[Type the document title]

Gorontalo,

Desember 2017

RENCANA

STRATEGIS D i n a s P e r u m a h a n R a k y a t d a n K a w a s a n P e r m u k i m a n

2 0 1 4 -

2 0 1 9

LAMPIRAN

[1]

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO TAHUN 2014 – 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

hidayah – Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo periode 2014 – 2019

dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2014 – 2019 ini didasarkan atas

pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang

pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi RPJMD) Kota

Gorontalo tahun 2014 – 2019.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo yang dapat kami persembahkan, sebagai

acuan perencanaan SKPD selama 5 (lima) tahun. Akhirnya dengan memohon

petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo mampu melaksanakan tugas dan pengabdian

dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

[2]

SISTEMATIKA PENYAJIAN RENCANA PENYUSUNAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA GORONTALO

SELANG TAHUN 2014 – 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

4.3 Strategi dan Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

[3]

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota

Gorontalo Tahun 2014

Tabel 2.2 Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota

Gorontalo Tahun 2016

Tabel 2.3 Jumlah Rumah Tidak Layak huni yang telah tertangani selang

tahun 2014 - 2016

Tabel 2.4 Rasio Penerangan Jalan Umum Selang tahun 2014 - 2016

Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

Tabel 3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Gorontalo

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

Revisi RPJMD 2014 - 2019

[4]

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Gorontalo

[5]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2019, merupakan bentuk pelaksanaan

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode

RPJMD yaitu selama 6 tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan

mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Revisi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (Revisi - RPJMD). Renstra SKPD disusun guna

memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen Revisi - RPJMD.

Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada Revisi - RPJMD

yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam

menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu

meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo, Kota ini memiliki

luas wilayah 79,03 km2 (0,55% dari luas Provinsi Gorontalo) dan berpenduduk

sebanyak 180.127 jiwa (berdasarkan data SP 2010) dengan tingkat kepadatan

penduduk 2.718 jiwa/km2. Kota ini memiliki motto "Adat Bersendikan Syarak,

Syarak Bersendikan Kitabullah" sebagai pandangan hidup masyarakat yang

memadukan adat dan agama. Kota Gorontalo berbatasan dengan Kabupaten Bone

Bolango (sebelah utara dan timur); Kabupaten Gorontalo (sebelah barat); dan Teluk

Tomini (sebelah selatan). Kota ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-

500 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 129 mm per bulan dan

suhu rata-rata 26,5⁰C.

Pengelolaan yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik dan

berorientasi jauh ke depan, sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo sebagai salah satu instansi teknis dalam hal

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dapat mendukung

kehidupan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi persyaratan

[6]

utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga

harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang

penataan ruang, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, diharapkan dapat menjadi arah dan

pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan

setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang

pencapaian sasaran pembangunan Kota Gorontalo.

1.2. Landasan Hukum

Dalam membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo tahun 2014 -

2019 mengacu pada landasan hukum, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA

SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo ini

dimaksudkan agar program dan kegiatan selang 2014 – 2019 sesuai dengan Nawa

Cita 9 Program Prioritas Pemerintah, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dan

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Revisi - RPJMD) Kota

Gorontalo Tahun 2014 - 2019 .

[7]

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA

SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo selang

2014 – 2019 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

dalam 3 (tiga) tahun agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka

mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah

ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum

penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan

sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN,TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya

yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah

dan wakil kepala daerah; telaahan dokumen RTRW Kota Gorontalo dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis

di bidang penataan ruang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah

SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka

menengah SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

[8]

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun

kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja SKPD yang terkait langsung atau

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Gorontalo.

BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini

mampu menjadi pedoman pembangunan 6 (enam) tahun kedepan oleh

SKPD.

[9]

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Gorontalo

Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota

Gorontalo, maka Tugas Pokok dan fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam sebagian urusan

pemerintahan di bidang Perumahan, dan Bidang Kawasan Permukiman &

Penerangan Perkotaan di Kota Gorontalo. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman kota Gorontalo, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Merencanakan kegiatan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta bidang penerangan perkotaan dan pemakaman umum secara

berkesinambungan untuk pengembangannya.

b) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

serta bidang penerangan perkotaan dan pemakaman umum sesuai kebutuhan

untuk peningkatan kinerja unit.

c) Menyusun kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

serta bidang penerangan perkotaan dan pemakaman umum berdasarkan

petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas.

d) Mengendalikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan asset sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

e) Mengorganisir pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta bidang penerangan perkotaan dan pemakaman umum melalui

mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

f) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta bidang penerangan perkotaan dan pemakaman umum secara

terpadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas.

[10]

g) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta bidang penerangan perkotaan dan pemakaman umum

berdasarkan skala prioritas untuk terlaksananya proses pembangunan.

h) Memberikan perizinan dan advis teknis di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum.

Kepala Dinas dalam tugas dibantu oleh tiga Eselon III yaitu : Sekretaris,

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Penerangan

Perkotaan dan Pemakaman Umum.

2.1.2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan dibidang Perencanaan

dan Program Pelaporan, Keuangan, Kepegawaian, Umum, Aset dan Kearsipan

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program, keuangan,

kepegawaian, umum, aset dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar

pelaksanaan tugas.

b) Menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.

c) Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi Perkantoran berdasarkan

pedoman untuk peningkatan pelayanan.

d) Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi Keuangan berdasarkan pedoman

untuk tertibnya Administrasi Keuangan.

e) Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk

Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya pelaksanaan administrasi

kepegawaian.

f) Melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan, aset dan kearsipan sesuai

kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit.

g) Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja

aparatur.

Bidang Kesekretariatan terdiri atas dua Eselon IV yaitu : Sub Bagian

Perencanaan Program dan Sub Bagian Adm Keuangan Umum dan Kepegawaian.

[11]

2.1.2.1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas, penyusunan program

berdasarkan petunjuk berdasarkan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis untuk

kelancaran pelaksanaan tugas unit. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian

Program menyelenggarakan fungsi:

a) Menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program sesuai kebutuhan sebagai

dasar pelaksanaan tugas.

b) Mengumpul data program kegiatan sesuai jenis sebagai bahan penyusunan

program unit.

c) Menyusun rencana program kegiatan unit sesuai skala prioritas sebagai bahan

penetapan anggaran satuan kerja.

d) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Renstra, Renja, RKPD.

e) Membuat Laporan Evaluasi Kinerja

f) Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk

menjadi Dokumen Penggunaan Anggaran.

2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian

melaksanakan tugas pengelolaan administrasi Keuangan, Umum, dan kepegawaian,

sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi

keuangan, umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas pengelolaan

perlengkapan, aset dan kearsipan berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas

unit. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan, umum dan kepegawaian

dan kebijakan teknis dibidang perlengkapan, aset dan kearsipan sesuai

kebutuhan dasar pelaksanaan tugas.

b) Melakukan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, umum dan

kepegawaian serta rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuhan

untuk kelancaran kegiatan unit.

c) Mengelola administrasi keuangan sesuai pedoman untuk tertibnya penggunaan

anggaran.

d) Meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran berdasarkan petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk proses pencairan.

e) Mengesahkan surat perintah membayar sesuai kebutuhan sebagai dasar

penerbitan surat perintah pencairan dana.

[12]

f) Menyusun laporan prognosis keuangan unit berdasarkan penggunaan anggaran

sebagai bahan pertanggungjawaban.

g) Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi

pelaksanaan tugas serta melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasarkan

pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit.

h) Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas serta melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai

ketentuan untuk keutuhannya.

i) Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk

teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian serta mengelola kearsipan

sesuai jenis/ kelompok sebagai bahan dokumentasi dan mempermudah

pencarian.

j) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar Urut

Kepangkatan dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian serta

menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan.

k) Membuat daftar arsip dan asset berdasarkan nilai guna untuk diusul

musnahkan.

l) Melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan dan

nilai guna arsip dan asset.

m) Membuat berita acara pemusnahan sesuai daftar usulan sebagai bahan

pertanggungjawaban.

