* 7 h*>t -...

LAP O RAN

AK H I R

P R O G RAM

Q U I C K

W I N S

Pusat Perancangan Undang-Undang

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MAR E T 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Program Quick Wins Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Program Quick Wins pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan Quick Wins tahun 2016 adalah

penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Program Quick Wins telah dilaksanakan melalui evaluasi dan

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), penyusunan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, peningkatan

kapasitas Pejabat Fungsional Perancang Undang-Undang, penguatan sarana dan prasarana pendukung, serta penerapan pedoman dan SOP.

Berdasarkan evaluasi terhadap SOP tahun 2010 telah dihasilkan 13 (tiga

belas) SOP. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang disusun untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan

susbstansi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dan menjamin penyempurnaan atau peningkatan kualitas Naskah Akademik.

Kegiatan selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas Pejabat Fungsional Perancang Undang-Undang dilakukan dalam penguatan Sumber Daya Manusia antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi perancang

undang-undang dan kegiatan penguatan sarana dan prasarana pendukung melalui penyusunan website PUU yang menjadi satu kesatuan dengan website

Badan Keahlian DPR RI. Akhir kata, demikian Laporan Akhir Program Quick Wins Pusat

Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semoga bermanfaat dan selanjutnya dapat dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan dalam program Quick Wins.

Jakarta, Maret 2017

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

TTD.

DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUM.

NIP 196507101990031007

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………….... i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………... ii

A. Pendahuluan ...………………………………………………....…………..... 1

B. Kegiatan Program Quick Wins Pusat PUU………......………………. 3

C. Capaian Pelaksanaan Program Quick Wins……......……………….. 4

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)............................................

b. Penyusunan Pedoman Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang………………………………………………………………………...

c. Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Perancang Undang-

Undang…………………………………………………………………………

d. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung……………………….

e. Penerapan dan Pedoman SOP…...………………………………………

f. Kegiatan yang Masih Dilanjutkan……………………………………….

4

13

16

20

20

24

D. PENUTUP..............................................................…………………….. 24

LAPORAN QUICK WINS 15 MARET 2017 PUSAT PUU BK DPR RI

1

A. Pendahuluan

Program Quick Wins pada Pusat Perancangan Undang-Undang

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR

RI) merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian DPR RI untuk melaksanakan reformasi

birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari

pelaksanaan Quick Wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme

kerja atau produk utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR RI yang sesuai dengan peran, tupoksi, dan karakteristiknya.

Penentuan Quick Wins dilakukan dengan memperhatikan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Quick Wins. Setelah melalui keseluruhan langkah

dalam penentuan Quick Wins, maka Sekretariat Jenderal DPR RI

menetapkan bahwa Quick Wins tahun 2016 adalah Penyusunan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang.

Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-

Undang (RUU) yang dilaksanakan di Pusat Perancangan Undang-

Undang (Pusat PUU) merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi

Badan Keahlian DPR RI, sebagai struktur baru dalam Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Penyusunan NA merupakan

bagian penting dalam proses penyusunan RUU. Dalam Pasal 43 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan) disebutkan bahwa setiap “Rancangan

Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus

disertai Naskah Akademik.” Produk NA dan Draft RUU menjadi

indikator kinerja utama Badan Keahlian DPR RI. NA adalah naskah

hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya


2

terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan

masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang.

Saat ini penyusunan NA belum dapat mendukung pelaksanaan

fungsi legislasi DPR RI secara maksimal karena belum memiliki

batasan waktu dan standar pelaksanaan yang tepat. Substansi NA

yang telah diselesaikan belum mencapai hasil yang optimal karena

belum memuat berbagai aspek penting seperti perspektif

perbandingan rules (peraturan), opportunity (kesempatan), capacity

(kemampuan), communication (komunikasi), interest (kepentingan),

process, and ideology (ROCCIPI), Regulatory Impact Assesment (RIA)

dan cost and benefit Regulatory analysis); waktu yang belum

terstandar; dan belum ada keseragaman format antara bidang di

lingkungan Pusat PUU.

Terkait penyusunan RUU, kebutuhan akan RUU yang sesuai

standar menjadi penting karena dapat menunjang salah satu tugas

dan kewenangan DPR RI dalam fungsi legislasi. Penyusunan RUU

harus sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, baik dalam tahapan maupun teknik

perancangannya. Sebuah RUU idealnya mencerminkan konsep

dalam NA (adanya kesesuaian antara NA dan RUU).

Proses penyusunan NA dan draf RUU dinilai masih dapat

ditingkatkan lebih dari 50% (estimasi perbaikannya). Kedua keluaran

utama tersebut juga masih dalam kendali reformasi birokrasi

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, tingkat kesulitan

melakukan perbaikan kinerja dimaksud dapat dilakukan kurang dari

12 bulan. Berdasarkan identifikasi tersebut maka penyusunan NA

dan RUU dalam mendukung fungsi legislasi DPR RI dapat dijadikan

2 (dua) program Quick Wins Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR RI tahun 2016.


3

Secara umum kriteria keberhasilan Quick Wins pada Pusat

PUU diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelayanan keahlian di

bidang legislasi, yaitu:

1. Prolegnas yang menggambarkan prioritas kebutuhan

pembangunan dan telah memiliki kajian awal.

2. NA yang sesuai dengan standar yang diatur dalam UU

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan

Lampiran I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. RUU yang sesuai atau memenuhi standar penyusunan RUU

dalam lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.

