………………………… JUMLAH KECAMATAN : ………………………………………………………………………….

PROVINSI : ………………………………………………………… JUMLAH DESA : …………………..……………………………………………………..

No. Nama Kecamatan / Desa

RAB Rekening Pokmas / OMS Pencairan Dana Hibah Realisasi Penggunaan Dana

Dana Hibah

Infrastruktur Swadaya

Total Nama

Bank

No.

Rek.

Nama

Pemilik

Rek.

Tahap

Pencairan

(I/II/III)

Jumlah

Dana

(Rp)

Nomor

& Tgl.

SPM

Nomor

& Tgl.

SP2D

Dana Hibah

Swadaya

Pencatatan dan Bukti

Pek.

Sipil Operasional

Pek.

Sipil

Opera

sional

Realisasi

s/d

Periode

Lalu

Realisasi

Periode

Ini

Kumulatif

Realisasi s/d

Periode Ini Pencatatan

dalam BKU

(Ya/Tidak)

Kelengkapan

Bukti

(Ya/Tidak) Jumlah

% Thd

Total

Hibah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

JUMLAH



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN

(LMP KABUPATEN) (Format 12.2)

Formulir ini dibuat oleh Satker PIP Kabupaten, selaku penanggung jawab pengelolaan pelaksanaan PPIP Tahun 2014 di tingkat kabupaten dan sebagai acuan penilaian kemajuan dan pertanggung jawaban pelaksanaan proyek. Petunjuk Pengisian Formulir ini adalah sebagai berikut : 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) bulan kalender, sehingga Periode Laporan

akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) bulan kalender.

2. Laporan Manajemen Proyek Kabupaten (LMP Kabupaten) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kecamatan dan Desa, (b) Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker denganOMS, yang meliputi : Nomor dan Tanggal Kontrak, Waktu Pelaksanaan (mulai s/d selesai), serta sektor/ Jenis Pekerjaan, Volume Pekerjaan dan Nilai atau Jumlah Dana Terkontrak, yang tertuang didalam RAB dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontrak, (c) Kemajuan Pelaksanaan Fisik (Kontrak), yang meliputi : Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode lalu, Pencapaian Fisik atau Volume Pekerjaan pada periode ini, dan Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode ini, (d) Keberadaan Data Pendukung Kemajuan Fisik pada periode ini, yang meliputi : Laporan Penggunaan Material dan Penggunaan Pekerja (HOK).

3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kecamatan dan Desa. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masing - masing Kecamatan.

4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu Kecamatan diikuti dengan desa - desanya, dilanjutkan dengan Kecamatan lainnya yang diikuti dengan desa - desanya, dan seterusnya.

5. Kolom 3, diisi dengan Nomor Kontrak atau Nomor Perjanjian Pemberian Bantuan antara Sakter dengan OMS.

6. Kolom 4, diisi dengan Tanggal Kontrak atau Tanggal Penandatanganan Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS.

7. Kolom 5, diisi dengan Tanggal dimulainya Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan.

8. Kolom 6, diisi dengan Tanggal berakhirnya Waktu Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan.

9. Kolom 7, diisi dengan Sektor atau Jenis Pekerjaan Fisik, misalnya : Jalan, Irigasi, dll. 10. Kolom 8, diisi dengan Volume untuk Sector atau Jenis Pekerjaan, misalnya Jalan dengan

Volume 1100 M. 11. Kolom 9, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Dana Hibah

Infrastruktur untuk setiap Jenis Pekerjaan. 12. Kolom 10, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Swadaya Masyarakat

untuk setiap Jenis Pekerjaan.



13. Kolom 11, diisi dengan Total Dana atau Nilai Kontrak untuk setiap Jenis Pekerjaan, yang merupakan Penjumlahan Kolom 9 dengan Kolom 10.

14. Kolom 12, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu.

15. Kolom 13, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode lalu dengan Volume Total.

16. Kolom 14, diisi dengan Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini.

17. Kolom 15, diisi dengan % Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini, yaitu dengan membandingkan Pencapaian pada periode ini dengan Volume Total.

18. Kolom 16, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yang merupakan Penjumlahan.

19. Kolom 17, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yaitu dengan membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode ini dengan Volume Total.

20. Kolom 18, diisi dengan Laporan Penggunaan Material, dengan pilihan ada atau tidak ada. 21. Kolom 19, diisi dengan Daftar Hadir Pekerja (HOK), dengan pilihan ada atau tidak ada. 22. Kolom 20, diisi dengan masalah - masalah yang timbul dalam Pelaksanaan selama

periode laporan ini. 23. Kolom 21, diisi dengan Tindak Turun Tangan (TTT) atas masalah yang timbul pada setiap

desa.



LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN (LMP KABUPATEN)

(Format 12.2)

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN (LMP KABUPATEN) PERIODE : ………………………………….. S/D …………………..………. 2014

KABUPATEN

PROVINSI

: ………………………………………………………….

: ………………………………………………………….

JUMLAH KECAMATAN

JUMLAH DESA

: ………………………………………………………….

: ………………………………………………………….

No. Nama Kecamatan / Desa

Kontrak Kemajuan Pelaksanaan Kontrak Data Pendukung

Pelaksanaan

Masalah Pelaksanaan

dan Tindak Turun Tangan

Nomor Tanggal

Waktu Pelaksanaan Sektor, Volume, Nilai dan Sumber Dana Progres s/d

Periode Lalu

Progres pada

Periode Ini

Progres s/d

Periode Ini

Tgl

Mulai

Tgl

Selesai

Sektor /

Jenis Volume

Nilai (Rp) Laporan

Penggunaan

Material

(Ada/Tdk)

Daftar

Hadir

Pekerja

(HOK)

Masalah

Pelaksanaan

Tindak

Turun

Tangan Hibah Swadaya Total Volume % Volume % Volume %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

JUMLAH



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI

(LMK PROVINSI) (Format 12.3)

Formulir ini dibuat oleh Satker Provinsi, selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan

PPIP Tahun 2014 di Tingkat Provinsi, sebagai Acuan Penilaian Ketertiban Administrasi dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Proyek.


1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) minggu kalender, sehingga periode laporan

akan meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu

maksimal 1 (satu) minggu kalender.

2. Laporan Manajemen Keuangan Provinsi (LMK Provinsi) meliputi beberapa bagian, yaitu

(a) Nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa, (b) Rekapitulasi Data Rencana Anggaran

Biaya (RAB), yang meliputi Alokasi Dana Hibah Infrastruktur untuk Komponen Pekerjaan

Sipil, dan Rencana Dana Swadaya Masyarakat untuk Komponen Pekerjaan Sipil dan

Operasional, serta Total Dana, (c) Rekening OMS, yang meliputi : Nama Bank, Nomor

Rekening Bantuan dan Nama Pemilik Rekening, (d) Pencairan Dana Hibah Infrastruktur,

yang meliputi Tahapan Pencairan (I, II, atau III), Nomor dan Tanggal Surat Perintah

Membayar (SPM) dan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), (e)

Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana, yang meliputi : Realisasi s/d periode lalu,

Realisasi pada periode ini dan Realisasi s/d periode ini, serta Pencatatan dan Bukti.

3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Nomor Urut

Kabupaten diurutkan berdasarkan Urutan Kabupaten. Nomor Urut Kecamatan diurutkan

berdasarkan Urutan Kecamatan pada masing - masing Kabupaten. Nomor Urut Desa

diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masing - masing Kecamatan.

4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kabupaten, diikuti dengan Nama Kecamatan tertentu, dan

pada Kecamatan tertentu tersebut diikuti dengan Nama - nama Desa Penerima Dana

Hibah Infrastruktur pada Kecamatan bersangkutan, dilanjutkan dengan Kabupaten -

kabupaten lainnya.

5. Kolom 3, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Dana

Hibah Infrastruktur yang Tertuang didalam RAB.


Dana APBN yang Tertuang didalam RAB.

7. Kolom 5, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber

Swadaya Masyarakat yang Tertuang didalam RAB.


dari Swadaya Masyarakat yang Tertuang didalam RAB.

9. Kolom 7, diisi dengan Total Dana, yang merupakan Penjumlahan Kolom 3, Kolom 4,

Kolom 5 dan Kolom



10. Kolom 8, diisi dengan Nama Bank, dimana OMS membuka Rekening untuk Penyaluran

Dana Hibah Infrastruktur.

11. Kolom 9, diisi dengan Nomor Rekening OMS di Bank yang disebut Kolom 8, dimana

melalui Rekening tersebut Dana disalurkan ke OMS.

12. Kolom 10, diisi dengan Nama Pemilik Rekening OMS. Rekening atas Nama OMS, dengan

Pemberi tanda tangan Ketua dan Bendahara OMS. Rekening atas Nama pribadi tidak

dibenarkan.

13. Kolom 11, diisi dengan Tahap Pencairan Dana terakhir yang telah dilakukan sampai

dengan periode laporan ini, yang kemungkinannya meliputi : Pencairan Dana Tahap I,

Tahap II atau Tahap III.

14. Kolom 12, diisi dengan Jumlah Dana yang dicairkan sesuai dengan Tahap Pencairan pada

Kolom 11.

15. Kolom 13, diisi dengan Nomor dan Tanggal SPM untuk Pencairan Dana sesuai dengan

Tahapan Pencairan pada Kolom 11.

