ii

iii

iv

v

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala

limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.; juga kepada

keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia.

Penulisan tesis ini sebagai bagian dari tugas akhir penulis dalam

menyelesaikan studi penulis untuk memperoleh gelar magister dalam Studi

Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Ilmu Syari’ah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ)

Jakarta. Banyak hal yang telah penulis lewati dalam penyelesaian tesis ini,

kendala-kendala, serta keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian

merupakan bagian dari penyelesaian tesis ini yang akhirnya dengan izin Allah

tesis yang berjudul, “Keputusan-Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-

Dualy (MFID) Tentang likuiditas Perbankan Syaraih” dapat terselesaikan dan

tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki di masa yang akan

datang.

Betapapun hasil penelitian ini sangat jauh dari sempurna, akan tetapi

merupakan hasil maksimal yang dapat penulis lakukan. Penulis menyadari

dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. DR. Hj. Khuzaimah Tahido Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu

Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Yang telah memberi kesempatan kepada penulis

untuk menimba ilmu dalam proses penambahan keilmuan dan spiritual

penulis;

vi

2. Bapak DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA, Direktur Program

Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Yang telah banyak

memberikan pelayanan, pengalaman, pembelajaran selama penulis

menimba ilmu di Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ)

Jakarta.

3. Bapak Prof. DR.H. Jaih Mubarok, MA. dan Bapak DR. H.

Hasanuddin, M. Ag. selaku pembimbing atas waktu, kritik, saran,

kesempatan dan motivasi yang beliau berikan kepada penulis dalam

penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

4. Bapak Prof. Dr. H. Said Agil Husen Al-Munawar, MA. dan Bapak Dr.

KH. Muhammad Yusup, MA. selaku penguji tesis penulis, terima kasih

atas segala kritikan dan saran yang telah diberikan kepada penulis dalam

rangka menjadikan tesis ini agar lebih baik ke depannya dan menjadi karya

ilmiah yang bermanfaat bagi orang lain.

5. Dosen-dosen penulis selama mengikuti Program Pascasarjana Institut

Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan

yang sangat berharga bagi penulis dan kelak menjadi modal yang sangat

penting bagi penulis untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat.

6. Kepada istri tercinta Fatimah Mahmud dan anak-anak tersayang, Afro

Zakiyah, Al-Iz Abdussalam, Nabilah Dzatunnitoqhoini, Zulfa Aliyah,

Fawaz Sulaeman Al-Balkhi dan Ahmad Faris Ar-Rozi yang telah

memberikan dorongan kuat dan penyemangat kepada penulis sehingga

berbagai kendala dapat dilalui.

7. Teman-teman semua yang telah membantu dan memberikan dukungan

serta doanya kepada penulis sehingga terselesainya tesis ini.

vii

Semoga penelitian ini memberikan manfaat, terutama bagi penulis sendiri,

kemudian bagi lembaga, pembaca dan semoga memberikan kontribusi dalam

khazanah kajian keislaman khususnya dalam bidang perbankan syariah.

Dan yang terakhir, penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik

dari pihak manapun untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga Allah s.w.t.

senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berkarya dalam rangka

meninggikan kalimat Allah s.w.t..

Jakarta, 23 Januari 2017 M

24 Rabi’ul Akhir 1437 H

Penulis

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf, dalam translitarasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin:

1. Konsonan

Arab Latin Arab Latin

Dh ض A أ

Th ط B ب

Zh ظ T ت

‘ ع Ts ث

Gh غ J ج

F ف H ح

Q ق Kh خ

K ك D د

L ل Dz ذ

M م R ر

N ن Z ز

W و S س

H هـ Sy ش

Y ي Sh ص

Contoh:

â = a panjang contoh الكتاب = al-Kitâb

î = I panjang contoh الحديث = al-Hadîts

û = u panjang contoh العلوم = al-‘Ulûm

ix

2. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti al-Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh al-Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf (el) diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

al-Baqarah : البقرة

al-Madînah :المدينة

b. Kata sandang yang diikuti al-Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti al-Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dengan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-rajul :الرجل

ad-dîn :الدين

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..................................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN...........................................................................ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................... iii

PERNYATAAN PENULIS..........................................................................iv

KATA PENGANTAR .................................................................................v

PEDOMAN TRANSLITERASI............................................................... viii

DAFTAR ISI............................................................................................ ....x

ABSTRAK................................................................................................. xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah...........................................................................1

B. Permasalahan:

1. Identifikasi Masalah.....................................................................17

2. Batasan Masalah...........................................................................19

3. Rumusan Masalah .......................................................................19

C. Tujuan Penelitian...........................................................................19

D. Kajian Pustaka...............................................................................20

E. Metodologi Penelitian ......................................... ........................23

F. Sistematika Penulisan...................................................................23

BAB II PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah .............................................................25

B. Karakteristik dan Prinsip Bank Syariah.......................................29

C. Produk dan Jasa Perbankan Syariah.............................................36

D. Konsep Keuangan Syariah...........................................................59

xi

BAB III LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH

A. Likuiditas Bank Syariah...................................... ........................73

B. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah................79

C. Instrumen Likuiditas Bank Syariah..............................................83

D. Pengembangan Akad Likuiditas Bank Syariah ...........................89

BAB IV KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MAJMA’ AL-FIQH AL-ISLAMY

Al-DUALY (MFID) TENTANG LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH

A. Pandangan Ulama MFID Tentang Likuiditas.............................107

B. Keputusan MFID Tentang Likuiditas.........................................120

C. Keputusan MFID Tentang Instrumen Likuiditas........................125

D. Akad-Akad Likuiditas.................................................................139

E. Gambaran Implementasi Instrumen Likuiditas ..........................145

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan................................................................................154

B. Saran .........................................................................................155

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

Salinan Keputusan MFID Tentang Likuiditas Perbankan Syariah

xii

Abstrak

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks

dalam operasional kegiatan suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank,

baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan

pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada

ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas.

Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal,

yaitu; pertama, Posisi seimbang dimana persediaan dana sama dengan

keperluan dana yang tersedia; kedua, Posisi lebih dimana persediaan dana

lebih dari keperluan dana yang tersedia; ketiga, Posisi kurang di mana

persediaan dana kurang dari keperluan. Bank syariah menghadapi kendala

likuiditas karena kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka

pendek, kurangnya akses ke pasar uang, sehingga bank syariah hanya dapat

memelihara likuiditas dalam bentuk kas dan kesulitan melakukan

pengendalian likuiditas secara efesien.

Sementara pengembangan produk untuk mengatasi kelebihan dan

kekurangan likuiditas perbankan syariah masih belum memadai. Diharapkan

melalui penelitian terhadap keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy

Ad-Dualy (MFID) dapat melahirkan pengembangan instrumen dan akad

likuiditas perbankan syariah. Sehingga pada gilirannya perbankan syariah

semakin dipercaya dan dapat berperan signifikan dalam mendongkrak

perekonomian umat.

Penelitian ini difokuskan pada keputusan-keputusan Majma’ Fiqh Al-

Islmay Ad-Dualy (MFID) terkait dengan masalah likuiditas perbankan syariah

dengan melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan konsep yang utuh

melalui buku-buku fikih kontemporer, keputusan-keputusan MFID dan

lembaga lain, hasil penelitian, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema

pembahasan seputar likuiditas perbankan syariah. Adapun untuk pengolahan

datanya penulis akan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif

digunakan untuk menggambarkan data terpilih yang relevan secara objektif

dan apa adanya.

(Kata Kunci: Likuiditas, perbankan syariah dan keputusan MFID)

xiii

Abstract

Liquidity management is extremely complex issue in operating bank

activities. The main trigger bankruptcies of banks, both large banks and small

banks, not because of a failure on the financing that causing harm, but rather

the inability of banks to manage liquidity.

In managing the fund, banks will experience one of three things; First,

balanced position where the supply of funds is the same as the purpose of the

funds available; The second, more position where the supply of funds in excess

of the purposes of the funds available; The third, less position in which the

supply of funds is less than necessary. Islamic banks face liquidity constraints

due to lack of access to short-term funding, lack of access to the money market,

so that Islamic banks can only maintain liquidity in the form of cash and face

difficulty in the management liquidity.

While the development of products to address the advantages and

disadvantages of Islamic banking liquidity is still inadequate. Hopefully,

through research on decisions Majma 'Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID)

can give birth to the development of instruments and Islamic banking liquidity

contract. Islamic banking, which in turn is getting reliable and can play a

significant role in boosting the economy of the people.

This study focused on decisions Majma' Al-Fiqh Al-Islmay Ad-Dualy

(MFID) associated with liquidity problems on Islamic banking by collecting

data to get the whole concept through books of contemporary fiqh, decisions

MFID and other institutions, the results research, journals, and articles relevant

to the theme of the discussion around sharia banking liquidity. As for the data

processing writer will use descriptive method. Descriptive method used to

describe the selected data relevant objectively as it is.

xiv

ص خ ل م ي ت ال يح ف ك ل ذ و ة ي و ب ر الك و ن ب ل ل ة ب س لن با ة ل ك ش م ل ث م ي ل ة ل و ي الس ع و ض و م ن إ ف

اذ ه و ة ي و ب الر ل ائ س و ال ب ن ي ت ل اح ال ن م لك ه اج و ت ن أ ع ي ط ت س ي ث ي ح ص ق الن و ض ائ ف ال .ة ي م ل س ال ف ر ال م ص اهع ي ط ت س ت ال م

ة ل و ي الس ض ائ ىف ف ف ر ص الت ة ع ر س ب ع ي ط ت س ي ل ي م ل س ال ف ر ص ل م ان أ ف و ر ع م ال و ي أ ع ي ط ت س ي ث ي ،ح ة ي و ب الر ة د ائ ف ال ام ظ ن ب ل ام ع ت ىت ت ال ة ي د ي ل ق الت ك و ن ب ال ع ن ص ات م ل ث م و ت ق و ي أ فى ه ي د ل ة ل و ي الس ض ائ ف ع د و ي ن أ ى د ي ل ق ت ك ن ب ت ر ص ق و أ ت ال ط ة د م ي ل ك ق و الس فى د ائ الس ة د ائ ف ال ر ع س ب ر آخ ك ن ب ي د ل ي م ، ز ج ع ال ة ال ىح ف ع ي ط ت س ا