4. Kesesuaian RUU dan Naskah Akademik.

5. Ketepatan waktu penyelesaian NA dan RUU.

6. Kualitas kajian dan rumusan dalam pendampingan pembahasan

RUU.

7. Mengurangi jumlah kesalahan drafting RUU yang telah

mendapat persetujuan bersama sebelum dikirim ke Presiden.

B. Kegiatan Program Quick Wins Pusat PUU

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Quick Wins ini

dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan besar, yaitu:

1. Pembenahan sistem kerja dalam rangka efektivitas dan

efisiensi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan:

a. Evaluasi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP)

kedua Program Quick Wins.

b. Penyusunan pedoman penyusunan NA RUU.

c. Sosialisasi hasil revisi SOP dan standar format dan isi NA

RUU.

d. Pelaksanaan aktivitas sesuai dengan rencana dan jadwal

kerja.

e. Penyelesaian Quick Wins sesuai target dalam jadwal kerja.


4

f. Pelaksanaan uji coba penyusunan NA RUU sesuai dengan

pedoman dan SOP.

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Quick

Wins.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan SDM antara lain

pemberian beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi

pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan Quick Wins.

3. Penguatan Pendukung

Kegiatan yang dilakukan berupa pengadaan Personal Computer

(PC), Laptop, tape recorder, Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK)

pengadaan jaringan atau Local Area Network (LAN), pembuatan

website Pusat PUU .

C. Capaian Pelaksanaan Program Quick Wins

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Evaluasi dan penyusunan SOP dilaksanakan pada bulan Maret

sampai dengan Juni 2016. Evaluasi dilakukan terhadap SOP tentang

Penyusunan NA dan RUU Usul DPR RI tahun 2010 oleh Deputi

Perundang-undangan yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010. SOP ini masih

mengacu kepada struktur organisasi yang lama di bawah Deputi

Perundang-undangan dengan 2 (dua) biro PUU, yaitu SOP tentang

penyusunan NA RUU bidang Polhukhamkesra dan Ekkuindag.

Berdasarkan evaluasi terhadap SOP tahun 2010 tersebut telah

disempurnakan SOP dan disusun SOP yang belum ada sehingga

menjadi 13 (tiga belas) SOP yaitu:

1. SOP Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU

2. SOP Penyusunan NA dan RUU

3. SOP Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU

4. SOP Diskusi Pakar/ Narasumber dalam Penyusunan NA dan RUU


5

5. SOP Uji Konsep NA dan RUU

6. SOP dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

RUU usul inisiatif DPR RI di Badan Legislasi

7. SOP Pendampingan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di Alat

Kelengkapan DPR

8. SOP Pendampingan di Alat Kelengkapan DPR dalam Pembahasan

RUU dengan Pemerintah

9. SOP Pendokumentasian Hasil Kerja

Kesembilan SOP tersebut telah diserahkan kepada Bagian

Organisasi dan Tata Kelola (Ortala) pada tanggal 9 Juni 2016 untuk

dilakukan penyempurnaan. Review SOP yang dilakukan Ortala

meliputi:

a. penyederhanaan alur mekanisme kerja;

b. perbaikan mekanisme kerja;

c. keterkaitan antar SOP; dan

d. penyempurnaan bahasa.

9 (sembilan) SOP tersebut telah direview dan dibahas oleh

Bagian Ortala bersama tim kerja Pusat PUU dari bulan Juni sampai

dengan Agustus 2016. Berdasarkan hasil review dan pembahasan SOP

antara bagian Ortala bersama tim kerja Pusat PUU, terhadap 4

(empat) SOP ditetapkan pada bulan Juni 2016 yaitu:

1. SOP Pembentukan Tim atas Permintaan NA dan RUU

2. SOP Penyusunan NA dan RU

3. SOP Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU

4. SOP Diskusi Pakar/ Narasumber dalam Penyusunan NA dan RUU

Setelah ditetapkan 4 SOP, dilanjutkan dengan penyusunan dan

penetapan 4 (empat) SOP pada bulan Agustus 2016 yaitu:

1. SOP Uji Konsep NA dan RUU

2. SOP Pendampingan dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan

Pemantapan Konsepsi RUU usul inisiatif DPR RI di Badan

Legislasi


6

3. SOP Pendampingan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di Alat

Kelengkapan DPR

4. SOP Pendampingan di Alat Kelengkapan DPR dalam Pembahasan

RUU dengan Pemerintah

Pada bulan Agustus 2016, Bagian Ortala merekomendasikan

untuk membuat SOP terpisah antara output kerja Perancang Undang-

Undang serta pegajuan dan pertanggungjawaban tata usaha

(administrasi) yaitu:

1. SOP Permohonan Penggunaan Anggaran Pengumpulan Data atau Uji

Konsep

2. SOP Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pengumpulan Data

atau Uji Konsep

3. SOP Permohonan Penggunaan Anggaran Honorarium

Pakar/Narasumber

4. SOP Pertanggungjawaban Permohonan Penggunaan Anggaran

Honorarium Pakar/Narasumber

5. SOP Pendokumentasian Hasil Kerja

Kelima SOP ini ditetapkan pada Bulan Oktober 2016.

