IRIenNrenrPERJANJIAN KERJASAMA

ANTARAKEMENTRIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

LAPAS KELAS IIB TENGGARONG

PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) TBKKANTOR CABANG TENGGARONG

TENTANG PENGGUNAAN LAYANAN BRIZZIDENGAN MENGGUNAKAN EDC BRI

ruo, wll 6..5:PtS:o1: of,:9-?_ - tttruo ; e(99 lxc-xo P st 1 2t2oi I

Pada hari rni Rabu langgal Dua belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (1212120181

bertempat di Tenggarong yang bertanda tangan dibawah ini :

Didik Heru Sukoco, Bc. lP. SH, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B

Tenggarong bertindak untuk dan atas nama Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll B

Tenggarong yang berkedudukan di Jl Mangkuraja No 1 Kelurahan Loa lpuh TenggarongKabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dupa Nusantara, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat lndonesia ( Persero )Tbk Kantor CabangTenggarong yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 14 Tenggarong, selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAIIA dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu

menerangkan dan menyatakan hal - hal sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang disebut Kantor LambagaPemasyarakatan Kelas ll B Tenggarong yang berkedudukan di Tenggarong dan PIHAKKEDUA menyediakan Jasa Pelayanan dengan menggunakan mesin EDC dan kartu BRlZZl.

b. PIHAK KEDUA adalah PT. Bank Rakyat lndonesia ( Persero ) Tbk Kantor CabangTenggarong yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. '14 Tenggarong yang memilika

bidang usaha jasa Perbankan.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk

mengikatkan diri dalam perjanjian kersama tentang penyediaan Jasa Pelayanan Perbankan untukdengan mempergunakan mesin EDC BRI dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pengortian / Definisi

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:t Kadu debil BRI adalah segala jenis kartu debit yang dikeluarkan oleh BRl.z. Kartu kredit BR adalah segala jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh BRl.z. Kadu BRI;ZZ adalah produk uang elektronik milik BRI yang menggunakan teknologi chip (chip

Dased) dengan.jenis unregistered yang bisa diidentifikasi berdasarkan nomor.4. Perungkat BRIZZI adalah perangkat berupa mesin EDC dan card reader yang digunakan untuk

bedransaksi pembayaran menggunakan BRlZZl.s. Kartu bank lain adalah segala jenis kartu debit dan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank

penerbit kartu debit dan kartu kredit selain BRl.

Paraf PivPERTAMA Paraf Pihak KEDUA ,lq

DENGAN

6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang menjadi pemilik tunggal hak atas merekdalam penyelenggaraan kegiatan kartu kredit dan / atau kartu debit.

1 lssuef ( penefbit ) adalah bank yang menerbitkan kartu kredit dan / atau ka(u debit, berdasarkanlisensi dari Prinsipal.

s. Acquirer ( pengelola ) adalah bank yang dapat menerima dan memproses transaksi pembayarandengan kartu kedit dan / atau kartu debit berdasarkan lisensi dari Prinsipal.

e. Ka u adalah segala jenis kartu debit, kartu kredit, dan / atau kartu BRIZZI yang diterbitkan olehPT Bank Rakyat lndonesia (Persero) Tbk maupun Bank Lain.

rc. Merchant adalah orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha di bidangpenjualan barang dan I atau jasa yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartukredit, dan / atau kartu debil.

u. Catdholder / pemegang kartu adalah orang yang namanya tercetak pada kartu yang mempunyaikewenangan penuh unluk menggunakan kartu tersebut.

p. Uerchant discount /.ate ( ltDR,, adalah prosentase fee yang dikenakan oleh bank Kepadamerchant alas setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu.

r. Charge Dack adalah penagihan / pembebanan kembali oleh bank kepada merchant alas taginanyang telah dibayar oleh bank kepada merchant.

u Otorisasi adalah persetujuan dari bank atas suatu transaksi.s Floor limit adalah jumlah maksimum yang ditetapkan bank bagi merchant untuk melakukan

transaksi penjualan dengan pemegang kartu pada hari yang sama tanpa perlu melakukan otorisasikepada bank terlebih dahulu.

