@$KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DA}.I PENDIDIKANI TINGGI

tilyIvBRSITAS f',{EGERI MALANG (UM)Jalan Semarang 5, Malang 65 i 45

Te lepon: 0341-5513 l2Laman: rvlrv,um.ac.id

SURAT PENGANTARNomor, 29.3.40/U N 32 l l lK? t2017

Yth. 1. Para Waki l Rektor l , l l , l l l2. Para Dekan3, Direktur Pascasarjana4. Para Ketua Lembaga

,\ Para Wakil Dekan llr@. Para Kepala Biro

7. Kepala UPT SPM8, Ketua SPIUniversitas Negeri Malang

No URAIAN JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

Surat Edaran:Menristek Dikti nomor 01lMl SEI:ll/2017tanggal 21 Maret 2017 tentang Dosenyang Berkual i f ikasi S1.

Surat Edaran:Sekretaris Jenderal Kemenristekdiktinomor 1 2581 A. A2l SEI 2017 tang gal15 Maret 2017 tentang Ketentuan BebasTugas bagi Pejabat Selama MengikutiDiklat Kepemimpinan.

Surat Edaran:Sekretaris Jenderal Kemenristekdiktinomor 12631F..F.2/ SE/2017 tanggal15 Maret 2017 tentang DiklatPrajabataniPelatihan Dasar CalonPegawai Negeri Sipil dan Pengangkatanmenjadi Pegawai Negeri Sipil.

1 (satu)berkas

Dikir im dengan hormatuntuk diketahui dandipergunakan sebagaimanamestinya.

Atas perhatiannya, kamisampaikan ter ima kasih.

29 Maret 2A17

a.n. Rektor,Wakil Rektor ll,

+,1Prof . Dr. Wahjoedi, M.E.NIP 19s61 1 1 1 '1981021001

tTembusan:Rektor UM

KEMENTERIAN RISET, TEI(NoLoGl, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal sudirman Pinlu Satu Settayan Jakarta 10270' r. i"pon (021) 57946090 - Faxsimili (021) 57946A92

Lamatr : wwr.v'ristekdikti go' idRlST€l( Dll<Tl

SUll.AT EDARANNOMOR I 2sB iA.A2lsEl2017

'I 'EN'I 'ANC

KETEN"|IJAN BEBAS TUGAS BAGI PEJABAT

STiN.VTA MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN

Yth.i, Direktur Jenderal2. Inspektur Jenderal3, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

4, Koordinator KoPertis WilaYah

5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal

6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal

di l ingkungan'KementerianRiset'Teknologi 'danPendidikanT'inggi

Dasar :L uoaung_undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur sipil Negara;

2. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia rto'no' 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan r*paL "LenUugo Administrasi Negara Nornor 193Dilll/101612001 tentang

pedoman Umum Pendidikaridan Pelatihan Jabatan PegawaiNegcri Sipii;

Berkenaan dengan ketentuan pembebasan dari tugas jabatan bagi Pejabat Tinggi Madya' Pejabat

Tinggi pratama, aJ*inlstrutor, da' Pengawas,- r"iu-u men[ikutl Pendidikan dan Pelatihan

Kememimpinan,detrganirr ikanrisanrpaikanhal.halsebagaiberikut:

1. yang bersangkutan hanya dibebastugaskan dari.ja.batan vang diembannya pada saat jam

efektif pelaksanaan Diklat 1on can putr) di dalam kelas- Sedangkan di luar jam tersebut yang

bersangkutan tetap menj al ankal luga snya sebagai pej abat ;

Z. pada saat p*tut rla*'t iugu, Dikl;t cli luar kamp"s (off campus)' yang bersangkutan tetap

bekerja sesuai dengan tugas/j abatannya;

3. pelimpahan *"*Jr,*g diberikan uniut menindaklanjuti trai-lai ryi.bersifat

segera'

sedangkan hal-hal yang bersifat rtrut.git t.tap menjadi tugas dan tanggung jawab pemangktt

jabatan terkait,4. Secara keseluruhan pejabat ,vang n'iengikuti Diklat Kepemimpitran tetap bertanggung jawab

terhadaP tugas dan fungsinYa'

Demikian Surat Edaran ini clisanpaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya'

1: Maret 2017

Tembusan :Menteri Ri.set, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi t2o4t9B6600l l00 l

RIsT€K DII(TI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENIDIDIKAbI TIhIGGI

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270Telepon (021) 57946090 - Iraxsimil i (021) 57946092