ل ك ل ىذ ل اع س ي س أ ت ,و ي ز ك ر م ال ك ن ب ال ن م و أ ر آخ ي د ي ل ق ت ك ن ب ي أ ن م اض ر ت ق ال و ة ي د ي ل ق الت ك و ن ب ال ي د ل ة ر ي ط خ ة ل ك ش م ة ل و ي الس ل ث م ت ت ه ن ك ل ، ح ف ر ه ظ ا ة ال ىال و م ال ر م ث ت س ت ن ك ل ،و ة ي و ب الر د ائ و الف ام ظ ن ب ل ام ع ت ت ىل ت ال ة ي م ل س ال ف ار ص م ال

ة ي م ن الت فى م اه س ت و ة ار س الخ و ح ب الر فى ة ك ار ش م ىال ل ع م و ق ت ة ي اد ص ت ق ا ات ع و ر ش م فى .ة ل و ي ىس ل إ اج ت ت ح ات ع و ر ش م ال ه ذ ه و

ة ي م ال ع ال و ة ي ل ح م ل اة ي م ل س ال ف ار ص م ال ة ك ب ش ت ال از م اك ذ او ذ ىه ل إ ة اف ض ل ا ب ة د و د م ح م ه م ظ ع م ن أ و ز ا و ل و ال ار و ط ال فى ال ا ت ال از م ة ي ار م ث ت س ال اه ت ب ر تج ى

ىل إ ي مل س إ ف ر ص م ن م ض ائ الف ل ي و ح ىت ف ة ي ب س ن ة ب و ع ص اك ن ه ك ل ذ ل و ة د و د ح م ك ر آخ ي مل س إ ف ر ص م ق ف و ة ي ز ك ر م ال ك و ن الب ع ام ه ل ام ع ت ن اأ م , ئ اد ب م و ام ك ح ال

ف ار ص م ال ة ع ي ب ط ع م ق ف ت ت ات ع ي ر ش يت ل إ اج حت ي و د ع ب ر ق ت س ي م ل ة ي م ل الس ة ع ي ر الش .ة ي م ل الس

اق و س أ افي ه ي ف ل او د الت م ت ي ة ر ش ت ن م ة ي م ل س إ ة ي د ق ن و ة ي ال م ات و د أ د ج و ت ال م ك .ز ج ع ال ة ال ح افي ه ل ي ي س ت و أ ة ل و ي الس ض ائ ف ف ي ظ و ت ل ة ي م ال ع ال و ة ي ل ل م ح اال و م ال

xv

ار م ث ت ىاس ل ع ك ن ب ال ة ر د ق ي ه ة ل و ي الس ة ار د إ ات ب ل ط ة ل اب ق لم ه ل ة ح ا لمت اال و م ال

يف اك ب ت ار ك ل ىذ ل ع ب ت ر ت ي ن أ ر ي غ ن م و أ ر ي خ أ ىت ن د أ ن و د ع ائ د و ىال ل ع ب ح الس اظ ف ت ح ال ن ي ب ن از و الت ىل ع م و ق ت ة ر م ث ت س ل م اال و م ال ه ذ ه ل ز ج م د ائ ع ق ي ق ح ت ع م ه ال م ع أ .ك ن ب ل ال يز ج ام د ائ ع ق ق ح يي ذ ال ار م ث ت س ال و ة ي اف ك ال ة ل و ي الس ب

و أ ة ي م ل س ال ة ي ف ر المص ة ل و ي الس ض ائ ف ر ي ف و ت ل ات ج ت ن م ال ر ي و ط ت ن أ ن ي ح في ع م ج م ات ار ر ىق ل ع ث ح الب ل ل خ ن ،م ل م أ .ن ة ي اف ك ر ي غ ت ال از ام ه ص ق ن ة ج ال ع ل م ة ل و ي الس د و ق ع ف يات و د أ ر ي و ط ت د ل ي ن أ ن ك يم (MFID)يل و يالد م ل س ال ه ق ف ال

و ة ي م ل الس ة ي ف ر المص ة ي م ل س ل اك و ن ب ل ل ة م ال ة ق ىث ل ع ل و ص الح و ه ه ر و د يب ذ ال .

.ة م ال اد ص ت ق إ ز ي ز ع ت افي اماه ر و د ب ع ل ت ن أ ن مك ي و

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan bank1 maupun lembaga keuangan bukan bank2

sangat berperan pada perekonomian masyarakat karena lembaga tersebut

sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat seperti jasa

penyimpanan dana, jasa penyediaan kredit, jasa penyediaan sistem

pembayaran dan bentuk jasa lainnya.3 Bank merupakan lembaga yang

dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam

menempatkan dananya secara aman. Pada dasarnya bank memiliki peran

dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat

yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkannya kepada yang

membutuhkan, sehingga bank disebut dengan Financial Depository

Institutional.4

Bank merupakan perusahan yang bergerak dalam bidang keuangan,

artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Aktivitas utamanya yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat luas

yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka

oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali dalam bentuk pinjaman

atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending).

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip

konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada

penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan

1 Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut pengertian ini bahwa bank merupakan

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. 2 Semua lembaga atau badang keuangan yang menyelenggarakan jasa layanan keuangan

selain bank seperti penggadaian, perusahaan sewa guna, koperasi simpan pinjam, pasar

modal dan lembaga penyelenggara dana pensiun. 3 Iwayan Sudirman, Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.10 4 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.30

2

dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila

bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga

simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan

nama negative spread.5

Bank konvensional memandang uang sebagai sesuatu yang sangat

berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Anggapan ini

kemudian melahirkan konsep time value of money yang digunakan bank

konvensional sebagai dasar operasi. Time value of money atau para ekonom

menyebutnya sebagai positive time preference mendalilkan bahwa “nilai

komoditas pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan

datang.”6

Adapun bank syariah7 menggunakan konsep profit and loss sharing.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai

organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan

dana yang dalam produk-produknya harus sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam. Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (profit and loss

sharing) memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan

yang dialami oleh masyarakat.8 Dalam operasionalnya, berkat konsep ini

tentu nasabah yang mengelola dana dari pembiayaan bank syariah tidak akan

mengalami beban berlipat.9

Suatu Negara yang menganut sistem ekonomi Islam secara kâffah

(fully Islamic Economic System) berbeda kemajuannya dengan Negara yang

menerapkan sistem ekonomi ganda (dual economic system). Tetapi yang

paling penting dari keduanya adalah memiliki infrastruktur keuangan yang

variatif.10 Infrastruktur keuangan yang tidak lengkap akan menghambat

5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers: 2013), hal. 25 6 Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal.3 7 Awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Paksitan dan

Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic

Rural Bank. Di Uni Emirat Arab, baru berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait

pada tahun 1977 bediri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Langkah ini

kemudian diikuti oleh Islamic International Bank For Investment and Development Bank.

Sementara di Indonesia atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1991

berdiri PT. Bank Muamalat Indonesia (MBI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal

1 November 1991. Lih. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (2013), hal. 166-167 8 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.63 9 Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, hal.3 10 Infrastruktur keuangan yang variatif dengan syarat menentukan profil keuntungan dan

berkekuatan hukum syariah yang tidak mengandung riba dan unsur-unsur yang diharamkan.

3

kemajuan ditengah persaingan head to head dengan bank konvensional

dalam merebut pangsa pasar.

Bank syariah memiliki empat fungsi: pertama, sebagai penerima

amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh

pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai

dengan kebijakan investasi bank; kedua, sebagai pengelola investasi atas

dana yang dimiliki pemilik dana atau shâhibul mâl sesuai dengan arahan

investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana; ketiga, sebagai penyedia jasa

lalulintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah; keempat, sebagai pengelola fungsi sosial.11

Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki

persamaan, terutama dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer,

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan

sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara

keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha

yang dibiayai dan lingkungan kerja.12

Sebagian besar dana operasional sebuah bank adalah milik orang lain,

maka dana tersebut harus tersedia setiap saat apabila pemiliknya

memerlukan. Dengan demikian, bank harus berusaha agar posisinya tetap

dalam keadaan likuid setiap saat untuk memelihara kepercayaan masyarakat

terhadap bank tersebut. Tetapi terlalu likuid, akan menyebabkan

berkurangnya keuntungan, bahkan bisa menimbulkan kerugian. Sebaliknya,

jika bank terlalu mengutamakan keuntungan, bisa menyebabkan kehilangan

kepercayaan masyarakat, akibatnya bisa pula menimbulkan kerugian yang

besar.13

Dengan kata jika sebuah instrumen keuangan mengandung riba atau elemen yang

diharamkan, maka hukum transaksinya tidak sah. Seperti seorang yang berinvestasi kepada

perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, meskipun menggunakan akad investasi

yang diperbolehkan menurut hukum syariah, tetapi karena investasinya untuk memproduksi

barang haram maka hukumnya menjadi tidak sah. Belum lagi model transaksi yang sudah

jauh dikembangkan dalam dunia perekonomian moderen, menuntut para ahli fikih ekonomi

Islam dapat menjawab dengan merekonstruksi model-model akad klasik agar aktual

menjawab masalah zaman. 11 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 112 12 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema

Insani:2001), hal.29 13 Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara: 2012), hal. 16

4

Karena bank menggunakan dana orang lain, maka sesungguhnya bank

bertanggungjawab atas dana tersebut pada saat pemiliknya menarik dananya.

Meskipun, penarikan dana tergantung pada situasi subjektif pemiliknya. Bank

mendapatkan dana bukan dengan cara hibah dan bukan pula dengan cara

pinjaman tanpa bunga. Tetapi umumnya bank memperoleh dana dengan cara

pinjaman berbunga.14 Bank menghadapi dua keadaan yang berlawanan

antara likuiditas (suyûlah) dan keuntungan (ribhiyyah), maka bank harus

menjaga keseimbangan dan tidak mengorbankan tuntutan diantara

keduanya.15

Gambaran tentang likuiditas bank, yaitu gambaran kemampuan bank

dalam memenuhi kewajibannya setiap saat. Jumlah alat bayar yang dimiliki

oleh bank yang tertuang dalam akun aktiva bank merupakan kekuatan

membayar di balik kewajiban keuangan yang ada. Alat likuid tersebut

meliputi kas, simpanan giro di bank lain, tabungan di bank lain, deposito di

bank lain, pinjaman di bank lain dan sejenisnya.16

Sulit untuk mengatakan berapakah sebenarnya tingkat likuiditas yang

ideal untuk suatu bank. Tingkat likuiditas yang ideal berarti posisi likuiditas

yang seimbang. Tetapi baik bank konvensional maupun bank syariah wajib

mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan

untuk memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka pendek.17

Likuiditas adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukan

persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai

atau suatu keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang tunai dan alat-

alat likuid lainnya yang dikuasasi bank yang bersangkutan. Secara lebih luas

likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.