2.1.3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

melaksanakan tugas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan

peraturan perudang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam

melaksanakan tugas Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

menyelenggarakan fungsi :

a) Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

b) Menghimpun data wilayah Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui

pengukuran dan pemetaan.

c) Mengelola data wilayah Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pemetaan

untuk mengetahui gambaran wilayah pembangunan Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta penanganan kawasan kumuh perkotaan.

[13]

d) Menyusun rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana Perumahan dan

Kawasan Permukiman berdasarkan skala prioritas untuk menjadi program unit.

e) Mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

Perumahan dan Kawasan Permukiman secara terpadu agar masyarakat

memahaminya.

f) Menyebarluaskan pelaksanaan pembangunan sarana Perumahan dan Kawasan

Permukiman melalui media massa agar rekanan dapat mengetahuinya.

g) Memproses rencana pembangunan sarana Perumahan dan Kawasan

Permukiman sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya

pelaksanaan.

h) Melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan sarana Perumahan dan

Kawasan Permukiman melalui Free Causte Meeting untuk penyesuaian rencana

kerja.

i) Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana Perumahan dan

Kawasan Permukiman secara berkala untuk mengetahui perkembangannya.

j) Melaksanakan Penyuluhan tentang kawasan permukiman sehat.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas tiga Eselon IV yaitu

: Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Seksi Penataan, Pembinaan Peraturan

Sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.1.3.1. Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan melaksanakan tugas di Bidang

Penyediaan Perumahan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk

kelancaran tugas kedinasan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Penyediaan

Perumahan menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Penyediaan Perumahan sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

b) Mengumpul data potensi wilayah/kawasan peruntukan melalui survey sebagai

dasar perecanaan pembangunan Perumahan.

c) Memproses data potensi wilayah melalui pemetaan untuk mengetahui gambaran

keadaan kawasan siap bangun.

[14]

d) Mendesain dan menghitung rencana biaya dibidang Perumahan berdasarkan

skala prioritas untuk menjadi program unit.

e) Mengkaji dan Merekomendasikan pembangunan dan pengembangan penyediaan

perumahan.

f) Melaksanakan pengelolaan administrasi Perumahan sesuai desain dan anggaran

biaya untuk terwujudnya pembangunan dan pengembangan karya wisma.

g) Menyusun laporan hasil pemantauan lapangan di Bidang Penyediaan Perumahan

secara rutin untuk mengetahui perkembangannya.

h) Menyediakan dan Merehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Daerah.

i) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan penyediaan sarana dan

prasarana dilingkungan perumahan dan permukiman.

j) Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembinaan peraturan dan

pengawasan baik yang dibangun oleh pihak pemerintah maupun swasta.

k) Melakukan pengelolaan dan manajerial rumah susun.

l) Membentuk pihak swasta dalam menerapkan standar perumahan dan

pemukiman.

2.1.3.2. Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan

tugas Seksi Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan

Permukiman melaksanakan fungsi :

a) Menyiapkan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kebutuhan sebagai dasar

pelaksanaan tugas.

b) Mengumpul data penggunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan

Kawasan Permukiman sesuai jenis untuk mengetahui jumlahnya.

c) Mengelola data penggunaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan

Kawasan Permukiman sesuai jenis untuk jumlah pengadaannya.

d) Menyusun rencana kegiatan pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kebutuhan untuk menjadi

program unit.

[15]

e) Menyiapkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan

Permukiman sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas.

f) Memfasilitasi lokasi peruntukkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan

Kawasan Permukiman berdasarkan skala prioritas untuk efektifitas pelaksanaan

tugas.

2.1.3.3. Seksi Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Seksi Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi Perumahan dan

Kawasan Permukiman melaksanakan tugas pengelolaan dibidang Penataan,

Pembinaan Peraturan Sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk

kelancaran tugas-tugas kedinasan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi

Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

menyelenggarakan fungsi:

a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang Penataan, Pembinaan Peraturan

Sertifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kebutuhan sebagai

dasar pelaksanaan tugas.

b) Menyusun rencana kegiatan Penataan, Pembinaan Peraturan Sertifikasi

Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kebutuhan untuk menjadi

program Unit.

c) Mengumpul data lokasi/wilayah peruntukkan Penataan dan Pengembangan

kawasan permukiman melalui monitoring / survey untuk mengetahui jumlah

lokasi peruntukkan.

d) Memberikan Bantuan Teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan

yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

e) Mengelola data lokasi/wilayah peruntukkan Penataan dan Pengembangan

kawasan permukiman sesuai jenis untuk mengetahui jumlah kebutuhan.

f) Melakukan pemetaan lokasi/wilayah kawasan permukiman melalui survey

untuk mengetahui gambaran peruntukkan Penataan dan Pengembangan

kawasan permukiman sebagai kawasan permukiman yang ditata dan

dikembangkan.

g) Melakukan Pengelolaan Manajerial rumah susun yang dibangun melalui dana

APBN maupun APBD.

h) Melakukan Penataan dan Pengembangan kualitas kawasan permukiman kumuh

perkotaan.

[16]

i) Menyelenggarakan kegiatan dari pemerintah yang berkaitan dengan perumahan

dan pemukiman pada wilayah perkotaan, hinterland, daerah perbatasan dan

daerah lainnya.

j) Merencanakan dan melaksanakan pengamanan tebing kawasan perumahan dan

permukiman yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

k) Memfasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)

l) Memfasilitasi proses registrasi perumahan dan kawasan permukiman

m) Menyelenggarakan perencanaan teknis di bidang pembinaan peraturan

pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman.

2.1.4. Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman Umum

Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman Umum yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penerangan Perkotaan dan

Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas

lingkup penerangan jalan umum dan pemakaman umum berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Dalam

melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman

Umum menyelenggarakan fungsi :

a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman

Umum berdasarkan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

b) Menghimpun data wilayah peruntukkan Penerangan Perkotaan dan pemakaman

umum melalui survey untuk mengetahui kelayakannya.

c) Mengelola data wilayah peruntukkan Penerangan Perkotaan dan pemakaman

umum sesuai jenis sebagai acuan pelaksanaan tugas.

d) Menyusun rencana kegiatan Penerangan Perkotaan dan pemakaman umum

sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.

e) Memfasilitasi lokasi peruntukkan Penerangan Perkotaan dan pemakaman umum

berdasarkan skala prioritas untuk efektifitas pelaksanaan tugas.

f) Melakukan pengaturan Penerangan Perkotaan dan pemakaman umum sesuai

peruntukkan untuk kelancaran aktivitas masyarakat.

g) Menyiapkan sarana dan prasarana Penerangan Perkotaan dan pemakaman

umum sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

h) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Penerangan Perkotaan dan

pemakaman umum secara rutin untuk kelangsungannya.

[17]

i) Melakukan perhitungan penetapan tarif pemanfaatan sarana pemakaman sesuai

klasifikasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Bidang Penerangan Perkotaan dan Pemakaman Umum mempunyai 3 (tiga)

Eselon IV, yang terdiri dari : Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Penerangan

Perkotaan, Seksi Prasarana dan Sarana Penerangan Perkotaan, dan Seksi

Pemakaman Umum.