Larnan : wl,vw.ristckdikti.go.id

SURAT EDARANNorno r : 1263 / A . A ' 2 / SE / 20 t 7

renrangDiklat PraiabataniPeiatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan

Pengangkatan meniadi Pegawai Negeri Sipil

Yth.L Pemimpin Perguruan TinggiNegeri2. KoordinatorKoPerl isDilingkungan Kementerian Riset. Teknologi. dan Pendidikan Tinggi

Dasar :L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara;

2. peratuian Pemerintah Republik Indonesia Nomor i0i Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaitnana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;5. peraturan Kepala LAN Nomor 2l Tahun 2016 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan Ill;6. peratural Kepala LAN Nomor T2Tahun 2016 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan I dan II;T. Keputusan Kepala BKN Nomor 1 I

'l'ahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemeritttah Nomor l1 Tahun 2002lentang

Pengadaan Pegawai Negeri SiPil;

Dalam rangka tindak lanjut terhadap Calon Pegawai Negeri Sipii (CPNS) yang belum

mengikuti blttut Pra.iabatan, Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS sebagai pengganti Diklatprajibatan, serta mekanisme Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya

Uaei Cpl.JS yang sampai saat ini belum mengikuti diklat Prajabatan, dengan ini kami

sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pelafihan Dasar CPNS1. Dari + 7000 CPNS, baik dari ironorer KIl (diangkat sebagai CPNS tlnt. i Septernber'

2014) dan clari pelamar umurn (diangkat sebagai CPNS tmt. 1 April 2015), yang harus

diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan, sampai dengan saat ini masih terdapat 1555

orang CPNS yang belunr mengikuti Diklat Prajabatan. Hal tersebut disebabkan antara

lain karena keterbatasan altggaran untuk membiayai pelaksanaan diklat Prajabatan dan

keterbatasan instansi penyelen ggara'

2. Tidak benar informasi yai:lg menyatakan bahrva terhadap CPNS yang telah 2 tahun atau

lebih belurn meneil{uti Diklat Prajabatan, dibatalkan/diberhentikan sebagai CPNS.

Dengan demikian 15,55 orang CIPNS sebagaintana tersebut pada angka I di atas, tidak

dibatalkan/diberhentikan sebagai CPNS. Yang bersatrgkutan letap berstatus sebagai

CPNS ser-ta melaksanakan tugas/kewajiban sebagaimana mestinya sebagai CPNS

dengal memperoleh hak-hak kepegawaian sebagaimaua mestinya, Seorang CPNS baru

diberhentikan sebagai CPNS jika ternyata yang bersangkr-rtan tidak lulus setelah

diikutsertakau dalam Diklat Prajabatan atau Pelatihan Dasar CPNS (mulai tahun 2017),atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam romawi IV.F Peraturan Kepala BKNNomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98Tahun 2000 tentang Pengadaan PegawaiNegeri Sipil scbagaimara telah diubah denganPeraturan Pernerintah Nomor I I Tahun 2002.

3. Terhitung mulai Tahun 2017, Diklat Prajabatan diganti dengan Pelatihan Dasar CpNS.Saat ini sedang dilaksanakan Pilot Pro.iect Pelatihan Dasar CfrNS di LembasaAdministrasi Negara (I-AN) Jakarta.

4' Terhadap CPNS yang sampai saat ini belum raengikuti Prajabatan, akan diikutsertakanpada Pelatihan Dasar CPNS yang diperkirakan akan dimulai pada bulan April 2017Jadwal penyelenggaraan (tempat dan waktu) dan hal-hal penting terkait teknispelaksanaan Pelatihan Dasar cPNS akan segera diberitahukan.

5. Kami mohon agar seluruh CPNS yang akan ciiikutserLakan cialam Pelatihan DasarCPNS, dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dalam keikurserraannyatidak mi:mer,uhi kendala/harnbatan. Peserta pelatihan dinyatakan Tidak Lulus antamlain jika memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan, atau jr"rmlah ketidakhadiranpeselta melebihi 9 sesi atau2J jam pelajaran atalr S hari secara kumulatif.

il. Pengangkatan menjadi Pegarvai Negeri Sipil1. Sesuai detrgan ketentuan sebagaimana diatur dalam romawi iV. E Peraturan Kepala