16. Kode otorisasi adalah nomor referensi yang diberikan oleh bank kepada merchant sehubungandengan verifikasi bank tersebut terhadap suatu transaksi melalui kartu.

u. Mesin EDC I Electrcnic Data Capture ) adalah mesin atau alat yang dioperasikan secaraelektronik yang disediakan oleh acquirer pada merchant yang digunakan untuk membaca datapada magnetic sf/',pes dan I alau chip yang terdapat pada kartu yang menghasilkan sales s/,psecara otomat,s.

ra. POS terminal I Point ot Sale terminal I adalah alat yang disediakan olen acquirer pada merchantyang digunakan untuk membaca data pada magnetic stripes alau chip.

rg. Sales srrp atau sares dtafi atau struk EDC adalah formulir yang disediakan obn aquirer unlukdigunakan oleh merchant dalam mencatat transaksi.

zo. Key - i,, adalah transaksi yang dilakukan oleh merchant la pa kehadiran cardholder telapi na yaberdasarkan pefintah cardholder dengan cara memasukkan nomor kartu pada mesin EDC lanpamenggesekkan ( swipe ) fisik kartu.

r. Transaksi lnsed adalah transaksi yang dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke dalam slotkartu pada mesin EDC.

n. Transaksi El*tronic adalah transaksi yang dilakukan menggunakan mesin EDC.n. Transaksi pembayann menggunakan BRIZZI adalah Mengurangi saldo pada BRIZZI untuk

membayar transaksi belanja ( purchase ) atau transaksi lainnya yang dilakukan di merchant.

Pasal 2Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama antara PIHAK PERTAilA dengan PIHAK KEDUA dalam Perjaniian ini meliputi :

1. PIHAK KEDUA membenkan kewenangan kepada PIHAK PERTAIilA untuk melakukan transaksisecara Electronic / lnsert / Key-in

2. PIHAK KEDUA memasang POS terminal di tempat penjualan PIHAK PERTAMA, berupa MesinEDC ( Electronic Data Capture ) yang perinciannya disampaikan olen PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTATIA pada saat pemasangan PO-S- Terminallets€but

3. PIHAK KEDUA akan memasang sebanyak 1 (Satu ) unit mesin EDC yang akan diletakkan di KPN

Lapas Tenggarong yang beralamat di Jl Mangkuraja No 1 Kelurahan Loa lpuh Tenggarong

Kabupat€n Kutai Kartanogara namun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat rencana

penambahan outlet baru maka secara otomatis akan tercakup dalam pelaksanaan kerjasama ini,

dan daftar outlet-outlet tersebut disampaikan oleh plhak PIHAK PERTAMA untuk diketahui oleh

PIHAK KEDUA,4. Permintaan penambahan odlet baru oleh PIHAK PERTAMA untuk penempatan mesin EDC

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini dapat dilakukan dengan tetap tunduk dan mengikutiketentuan yang sama pada per.ianjian ini berdasarkan surat tertulis dan / atau surat elektronik yangdisampaikan dari pinak PIHAK PERTAIIA kepada PIHAK KEDUA .

5. Terkait dengan diletakkannya Mesin EDC dan / atau Perangkat BRlZZl, maka PIHAK KEDUAakan memberikan edukasi terkait dengan pembayaran transaksi menggunakan Mesan EDC dan /atau Perangkat BRIZZI tersebut sekaligus memberikan materi komunikasi terkait pemasanganMesin EDC dan / alau perangkat BRIZZI tersebut.

Paraf P'r PERTAMA Paraf Pihak KEDUAJIq

Pasal 3

Jangka waktu Perjanjian dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak ditandatanganinyaPerjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 28 bulan November tahun 2021

2. Petjanlian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 ( Tiga ) tahun sejakberakhimya Perjanjian sebagaimana diatur ayat ( 1 ) pasal ini apabila tidak terdapatpemberitahuan secara tertulis dari salah satu PARA PIHAK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.

3. PARA PIHAK secara sepihak setiap saat beMenang untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam halterdapat kewajiban PARA PIHAK atau ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalamPerjanjian ini yang tidak terlaksana.

4. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksuddalam ayat ( 2 ) Pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan

iawaban, maka Pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhirantersebut dan dengan demikian Per.ianjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yangdikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.

5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian maupunkarena pengakhiran atau pemutusan sebagaimana dimaksud ayat (2 ), ayat ( 3 ), dan ayat ( 4 )Pasal ini, tidak membebaskan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan yang telah timbulsebelum Perjanlian ini berakhir.

6. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan ketentuan yang diaturdalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP Perdata.