2.1.4.1. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Penerangan Perkotaan

Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Penerangan Perkotaan mempunyai

tugas melaksanakan tugas di bidang pendataan dan pemeliharaan penerangan

perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas kedinasan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, di Seksi

Pendataan dan Pemeliharaan Penerangan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang Pendataan dan Pemeliharaan

berdasarkan kebutuhan sebagai dasar palaksanaan tugas.

b) Menyusun rencana kerja seksi pendataan dan monitoring evaluasi untuk

penerangan perkotaan.

c) Mengumpul data lokasi/wilayah peruntukkan penerangan perkotaan melalui

monitoring/survei untuk mengetahui jumlah lokasi peruntukkan.

d) Mengelola data lokasi/wilayah peruntukkan penerangan perkotaan sesuai jenis

untuk mengetahui jumlah kebutuhan.

e) Melakukan pemetaan lokasi/wilayah peruntukkan melalui survei untuk

mengetahui gambaran peruntukkan penerangan perkotaan.

f) Melakukan penataan penerangan perkotaan sesuai kebutuhan penerangan jalan.

2.1.4.2. Seksi Prasarana dan Sarana Penerangan Perkotaan

Seksi Prasarana dan Sarana Penerangan Perkotaan, mempunyai tugas

Melaksanakan tugas dibidang Prasarana dan Sarana Penerangan Perkotaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

kedinasan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Penataan dan

Pengembangan kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana penerangan

perkotaaan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

[18]

b) Mengumpul data penggunaan sarana penerangan perkotaaan sesuai jenis untuk

mengetahui jumlahnya.

c) Mengelola data penggunaan sarana dan prasarana penerangan perkotaaan

sesuai jenis untuk jumlah pengadaannya.

d) Menyusun rencana kegiatan pengadaan sarana penerangan perkotaaan sesuai

kebutuhan untuk menjadi program unit.

e) Menyiapkan sarana dan prasarana penerangan perkotaaan sesuai kebutuhan

untuk kelancaran tugas.

f) Memfasilitasi lokasi peruntukkan penerangan kota berdasarkan skala prioritas

untuk efektifitas pelaksanaan tugas.

2.1.4.3. Seksi Permakaman Umum

Seksi Pemakaman Umum mempunyai tugas membantu kepala bidang

dalam Pengelolaan Pemakaman Umum. Berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya

Seksi Pemakaman Umum menyelenggarakan fungsi :

a) Menyiapkan kebijakan teknis pemanfaatan tanah permakaman berdasarkan

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

b) Menghimpun data kematian penduduk melalui unit terkait untuk menentukan

wilayah peruntukan permakaman.

c) Mengelola data wilayah peruntukan permakaman sesuai jenis sebagai acuan

pelaksanaan tugas.

d) Menyusun rencana pengadaan dan pemanfaatan srana permakaman sesuai

kebutuhan untuk menjadi program unit.

e) Menyiapkan srana/prasarana berdasarkan kebutuhan untuk efektifitas

pelaksanaan tugas.

f) Melakukan pengaturan sarana/prasarana permakaman sesuai klelompok untuk

tertibnya pelayanan.

g) Mengelola pemanfaatan sarana/prasarana permakaman sesuai permohonan

untuk kontribusi PAD.

h) Melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana permakaman secara

rutin untuk kelangsungannya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

[19]

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo sebagai Instansi Teknis dipimpin

seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, serta 2 (dua) bidang.

Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian dan Kepala Bidang masing – masing

bidang membawahi 3 (tiga) seksi. Sebagaimana terlampir pada gambar 2.1 Struktur

Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

2.2.1. Potensi SDM

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman saat ini memiliki

Sumber Daya Sebanyak 51 orang yang terdiri atas 32 orang ASN dan 19 orang TPKD.

tenaga teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berasal dari

Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil, serta tenaga teknis dibidang Penerangan

Perkotaan dan Permakaman Umum yang berasal dari Dinas Tata Kota dan

Pertamanan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, Aset

Tetap yang akan digunakan dijabarkan sebagai berikut:

[20]

a. Tanah : Menggunakan tanah Dinas Tata Kota

dan Pertamanan

b. Peralatan dan Mesin

Sekretariat : Menggunakan Aset Sekretariat Dinas

Tata Kota dan Pertamanan

Aset Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

: Menggunakan Aset Dinas Pekerjaan

Umum dan Kimpraswil pada Bidang

Perumahan (status pinjam pakai)

Aset Bidang Penerangan Perkotaan

dan Permakaman Umum

: Menggunakan Aset Dinas Tata Kota dan

Pertamanan pada Bidang Penerangan

Jalan Umum serta Bidang Pertamanan

dan Permakaman

c. Gedung dan Bangunan : Menggunakan bangunan Dinas Tata

Kota dan Pertamanan

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi : Menggunakan Aset Dinas Tata Kota dan

Pertamanan pada Bidang Penerangan

Jalan Umum.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dalam

hal ini adalah pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, penerangan perkotaan, dan permakaman umum. Untuk menjaga

konsistensi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya memberikan pelayanan, diantaranya:

Kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Yang akan menjadi perhatian pada Bidang ini salah satunya penanganan

Kawasan Kumuh merupakan salah satu kinerja bidang ini, namun sampai dengan

akhir tahun 2016, Program dan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Prasarana Wilayah Kota Gorontalo.

Dimana pada tahun 2014, Walikota Gorontalo mengeluarkan Keputusan Walikota

Gorontalo Nomor 246/2/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Lokasi

Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo tahun 2014

seluas 159,01Ha, yang meliputi 6 kawasan.

(dapat dilihat pada tabel dibawah ini)

[21]

Tabel 2.1. Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

di Kota Gorontalo Tahun 2014

LOKASI Luasan

(Ha) Tingkat

Kekumuhan Keterangaan

Kawasan Biawao - Biawu 40,1 60% Permukiman di Tepi Air

Kawasan Limba B 62,4 60% Permukiman di Tepi Air

Kawasan Bugis 15,0 60% Permukiman di Tepi Air

Kawasan Ipilo 21,6 60% Permukiman di Tepi Air

Kawasan Siendeng 20,0 60% Permukiman di Tepi Air

T O T A L 159,1

Namun, pada perkembangannya Luasan kumuh tersebut mengalami

penambahan seluas 66,17%, karena diduga akan ada muncul kawasan kumuh

baru. Sehingga pada akhir tahun 2016, Walikota Gorontalo telah menetapkan 13

kawasan baru terduga kumuh. Dengan total luasan kumuh menjadi 225,27Ha,

dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

di Kota Gorontalo Tahun 2016

LOKASI

Luasan Lama (Ha)

Luasan Baru (Ha)

Bertambah / (Berkurang)

(Ha) Keterangan

Kawasan Dembe I 1,63 1,63 kumuh ringan

Kawasan Lekobalo 2,10 2,10 kumuh ringan

Kawasan Pilolodaa 0,90 0,90 kumuh ringan

Kawasan Siendeng 20,00 20,00 - kumuh sedang

Kawasan Donggala 12,90 12,90 kumuh ringan

Kawasan Pohe 4,84 4,84 kumuh ringan

Kawasan Tenda 1,60 1,60 kumuh ringan

Kawasan Tanjung Kramat 4,00 4,00 kumuh ringan

Kawasan Bugis 15,00 20,00 5,00 kumuh sedang

Kawasan Botu 6,80 6,80 kumuh ringan

Kawasan Talumolo 2,70 2,70 kumuh ringan

Kawasan Leato Utara 3,00 3,00 kumuh ringan

Kawasan Leato Selatan 11,23 11,23 kumuh sedang

Kawasan Heledulaa Utara 6,25 6,25 kumuh ringan

Kawasan Ipilo 21,60 20,20 (1,40) kumuh sedang

Kawasan Biawu 20,05 20,05 - kumuh sedang

Kawasan Biawao 20,05 20,05 - kumuh sedang

Kawasan Limba B 62,40 63,80 1,40 kumuh sedang

Kawasan Limba U1 3,22 3,22 kumuh ringan

J U M L A H 159,1 225,27 66,17

Luasan tersebut telah mendapat intervensi dari berbagai stake holder.

sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 luasan kawasan permukiman kumuh

[22]

yang telah dilengkapi dengan infrastruktur permukiman yang memadai seluas

40,1Ha untuk kawasan Biawu dan kawasan Biawao dengan realisasi capaian

sebesar 17,8% dari total luas kumuh seluas 225,27Ha.