14 Abdul Mun’im Radhi dan Faraz Izzat, Iqtishadiyât al-Nuqûd wal Bunûq, (Kairo:

Maktabah ‘Ain as-Syams: 2001), hal. 3 15 Abdul Ghoffar Hanafy, Al-Aswâq wal-Muassasât al-Mâliyah, (Iskandariyah: Dâr al-

Jâmiah:2008), hal.53 16 Aset yang likuid adalah aset yang berupa uang tunai dan yang dengan mudah dapat

diuangkan dengan sedikit atau tanpa risiko kerugian. Aset dalam neraca disusun mulai dari

aset yang paling likuid sampai aset yang paling tidak likuid. Kas termasuk aset yang paling

likuid dan dibawah kas adalah aset yang lain yang mudah diubah menjadi kas (melalui

penjualan atau penagihan) dikategorikan sebagai aset yang likuid. Lih. Herman Darmawi,

Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.58., dan lih. I Wayan Sudirman,

Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana: 2013), hal.158 17 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia: 2013), hal.185

5

Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis

sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan

permintaan nasabah terhadap pinjaman, memberikan fleksibilitas dalam

meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas

yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu

kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan

menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.18

Studi yang disponsori oleh Bahrain Monetary Agency (BMA, 2001)

menunjukan bahwa secara umum, bank syariah menghadapi fenomena

kelebihan likuiditas. Total aset bank syariah dalam sampel sebesar 13,6

miliar dolar, dan sebesar 6,3 miliar dolar ditemukan sebagai aset yang likuid.

Lembaga keuangan syariah yang memiliki aset gabungan sebesar 40 miliar

dolar, aset likuidnya adalah sebesar 18,61 miliar dolar. Hasil penelitian

menunjukan bahwa bank konvensional, secara rata-rata memegang likuiditas

46,5% lebih rendah dari bank syariah.19

Bank syariah menghadapi masalah likuiditas lebih besar jika

dibandingkan dengan bank konvensional,20 hal ini disebabkan karena

beberapa alasan; pertama, sebagian besar investasi dalam bank syariah

disalurkan dalam bentuk profit and loss sharing, konsep ini sesungguhnya

mengakibatkan pendapatan yang tidak tetap bagi perbankan. Meskipun,

pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena sesungguhnya dalam

kenyataannya, investasi unggulan bank syariah bukan sistem profit and loss

sharing; kedua, bank syariah seringkali mengalami masalah likuiditas karena

besarnya bagian untuk asset dalam bentuk non-liquid; ketiga, bank syariah

kesulitan untuk menghadapi risiko perubahan suku bunga, karena dalam

sistem ini tidak dibenarkan praktik hadging; terakhir, risiko yang timbul

18 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema

Insani:2001), hal.179 19 Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,

diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, (Jakarta: Bumi Aksara:2008), hal.188 20 Guna menjawab masalah likuiditas perbankan syariah harus ditempuh beberapa strategi

diantaranya; pertama, melakukan penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat

bahwa dana yang disimpan di bank syariah dijamin oleh pemerintah, hal ini guna menjaga

keseimbangan antara dana simpanan dengan dana pembiayaan, jangan sampai ada anggapan

bahwa meminjam uang di bank syariah lebih nyaman dibanding dengan menyimpan uang.

Karena tingkat risiko pembiayaan ditanggung bersama; kedua,menjalin kerjasama antar bank

syariah, terutama dengan perbankan syariah luar negeri yang memiliki dukungan

permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen dan ketersediaan lukuiditas yang cukup

seperti IDB, Faisal Islamic Bank dan Bank Islam Malaysia Barhad. Kerjasama bisa berupa

pembelian saham atau MoU tentang kerjasama teknologi, operasi, konsolidasi dan merger.

6

akibat perubahan kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang

berakibat bukan hanya pada bank konvensioanl tapi juga pada bank syariah

yang menerapkan sistem bagi hasil.21

Selain itu, masalah likuiditas bank syariah disebabkan karena

lambatnya pengembangan instrumen keuangan syariah. Bank syariah tidak

akan mampu mendapatkan dana dari pasar secara cepat. Besarnya risiko yang

dihadapi oleh bank syariah, diperlukan alat likuditas yang memadai. Bank

syariah wajib mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut

diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank.

Selain itu dapat kita lihat dari gejala yang antara lain; tidak

tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana simpanan yang

diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk

beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan. Kesulitan

mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan

dana dalam situasi kritis. Akibatnya bank-bank syariah menahan alat likuid-

nya dalam jumlah yang lebih besar dari pada rata-rata pebankan

konvensional.22

Rekayasa dan inovasi finansial merupakan kekuatan yang mendorong

sistem keuangan global ke arah efisiensi ekonomi yang lebih besar. Era 1980-

an menjadi saksi pengenalan inovasi finansial dalam pasar finansial global.

Inovasi finansial mentransformasikan pasar perbankan dan finansial

konvensional menjadi pasar yang kompleks, yang menghadirkan likuiditas

tingkat tinggi.23

Tantangan dunia perbankan syariah adalah dapat menghadirkan

produk-produk finasial yang inovatif dan mampu menjawab kebutuhan

finansial di tengah kompleksitas dan persaingan bisnis di sektor keuangan.

Instrumen keuangan bank syariah terus dikaji sesuai dengan tuntutan bisnis

dan kebutuhan masyarakat. Secara literatur produk-produk finasial

21 Mohd Daud Bakar, “Essensial Reading In Islamic Financial” dalam Sumar’in, Konsep

Kelembagan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.110 22 Veithzal Rifai, at al, Islamic Banking and Finance, (Yogyakarta:BPFE, 2012),h. 485 23 Tuntutan terhadap peningkatan likuiditas muncul dari makin tidak pastinya harga aset

finansial akibat runtuhnya sistem fixed exchange rate, guncangan minyak, pengeluaran

pemerintah yang berlebihan, dan kebijakan yang memicu inflasi. Inovasi dan pertumbuhan

dalam pasar finansial dipengaruhi lebih jauh oleh kemajuan teori keuangan, terobosan dalam

pemerosesan informasi dan teknologi komunikasi serta deregulasi pasar finansial. Lih.Zamir

Iqbal dan Abas Mirakhor, An Intriduction To Islamic Finance Theory And Practice, terj.

A.K. Anwar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 255.

7

perbankan syariah dapat digali dari kitab-kitab fikih klasik yang kemudian

disinkronkan dengan tuntutan transaksi keuangan moderen. Walaupun

seringkali produk perbankan syariah pada akhirnya harus menyerah dengan

kondisi sosio etik masyarakat yang rasional dan pragmatis.24

Bank Indonesia yang didukung oleh Dewan Syariah Nasional telah

menerbitkan beberapa instrumen keuangan yang berprinsip syariah dengan

peraturan pelaksanaannya. Instrument tersebut adalah Sertifikat Wadiah Bank

Indonesia (SWBI)25, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)26 dan Fasilitas

Pembiyaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS).27

24 Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus

memenuhi karakteristik diantaranya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan

pengukur nilai, bukan sebagai komoditas, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang,

karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat

pada kegiatan usaha tersebut dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi, transaksi dilakukan

berdasar

kan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa

merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk

satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang memiliki keterkaitan

dalam satu akad. Lih. IAI, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Syariah, (2007) 25 Dilatarbelakangi oleh pentingnya pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan

sebagai salah satu upaya mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, sehingga diperlukan

instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah. SBI (Sertifikat Bank

Indonesia) yang didasarkan pada sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah,

maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi’ah

Bank Indonesia (SWBI). Dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa Bank Indonesia selaku Bank

Sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan

SWBI, yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan

likuiditasanya. Akad yang digunakan dalam SWBI adalah akad wadi’ah dan SWBI tidak

boleh diperjualbelikan. Lih. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN-

MUI,2006), Cet.IV, jilid 1, hal.236 26 Adalah Surat Berharga Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga

Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian

dari aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset SBSN adalah (حصة)

objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai

ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan

dasar penerbitan SBSN. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada

Pemegang SBSN yang dapat berupa ujroh (uang sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran

lain sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN. Lih. Himpunan

Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN-MUI,2006), Cet.IV, jilid 2, hal.174

27 Bank syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan

FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minum paling rendah 8 persen

8

Instrumen yang saat ini tersedia untuk melakukan manajemen

likuiditas bank syariah melalui pasar uang antarbank syariah (PUAS) 28

antara lain, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Deposito Antar Bank

Syariah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syriah (SIMA),

Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Fasilitas Pembiayaan Jangka

Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS) dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS).29

Sementara pemerintah Sudan telah mengeluarkan beberapa instrumen

nonfiskal syariah dalam rangka pengendalian likuiditas perekonomian.

Insrtumen pertama adalah Central Bank Musharaka Certificates (CMCs)

yang dikeluarkan pada Juni 1998. Instrumen ini setara dengan sertifikat bank

sentral, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menggunakan akad

berpola bagi hasil, yaitu musyârakah. Instrument kedua adalah Government

Musharaka Certifikates (GMCs) yang dikeluarkan pada kuartal terakhir

tahun 1998. Instrument ini setara dengan Treasury Bills atau Surat Utang

Negara (SUN) yang juga menggunakan akad berpola bagi hasil musyârakah.

Instrument ketiga yang dikeluarkan pemerintah Sudan adalah Government

Investment Certificates (GICs) yang diperkenalkan pada tahun 2003.

Instrument ini setara dengan Government Bonds atau obligasi pemerintah

yang menggunakan akad berpola bagi hasil.30

Malaysia sejak awal periode 1980-an, setelah berlakunya undang-

undang seperti Securities Commission Act (Act 498) 1983 dan kemudian

Securities Trading System (STS) pada 1993, telah memberikan peluang yang

sangat besar bagi Islamic Money Market Islamic Money Market yang lebih

maju dan dapat diterima dalam transaksi perdagangan. Demikian juga di

kawasan Timur-Tengah, seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, dengan model

dan memenuhi modal sesuai profil risiko bank. (Peraturan BI No. 14/20/PBI/2012 tentang

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah) 28 Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan perbedaan jangka waktu

antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena

dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Sehingga

dalam rangka efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank. Sementara pasar yang ada

berdasarkan bunga. Pasar uang antar bank yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip-

prinsip syariah dan peserta pasar uang syariah adalah:pertama, bank syariah sebagai pemilik

atau penerima dana; kedua, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Adapun akad

yang digunakan dalam PUAS adalah mudhârabah, musyârakah, qard, wadî’ah dan sharf.

