%,'$1* $56,3 '$1 086(80 - berkas.dpr.go.id

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT

PANITIA KERJA DPR-RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN

KETENAGA KERJAAN (PPK), DAN RUU TENT ANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL (PPI)

----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Sifat Rapat HarifTanggal Rapat Waktu Deng an Tempat

2001-2002 IV Rapat Panitia Kerja Terbuka Selasa, 17 Juli 2001 14.00 WIB Dirjen Binawas dan jajarannya Ruang Rapat Komisi VII DPR RI

Ke tu a H.A. Syahrudji Tanjung/Wakil Ketua Panja RUU PPK & PPI DPR-RI

Sekretaris Acara Anggota Hadir

Ny. Anita Soekardjo, SH Membahas DIM 25 dari 30 orang anggota Panja RUU PPK & PPI DPR-RI

orang ijin

PIMPINAN PANSUS RUU PPK & PPI DPR-RI : 1. Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH, P.HD {F-PDIP/ KETUA) 2. DRS. T JARDA MUCHTAR, MBA (F-PG/WAKIL KETUA) 3. H.A. SYAHRUDJI TANJUNG, MBA (F-PPP/WAKIL KETUA) 4. H. AMRU AL MUTASHIM, SH, MM (F-PKB/WAKIL KETUA)

F-PDIP: 5. DRS. AGUS CONDRO PRAYITNO 6. ORA. BUDININGSIH 7. H. SAMBAS SOERJADI 8. DRS. JACOBUS K. MAYONG PADANG 9. DRS. HADI WASIKOEN 10. H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG 11. RUSMAN LUMBANTORUAN B.TH 12. H. WOWO IBRAHIM 13. WILLIAM M. TUTUARIMA 14. IRMADI LUBIS 15. ERWIN PARDEDE 16. DR. REKSO AGENG HERMAN 17.DRS.MARSUDIPANDINEGARA

F-PKB: 34. ORA. NY. IDA FAUZIYAH 35. AHMAD MUBASYIR MAHFUD 36. K.H. KHALILURRAHMAN 37. KH. MACHRUS USMAN 38. DR. AN. RADJAWANE

F· TNI I POLRI : 39. TAAT TRI JANUAR 40. PRAYOGO, SIP 41. GADIONO, SIP 42. ROCHMULYATI, BSC

1

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

F·PG: F-REFORMASI : 18. RAMBE KAMARULZAMAN, MSC 43. H. ROQIB ABDUL KADIR 19. DRS. H.A. DJAHIDIN 44. IR. AFNI ACHMAD 20. AZAR MUCHLIS, SH 45. H. PATRIALIS AKBAR 21. DRS. H. BAMBANG W. SOEPRAPTO 46. KH. LUTFHI ACHMAD 22. H. HASANUDDIN MURAD, SH 23. DR. BURHAN DJABIR MAGENDA F-KKI: 24. SYAMSUL BACHRI, MSC 47. BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN 25. DRS. IBNU MUNZIR 26. PEDDY TANDAWUYA, BA F-PBB: 27. ORA. HJ. YET JE LANASI 48. ORA. HJ. NURBALQIS 28. DRS. RUBEN GOBAY

F·PPP: F·PDU: 29. H.M. ARSYAD PANA 49. DRS. MUCHAROR, AM 30. HJ. CHODIDJAH H.M. SALEH 31. H. AMALUDDIN NASUTION 32. H. ABDUL KADIR AKLIS 33. HM. IZZUL ISLAM

KETUA RAPAT (H.A. SYAHRUDJI TANDJUNG, BAIF·PPP):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak dan lbu, Saudara yang saya hormati. Marilah kita mulai Rapat Panja ke tiga puluh sembilan pada hari ini dengan membacakan Basmallah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak hari Jum'at, Sabtu dan hari Minggu kita sudah melakukan konsinyir di Bogor, dimana pada rapat ke tiga puluh delapan yang terakhir telah mengambil kesimpulan atau keputusan sebagai berikut;

Hasil pembahasan materi pertama DIM Nomor 246 dibawa ke Timsin tentang penomoran pasal.

Kemudian yang kedua DIM Nomor 247 sampai dengan 255 disetujui berbunyi: 1. Susunan pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri terdiri dari :

a. Hakim, b. Hakim ad hoc, c. Panitera Muda, dan d. Pantera Pengganti.

2. Susunan pengadilan perselisihan hubungan industrial hubungan industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari : a. Hakim Agung, b. Hakim Agung Ad hoc. dan c. Panitera,

Ayat (2) disetujui dengan catatan masalah Hakim Agung Adhoc akan dimintakan pendapat ke Mahkamah Agung bersamaan dengan masalah eksekusi persetujuan bersama dalam kurung dalam proses tripatrit garis miring mediasi.

3. DIM 256, dibawa ke Timsin masalah penomoran pasal. 4. DIM Namer 257, disetujui berbunyi:

Hakim pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Ketua mahkamah Agung.

5. Lima, DIM Nomor 258 dibawa ke timsinm itu penomoran pasal. 6. DIM Nomor 259, disetujui berbunyi :

2


Pengambilan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Tujuh, DIM Nomor 260, dibawa ke Timsin masalah penomoran pasal. 8. DIM Nomor 261 sampai dengan 260 dibawa ke Timus dengan rancangan:

1. Hakim ad hoc pengadilan perselisihan hubungan industrial diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan Ketua Mahkamah Agung atas usul menteri,

2. Ketua Mahkamah Agung mengusulkan calon hakim ad hoc atas usul menteri dari calon yang disampaikan oleh organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja garis miring buruh atas persetujuan menteri.

9. Kemudian DIM 293, dibawa ke Timsin masalah penomoran pasal, 10. DIM Nomor 294 disetujui berbunyi : Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc

pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

11. DIM 265 sampai dengan 273 Timsin berbunyi : a. warga negara indonesia, b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, c. setia kepada Pancasila dan Udnag-undang Dasar 1945, d. berumur sekurang-kurangnya 35 atau 40 atau 45 tahun, e. berbadan sehat menurut keterangan dokter,

f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, g. memiliki pengalaman dibidang hubungan industrial paling singkat lima tahun. h. berepndidikan sarjana hukum dan atau sarjana lain yang berpengalaman di bidang

hukum dan ketenagakerjaan minimal lima tahun, catatan pain d dan h, akan dikonsultasikan dengan Mahkamah Agung tentang syarat dari huruf a sampai h, akan disonkronisasikan dengan syarat sebagai mediator dan fasilitator.

12. DIM Nomor 274, dibawa ke Timsin masalah penomoran pasal, 13. DIM Nomor 275 sampai dengan 277 Timus, catatan dicocokan dengan sumpah yang

umum dipakai, satu, sebelum memangku jabatannya hakim ad hoc pengadilan perselisihan hubungan industrial wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, bunyinya lafal sumpah itu adalah sebagai berikut "Saya bersumpah garing berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak /angsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah garing berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga satu janji atau pemberian. Saya bersumpah garing berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional Undang-undang Dasar 1945 dan sega/a undang-undang serta peraturan Jain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah garing berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. DIM Nomor 278 disetujui berbunyi, dua. hakim ad hoc pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau pejabat yang ditunjuk.

15. DIM DIM Nomor 279, timsin menyangkut penomora pasal. 16. DIM DIM Nomor 290 sampai dengan 296 disetujui berbunyi:

1. Hakim ad hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai a. anggota MPR-RI, b. anggota DPR-RI maupun DPRD, c. kepala daeah maupun wakil kepada daerah, d. anggota DPA, e. pengacara,

3


f. mediator hubungan industrial g. kuasa terhukum industrial, d. arbiter hubungan industrial

17. DIM 287 dihapus 18. DIM 288 disetujui berbunyi, dalam hal seoarang hakim ad hoc yang merangkap jabatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatannya sebagai hakim ad hoc batal demi hukum.

Demikinlah hasil Rapat Panja yang ke tiga delapan dan sebelum kita lanjutkan barangkali ada koreksi dari kita dipersilakan.

WAKIL KETUA (DRS. T JARDA MUCHTAR, MBA/F-PG) :

Di halaman atas itu karena saya ingin jujur mengatakan bahwa yang memimpin rapatrapat rasanya bukan saya, tolong nanti diperbaiki karena prinsip saya tidak tanggung jawab. Terima kasih, Ketua

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Jadi tolong diperbaiki, Ketua Rapat pada rapat ke tiga puluh delapan Bapak Amru Almu'tashim Sarjana hukum, karena pak Tjarda pada waktu itu izin.

PEMERINT AH : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak Pimpinan yang kami hormati, lbu dan Anggota yang kami mulyakan. Sehubungan dengan DIM Nomor 288 pak, yang sudah kita setujui itu berbunyi

sebagaimana yang sudah disampaikan tetapi ada satu kata yang kiranya mohon dipertimbangkan konsep awal dengan konsep yang sudah kita setujui yaitu kata-kata sebagai hakim ad hoc batal demi hukum. Konsep yang dulu kita ajukan hakim ad hoc berakhir demi hukum, ini mungkin punya implikasi yang berbeda karena batal demi hukum dengan berakhir demi hukum kalau batal demi hukum ada konotasi nanti semua keputusan-keputusan yang sudah dibuat sebelumnya bisa gugur, tetapi kalau berakhir demi hukum sampai dengan batas dimana dia melakukan rangkap jabatan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Teri ma kasih. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapat dengan penjelasan yang terakhir ini kami persilakan dari pak Amru.

WAKIL KETUA (~. AMRU AL MU'TASHIM, SH, MMIF·PKB):

Memang perkara batal ini kan ada batal demi hukum dan dapat dibatalkan, kalau dapat dibatalkan itu selama tindakannya itu sejak tetapi setelah ia melakukan itu , tetapi yang batal demi hukum itu bukan keputusannya yang batal demi hokum, itu ya hakim ad hoc-nya, karena yang menyidangkan tidak hanya hakim ad hoc, ketua pengadilannya adalah hakim karier. lni mungkin ada Profesor Gunawan akan memberikan pertimbangan hukum saya kira, tetapi menurut kami batal demi hukum itu tidak menyangkut dengan pekerjaannya kalau tidak boleh berlaku surut dan sebagainya itu, tetapi mungkin dari pertimbangan hukum, ini juga dulu kalimatnya Profesor . Di dalam undang-undang tidak dikenal berakhir dengan hukum itu tidak ada yang ada dapat dibatalkan demi hukum nis bugh dan per nis bugh, nisbat dan pemisbat, batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Jadi kalau demikian saya kira ada saja pertimbangan, juga saya setelah saya yang mimpin cuma setelah saya mimpin yang memenuhi syarat itu yang tidak boleh merangkap ini tidak boleh, kok Jaksa tidak dimasukkan, kenapa boleh walaupun logika tidak masuk, jaksa tidak masuk disini, anggota Dewan Pertimbangan Agung, hakim perlu apa tidak, kalau hakim memang dia tidak, tapi jaksa, presiden juga tidak boleh, menteri juga tidak boleh, coba perlu

4


apa tidak. T erima kasih mungkin saya ingin langsung saja pendapatnya Profesor Gunawan. T erima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan melalui pemerintah Profesor Gunawan.