Kinerja selanjutnya yaitu penataan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) kawasan

perumahan, sejak tahun 1997 jumlah perumahan yang telah diserahkan

pengelolaan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sebanyak 2 perumahan, yaitu

Perumahan Tomulabutao Selatan dan Perumahan Pulubala. sehingga sampai

dengan tahun 2016 pengelolaan PSU hanya berkutat pada 2 (dua) kawasan tersebut.

intervensi xcxellrlrl3

Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni yang tingkatkan kualitasnya,

rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang telah tertangani

Selang Tahun 2014 - 2016

Uraian Satuan

Realisasi pada tahun - n

Total

2013 2014 2015 2016

Dana APBD Kota

Dinas PU & Kimpraswil

-- Peningkatan Kualitas Unit 100 24 112 3 239

-- Pembangunan Baru Unit 5 1 0 6 12

Dana APBN

Dinas PU & Kimpraswil Unit 150 0 0 0 150

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Unit 196 0 0 0 196

BPMP & KB Unit 20 0 0 0 20

Dana BAZDA Kota Gorontalo

Bazda Kota Gorontalo Unit 7 0 0 0 7

J u m l a h 478 25 112 9 624

Untuk Peningkatan Kualitas (PK) pada Dana APBD yang terealisasi di Dinas

Pekerjaan Umum dan Kimpraswill sudah termasuk pemasangan Listrik Gratis yaitu

pada tahun 2014 sebanyak 112 unit.

Sedangkan untuk Pembangunan Baru (PB) pada dana APBD yang terealisasi

di Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil sudah termasuk perbaikan rumah korban

bencana (misalnya: kebakaran, tanah longsor, banjir), yaitu 1 unit (tahun 2014) dan

6 unit (tahun 2016).

Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Kinerja pada Bidang ini merupakan tindak lanjut Target yang telah ditetapkan

pada Renstra Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bidang Peneranga Jalan Umum dan

[23]

Bidang Pertamanan dan Permakaman, seksi Permakaman untuk selang tahun 2014

sampai dengan tahun 2016.

Indikator kinerja untuk ini penerangan perkotaan yaitu Persentase kawasan

strategis yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang memadai, yaitu

kawasan strategis kecamatan dan kawasan strategis kelurahan.

Namun pada realisasinya selama tahun 2014 s/d 2016 hanya Kawasan

strategis kecamatan yang telah terbangun PJU yang memadai di pusat-pusat

pemerintahan kecamatan, sedangkan Kawasan Strategis Kelurahan yang

direncanakan akan 5 kelurahan setiap tahunnya belum mencapai target yang

ditetapkan.

Penundaan pecapaian target kawasan strategis kelurahan yang didukung

Penerangan Jalan Umum yag memadai dikarenakan pada tahun 2015, Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan beban kerja tambahan, yaitu

pembayaran Listrik PJU se-Kota Gorontalo, hal ini mengakibatkan anggaran Bidang

Penerangan Jalan Umum meningkat drastis, sehingga membutuhkan perhatian

yang serius.

Selama Tahun 2015, Setelah beberapa bulan realisasi pembayaran listrik PJU

tersebut. sekitar 70% dari total tagihan listrik tersebut dipergunakan untuk

membayar PJU Non-App (tanpa menggunakan meteran Listrik/kWH Meter).

Sehingga Kepala Dinas mengambil kebijakan untuk melakukan meterisasi PJU di

Kota Gorotalo, untuk mengurangi beban pembayaran Listrik PJU.

Akhir Tahun 2015, total lampu 2.205 titik, dimana sebanyak 1.348 titik PJU

belum memiliki jaringan atau sekitar 61,13%. Dengan total panjang jaringan

sepanjang 43 km dari total panjang jalan kota gorontalo sepanjang 224 km atau rasio

Jaringan Penerangan Jalan Umum sebesar 19,11%.

Sampai dengan akhir tahun 2016, total lampu telah menjadi 2.316 titik,

dimana sebanyak 1.348 titik PJU belum memiliki jaringan atau sekitar 58,20%.

Dengan total panjang jaringan sepanjang 57 km. ketambahan 14 km selama tahun

2016. sehingga Rasio Jaringan Penerangann Jalan Umum meningkat menjadi

25,22%.

Selama tahun 2015 telah dilakukan pemeliharaan PJU sebanyak 217 titik

lampu, sedangkan pada tahun 2016 terealisasi pemeliharaan PJU sebanayak 160

titik di Kota Gorontalo.

Untuk Realisasi Rasio Penerangan Jalan Umum yang berfungsi baik selama 3

(tiga) tahun selang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan

realisasi sebesar 0,62%, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

[24]

Tabel 2.4. Rasio Penerangan Jalan Umum

Selang Tahun 2014 - 2016

Indikator Kinerja

Target Realisasi Rata - Rata

Pertum buhan 2014 2015 2016 2016 2014 2015

Rasio Penerangan Jalan Umum yang menyala

66,96% 70,00% 72,99% 86,27% 73,11% 85,33% 0,62%

Jumlah Penerangan Jalan Umum yang menyala (titik lampu)

1212 1337 1998 1467 1188 1728

Jumlah Penerangan Jalan Umum (titik lampu)

1810 1910 2316 2010 1625 2025

Untuk seksi permkaaman umum, pada tahun 2014 sampai dengan tahun

2016 ditangani oleh Bidang Pertamanan dan Permakamann pada Dinas Tata Kota

dan Pertamanan. Selang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 klasifikasi untuk

menentukan realisasi persentase Tempat Permakaman Umum dalam kondisi baik,

Yaitu:

1. Jumlah Kawasan TPU yang dikelola oleh Pemerintah khususnya Dinas Tata

Kota dan Pertamanan.

2. Kondisi Lahan dengan batas yang jelas.

3. Terdapat sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang keberadaan TPU.

4. Tersedianya Prasarana dan Sarana yang memadai.

Realisasi untuk TPU yang berkondisi baik, sampai dengan akhir tahun 2016

telah mencapai 66,67%. Namun masyarakat yang memanfaatkan TPU belum ada

dikarenakan Sarana dan Prasarana TPU tersebut belum memadai.

Sampai dengan akhir tahun 2016, Pemerintah Kota Gorontalo, telah memiliki

3 Lahan TPU yang berlokasi di Bulotadaa Barat, Buliide, dan Pohe. Dimana daya

tampung masing - masing TPU adalah sebagai berikut:

1. TPU Bulotadaa Barat, sebanyak 1.579 jiwa;

2. TPU Buliide, sebanyak 1.065 jiwa;

3. TPU Bulotadaa Barat, sebanyak 276 jiwa.

Sedangkan untuk kawasan TPU yang dikelola oleh keluarga/swasta,

sebanyak 756 kawasan di Kota Gorontalo, dengan total luas Lahan 7,92 Ha.

sedangkan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Kota dan

[25]

Pertamanan dari 3 kawasan tersebut seluas 3,93 Ha. Sehingga Total Luas TPU yang

ada di Kota Gorontalo 11,85 Ha. Atau sebesar 0,03% dari total luas Gorontalo yang

merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota melalui

Dinas Tata Kota dan Pertamanan.

Pemerintah Daerah belum dapat melakukan treatment kepada TPU yang

dikelola oleh Keluarga ataupun Yayasan, karena belum diakui sebagai Aset Negara.

Meskipun Sarana dan Prasarana TPU yang dikelola oleh Keluarga/Yayasan sudah

baik.