Pasal 4

Merchant Discount Rate

1. Atas setiap transaksi pemegang kartu, PIHAK PERTAMA akan dibebankan biaya MerchantDiscount Rate (MDR).

2. PIHAK PERTAMA setuju memberikan discount rate kepada PIHAK KEDUA sebesar :

2.1. Kartu kredit BRI : 1 % (Satu persen )

2.2. Kartu bank lain : I % (Satu persen)

2.3. Kartu BRIZZI : 0 % ( Nol persen )

2.4. Kartu Debit BRI '. 0,15 o/o ( Nol koma lima belas persen )

3. Besaran MDR reviewable setiap saat sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Mastercard atauVISA.

4. Setiap perubahan MDR akan diberitahukan se€ra tertulis kep ada PIHAK PERTA A.

Pasal 5

Pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA akan membuka rekening penampungan untuk penerimaan pembayaran padaPIHAK KEDUA (rekening BRI) baik dalam bentuk Giro atau Tabungan lainnya.

2. PIHAK PERTAMA bersedia untuk menempatkan hasil transaksi penerimaan Pembayaranmenggunakan mesin EDC pada rekening operasional pada PIHAK KEDUA.

3 PTHAK PERTAMA berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamperjanJian ini, dan apabila EANK menganggap sah atas terjadinya transaksi.

4. PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA atas tagihan yang tercantum padadokumen tagihan setelah dikurangi dengan MoR yang telah ditentukan oh-n PHAK KEDUA padaH+1 ( satu hari ) setelah PIHAK PERTAMA melakukan proses settlement di mesin EDC

5. PIHAK PERTAMA wajib menyimpan copy sa/es s/,p / sales drafr lstruk EDC sekurang-kurangnya1 ( satu ) tahun sejak tanggal transaksi dilakukan.

6. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan sa/es slip ilka PIHAK KEDUA sewaklu - waktumembutuhkan.

7. PIHAK KEDIIA akan membayar kepada PIHAK PERTAMA senilai tagihan sebagaimana diaturayat 2 pasal ini, apabila transaksi kartu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telahmemenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak KEDUAdt.L

ERTAMA

{"Paraf Pi

A. P1HAK XEDUA mempunyai hak sepenutmya untuk memberikan informasi kepada penerbit kartukredit lainnya tentang adanya dugaan atau bukti bahwa PTHAK PERTAMA terlibat atau menjadikorban penggunaan kartu palsu-

9. PIHAK PERTAI|A tidak diperkenankan melakukan penagihan langsung kepada pemegang kartu.10. Bilamana berdasarkan sa/es sl,p yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA,

ternyata dicurigai oleh PIHAK KEDUA bahwa kartu yang digunakan dalam melakukan transaksitersebut palsu, curian, rampasan atau diperoleh sebagai hasil dari suatu tindak pidana atautransaksi yang dilakukan tidak memenuhi Perjanjian ini atau melanggar hukum atau tidak diakuiatau dibatalkan oleh pemegang kartu, maka PIHAK KEDUA mempunyai hak sepenuhnya untukmenangguhkan pembayaran tagihan kepada PIHAK PERTAMA dan tidak akan dikenai bunga.

11. PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya untuk tidak membayar tagihan PIHAK PERTAMAberdasarkan sa/es s/,p, apabila berdasarkan hasil investigasi PIHAK KEDUA diperoleh bukti kuatdan sah yang menuniukkan bahwa sa/es s/,p yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA unlukmenerima transaksi pihak lain, atau sales srp dibuat berdasarkan kartu palsu, atau tidak sah,atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian, atautransaksinya ditolak oleh cardholder yang sah, dan PIHAK KEDUA lidak dapat dimintakanpertanggungjawaban atas kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA.

10. PIHAK KEDUA bethak melakukan penundaan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA ( holdpayment ) dalam hal sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Perjanjian PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA.

Pasal 6Penundaan Pembayaran Tagihan I Hold Payment I

1 . PIHAK KEDUA dapat dan diberi hak menangguhkan pembayaran atas tiap - tiap transaksi apabilaPIHAK KEDUA meragukan keabsahan transaksi dan PIHAK KEDUA akan memberikanpemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut kepada PIHAK PERTAII|A.