AHLI HUKUM:

Terima kasih. Memang kriteria batal itu ada tiga pak, pertama batal, kedua dapat dibatalkan, ketiga batal demi hukum, masing-masing jenis ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda. Kalau batal berarti apa yang sudah diputuskan atau ditentukan atau dipecahkan, dengan demikian batal tidak diakui pihak-pihak. Kalau dapat dibatalkan demi hukum ini memang mempunyai pengertian yang sangat dalam sekali, oleh karena batal demi hukum itu berarti sejak awal hal yang tersebut atau yang diatur itu, itu dianggap tidak ada, sehingga memang setelah saya pertimbangkan lagi istilah batal demi hokum, kami rasa kurang tepat karena ada implikasi terhadap putusan yang sudah dilakukan pada sat-saat yang lalu. Oleh karena hakim ad hoc ini tadinya diangkat, saya merasa tepat kalau dipilih kata-kata dapat dibatalkan, jadi sebagai hakim ad hoc dapat dibatalkan sehingga dengan demikian diperlukan adanya suatu keputusan surat keputusan untuk mecabut atau membatalkan catatan hakim ad hoc itu, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, pertanyaan pak Amru yang kedua, jaksa, jadi jabatan rangkap ini kalau di dalam jabatan pemerintah memang sudah ada ketentuannya, dalam Undangundang Kejaksaan ada, di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ada, di dalam ketentuan administrasi negara juga ada, sehingga yang sudah kiranya tidak perlu disebut lagi disini, hanya tadi saya juga berbicara dengan ibu Kepala Biro Hukum saya bertanya bagaimana kalau dosen, karena dosen ini tidak ada larangan untuk merangkap, seperti saya misalnya, ini mohon dipertimbangkan apakah perlu disebut atau tidak.Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Dengan penjelasan pak Gunawan tadi, memang inti persoalan adalah bahwa dengan rangkap jabatan itu dia berakhir masa jabatannya, cuma istilah yang kita gunakan apakah dapat dibatalkan atau berakhir demi hukum dengan sendirinya, dengan kata lain tanpa surat keputusan pun dia sudah batal demi hukum, dia batal demi hokum. lni barangkali yang perlu kita diskusikan, mungkin pa Amru masih berkomentar. Silakan.

WAKIL KETUA (H. AMRU AL MU'TASHIM, SH, MM/F-PKB) :

Terima kasih. Jadi saya kira yang tepat aalah batal demi hukum kalau saya tidak sudah menafsirkan batal demi hukum itu dari berbagai macam teori, pekerjaan yang lalu sampai dibatalkan itu saha, tetapi sejak dibatalkannya ini pekerjaannya dan jabatannya memang harus batal, jadi dia dapat saja menjabat, saya ingin mencontohkan konkritnya begini, kalau ada orang yang tidak diketahui A itu kawin dengan 8, karena A orang Indonesia atau orang Indonesia di Amerika ternyata setelah pulang ke Indonesia itu dalam bahasa Agama lslamnya itu mukhrim, ternyata saudara tiri, boleh kalau saudara tiri, ternyata itu bekas istrinya bapaknya atau ibu tiri, maaf ya kalau contohnya misalnya lbu Dewi itu kan dulu masih muda misalnya, contohnya seperti itu, jadi contohnya itu anaknya sudah besar tahu-tahu ada janda, ke Amerika itu adalah ibu tiri, itu batal demi hukum, jadi perkawinan itu tidak sah, itu batal demi hukum atau banyaknya perjanjian-perjanjian yang ternyata itu perjanjian itu berdasarkan penipuan. Jadi walaupun ketahuan penipuan perjanjian itu batal tetapi kalau dapat dibatalkan ini pejabat yang sekarang sampai di batalkan maaf proses seperti Profesor Gunawan sebagai proses sampai di batalkan pisah, tetapi sejak dibatalkannya pekerjaan maupun orangnya. Saya kira itu yang saya tahu sepanjang teori hukum, jadi saya kira memang tepat. Terima kasih.

5


KETUA RAPAT:

Terima kasih. Baiklah, karena memang masih perlu kita diskusikan kita putar saja menurut aturan. Kami persilakan dari Fraksi POI Perjuangan.

F-PDl-P (dr. SURYA CHANDRA S. MPH, Ph.D/F-PDIP) :

Karena kita diskusi waktu itu di Bagor sama argumentasinya dengan pak Amru, jadi batal demi hukum. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.Terus Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

F-PPP, H.M. ARSYAD PANA:

Saudara Ketua, sudah kita diskusikan sejak sudah sangat panjang dan sudah menjadi keputusan maka kami berpendapat biar tetap batal demi hukum.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Fraksi Reformasi

F· REFORMASI (H. ROQIB ABDUL KADIR, Le) :

Karena tidak ikut ini, tidak ikut memutuskan tetapi dari yang kita tadi, kalau lihat dari DIM 20, apa artinya ini kan memang tidak boleh beranggapan otomatis kan artinya begitu kalau otomatis mungkin bahasanya yang paling tepat ya ini, tetapi kalau boleh dibatalkan artinya boleh m~rangkap.

KETUA RAPAT:

Jadi kasusnya begini, dari awal dia tidak rangkap jabatan kemudian jadi hakim ad hoc, kemudian setahun dia bertugas tahu-tahu rangkap jabatan dia, apakah itu dapat dibatalkan atau berakhir jabatannya atau batal demi hukum ini yang dimaksud.

F· REFORMASI (H. ROQIB ABDUL KADIR, Le) :

lntinya kan tidak boleh perangkapan, hanya masalahnya kalau otomatis ya otomoatis, tinggal bahasanya yang paling tepat mungkin ini bata/ demi hukum. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Fraksi Partai Golkar.

WAKIL KETUA (DRS. T JARDA MUCHTAR; MBA/f·PG) :

Terima kasih. Baik, kalau Fraksi Reformasi tidak ikut ,terlibat di dalam pembahasan, saya secara pribadi juga tidak ikut membahasnya, tetapi dalam pendengaran pembicaraan tadi karena kita harus bertanggungjawab terhadap ini, maka bahasa yang paling tepat setelah saya dengar batal demi hukum kemudian dibatalkan, maka terkait dalam hal ini tadi dijelaskan oleh pak Amru dan kawan-kawan dari POI Perjuangan maupun Reformasi karena tidak titik sentralnya kan tidak boleh merangkap. Nah kalau tidak boleh merangkap kalau contohnya pak Amru bilang kawin sama itu tadi, kawinnya boleh saja pak, nikahnya yang batal, kawinnya sudah terlanjur pak, yang paling tepat ini mungkin kalau untuk mempertegas ini saya mengusulkan dalam forum ini, coba kita minta ahli bahasa, batal demi hukum ini yang paling sangat popular. Demikian pimpinan.

6


KETUA RAPAT:

Terima kasih. Sebelum ahli bahasa kami silakan Fraksi TNl/POLRI

f. TNl/POLRI (SUWITNO ADI, S.IP) :

Terima kasih. lni bahasan dari minggu di mana saya juga tidak hadir, saya cuma memberikan saran pendapat, mungkin kita ambil rumusan yang nantinya bahwa putusan sebelum, putusan yang diambil sebelumnya itu tidak menjadi batal sehingga tidak merepotkan satu tindakan administrasi.

Yang kedua, berhentinya itu tidak memerlukan proses dikeluarkannya surat keputusan sehingga sangat efisien. ltu kira-kira saran pendapat kami, terus rumusan terminologinya itu apa, kami serahkan karena kami tidak tahu masalah hukum. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan dari Fraksi PBB

f ·PBB (ORA. HJ. ORA. NURBALQIS) :

T erima kasih. Kami hanya mendengar pendapat dari ahli hukum yang mengatakan lebih pas dapat dibatalkan demi hukum. kemudian mendengar dari pak Amru mengatakan lebih tepat kalau dapat dibatalkan demi hukum, karena saya memang tidak bidangnya saya, saya ikut saja apa yang dikatakan ahli hukum. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Jadi pendapat Pak Amru dapat dibatalkan bukan batal demi hukum, karena tadi ada permintaan ahli bahasa dipersilakan.

AHLI BAHASA:

Terima kasih. Sebenarnya ini istilah yang sangat teknis, kalau secara umum batal itu artinya tidak sah atau tidak jadi dilaksanakan, dalam trminologi hukum itu ada batal demi hukum tapi apakah itu kalau batal demi hukum itu pengertiannya secara otomatis, kalau dapat dibatalkan itu melalui proses melihat situasi dan kondisinya artinya bahwa segala sesuatu yang akan diperbaiki dibatalkan itu dibaca dulu apakah ada penyimpangan terhadap kriteria yang sudah ditetapkan.

Pengertian dapat dibatalkan berarti ada penyimpangan terhadap kriteria, sedangkan makna dapat sendiri sebenamya fakultatif, tidak harus, tidak otomatis, sebenamya keterangan dari pak Gunawan itu lebih dapat dijadikan acuan daripada keterangan saya, karena pengertian saya secara umum. Kalau saya terangkan secara umum yaitu tadi bahwa batal itu artinya tidak sah, dan itu berarti secara otomatis tanpa ada kata dapat, karena kalau dapat itu melalui proses. Saya kira keterangan saya begitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Jadi setelah kita mendengarkan penjelasan sereta tanggapan yang masih belum tuntas ini karena tadinya ada yang mengambil pendapat pak Amru, temyata pak Amru pendapatnya dapat dibatalkan.

7


F·PDl·P (dr. SURYA CHANDRA S. MPH, Ph.D) :

Kalau begitu saya tidak sependapat, saya dengar tadi pak Amru bata/ demi hukum mempertahankan itu, yang saya dengar juga begitu batal demi hukum karena apa, karena kalau kita melihat ayat satunya hakim ad hoc tidak boleh merangkap jabatan ayat (1), berarti ayat (2) kalau dia merangkap batal demi hukum, artinya kalau dia masih memimpin padahal dia merangkap, putusan di waktu merangkap itu batal, harus batal. Jadi kapan dia merangkap sejak 1 Agustus misalnya, lima belas Agustus dia memimpin pengadilan batal keputusan yang lima belas Agustus. Jadi tetap batal demi hukum tidak ada yang berakhir demi hokum, itu tidak ada. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Jadi memang ada beberapa yang salah dengar tadi, tapi dengar ralat pak Amru itu berarti yang sebenarnya dari pak Amru itu adalah dapat dibatalkan namun belum sependapat karena memang bermula dari pasal sebelumnya, maka memang itu otomatis sebetulnya, tapi istilah otomatis ini tentu lebih tepat batal demi hukum sebab kalau dapat dibatalkan kalau kita berpegang kepada bahasa Indonesia tadi dapat itu belum tentu bisa, bisa juga tidak.