Dengan demikian, Pusat Perancangan Undang-Undang telah

menyusun 13 (tiga belas) SOP dan telah ditetapkan dengan 3 (tiga)

tahap penetapan, ketiga belas SOP tersebut yaitu:

1. SOP Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU (Nomor

PU/5-71/SETJEN DPR RI/9/2016)

2. SOP Penyusunan NA dan RUU (Nomor PU/4-56/SETJEN DPR

RI/8/2016)

3. SOP Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU (Nomor

PU/6-72/SETJEN DPR RI/9/2016)

4. SOP Diskusi Pakar/ Narasumber dalam Penyusunan NA dan

RUU (Nomor PU/8-74/SETJEN DPR RI/9/2016)

5. SOP Uji Konsep NA dan RUU (Nomor PU/1-53/SETJEN DPR

RI/8/2016)


7

6. SOP Pendampingan dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan

Pemantapan Konsepsi RUU usul inisiatif DPR RI di Badan

Legislasi (Nomor PU/2-54/SETJEN DPR RI/8/2016)

7. SOP Pendampingan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di

Alat Kelengkapan DPR (Nomor PU/3-55/SETJEN DPR

RI/8/2016)

8. SOP Pendampingan di Alat Kelengkapan DPR dalam

Pembahasan RUU dengan Pemerintah (Nomor PU/7-

73/SETJEN DPR RI/9/2016)

9. SOP Permohonan Penggunaan Anggaran Pengumpulan Data

atau Uji Konsep (Nomor PU/9-94/SETJEN DPR RI/10/2016)

10. SOP Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pengumpulan

Data atau Uji Konsep (Nomor PU/10-95/SETJEN DPR

RI/10/2016)

11. SOP Permohonan Penggunaan Anggaran Honorarium

Pakar/Narasumber (Nomor PU/11-96/SETJEN DPR

RI/10/2016)

12. SOP Pertanggungjawaban Permohonan Penggunaan Anggaran

Honorarium Pakar/Narasumber (Nomor PU/12-947SETJEN

DPR RI/10/2016)

13. SOP Pendokumentasian Hasil Kerja (Nomor PU/13-98/SETJEN

DPR RI/10/2016)

SOP-SOP ini mengatur lebih rinci mengenai alur penyusunan NA

dan RUU. Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan pembentukan tim,

dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan, penyusunan NA dan

RUU, diskusi dengan pakar/narasumber, uji konsep hasil penyusunan

NA dan RUU tersebut, hingga pendampingan di alat kelengkapan DPR

(AKD) dalam perumusan/penyusunan NA dan RUU di AKD,

harmonisasi, dan pembahasan RUU dengan Pemerintah.


8

Selain SOP yang menghasilkan output kerja Pusat PUU, terdapat

pula SOP yang mengatur lebih rinci mengenai permohonan pengajuan

anggaran dan pertanggungjawabannya serta mengenai

pendokumentasian hasil kerja.

Ringkasan terhadap beberapa SOP, antara lain:

1) SOP Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU

Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU atas permintaan

AKD merupakan bagian paling awal dalam suatu proses

penyusunan draft NA dan RUU. Dalam SOP Pembentukan Tim

Penyusunan NA dan RUU ini, pelaksana harus memahami stuktur

organisasi baik di Sekretariat Jenderal maupun Badan Keahlian

DPR RI dan memahami proses penyusunan NA dan RUU. SOP ini

menjelaskan bahwa pembentukan tim penyusunan NA dan RUU

dimulai dengan adanya surat permintaan dari AKD atau Anggota

DPR kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan

penyusunan NA dan RUU.

Selanjutnya Kepala Badan Keahlian DPR RI menugaskan Kepala

Pusat PUU untuk mempersiapkan pembentukan Tim sesuai dengan

bidang ataupun lintas bidang. Tim Penyusunan NA dan RUU pada

akhirnya akan terdiri dari Perancang Undang-Undang, peneliti,

analis APBN, analis hukum, analis kebijakan, tenaga ahli AKD,

pakar, dan/atau pegawai lainnya. Selanjutnya Kepala Pusat PUU

menugaskan kepada Kasubbag TU Pusat PUU untuk

mempersiapkan SK Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU. SK

Pembentukan Tim Penyusunan NA dan RUU disampaikan kepada

Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk mendapat persetujuan.

Apabila telah disetujui, SK Pembentukan Tim Penyusunan NA dan

RUU akan disampaikan kepada Ketua Tim untuk kemudian

memulai proses penyusunan NA dan RUU.


9

2) SOP Penyusunan NA dan RUU

Penyusunan NA dan RUU merupakan core business dari Pusat

Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Dengan

demikian sangat diperlukan suatu standar operasional yang

mengatur waktu dan tahapan pekerjaan sehingga tercapai target

pekerjaan yang diminta AKD atau anggota DPR sebagai suatu

supporting system di DPR RI.

SOP penyusunan NA dan RUU merupakan suatu proses panjang

yang dikerjakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan oleh Pusat PUU.

Proses ini dimulai dengan arahan Kepala BKD yang telah menerima

permintaan penyusunan NA dan RUU dari AKD atau anggota yang

mengusulkan pembentukan RUU, kemudian dilanjutkan Kepala

Pusat PUU untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Ketua Tim

yang dipilih. Selanjutnya Ketua Tim mengerjakan tugas dari Kepala

Pusat PUU sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan.

