tesis - digilib.uin-suka.ac.iddigilib.uin-suka.ac.id/7013/1/bab i, vi, daftar pustaka.pdf ·...
TRANSCRIPT
SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW
DI SULAWESI UTARA
(Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial)
Oleh :
Mohamad Bahrudin Podomi NIM: 07234423
TESIS
Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam
YOGYAKARTA
2010
ii
iii
iv
ii
NOTA DINAS PEMBIMBING
Kepada Yth. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalamu‘alaikum wr. wb.
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial)
yang ditulis oleh:
Nama : Mohamad Bahrudin Podomi, S.H.I NIM : 07234423 Program : Magister (S2) Program Studi : Hukum Islam Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.
Wassalamu‘alaikum wr.wb.
Yogyakarta, 31 Mei 2010 Pembimbing,
v
vi
ABSTRAK
MOHAMAD BAHRUDIN PODOMI. SISTEM POLITIK KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW (Studi tentang Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial) Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
Sistem politik adalah rangkaian metode yang bersifat sistematis,
terstruktur dan fleksibel terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal. Sistem politik juga memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan dan struktur sosial sebagai sub-sistemnya, begitu pula dengan proses dan implikasi-implikasi yang melingkupinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan bagaimana sistem politik kerajaan Bolaang Mongondow pada periode awal, pertengahan dan moderen, dengan fokus kajian pada sistem pemerintahan dan struktur sosial yang ada dalam sistem politik kerajaan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis data secara sosiologis historis. Pendekatan dimaksudkan adalah sebagai upaya menyelidiki dan mendeskripsikan kemudian melakukan pengkajian mendalam dari obyek yang diteliti, peneliti menguraikan periodesasi dan fase-fase secara sistematik, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara faktual atas sumber-sumber yang ada.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongodow Terbagi dalam dua bagian utama yaitu Pemerintahan Pusat yang terdiri dari: Punu’/Raja (Datu), Sadaha Tompunu’on, Presiden Raja, Kapiten Laut, Jogugu, Major Cadato. Kemudian pemerintahan Dewan Musyawarah Rakyat (volksraad) yang terdiri dari: Sadaha TomPunu’on sebagai Ketua, Panghulu Passi sebagai Anggota Istimewa, Panghulu Lolayan sebagai Anggota Istimewa, Kepala desa yang bergelar Hukum Major sebagai anggota. Panghulu Panghulu (sekarang camat) adalah jabatan kepala wilayah adat. Sedangkan struktur sosial masyarakat kerajaan mengalami perubahan pada zaman Punu’ Tadohe yang Ketika menjadi Punu Molantud membagi golongan masyarakat menjadi dua golongan yakni Kinalang: golongan yang memerintah/pemerintah dalam hal ini Punu’ dan Paloko: golongan yang diperintah yaitu rakyat. Selanjutnya Masyarakat dibagi dalam enam tingkatan; Pertama, Mododatu (kaum ningrat), kedua Kohongian, ketiga Simpal, keempat Nonow, kelima Tahig dan keenam Yobuat. Kaum simpal adalah pemegang pemerintahan membantu raja, nonow adalah penjaga keamanan, tahig adalah golongan pekerja dan yobuat/golongan bawah (tuangi lipu’).
Memperhatikan hasil diatas, maka pada dasarnya sistem politik Bolaang Mongondow sejak dahulu telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan pembagian dalam struktur sosial masyarakatnya. Dengan demikian sebagai salah satu bagian dari kekayaan budaya bangsa, sistem politik karajaan ini, bisa dijadikan sumber informasi bagi siapapun yang akan membutuhkannya nanti.
vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.
Konsonan Tunggal
Huruf Arab
Nama Huruf Latin Keterangan
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
alif
ba’
ta’
sa
jim
ha’
kha’
dal
zal
ra’
zai
sin
syin
sād
dad
ta’
Tidak dilambangkan
b
t
s
j
h
kh
d
z
r
z
s
sy
s
d
t
Tidak dilambangkan
Be
Te
Es (dengan titik di atas)
Je
Ha (dengan titik di bawah)
Ka dan Ha
De
Zet (dengan titik di atas)
Er
Zet
Es
Es dan Ye
Es (dengan titik di bawah)
De (dengan titik di bawah)
Te (dengan titik di bawah)
viii
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
ه
ء
ي
za’
‘ain
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
wawu
ha’
hamzah
ya’
z
‘
g
f
q
k
l
m
n
w
h
‘
y
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik di atas
Ge
Ef
Qi
Ka
El
Em
En
We
Ha
Apostrof
Ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap
ditulis ‘iddah عدة
Ta’ marbutah
1. Bila matikan ditulis h
هبة
جزية
Ditulis
ditulis
Hibah
jizyah
ix
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
Bila diikuti dengan sandang “al” serta dibacakan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.
ditulis Karamah al-auliya آرامة األولياء
2. Bila ta’ marbutah atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.
ditulis Zakatul fitri زآاة الفطرة
Vokal Pendek
kasrah
fathah
dammah
Ditulis
Ditulis
ditulis
i
a
u
Vokal Panjang
Fathah+alif
جاهلية
Fathah+ya’ mati
يسعى
Kasrah+ya’ mati
آريم
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
a
jahiliyyah
a
yas’a
i
karim
x
Dammah+wawu mati
فروض
ditulis
u
furud
Vokal Rangkap
Fathah+wawu mati
بينكم
Fathah+wawu mati
قول
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ai
bainakum
au
qaulun
xi
KATA PENGANTAR
بسم اهللا الرحمن الرحيم
Segala puja dan puji syukur hanyalah bagi Allah Swt., yang hanya karena
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.