Jadi untuk tegasnya batal demi hukum dan memang batal demi hukum itu tidak akan mempengaruhi keputusan yang lama, karena disini diterangkan jabatannya sebagai hakim ad hoc batal demi hukum itu jabatannya itu keputusannya sebelum rangkap tentu tidak bisa dibatalkan begitu, ini barangkali bagaimana apakah masih tetap seperti yang kita putuskan pada rapat Panja ke tiga puluh delapan atau putar lagi.

WAKIL KETUA (H. AMRU AL MU'TASHIM, SH, MM/F·PKB):

lni pure pengertian hukum pak, jadi ini memang pengertian hokum, jadi walaupun itu yang mimpin saya kalau memang itu kurang tepat ini hanya pengertian hukum itu memang dua batal, dapat dibata/kan dan bata/ demi hukum. Jadi contohnya itu begini kalau cerita saya tadi jelek itu, contohnya itu begini A menyewa rumah B ternyata rumah itu bukan rumahnya A, bukan rumahnya B, nah ternyata bukan rumahnya B dia menyewakan begitu diketahui langsung batal demi hukum, kalau yang dapat dibatalkan ternyata rumah itu rumah ahli waris yang belum diwariskan, jadi dia juga punya tapi hanya sebagian haknya, jadi itu penempatannya selama ini sah, tetapi sejak dapat dibatalkan itu dia punya berakhir, tetapi kalau batal demi hukum karena dia punya hak itu harus dikembalikan kepada yang punya hak sewanya itu tidak boleh dan itu ada upaya uklaus karena denda, karena memalukan karena harga dan sebagainnya itu memang agak beda, jadi ini memang piur pengertian hukum pak. T erima kasih

KETUA RAPAT: T erima kasih. Jadi memang kita ada beberapa pendapat karena memang contoh

contoh yang diberikan pak Amru kurang relevan dengan apa yang kita bicarakan, karena terkait dengan pasal-pasal sebelumnya. Oleh karena itu mari kita putar kedua lagi, sehingga dengan demikian nanti baru pada setelah putaran kedua nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Silakan PDIP.

F·PDl·P (dr. SURYA CHANDRA S, MPH, Ph.D) :

Argumentasi kami tetap, kita mengacu kepada ayat (1) sebelumnya bahwa hakim adhoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai. Ayat 2 nya dalam hal dia merangkap jabatannya itu kalau di naskah asli RUU adalah berakhir demi hukum. Tapi kita mengusulkan kemarin di Bogar batal demi hukum. Argumentasinya itulah, memang peraturannya tidak boleh merangkap, maka begitu merangkap dia batal demi hukum hakim adhocnya. Katakanlah dia mulai merangkap 1 April, kemudian dia memimpin sidang tanggal 15 April, nah putusan 15 April itu batal demi hukum. Jadi jabatannya berakhir 1 April.

8


KETUA RAPAT:

Ada tambahan

F·PDl·P (DRS. HADI WASIKOEN) :

Saya kira argumen kita sudah jelas, kalau menggunakan "dapat dibatalkan", tadi dijelaskan oleh ahli bahasa dapat dibatalkan itu proses. Kemudian kita kan nanti menunggu lagi, siapa yang membatalkan itu, padahal di dalam ayat (1) jelas tidak boleh merangkap jabatan. Kai au begitu kata-kata 'tidak boleh merangkap jabatan' di dalam ayat (2) ini kalau tidak tegas dengan kata-kata 'batal demi hukum' menjadi tidak sinkron pak. Saya tetap mengusulkan kata-kata 'batal demi hukum'.

KETUA RAPAT:

Silakan PPP

f.ppp (H.M. ARSYAD PANA):

F-PPP sama dengan PDIP.

KETUA RAPAT:

Silakan Fraksi Reformasi.

F·REFORMASI (H. ROQIB ABDUL KADIR, Le) :

Dalam hal ini sama juga dengan PDIP, mungkin nambah saja, kalau dari pak Amru tadi kalau kiasnya seperti itu namanya kias malfari. Kalau kias malfari batal juga kiasnya itu. Saya masih belum bisa menerima itu, hanya mungkin kalau tadi usul dari pak Dirjen "berakhir demi hukum" malah itu bisa dekat dengan 'batal demi hukum'

KETUA RAPAT:

Silakan FKB

WAKIL KETUA (H. AMRU AL MU'TASHIM, SH, MM/f·PKB):

Saya contohnya kalau mau masuk ini juga lebih gampang sebenarnya. Hakim adhoc itu diangkat 1 Januari 2001, tapi bahwa dia itu merangkap pada 31 Desember 2001, antara 1 Januari dan 31 Desember 2001, dia telah melakukan penyelesaian perselisihan, memutuskan· perkara sejumlah 4 perkara, kemudian juga dia sedang memeriksa 1 perkara. Kalau ini batal demi hukum, putusan hakim adhoc yang 4 perkara dalam 1 Januari sampai dengan 31 Desember tidak sah keputusannya, karena diputus oleh orang yang tidak berwenang. Tapi kalau keputusannya ini, kalau dapat dibatalkan keputusan yang 4 perkara ini dapat sah, tetapi sejak 31 Desember karena dia sedang menyelesaikan perkara dia tidak sah menjadi hakim adhoc. ltu contoh kongkrit demikian.

Saya ulangi lagi diangkat 1 Januari dan ketahuan 31 Desember, antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember itu dia memutuskan 4 perkara dan sedang memeriksa 1 perkara. Jika batal demi hukum maka 4 perkara ini batal demi hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dalam penyelesaian perkara.

Kemudian kalau ini dapat dibatalkan, penyelesaian 4 perkara ini sah, tetapi sejak dibatalkan dia tidak berwenang lagi menjadi hakim adhoc dan harus selesai perkara disitu saja. Kalau saya tidak salah, pengertian mau contohnya itu, saya sebetulnya sama dengan itu tadi, tapi kalau minta kongkrit disini yaitu pengertiannya.

9


Jadi ini kalau 'batal demi hukum', putusan yang ada walaupun sudah sampai ke mahkamah agung dibatalkan oleh mahkamah agung. Saya mohon maaf, saya memimpin sendiri tapi karena ada istilah yang betul saya harus mengikuti yang betul.

KETUA RAPAT:

Silakan Fraksi Partai Golkar.

WAKIL KETUA (DRS. T JARDA MUCHTAR, MBAIF·PG) :

Kalau mendengar penjelasan ahli bahasa tadi kata 'dapaf itu kan melalui proses berikutnya, sedangkan ini kalau istilahnya itu otomati, soal terkait dengan yang lama-lama itu resiko. Oleh karena itu kita angkat orang sangat hati-hati, karna ayat (2) ini menjelaskan dan mempertegas untuk ayat (1), maka itu kawan dari PDIP tegas sekali 'batal demi hukum', dan kami juga tadinya sudah mendukung itu. lstilah yang saya katakan sangat popular atau melekat dalam benak yang tidak sarjana hukum, kalau sarjana hukum bisa saja kata pak Amru tadi sudah diputuskan bisa di ini, kalau kami tidak sarjana hukum ini tidak melekat istilah 'batal demi hukum', kalau dia salah mengambil tindakan kebelakang yang di proses ulang, tetapi ada sanksi disitu. Karena itu kami yang awam dalam hukum ini yang sangat dalam masyarakat harihari 'batal demi hukum', saya tetap pada prinsip yang dapat batal demi hukum.

KETUA RAPAT:

Silakan dari TNl/POLRI.

F· TNl/POLRI (SOEWITNO ADI, S.IP) :

Setelah putaran pertama dan kami mendapatkan gambaran, saya melihat kalau memang mengacu pad a suatu ayat, itu berarti saya berpendapat 'bartal demi hukum', mengacu dalam ayat ini. Tapi saya kembali sepenuhnya saya serahkan saja ke ahli hukum mana yang lebih tepat.

KETUA RAPAT:

Silakan Fraksi Daulatul Ummah.

F-PDU (DRS. MUCHAROR, AM) :

Barangkali masih ingat saya di depan pak Amru waktu itu istilah 'batal demi hukum• mungkin juga dari saya usulnya dan itu saling mendukung, dan waktu itu pak Amru kayanya manggut-manggut. Jadi kalau sekarang timbul permasalahan yang berbeda barangkali sesuai dengan fraksi TNl/POLRI barangkali kami serahkan ke ahli hukum.

KETUA RAPAT:

Silakan selanjutnya FPBB

f ·PBB (ORA. HJ. NURBALQIS) :

Kami mengikuti suara terbanyak 'batal demi hukum', tapi masih ingin juga penjelasan dari ahli hukum bagaimana sebenarnya, karena memang dalam sehart-hari orang awam tahunya kalau batal itu tahunya batal demi hukum.

10


KETUA RAPAT:

Memang banyak pertanyaan ditujukan kepada ahli hukum termasuk kami juga ingin menanyakan kalau kita pergunakan istilah 'batal demi hukum' kira-kira apakah salah dari segi pandangan hukum. lni barangkali perlu kita ketahui. Selanjutnya saya persilakan pemerintah.

PEMERINTAH:

Sebelum saya serahkan kepada pak Gunawan dari kami ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa hakim adhoc yang tidak katakanlah diketahui merangkap jabatannya belakangan. Jadi artinya pekerja dan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan itukan tidak tahu permasalahan, kemudian ternyata perkaranya sudah diputus, kemudian belakangan ketahuan bahwa perkaranya disidangkan oleh seorang hakim yang tidak sah, dan akhirnya sidang tersebut batal.

Yang kami pikirkan adalah alangkah kasihannya kita pada para pekerja atau para pihak yang terlibat didalam persidangan, yang sudah menunggu sekian lama temyata keputusan menjadi batal hanya karena kesalahan kita selaku orang yang memberi keputusan tidak jeli melihat keadaan yang sedang terjadi. Jadi kalau memang kita bisa mengatasi pennasalahan itu menurut kami istilah apapun bagi kami tidak ada keberatan. Silakan pak gunawan selanjutnya.