Adapun gambaran secara rinci pencapaian kinerja Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo selang Tahun 2014 – 2016 yang tercermin dalam

indikator kinerjanya yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil,

serta Dinas Tata Kota dan Pertamanan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

[26]

Tabel 2.5.

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

No Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

(dalam %)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (16) (17) (18)

1 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang telah dilengkapi dengan infrastruktur

permukiman yang memadai

17,80% 0,00% 12,60% 25,20% 0,00% 25,20% 17,80% 0% 200% 71%

Luas Kawasan Kumuh yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai (Ha)

0 20 40 0 40 40 0% 200% 100%

Luas Eksisting Kawasan Kumuh (Ha) 159 159 159 159 159 225 100% 100% 142%

Persentase kawasan perumahan yang telah diserahkan memiliki PSU dengan kondisi yang

baik

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100%

Jumlah kawasan yang ditangani (kawasan) 2 2 2 2 2 2 100% 100% 100%

Jumlah kawasan yang telah diserahkan

(kawasan)

2 2 2 2 2 2 100% 100% 100%

Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang

ditingkatkan kualitasnya

17,20% 15,16% 16,54% 17,92% 13,87% 16,96% 17,20% 91% 103% 96%

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang

terbangun/diperbaiki (unit)

550 600 650 503 615 624 91% 103% 96%

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit) 3627 3627 3627 3627 3627 3627 100% 100% 100%

2 Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman

Umum

Persentase kawasan strategis yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang memadai

15,25% 15,25% 23,73% 32,20% 15,25% 15,25% 15,25% 100% 64% 47%

Jumlah kawasan strategis kecamatan yang memiliki PJU yang memadai (kawasan)

9 9 9 9 9 9 100% 100% 100%

Jumlah kecamatan (kawasan) 9 9 9 9

9

9 100% 100% 100%

[27]

No Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD Target SPM

Target IKK

Target

Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

(dalam %)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (16) (17) (18)

Jumlah kawasan strategis Kelurahan yang

memiliki PJU yang memadai (kawasan)

0 5 10 0 0 0 0% 0% 0%

Jumlah kelurahan (kawasan) 50 50 50 50 50 50 100% 100% 100%

Rasio Jaringan Penerangan Jalan Umum 25,22% 15,63% 20,09% 24,55% 14,08% 19,11% 25,22% 90% 95% 103%

Akumulasi Panjang Jaringan PJU (km) 35 45 55 32 43 57 90% 95% 103%

Panjang Jalan Kota Gorontalo (km) 224 224 224 224 224 224 100% 100% 100%

Rasio Penerangan Jalan Umum yang menyala 86,27% 66,96% 70,00% 72,99% 73,11% 85,33% 86,27% 109% 122% 118%

Jumlah Penerangan Jalan Umum yang menyala (titik lampu)

1212 1337 1467 1188 1728 1998 98% 129% 136%

Jumlah Penerangan Jalan Umum (titik lampu) 1810 1910 2010 1625 2025 2316 90% 106% 115%

Persentase Tempat Pemakaman Umum dalam kondisi baik

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,00% 60,00% 66,67% 60% 60% 67%

Jumlah TPU yang dikelola oleh Pemerintah

(kawasan)

2 2 3 2 2 3 100% 100% 100%

Lahan TPU representatif untuk dikelola (1 =

representatif, 0 = tidak representatif) per kawasan

2 2 3 1 1 2 50% 50% 67%

Penetuan Lahan dengan batas yang jelas (1 =

memiliki batas, 0 = tidak memiliki batas) per kawasan

2 2 3 1 1 2 50% 50% 67%

Terdapat papan nama TPU (1 = tersedia, 0 =

tidak tersedia) per kawasan

2 2 3 2 2 3 100% 100% 100%

Tersedianya Prasarana dan Sarana yang

memadai (1 = tersedia, 0 = tidak tersedia) per kawasan

2 2 3 0 0 0 0% 0% 0%

[28]

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

2,35% 2,40% 2,37% 2,35% 1,38% 1,36% 1,49% 57% 57% 63%

No Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD Target SPM

Target IKK

Target

Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

(dalam %)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (16) (17) (18)

Jumlah Penduduk (jiwa) 192.031 193.898 195.669 192.031 193.898 195.669 100% 100% 100%

Jumlah Daya Tampung TPU yang dikelola

Pemerintah Daerah (jiwa)

4.600 4.600 4.600 2.644 2.644 2.920 57% 57% 63%

Jumlah Tempat Permakaman Umum yang dikelola keluarga/swasta (kawasan)

756 756 756 756 756 756 100% 100% 100%

Luas Tempat Permakaman Umum yang dikelola keluarga/swasta (Ha)

7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 7,92 100% 100% 100%

Luas Tempat Permakaman Umum yang dikelola Pemerintah (Ha)

3,77 3,77 3,93 3,77 3,77 3,93 100% 100% 100%

Luas Wilayah Kota Gorontalo (Ha) 6.479 37.720 39.283 37.720 37.720 39.283 582% 100% 100%

[29]

Dalam merealisasikan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Kimpraswil serta Dinas Tata Kota dan Pertamanan, telah disusun dalam bentuk

program dan kegiatan tahunan dibutuhkan pengelolaan pendanaan yang memenuhi

peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi hal ini

antara lain adalah prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas SDM, dan proses

pelaksanaan program.

Penjabaran program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil serta

Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo selang tahu 2014-2016

terakomodir dalam RKPD selama 3 (tiga) tahun. Begitu pula dengan program-

program yang terdapat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil serta

Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo termuat pula dalam dokumen

perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil serta Dinas Tata Kota

dan Pertamanan (Renja). Namun hingga tahun 2016 dokumen Renja belum secara

optimal menjadi dasar dalam penganggaran (RKA). Selain belum terakomodirnya

seluruh kegiatan dalam Renja, terdapat pula kegiatan yang sangat penting yang

tidak terakomodir lagi dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil serta

Dinas Tata Kota dan Pertamanan Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, sehingga

pelaksanaan kegiatan ini didanai secara sukarela, mengingat tupoksi yang diemban

pejabat di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil serta Dinas Tata Kota

dan Pertamanan. Kegiatan dimaksud adalah Pelaksanaan Bimtek/Pendidikan Non

Formal, diantaranya sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Pendapatan, dan realisasi pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, merupakan Pendapatan yang ditargetkan oleh Dinas Tata

Kota dan Pertamanan, berupa Retribusi Daerah yaitu Retribusi IMB, yang

merupakan Tupoksi Dasar Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam melakukan

proses pelaksanaan penataan ruang, dimana pada tahun 2016 mengalami

penurunan target, hal ini disebabkan karena PAD Retribusi IMB, telah dipindahkan

menjadi Target PAD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

oleh Tim Anggaran Pemerintah Daewrah (TAPD).

Belanja Tidak Langsung, merupakan Anggaran dan Realisasi, merupakan

Belanja Gaji dan Tunjangan pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan, belanja ini tidak

mengalami peningkatan anggaran setiap tahun, hal ini disebabkan jumlah pegawai

ASN pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan tidak mengalami perubahan jumlah

pegawai secara signifikan, dimana jumlah pegawai ASN sebanyak 65 orang.

Belanja Langsung, merupakan Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorotalo dapat dilihat pada

[30]

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Perumahan Rakyat

dan kawasan Permukiman merupakan penggabungan antara Dinas Pekerjaan

Umum dan Kimpraswil serta Dinas Tata Kota dan Pertamanan. Dari penyajian

angka-angka pada tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat, merupakan jumlah Program dan Kegiatan yang dianggarkan

dan direalisasikan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan, terdapat kenaikan yang

signifikan:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, hal ini disebabkan adanya

pengalihan anggaran perjalanan dinas dari masing-masing bidang

ditempatkan pada lokasi kegiatan di sekretariat;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, hal ini disebabkan

adanya pembelian Kendaraan Dinas Operasional pada kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, hal ini disebabkan adanya

peningkatan pembelian Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu;

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, hal ini

disebabkan peningkatan belanja bimbingan teknis untuk ASn dan TPKD

dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, hal ini disebabkan pada tahun 2016 baru mendapatkan

porsi untuk melaksanakan program, walaupun program ini telah ada

dalam renstra Dinas Tata Kota dan Pertamanan sejak dari tahun 2014 dan

2015.