Selanjutnya, solawat serta salam semoga senantiasa mengalir kepada kanjeng
Baginda Nabi besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-
orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Tuhan Yang
Maha Kuasa, karena berkat rahman dan rahim-Nya semata akhirnya penyusunan
tesis dengan judul: “Sistem Politik Kerajaan Bolaang Mongondow (studi tentang
sistem pemerintahan dan struktur sosial), dapat diselesaikan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai dan
terwujud dalam bentuk dan isi sebagaimana mestinya, jika tidak ada bantuan dan
jasa dari berbagai pihak dalam upaya penyusunannya. Oleh karena itu, sudah
selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada mereka. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang
tinggi penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain selaku
pembimbing, atas segala arahan, bimbingan, saran, kesabaran, perhatian dan
waktu yang beliau berikan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga
akhir penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:
1. Rektor, Pembantu Rektor dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
xii
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. dan Bapak Drs. Mochamad
Sodik, S.Sos., MSI, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kab. Bolmong Selatan, lebih khusus
kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah memberi izin
pada penulis untuk melakukan penelitian lapangan, dengan segala hormat
penulis sampaikan terima kasih.
4. Rasa hormat yang tulus dan ikhlas penulis sampaikan pula kepada kedua
orang tua: Ayahanda Ridwan Podomi dan Ibunda Haspiyati Mokodompit,
yang senantiasa memberikan do’a dan restunya demi selesainya studi penulis.
Juga kepada Kakak dan adik penulis, Dedy Wahyudi Podomi, Irfandi Podomi,
Didi Efendi Podomi dan Moh. Sukri Podomi, syukur moanto’ atas segala
kebaikan, dukungan dan doa kalian.
5. Bapak dan Ibu sangadi Bakan, A.Y. Mamonto dan H. Mokodompit, Kakek
dan Nenek: Malik Podomi, Ana Datunsolang, Mandeng Mokodompit (alm.)
dan Hadijah Podomi dan seluruh keluarga yang tak henti-hentinya
memberikan bantuan, do’a dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Chaeroel Makalalag, Bernard Ginupit, H. Zainal.A.Lantong, Ibu Emmy
Manoppo dan mereka yang telah memberikan informasi dan data yang sangat
berharga dalam proses penelitian.
7. Seluruh rekan mahasiswa S2 reguler studi politik dan pemerintahan Islam
(SPPI-SUKA) angkatan 2007 atas canda tawa, kebersamaan dan
persahabatannya selama ini.
xiii
8. Teman-teman Organisasi Paguyuban: KPMIBM (Bolmong), PMPS-GY
(Gorontalo), Teman-teman Mahasiswa Pemda BONBOL, komunitas kajian
Lipu’ Kobayagan dan teman-teman Bolmong Study Centre Yogyakarta.
9. Para Senior dan Guru Intelektual (Doktor dan Promovendus): Ka’ Mujahid
Damopolii, Ka’ Said Subhan, Ka’ Mat Paputungan, Pak Ridwan, Pak Sofyan
KAU, Pak Lahaji, Pak Sumanti, Pak Manaf, Pak Jani.F.Abidin end
seterusnya, syukron atas bantuan, motivasi, doa dan dukungannya selama
penulis berada di kota Gudeg kotanya para Pelajar.
10. Sahabat Karib, Wandi M, Suparmo Saleh, Aking, Tomo, Amal, Minsay, Yadi
kuadrat, Erik, Yongki, Man, Mas Acil, Taufik Ajuba, Ilyas Daud, Bung Ali
lintuhaseng, Aa’ Furqon, A. Lois, Ebonk, Ali Gondrong, Inyo’, Fitrah
Maulana, Cucan Tangahu, Indri A. Kodjo, khos Adinda Yuliana Changat,
yang tidak disebut jangan marah (projec Pop). Kepada kalian semua, terucap
salam persahabatan and thanks very much atas kebersamaan, kasih sayang,
do’a dan dukungannya selama ini.
Mengenai tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan
kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi
perbaikan, penyempurnaan karya ini dan semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi
pihak-pihak yang membutuhkan. Akhirnya hanya kepada Allah Swt, penulis
memohon ampun dan berserah diri.