AHLI HUKUM:

Di dalam hukum dikenal istilah yang baku dalam soal batal membatal, ada tiga macam. Pertama batal, jenis kedua adalah dapat dibatalkan, dan ketiga adalah batal demi hukum. Sebenarnya ceritanya makin rapat lagi kalau kita hubungkan dengan perjanjian, karena dalam perjanjian ada pas al 1320 BW yang menentukan syarat subyektif dan syarat obyektif. Sy a rat subyektif itu adalah pertama asas konsensualitas ada kesepakatn dan kedua adalah dilakukan oleh pihak yang cakap. Kalau syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak itu sejak awal dianggap tidak pemah ada, itu maksudnya.

Yang kedua, untuk memberi contoh batal dan dapat dibatalkan, yang kedua adalah yant tidak memenuhi syarat obyektif. Yaitu yang ketiga syarat dalam BW 1320 itu ad al ah sesuatu tertentu atau barang tertentu. Jadi obyek dari hubungan hukum itu. Dan keempat adalah bahwa sesuatu itu halal. Kalau syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini dapat dua macam batal atau dapat dibatalkan. Kalau batal ini biasanya perjanjian ini dengan sendirinya tidak diakui oleh kedua belah pihak karena tidak ada akibat yang merugikan, belum ada akiabt yang merugikan kepada salah satu pihak.

Sedang proses dibatalkan, itu tentu karena ada salah satu pihak yang sudah merasa dirugikan dengan adanya cacat syarat obyektif itu. lni contoh yang biasanya terdapat didalam kasus perjanjian.

Kemudian sekarang masuk ke konteks kita dalam DIM 288 ini, kalau kita menggunakan istilah • batal demi hukum' berarti ad an ya hakim ad hoc yang dimaksud yang bersangkutan, itu sejak awal tidak diangkat tidak pernah ada. Sehingga tentunya semua putusan-putusan dimana hakim adhoc yang ternyata merangkap jabatan itu membuat putusan, maka putusan itu menjadi gugur, menjadi batal demi hukum oleh karena adanya cacat. Kalau itu cacat, padahal putusan ini sudah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap istilahnya,, bahkan mungkin sudah dieksekusi. Maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara lagi, menggugat terhadap putusan yang mempunyai cacat hukum, yang dengan demikian dianggap merugikan bagi pihaknya. Jadi muncul lagi perkara lagi yang tadinya sudah diputus yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi implikasinya itu.

Kalau itu terjadi perlu kita pertimbangkan apa sebaiknya dianggap yang sudah diputuskan itu terus sah, maka yang digunakan adalah istilah 'dapat dibatalkan', tetapi kalau

11


kita menghendaki kita konsekuen kalau memang sejak awal tidak boleh dirangkap, itu resiko perusahaan. Tetapi perlu dipertimbangkan pihak-pihak yang berperkara ini, kasihan kalau itu terkena kepada pekerja yang kedudukan ekonomisnya jelas lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Untuk berperkara biayanya juga lumayan.

Memang kalau secara obyektif kita melihat duduknya perkara yaitu bahwa hakim adhoc itu tidak boleh dirangkap maka memang apabila diketahui batal demi hukum, yang tepat. T etapi akibatnya terhadap putusan-putusan yang sud ah dilakukan oleh hakim adhoc tersebut menjadi mentah. lni yang mohon dipertimbangkan, apakah tidak sebaiknya kita memilih 1dapat dibatalkan' saja, sehingga putusan-putusan yang lalu tetap berlaku dan tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Mudah-mudahan cukup jelas.

KETUA RAPAT:

Mekanisme kita sudah dua kali putar, maka yang ketiga ini kita spontanitas saja, yang belum bicara. lni sangat penting jadi kita putar tiga kali.

F-PDl·P (DRS. HADI WASIKOEN) :

Setelah saya mendapat tambahan penjelasan dari pak Dirjen maupun ahli hukum, saya justeru merasa diuntungkan dengan adanya penjelasan bapak di dalam PDIP mempertahankan kata-kata "batal qemi hukum". Sebab kalau tadi pak Dirjen mengatakan alangkah kasihanya kalau itu menimpa pekerja, demikain juga prof. Gunawan. Caba dapat dibayangkan kalau itu keputusan yang merugikan pekerja, umpamanya keputusan merugikan pekerja. Tadi dijelaskan pekerja harus ada gugatan, itukan tambah repot lagi. Lebih kasihan lagi. Juga di lain pihak di dalam pasal 35 disini jelas bahwa sebelum memangku jabatannya hakim adhoc pengadilan perselisihan hubungan industrial wajib mengucapkan sumpah menurut agama atau kepercayaannya. Masa sih seorang hakim yang siap bersumpah dan tahu betul bahwa dia tidak boleh merangkap hakim sebagai tumpuan rasa keadilan harus melakukan pelanggaran. lni kan sangat tidak adil.

Saya setuju mempertahankan kata-kata 11bata/ demi hukum", ini tegas dan biar jangan sampai kemudian kalau begitu nanti para pihak yang ingin menjadi hakim adhoc gampang nanti kalau tidak ketahuan, apa makna seorang hakim dan moralitas seorang hakim, bagaimana kalau begini. Saya pikir tegas saja, dan lnsya Allah dengan tegas seperti ini kalau toh memang ada seorang calon hakim yang akan bermain-main dalam hubungan seperti ini, perlu kita pertanyakan integritas moralnya. Saya pikir justru kalau menggunakan istilah seperti itu sangat menguntungkan para pihak terutama para pekerja, dan ini menjadi satu kalimat yang pasti, seorang calon hakim tidak akan bermain-main. Tapi kalau menggunakan kata seperti tadi masih dimungkinkan ada penyelematan, bisa juga wong manusia.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan PDIP perjuangan.

KETUA PANSUS :

Karena kalau 'dapaf bisa sajakan tidak dapat, kedua itu harus secara otomatis, secara otomatis dia gugur sebagai hakim adhoc. Ketiga sebelum dia menjadi hakim adhoc kan sudah melalui proses penelitian, dia rangkap atau tidak dan lain sebagainya, kan pasti tahu itu. Seorang yang akan menjadi hakim kan diteliti, bagaimana biodatanya, sekarang dia kerja dimana dan sebagainya. Saya kira akan sangat kecil kemungkinan akan dia rangkap, kalau kita tahu otomatis dia tidak akan dilantik menjadi hakim. Jadi saya pikir tidak perlu pakai kata 11dapaf' disini, "bata/ demi hokum", karena otomatis dia batal itu.

Jangan lagi kita pikir bahwa setelah dia jadi hakim baru batal, tapi pada saat dia mau dilantik kan sebelumnya melalui penelitian yang sangat seksama, supaya orang ini pantas tidak

12


menjadi hakim. Jadi apa yang disampaikan oleh pak Hadi wasikoen itu sangat tepat bahwa 11batal demi hokum".

KETUA RAPAT:

Kami persilakan reformasi.

F·REFORMASI (IR. AFNI ACHMAD) :

Setelah mendengar cerita pak Dirjen tadi, seandainya kalau kita berandai-andai, itu memberikan gambaran buat kita bahwa kita ragu menegakan hokum. Jadi kita sudah membuat suatu entry point suatu akses bahwa seluruh aturan ini akan kita langgar, kalau nanti akan ketahuan lalu kemudian kita mencoba memperbaiki.

Hemat saya ayat (2) ini lebih kepada peringatan agar jangan dimain-mainkan yang pertama tadi, itu pelanggaran jabatan, diingatkan kepada hakim tersebut kerja anda akan siasia kalau anda akan melakukan pelanggaran termasuk para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu para pihak yang bersengketa pun harus melihat betul apakah hakim ini merangkap atau tidak.

Kalau memang supaya bunyi lebih tegas saya malah mengusulkan tambahan satu ayat lagi, 11apabila ternyata kemudian ada hakim yang memanipu/asi data-datanya dia berhak dijatuhi hukuman". Hakimnya yang dihukum, bukan pekerjanya karena dia jelas-jelas melanggar sumpah jabatannya, jadi bukan karena alasan kasus membiarkan ini menjadi peluang untuk terjadinya penipuan. Saya lebih menegaskan bahwa ayat ini lebih merupakan tindakan keras kepada hakim untuk tidak melakukan perangkapan jabatan, bukan memberi peluang untuk terjadinya perangkapan jabatan. Jadi nuasanya itu, jadi kata 'bata/ lebih tegas daripada 'dapat bataf.

KETUA RAPAT:

Kita informasikan bahwa memang kemungkinan terjadinya rangkap jabatan itu dari awalnya, melalui penelitian memang yang bersangkutan tidak rangkap jabatan. Tapi di tengah perjalanan, mungkin tahun kedua baru dia merangkap jabatan, kan kasusnya begitu. Silakan.

F·REFORMASI (H. ROQIB ABDUL KADIR, Le) :

Mungkin pertanyaan, kalau bahasa "dapar itu tadikan sudah beredar, kalau dikatakan dapat bisa ya dan bisa tidak. Sekiranya prosesnya tidak berhasil berarti kan dia tetap menjadi hakim, atau mungkin bahasanya yang dibuat, mungkin 'dapaf diganti, untuk menghindari dari yang disampaikan oleh pak Gunawan tadi. Apakah diproses, wajib diproses pembatalannya, umpamanya begitu.

KETUA RAPAT:

Silakan FPPP

F·PPP (H. ABDUL KADIR AKLIS) :

Jadi masalah ini kami coba untuk memberikan pikirannya, maaf kami awam tentang hukum, tapi kita bicaranya dalam satu konteks kita menjabarkan, jadi nuansa kita ini jangan berandai-andai ke masalah yang lain. Untuk dia menduduki jabatan itu, dia sudah mulai diproses, berarti segala sesuatu sudah diketahui, disitu tadi pak Jacob bilang ada sumpah dan lain segala macam, tapi yang namanya manusia siapa tahu dalam perjalanan dia itu berbuat yang demikian, yang berarti ingkar janji. lngkar janji saya kira kalau dapat dibatalkan kurang tepat, tapi ada pendekatan itu berakhir demi hukum. Stop jabatanmu sampai disini. Tentang proses segala sesuatu yang dia sudah berjalan bisa ditinjau dari hukum yang lain, dari aspek yang lain. Tidak bisa dikategorikan, disamakan dengan kita berandai-andai, karena ini kita

13


omongkan konteksnya jabatan ada sangkutan dengan pasal 36, hakim adhoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai a dan seterusnya.

Pasal 2 dalam hal seorang hakim adhoc yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatannya sebagai hakim adhoc berakhir demi hukum. ltu masih dekat dengan batal demi hukum, karena dapat dibatalkan itu ada proses, siapa yang memproses, tidak dapat diproses berarti dia tetap menjadi hakim adhoc. Kami kalau kita mau kembali ya kembali kepada konsep semula.

KETUA RAPAT:

Kita berikan waktu kepada FPG, sorry PKB dulu.