BKN Nomor' 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintahNomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, anrara lain dinyatakanbahlva:a. masa selama nreniadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya masa

percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun clarr paling lama 2 (dua)tahun;

b. Pengangkatan CPNS rnenjadi PNS ditetapkan, apabila relah memenuhi syarat :l) setiap unsur penilaian prestasi ker.ia sekurang-kurangnya bemilai baik;2) telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat rnenjadi

Pegawai Negeri Sipil; dan3) telah lulus Pendidikan dan pelarihan (Diklat) prajabatan

2. Terhadap CPNS yang saat telah dinyatakan lulus Diklat Prajabatan agar segeradiperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan badan ke Dokter pengujiTersendiri/Tim Penguji Kesehatan dalam rangka pengangkatan sebagai PNS;

3. Terhadap CPNS yang telah menlenuhi persyaratan untLrk diangkat iebagai pNS, agarsegera diproses pengangkatannva sebagai PNS, rnengikuti ketentuan sebagai berikut:a. pengangkatan sebagai PNS tidak boleh berlaku surut. Hal ini mengandung pengertain

bahwa seorang CPNS baru dapat diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal Ibulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi semuapersyaratan sebagaimana tersebut pada angka I di atas;

b. dengan berlakunya Peraturan Menteli Riset, l'eknologi, dan Pendidikan TinggiNomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi WewenangPelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaiarr kepada Pejabat Tertentu diLingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Penclidikan'l'inggi, pengeurgkatanCPNS menjadi PNS yang berlaku terhitr-rng mulai tanggal 1 Januari 2017 danseterusnya, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada PTN atau Kopertis yangbersangkutan, l<ecuali untuk pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yangmenjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;

c. pengargkatan menjadi PNS bagi CPNS yang nrenjalani masa percobaan lebih dari 2(dua) tahun, diusulkan oleh pejabat yang bervenang pada PTN atau Kopertis yangbersangkutan ke Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderai KementerianKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan melampirkansalinan/copy yarlg telah disyahkan, antara lain:l) SK pengangkatan sebagai CPNS;Z) Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas;3) Penilaian Prestasi Kerja berikut SKP 2 (dua) tahun terakhir;4) 'fanda

Lulus Diklat Pra Jabatan/Pelatihan Dasar CPNS; dan5) Surat Keterangan Kesehatan yang dinyatakan oleh Dokter Penguji

Tersendiri/Tim Penguj i Kesehatan.d. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2

(dua) tahun ditetapkan setelah mendapat persetujuan/pertimbangan teknis KepalaBadan Kepegawaian Negara.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

l 5 M a r e t 2 0 L 7

nderal ,

\\#

Tembusan :Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Ti 204r98601 l00 t

ffix5{ REPUBuB\ TNDoNE$

W#

I \4EN.TER I I t ISE]., TTK NOLOGt, DAN PEN DIDI K,,\ N,I] NCC I

I].EPUBI-IK INDONESIA

SUITAI- ED,.\I{AN

NOMOIT 01 / ' t 1 / SE / I I 7 / 2017

TENI 'AN(;

DOSEN YANG I ] I IRKi , IAI- I I . IKASI S I

Yth.

l. Penrimpin Pergurr,ran f inggi Negeri

2. Koordinator Koperlis I * XIV

Seluruh Indoncsia

Sehubungan dengan. pertnasalahan statr-rs kepegalvaian dosen yang nrasih nrcnril iki kuali l lkasiakademik strata 1, de'gan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I . Berdasarkalr Undang-Undang Nomor l4 ' l 'ahun

2005 tentang (iu1r tlan l)osen;

a. Dalarn Pasal 45, ditentukan: "Dosen wajib mcmiliki kualif ikasi akadenrik,

kompetensi' sertifikat pendidik. sehat jasmani dan rohani, dan nrernenuhi kualifika-sr

laitr yang dipersyaratkan satuan penclicl ikan tinggi tempat berrugas, serta rnenril ixr

kemampuan untuk mewu.judkan tqiuan pendidikan nasional. ':

b. Dalarn Pasal 4d:

Ayat (l), ditentukan: "Kualif ikasi akaclemik dosen sebagairnana il inraksucl clalanr

Panal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasar.jana yang terakrcdita-si

sesuai dengan bidang keahlian"l

Ayat (2). ditentukan: "Dosen memiliki kualif ikasi akadcnrik mininrunr

a. lulusan program magister untuk program cliplonra alau prograrn sar-jana; dan

b. lulusan program doktor untuk program pascasariana".