Lih. Lih. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (2006), Cet.IV, jilid 1, hal.237 29 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2011), hal.446 30 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 136

9

pembiayaan pengamanan Islam yang lebih popular dalam bentuk sertifikat

murâbahah, sertifikat ijârah, dan sertifikat musyârakah.31

Berikut daftar instrumen keuangan bank syariah dapat dilihat dalam

tabel sebagai berikut:32

Sertifikat Penjelasan Singkat

Declining

Partisipation Certificate

Sertifikat musyârakah yang didesain oleh

IFC untuk menyediakan dana bagi

perusahaan yang menggunakan akad

mudhârabah di Pakistan

Islamic Deposit Certificate Berdasarkan prinsip mudhârabah,

dengan menerbitkan sertifikat ini

perusahaan penerbit bisa

memanfaatkannya untuk tujuan umum

Installment Sale Debt

Certificate

Ditujukan untuk membiayai pembelian

big-ticket dengan membuat kumpulan

dana (pool) untuk kontribusi dana-dana

kecil. Sertifikat ini merepresentasikan

jumlah pokok dana yang diinvestasikan

plus pendapatan murabahah, kebanyakan

diterbitkan di Malaysia sebagai Islamic

Debt Certificates

Islamic Investment Certificates Hampir mirip dengan Islamic Deposit

Certificate, tetapi dana yang

dikumpulkan hanya untuk proyek

tertentu

31 Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk;Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan

Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media: 2010), hal.15 32 Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,

diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, (Jakarta: Bumi Aksara:2008), hal.189-190

10

Istishna’ Debt Certificate Seperti halnya Installment Debt

Certificate, sertifikat ini

merepresentasikan modal pokok

investasi investor dalam proyek istishna’

plus pendapatan murâbahah dan

ditujukan untuk membiayai proyek

infrastruktur

Leasing Certificates Merepresentasikan kepemilikan aset

yang disewakan dalam periode tertentu.

Karena aset itu marketable sehingga

sertifikat dapat diperjualbelikan

Mudhârabah Certificate Merepresentasikan kepemilikan dalam

perusahaan tanpa adanya hak suara, dan

bisa diterbitkan beberapa perusahaan

Muqâradhah Certificates Merupakan hibridasi antara mudharabah

Certificates dan Declining Partisipation

Certificates Declining Partisipation

Certificates yang diterbitkan pemerintah

untuk pengembangan proyek sarana

publik. Sistem regulasi terkait dengan

sertifikat ini telah diaplikasikan di Jordan

periode 80-an, tetapi kemudian tidak

diterbitkan lagi

Musyarakah Certificates Diterbitkan untuk saham biasa bagi

bisnis syariah. Di Iran, instrumen ini

diterbitkan untuk mengembangkan

proyek infrastruktur. Sedangkan di

Sudan, sertifikat ini merupakan

instrumen kebijakan moneter

National Partisipation Diajukan oleh staf IMF sebagai

instrumen untuk memobilisasi sumber

11

Certificates dana untuk sektor publik. Sertifikat ini

berdasarkan konsep musyarakah

certificates yang diterbitkan di Iran.

Sertifikat ini merepresentasikan

kepemilikan aset sektor publik di sebuah

negara

Property Income Certificates Merupakan nota pendapatan

mudharabah dengan jaminan pendapatan

dari pemilik property dan tidak memiliki

hak suara

Partisipation Term Certificates Diterbitkan Bankers’ Equity Pakistan

pada tahun 80-an. Sertifikat ini memiliki

karakteristik layaknya sertifikat declining

musyarakah dan muqaradah

Rent Sharing Certificates Pemegang sertifikat ini berhak

mendapatkan bagian income dari aset

yang disewakan oleh perusahaan yang

menerbitkan aset

Revenue Sharing Certificates Diterbitkan di Turki untuk membiayai

proyek infrastruktur swasta

Salam Certificates Pemegang sertifikat ini bisa mengklaim

komoditi, barang, jasa yang dispesifikasi

pada tanggal tertentu; sebagai

kompensasi dari pembayaran yang

dilakukan

Two-step Contracts- Leasing,

Murabahah, Istishna’, Salam

Dalam kontak ini, bank membayar

kepada supplier secara berkala (cicilan)

dan menciptakan fixed-liability dalam

neraca, karena telah melakukan

12

pembayaran di muka kepada supplier

Hyibrid Certificates Instrumen ini memungkinkan pemegang

debt certificates untuk menukarkan

sertifikat dengan aset lain yang

diterbitkan perusahaan, atau entitas lain

yang disetujui dalam hybrid certificates

Pada tahun 2010 Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy menyelenggarakan

sidang ke-2033 dengan menghadirkan nara sumber tokoh-tokoh pemikir

perbankan syariah dengan tema pembahasan likuiditas perbankan syariah

(idâratussuyûlah). Mereka antara lain berpendapat:

1. Ali Muhyiddin Al-Qurrah Daghi34 berpendapat bahwa likuiditas dalam

perspektif fikih dibagi menjadi dua; pertama, nuqûd (uang tunai) dan

berikutnya adalah masalah yang tengah dikaji oleh para ahli fikih tentang

urgensi bagaimana cara mendapatkan dana liquid dengan menggunakan

skema mudhârabah, syirkatul amwâl, likuidasi perusahan dengan cara

pengalihan semua aset menjadi uang tunai, zakat emas dan perak,

komoditas perdagangan, saham perusahaan dimana zakatnya dibayar

dalam bentuk uang tunai, begitu juga zakat binatang ternak yang

dibayarkan dengan uang tunai; kedua, kemampuan lembaga keuangan

memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam bentuk pengalihan aset menjadi

33 Sidang ke-20 Lembaga Fikih Islam-Râbithah ‘Alam Islâmy yang dilaksanakan di Mekkah,

KSA. Pada 25-29 Desember 2010 dengan menghadirkan nara sumber diantaranya Aliy

Muhyiddn Al-Qurrah Dhagi dengan makalah berjudul, “Idarâratussuyûlah fil Muassasat al-

Mâliyah al-Islamyah”, Sauqi Ahmad Dunya dengan makalah berjudul, Idarâratussuyûlah fil

Mashraf al-Islamy, Husaen Husaen Syahatah dengan makalah berjudul, “Idâratussuyûlah fil

Masharif al-Islâmiyah; Al-Ma’âyîr wal-Adawât”, Akram Laluddin dengan makalah

berjudul, “Idâratussuyûlah fil Masharif al-Islâmiyah;Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyah” dan Ali

Ahmad Assalus dengan judul, “Idarâratussuyûlah fil Mashraf al-Islamy”. 34 Lahir di desa Daghi pada tahun 1949, silsilah nasabnya menyambung sampai ke Sayyidina

Husein, menyelesaikan S1 dari Fakultas Syariah Wal Qonus, Universitas Al-Azhar, Mesir

pada tahun 1975, meraih gelar master pada Universitas yang sama pada tahun 1980, begitu

juga dengan gelar doktornya pada tahun 1985 dengan desertasi masalah muâmalah mâliyah

dengan predikat imtiyah bimartabatisysyarof, sejumlah jabatan ia duduki diantaranya sebagai

anggota Majelis Syari’ Haiatul Muhâsabah Wal Murâja’ah Lil Muassasât Al-Mâliyah Al-

Islâmiyah/AAOIFI (sumber: https://ar.wikipedia.org/wiki/ diakses pada tanggal 14 Agustus

2016)

13

uang tunai baik secara hakikat maupun hukum. Jadi instrumen keuangan

yang berupa uang tunai dalam pengelolaan likuiditas adalah neraca

berjalan, giro, saham dan sukuk Islam. Sedangkan transaksi keuangan

yang bukan berupa uang tunai untuk pengelolaan likuiditas adalah

transaksi istishna’, istishna’ muwaji, salam dan salam muwaji’. Dan

alangkah sempurna jika akad-akad tersebut diimplementasikan dalam

penerbitan sukûk.

2. Muhammad Taqiy Al-Usmani35 berpendapat bahwa sukûk merupakan

instrumen pengelolaan likuiditas. Dasar pemikiran dibalik penerbitan

sukûk adalah bekerjasama dengan para pemegang sukûk untuk

mendapatkan keuntungan dalam pembentukan perusahaan berskala besar

di bidang perdagangan dan industri. Dan jika perusahaannya sudah

berjalan, maka penerbitan sukûk harus mencerminkan kepemilikan yang

sempurna bagi para pemegangnya.

3. Syauqi Ahmad Dunya36 berpendapat bahwa menuju kepada sistem yang

komprehensif dalam penanganan masalah likuiditas perbankan syariah

yaitu dengan mengembangkan instrumen likuiditas yang diterima secara

hukum syariah yaitu; pertama, sukûk investasi seperti sukûk muqâradhah,

sukûk ijârah dan sukûk salam sebagai pengganti dari anjak piutang (ba’i

al-duyûn); kedua, takhshîs wadâ’i semacam giro khusus yang berjangka

waktu pendek tetapi memiliki fungsi waktu yang sedang dan bahkan

panjang. Skema akad yang digunakan adalah mudhârabah musytarokah

muthlaqoh; ketiga, membangun kerjasama antar bank syariah dengan

mendirikan sundûq musytarak lissuyûlah dengan menggunakan skema

akad qardulhasan.

4. Akram Laluddin37 berpendapat bahwa likuiditas dibagi menjadi dua;

pertama likuiditas naqdiyah yaitu meliputi uang tunai dalam bentuk mata

uang negara atau asing yang tersedia di bank, giro di bank lain dan di

bank sentral serta sejumlah cek; kedua, likuiditas syibhunnaqdiyah yaitu

saham dan sukûk yang memiliki jangka waktu pendek dan mudah

dicairkan baik dengan cara dijual atau digadaikan.