2. PIHAK KEDUA behak menerima / menolak / menunda pembayaran ( hold payment ) alassebagian / seluruh dokumen tagihan ( sa/es s/,p ) yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMAapabila :

2.1. PIHAK KEDUA meragukan atas kebenaran transaksi kartu.2.2. PIHAK KEDUA mencurigai kartu yang digunakan dalam transaksi tersebut palsu, curian atau

diperoleh sebagai hasil dari suatu tindak kejahatan.3. Penundaan pembayaran berlangsung sampai dengan diselesaikannya proses penyelidikan (

investigasi ) oleh pihak PrHA K KEDUA lethadap masalah tersebut.4. Untuk setiap penundaan pembayaran yang disebabkan karena hal - hal sebagaimana tersebut

pada ayat (2 ) butir (2.1 )dan (2.2 )diatas, PIHAK KEDUA akan menyampaikan pemberitahuantertulis kepada PIHAK PERTAMA.

5. PARA PIHAK setuju, bahwa pembayaran yang tertunda karena keadaan force maieure alauditangguhkan atau keadaan lainnya, tidak akan dikenai bunga.

Pasal 7Sanggahan ( Charge Back )

1. Chargeback dilakukan dalam hal terjadi sesuatu permasalahan atas transaksi yang sudah terjadidan berdasar hasil investigasi oleh PIHAK KEDUA, masa|an tersebut disebabkan oleh kelalaianPIHAK PERTAMA baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang menyebabkan transaksi tersebutmenjadi tidak sah dan tidak benar.

2. Chargeback dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

2.1 . Pembatalan transaksi dan / atau pengembalian barang oleh cadholder Yang telah disetujuioleh PIHAK PERTAMA.

2,2. Transaksi kartu yang melampaui floor limit, yang dilakukan tanpa adanya ofor,'sasl lebihdahulu dari PIHAK KEDUA.

2.3. PIHAK PERTAMA menulis sa/es srp tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PrHAKKEDUA.

2.4. Sa/es s/,p tidak jelas, tidak lengkap atau tidak ada tanda tangan cardholder yang berhak dan /atau tanda tangan pada sa/es s/rp untuk satu nomor kartu berbeda.

2.5. Cardholder menyangkal telah melakukan transaksi di tempat PIHAK PERTAMA walaupunpada sa/es s/,p atau atas transaksi tersebut telah mendapatkan kode otorisasi.

Paraf Pihak KEDUAJI4

Paraf Pi ERTAMA,t

2.6- Cadhobet mempermasalahkan kualitas barang / jasa yarE dibeli atau masalahpengirimannya.

2.7. PiHAK PERIAI|A membePlHAK KEDUAan biaya tambahan atas transaksi.2.8. PTHAX PERTATA melayani transaksi penarikan uang tunai ( c€,sh advanE ).2.9. Transaksi kartu yang melanggar hukum atau peraturan yang bedaku.2.10.P|HAK KEDUA mendapat pemberitahuan dari cardholder atau ,Ssuer lain atau Madercard

lnternational meagenai adanya :

a. Transaksi yang dilakukan di tempat PIHAK PERTAIIA menggunakan kartu palsu / tidaksah atau

b. Penggunaan kartu yang tidak ditandatangani oleh cardholder yang berhak ataspenggunaan kartu tersebut.

2.11 .PIHAK XEDUA melakukan kesalahan dan / atau melakukan kelebihan bayar kepada PIHAKPERTAMA

3. PIHAK PERTAITA bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan adanya klaim,tindakan, kerusakan yang mungkin limbul sebagai akibat dari kesalahannya dalam kaitannyadengan sa/es s/rp dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan akibat lalnnya yangmungkin tlmbul sehubungan dengan hal tersebut.

4. Apabila lerjadi chargeback maka .

5.1 PIHAK PERTAMA wa.iib mengembalikan / membayar kembali dana yang telah diterima dariPIHAK KEDUA.

5.2 PIHAI< KEDUA berhak untuk melakukan pendebetan rekening PIHAX PERTAMA alau5.3 PIHAK KEDUA bernak memotong laglhan PIHAK PERTAMA setiap waktu sesuai dengan

surat kuasa debel dan PIHAK PERTAI'A sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.5. PIHAK PERTAI'A memberikan hak / wewenang kepada PIHAK KEDUA untuk memotong tagihan

berikutnya ( apabila ada ) atau mendebet rckening PIHAK PERTAMA yang ada di PIHAK KEDUAuntuk menyelesaikan chargeback sesuai perhitungan PIHAK KEDUA bedasatkan surat kuasadebet dari PIHAK PERTAMA. Kuasa mana telah diberikan dengan ditandatanganinya Perjanjianini, sehingga tidak diperlukan surat kuasa tersendiri.