Pengerjaan penyusunan NA dan RUU dilakukan dengan melibatkan

berbagai Pakar dan Stakeholders terkait guna mendapatkan

masukan dan saran yang ideal bagi tim. Setelah menyelesaikan

tugas, Tim melaporkan hasil penyusunan NA dan RUU kepada

Kepala Pusat PUU sebelum dilakukan uji konsep. Setelah proses uji

konsep dan penyempurnaan akhir selesai, Tim mempresentasikan

hasil pekerjaan tersebut kepada Kepala Pusat PUU dan Kepala BKD.

Pada akhirnya setelah hasil pekerjaan Tim disetujui, NA dan RUU

tersebut disampaikan kepada AKD yang meminta penyusunan.

SOP ini telah memberi standar tenggat waktu sehingga akan

terwujud konsistensi pada setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Sehingga diharapkan dengan adanya SOP ini pelaksanaan

penyusunan NA dan draf RUU tidak lagi diselesaikan dalam jangka

waktu yang berbeda-beda di masing-masing RUU dan tidak lagi

berdasarkan permintaan dari Pimpinan alat kelengkapan Dewan


10

yang terkadang sangat singkat, dengan demikian hasil NA dan draf

RUU akan memenuhi standar dan berkualitas.

3) SOP Pendampingan Perumusan/Penyusunan NA dan RUU di

AKD

SOP ini dimaksudkan agar pelaksana memahami prosedur dan

perannya dalam kegiatan yang dilakukan. SOP ini memberikan

pedoman secara teknis administratif maupun dukungan keahlian.

Secara teknis administratif setiap pelaksana mengetahui perannya

dalam kegiatan administratif dimulai dari adanya surat permintaan

dari AKD, disposisi surat, penentuan nama Perancang UU,

pembuatan dan penandatangan nota dinas dan surat tugas sampai

dengan pengiriman nota dinas ke AKD melalui Biro

Persidangan/AKD bersangkutan. Sedangkan secara dukungan

keahlian perancang UU mengetahui tugasnya dalam melakukan

pendampingan perumusan NA dan RUU di AKD sampai dengan

menyampaikan laporan perkembangan kegiatan.

4) SOP Pendampingan Dalam Harmonisasi, Pembulatan,

dan Pemantapan Konsepsi RUU Usul Inisiatif DPR RI di

Badan Legislasi

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU di

Badan Legislasi merupakan bagian dari proses pembentukan

peraturan perundang-undangan, oleh karena itu diperlukan suatu

standar operasional dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. SOP

Pendampingan Dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan

Konsepsi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI di Badan

Legislasi menjelaskan alur pelaksanaan kegiatan tersebut. SOP

dimulai dengan adanya surat permintaan dari AKD kemudian

dilanjutkan dengan penugasan oleh Kepala Pusat PUU kepada

Perancang UU melalui Koordinator Bidang. Kasubbag TU Pusat PUU


11

membuat nota dinas dan surat tugas untuk ditandatangani oleh

Kepala Pusat PUU dan disampaikan ke Perancang UU. Perancang

UU yang telah memperoleh nota dinas dan surat tugas mengikuti

rapat-rapat, memberikan masukan kepada Pimpinan terkait

substansi dan teknis, menyiapkan draf NA dan RUU hasil

pendampingan dalam harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI di Badan

Legislasi. Perancang UU melaporkan perkembangan, kegiatan

harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi NA dan RUU

kepada Kepala Pusat PUU secara berkala tiap Minggu.

5) SOP Uji Konsep NA dan RUU

Uji Konsep NA dan RUU merupakan salah satu tahapan di akhir

suatu proses penyusunan draft NA dan RUU. Tujuan kegiatan Uji

Konsep NA dan RUU adalah guna mendapatkan masukan dari para

stakeholders terutama para akademisi terhadap draft NA dan RUU

sebelum Draft NA dan RUU diserahkan kepada AKD/Anggota yang

memerintahkan penyusunananya. Dalam SOP Uji Konsep NA dan

RUU, Kepala Pusat PUU memerintahkan Ketua Tim untuk

melakukan Uji Konsep dengah menyusun TOR. TOR yang disetujui

dikirimkan kepada para Narasumber berikut dengan lampiran draft

NA dan RUU yang hendak mendapatkan masukan. Uji Konsep dapat

dilaksanakan melalui wawancara, seminar, workshop/lokakarya,

atau Focus Group Discussion (FGD).

Tim kemudian menyusun Laporan Uji Konsep NA dan RUU dan

menyampaikan Laporan Uji Konsep kepada Kasubbag TU Pusat PUU

untuk diteruskan kepada Kepala Pusat PUU serta menyerahkan

pertanggungjawaban perjalanan dinas uji konsep dan bahan

pakar/narasumber kepada Kasubbag TU Pusat PUU. Hasil Uji

konsep menjadi bahan perbaikan draft NA dan RUU sebelum

diserahkan ke AKD/Anggota.


12

6) SOP Diskusi Pakar

SOP ini dimaksudkan agar pelaksana dapat memahami

penyelenggaraan diskusi pakar/narasumber dalam penyusunan

Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU). SOP

ini mengatur bahwa dalam mengajukan rencana kegiatan diskusi

pakar, ketua tim harus menyampaikan Term of Refference (TOR) dan

nama pakar/narasumber sesuai dengan substansi NA dan RUU

yang akan disusun kepada Kasubbag TU Pusat PUU untuk

pengurusan administrasi dan keuangan. Selanjutnya, Kasubbag TU

Pusat PUU melakukan pengurusan administrasi dan keuangan yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 4

(empat) hari. Setelah pelaksanaan kegiatan diskusi

pakar/narasumber selesai, ketua tim menyerahkan laporan singkat

hasil diskusi kepada Kasubbag TU Pusat PUU dilengkapi dengan

makalah/bahan pakar untuk disampaikan kepada Kepala Pusat

Perancangan Undang-Undang.