35 Nama lengkap Muhammad Taqiy bin Muhammad Syafi’ bin Muhammad Yasin bin

Khalifah Tahsin Aliy bin Mayanji Imam Aliy, kelahiran India pada tahun 1943, salah

seorang ulama Sunny yang kini menjabat sebagai wakil ketua MFI. (sumber:

https://ar.wikipedia.org/wiki/ diakses pada tanggal 14 Agustus 2016) 36 Mantan Dekan Fakultas Bisnis Universitas Al-Azhar Mesir/Dosen Ekonomi 37 Penasehat ISRA (International Shari’ah Research Academy For Islamic Finance) Malaysia

14

5. Ali Ahmad Assalus berpendapat bahwa sudah maklum perbankan syariah

dihadapkan pada kelebihan dan kekurangan likuiditas. Sukûk, saham,

surat-surat komersial termasuk instrumen likuid atau semi likuid yang

dengan mudah membeli atau menjualnya sehingga dapat memenuhi

kebutuhan likuiditas. Begitu termsuk aset likuid yaitu giro di bank lain

dan di bank sentral.

6. Husain Husain Syahatah38 berpendapat bahwa instrumen keuangan untuk

likuiditas perbankan syariah adalah: pertama, sertifikat investasi yang

dikeluarkan oleh lembaga penjaminan investasi Islam yang mengacu

kepada lembaga keuangan Islam; kedua, sertifikat investasi Islam yang

dikeluarkan oleh sebagian lembaga keuangan Islam yang dalam

implementasinya mudah untuk dijual diantara individu dan lembaga;

ketiga, sukûk investasi yang dikeluarkan oleh sebagian lembaga keuangan

Islam berdasarkan ketentuan syariah Islam yang dapat dijual pada

lembaga keuangan Islam ketika membutuhkan pengelolaan likuiditas;

keempat, obligasi mudhârabah Islam yang dikeluarkan oleh lembaga

keuangan Islam. Adapun instrumen yang paling likuid adalah saldo kas di

bank syariah, saldo kas di bank sentral, valuta asing dan uang kartal, cek,

nota tagihan, surat-surat komersial dan surat-surat berharga seperti saham

dan sukuk investasi.

Pada tahun 2009 Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID)

menyelenggarakan sidang di Dubai dengan mengundang Syaikh ‘Ajil Jasim

Annasyami39 untuk membahas masalah tauriq dan taskik (skuritas) dan

implementasinya. Dalam kesimpulannya ia mengusulkan agar segera

dilakukan pengkajian strategis terhadap pasar perdagangan Islam, pasar

modal Islam, penerbitan sukûk, surat-surat berharga Islam yang memiliki

nilai keuntungan ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Sehingga terutama

sukûk dapat memenuhi kebutuhan likuiditas. Pada saat kelebihan likuiditas

sukuk dibeli dari pasar modal syariah dan pada saat kekurangan likuiditas

sukuk dijual kembali.

38 Kelahiran Mesir pada tahun 1939, penasehat pada lembaga Muamalah Mâliyah

Assyar’iyyah dan Konsultan Keuangan serta dosen Universitas Al-Azhar (sumber:

https://ar.wikipedia.org/wiki/ diakses pada tanggal 14 Agustus 2016) 39 Nama lengkap Syaikh Ajil Jasim Sa’ud Al-Nasami Abu Yasir berasal dari Kuwait. Belajar

tentang fikih sampai program doktoral. Gelar doktornya diperoleh dari Universitas Al-Azhar

Mesir dalam bidang ushul fikih. Ia mendedikasikan keilmuannya pada Universitas Kuwait.

(sumber:https://ar.wikipedia.org/wiki/, diakses tanggal 15 Agustus 2016)

15

Selama kurun waktu antara tahun 1984 hingga 2015, MFID telah

mengeluarkan 216 keputusan. Terkait masalah likuiditas sebagaimana yang

telah dipaparkan oleh para ahli fikih muamalah di atas, berikut beberapa

keputusan yang relevan dengan likuiditas perbankan syariah:40

1. Keputusan MFID No. 86 (9/3) tentang Alwada’i almashrafiyah (giro

bank)

2. Keputusan MFID No. 196 (21/2), 188 (20/3), 178 (19/4), 156 (17/5) dan

137 (15/3) tentang sukûk

3. Keputusan MFID No. 60 (6/11), 22 (3/10) dan 30 (4/3) tentang sanadat,

sanadat muqâradhah dan sanadat investasi

4. Keputusan MFID No. 179 (19/5) tentang tawarruq

5. Keputusan MFID No. 74 (8/5) tentang instrumen al-sûq al-islâmiyah

(saham, sukuk, akad salam, akad istishna’ dan al-wa’d dan al-

mu’âwadah).

Fatwa Ulama pada simposium yang disponsori oleh Dallah al-Baraka

Group pada bulan November 1984 di Tunis menyatakan:41 “Adalah

dibolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan di mana

manajemen prusahaan tetap berada di tangan pemilik nama dagang yang

telah terdaptar secara legal. Pembeli hanya mempunyai hak atas bagian

modal dan keuntungan tunai atas modal tersebut tanpa hak pengawasan atas

manajemen atau pembagian aset kecuali untuk menjual bagian saham yang

mewakili kepentingannya.

Dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk mudhârabah

investment deposit sebagian besar diinvestasikan dalam transaksi murâbahah,

salam, istishna’, ijârah, ijârah muntahiya bittamlik dan lain-lain. Aset

tersebut kemudian disekuritisasi oleh Special Purpose Companes (SPC)

yang dikelola oleh bank sebagai the securitization vechicles. Bila bank

mengalami mismacth maka bank dapat menarik dana-dana melalui penjualan

unit-unit penyertaan yang diterbitkan oleh SPC tersebut. Bank-bank lain

termasuk bank sentral juga dapat membeli unit-unit penyertaan tersebut

sebagai penempatan dananya. SPC dapat mengumumkan harga dari unit-unit

40 http://www.iifa-aifi.org/rr/d11bh , diakses tanggal 14 Agustus 2016 41 Veithzal Rivai, at al, Banking And Finance Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan

Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif, (Yogyakarta:BPFE,2012), hal.487

16

penyertaan tersebut setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari berdasarkan

perhitungan nilai aset bersih yang dilakukannya, sehingga unit-unit

penyertaan tersebut memiliki level likuiditas yang tinggi.42

Dua abad terakhir, sudah dipertimbangkan bahwa hanya pasar ekuitas

yang mungkin dalam kerangka kerja pembiayaan Islam untuk proyek jangka

panjang. Hal ini mungkin benar, utang tidak dapat dijual seperti prinsip

Islami kecuali perdagangan tersebut sesuai aturan hiwâlah. Tetapi munculnya

sukûk yang menekankan beberapa keistimewaan dan keuntungan dari pasar

utang yang mungkin dalam struktur keuangan Islam. Di antara bank-bank

syariah yang ada, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi surat

berharga. Pertama, mayoritas bank syariah menolak perdagangan surat

berharga. Kedua, bank syariah di Malaysia, dalam beberapa kondisi termasuk

juga bank syariah di Indonesia, menerima transaksi surat berharga.

Selain sukûk, produk bank syariah yang masih kontroversial dipentas

global adalah tawarruq. Secara teori dan praktek, bentuk kontrak ini dapat

menjawab kebutuhan likuiditas bank syariah, financing dan akhirnya meluas

untuk funding dan hedging. Konsekwensi bank sebagai lembaga perantara

antara nasabah dan pengelola dana (intermediary) dan seiring dengan

tuntutan eksternal dan internal perbankan yang sangat pesat, bank syariah

akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko.43

Sementara Indonesia perkembangan perbankan syariah masih belum

signifikan jika dibandingkan dengan pesaingnya bank konvensional. Keadaan

tersebut menuntut keberanian untuk menciptakan instrumen-instrumen

keuangan yang inovatif namun tetap mengacu kepada kaidah-kaidah syariah.

Produk-produk tersebut dapat efektif meningkatkan profitabilitas perbankan

syariah dengan tingkat likuiditas yang tinggi sehingga perbankan syariah

semakan mendapatkan kepercayaannya dari masyarakat.

Lembaga-lembaga fikih dunia seperti Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmiy,

Majma’ Fiqh Al-Islâmiy Ad-Dualy (MFID) dan Haiatul Muhâsabah wal

Murâja’ah Lilmuassasah al-Mâliyah al-Islâmiyah (AAOIFI) telah

memberikan pendasaran bagi apa yang disebut dengan rekayasa finansial.

Karena lembaga keuangan syariah yang masih beroperasi dengan

42 Veithzal Rivai,at al., Banking And Finance Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan

Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif, hal.488 43 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press,

2012), hal. 117

17

menggunakan instrumen perbankan konvensional tidak dapat memuaskan

kebutuhan, khususnya dalam masalah likuiditas.

Proses rekayasa keuangan syariah dipandang sebagai proses

membangun instrumen yang kompleks dan sensitif, karena proses tersebut

harus melibatkan para pakar multidisipliner yang tidak hanya mencakup ahli

ekonomi dan perbankan tetapi juga ahli fikih yang menguasai metode

istinbath.