Yogyakarta, 31 Mei 2010 Penulis,
Moh. Bahrudin Podomi
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................... ii PENGESAHAN DIREKTUR .............................................................................. iii PERSETUJUAN TIM PENGUJI ........................................................................ iv NOTA DINAS PEMBIMBING ............................................................................ v ABSTRAK ............................................................................................................. vi PEDOMAN TRANSLITERASI .......................................................................... vii KATA PENGANTAR ........................................................................................... xiii DAFTAR ISI .......................................................................................................... xiv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xvi BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................ 7 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .................................................. 7 D. Kajian Pustaka .............................................................................. 9 E. Metode Penelitian ......................................................................... 13 F. Sistematika Pembahasan ................................................................ 19
BAB II : SISTEM POLITIK DALAM DEKAPAN DEFINISI ................... 21 A. Teoritisasi Sistem Politik ............................................................. 21 B. Sistem Pemerintahan ................................................................... 29 C. Struktur Sosial ............................................................................. 34 D. Sistem Politik dalam Persfektif Islam ......................................... 49
BAB III : GAMBAAN UMUM KAB. BOLAANG MONGONDOW .......... 66 A. Letak Geografis ........................................................................... 68 B. Pemerintahan ............................................................................... 70 C. Penduduk ..................................................................................... 71 D. Sosial Pendidikan ........................................................................ 74 E. Kesehatan dan Keluarga ............................................................... 75 F. Agama ......................................................................................... 76 G. Kriminalitas dan Kecelakaan Lalulintas ....................................... 76 H. Sosial Lainnya .............................................................................. 77 I. Perumahan dan Lingkungan ......................................................... 78 J. Pertanian ....................................................................................... 78 K. Industi dan Energi......................................................................... 82 L. Pedagangan ................................................................................... 84 M. Transportasi .................................................................................. 86 N. Keuangan ..................................................................................... 86
xv
BAB IV : SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW ............................................................................... 88
A. Sistem Pemerintahan Periode Awal (1300-1400) ....................... 88 B. Sistem Pemerintahan Periode Pertengahan (1400-1819) ............ 96 1. Lahirnya Pemerintahan Punu’ ............................................... 98 2. Sistem Organisasi Pemerintahan ke-Punu’an ........................ 101 C. Sistem Pemerintahan Periode Modern (1820-1950)...................... 106 1. Lahirnya Sistem Kerajaan dan Regulasi ................................ 107 2. Struktur Pemerintahan Kerajaan ............................................ 112 3. Pemerintahan Raja-raja Kerajaan ........................................... 119
BAB V : STRUKTUR SOSIAL DALAM KERAJAAN BOLAANG MONGONDOW ............................................................................... 137 A. Struktur Sosial Periode Awal ........................................................ 137 B. Struktur Sosial Periode Pertengahan ............................................ 141 1. Kelompok Sosial ....................................................................... 142 2. Komunitas ................................................................................. 144 3. Berlakunya Norma-Norma Sosial ............................................. 145 C. Struktur Sosial Periode Modern ................................................... 148 1. Kelompok Sosial ....................................................................... 148 2. Pranata Sosial ............................................................................ 150 3. Stratifikasi Sosial ...................................................................... 152 4. Norma Sosial ............................................................................. 155 5. Lahirnya Kebudayaan dan Kesenian ........................................ 174
BAB VI : PENUTUP ........................................................................................ 194
A. Kesimpulan .................................................................................. 194 B. Saran ............................................................................................ 197
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 198 LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xvi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Sistematika Pemerintahan/Kepemimpinan Bogani, 96.
Ganbar 2 Foto Komalig (Istana) Punu’ dan Raja di Kotobangun, 104.
Gambar 3 Skema Sistem Pemerintahan Punu’ di Bolaang Mongondow, 117.
Gambar 4 Skema Struktur Dewan Musyawarah Rakyat, 118.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Studi tentang bagaimana sebuah sistem politik bisa membangun perubahan
dan peradaban suatu negara, tidak akan dapat dilepaskan dari sistem dan bentuk
pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Begitu juga dengan perubahan dan
dinamika struktur sosial di Negara-negara berkembang umumnya, sangat erat
kaitannya dengan bentuk sistem politik yang ada dalam negara tersebut. Bentuk
sistem politik tersebut akan sangat berpengaruh bagi jalannya demokrasi dalam suatu
bangsa.
Indonesia sebagai salah satu dari negara yang sedang berkembang, saat ini
sedang mencari pola demokrasi dan sistem politik yang sesuai dengan kepribadian
dan karakter masyarakatnya. Sebab bicara tentang Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau NKRI, adalah bicara tentang Indonesia secara keseluruhan daerah dari
Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, pengembangan sistem politik negara ini,
haruslah melihat secara historis dan faktual berdasarkan gambaran yang ada disetiap
daerah: kabupaten, kota dan provinsi bahkan desa sekalipun di seluruh nusantara ini,
untuk mendapatkan konstruksi suatu sistem politik yang bisa menciptakan rasa
keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, sebagai bangsa yang besar kita mestinya harus memahami
dengan baik dan tepat bagaimana sistem politik yang kemudian dijadikan pilihan
2
yang nantinya bisa sejalan dengan budaya dan karakter bangsa. Masalahnya sekarang
sebagaimana yang dikatakan Inu Kecana Syafiie bahwa: kebanyakan Negara
mentransfer begitu saja sistem politik dinegara lain yang memiliki budaya politik
yang berbeda dengan pemahaman masyarakat setempat, akhirnya menimbulkan
kegagalan. Ancaman terhadap ambruknya pilar-pilar Negara Kesatua Republik
Indonesia dewasa ini tidak diragukan lagi merupakan fakta dari penerapan sistem
politik yang tidak sejalan dengan budaya masyarakat di daerah.1
Dengan demikian maka disini boleh dikatakan bahwa kebanyakan penyebab
terjadinya pemberontakan di daerah-daerah seperti Aceh, Irian Jaya, dan bahkan
munculnya gerakan terorisme di Negara ini, tidak lepas dari ketidaksinergian antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belum lagi pertarungan idiologi Negara-
bangsa yang sampai hari ini masih sering dimuculkan. Kesalahan dalam memilih dan
menerapkan sistem politik terhadap suatu negara, seperti Indonesia boleh jadi adalah
salah satu penyebab lahirnya gerakan-gerakan separatisme daerah sebagaimana
diatas.