7) SOP Pendokumentasian Hasil Kerja

SOP pendokumentasian hasil kerja dimaksudkan agar

memahami bagaimana pelaksanaan pendokumentasian hasil

pekerjaan dari Pusat perancangan Undang-Undang (PUU) agar

tersimpan dengan baik dan berguna bagi kelancaran jalannya unit

organisasi serta sebagai sumber informasi PUU. Dalam SOP ini

diatur mengenai kewajiban ketua tim Penyusunan NA dan RUU

untuk menyampaikan hasil kerja berupa jurnal, laporan rapat,

bahan diskusi pakar/narasumber, laporan pelaksanaan seminar,

workshop / loka karya, FGD, laporan pengumpulan data dalam

kota, laporan pengumpulan data ke daerah, laporan uji konsep, NA


13

dan RUU hasil penyempurnaan, dokumen penilaian perancang

peraturan undang-undang, serta dokumen penugasan lain kepada

Kepala Subbagian Tata Usaha PUU (Kasubbag TU PUU) untuk

dilakukan pendokumentasian. Selanjutnya Kasubbbag melakukan

kegiatan pendokumantasian dimulai dari membuat dan

menyerahkan tanda terima hasil kerja Tim, melakukan

pendokumentasian secara fisik (hardcopy) maupun softcopy, hingga

mencatat hasil pendokumentasian yang wajib diserahkan pada

akhir tahun kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

b. Pedoman Penyusunan NA RUU

Pedoman Penyusunan NA RUU yang disusun merupakan

penjabaran lebih operasional dan mudah dipahami terhadap Lampiran

I UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan pedoman ini diperlukan untuk menyamakan

pemahaman mengenai sistematika dan susbstansi NA RUU dan

menjamin penyempurnaan atau peningkatan kualitas NA. Pedoman

penyusunan NA RUU ini dirumuskan dalam bahasa yang mudah

dimengerti mengenai isi dari suatu NA RUU.

Beberapa substansi penting dalam Pedoman Penyusunan NA

RUU ini adalah:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini latar belakang diuraikan

dengan lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi dan urgensi

pembentukan atau perubahan UU sebagai solusi hukum untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika pembentukan atau

perubahan UU dimaksudkan untuk menindaklanjuti Putusan

Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan adanya kekosongan

hukum maka dalam latar belakang diuraikan intisari Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut.

Selain itu, dalam bab ini diuraikan identifikasi masalah yang

harus dituliskan dalam bentuk pertanyaan sehingga jawabannya


14

diuraikan dalam Bab II – Bab V NA. Dalam metode penyusunan NA

ditekankan pada studi kepustakaan (desk review) atau studi literatur

antara lain terhadap hasil penelitian, jurnal, dan peraturan

perundang-undangan terkait. Metode penyusunan NA yang lain yaitu

wawancara, Focus Group Discussion (FGD), seminar, workshop, dan

diskusi panel.

Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris. Dalam bab ini lebih

dijelaskan mengenai kajian teori yang harus diuraikan dengan teori-

teori/kerangka konsepsional yang sedang berkembang dan berkaitan

dengan materi muatan dari UU yang akan disusun untuk dijadikan

sebagai patokan (benchmark). Praktik empiris memuat uraian

mengenai kemajuan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat

yang ditinjau terutama dari aspek sosiologis, sedangkan perbandingan

dengan negara lain memuat uraian mengenai praktik empiris di

negara lain yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di negara tersebut. Untuk mengkaji implikasi

penerapan sistem baru dalam UU yang akan dibentuk terhadap aspek

beban keuangan negara digunakan Regulatory Impact Assessment

(RIA) dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan (Cost) dan

manfaat (benefit) yang akan diperoleh dari penerapan sistem baru

tersebut.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Terkait. Dalam bab ini lebih diuraikan mengenai keterkaitan

permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU/Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jika perubahan UU dilakukan

untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi maka intisari

Putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam evaluasi dan

analisis UU yang akan diubah. Hasil dari evaluasi dan analisis

peraturan perundang-undangan terkait menjadi bahan bagi

penyusunan landasan yuridis dalam Bab IV NA.


15

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Dalam bab

ini diuraikan mengenai argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Bab ini merupakan abstraksi dari Bab I sampai dengan Bab III.

Penulisan bab ini harus diuraikan mengenai inti dari persoalan

filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada setiap argumentasi landasan

filosofis, sosiologis, dan yuridis harus ada 1 (satu) paragraf

kesimpulan untuk dijadikan sebagai konsiderans menimbang.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi

Muatan Undang-Undang. Dalam bab ini lebih dijelaskan mengenai

perbedaan antara sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan. Sasaran

merupakan tujuan yang hendak dicapai dengan pengaturan

permasalahan tersebut dalam undang-undang. Jangkauan berkaitan

dengan siapa saja yang diatur dan apa saja perannya dalam undang-

undang. Arah pengaturan merupakan strategi untuk mencapai

sasaran/tujuan. Dalam ruang lingkup dirumuskan norma rancangan

undang-undang dalam bentuk narasi yang menjelaskan dasar

pemikiran RUU.