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan jumlah Program dan

Kegiatan yang dianggarkan dan direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Kimpraswil, terdapat anggaran yang berfluktuatif dari tahun 2014 sampai

dengan 2016, hal ini disebabkan karena penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

tiap tahunnya tidak sama, sehingga mempengaruhi jumlah anggaran yang

dianggarkan, yang berdampak pada capaian kinerja tiap tahunmya.

3. Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum, merupakan jumlah

Program dan Kegiatan yang dianggarkan dan direalisasikan oleh Dinas Tata Kota

dan Pertamanan, terutama pada Bidang Penerangan Jalan Umum, serta Bidang

Pertamanan dan Permkaman, terdapat kenaikan yang signifikan:

a. Program Penataan Lampu Kota, sejak tahun 2015, Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pengalihan Pembayaran Listrik

[31]

PJU ke Dinas Tata Kota dan Pertamanan, karena menyangkut dengan

kinerja Bidang Penerangan Jalan Umum.

b. Program Pengelolaan Areal Permakaman, hal ini disebabkan pada Tahun

2016 terdapat pengadaan Lahan TPU, yang terealisasi pembelian tanah

untuk kuburan di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamata Sipatana.

Adapun gambaran secara rinci Anggaran dan Realisasi Pelayanan SKPD Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo selang Tahun 2014 –

2016 yang tercermin dalam uraian yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Kimpraswil, serta Dinas Tata Kota dan Pertamanan, dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

[32]

Tabel 2.6.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Rata - Rata Pertumbuhan

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (17) (18)

PENDAPATAN 4.005.000.000 4.005.000.000 200.000 1.615.381.115 2.070.794.907 1.200 40,33% 51,71% 0,60% (1.334.933.333) (538.459.972)

Pendapatan Asli Daerah

4.005.000.000 4.005.000.000 200.000 1.615.381.115 2.070.794.907 1.200 40,33% 51,71% 0,60% (1.334.933.333) (538.459.972)

· Retribusi Perizinan Tertentu

4.000.000.000 4.000.000.000 - 1.615.328.050 2.069.514.568 - 40,38% 51,74% #DIV/0! (1.333.333.333) (538.442.683)

· Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.000.000 5.000.000 200.000 53.065 1.280.339 1.200 1,06% 25,61% 0,60% (1.600.000) (17.288)

BELANJA 11.944.406.254 14.199.396.604 15.333.570.924 11.661.764.568 13.754.334.748 14.660.804.876 97,63% 96,87% 95,61% 1.129.721.557 999.680.103

Belanja Tidak Langsung

2.142.403.254 2.536.457.604 2.864.353.317 2.000.596.281 2.408.530.748 2.635.215.866 93,38% 94,96% 92,00% 240.650.021 211.539.862

· Belanja Pegawai 2.142.403.254 2.536.457.604 2.864.353.317 2.000.596.281 2.408.530.748 2.635.215.866 93,38% 94,96% 92,00% 240.650.021 211.539.862

Belanja Langsung 9.802.003.000 11.662.939.000 12.469.217.607 9.661.168.287 11.345.804.000 12.025.589.010 98,56% 97,28% 96,44% 889.071.536 788.140.241

Sekretariat (DTK&P - Sekretariat)

* Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

432.319.000 486.972.000 952.016.000 417.057.221 473.536.000 908.002.000 96,47% 97,24% 95,38% 173.232.333 163.648.260

* Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

282.800.000 133.400.000 556.656.000 233.839.291 123.125.000 531.505.000 82,69% 92,30% 95,48% 91.285.333 99.221.903

* Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14.000.000 16.500.000 37.950.000 13.770.000 16.500.000 37.950.000 98,36% 100,00% 100,00%

7.983.333 8.060.000

* Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

9.381.000 24.500.000 100.000.000 9.381.000 15.000.000 99.294.000 100,00% 61,22% 99,29% 30.206.333 29.971.000

* Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- - 75.025.000 - - 75.025.000 #DIV/0! #DIV/0! 100,00%

25.008.333 25.008.333

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PU&Kimp. Bid. Perumahan)

* Program Pengembangan Perumahan

7.329.003.000 1.493.837.000 1.705.694.006 7.329.003.000 1.460.959.000 1.569.472.210 100,00% 97,80% 92,01% (1.874.436.331) (1.919.843.597)

[33]

* Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- 1.216.287.000 808.864.200 - 1.151.401.000 675.875.100 #DIV/0! 94,67% 83,56% 269.621.400 225.291.700

Uraian

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun Rata - Rata Pertumbuhan

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (17) (18)

* Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

- 1.209.253.000 811.969.401 - 1.027.811.000 738.967.700 #DIV/0! 85,00% 91,01% 270.656.467 246.322.567

Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum(DTK&P - Bid. PJU & Bid. Permakaman)

* Program Penataan Lampu Kota

1.682.500.000 7.042.110.000 7.053.793.000 1.609.817.775 7.037.492.000 7.052.044.000 95,68% 99,93% 99,98% 1.790.431.000 1.814.075.408

* Program Pengelolaan Areal Pemakaman

52.000.000 40.080.000 367.250.000 48.300.000 39.980.000 337.454.000 92,88% 99,75% 91,89% 105.083.333 96.384.667

SURPLUS / (DEFISIT)

(7.939.406.254) (10.194.396.604) (15.333.370.924

) (10.046.383.453) (11.683.539.841) (14.660.803.676) 12653,82% 114,61% 95,61% (2.464.654.890) (1.538.140.074)

[34]

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Selama periode 2014 – 2016, Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Kimpraswil, serta Dinas Tata Kota dan Pertamanan Rasio Capaian Indikator Kinerja

Utamannya tiap tahunnya hampir 100%, bahkan diantara kegiatan-kegiatannya

sudah melebihi 100%. Namun, Pencapaian sasaran Renstra Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo 2014 – 2016 ini juga masih menyisakan

masalah yang belum sepenuhnya sesuai harapan yang merupakan menjadi

tantangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diantaranya

terangkum sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima yang efektif dan efisien, akurat

dan terpadu;

2. Bertambahnya Luasan Kawasan Kumuh yanng akan dikelola Pemerintah;

3. Minimya Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani baik dalam hal Peningkatan

Kualitas (PK) maupun Pembangunan Baru (PB);

4. Jumlah Kawasan Strategis Kelurahan yang belum memiliki Penerangan Jalan

Umum yang memadai;

5. Lahan TPU tidak representatif, karena sarana dan prasarna yang minim;

6. Belum adanya masyarakat memanfaatkan TPU yang dikelola pemerintah kota;

7. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif, khususnya untuk

pengelolaan kearsipan administrasi pemohon IMB, advis IMB, dan administrasi

pemohon pemasangan penerangan lampu jalan.

Sehingga, berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dan juga uraian dari tantangan diatas, maka

dapat diidentifikasikan peluang pengembangan pelayanan SKPD ke depan adalah

sebagai berikut, diantaranya:

1. Peningkatan pelayanan prima yang efektif dan efisien, akurat dan terpadu;

2. Membuat proposal kepada stake holder terkait, Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, Pihak Swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)

untuk dapat membantu pengurangan kawasan kumuh;

3. Membuat proposal kepada stake holder terkait, Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, Pihak Swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)

untuk dapat membantu pengurangan Rumah Tidak Layak Huni;

4. Membuat proposal kepada stake holder terkait, Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kota Lainnya, Pihak Swasta melalui program

Corporate Social Responsibility (CSR) untuk dapat membantu pengadaan

Penerangan Jalan Umum;

[35]

5. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan TPU;

6. Sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai fungsi lahan rumah apabila terdapat

pemakaman sanak keluarga;

7. Memaksimalkan bangunan gedung kantor yang ada agar dapat melayani

masyarakat.