Diharapkan penelitan ini dapat menjadi salah satu proses dari

pembangunan instrumen keuangan syariah di Indonesia. MFID sebagai

lembaga yang kredibel di bidang fikih dunia menarik untuk diteliti lebih jauh

hasil-hasil fatwanya, terutama terkait dengan masalah likuiditas perbankan

syariah. Semoga hasilnya dapat menjadi penguat terhadap instrumen

keuangan yang sudah diputuskan oleh DSN-MUI dan menjadi dasar

pengembangan yang inovatif dalam melahirkan instrumen baru bagi

likuiditas perbankan syariah di Indonesia.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan likuiditas

perbankan syariah sebagai berikut:

a. Sebagian besar dana operasional sebuah bank adalah milik orang lain,

maka dana tersebut harus tersedia setiap saat apabila pemiliknya

memerlukan. Dengan demikian, bank harus berusaha agar posisinya

tetap dalam keadaan likuid setiap saat untuk memelihara kepercayaan

masyarakat terhadap bank tersebut.

b. Bank syariah mempunyai risiko lebih besar jika dibandingkan dengan

bank konvensional, hal ini disebabkan karena beberapa alasan;

pertama, sebagian besar investasi dalam bank syariah disalurkan

dalam bentuk profit and loss sharing, konsep ini sesungguhnya

mengakibatkan pendapatan yang tidak tetap bagi perbankan. kedua,

bank syariah seringkali mengalami risiko likuiditas karena besarnya

bagian untuk asset dalam bentuk non-liquid.

c. Kelebihan dana likuditas dapat menggungan ragam produk investasi

yang dimiliki oleh perbankan syariah seperti murobahah internasional,

jual beli dengan cara dicicil, ijarah yang berakhir dengan kepemilikan,

18

dan lain-lain. Tetapi instrumen ketika kekurangan dana likuiditas masih

terbatas, para ahli menawarkan diantaranya dengan memanfaatkan

menerbitkan sertifikat investasi, sukuk dan skuritisasi.

d. Bank Indonesia yang didukung oleh Dewan Syariah Nasional telah

menerbitkan beberapa instrumen keuangan yang berprinsip syariah

dengan peraturan pelaksanaannya. Instrument tersebut adalah Sertifikat

Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) dan Fasilitas Pembiyaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah

(FPJPS). Sementara pemerintah Sudan telah mengeluarkan beberapa

instrumen nonfiskal syariah dalam rangka pengendalian likuiditas

perekonomian. Insrtumen pertama adalah Central Bank Musharaka

Certificates (CMCs) yang dikeluarkan pada Juni 1998.

e. Pada tahun 2009 Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID)

menyelenggarakan sidang di Dubai dengan mengundang Syaikh ‘Ajil

Jasim Annasyami untuk membahas masalah tauriq dan taskik (skuritas)

serta implementasinya dalam mengatasi masalah likuiditas perbankan

syariah. disusul pada tahun 2010 Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy (MFI)

menyelenggarakan sidang ke-20 dengan menghadirkan para ulama

fikih perbankan syariah dengan mengangkat isu likuiditas perbankan

syariah (idâratussuyûlah).

f. Lembaga-lembaga fikih dunia seperti Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmiy,

Majma’ Fiqh Al-Islâmiy Ad-Dualy (MFID) dan Haiatul Muhâsabah

wal Murâja’ah Lilmuassasah al-Mâliyah al-Islâmiyah (AAOIFI) telah

memberikan pendasaran bagi apa yang disebut dengan rekayasa

finansial. Karena lembaga keuangan syariah yang masih beroperasi

dengan menggunakan instrumen perbankan konvensional tidak dapat

memuaskan kebutuhan, khususnya dalam masalah likuiditas.

g. Ulama MFID seperti Ali Muhyiddin Al-Qurrah Daghi berpendapat

bahwa likuiditas dalam perspektif fikih dibagi menjadi dua; pertama,

nuqûd (uang tunai) dan; kedua, kemampuan lembaga keuangan

memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam bentuk pengalihan aset

menjadi uang tunai baik secara hakikat maupun hukum.

h. Munculnya sukuk dan tawarruq dijagat perbankan syariah dunia

memicu perbedaan pendapat; pertama, mayoritas bank syariah menolak

perdagangan surat berharga; kedua, bank syariah di Malaysia, dalam

beberapa kondisi termasuk juga bank syariah di Indonesia, menerima

transaksi surat berharga.

19

2. Batasan Masalah

Terlalu banyaknya pembahasan tentang masalah likuiditas perbankan

syariah membuat penulis perlu menentukan pembatasan masalah yang

ingin dijawab, penulis hanya akan mengkaji pandangan ulama Majma’

Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) tentang masalah likuiditas

perbankan syariah.

Selanjutnya penulis ingin menjelaskan keputusan-keputusan Majma’

Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) tentang masalah likuiditas

perbankan syariah dan gambaran implementasi keputusan-keputusan

MFID tersebut dalam mengatasi masalah likuiditas perbankan syariah.

3. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terfokus, maka permasalahannya dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy

tentang likuiditas perbankan syariah?

2. Apa keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy

tentang likuiditas perbankan syariah?

3. Bagaimana gambaran implementasi keputusan-keputusan Majma’ Al-

Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy tentang likuiditas perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan-keputusan Majma’

Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) tentang bagaimana mengatasi masalah

likuiditas perbankan syariah yang instrumennya masih terbatas jika

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelusuran melalui

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk pengembangan

keuangan syariah yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. MFID sebagai

lembaga yang kredibel di bidang fikih dunia menarik untuk dijadikan objek

penelitian. Karena banyak para ahli ekonomi syariah yang mendasarkan

pendapatnya pada hasil keputusan MFID. Seolah apa yang sudah menjadi

keputusan MFID merupakan hasil keputusan yang sulit untuk dibantah

karena pada setiap keputusan fatwa yang dihasilkan MFID telah melalui

diskusi dan pengkajian yang mendalam.

20

Semoga upaya penulis melakukan penelitan terhadap keputusan

MFID tentang masalah likuiditas dapat membuka pengetahuan dan

memberikan pengayaan bagi pengkajian fikih muamalah, khususnya yang

berkaitan dengan masalah likuiditas perbankan syariah. Semoga penelitian ini

pula dapat memberikan pendasaran bagi pengembangan produk inovatif yang

memiliki nilai likuiditas tinggi dengan tetap berpijak pada akad-akad syariah.

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran peneliti tentang masalah yang relevan untuk membahas

topik diatas adalah diantaranya sebuah desertasi yang diajukan oleh

Muhammad Shabri Zakariya44 dengan judul, Idâratussuyûlah Fil Mashârif

Al-Islâmiyah: Malaysia Namudzajan, (Internatonal Islamic University

Malaysia, Malaysia, 2007) menuliskan bahwa likuiditas perbankan syariah

adalah keadaan yang sangat sulit dimana perbankan syariah dihadapkan pada

kemampuan perbankan konvensional dalam persoalan yang sama dapat

mengatasinya meskipun dengan dasar ribawi, tetapi perbankan syariah tidak

boleh menyerah terhadap sistem ribawi. Maka perbankan syariah harus

menjaga investasi likuiditas di tengah tidak adanya instrumen liquiditas

syariah (fiqdânul alîyat al-islâmiyah). Muhammad Shabri Zakariya

menerangkan konsep likuiditas perbankan konvensional lalu

memperbandingkannya dengan contoh penerapan likuiditas pada bank-bank

syariah di Malaysia dan menilainya dari sudut pandang fikih.

Berbeda dengan penelitan Muhammad Shabri Zakariya dengan yang

akan penulis lakukan terkait masalah likuiditas. Dari rumusan pertanyaan

yang diajukan oleh Muhammad Shabri Zakariya bermuara pada bagaimana

contoh implementasi likuiditas perbankan syariah pada bank-bank syariah di

Malaysia. Sementara penulis akan memfokuskan pada penelitian hasil

keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) terkait masalah

likuiditas perbankan syariah. Metode yang digunakan oleh Muhammad

Shabri Zakaria adalah metode analisis kritis untuk dapat menjawab rumusan

pertanyaan. Sementara penulis akan menggunakan Metode deskriptif.

Motede deskriptif digunakan untuk menggambarkan data terpilih yang

relevan secara objektif dan apa adanya.

Selain karya Muhammad Shabri Zakaria ada beberapa karya lain yang

relevana diantaranya:

44 Muhammad Shabri Zakariya, Idâratussuyûlah fil mashârif al-islâmiyah;Malaysia

namûdzan, (IIU Malaysia: Malaysia: 2007)

21

1. Sirin Samih Abu Rahmah dalam tesisnya yang berjudul, Al-Suyûlah

Al-Mashrafiyah Wa atsaruhâ Fil-‘âid Wal-Mukhâtharah;Dirâsah

Tathbîqiyah ‘Alal Mashârif Al-Tijâriyah Al-Falasthîniyah,

(Universitas Islam Ghaza, 2009) menyimpulkan bahwa tidak ada

pengaruh antara likuiditas dan risiko atau indikator risiko likuiditas

pada Bank Komersial Palestina. Penulis menyarankan agar Bank

Komersial Palestina melakukan pengembangan produk investasi

untuk meningkatkan profitabilitas dan menekan risiko kerugian.

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dari sisi

tujuan bahwa Sirin Samih Abu Rahmah ingin mengetahui

kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola likuditas dan

pengaruhnya terhadap pendapatan dan kerugian (return and risk)

dengan objek penelitian Bank Komersial Palestina. Sementara yang

akan ditulis oleh penulis adalah untuk mengetahui keputusan Majma’

Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) terkait masalah likuditas

perbankan syariah. Dari sistematika penulisan, Sirin Samih Abu

Rahmah merunut permasalahan likuiditas dari manajemen likuditas

perbankan. Sementara penulis tidak menyinggung masalah konsep

manajemen likuditasnya. Penulis fokus pada bahan-bahan yang

berkaitan dengan likuiditasnya saja.

2. Usamah Abdul Halim45 dalam tesisnya yang berjudul, Sukûkul

istismâr wa dauruha attanmawî fil iqtishâd, (Ma’had Dakwah Al-

Jami’i Liddirosah Al-Islamiyah, Libanon, 2009) menuliskan bahwa

sanadât dasar portofolio investasi dalam sistem kapitalisme yang

termasuk dalam kategori riba. Sebagai penggantinya ada dua skema

yang bisa dikembangkan yaitu; pertama, qardul hasan (pinjaman);

kedua, berserikat dalam keuntungan dan kerugian, prinsip ini berlaku

pada semua transaksi bisnis, perserikatan dan akad sewa (ijârah).

Sebagai pengganti dari sanadât adalah sukûk investasi dengan segala

macam-macamnya (sukûk istismâr bianwâ’iha al-mukhtalifah).

Usamah Abdul Halim menyimpulkan bahwa sukûk akan menjadi

instrumen penting dalam realitas bisnis karena ia di satu sisi

menyempurnakan konsep saham dan pada sisi lain melengkapi bursa.

Penelitian Usamah Abdul Halim berbeda dengan yang akan

penulis teliti dari sisi pembatasan masalah. Usamah Abdul Halim

membatasi permasalahan sukûk pada apa yang sudah menjadi

45 Usamah Abdul Halim Al-Jauriyah, Sukûkul istsmâr wa daûruha al-tanmawî fil iqtishâd,

(Mahad Dakwah Al-Jami Liddirosah Islamiyah: Libanon, 2009)

22

kesepekatan ulama pada lembaga-lembaga fikih global, sementara

penulis akan memfokuskan pada keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-

Islamy Ad-Dualy (MFID), meskipun ketika meneliti tentang masalah

sukûk yang menjadi pembahasan para ulama MFID menjadi rujukan

yang sama, hanya pengembangannya yang berbeda, karena penelitian

penulis bukan kepada sukûk-nya tetapi pada masalah likuiditas

perbankan syariah yang di dalamnya terkait permasalahan sukûk. Dari

sisi metode penulisan, Usamah Abdul Halim menggunakan metode

kombinasi antara metode deskriptif dan induktif. Berbeda dengan

penulis yang akan menggunkan metode deskriftif.