Memperhatikan berbagai masalah diatas, pada dasarnya pemerintah telah
melakukan upaya terbaiknya dalam memberikan solusi terhadap berbagai macam
tuntutan dan kehendak yang muncul dari daerah-daerah dan organisasi separatisme
yang ada, seperti Menciptakan pemerintahan yang amanah (Good-governance) yaitu
penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip partisipasi, penegakan
1Inu Kecana Syafiie (ed.), Sistem Politik Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),
hlm. 25.
3
hukum, transparansi, ketanggapan, orientasi konsensus, kesamaan, efisiensi dan
efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Namun demikian hal ini tidak cukup
untuk memenuhi tuntutan dan rasa keadilan yang mereka harapkan, sebab di daerah-
daerah yang kemudian membentuk Negara Indonesia ini, sebelumnya telah memiliki
budaya dan sistem pemerintahan sendiri.
Bolaang Mongondow sebagai salah satu daerah yang dengan resmi menjadi
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, adalah daerah
yang telah melewati sejarah yang panjang menyangkut pelaksanaan sistem politiknya.
Sejarah panjang tersebut dimulai dengan lahirnya bentuk kepemimpinan yang masih
sangat sederhana yang dimulai oleh para Bogani-bogani. Kemudian berkembang
menjadi sistem pemerintahan ke-Punu’an dimana pemimpin utama wilayah kerajaan
Bolaang Mongondow disebut Punu’ Molantud. Perubahan kemudian terjadi setelah
masuknya Negara-negara asing, dimana telah terjadi perubahan yang sangat besar
terhadap sistem pemerinatahan dan struktur sosial yang ada.
Secara historis, Bolaang Mongondow adalah sebuah daerah (landschap) yang
berdiri sendiri dan memerintah sendiri dan masih merupakan daerah tertutup sampai
dengan akhir abad 19. Hubungan dengan luar (asing) hanyalah hubungan dagang
yang diadakan melalui kontrak dengan raja-raja yang memerintah pada saat itu.
Dengan masuknya pengaruh pemerintahan bangsa asing (Belanda) pada sekitar tahun
1901, maka secara administrasi daerah ini termasuk Onderafdeling Bolaang
4
Mongondow yang didalamnya termasuk landschap Bintauna, Bolaang Uki,
Kaidipang besar dari Afdeling Manado.2
Sejak abad ke 16, wilayah kabupaten Bolaang Mongondow telah berada
dalam wilayah kekuasaan kerajaan. Beberapa kerajaan yang pernah berkuasa di
wilayah ini antara lain: kerajaan Bolaang Mongondow yang berkedudukan di
Bolaang, dan empat kerajaan lainnya di wilayah Pantai Utara Bolaang Mongondow,
yakni ; 1). kerajaan Bolaang Uki berkedudukan di Walugu, 2). kerajaan Bintauna
dengan beberapa kali berpindah ibu kota, antara lain : Panayo, Minanga, dan Pimpi,
3). kerajaan Bolaang Itang yang berkedudukan di Bolaang Itang dan 4). kerajaan
Kaidipang dengan Ibu kotanya Buroko.3
Dari lima kerajaan yang berkuasa di wilayah Bolaang Mongondow,
sebagaimana yang disebutkan diatas, kerajaan Bolaang Mongondow adalah kerajaan
yang memiliki letak geografis yang terluas. Kerajaan lainnya seperti kerajaan
Bolaang Uki, kerajaan Bintauna, kerajaan Bolaang Itang dan kerajaan Kaidipang
berada di bagian utara Bolaang Mongondow (sekarang Bolaang Mongondow Utara)
memiliki luas geografis kurang lebih 1.843,92 km2,4 sedangkan kerajaan Bolaang
Mongondow menguasai wilayah: dari Timur, Selatan dan pusat/induk kabupaten
Bolaang Mongondow dengan luas wilayah kurang lebih 9090.54 km2. Itu artinya
2Www. Bolmong. Com. Diakses pada tgl, 23 Januari 2009 3A.T. Mokobombang, Napak Tilas Mengikuti Jiwa dan Jejak Merah Putih Kawasan Utara
Propinsi Celebes, (Ujung Pandang: BPT Grafita,1995), hlm. 28-30 4Wilayah Bolaang Mongondow Utara hasil Pemekaran dari KabupatenBolaang Mongondow
berdasarkan data Panitia Pemekaran Bolmong Utara tahun 2007.
5
wilayah kekuasaan kerajaan Bolaang Mongondow kurang lebih tiga kali lipat wilayah
kekuasaan ke-empat kerajaan di bagian Utara Bolaang Mongondow diatas.
Selanjutnya, kerajaan-kerajaan di wilayah Utara Bolaang Mongondow
(kerajaan Bolaang Uki, Bintauna, Bolaang Itang dan Kaidipang) dari tahun 1872-
1950, secara keseluruhan hanya memiliki enam orang Raja. Sedangkan kerajaan di
wilayah Bolaang Mongondow yang eksis sejak 1670-1950 memiliki 19 orang Raja.