16. Kolom 14, diisi dengan Nomor dan Tanggal SP2D untuk Pencairan Dana sesuai dengan

Tahapan Pencairan Dana pada Kolom 11.

17. Kolom 15, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur

sampai dengan periode lalu. (Bila periode lalu belum terjadi Pengeluaran atau

Penggunaan Dana, terutama untuk LMK yang pertama kali, maka kolom 15 dikosongkan).

18. Kolom 16, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode

laporan ini.

19. Kolom 17, disi dengan Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana sampai

dengan periode ini, yaitu dengan Menjumlahkan periode lalu (Kolom 15) dengan pada

periode ini (Kolom 16).

20. Kolom 18, disi dengan Persentase Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran

Dana Hibah Infrastruktur terhadap Total Alokasi Dana Hibah Infrastruktur.

21. Kolom 19, diisi dengan Jumlah Realisasi Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat

dapat berbentuk Dana (Tunai), atau Peralatan, Bahan dan Tanah yang diuangkan atau

dinilai dalam bentuk uang (Rp).

22. Kolom 20, disi dengan Pencatatan Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode ini

didalam Buku Kas Umum. Oleh karena itu isiannya berupa pilihan, dicatat (ya) atau tidak

dicatat (Tidak).

23. Kolom 21, diisi dengan keberadaan Bukti - bukti Penggunaan atau Pengeluaran Dana,

seperti Bukti Nota atau Kwitansi. Oleh karena itu, isiannya berupa pilihan, ada atau tidak

ada.



LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI (LMK PROVINSI)

(Format 12.3)

LAPORAN MANAJEMEN KEUANGAN PROVINSI (LMK PROVINSI) PERIODE : …………………………….…… S/D …………………………..…. 2014

PROVINSI : …………………………………………………………………….. JUMLAH KECAMATAN : ………………………………………………………

JUMLAH KABUPATEN : …………………………………………………………………….. JUMLAH DESA : ………………………………………………………

No. Nama Kabupaten /

Kecamatan / Desa

RAB Rekening Pokmas/OMS Pencairan Dana Hibah Realisasi Penggunaan Dana

Dana Hibah

Infrastruktur Swadaya

Total Nama

Bank

No.

Rek.

Nama

Pemilik

Rek.

Tahap

Pencairan

(I/II/III)

Jumlah

Dana

(Rp)

Nomor

& Tgl.

SPM

Nomor

& Tgl.

SP2D

Dana Hibah

Swadaya

Pencatatan dan Bukti

Pek.

Sipil Operasional

Pek.

Sipil Operasional

Realisasi

s/d

Periode

Lalu

Realisasi

Periode

Ini

Kumulatif

Realisasi s/d

Periode Ini Pencatatan

dalam BKU

(Ya/Tidak)

Kelengkapan

Bukti

(Ya/Tidak) Jumlah

% Thd

Total

Hibah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

JUMLAH



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI

(LMP PROVINSI) (Format 12.4)

Formulir ini dibuat oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi, selaku

Penanggung Jawab Pengelolaan Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 di Tingkat Provinsi, sebagai

Acuan Penilaian Kemajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek.


1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) bulan kalender, sehingga periode laporan akan

meliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu

maksimal 1 (satu) bulan kalender.

2. Laporan Manajemen Proyek Provinsi (LMP Provinsi) meliputi beberapa bagian, yaitu (a)

Nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa, (b) Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan

antara Satker dengan OMS, yang meliputi : Nomor dan Tanggal Kontrak, Waktu

Pelaksanaan (mulai s/d selesai), serta Sektor / Jenis Pekerjaan, Volume Pekerjaan dan

Nilai atau Jumlah Dana Terkontrak, yang tertuang didalam RAB dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dengan Kontrak, (c) Kemajuan Pelaksanaan Fisik (Kontrak), yang

meliputi : Pencapaian Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan s/d periode lalu, Pencapaian

Fisik atau Volume Pekerjaan pada periode ini, dan Pencapaian Kemajuan Fisik atau

Volume Pekerjaan s/d periode ini, (d) Keberadaan Data Pendukung Kemajuan Fisik pada

periode ini, yang meliputi : Laporan Penggunaan Material dan Penggunaan Pekerja (HOK).

3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Nomor Urut

Kabupaten diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Kecamatan diurutkan

berdasarkan Urutan Kecamatan untuk setiap Kabupaten. Urutan Desa diurutkan

berdasarkan Urutan Desa pada setiap Kecamatan.

4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kabupaten, Kecamatan dan Nama Desa. Nama satu

Kabupaten diikuti dengan Nama satu Kecamatan, dan setelah Nama Kecamatan diikuti

nama desa - desa dari Kecamatan yang bersangkutan, dan seterusnya.

5. Kolom 3, diisi dengan Nomor Kontrak atau Nomor Perjanjian Pemberian Bantuan antara

Satker dengan OMS.