3. Hasil riset Ibrahim Abdul Latif Al-Abidi46 yang berjudul, Haqîqatu

bay’ al-tawarruq al-fikhi wa al-tawarruq al-mashrafi, (Uni Emirat

Arab: Dâirotussyuunil Islamiyyati wal-‘Amal al-Khairi, 2008) yang

membahas tentang masalah konsep tawarruq. Menurutnya telah

terjadi kekeliruan di kalangan praktisi perbankan dalam

mengimplementasikan tawarruq. Sehingga menimbulkan

kebingungan dan kontradiksi antara teori dan praktek. Karena itu ia

berkesimpulan bahwa tawarruq yang telah dibahas oleh para ulama

klasik adalah sesuatu yang berbeda dengan tawarruq yang

diimplementasikan oleh bank. Karena itu tawarruq fiqhi hukumnya

boleh, sedangkan tawarruq mashrafi hukumnya haram karena telah

keluar jauh dari substansi tawarruq fiqhi. Alasan keharamannya

adalah formasi jual beli dalam tawarruq perbankan bertujuan riba dan

pihak bank tidak memenuhi syarat sebagai wakil serta barang yang

diperjualbelikan tidak ada di tangan bank.

Berbeda dengan hasil penelitian Ibrahim Abdul Latif Al-Abidi

tentang praktik tawarruq dalam dunia perbankan syariah yang ramai

diperpincangkan seputar keabsahannya menurut hukum fikih. Penulis

memandang terlepas dari perdebatan para ulama mutakhir seputar

hukum fikih tawarruq, yang pasti tawarruq dapat menjadi solusi bagi

kesulitan perbankan syariah dalam mengatasi masalah likuiditas. Hal

ini dapat dirujuk pada keputusan MFID tentang masalah tawarruq.

Tinggal bagaimana pengembangan implementasinya dalam dunia

perbankan syariah.

46 Ibrahim Abdul Latif, Haqîqatu Bay’ al-Tawarruq al-Fiqhi wal-Tawarruq al-Mashrafi,

(Uni Emirat Arab: Dâirotu al-Syuuni al-Islamiyyati wal-‘Amal al-Khairi: 2008)

23

E. Metodologi Penelitan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif

berupa penelitian perpustakaan (library research)47 yang menekankan pada

narasi, diskursus dan pemahaman terhadap teks dan sumber-sumber yang

relevan.

Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

hasil keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Duali (MFID), hasil

keputusan lembaga-lembaga fiqh, hasil penelitian, jurnal, buku-buku dan

artikel yang terkait dengan tema pembahasan.

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi

dokumentasi dengan cara mencari data mengenai hal atau variabel berupa

penelaahan terhadap referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan

penelitian.48 Kemudian data tersebut akan digunakan penulis untuk

menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun untuk pengolahan datanya, penulis akan menggunakan

metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan data

terpilih yang relevan secara objektif dan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini terarah dan hasilnya dan hasilnya dapat dengan

mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka sistematika

penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pada

latar belakang dijelaskan tentang pentingnya likuiditas dalam dunia

perbankan baik konvensional maupun syariah. tetapi bank syariah berpotensi

menghadapi masalah likuiditas lebih besar dibanding bank konvensional

karena masih terbatasnya intstrumen keuangan syariah. Dalam bagian ini

pula dijelaskan rumusan metodologis seperti identifikasi masalah, batasan

47 Jenis-jenis metode penelitian kualitatif adalah penelitian fenomenologi, penelitian sejarah, studi kasus, penelitian etnografi,grounded theory, penelitian tindakan dan penelitian pustaka (library research). Lih. Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: GP Press, 2009), hal.50 48 Teknik studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung pembuktian suatu masalah. Lih. Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 134

24

dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran umum tentang definisi, fungsi, produk jasa

perbankan syariah dan konsep dasar keuangan syariah.

Bab III berisi pembahasan tentang likuiditas perbankan syariah, faktor

yang mempengaruhi likuiditas perbankan syariah, instrumen likuiditas

perbankan syariah dan pengembangan akad-akad likuiditas perbankan

syariah.

Bab IV merupakan inti pembahasan. Bab ini berisi pandangang para

ulama Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) tentang likuiditas

perbankan syariah, Keputusan-keputusan MFID tentang likuiditas perbankan

syariah dan instrumen likuiditas perbankan syariah serta gambaran

implementasinya.

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah

dan saran-saran.

154

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah penulis kemukakan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal yang

berkaitan dengan keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-

Duawly (MFID) sebagai berikut:

1. Menurut ulama MFID likuiditas dibagi menjadi dua; pertama,

Naqdiyah (uang), yaitu uang tunai dalam bentuk mata uang dalam

negeri atau mata uang asing yang tersedia di bank (uang kas), giro di

bank lain dan bank sentral serta sejumlah surat-surat komersial; kedua,

Ghairu/syibhu naqdiyah, yaitu saham, sukûk, sertifikat investasi dan

akad-akad keuangan seperti istishna’, istishna’ muwâzi, salam dan

salam muwâji serta sejumlah akad investasi.

2. Keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy terkait

likuiditas perbankan syariah yaitu:

a. Keputusan No.76 (7/8) pada sidang ke-8 tanggal 21-27 Juni

1993 di Brunei tentang musykilatul bunûk al-islâmiyah

b. Keputusan No.86 (3/9) pada sidang ke-9 tanggal 1-6 April 1995

di Abu Dabi, Uni Emirat Arab tentang masalah deposito

(wadâ’i mashrafiyah).

c. Keputusan MFID No. 74 (8/5) tanggal 21-27 Juni 1993 tentang

implementasi syar’i pasar modal syariah (sanadât/sukûk),

keputusan MFID No. 178 (4/19) pada sidang ke-19 tanggal 26-

30 April 2009 di Uni Emirat Arab tentang masalah sukûk dan

keputusan-keputusan MFID terkait dengan sukûk. d. Keputusan No. 85 (9/2) pada sidang ke-9 tanggal 1-6 April

1995 di Abu Dabi, Uni Emirat Arab tentang salam dan

implementasinya dalam dunia perbankan moderen.

e. Keputusan MFID No.65 (3/7) pada sidang ke-6 tanggal 9-14 1992 di

Jeddah, Saudi Arabia tentang istishna’. f. Keputusan MFID No.179 (19/5) pada sidang ke-19 tanggal 26-

30 April 2009 tentang tawarruq; hakikat dan jenis-jenisnya.

3. Gambaran implementasi keputusan-keputusan MFID tentang likuiditas

sebagai berikut:

155

a. Wadâ’i Mashrafiyah atau deposito merupakan elemen yang

paling mudah diimplementasikan dalam menjaga likuiditas

perbankan syariah.

b. Sukûk memiliki eksistensi sebagai surat berharga yang

disamakan dengan mata uang, sebagai aset kekayaan, dan

sebagai modal. Sukûk dapat dijaminkan atau dipinjamkan.

c. Bank syariah dapat menggunakan skema salam ketika

kelebihan likuiditas. Dan ketika bank syariah kekurangan

likuiditas maka dapat menggunakan salam pararel. Begitu juga

dengan istishna’.

d. Implementasi tawarruq adalah bank melakukan penjualan

barang (selain emas dan perak) dari pasar komoditas

internasional atau yang lainnya kepada pembeli (mustauriq)

dengan harga tidak tunai dengan syarat bank tersebut

berkewajiban mewakili mustauriq untuk menjualnya kembali

kepada pembeli yang lain dengan harga tunai dan menyerahkan

uangnya kembali kepada mustauriq.

B. Saran

1. Perbankan syariah menghadapi tantangan yang berat dalam

menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional yang

secara konseptual dan aplikasi sudah mapan. Sementara

perbankan syariah masih perlu pengembangan konseptual dan

aplikasinya.

2. Sebagian besar aset bank syariah dalam bentuk non liquid dan

diinvestasikan dalam bentuk profit and loss sharing. Sehingga

diperlukan inovasi pengembangan produk yang secara literatur

fikih terdapat pendapat ulama yang membolehkan seperti

masalah tawarruq dimana Malaysia berpegang kepada

madzhab Syafi’i mengenai kebolehan tawarruq dan

menjadikannya sebagai akad likuiditas perbankan syariah.

Meskipun dipentas global, apalagi dengan keputusan haram

tawarruq munazzam oleh lembaga-lembaga fikih dunia. Begitu

Malaysia berhasil merekayasa sukûk yang akhirnya disusul oleh

dunia Islam yang lain. Indonesia memiliki peluang besar dalam

mempelopori pengembangan produk keuangan syariah apabila

negara powerfull memperkokoh eksistensi dan mendukung

penuh perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Keputusan DSN-MUI No.64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang

Sertifikat Bank Syariah Ju’alah (SBIS Ju’alah) sebagai

156

instrumen pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas

merupakan langkah maju.

3. Penguatan konsolidasi dan kerjasama antar bank syariah di

tingkat nasional dan internasional melalui kerja sama investasi

dan pembentukan institusi tingkat dunia untuk mengatasi

masalah likuiditas yang jamak dialami oleh perbankan syariah.

4. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar pengembangan

likuiditas bank syariah dalam pandangan fikih yang lebih utuh

sehingga likuiditas tidak dimaknai hanya sekedar bagaimana

menguangkan aset. Tetapi karakter akad dalam fikih Islam

dapat menjadi solusi masalah likuiditas perbankan syariah.

Seluruh produk investasi syariah dapat dijadikan instrumen

pengelolaan kelebihan likuiditas. Sementara akad salam,

istishna’ dan tawarruq lebih spesifik dapat mengatasi

kekurangan likuiditas. Selanjutnya tinggal memperkuat

institusi atau wadah penyalurannya.

157

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Asepk Hukum dalam Investasi di Pasar Modal Syariah

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009)

Abdul Mun’im, Iqtishâdiyâtunnuqûd wasshairofah wattijârah al-duwaliyah,

(Iskandaria: Darul Jâmi’ah, 1996).