Bab VI Penutup. Dalam bab ini lebih dijelaskan mengenai

simpulan yang merupakan rangkuman jawaban atas identifikasi

masalah dalam Bab I NA dan simpulan dituangkan dalam bentuk

tabulasi. Sedangkan dalam saran perlu memuat antara lain pemilahan

substansi NA dalam suatu peraturan perundang-undangan atau

peraturan perundang-undangan di bawahnya, rekomendasi tentang

skala prioritas penyusunan rancangan UU dalam Program Legislasi

Nasional, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung

penyempurnaan penyusunan NA lebih lanjut.

Selain menjelaskan lebih rinci dan sederhana mengenai isi NA,

Pedoman ini juga dilengkapi dengan lampiran yaitu instrumen

pendukung seperti uraian singkat mengenai metode ROCCIPI (Rule,


16

Opportunity, Capacity Communication,Interest, Process, Ideology),

metode penelitian hukum, instrumen Regulatory Impact Assesment,

Cost and Benefit Regulatory Analysis, dan pengharmoniasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi materi muatan RUU.

c. Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Perancang Undang-

Undang

Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan SDM antara lain

melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi perancang undang-

undang. Diklat ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai

di Pusat PUU dengan telah diikutkan dalam berbagai diklat. Diklat

tersebut dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember

2016 yaitu:

NO NAMA

DIKLAT/SEMINAR/WORKSHOP

TEMPAT

DAN TANGGAL

PENYELENGGARA PESERTA

1. Seminar Comparative

Legislative Drafting Process – The UK and

Indonesian System

Hotel Sultan

24 Februari

2016

Westminster

Foundation For Democracy dan

Pusat PUU BKD

Keseluruhan

LD

2. Seminar Kesehatan

Kerja

4 Maret 2016

Ruang Pansus B DPR RI

Pusdiklat Setjen

DPR RI

Apri, Mardi,

Najib

3. Seminar

Penanggulangan Stres

Maret 2016

Ruang Pansus B

DPR RI

Pusdiklat Setjen

DPR RI

Yusuf Sihite,

Titi dan Wiwin Sri

Rahyani

4. Workshop Penelitian Hukum dan Roccipi

11-12 Maret 2016

Santika BSD tgl

Westminster Foundation For

Democracy dan Pusat PUU BKD

Tim Quick Wins LD

5. Workshop Penelitian

Hukum dan Roccipi

18-19 Maret

2016 Grand Zuri

Westminster

Foundation For Democracy dan

Keseluruhan

LD


17

BSD

Pusat PUU BKD

6. Seminar Evaluasi Sistem

Ketenagajerjaan Pemerintaha Jokowi-

JK Dalam Menghadapi

Persaingan Global Ekonomi Sesuai dengan UUD NRI

Tahun 1945 Pasal 27

Aula Serba Guna

Pustaka Loka Gedung

Nusantara IV \

24 Maret 2016

Komisi IX DPR RI Achmadudin Rajab

7. Seminar Sosialisai

Layanan Perpustakaan

Ruang Rapat

Badan Anggaran

Nusantara II 31 Maret

2016

Perpustakaan DPR

RI

Titi,

Achmadudin Rajab, Yeni

8. Seminar Nasional Penguatan BKD

dalam Rangka Percepatan Reformasi DPR RI BKD I

28 April 2016 Ruang KK II

DPR RI

BKD DPR RI Keseluruhan LD

9. Seminar Nasional Peningkatan

Kapasitas Perancang

11 – 12 Agustus

2016 di Hotel Royal

Kuningan

Pusat PUU BKD DPR RI dan Ditjen

PP Kemenkumham

Keseluruhan LD

10. Workshop 71 Tahun

DPR RI dan Kinerjanya

25 Agustus

2016 Ruang Rapat

MKD

Pusat Penelitian

BKD DPR RI

Keseluruhan

LD

11. Diklat Bahasa Indonesia

4 Agustus 2016

Park Hotel Jakarta

Pusdiklat Setjen DPR RI

Stephanie Rebecca

Rina Ihsan

12. International

Symposium Perbandingan

Pembentukan Undang-Undang di Beberapa Negara di

22 Agustus

2016 Hotel

Bidakara Jakarta

Ditjen PP

Kemenkumham

Korbid

Polhukham dan Kesra

Pusat PUU


18

Dunia

13. Diklat Presentasi yang Efektif

22 – 25 Agustus

2016 Ruang

Belajar Pusdiklat

Nusantara I

Pusdiklat Setjen DPR RI

Titi, Meirina Fajarwati,

Sindi, Sutriyanti

14. Seminar Nasional tentang Terorisme (Pansus Terorisme)

25 Agustus 2016 Ruang rapat

KK II DPR RI

Pansus Terorisme DPR RI

Keseluruhan LD

15. Seminar Nasional

Evaluasi dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

23 – 24

Agustus 2016 di Nusantara IV

Komisi III DPR RI Titi,

Achmadudin Rajab, Yeni

16. Workshop on Development

Effectiveness to Implement The SDGs

30-31 Agustus

2016 di

Operational Room DPR RI

DPR RI Achmadudin Rajab

17. Workshop

Kewarganegaraan Ganda dan Urgensi

Perubahan UU No.12 Tahun 2006

1 September

2016 Ruang Rapat MKD

DPR RI

Pusat PUU BKD

DPR RI

Keseluruhan

LD

18. Workshop Tata Kelola

Haji-Kasus Haji Ilegal Via Philipina

8 September

2016 Ruang Rapat MKD

DPR RI

Pusat Kajian

Akuntabilitas Keuangan Negara

BKD DPR RI

Keseluruhan

LD

19. Workshop-Seputar

APBN

15 September

2016

BKD-Pusat Kajian Anggaran

Keseluruhan LD

20. Workshop – Pilkada dan Permasalahannya

29 September

2016

BKD-Puslit Keseluruhan LD

21. Seminar Nasional “ Konstelasi Politik dalam Pembentukan

6 Oktober 2016

BPHN Kemenkumham- Hotel Bidakara

Kuntari, Febri, Stephfanie


19

PUU” W, Apri

22. Workshop: Kegagapan Menanggulangi

Kemiskinan: Antara Regulasi dan Implementasi

6 Oktober 2016

BKD-Pusat Panlak Keseluruhan LD

23. Workshop Menyoal

Penyelenggaaraan TJSP/CSR

13 Oktober

2016

BKD-Pusat PUU Keseluruhan

LD

24. Third Workshop on Networking and

Outrech with Civil Society Organization

17-18 Oktober 2016

AIPA dan GIZ Le Meridien Hotel

Mardi

25 Workshop Penulisan Karya Ilmiah

25-28 Oktober 2016

Hotel Ibis Slipi Jakarta

Ahmad, Arief,

Umam, Tisa, Olsen,

Zulfan, Apri, S. Winoto

26 Workshop

Pembentukan PUU yang Sensitif Ham dan Kelompok

Minoritas

28-29

Oktober 2016

Westminster

Foundation For Democracy di Atria Hotel Gading

Serpong, BSD

Yuda, Budi,

Rahmat, Agus, Nurfaik

27 Study banding ke Azerbaijan

- KBRI - Parlemen (Mijli

Majlis) Azerbaijan - Ministry of Justice - Mahkamah

Konstitusi - Museum

31Oktober – 6 November

2016

- Pusat PUU BKD Mardi, Najib, Akhmad A,

Khopi, Yeni

28. Seminar Kaidah

Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang

6 Desember

2016

Ruang KK II

Nusantara DPR

Keseluruhan

LD

29. Seminar Bedah UU tentang Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan

7 Desember 2016

Ruang KK II Nusantara DPR

Keseluruhan LD


20

d. Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sesuai hasil rapat website tertanggal 8 Maret 2017, saat ini

sedang dalam penyusunan website PUU yang menjadi satu kesatuan

dengan Website Badan Keahlian DPR RI yaitu sedang dalam persiapan

pengisian konten dan persetujuan menu dalam website Pusat PUU

yang menjadi satu kesatuan dengan website Badan Keahlian DPR RI.

Perkembangannya saat ini sudah dibentuk tim kreatif website untuk

mengoordinasikan persiapan pengisian konten seperti pemotretan

untuk foto profil, pengisian data diri, dan materi muatan website.

Sedangkan sarana prasarana pendukung seperti komputer belum

dilaksanakan selama kegiatan Quick Wins ini.

e. Penerapan Pedoman dan SOP

Penerapan Pedoman dan SOP yang sudah disusun telah

diterapkan dalam penyusunan NA dan RUU yaitu:

1. RUU tentang Kehutanan

Dalam melaksanakan tugas penyusunan draf Naskah

Akademik dan RUU tentang Kehutanan, tim yang berjumlah

12 orang yang terdiri dari 8 orang Perancang UU, 2 orang

peneliti, dan 2 orang tenaga ahli komisi IV DPR RI telah

melakukan serangkaian kegiatan guna menyelesaikan draf

naskah Akademik dan RUU tentang Kehutanan.

Penyusunan RUU Kehutanan telah dimulai sejak 4

Agustus 2016. Kegiatan yang dilakukan telah menggunakan

SOP dan Konsep Pedoman Penyusunan NA RUU. Kegiatan

yang telah dilakukan antara lain Tim sudah melakukan

diskusi dengan pakar kehutanan, diantaranya sebagai berikut

pakar hukum kehutanan dari Universitas Indonesia, Institut

Pertanian Bogor, LIPI, dan LSM (AMAN, HUMA, EPISTEMA,

RNI, YKPP).


21

Tim sudah melakukan pengumpulan data ke daerah

Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Tim telah

menyelesaikan konsep Naskah Akademik dan Draf RUU

Kehutanan untuk selanjutnya menjadi bahan untuk

melakukan Uji Konsep. Uji konsep dilakukan di daerah antara

lain Lampung, Kalimantan Barat, Nusa tenggara timur, dan

Yogyakarta. Stakeholder yang dikunjungi antara lain

Universitas Lampung, Universitas Tanjungpura, BKSDA,

Dinas kehutanan, dan LSM.

Isu yang menjadi fokus di bahas berdasarkan masukan

uji konsep dan pengumpulan data di daerah, antara lain:

a. Status dan fungsi hutan

b. Masyarakat hukum adat

c. Perencanaan kehutanan

d. Peran serta masyarakat

Rencana Tim RUU Kehutanan ke depan yaitu

menyelesaikan masukan uji konsep dari daerah untuk nanti

akan dipresentasikan kepada Komisi IV dan

menyelenggarakan Seminar di Universitas Gajah Mada (UGM)

untuk mendapatkan masukan dari para Akademisi.