Pasal 8Hal - hal yang Dilarang

Pasal IPenyelesaian Perselisihan

Dalam hal penyelesaian perselisihan yang didasarkan atas itikad baik, apabila timbul perselisihan di

kemudian hari mengenai pelaksanaan dan segala akibat dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat

untuk m6nyelesaikannya secara musyawarah . Hal yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan

adalah :

Paraf Pi navl

/PERTAMA Paraf Pihak KEDUA ilq

Hal - hal yang dilarang meliputi :

'1. Selama berlakunya Per.ianjian, PIHAK PERTATA tidak diperkenankan menggunakan EDC untukmemproses penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit, menerima transaksi pihak laln (PIHAK PERTAMA lain ), mengalihkan baik sebagian atau seluruh Perjaniian kepada pihak lainsebagaimana dimaksud dalam poin Vll Penyelenggaraan Kegiatan APMK huruf E tentangKerjasama Acquiring dengan Pedagang atau Pihak Lain dalam Surat Edaran PIHAK KEOUAlndonesia Nomor 11/10/DASP, tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan AlatPembayaran dengan Menggunakan Kartu.

2. PTHAK PERTAIIA dilarang memberikan biaya tambahan (surcharge) kepada cardholder alastransaksi kartu yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam poin Vll Penyelenggaraan KegiatanAPMK huruf E tentang Kerjasama Acquiing dengan Pedagang atau Pihak Lain dalam SuratEdaran PIHAK KEOUA Indonesia Nomor 11/10/DASP, tanggal 13 April 2m9 perihal

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.3. Mengenai hal - hal lain yang dilarang diatur dalam Ketentuan Umum Perjaniian PIHAK PERTAMA

dan PIHAK KEDUA.

'l. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yangberlaku di lndonesia.

2 Perselisihan yang timbul dari Perianjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secaramusyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 ( empat belas )hari kalender.

3. Apabila dalam waktu sebagaimana ayal ( 2 ) diatas PARA PIHAK tidak berhasil menyelesaikanperselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PARA PIHAKsepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Unluk Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukanhukum ( domisili ) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong.

Pasal 10Kerahasiaan

1. PIHAK PERTA|IA dilarang memberikan kepada pihak lain keterangan I dala cardholder dan Ialau PIHAK T(EDUA, termasuk tetapi tidak terbatas pada nama cardholder, nomor kartu kecualikegada PIHAK KEDUA, sefia wajab menjaga / menyimpan kerahasiaannya sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - undangNo. 7 tahun 1992 tetang perbankan berikut peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalamSurat Edaran PIHAK KEDUA lndonesia Nomor 11I10/DASP, tanggal 13 April 2009 perihalPenyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

2. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupunyang tidak tertulis dan informasi - informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalahbersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan / orang lain yangtidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesuai perjanjian ini.

3. PIHAK PERTAMA wajib merahasiakan segala keterangan dan data yang terdapat pada sa/esslip.

4. PIHAK PERTAMA akan memberikan semua keterangan yang diminta oleh PIHAK KEDUAsehubungan dengan investigasi dan tindakanlindakan sehubungan dengan penggunaan dan /atau penyalahgunaan kartu.

5. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku mengikat PARA PIHAK selamaberlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanliant6lah berakhir.

Pasal 11

Peralatan

1. PIHAK KEDUA wallb menyediakan peralatan untuk pemrosesan transaksi kartu beserta sa/essrp

2. PIHAK PERTAMA wdib menempatkan peralatan di tempat yang aman, menjaga dan memeliharaperalatan tersebut dengan baik s€rta menggunakannya sesuai dengan ketentuan penggunaanyang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

3. PIHAK PERTAMA wajib memasang dan / atau menempatkan marka penerimaan katlu ( open /c/ose srgn, sign table dan sticket ) yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dilempal yang mudahdilihat oleh pemegang kartu.