WAKIL KETUA (H. AMRU ALMU'TASHIM, SH, MM/F·PKB):

lstilah dapat dibatalkan itu satu nafas, satu pengertian, tidak dapat dilawankan, atau setengah dapat, tidak. ltu pengertian tafsir dari pada Indonesia dari bahasa Belanda, dan ini khusus memang hukum perdata. Jadi dapat dibatalkan itu satu pengertian, kemudian batal demi hukum itu juga satu pengertian, bukan dapat diproses, maaf saja, ahli bahasa ini. lni dapat dibatalkan itu satu makna, kemudian bataf demi hukum itu juga satu makna, kalau tidak keliru tadi vernighte baar dan nighte baar, dapat dibatalkan dan batal demi hukum. lni mohon maaf, perkara diputus bagaimana silakan, tapi saya harus berpendapat. Dapat dibatalkan itu satu pengertian, demikian pula.

Kedua, hukum itu kan norma atau bahasa santri kaidah atau norma atau katanya digunung uger-uger. Jadi kemungkinan terjadi itu sangat mungkin dalam satu kehidupan, ternyata sudah di teliti tetapi kemudian terjadi kekeliruan itu tetap terjadi. Kalau memang ini betul menurut pengertian hukum saya mohon ini bisa di tolerir menurut pengertian hukum. T erima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan F-PG.

f·PG (PEDDY TANDAWUYA, BA):

T erima kasih. Setelah mengikuti percakapan ternyata bahwa bats/ demi hukum ini merugikan dua pihak, hakim ad hoc rugi berhenti dan hasil kerjanya juga tidak sah, padahal yang harus diancam disini harus hakim ad hoc itu. Oleh sebab itu saya pikir barangkali sebaiknya hakim ad hoc dapat dituntut demi hukum, sebab dia sudah tahu sumpah jabatannya hakim ad hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagaimana di ayat (1), tetapi dia buat di tengah jalan terima rangkap jabatan. Barangkali dapat di pertimbangkan supaya tidak merugikan orang lain yang bersangkutanlah dituding dapat dituntut demi hukum. Hukum apa, sudah ada ketentuan yang mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan kenapa dia rangkap. Kalau tawaran ini tidak berkenan kita kembali kepada rumus batal demi hukum.Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan F-TNl/POLRI.

f. TNl/POLRI (SUWITNO ADI, S.IP) :

Terima kasih. Karena tadi saya menyerahkan kepada ahli hukum dan ahli hukum akhirnya bependapat bahwa berkaitan dengan kasus ini maka yang paling tepat adalah bats/ demi hukum. Jadi F-TN l/Polri mempertahankan yang sud ah dirumuskan ini yaitu batal demi hukum. lni sebetulnya punya konsekuensi yang baik ke depan bahwa hakim harus jujur nantinya dan ini sangat baik konsekuensi ke depannya, dan juga tentunya nanti akan

14


melahirkan suatu tata cara di dalam pengadilan. Sebelum digelarnya satu proses pengadilan itu harus diteliti dulu hakim ini merangkap jabatan atau tidak, atau pembela sebelum itu juga menanyakan apakah hakim yang menangani ini merangkap jabatan atau tidak.

Jadi saya berpendapat ke depan itu akan memberikan konsekuensi yang baik demi penegakkan hukum. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

T erima kasih. Silakan F-PDU.

F·PDU (DRS. MUCHAROR, AM) :

Terima kasih. Kami sama dengan F-TNl/Polri dimana awalnya saya juga memang tidak begitu menguasai masalah hokum, sehingga perlu tahu dari ahli hokum. Ternyata dua istilah tadi batal demi hukum barangkali keduanya bisa dipakai hanya dua-duanya mempunyai dampak masing-masing.

Lalu rekan-rekan juga mengatakan untuk barangkali lebih tegasnya undang-undang ini saya kira sudah cenderung tetap pada konsep yang sudah ada yaitu batal demi hukum. Adapun barangkali salah kepada hakim yang merangkap itu lalu harusnya hakimnya yang di hokum, tentunya kita harus cari undang-undang lain untuk bagaimana menghukum hakim yang semacam itu dan ini lebih menjadi masalah lagi.

Saya kira dari F-PDU tetap menginginkan bahwa kalimat ini dipertahankan untuk ketegasan daripada hukum yang kita bikin ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan lbu dari F-PBB.

F-PBB (ORA. HJ. NURBALQIS) :

Terima kasih. Kami sependapat dengan teman-teman yang lain memakai kalimat batal demi hukum, namun karena mempunyai implikasi merugikan pekerja, bagaimana andaikata kita buat satu di bawahnya ada penjelasan hakimnya dihukum dan pekerjanya hasil terjadi tetap diterima, bagaimana ini kira-kira untuk menolong pekerja. lni sudah cocok kalimatnya tapi kami tidak mau mengorbankan pekerja, coba kita renungkan kembali dan serahkan kepada Pemerintah. T erima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan Pemerintah.

PEMERINT AH :

Bapak/lbu sekalian. Di dalam banyak perbincangan yang sudah sama-sama kita dengar, memang ada yang mengatakan bahwa kata-kata berakhir demi hukum itu tidak dikenal dalam istilah pembatalan tetapi ternyata di dalam (b) ini ada kata-kata berakhir demi hukum.

Bagian kelima tentang macam-macam cara berakhimya hubungan kerja yang diterbitkan dari perjanjian Pasal 1603 E "hubungan kerja berakhir demi hukum dengan lewatnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian".

15


KETUA RAPAT:

Jadi sudah tiga kali putaran dan sebetulnya dalam tata tertib hanya dua kali, tapi ini sudah tiga kali berarti sudah over dosis ini karenanya. Karena belum ada kesepakatan kita pending atau loby ini. Jadi ada usul tetap pakai batal demi hukum tapi ada penjelasan untuk tidak merugikan pekerja. Masih diperlukan penjelasan ahli hukum, Silakan.

AHLI HUKUM:

Saya justru menggarisbawahi penjelasan Bapak kita dari F-PG tadi, bahwa di dalam kasus dimana hakim ad hoc ini merangkap, yang salah ini hakim ad hoc itu, sedangkan yang berperkara tidak. T etapi kalau kita menggunakan istilah batal demi hukum, maka tidak hanya hakimnya yang kena tetapi yang berperkara juga kena, oleh karena putusannya menjadi batal. Oleh karena itu tentunya kita selamatkan yang berperkara dan kita tindak yang melanggar yaitu hakim ad hoc. lstilah yang tepat untuk itu seperti yang usulkan oleh Pak Amru yaitu dapat di batalkan karena ini masalah jabatan.

Jadi kalau ditanya siapa yang membatalkan karena dapat dibatalkan itu di proses, ketua pengadilannya melapor kepada Mahkamah Agung dan sekaligus mengusulkan untuk dilakukan pembatalan itu untuk mencabut surat pengangkatannya. Jadi masalahnya hanya mencabut surat pengangkatan Pak.

Jadi lalu mungkin tidak dapat di batalkan, itu sesuatu pemikiran yang tidak terorientasi pada teori hukum memang bisa begitu. Tapi kalau kita berorientasi pada teori hukum pasti itu dapat dibatalkan itu proses yang harus berjalan, dan dalam hal ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan melapor ke Mahkamah Agung dan sekaligus mengusulkan untuk dibatalkannya naskah pengangkatan hakim ad hoc tersebut. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Bagaimana dengan penjelasan ahli hukum tadi, apakah kita masih belum sependapat.

F·PBB (ORA. HJ. NURBALQIS) :

Pimpinan, Setelah kita mendengar penjelasan itu "dapat dibatalkan", sekarang kalau dapat dibatalkan untuk pekerja tidak dirugikan atau bagaimana. Terima kasih.

AHLI HUKUM:

T entunya tidak, oleh karena putusan-putusan yang telah dilakukan oleh hakim ad hoc itu tetap dianggap sah sehingga tidak merugikan pihak yang tidak mempunyai dosa. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Kalau keputusannya menguntungkan pekerja, tapi kalau keputusannya merugikan pekerja dengan batal demi hukum tentu menguntungkan pekerja juga dan ini sudah dikemukakan tadi.


Pimpinan, Kita kan lebih mementingkan berpihak kepada pekerja, apapun istilahnya tidak perlu dipermasalahkan. Terima kasih.

16


KETUA RAPAT:

Bagaimanapun kita diskusikan itu belum akan titik temu, mungkin saya rnengusulkan kita bawa ke lobby.

F-PDl-P (dr. SURYA CHANDRA S. MPH, Ph.D) :

Kita kan melebar kepada putusan, padahal ayat (2) ini kan jabatannya. Kalau mernang putusannya tambah ayat. Putusannya itu kan bukan putusan hakim ad hoc, tapi putusan pengadilan perselisihan industrial yang terdiri dari hakim dan hakim ad hoc. Jadi rnisalnya pada saat sidang berjalan seorang hakim ad hoc misalnya merangkap jabatan, dia bisa diganti. Kalau memang demikian barangkali usul Pak Peddy malah harus tambah ayat. jadi bedakan antara putusannya dan orangnya apa implikasinya, jadi jangan hanya sampai di ayat (2) itu untuk di lobby nanti. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Setuju dibawa ke lobby?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih. Jadi apa yang telah kita putuskan di Bogar itu kita bawa ke lobby karena ada perkembangan baru dari usul Pemerintah tadi.

Sekarang kita lanjut ke DIM No. 289. DIM No. 289 ini dari F-PDKB ada usul perubahan masuk pada Pasal 31, jadi hanya

menyangkut masalah pasal dan itu dibawa ke Timsin.

WAKIL KETUA :

Jadi Pasal usulnya F-PDKB ini bunyinya adalah "Pa/am ha/ seorang hakim ad hoc yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatannya sebagai hakim ad hoc berakhir demi hukum", sama saja dengan yang dimuka.

KETUA RAPAT:

DIM No. 289 ini sampai dengan 288, jadi berarti ini drop. Jadi DIM No. 289 drop.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian DIM No. 290 ada usul perubahan dari F-PDKB. Setelah perubahan "Da/am ha/ seorang hakim ad hoc yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 r itu sama dengan yang tadi. Jadi berarti drop.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian DIM No. 291 Pasal 37 ini kita bawa ke Timsin, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya DIM No. 292 ayat (1) "Hakim ad hoc pengadilan perselisihan industrial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

{a) permintaan sendiri atau {b) sakit jasmani atau rohani terus menerus melebihi 6 bulan atau (c) telah berumur 65 tahun atau (d) tidak cacat dalam menjalankan tugas, (e) meninggal dunia,

17


(D pergantian anggota atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja yang mengusulkan,

(g) telah selesai masa tugasnya, jadi sampai DIM NO. 299 ini.