Disamping itu, kerajaan Bolaang Mongondow yang menjadi fokus penelitian ini,
telah berdaulat/berkuasa sejak 2 abad atau 200 tahun setelah jauh sebelumnya
kemudian kerajaan-kerajaan wilayah Utara Bolaang Mongondow berdaulat/ berkuasa.
Sekitar abad 20, Bolaang Mongondow terdiri dari beberapa distrik, yaitu:
Mongondow (Passi dan Lolayan), serta onder distrik Kotabunan, Bolaang dan
Dumoga. Secara politik, Kerajaan Bolaang Mongondow berfungsi sebagai pelaksana
pemerintahan pada semua wilayah Kerajaan. Fungsi sosial Kerajaan Bolaang
Mongondow (1653-1693) pada awalnya dimaksudkan untuk menjalankan
pemerintahan dimana raja memerintah secara otonom tanpa dipengaruhi atau
diperintah oleh pemerintah manapun. Pada tahun 1694-1950 ketika Belanda masuk ke
wilayah Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Mongondow tidak ada pilihan lain
kecuali sebagai alat legitimasi imperialisme (dalam bentuk kontrak politik) dengan
pemerintah Hindia Belanda.
Dengan masuknya Islam yang kemudian menjadi agama Kerajaan pada tahun
1880, nilai-nilai spritual Islam secara bersamaan masuk dalam sistem pemerintahan
dan sistem sosial Kerajaan Bolaang Mongondow. Sebagaimana hal ini juga terjadi
6
pada beberapa kerajaan yang ada di Sekitarnya seperti Gorontalo5 dan begitu juga
dengan Ternate.
Makanisme pelaksanaan Pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow diatas
sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena beberapa alasan. Antara lain adalah
belum adanya penelitian ilmiah yang secara spesifik mengkaji masalah ini, disamping
itu Kerajaan Bolaang Mongondow yang telah masuk Islam sekitar tahun 1880, tidak
merubah bentuk Kerajaan-nya menjadi Sistem Kesultanan sebagaimana yang terjadi
pada Kerajaan yang ada di Yogyakarta, Ternate dan Gorontalo adalah sesuatu yang
masih belum di ketahui penyebabnya. Sistem politik yang dibangun dalam Kerajaan
tentu saja akan memberikan pengaruh yang besar bagi tercapainya akselerasi budaya
dan etika pemerintahan kearah yang lebih baik. Masuknya pengaruh agama adalah
salah satu indikator penunjang maju dan berkembangnya nilai moralitas dalam
pelaksaan pemerintahan Kerajaan. Lantas apakah Kerajaan Bolaang Mongondow
yang baru bergabung dengan NKRI pada tahun 1950 memiliki budaya dan sistem
pemerintahan yang dibangun pada masanya? Bagaimana juga stuktur sosial yang ada
di wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow. Kehadiran Islam yang awalnya tidak
melembaga dalam sistem dan stuktur kerajaan Bolaang Mongondow dan kemudian
dilembagakan oleh masyarakat serta implikasi sosial pasca runtuhnya Kerajaan
adalah beberapa faktor yang juga dijelaskan pada bab-bab dalam tesis ini.
5Lihat, Alim, S. Niode (ed.), Abad Besar Gorontalo (Gorontalo: Presnas Publishing, 2003),
hlm. 1-31.
7
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat perumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan dalam kerajaan Bolaang
Mengondow pada periode awal, pertengahan dan modern?
2. Bagaimana stuktur sosial yang dibangun dalam pemerintahan Kerajaan Bolaang
Mongondow pada periode awal, pertengahan dan modern?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Obyektif
a) Mengkaji bagaimana sistem Pemerintahan yang di praktrekkan dalam
Kerajaan Bolaang Mongondow secara periodik
b) Menganalisis bagaimana struktur sosial masyarakat yang ada dalam
wilayah pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongodow berdasarkan periode
yang ada.
2. Tujuan Subyektif
a) Dapat memperoleh data yang konkrit yang berkaitan dengan obyek yang
diteliti guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga program studi politik dan pemerintahan Islam
8
b) Memperoleh tambahan pengetahuan mengenai sejarah Nusantara yang
secara khusus menukik pada sistem Politik Kerajaan yakni sistem
pemerintahan dan struktur sosial yang ada di daerah Bolaang
Mongondow.
3. Kegunaan Penelitian
a). Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi teraplikasinya nilai-nilai luhur warisan masa lampau dalam aktifitas
politik lokal atau bahkan Nasional. Disamping itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjaga kontinyuitas sejarah dan keutuhan nilai budaya
Bangsa.
b). Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai keragaman budaya, struktur sosial dan bentuk pemerintahan
Kerajaan di daerah, yang akan bermanfaat bagi rekonstruksi sejarah
Nasional bangsa Indonesia. Disamping itu, penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan literatur bagi daerah, juga terhadap mereka yang ingin
mendalami ilmu-ilmu sosial seperti; politik, Agama dan budaya.