6. Kolom 4, diisi dengan Tanggal Kontrak atau Tanggal Penandatanganan Perjanjian

Pemberian Bantuan antara Satker dengan OMS.

7. Kolom 5, diisi dengan Tanggal dimulainya Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian

Pemberian Bantuan.

8. Kolom 6, diisi dengan Tanggal berakhirnya Waktu Pelaksanaan Kontrak atau Perjanjian

Pemberian Bantuan.

9. Kolom 7, diisi dengan Sektor atau Jenis Pekerjaan Fisik, misalnya: Jalan, Irigasi, dll.

10. Kolom 8, diisi dengan Volume untuk Sector atau Jenis Pekerjaan, misalnya Jalan dengan

Volume 1100 M.

11. Kolom 9, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Dana Hibah

Infrastruktur untuk setiap Jenis Pekerjaan.



12. Kolom 10, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Swadaya Masyarakat

untuk setiap Jenis Pekerjaan.

13. Kolom 11, diisi dengan Total Dana atau Nilai Kontrak untuk setiap Jenis Pekerjaan, yang

merupakan Penjumlahan Kolom 9 dengan Kolom 10.

14. Kolom 12, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan

dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu.

15. Kolom 13, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume

Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu, yaitu dengan

membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode lalu dengan Volume Total.

16. Kolom 14, diisi dengan Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari

setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini.

17. Kolom 15, diisi dengan % Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari

setiap Jenis Pekerjaan pada periode ini, yaitu dengan membandingkan Pencapaian pada

periode ini dengan Volume Total.

18. Kolom 16, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan

dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yang merupakan Penjumlahan.

19. Kolom 17, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume

Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yaitu dengan

membandingkan Kumulatif Pencapaian sampai dengan periode ini dengan Volume Total.

20. Kolom 18, diisi dengan Laporan Penggunaan Material, dengan pilihan ada atau tidak ada.

21. Kolom 19, diisi dengan Daftar Hadir Pekerja (HOK), dengan pilihan ada atau tidak ada.

22. Kolom 20, diisi dengan masalah - masalah yang timbul dalam Pelaksanaan selama

periode laporan ini.

23. Kolom 21, diisi dengan Tindak Turun Tangan (TTT) atas masalah yang timbul pada setiap

desa.



LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI (LMP PROVINSI)

(Format 12.4)

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK PROVINSI (LMP PROVINSI) PERIODE : ……………………………… S/D …………………………. 2014

PROVINSI

JUMLAH KABUPATEN

: ………………….

: ………………….

JUMLAH KECAMATAN

JUMLAH DESA

: ……………………………………………….

: ……………………………………………….

No. Nama Kabupaten /

Kecamatan / Desa

Kontrak Kemajuan Pelaksanaan Kontrak Data Pendukung

Pelaksanaan

Masalah Pelaksanaan dan

Tindak Turun Tangan

Nomor Tanggal

Waktu Pelaksanaan Sektor, Volume, Nilai dan Sumber Dana Progres s/d

Periode Lalu

Progres pada

Periode Ini

Progres s/d

Periode Ini

Tgl

Mulai

Tgl

Selesai

Sektor/

Jenis Volume

Nilai (Rp) Laporan

Penggunaan

Material

(Ada/Tdk)

Daftar

Hadir

Pekerja

(HOK)

Masalah

Pelaksanaan

Tindak

Turun

Tangan Hibah Swadaya Total Volume % Volume % Volume %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

JUMLAH

Lampiran Pedoman Pelaksanaan Program Infrastruktur Perdesaan (PPIP) TA. 2014

Lampiran 13 1

LOGO PU INFRASTRUKTUR PERDESAAN (Format 13)

Setelah pelaksanaan kegiatan fisik selesai, OMS diwajibkan pula untuk membuat/

mencantumkan logo PU Infrastruktur Perdesaan di lokasi yang mudah untuk dilihat dan dibaca,

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Jalan : Logo diletakkan di Titik Awal dan Akhir Jalan dan atau di Persimpangan.

2. Untuk Tambatan Perahu : Logo diletakkan di Daratan yang tidak terlalu jauh dari

infrastruktur yang dibangun.

3. Untuk Jembatan : Logo diletakkan pada Sandaran atau Wing Jembatan.

4. Untuk Irigasi : Logo diletakkan pada Wing Bendung atau Talud.

5. Untuk Air Minum : Logo diletakkan pada HU, Reservoir, Ring Sumur, dan sebagainya.

6. Untuk Sanitasi: Logo diletakkan pada Halaman Depan Tempat Kesehatan Masyarakat.

Adapun bentuk Logo PU Infrastruktur Perdesaan adalah sebagai berikut:

pedoman pelaksanaan ppip 2014_final140414

Documents