Dalam hal ini kita melihat adanya usul perubahan yaitu dari F-PPP tentang istilah, F.KB juga istilah, F.PDKB menjadi Pasal 31 juga Timsin. Namun demikian barangkali ada pendapat dari kita yang hadir. Kita persilakan terlebih dahulu F-PDIP.

F·PDl·P (dr. SURYA CHANDRA S. MPH. Ph.D) :

Kita tetap menerima ini hanya konsisten dengan yang lalu-lalu yaitu istilah "atau" tidak boleh diulang-ulang, jadi pada akhir "f' saja ada "atau". Terima kasih.

KETUA PANSUS :

Saya tambahkan sedikit. Barangkali agak berbeda, tapi demi untuk kebaikan yaitu {b) itu saya kira 12 bulan jangan 6 bulan. 12 bulan kenapa, ada ketentuan kalau ada yang sakit dia proses selama 12 bulan setelah itu dia baru berhenti, jadi tidak 6 bulan. Siapa tahu dia sembuh lagi setelah 6 bulan. Kalau sudah 1 tahun baru dia berhenti.

Mengenai usia adalah usia orang Indonesia ini kan makin matang, kalau dia makin tua. Kalau yang makin kurang potensi itu kalau makin tua, tapi kalau makin matang itu makin tua. Jadi mungkin jangan 65 barangkali 70, jadi kalau begitu dia 70 bisa diberhentikan. Jadi usia saya usulkan dalam usia 70, maka dia bisa diberhentikan dan tidak 65 karena orang Indonesia 70 itu masih gagah itu. Jadi baru 65 jangan disuruh berhenti, padahaf dia sedang bagusbagusnya jadi hakim, jadi kalau dia sudah usia 70 barangkali ini sudah udzur. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Persilakan F-Reformasi.

F·REFORMASI (H. ROQIB ABDUL KADIR) :

Saya ingin dapat penjelasan dari Pemerintah mengenai bagaimana orang tidak cakap melaksanakan tugas supaya kita bisa melihat betul kira-kira apa. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

PEMERINT AH :

Tadi ukuran yang lainnya syarat-syaratnya kan terukur. Kemudian yang di (d) itu tidak cacad dalam menjalankan tugas dan itu kelihatannya tidak usah di ukur. Menurut dia cacad atau menurut orang lain kelihatan orang tidak setuju dikatakan tidak cacad, jadi kelihatannya ini tidak terukur begitu.

Kemudian yang (b) ukuran 6 bulan itu saya rasa sudah cukup panjang itu, kalau 1 tahun nanti seperti kurang orang begitu.

KETUA RAPAT:

Kalau umur setuju 65 atau 70. Silakan F-PPP.


18


Terima kasih. Setuju dengan konsep ini 65 tahun, supaya jangan dia udzur nanti putusannya juga. Jadi saya setuju dengan konsep 65 tahun itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Persilakan F.KB.

F·KB (ORA. IDA FAUZIYAH) :

F.KB kalau melihat ini sekedar perubahan istilah menyesuaikan dengan pasal asal sebelumnya. Saal kriteria itu saya belum berpendapat Pak.

KETUA RAPAT:

Tambahan?

WAKIL KETUA (H. AMRU ALMU'TASHIM, SH. MM/F·PKB):

Terima kasih. Saya sepakat dengan F-PDIP tentang "atau" itu, "atau" itu yang terakhir saja. Kemudian soal umur saya juga sepakat 70 tahun, alasan saya karena kalau tidak keliru untuk golongan (Profesor, Dasen Senior, Hakim Senior) juga pensiunnya 70 tahun. Memang untuk menjadi hakim 70 tahun itu masih sangat banyak. Kalau Bapak-Bapak mau melihat di berbagai macam kegiatan di Indonesia ini masih banyak orang yang 70 tahun menjabat di berbagai macam sektor itu.

Kemudian saya menanggapi daripada F-Reformasi tidak cacad da/am menjalankan tugasnya itu ukurannya apa. Saya kira mungkin berkali-kali membuat keputusan itu keliru itu sudah tidak cakap lagi. Jadi membuat dasar hukumnya misalnya ini dia mengacu kepada ternyata tidak pada hukum perburuhan karena tidak cakap lagi atau keputusannya keliru, jadi saya kira itu bisa terjadi. Jadi masalah ini saya kira bisa diukur dalam masalah tidak cacad dalam menjalankan tugas ini bisa diukur. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan F-PG.

F-PG (PEDDY TANDAWUYA, BA):

T erima kasih. Saya urut saja.

Yang pertama, setuju usul ayat (b} dari Pak Ketua bahwa orang yang sakit itu jangan 6 bulan sudah di vonis biarlah dia 12 bulan itu.

Yang kedua, umur 70 tahun saya juga setuju, sebab untuk sampai disitu tidak mudah. Ayat (2) ini menyatakan tiap 5 tahun diganti sudah terseleksi. Baru juga ayat yang (d) juga bilang tidak cakap, tapi kalau orang umur 70 tahun nampaknya cakap atau 65 masih boleh 5 tahun dia masih sehat, cakap saya kira boleh kita kasih ijin dia untuk satu periode lagi. Jadi memang ada ayat-ayat yang mendukung untuk boleh tiba pada usia 70 tahun.

Yang berikut yang bisa mendukung 70 tahun, organisasi-organisasi pengusaha atau organisasi pekerja kalau baru umur 65 atau 60 sudah disuruh turun. Jadi sangat selektif orang bisa sampai pada umur 70 tahun dan itu sudah luar biasa. Manalagi hanya untuk diangkat waktu umur 60 tahun, 65 tahun sehat wal 'afiat masih boleh 1 masa jabatan untuk 70 tahun. Jadi banyak yang menyeleksi seseorang bisa sampai usia 70 tahun pada ayat-ayat yang ada tersedia maupun pada ayat (2) itu, dan oleh sebab itu saya setuju untuk bisa sampai pada usia 70 tahun.

19


Mengenai usul tidak cakap itu perlu ada ukuran, barangkali ukuran itu bisa diurai dalam Penjelasan. Tidak cakap dalam menjalankan tug as nanti di jelaskanlah nanti yang tidak cakap menjalankan tugas ini dan seterusnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Ada tambahan, silakan.

WAKIL KETUA (DRS. T JARDA MUCHTAR, MBA/F-PG) :

Pertama tata urutan teknis atau Timsin barangkali,

Yang kedua, saya minta penjelasan dari Pemerintah latar belakang 65 itu. Kalau tidak salah selama saya di Biro Kepegawaian itu ada ketentuan umur 65 sampainya pada posisi Profesor di Universitas, tolong Keppresnya ada atau tidak. Untuk itu melalui Pimpinan minta penjelasan Pemerintah. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Kita lanjutkan dulu, F-TNl/Polri silakan.

F· TNl/POLRI (SUWITNO ADI, S.IP) :

Terima kasih. Yang pertama, saya agar urutannya itu di sesuaikan dengan pasal sebelumnya. Jadi pasal sebelumnya itu menyatakan meninggal dunia itu urutan yang paling pertama.

Yang kedua, masalah umur itu ada Keppres atau PP yang mengatumya. Jadi Guru Besar itu sampai berapa tahun, Profesor itu sampai berapa tahun itu sudah ada PP atau Keppresnya, saya tidak ingat tapi jelas itu ada, jadi harus mengikuti itu. Kalau benar memang usia harapan hidup itu meningkat Keppres atau PP itu harus kita perbaiki.

Kemudian ukuran sakit jasmani atau rohani sekian bulan juga itu ada aturannya yaitu sampai berapa bulan dia sakit, maka harus diganti jabatannya, jadi perlu disesuaikan.

Kemudian tentang (d) yang menyangkut tentang tidak cakap dalam menjalankan tugas itu saya setuju dengan F-PG supaya diberi penjelasan apa yang dimaksud tidak cakap dalam menjalankan tugas. T erima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Silakan F-PDU.

F·PDU (DRS. MUCHAROR, AM) :

Terima kasih. F-PDU menyerahkan kepada musyawarah mufakat. Kemudian masalahmasalah yang lain barangkali saya pemah membaca undang-undang masalah usulan F-PDIP "atau-atau" itu kami serahkan kepada ahli bahasa atau ahli hukum, kadang-kadang ada "atauatau", tapi disini diusulkan, kemudian apakah cukup satu saja dan itu barangkali perlu penjelasan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Selanjutnya F-PBB.

20



Terima kasih. Dari F-PBB sependapat dengan F-TNl/Polri, jadi kita lihat bagaimana peraturannya dan kita ikuti saja. Yang lainnya saya rasa kita serahkan kepada para ahlinya. Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih. Pemerintah barangkali tadi ada catatan-catatan atau usul-usul yang disampaikan barangkali bisa langsung ditanggapi.

PEMERINT AH :

Bapak/lbu sekalian yang saya hormati, Pertama tentang penulisan itu nanti kita serahkan kepada ahli bahasa menyangkut

penulisan 11atau" dan sebagainya. Kemudian mengenai urutan kami serahkan kepada kita semua.

Kemudian ada berapa hal yang ingin kami jelaskan, pertama menyangkut umur. Umur ini sebetulnya sudah moderat karena di dalam ketentuan pengangkatan hakim di pengadilan negeri itu usianya justru 60 tahun, tapi kita menganggap bahwa hakim ini bukan hakim karier yang datang dari masyarakat, maka kita menambah 5 tahun. kalau kita melihat pada umur terkait dengan jabatan fungsional itu dosen 65 tahun juga pak. Kecuali guru besar yang dapat sampai 70 tahun. Kami serahkan kesepaktan kalau memang kita sepakat umur 70 pun kamipun tidak ada masalah sebenamya.

Kemudian sakit, mengapa 6 bulan sementara UU 12 Tahun 1964 membolehkan sampai dengan 12 bulan. Kami melihat begini pak, karena hakim drop ini merupakan anggota majelis, sementara perkara yang kita harus selesaikan mencakup jumlah yang cukup besar, oleh karena itu ketidakhadiran sampai dengan 12 bulan itu sudah barang tentu mengganggu kepada jalannya upaya untuk melakukan peradilan yang cepat. Jadi oleh karena itu kami dalam UU 12 Tahun 1964 pun tidak mengharuskan 12, dapat selambat-lambatnya 12 bulan. Oleh karena itu kami memilih 6 bulan. Tapi kalau kita sepakat ingin mengembalikan kepada UU Nomor 12 Tahun 1964 kami pun tidak keberatan.

Kemudian mengenai tidak cakap, ukurannya apa ?, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sementara anggota, kamipun sebenarnya sudah membuat penjelasan, tapi kami akui penjelasan inipun tidak cukup menjelaskan, karena persisnya kami bacakan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan tidak cakap menjalankan tugas misalnya sering melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas karena kurang mampu. Jadi nanti diperlukan penjelasan yang lebih lengkap, mungkin nanti dapat kita coba merumuskan dan lebih daripada itu persyaratan ini juga tercantum di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hakim .. di manasalah satu pasal menyebutkan ketua, wakil ketua kemudian dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena salah satu diantaranya ternyata tidak cakap menjalankan tugasnya.