Sehingga untuk menangani tantangan dan mengembangkan peluang,

diperlukan solusi terbaik guna pencapaian target yang akan ditentukan sampai

dengan akhir tahun 2019, diantaranya sebagai berikut:

a) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran

Renstra Kementerian dalam hal ini, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat;

b) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Gorontalo;

c) Dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat Kota Gorontalo secara

umum;

d) Memiliki daya ungkit untuk Pembangunan Kota Goronntalo;

e) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;

f) Prioritas Janji Politik Walikota dan Wakil Walikota periode 2015 - 2019 yang

perlu diwujudkan.

[36]

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Secara garis besar identifikasi terhadap masalah yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sekretariat:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang andal dalam bidang perencana

pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Gorontalo, yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan

pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan

akuntabel.

b. Belum adanya aparat yang memiliki kompetensi dalam proses pengadaan

barang dan jasa;

c. Kurangnya komitmen aparatur tentang pelaksanaan peraturan perundang-

undangan tentang disiplin kepegawaian;

d. Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya kurang memadai

dibandingkan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan beban kerja,

antara lain belum adanya website resmi SKPD;

e. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi surat menyurat;

f. Sistem penyimpanan dan pengarsipan yang kurang baik, khususnya

terhadap dokumen-dokumen arsip;

g. Kurangnya kesadaran sebagian aparat dalam menjaga lingkungan kerja

yang kondusif, bersih dan sehat.

2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang andal dalam bidang Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo, yang memiliki kompetensi secara teknis untuk

melakukan perencanaan, penganalisaan kebutuhan bidang.

b. Belum terdistribusinya tugas dan fungsi masing - masing seksi secara

merata.

3. Bidang Peneranga Perkotaan dan Permakaman Umum:

a. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, dalam penataan lampu

kota yang tidak sebanding dengan jumlah titik penerangan jalan umum dan

jaringan lampu jalan.

[37]

b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang guna penataan dan

pemeliharaan lampu jalan.

c. Masih banyaknya ruas jalan/kawasan strategis kelurahan yang tidak

memiliki lampu penerangan jalan.

d. Ketersediaan lahan Tempat Pemakaman Umum belum didukung oleh

fasilitas penunjang untuk pemanfaaatan lokasi, selain itu masih

dimanfaatkannya tempat pemakaman keluarga oleh masyarakat di Kota

Gorontalo.

3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD Kota Gorontalo 2014 – 2019

3.2.1 Visi Pembangunan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Visi juga merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki

dimasa depan (what do they want to have). Visi menggambarkan aspirasi masa depan

tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Visi yang efektif adalah visi

yang mampu membangkitkan inspirasi.

Visi daerah merupakan gambaran kondisi masa depan suatu daerah yang

diinginkan. Visi Kota Gorontalo sebagaimana dituangkan dalam RPJPD Kota

Gorontalo Tahun 2008-2027 adalah

“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Maju dan Sejahtera”.

Visi ini mengandung makna bahwa dalam periode waktu 20 tahun ke depan

Kota Gorontalo diharapkan masyarakatnya berkualitas, maju dengan tingkat

kesejahteraan yang lebih tinggi.

Karena sifat dasar dari Visi ini harus terukur serta realistis maka hal ini dapat

diterjemahkan sebagai berikut:

Masyarakat yang berkualitas adalah: capaian yang dapat dilihat dari beberapa

aspek yakni semakin tingginya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan,

ketaatan terhadap aturan hukum, tingkat partisipasi terhadap pembangunan

lebih tinggi, serta semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang bersumber

dari agama dan budaya lokal.

Masyarakat yang maju adalah: memiliki penguasaan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK), Profesionalisme dalam bekerja dan semakin ditunjang oleh

ketersediaan infrastruktur kota yang lebih memadai.

Masyarakat yang sejahtera adalah: memiliki kondisi kehidupan ekonomi dan

sosial yang lebih aman dan terjamin dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi,

dan merata.

[38]

Sementara Visi Kepala Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan gambaran kondisi

masa depan suatu daerah yang didambakan oleh Kepala Daerah selama periode

masa jabatannya.

Dengan demikian, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Gorontalo

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai dalam masa jabatan selama 5 ( lima) tahun.

Didasarkan pada potensi sumber daya daerah dan kondisi masyarakat serta

permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang, maka dalam

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2014-2019, ditetapkan

Visi Pembangunan Kota Gorontalo yang sejalan dengan Visi Walikota dan Wakil

Walikota Gorontalo terpilih, sebagai berikut:

“KOTA SMART”

Pernyataan visi ini mengandung makna tentang adanya komitmen yang kuat

untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan bisa tercapai pada periode 5

(lima) tahun yang akan datang yaitu :

1. Kota Gorontalo yang Sejahtera artinya bahwa Kota Gorontalo adalah Kota yang

memiliki Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia

yang baik, di mana indikator dan ukuran keberhasilannya dinilai dari aspek

Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.

2. Kota Gorontalo yang Maju artinya bahwa pembangunan Kota Gorontalo menjadi

lebih maju dan menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya

infrastruktur pembangunan daerah dan semakin baiknya tingkat perekonomian

masyarakat.

3. Kota Gorontalo yang Aktif artinya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota

Gorontalo lebih aktif dan giat dalam bekerja dan berusaha. Hal ini ditandai

dengan adanya tingkat produktivitas masyarakat dan kinerja aparatur

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

publik menunjukkan dinamika yang semakin tinggi.

4. Kota Gorontalo yang Religius artinya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota

Gorontalo memiliki ketaatan yang tinggi kepada agama dan adat istiadat

setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghayatan dan pengamalan

ajaran agama oleh pemeluknya secara konsiten dan konsekwen serta perilaku

pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo semakin baik dalam menghargai

adat istiadat dan kebudayaan Gorontalo; semakin baik dalam hal etika dan sopan

santun; dan semakin baik dalam hal toleransi antar sesama.

[39]

5. Kota Gorontalo yang Terdidik artinya bahwa pemerintah dan masyarakat Kota

Gorontalo mengalami pencerahan dan proses pencerdasan melalui pendidikan,

baik pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan

informal. Terdidik juga dapat diartikan sebagai pemerintah dan masyarakat Kota

Gorontalo memiliki wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta

kecakapan/keterampilan hidup, baik dalam bentuk life skill maupun dalam

bentuk soft skill. Hal ini ditandai dengan adanya rata-rata tingkat pendidikan

dan kecakapan hidup yang dicapai dan tingginya aktivitas ke-ilmuwan seperti

budaya baca, budaya menulis, budaya meneliti, dan diskursus ilmiah yang

dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

3.2.2 MISI PEMBANGUNAN

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi atau dengan kata lain apa yang bisa dilakukan (what do

they want to be) untuk mencapai gambaran masa depan (visi). Misi adalah

pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi.

Misi dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Misi

bisa dikatakan sebagai cara yang ditempuh untuk mewujudkan visi.

Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut diatas, maka misi yang

diemban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan

pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya yang terjangkau dan

berkualitas;

2. Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan

Teluk Tomini;

3. Penguatan kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan Sektor Perekonomian

Primer lainnya;

4. Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas

organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur;

5. Mengembangkan Kualitas Hidup masyarakat yang religius dan berbudaya;

6. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang handal di semua sektor publik.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Renstra Kementerian yang akan ditelaah yang berkaitan dengan Tugas dan

Fungsi SKPD sebagai instansi teknis yang menajalankan amanat undang-undang

dan peraturan pemerintah dibidang Penataan Ruang yaitu Renstra Kementerian

[40]

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang dituangkan dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019. dengan rincian:

a) Visi yakni "Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Dalam rangka

mewujudkan visi tersebut,

b) Misi yang berhubungan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, yakni Mempercepat pembangunan infrastruktur

permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan

infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

c) Tujuan yang berhubungan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, yakni Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur

dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup mausia Indonesia

sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

d) Sasaran yang berhubungan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, yakni:

i. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman

dan perumahan;

ii. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

permukiman;

iii. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah

(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang

perumahann rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan prinsip infrastruktur

untuk semua. Maka pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

khususnya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus lebih

ditingkatkan lagi. Hal ini antara lain dapat dilihat dari tuntutan masyarakat

terhadap infrastruktur dasar, meningkatnya kualitas, cakupan pelayanan, serta

penyediaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.

[41]

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gorontalo Tahun 2010

– 2030 merupakan produk hukum yang menjadi dasar penataan ruang Kota

Gorontalo yang mengakomodir kebutuhan ruang dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan adanya perumahan diharapkan agar

dapat memberikan manfaat dan mendorong perkembangan ekonomi dan

pembangunan.

Dalam arahan Rencana Tata Ruang Kota sesuai Peraturan Daerah Nomor

40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo tahun 2010 –

2030 terdapat beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas - tugas Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo , yang meliputi:

a. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang berhasil diidentifikasi sebanyak 3.003

unit, berdasarkan hasil verifikasi seluruh RTLH tersebut berada di Kawasan

Permukiman sesuai RTRW.

b. Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Tempat Permakaman Umum selama tahun 2014 - 2016, berada di Kawasan

Perumahan untuk TPU Bulotadaa Barat, sedangkan TPU Buliide dan TPU Pohe

berada di Kawasan Lindung/Kawasan Resapan Air, namun tidak hal ini tidak

menggangu daerah resapan air.

Sedangkan faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari implikasi RTRW.

[42]

Tabel 3.1.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

NO.

RENCANA TATA RUANG

WILAYAH TERKAIT

DENGAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS

PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN

PERMUKIMAN

FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

1. Instansi Teknis sebagai Penataan Perumahan

Rumah Tidak Layak Huni

Banyaknya RTLH yang akan ditangani

Belum adanya Peraturan dalam hal menangani Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Gorontalo

Seluruh RTLH berada dikawasan perumahan

2. Instansi Teknis sebagai Penataan Tempat Pemakaman Umum

TPU yang ada belum representatif

Luasnya TPU yang dikelola

Belum adanya Peraturan yang menangani Permakaman

Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Gorontalo

TPU yanng ada berada dikawasan perumahan dan Kawasan Resapan Air

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk mendampingi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo sebagai buffer terhadap pengelolaan dan

eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.

Pengelolaan Perumahan di Kota Gorontalo khususnya Rumah Tidak Layak

Huni dan Tempat Permakaman Umum, merupakan hal yang penting untuk

ditingkatkan mengingat kondisi Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi Gorontalo

dengan tingkat pertumbuhan akan pemanfaatan lahan yang cepat.

Peningkatan fungsi dan kuantitas ruang terbuka hijau kota merupakan hal

yang mendesak. Hal ini disebabkan oleh geliat pembangunan yang mulai

mengokupasi lahan – lahan strategis untuk dikembangkan.

Peran pemerintah dituntut untuk lebih peka dalam memanfaatkan lahan /

kawasan dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau khususnya Tempat

Pemakaman Umum. Perlu kebijakan yang konstruktif dalam pengadaan kawasan /

lahan – lahan yang baru sebagai Ruang Terbuka Hijau dengan senantiasa

mensinkronisasi dengan kondisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo tahun

2010 – 2030.

[43]

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka

panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi

secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan

Renstra Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, maka isu

strategis yang berkembang di lingkup SKPD adalah sebagai berikut:

1. Perlunya verifikasi terhadap penerima manfaat bagi Rumah Tidak Layak

Huni;

2. Sosialisasi kepada pengembang perumahan agar dapat menyerahkan

pengelolaan perumahan kepada Pemerintah, agar mendapatkan infrastruktur

untuk semua;

3. Kerja sama bersama stake holder terkait guna pencapaian 0% kawasan

kumuh di Kota Gorontalo;

4. Kerja sama bersama stake holder guna pencapaian kawasan strategis

kelurahan yang memiliki Penerangan Jalan Umum;

5. Sosialisasi penggunaan tempat pemakaman umum yang telah disediakan

untuk masyarakat, agar beralih menggunakan TPU yang ada.

6. Peningkatan SDM yang terampil dalam hal teknis guna menunjang kegiatan

yang ada di SKPD;

7. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan

pengelolaan taman kota dan juga tempat pemakaman umum di Kota

Gorontalo;

[44]

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

Peranan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam

mendukung pencapaian, target, sasaran, visi dan misi pada Revisi RPJMD Kota

Gorontalo 2014 ̶ 2019, maka dirumuskan Visi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Gorontalo :

“Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan

infrastruktur yang memadai”

4.1.2. Misi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Gorontalo , yaitu:

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal pada sektor perumahan dan

kawasan permukiman

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Gorontalo yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

“Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta

infrastruktur Kota”

4.2.2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Adapun Sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Gorontalo yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan;

b) Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum;

c) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.

Indikator Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Gorontalo adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan, dengan

indikator sasaran sebagai berikut:

[45]

Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh

Persentase Kawasan Perumahan yang memadai

Persentase Rumah Layak Huni

b) Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum,

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana

penerangan jalan yang baik;

Persentase TPU yang terpelihara.

c) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas,

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)

Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan ditempuh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo dalam

pencapaian visi dan misi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Visi : Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan infrastruktur yang memadai

Misi : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang andal pada sektor perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

serta infrastruktur Kota

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh

Persentase Kawasan Perumahan yang memadai

Persentase Rumah Layak Huni

Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang baik

Persentase TPU yang terpelihara

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)

[46]

Sehingga dalam menentukan target indikator sasaran selang tahun 2014 –

2019 merupakan penggabungan antara Target dan Realisasi yang telah dicapai oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Pra Sarana Wilayah serta Dinas Tata Kota

dan Pertamanan. Dimana untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, indikator

sasaran yang terkait dengan SKPD masing – masing dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil

Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh;

Persentase Kawasan Perumahan yang memadai;

Persentase Rumah Layak Huni;

b) Dinas Tata Kota dan Pertamanan

Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana

penerangan jalan yang baik;

Persentase TPU yang dipelihara;

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sehingga untuk target yang ditentukan pada Tahun 2014 – 2016 disesuaikan

dengan realisasi yang dicapai oleh masing – masing SKPD, namun untuk Tahun

2017 – 2019 disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat penyusunan Rencana

Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

Sinergitas antara Rumusan Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan

target capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

[47]

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Indikator Sasaran

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta infrastruktur Kota

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan

Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh

0,00% 87,40% 74,80% 71,75% 43,50% 29,37%

Persentase Kawasan Perumahan yang memadai

33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 50,00%

Persentase Rumah Layak Huni

13,87% 16,96% 17,20% 17,89% 28,15% 34,63%

Meningkatnya Kualitas Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Persentase kawasan kota yang didukung dengan sarana penerangan jalan yang baik

67,00% 70,00% 73,00% 76,00% 79,00% 82,00%

Persentase TPU yang terpelihara

30,00% 31,00% 32,00% 33,00% 34,00% 35,00%

Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM)

67 70 73 76 79 82

[48]

BAB V

RE