Ahmad Annazzar, Dr., Manhaj al-Shahwah al-Islâmiyah, Bunûk bilâ Fawâid,

(Kairo: Ittihad Dauly Lilbunûk Al-Islamiyah, 1979)

Al-Ghozali, Abdul Hamid, Asâsiyât Al-Iqtishâdiyat Annaqdiyah Wad’iyyah

Waislâmiyan Ma’al Isyârah ilal Ajmah Al-Mâliyah Al-‘âlamiyah, (Kairo:

Darun Nassyr Liljamiah, 2009).

Al-Ba’ali, Abdul Hamid Mahmud, Al-ististmâr Warriqâbah al-Syar’iyyah fil

Bunûk wal Muassâsah al-Mâliyah al-Islâmiyah, (Kairo: Maktabah Wahbah,

1991).

Al-Tanthawi, Usamah, Tathowwurun Nidzâm Al-Mashrafy Al-Islâmiy,

(Majalah Rabithoh Alam Islamiy:1995), vol. 365, hal.27

Al-Jazîri, Abdul Rahman, Kitâbul Fiqh ‘Alâl Madzâhib Al-‘Arba’ah, (Bairut:

Darul Fikr,tt.)

Andri Seomitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana

Prenada Media, 2009).

Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi

Empiris di Indonesia, (Jakarta: Air Langga, 2010)

Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan

Prinsip Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

158

Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,

(Jakarta: Indeks Gramedia, 2006).

Ali Fikri, Al-mu’âmalah Al-Maddiyah Wal-Adabiyah, (Mesir: Musthafa Al-

Babil Halaby, 1939).

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Naylul Authâr, (Bairut: Darul Fikri, t.t.).

Ahmad Muhammad Mahmud Nasshar, Dhawâbuth Ijârah Maushûfah

Fidzdzimmah Wa Tathbîqâtuhâ Fi Tamwîlil Khidmât Fil Muassâsah Al-

Mâliyah Al-Islâmiyah, paper disampaikan pada seminar Al-Barakah Untuk

Ekonomi Islam, ke-30 (Bahrain:2009).

Adi Warman Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah

Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Al-Kasani, Alaudin Badâi’ Ash-Shanâi’ fi Tartîb Asy-Syarâi’, (Darul fikri:

Bairut, 1996)

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Muamalah,

(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).

Al-Azhary, Ibnu Manshur, Al-zâhir Fî Gharîb Al-fâdzil Imâm Al-Syafi’i,

(Bairut: Darul Basyair Al-Islamiyah, 1998).

Al-Sadr, Muhammad Baqir, Al-Bank Alle Ribawy Fil Islam Uthrûhah

litta’wîdh ‘Anirriba Wadirâsah Lika\âffati Aujuh Nasyathâtil bunûk Fî Dhauil

Fiqh Al-Islâmiy, (Bairut: Darutta’awun Lilmatbu’ah, 1990).

Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2014)

Asri Sitompul, Reksa Dana: Pengantar dan Pengenalan Umum, (Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2000).

Al-Salus, Ali Ahmad, Prof. Dr., “Idâratul Al-Suyûlah Fil Mashârif Al-

Islamiyâh,” paper disampaikan pada sidang ke-20 Majma’ Al-Fiqh Al-Islami

OKI., Mekkah Al-Mukarromah 25-29 Desember 2010. Tidak diterbitkan (t.d).

159

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

Dewi Gemala, at.al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2005).

Dahlan Siamat, Manajer Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).

Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat

Mulia Obor, 2012).

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukium Perjanjian Dalam Transaksi di

Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).

Falah Al-Husaeni dan Muayyid Al-Dauri, Idâratul Bunûk: Madkhal Kammy

Wastratîjî Muâshir, (Aman: Dar El-Wail, 2000).

Ferry N. Idroes Sugioarto, Manajemen Risiko Perbankan, (Jakarta: Graha

Ilmu, 2006).

Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2012), hal. 113

Gerald O. Hatler, Bank Investment and Fund Management, dalam Antonio, M.

S. , Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani,2001).

Hasan Abdullah Amin, Al-Wadâ’i Al-Mashrafiyah An-Naqdiyah Wa

Istismâriha Fil-Islâm, (Jeddah: Darusy Syuruq, 1983).

Hempel, George H., Simouson, dkk, Bank Management, (U.S.A.: John Wiley

& Son’s Inc, 1994).

Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Husain Husain Syahathah, Iftirâat alalbunûk Al-islâmiyah,Syattan mâ baina

mashraf islâmi wa mashraf ribâwi, (Majalah Iqtishad Islami: Bank Islam

Dubai, 1981), vol.3, hal. 23

160

Hulwati, Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi

Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: Ciputat Press

bekerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009).

I Wayan Sudirman, Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional

Yang Profesional, ((Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Ibrahim Abdul Latif, Haqîqatu Ba’i al-Tawarruq al-fqhi wattawarruq al-

mashrafi, (Dubai: Dairoh Syuun Al-Islamiyah Wal Amal Khaeri, 2008)

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011).

Ibnu Juzay, Qawânînul Al-Ahkâm Al-Syar’iyyah, (Kairo: Alam Al-Fikr, 1975).

Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, (Mesir: Maktabah

Syuruq Al-Dauliyah, 2011).

Ibnu Abidin, Hasyiyah Raddul Mukhtâr, (Bairut: Darul Fikr, 1992).

Jaka E. Cahyono, Cara Jitu Memilih Untung dari Reksa Dana, (Jakarta: Elex

Media Komputindo, 2000).

Karnaen A. Perwataatmadja, Bank Syariah; teory, praktik dan peranannya,

(Jakarta: Calestial Publishing, 2007).

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafinfo

Persada, 2008).

Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia,

2013).

Kamaluddin, Muhammad bin Abdul Wahid bin Hammam, Syarh Fathul

Qadîr, (Bairut: Darul Fikr,tt.)

Muhammad Hilmi Sayyid, at.al., (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2003)

Muhammad Said Sulthan, at al, Idâratul Bunûk, (Iskandaria: Muassasah

Syababul Jâmiah, 1989).

161

Mahmud Hasan Showan, Asâsiatul ‘Amal Al-Mashrafi Al-Islâmy, (Oman: Dar

Wail Linnasyr,2001).

Muhammad Ali Al-Shâbuni, Shafwatuttafâsîr, (Mesir: Darusshabuni, 1997).

Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaed, Dr., Al-Dhamâm Fil-Fiqh Al-Islâmy

wa Tathbiqâtuhu Fil mashârif al-Islâmiyah, (Kairo: Ma’had Alami Lil Fiqr

Al-Islamy, 1996).

Muhammad Rawas Qal’ah Ji, Al-Mu’âmalah al-Mâliyah al-Muâ’shirah Fî

Dhau’il Fiqh wal-Syarî’ah, (Bairut: Darunnafâis,1999).

Muhammad Utsman Syibir, Al-mu’amalât al-Mâliyah al-Mu’âshirah Fil fiqh

Al-Islâmy, (Yordania: Darunnafâis, 1999).

Muhammad Utsman Syibir, (Yordania: Darunnafâis, 1999).

Muhamad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: Serambi Ilmu

Semesta, 2009).

Muhammad bin Ismail, Subulussalam, (Mesir: Maktabah Musthofa Al-bab Al-

Halaby, 1969).

Musthafa Ahmad Zarqa, ‘Aqdul istishna’ wa mudâ ahammiyatihi fil istitsmârât

al-islâmiyah, (Jeddah:IDB, 1420 H.).

M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta,

Tazkia Instutut, 1999).

----------------------------, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema

Insani, 2001).

Michael J.T. McMillen, “Contractual Enforceability Issues: Sukuk and

Capital Markets Development,” dalam jurnal Chicago Journal of

International Law. Academic Research Librari, 2007, hal.427.

Muhammad Nadratuzzaman, Produk keuangan Islam di Indonesia dan

Malaysia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grapindo, 2014).

162

----------------, Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah,

(Yogyakarta: UII Press, 2011).

----------------, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam,

(Jakarta:Salemba Empat, 2002).

Muhammad Abdul Karim Mustofa, Kamus Bisnis Syariah, (Yogyakarta:

Asnalitera, 2012)

Moh. Rifa’i, Konsep Perbankan Syariah, (Semarang: Wicaksana, 2002)

Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk; memahami dan membedah Obligasi pada

Perbankan Syariah, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2010).

Nurul Huda, at al, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2009).

Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada

Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqhasid Bisnis dan Keuangan Islam,

(Jakarta: Raja Grapindo Persada,2015).

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2012).

Rizal Yaya,at.al., (Jakarta: Salemba, 2014)

Ramat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Sayyid Hawari, Mâ makna bank islâmî, (Kairo: Ittihad Dauly Lilbunûk Al-

Islamiyah, 1982).

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum

Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).

Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Pengantar Teori, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2004).

163

Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, (Bairut: Darul Fikri, 1981).

Salman Syed Ali, Islamic Capital Market Products:Developments and

Challengges, (IRTI: IDB Group, 2005), Occasional paper No.9, hal.28.

Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih

Ekonomi, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan

Syariah, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara,

2008).

WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indoensia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2006)

Wahbah Zuhaili, Fiqh Al-Islam Waadillatuh, (Damaskus: Darul Fikri, 1989).

------------------- Al-Mu’âmalat Al-Mâliyyah al-Mu’âshirah, (Bairut: Darul

Fikri Al-Mu’ashir, 2002).

Widyaningsih, at.al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2006).

Warkum Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, BMUI

dan Takaful Di Indonesia (Jakarta: Grafindo Perasada, 1996).

Vetizal at al, Islamic Banking, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012).

--------------------, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Zaenudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Zaenul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka

Alvabet, 2006).

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An Introduction To Islamic Finance Theori

And Practice, terj. A.K. Anwar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2008).

164

Ziaudin Ahmed (1984), Concept and Model of Islamic Banking: An Assesment,

dalam Sukri Isa, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar

Media Press, 2012).

http://aaoifi.com/standard/sha/No.18:4/2002

http://www.iifa-aifi.org/1845.html

http://aaoifi.com/standard/sha/No.18:4/2002

www.kantakji.com/media/7276/494.doc.

https://dosen.perbanas.id/reserve-requirement-rr/

https://ar.wikipedia.org/wiki.

Tim Dewan Syariah Nasonal, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,

(Jakarta: DSN-MUI, 2006), jilid 1, hal.29

Majalah Al-Majma’, Vol.9, hal. 667, www. Islamtoday.net,

Al-ma’âyir al-Syar’iyyah No 21 tentang saham, Haiatul Muhâsabah Wal

murâja’ah Lil Muassasah al-Islamiyah, (Bahrain: 2010).