9
D. Kajian Pustaka
1. Pengembangan kelembagaan Masyarakat Adat dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow6
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas
Negeri Manado pada tahun 2000 dengan sub judul penelitian profil struktur sosial
masyarakat Adat Bolaang Mongondow, telah berhasil menjelaskan beberapa hal
penting mengenai struktur sosial yang ada di Bolaang Mongondow, dengan beberapa
hasil penelitian sebagai berikut:
1. Bahwa struktur sosial masyarakat adat memiliki profil yang berbasis pada
sistem dan kultur yang masih kaut keberadaannya.
2. Secara garis besar bahwa masyarakat adat dalam konteks struktur dan
fungsional memiliki berbagai komponen-komponen yang membentuk
suatu kesatuan atau satu komunitas yang saling berfungsi satu sama lain
sehingga terjadi “equilibrium” keseimbangan sistem sosial.
3. Desain lembaga dalam penyusunan visi yang merupakan cita-cita yang
diemban oleh lembaga adat harus mengacu pada struktur sosial yang ada,
sehingga apa yang diharapkan (dassollen) akan menjadi kenyataa
(dassein).
6Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Negeri Manado dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow sub judul Profil Struktur Sosial Masyarakat Adat Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow, tahun 2000, hlm. 61-83.
10
4. Demikian pula bahwa misi atau perjuangan lembaga haruslah menyentuh
terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan hanya melihat
apa yang dinginkan.
5. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penyusunan fungsi
dan tugas lembaga adat dalam kedudukannya sebagai lembaga fungsional
dan bukan lembaga sturktural. Fungsi dan tugas tersebut dikembangkan
berdasarkan pada asas edukatif, protektif dan inovatif. Fungsi-fungsi ini
secara arif dan bijaksana senantiasa selalu disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat adat Bolaang Mongondow.
6. Implikasi lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat
memiliki suatu acuan dasar yang bersifat filosofis yang dapat menuntun
dan mengarahkan perjuangan lembaga adat ditengah-tengah pelaksanaan
pembangunan. Filosofi ini lahir dari kajian tentang kajian jati diri orang
Bolaang Mongondow yang mengemukakan bahwa orang Mongondow
berlandaskan kekeluargaan Pogogutat, yang serba “Mototompia’an”
(saling membaiki), “Mototabian” (saling menyayangi), dan
“Mototanoban" (saling mengingati).
7. Untuk pelaksanaan otonomi Daerah, penelitian ini telah memberikan pola
pelaksanaan otonomi Daerah yang mengacu dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan pemerintah. jika pelaksanaan
otonomi daerah mengabaikan kondisi struktur sosial yang ada maka dapat
diprediksi bahwa gejolak sosial muncul tanpa terkendali. Tugas-tugas
11
eksekutif secara formal dapat dipadukan dengan tugas-tugas tokoh
masyarakat adat secar informal.
Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Universitas Negeri Manado ini
merupakan kajian dari aspek sosiologis dan antropologis terhadap pengembangan
kelembagaan masyarakat di Bolaang Mongondow, yang implikasinya diharapkan
memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa hal yang belum
terungkap dalam penelitian ini adalah: (1). Belum mengungkapkan fase-fase historis
bagaimana terbentuknya struktur sosial masyarakat Bolaang Mogondow,
(2). Penelitian ini mengkaji secara umum struktur masyarakat yang ada di Bolaang
Mongodow sehingga kurang memberikan penjelasan yang detail, (3). Penelitian ini
belum menyentuh pengaruh-pengaruh aspek politik warisan masa Kerajaan Bolaang
Mongondow terhadap pembentukan struktur sosial dan apa pengaruhnya terhadap
sistem pemerintahan yang ada saat ini.
Dengan memperhatikan penelitian ini, maka sangat jelas bahwa ada beberapa
hal yang menyangkut srtuktur sosial masyarakat Bolaang Mongondow yang perlu di
kaji secara historis, yang ada sejak zaman Kerajaan. Sebagai bagian dari penelitian
ini, maka peneliti mengambil fokus kajian struktur sosial masyarakat Bolaang
Mongodow pada zaman Kerajaan sehingga sangat jelas letak perbedaan peneliti
dengan penelitian ini.
Begitu juga Studi sejarah yang dilakukan oleh Edward L. Poelinggomang
tentang Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah (SULTENG) 2008, penelitian
Edward membahas tentang proses sejarah Kerajaan Mori Sulawesi Tenggara yang
12
menekankan bahwa perkembangan Kerajaan Mori dari tahun 1580-1950 dimulai dari
keinginan masyarakat untuk membentuk Kerajaan. Pembentukan kerajaan Mori
pertama berpusat di Wawontuko yang juga sebagai pusat pemerintahan, dengan Raja
pertamanya Mokole Moiki.7 Dengan mengawali pembahasan pada masyarakat dan
kebudayaan, penelitian ini ingin menggambarkan kondisi sosial masyarakat Mori,
kemudian pembentukan kerajaan, perang, pengaruh penjajah dalam pemerintahan
kerajaan dan diakhiri dengan perjuangan kemerdekaan.
Meskipun penelitian diatas termasuk penelitian sejarah kerajaan, namun
belum memberikan gambaran yang utuh tentang sebuah sistem politik kerajaan,
penelitian ini juga kurang menyentuh pada peran strategis agama sebagai moral
power dalam pemerintahan kerajaan. Posisi penelitian ini lebih pada deskripsi sejarah
lokal dengan pembahasan yang begitu beragam.