4. PIHAK PERTAMA wajib segera memberitahukan kerusakan yang terjadi pada peralatan kepadaPIHAK KEDUA,

5. PIHAX PERTAMA wajib bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUAatas segala kerusakan dan / atau kehilangan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan dan /atau kelalaian PIHAK PERTAMA. kecuali dapat dibuktikan dan disampaikan secara tertuliskepada PIHAK KEDUA bahwa kerusakan dan / atau kehilangan peralatan tersebut bukan karenakesalahan dan / atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

6. PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan semua peralatan kepada PIHAK KEDUA dalamkeadaan lengkap dan baik serta wajib mencabut seluruh marka paling lambat 2 ( dua ) harikalender sejak tanggal berakhirnya atau diputuskannya Perjanjian ini.

7. Setiap p€rubahan anggaran dasar, kep€milikan, kepengurusan dan / atau tujuan / lokasi / kegiatanusaha PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA wajib memberital\ukan keFda PIHAKKEDIIA selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Jika perubahantersebut tidak diberitahukan kepada PIHA|< KEDUA, maka perubahan dianggap tidak adasehingga apabila terjadi k€rugian dan tuntutan sehubungan dengan hal tersebut menjaditanggung.iawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya dan PIHAK T(EDUA dibebaskan dari segalatuntutan.

Paraf Pi^fERTAMA

firat einak KEDUn

4r

8. PIHAK KEDUA berlpk sewaktu - waktu memeriksa peralatan tanpa harus menyampaikanpemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK PER|AMA.

Pasal 12Keadaan Memaksa I Force Majeure I

Pasal 13Lain - lain

RTAMA Paraf Pihak KEDUArrqParaf Pihak

1. Force majeure adalah suatu keadaan da luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK namuntidak terbatas keadaan sebagai berikut:

1 .1 . Gempa bumi, angin topan, baniir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit,dan bencana alam lainnya;

1.2.Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubunganlangsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakankewajibannya menurut Perjanjian kerjasama ini;

1.3.Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem daya listrik, kerusakan atau tidak berfungsinyasistem jaringan atau jaringan komunikasi, kerusakan atau tidak berfungsinya softwae /hardwae kompulet

1.4.Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnyaperjanjian ker.iasama ini.

2. Dalam hal terjadi force maizure sebagaimana dimaksud ayat 'l tersebut diatas sehinggamempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaanforce majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalamperjanjian ini secara tertulis selambal-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak keadaanforce rna./eure tersebut.

3. Apabila pihak yang mengalami keadaan fierce majeure tercebul lalai untuk memberitahukankepada pihak lainnya dalam waktu sebagaimana ditentukan pada ayat ( 2 ) diatas, maka seluruhkerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihakyang mengalami keadaan force majeure tersebut.

4. Pihak yang mengalami force majeure harus melaksanakan kembali kewaiibannya sesuaiPerjanjian ini setelah for@ majeure lersebut berakhir.

5. Keadaan force majeure yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagianmaupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akantetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan forcemajeure be.akhit.

6. Apabila keadaan foroe majeurc bedangsung berlarut-larut lebih dari 14 (empat belas ) harikalender, maka PIHAK KEDUA dapal menghentikan PerjanJian secara sepihak denganmengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

1. Tentang pelaksanaan Perianjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Ketentuan Umum PerjanjianKer,asama PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA BRI yang merupakan satu kesatuan dan bagianyang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

2. Odam pelaksanaan Perjanlian ina, PARA PIHAK sepakat untuk tunduk pada ketentuan yangberlaku pada Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama PIHAK PERTAITA PIHAK KEOUA BRI

maupun yang ditetapkan oleh Mastercard lnternational dan / atau ketentuan lain yang berkaitandengan Perlanjian ini yang dapat berubah sewaktu-waktu dan oleh karenanya setiap perubahan

terhadapnya akan disampaikan s€cara tertulis olen PHAK KEDUA kepada PIHAK PERTANA.3. Hal - hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Per.ianjian ini maupun perubahan yang

dilakukan, akan diatur kemudian berdasarkan permufakatan bersama oleh PARA PIHAK yangakan dituangkan dalam suatu addendum atau dalam surat menyurat yang d,setuiui oleh PARAPIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjlan ini.

Perjanjian ini dibuat .angkap 2 (dua) asli masing{asing sama bunyinya, bermaterai cukup danmempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA,sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

PERTAMAIl B Tenggarong

Kepala

{'

PIHAK KEDUA

mpin Cabang

{Persero} Tbk.#

It

1a

iE &GGA

\, '-

Ic@2