2. berdasarkan Pelatura.n Pemerintah Nomor j7 'rahun 2009 tentang l)t lsen.

a' Dalam Pasal 2. ditentukan: "Dosen wajib mernil iki kualif ikasi akadenrik. kompetensr.

sertif ikat pendidik, sehat jasnrani dan rohani clan memenuhi kualif ikasi lain varig

dipersvaratkall satuan pendidikan tirrggi ternpat bertuga.s scrla menril iki kcrianrpuarr

untuk nrervrrj udkan tuj uan pendid ikan nasional. ' ;

b. [)alanr Pasal 39, ditentukan. "Dosen yang ticlak c1apa1 nremenuhi ktralif jkersi

akadentik. kompetensi. dan sertif ikat pendidik sebagairriana dimak-suci clalanr l,asal ?

dalanl jatrgka u'aktu l0 (scpultrh) tahun sejak berlahunya Urrdang-Unclang Npmor l4

?

' l 'ahur 2005 tentang Guru dan Dosen (diundangkan tanggal l0 Desember 2005) clan

1'ang bersangkutan telah diberi kesenipatan untuk nremenuhinya. dikenai sanlsi 6lehPemerintah, penyelenggara pendiclikan linggi atau satrian penclidikan tinggi yangdiselenggarakan masyarakat berupa:

I ) dialihtugaskan pada kegiatan pekerjaan tcnaga keperr<lidikarr yang ticlakntcrnpersyaratkan krrali l ikasi dan kotripctensi doscn;

?) diberbentikan tunjangart tungsiona.l atau subsidi tunjangarr lungsional, daltunjangan khususnya; atau

3) diberhentikan dari jabatan sebagai dosen;

Mencermati keterrtuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada ;rngka Idan 2 di atas, Inaka terhitung mulai tanggal I Januari 2016 dosen yang nrasih menril ikikualif ikasi akadenrik strata I, diberhentikan dari jatratannya, dengan ketentuan:a' yang benrsia 58 (l ima puluh delapan) tahun atau lebih dan tidak sedang mcngikuri

studi program magister, ditrsulkan kenaikan pangkat pengabdian clan diberhentikan

dengan hou:rat sebagai pegarvai negeri sipil dengan hak pensiun;

b' yzurg berusia 57 (l ima puluh tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang clari 58 (l ima puluh

delapan) tahun, tidak sedang mengikuti studi progranr rnagister, dap tidak bersediauntLrk diangkat dalarrr jabatan tenaga ke;rendidikan, diusulkan pern.rohonan MasaPersiapan Pensiun (MPp);

yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun ke bawah dan ridak bersedia mengajukanpermohotlan Masa Persiapan Pensiun (MPP), dialihtugaskan clalam .jaSatan tepaga

kependidikan;

dosen yang sedang menemprrh studi progranr nragister diberi kesempatan untuk

tnenyelesaikan studinya sebelum mencapai usia 5g (l irna puluh delapan) rahun;

yang berusia kurang dari 57 (linra pr"rluh tujuh) tahun ditreri kesernpatan:

I) mencmpuh studi program magister dan dibcri waktu urrtuk rlenycle.saikannya

paling larna 2 (dua) tahun; atau

2) mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lan.rpau (Rpl-) yang diorganisasikan

oleh Kementerian Riser, Teknologi, dan pendidikan T'inggi sebagai program

penyetaraan magister.

semua dosen yang masih berkualif ikasi strata l, yang sedang nrenernpuh studi

program magister atau yang akan mengikuti pnrgranr RPL dan bclunr berr-rsia 58 (lirna

puluh delapan) tahun dihentikaa sementara tunizurgan frrngsional sejak Januari

2016, sampai yang bersangkutan dapat rnenyelssaikan studinya atau prograrn RpL.

d.

e.

4.

g' dosen memiliki kualif ikasi akademik 52. namun belum nrengikuti atau belunr lulussertifikasi untuk pendidik (sertifikasi dosen), diharuskan nrengikuti dan lulus palinglarnbat 5 (lima) lahun rerhirung sejak Januari 2017.

Demikian surat edaran ini- untur. diraksanakan sebagainrana mestirrya.

t a n g g a l 2 l H a r e r 2 0 1 7

,MENTERI RISEI'. -t'trKNOt.()(;t.:- 5'-77: -- .

,,'.rtt HN PENDTD I KA N TrN(;c; IPQ.fotorrceN rrNGcl

Tembusan:

l. Kepala Badan Kepegawaiar Negara;Z. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti:

3. Direktur Jenderal Sumber Data lptek dan Dikti.

i \--.