2. Telaah Kepustakaan
Kajian tentang budaya atau adat Bolaang Mongondow pada dasarnya banyak
dilakukan oleh beberapa orang tokoh yang memberikan perhatian tentang hal ini,
namun karya ilmiah dalam bentuk tesis/disertasi yang lebih fokus terhadap sistem
politik Kerajaan Bolaang Mongondow masih kurang diminati, kecuali makalah
pribadi ataupun tulisan/laporan perwakilan Belanda untuk wilayah ini beberapa tahun
7Edward L. Poelinggomang, Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah Sulteng (Jakarta:
Komunitas Bambu, 2008), hlm. 53-54.
13
silam. Tulisan pribadi tentang sistem pemerintahan Punu8 Bolaang Mongondow
karya Chaerul Makalalag 2006, tentang Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di
Bolaang Mongondow sedikit memberikan gambaran mengenai sistem Pemerintahan
pra-kerajaan yang dibangun di Bolaang Mongondow yang layak untuk peneliti
lanjutkan.
Meskipun memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, seperti politik, budaya
dan beberapa hal penting lainnya, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti jelas
berbeda dengan studi-studi politik dan pemerintahan Kerajaan diatas. Perbedaan
tersebut antara lain adalah pada topik yang akan dibahas dan pada locus/tempat
penelitian yang dipilih. Selanjutnya, penelitian dan penulisan tentang sistem kerajaan
Bolaang Mongondow masih sangat sederhana dan disamping itu, informasi awal
berdasarkan studi lapangan oleh peneliti bahwa penelitian ilmiah yang fokus pada
sistem pemerintahan dan struktur sosial Kerajaan Bolaang Mongondow termasuk
belum ada.
E. Metode Penelitian
a). Pendekatan Penelitian
Dengan melandaskan pada judul penelitian diatas, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan dan metode kualitatif . Pendekatan kualitatif berusaha
memahami sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow dengan menitik beratkan
8Punu adalah nama bagi setiap Pemimpin Masyarakat Bolaang Mongondow yang kemudian
terminology ini bermetamorfosis menjadi Raja, lihat Chaerul makalalag, Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di Bolaang Mongondow, 2006. hlm. 24.
14
pada fenomena sistem politik Kerajaan berdasarkan studi dokumen dan informasi dari
masyarakat.9 Penelitian ini juga berusaha menggunakan analisis sosiologis guna
mendapatkan data yang sesuai. Menurut Weber sebagaimana yang dikutip Dudung
Abdurrahman, secara metodologis penggunaan sosiologis dalam sejarah adalah
bertujuan memahami arti subjektif dari kelakuan sosial bukan semata-mata meneliti
arti objektifnya.10 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang
berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena yang secara spesifik
berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
b). Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya
dari obyek penelitian. Kesesuaian dilapangan dapat diperoleh dengan jalan peneliti
berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam
keadaan alamiah.
Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bolaang Mongodow, Provinsi Sulawesi
Utara. Lokasi penelitian ini disesuaikan dengan tempat dimana Kerajaan Bolaang
Mongodow pernah eksis dan berkuasa serta akhirnya menyatakan diri menjadi bagian
dari Negara Kesatuan Republik Iindonesia pada tahun1950.
9Masyarakat yang dimaksud diatas adalah mereka yang memiliki hubungan dengan topik
penelitian ini dan diusahakan mereka (masyarakat) yang terlibat langsung dalam sejarah. 10Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jogjakarta: Ar-Ruzmedia, 2007),
hlm. 23.
15
c). Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber
data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber yang yang langsung
memberikan data kepada peneliti. Sumber primer ditentukan secara purposive
sampling. Artinya menentukan informan yang dipandang sangat mengetahui tentang
sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow sehingga data yang didapatkan secara
maksimal.11 Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak
langsung memberikan data, yang dalam hal ini lewat catatan dokumen yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang berfungsi sebagai pelengkap
data primer.
d). Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan berpartisipasi,
wawancara mendalam (indepth interviewing), dan analisis dokumen.12 Teknik-teknik
yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1). Observasi partisipatif (participant observation)
Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara kondisi-kondisi yang
terjadi. Dalam pengumpulan data, peneliti melibatkan diri secara aktif di lapangan,
melibatkan diri dalam kegiatan pengumpulan data.
2). Wawancara (interview)
11Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
cet. 12, 2002), hlm. 15. 12John W.Creswell, Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches (Jakarta: KIK
Press, 2002), hlm. 143.
16
Teknik ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih detail dan
mendalam dari informan. Wawancara dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur
atau wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara
yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan terkait tata
pemerintahan, struktur sosial Kerajaan Bolaang mongondow dan pengaruh keduanya
dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongondow. Peneliti lebih banyak
mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan tentang topik yang ditawarkan.
Dengan demikian informan merasa bebas menggunakan pikiran mereka. Berdasarkan
analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, selanjutnya peneliti
mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah dengan masalah
penelitian.