WAKIL KETUA (H. AMRU ALMUTASHIM, SH. MM/F-PKB):

T olong dibaca lengkap saja pak, masalah satu.

PEMERINTAH:

Ketua, Wakil ketua, dan Hakim pengadilan diberhentkan dengan horrnat dari jabatannya karena : a. permintaan sendiri b. sakit jasmani atau rohani terus menerus, jadi tidak menyebutkan jangka waktunya

21


c. telah berusia 60 tahun baik, ketua,wkl.ketua dan hakim pengadilan negeri dan 63 tahun bagi Ketua, Wkl.Ketua dan hakim pengaddilan tinggi. Kemudian

d. temyata tidak cakap didalam menjalankan tugas.

WAKIL KETUA (H. AMRU ALMUTASHIM, SH, MM/F-PKB):

Lewat ketua barangkali ada penjelasan yang dimaksud cakap dalam undang-undang itu.

PEMERINT AH :

Yang dimaksud tidak cakap ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. Di dalam Hakim karier. yang dimaksud dengan tidak cakap ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kalau dikehendaki kita coba merumuskan pak. Terima kasih.

WAKIL. KETUA (H.A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA/F-PPP) :

Mungkin tadi ada permintaan ahli bahasa.

PEMERINT AH :

Kemudian mengenai penulisan silakan ahli bahasa

AHLI BAHASA:

Mengenai penulisan, benar apa yang disampaikan oleh Bapak dari Fraksi PDl-P dan Bapak Amru, bahwa ada penyebutan secara beruntun itu kan atau dan cukup pada bagian terakhir. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, jadi dengan demikian mengenai penulisan itu sudah bisa dibetulkan hanya atau nya pada yang terakhir, sedangkan mengenai urutan itu bisa juga kita sesuaikan kalau memang meninggal dunia yang pertama kita angkat ke atas, sedangkan yang belum kita sepakati masalah umur, tapi dari pemerintah kelihatannya juga tidak fleksible kalau memang kita sepakat 12. Mengenai sakit kita sepakat 12 bulan juga tidak masalah, kemudian kalau memang soal umur kita mengusulkan 70 tahun juga tidak ada masalah. lni bagaimana, tapi yang jelas dari a sampai g itu sudah termasuk dalam terhentinya kita jawab disitu a, b, c, d, f, g. Oleh karena itu perlu kita putar sekali lagi untuk menentukan apakah 6 bulan atau 12 bulan, 65 tahun atau 70 tahun.

F-PDl·P (dr. SURYA CHANDRA S, MPH, Ph.D) :

Kami setuju yang 12 bulan, karena banyak penyakit-penyakit perlu perawatan yang lama, penyakit kemunduran organ, jadi 1 tahun sudah menggambarkan, pas dirawat 12 bulan diberhentikan dengan hormat.

Kemudian umur, kami juga sepakat naikan 70 tahun karena harapan hidup orang Indonesia makin lama makin tinggi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Reformasi

22


F·REFORMASI (IR. AFNI ACHMAD) :

Kami sepakat saja 65 tahun boleh, mau 70 tahun boleh, Mengenai ada satu pertanyaan kami pada pemerintah apakah sama dengan sakit

rohani dengan tidak waras. Kalau tidak waras, saya pikir seketika bahaya sekali, kalau tidak waras mungkin ada tambahan satu item ya dia berhenti dengan tidak waras. Saya mohon penjelasan, sakit rohani. Jadi yang mana ini pengertian yang dimaksud rohaninya apakah sama dengan tidak waras ? atau sakit jiwa, kalau sakit jiwa atau tidak waras seketika harus diselesaikan.

KETUA RAPAT:

Ya nanti dijelaskan apa yang dimaksud sakit rohani atau sakit rohani itu gila atau apa tidak beriman atau penyakit bathin, nanti kita mintakan penjelasan. Silakan F.PPP.

F·PPP (H.M. ARSYAD PANA):

F.PPP, 12 bulan boleh, 70 tahun juga boleh.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan ?


Saya ingin menanggapi bahwa undang-undang ini tentu ada sesuatu patokan atau halhal baku dalam angkat mengangkat pejabat ini, jadi itu ada ketentuan. Jadi kalau kita buat sesukanya itu juga kadang-kadang kita dipersalahkan. Jadi kita lihat ketentuan ada peraturanperaturan itu yang mendukung, itu ya kita ikut. Tapi kalau memang kita semua sepakat dengan ada harapan umur hidup itu sampai 70 tahun ya silakan.

KETUA RAPAT:

Dari peraturannya sudah disampaikan peluang itu ada. Silakan F.PKB.

F·KB (ORA. IDA FAUZIAH) :

Saal 12 bu Ian boleh, kemudian soal usia kalau tidak salah tadi pemerintah mengatakan angka 65, itu angka yang sudah moderat. Kemudian meskipun saya juga setuju 70 tahun tapi boleh lah dilihat aturannya kembali sehingga kita tidak dipersalahkan dalam menentukan itu. Dan saya juga sepakat dengan reformasi ada tambahan syarat lagi tidak hilang ingatan bisa dilepas jabatan itu. Terima kasih.

WAKIL KETUA (H. AMRU ALMUTASHIM, SH, MM/f ·PKB) :

Tadi dipersoalkan seal urutan-urutan, tapi tadi Bapak Dirjen membacakan tentang hakim karier, membaca hakim karier urutannya kan seperti ini. Jadi nanti kita pilih yang sepadan dengan hakim atau kita bikin urutan sepadat dengan yang lalu-lalu.

KETUA RAPAT:

T erima kasih, silakan F. PG

23


F-PG (PEDDY TANDAWUYA, BA) :

Saal umur, dengan umur diatogis itu sudah itu kami menyampaikan tadi sebab ayat ini ban yak mendukung terutama so al umur, bahwa seseorang 70 itu ban yak selektif, otomatis ayat ini menyeleksi dan sepihak menunggu penjelasan tentang sakit-sakitan pikiran itu atau sakit-sakitan gila atau sakit-sakitan rohani, menunggu penjelasan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan?

F·PDl·P ( dr. SURYA CHANDRA S, MPH, Ph.D) :

Terima kasih, barangkali untuk memberikan penjelasan tambahan kawan dari reformasi. Kalau kita masuk tambahan suatu sakit ingatan agaknya selalu ekstrim, tapi kalau melihat pasal ini ada penjelasan yang masuk dengan sakit jasmani dan rohani. Penjelasan dalam pasal ini adalah terus menerus adalah sakit yang menyebabkan pendirian tidak mampu lagi melakukan tugasnya dengan baik. Secara tegas namun tidak ada ingatan tapi terselubung di dalamnya termasuk ingatan, kalau ingatan sudah tidak waras .. kan nasib begitu, tapi kalau dipertegas, silakan tidak masalah.

Yang kedua, kalau 70 tahun, secara umur barangkali 70 tahun ini di perguruan tinggi ya pak, fungsional ini juga dalam arti 70 tahun. Prinsip saya setuju saja memberi peluang kepada orang-orang atau Bapak-bapak kita dan orientasinya kepada daya hidup kita, ini kan lebih tinggi sepanjang 70 tahun, itu seperti Bapak Peddy 3 tahun saja 70 tahun masih gagah dia. Untuk itu supaya ada nuansa baru bagi kita tidak finalisasi pada umur 55, 65 itu sudah tidak terpakai lagi, toh sampai disana juga kecil. Mungkin kita kasih peluang menunjukkan bahwa kita untuk hidup panjang itu berkeinginan. Kita setuju 70 tahun.

Untuk 6 atau 12 bulan supaya tidak rancu, saya ikuti juga karena kalau kita pada pekerja kita, menguntungkan pekerja, kepada hakim kita, karena undang-undang untuk berlaku semua. Oleh sebab itu kita mengusulkan tetap yang berlaku 12 bulan ya 12 bulan, kalau 6 bulan kita putuskan besok kho dia sudah meninggal sengsara juga lebih baik kita ada aturan 12 bulan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Fraksi Daulah Umah sudah keluar. Fraksi PBB,

F· TNl/POLRI (SUYITNO ADI, S.IP) :

Perubahan dari 6 sampai 12 bulan, tentang sakit, itu kami prinsipnya setuju, hanya Pemerintah mengusulkan 6 bulan kira-kira latar belakang pertama itu apa ? apakah berkaitan dengan menumpuknya suatu masalah yang harus di adili atau bagaimana ?. Yang berkaiatan dengan umur juga, karena harapan usia itu hidupkitabertambah sudah setuju. Jadi itu saj ayang ingin dapat penjelasan tentang latar belakang menetapkan 6 bulan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan bu.


Terima kasih. Kami dari F.PBB, soal point a, b. 7, kemudian mengenai sakit jasmani atau rohani juga dibuat maksimal 12 bulan sudah itu kan terus menerus melebihi 6 hingga 12 bulan maksimalnya 12 bulan. Kemudian soal umur kami setuju 70 tahun, kemudian menanggapi dari Reformasi tadi tentang sakit jasmani, sakit rohani, jadi bisa dimasukan

24


ketidakcakapan dalam menjalankan tugas, karena saya punya pengalaman di perkebunan, orang tua tidak mau diberhentikan dengan alasannya pemberhentiannya tidak cakap menjalankan tugas, sekedar informasi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pemerintah kami persilakan.

PEMERINTAH:

Pertama, mengenai melebihi apakah perlu diganti, nanti kita serahkan kepada ahli bahasa, kemudian penjelasan mengenai sakit jasmani dan rohani. Memang terus terang yang dikatakan bahwa ini bukan terminalogi kedokteran, yang kita pakai ini adalah kriminologi. Di dalam pengangkatan PNS itu memang menyebutkan sehat jasmani dan rohani, kemudian di dalam penjelasan pasal kita juga mencoba untuk mengadop beberapa kata-kata ataupun kalimat yang sudah dibuat oleh peraturan perundangan lain. Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus menerus adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan tugasnya dengan baik, itu akibatnya saja yang jelaskan, tapi apa sakit jasmani, apa penyakit rohani memang tidak kita jelaskan. Sekali lagi bahwa terminologi ini kita mengadop dari undang-undang yang menyangkut PNS.

Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang mengapa kita menulis angka 6 bulan, sementara di dalam UU 12 tahun 1964 itu menyebutkan selama-lamanya 12 bulan. Latar belakangnya adalah tadi itu betul apa yang dikatakan Bapak tadi bahwa kita melihat fakta di lapangan sekarang ini perkara yang menyangkut masalah perselisihan banyak sekali pak, dengan asumsi bahwa kalau sampai lebih pada 6 bulan tidak bisa hadir pasti membawa dampak terkendalanya penyelesaian perselisihan. Namun kami akui bahwa ini sebetulnya beda dengan angka yang tercantum di dalam UU 12 tahun 1964 yang menyatakan bahwa orang baru boleh di PHK kalau mengalami sakit paling tidak 12 bulan. Terima kasih pak. Mungkin diteruskan oleh ahli bahasa pak.

AHLI BAHASA :

Melebihi artinya lebih dari jadi kalau sakit jasmani atau rohani terus menerus melebihi 6 atau 12 bulan, kalau 6 bulan berarti belum memenuhi syarat karena menurut harus lebih dari 6 bulan, kalau dimaksudkan sejak 6 bulan atau sampai 6 bulan, keselebihinya itu harus ada sakit jasmani atau rohani terus menerus minimal 6 bulan atau sakit jasmani atau rohani terus menerus 6 bulan atau lebih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

KETUA PANSUS:

Jadi mungkin yang kita maksud itu tidak melampaui 12 bulan, jadi ini harus mencari bahasanya. Barangkali PBB mengusulkan maksimal 12 bulan, jadi dia sakit jasmani atau rohani atau sakit ingatan terus menerus maksimal 12 bulan. Jadi tidak boleh melampaui 12 bulan, kalau melebihi 6 bulan itu artinya kan dia boleh 2 tahun kalau menurut saya nangkap, jadi artinya tidak boleh melampaui 12 bulan begitu 12 bulan dia sudah harus berhenti. Jadi maksimal 12 bulan atau kata yang lain begitu.atau paling lama atau maksimal nanti ahli bahasa yang boleh itu atau tadi itu selama-lamanya 12 bulan seperti UU 12 T ahun 1964. ltu yang atau maksimal 12 bu Ian, atau tidak melebihi terserah ahli bahasa pak. Maksud saya itu tidak melampaui 12 bulan, jadi dia boleh kurang kalau sakit ingatannya sudah tidak bisa lagi, ya barangkali 2 bulan sudah berhenti tapi maksimalnya itu tidak melampaui 12 bulan begitu, jadi paling lama atau apa ahli bahasa itu. Mulai dari 70 Tahun saya kira ini tadi sudah saya sampaikan bahwa 70 tahun sangat tepat kenapa ? semakin lama seorang hakim itu makin

25


pintar, bisa saja untuk pensiunan Depnaker kan boleh itu ? atau pensiun DPR, jadi kalau dia sud ah 60 pensiun dia masih pun ya kemampuan selama 10 tahun dalam umur 70 tahun itu otomatis jangan 65 tahun lah kasih kesempatan yang udzur-udzur ini untuk melakukan sesuatu untuk mengabdi kepada negara. lni yang saya kira penting untuk kita pertimbangkan, saya kira yang lain saya kira tidak ada masalah.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Sekarang mungkin sudah bisa kita ambil keputusan untuk sakit jasmani atau rohani tidak melebihi 12 bulan. Dapat kita setujui?

(RAPAT : SETUJU)


Saya lebih cocok pakai kata maksimal, jadi terus menerus maksimal 12 bulan. Jadi jangan kata tidak melebihi, kan dua kata kita kan lebih menghemat kata.

KETUA RAPAT:

Jadi sakitjasmani atau rohani terus menerus maksimal 12 bulan.


A tau sampai maksimal ·

KETUA RAPAT:

Atau pinsipnya kita sepakati nanti bahasanya ke Timus.

F-KB (DRA. IDA FAUZIAH):

Sesuaikan dengan undang-undang yang lain pak Dirjen.

PEMERINT AH :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dilarang mempublikan putusan PHK kalau sakitnya kurang dari 12 bulan. Disini dapat diberhentikan dengan tidak hormat, kalau sakit terus menerus lebih dari pada 12 bulan melebihi 12 bulan, kalau sebelum 12 bulan tidak bisa diberhentikan dengan hormat pak. Jadi kalau kita kalimat di atas hakim dan dapat diberhentikan dengan harm at bila sakit jasmani atau rohani terus menerus melebihi ..

KETUA RAPAT:

Silakan.

F·TNl/POLRI (RUKMINI, S.IP) :

Barangkali selama 12 bulan, jadi pas 12 bulan, kalau selama.

F-KB (ORA. IDA FAUZIAH) :

Ketua, prinsipnya kan sudah sepakat tinggal bagaimana menurut ahli bahasa itu.

26


KETUA RAPAT:

Prinsipnya sakit jasmani atau rohani tidak melampaui 12 bulan, begitu 12 bulan maka otomatis bisa kita setujui?


Penegertiannya bisa 6 bulan bisa berhenti, 3 bulan bis diberhentikan kalau itu tidak melebihi tidak melampaui, kalau pakai tidak pengertiannya tidak melebihi 12 bulan, jadi 6 bulan bisa diberhentikan, 8 bulan bisa diberhentikan.

AHLI BAHASA :

Kalau yang dimaksudkan adalah 12 bulan dan seterusnya di PHK berarti sakit jasmani atau rohani terus menerus 12 bulan atau lebih. Jasmani atau rohani terus menerus selama12 bulan atau lebih.

WAKIL KETUA (DRS. T JARDA MUCHTAR, MBAIF·PG):

Kai au ditambahkan atau lebih mengundangkan . . . . Tidak jelas kata-kata 12 bulan. Dalam 12 bulan bisa tambah 6 lagi

KETUA RAPAT:

Sakit Jasmani atau rohani terus menerus selama 1 2 bulan titik. Bagaimana setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian mengenai usia kita setujui 70 tahun? Ahli bahasa melalui Pemerintah

PEMERINTAH:

T along dikaitkan dengan kalimat diatasnya pak ya.

KETUA RAPAT:

Kalau kita kaitkan dengan judulnya hakim ... pengadilan perindustrial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah berumur 70 tahun.


Betul

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian ayat { 1) ini secara keseluruhan sudah dapat kita setujui. Baiklah kita sudah menyelesaikan, sekarang waktu menunjukan 16.15 Wib dan

kelihatannya Bapak Amru tadi ijin dan saya secara pribadi juga nanti sesudah break ini, mohon ijin karena ada tugas penting yang tidak bisa diwakilkan.

F-KB (ORA. IDA FAUZIAH) :

Pak Ketua,

27


KETUA RAPAT:

Bapak Amru ijin, Bapak Suradji ljin, lbu Ida ijin.

F-KB (DRA. IDA FAUZIAH):

lni kan banyak rapat fraksi pak Ketua jadi menurut saya.

KETUA PANSUS :

Terima kasih Bapak .. lbu, Anggota yang terhormat, Pemerintah. Setelah saya coba berpikir, ya kita paksakan juga tidak akan selesai, besokpun kalau

lakukan suasananya masih begini juga, barangkali juga tidak akan maju pesat, apalagi dengan suasana 1 Agustus 2001 yang dalam pikiran teman-teman di DPR apa masih terus apa tidak. Jadi saya mengusulkan kita akhiri saja sampai jam ini dengan ayat tersebut, nanti kita sambung lagi setelah reses setelah Sidang lstimewa supaya kita lebih segar. Namun yang ingin saya usulkan kalau setalah Sidang lstimewa mungkin tidak hanya sampai jam 18.00 kita harus sampai malam. Jadi kita harus forsir benar-benar dan kita masih punya satu undang-undang lagi RUU PPK.

Semula diharapkan tahun ini kalau bisa ini selesai, itu yang pertama, yang kedua, sudah saya coba mendekati Baleg temyata itu belum sebenarnya tetapi komposisi 7 itu sudah ada perintah mengenai administrasi untuk dibicarakan tahun ini kebetulan ada salah satu konsep dari AA itu mungkin menjadi pegangan kita. Jadi setelah ini kita bahas saja biar dia menjadi bagian dari di dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang PPI.

Jadi nanti kita lihat, kalau memang perlu ditambah pasal, Bab, ayatnya, ya kita tambah nanti itu tidak menjadi undang-undang tersendiri karena memang Baleg sendiri itu belum pernah di bahas, jadi kita masukan saja di dalam PPI. Jadi arbitrase ini yang sudah saya minta kepada Sekretariat untuk photo copy untuk diberikan kepada teman-teman, biarlah temanteman mempelajari atau sandingan, jadi nanti pada waktu selesai reses kita bisa sudah mulai dengan arbitrase. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan kalau saya kembalikan kepada pimpinan, Terima kasih.

KETUA RAPAT:

T erima kasih.


Boleh tambah ? ditambah. Mengurangi niat kata besok entah ada atau tidak, tetapi karena ini ada jadual, oleh karena itu saya mengusulkan tanggal 18 itu kita membuat masingmasing fraksi membuat DIM persandingan yang kita tunda di Bogar, arbiter, dengan ada bahan yang ketua tadi. Jadi tetap tidak ada, cuma untuk mempertanggungjawab, ini kita jadikan atau kita serahkan kemasing-masing fraksi. Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih, waktu kita membahas di Bogar, yang arbritase kan belum kita bahas, karena ada informasi dari Pak Ketua itu sudah masuk ke Baleg, temyata belum. Jadi ada bahan bersangkutan itu nanti kita coba untuk kawinkan dengan yang ada ini, sehingga mungkin nanti ada hal-hal yang bisa kita masukan disini, kita tidak perlu lagi arbritrase itu merupakan undang-undang tersendiri, jadi ini maksudnya. Jadi bahan tersebut akan diperbanyak, nanti akan diberikan ke masing-masing anggota untuk barangkali bisa dijadikan persandingan

28


terhadap arbritase. Kemudian mengenai usul dari Pak Ketua tadi barangkali kita minta tanggapan dari Pemerintah, sebab teman-teman barangkali sepakat.

PEMERINT AH :

Karena semua sudah sepakat, kita sepakat saja. Kalau boleh mengenai undangundang arbritase pun kalau diperkenankan kita dapat memperoleh minimal satu copy untuk kita pelajari juga.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Jadi dengan kesepakatan rapat Panja pada hari ini kita akhiri sampai disini, sedangkan rapat untuk besok itu dimanfaatkan oleh fraksi-fraksi untuk membikin persandingan terhadap bahan yang masuk terhadap arbritrase, sehingga dengan demikian rapat selanjutnya nanti akan berlangsung setelah kita reses. Maka dengan demikian dengan mengucapkan hamdallah kita tutup rapat Panja hari ini.

(RAPAT DITUTUP JAM: 16.15 WIB)

Jakarta, 17 Juli 2001 a.n. Ketua Rapat Sekretaris Rapat,

Ny. Anita Soekardjo. SH NIP.210000974

29


%,'$1* $56,3 '$1 086(80 - berkas.dpr.go.id

Documents