Penyelenggaraan Seminar akan bekerja sama antara BKD,

Komisi IV, dan UGM.

Permasalahan yang dihadapi Tim dalam melakukan

penyusunan NA dan RUU Kehutanan antara lain terdapat

beberapa substansi dalam materi muatan NA yang masih

dalam penyempurnaan seperti hutan adat, perencanaan,

pengelolaan, dan penegakan hukum terkendala karena masih

mengumpulkan masukan baik bersumber dari pakar,

narasumber, maupun dari pihak lainnya yang terkait.


22

2. RUU tentang Perikanan

Dalam melaksanakan tugas penyusunan draf NA dan

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Perikanan, tim

yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari 8 orang legal

drafter, 2 orang peneliti, dan 2 orang tenaga ahli komisi IV

DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan guna

menyelesaikan draf naskah Akademik dan RUU tentang

Perubahan atas Undang-Undang Perikanan.

Penyusunan RUU Kehutanan telah dimulai sejak 3

Agustus 2016. Kegiatan yang dilakukan telah menggunakan

SOP dan Konsep Pedoman Penyusunan NA RUU. Kegiatan

yang telah dilakukan antara lain melakukan kajian terhadap

urgensi pembentukan RUU Perikanan, memanggil pakar,

diskusi dengan stakeholder terkait maupun dengan mitra

kerja yaitu Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, melakukan diskusi

dengan pakar Perikanan dari IPB, pakar hukum perikanan

dari UI, dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Tim sudah melakukan pengumpulan data baik dalam

kota maupun daerah sebagai berikut:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. Pengadilan Perikanan

c. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

d. Provinsi Maluku

e. Provinsi Kalimantan Selatan

f. Provinsi Sulawesi Tenggara

g. Provinsi Kepulauan Riau

Tim telah menyelesaikan konsep Naskah Akademik dan

Draf RUU Perikanan untuk selanjutnya menjadi bahan untuk

melakukan Uji Konsep. Uji konsep dilakukan di daerah


23

berikut Provinsi Nusa Tengggara Barat, Provinsi Maluku

Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Stakeholder yang dikunjungi antara lain Universitas

Mataram, Universitas 45 Mataram, Universitas Khairun,

Universitas Gajah Mada, Dinas Perikanan Provinsi, dan LSM.

Isu yang menjadi fokus di bahas berdasarkan masukan

uji konsep dan pengumpulan data di daerah antara lain

definisi dan ruang lingkup perikanan, kewenangan

Pemerintah Daerah, perizinan kapal, dan penerapan sanksi

terkait dengan illegal fishing. Rencana Tim RUU Perikanan ke

depan yaitu menyelesaikan masukan uji konsep dari daerah;

dan melakukan penyempurnaan Naskah Akademik dan draf

RUU untuk nantinya dipresentasikan kepada Komisi IV. Tim

dalam melakukan penyusunan NA dan RUU tidak

menghadapi kendala dan permasalahan.

3. RUU tentang Persandian

Penyusunan RUU Persandian telah dimulai sejak

Agustus 2016. Tim Penyusun terdiri dari unsur Perancang

UU, Peneliti, dan Tenaga ahli Komisi I. Kegiatan yang

dilakukan telah menggunakan SOP dan Konsep Pedoman

Penyusunan. Kegiatan yang telah dilakukan antara

lain melakukan diskusi dengan Edmon Makarim

(Akademisi), Nunil Pantjawati (praktisi), BPOM, dan Lemsaneg

pada Agustus dan Oktober 2016.

Pada awal September 2016 Tim sudah melakukan

pengumpulan data ke daerah Sumatera Barat dan Jawa

Timur. Tim telah melakukan pembahasan dala penyusunan

NA dan RUU Persandian pada pertengahan September hingga

November 2016.


24

Konsep Naskah Akademik dan Draf

RUU Persandian yang telah selesai disusun tersebut untuk

selanjutnya menjadi bahan untuk melakukan Uji Konsep. Uji

konsep dilakukan di daerah antara lain Bali, Kalimantan

Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir November

dan awal Desember 2016. Draf NA dan RUU Persandian telah

disusun oleh Tim Asistensi dengan mengadopsi masukan dari

uji konsep dari 3 daerah tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Tim dalam melakukan

penyusunan NA dan RUU Persandian antara lain masih

sedikitnya buku dan karya tulis yang dimuat baik di media

cetak maupun media online yang mengulas mengenai

persandian, serta masih kurangnya pemahaman tim dan

khalayak umum atas materi persandian sehingga

mengakibatkan terbatasnya pakar yang menguasai

permasalahan persandian.

f. Kegiatan yang masih dilanjutkan

1. Pembuatan Website PUU

2. Evaluasi dan Monitoring

3. Penyempurnaan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan

monitoring

g. Penutup

Demikianlan laporan akhir pelaksanaan program Quick Wins

pada Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI. Kegiatan ini hanya dapat

terlaksana dengan baik, apabila mendapatkan dukungan dari

berbagai pihak, terutama dari unit-unit kerja lainnya. Untuk itu,

dukungannya tetap diharapkan untuk lanjutan dari pelaksanaan

kegiatan Quick Wins pada Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI.


25

Jakarta, Maret 2017

KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

TTD

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

* 7 h*>t -...

Documents