3). Diskusi Kelompok
Untuk mendapatkan informasi yang beragam dan relefan tentang Sistem
Politik Kerajaan Bolaang Mongondow, dalam penelitian ini digunakan diskusi
kelompok terfoku13, atau dikenal dengan istilah Fokus Group Discussion (FGD)
Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat akurasi data yang dapat dipercaya
dengan mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat: Sejarawan, Budayawan, tokoh
Agama, Akademisi, dan beberapa tokoh masyarakat dalam diskusi atau dialog
terbatas untuk mendapatkan informasi yang banyak terhadap masalah yang ada dalam
penelitian ini. Pemilihan sample ini juga untuk mempertimbangan variasi dari 13Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Al Fabeta, 2005), hlm. 76.
17
berbagai ciri atau elemen karakteristik masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini dapat
mengungkap fakta dari berbagai elemen masyarakat.
4). Studi Dokumen
Teknik lain yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah
studi dokumen. Dokumen berupa catatan khusus, buku harian arsip pemerintahan dan
lain sebagainya.14 Dalam studi dokumentasi dilakukan interpretasi dan kritik terhadap
dokumen secara internal mapun eksternal.15 Deddy Mulyana, mengatakan bahwa
disamping pengamatan dan wawancara dapat dilengkapi dengan analisis dokumen,
seperti otobigrafi, catatan harian, artikel, surat pribadi, berita Koran, artikel majalah,
brosur, buletin, foto yang secara memadai menggambarkan pengalaman hidup.16
e). Analisis data
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Interactif
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses
analisis data dilakukan secara terus menerus di dalam proses pengumpulan data
selama penelitian berlangsung17. Uraian model analisis data tersebut dijabarkan
sebagai berikut :
1). Reduksi data 14Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 45. 15Irawan Suehartono, Metode Penelitian Ilmu sosial (sutau teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 71. 16Deddy Muyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial, Cet. Ke tiga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 195.
17Miles dan Huberman dalam Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 93.
18
Setelah data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi,
proses selanjutnya adalah reduksi data. Aktivitas yang dilakukan adalah memilih dan
memilah data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan sistem
politik Kerajaan Bolaang Mongondow. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan
permasalahan penelitian dibuang.
Data yang belum direduksi berupa catatan-catatan lapangan hasil pengamatan,
dan data hasil wawancara berupa informasi-informasi yang diberikan informan yang
tidak berhubungan dengan masalah penelitian. Data tersebut direduksi dengan
mengedepankan data-data yang penting membuang data yang tidak penting dan yang
tidak relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan
penelitian. Dengan demikian, maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.
2). Penyajian data
Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap data yang telah direduksi,
maka data tersebut selanjutnyadalam bentuk teks naratif (pengungkapan secara
tertulis). Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendeskripsikan hasil temuan,
sehingga dengan demikian, memudahkan untuk mengambil suatu kesimpulan.
3). Menarik kesimpulan/verifikasi
Data yang sudah disajikan, kemudian difokuskan dan disusun secara
sistematik dalam bentuk naratif. Selanjutnya melalui induksi, data tersebut
disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan
argumentasi.
19
Dengan memperoleh data dari beberapa teknik diatas maka peneliti kemudian
melakukan analisis terhadap bentuk pemerintahan dan struktur sosial yang ada pada
Kerajaan Bolaang Mongondow untuk kemudian mendapatkan jawaban yang rasional
atas beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah.
F. Sistematika Pembahasan
Tesis ini terdiri atas enam (VI) bab, yang meliputi tiga bab pendahuluan, dua
bab merupakan pembahasan dan satu bab penutup.
Bab satu atau bab pendahuluan yang dijelaskan meliputi latar belakang
masalah sehingga masalah ini diangkat menjadi sebuah penelitian ilmiah, rumusan
dan batasan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,
metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan.
Bab dua menjelaskan tentang sistem politik dalam dekapan definisi, meliputi
teoritisasi sistem politik, sistem pemerintahan, struktur sosial dan sistem politik
dalam persfektif Islam.
Bab tiga adalah bab yang secara khusus membahas tentang gambaran umum
lokasi penelitian yakni Kabupaten Bolaang Mongondow.
Bab empat membahas tentang sistem pemerintahan kerajaan Bolaang
Mongondow dengan sub bab, yakni Sistem Pemerintahan Periode Awal, Sistem
Pemerintahan Periode Pertengahan, Sistem Pemerintahan Periode Modern.
20
Bab lima membahas tentang struktur sosial kerajaan Bolaang Mongondow
yang terdiri atas, struktur sosial Bolaang Mongondow periode awal, struktur sosial
periode pertengahan dan struktur sosial periode modern.
Selanjutnya bab enam adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan
saran-saran dari peneliti. Penulisan tesis ini kemudian diakhiri dengan daftar pustaka,
lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.
194
BAB VI
P E N T U P
A. Kesimpulan
1. Sistem pemerintahan dengan Kepemimpinan seorang Bogani merupakan bentuk
pemerintahan awal yang sudah ada di Bolaang Mongondow. Sebuah sistem
pemerintahan yang proses politiknya (memilih seorang pemimpin) tidak
didasarkan pada hasil Voting atau suara terbanyak (demokrasi) tapi dengan
melihat Kharisma dan kelayakan, patut atau tidaknya seseorang dijadikan
pemimpin atau Bogani.
2. Sistem pemerintahan dengan model ke-Punu’an ini dimulai sejak 1400 sampai
1650, dengan 7 (tujuh) orang Punu’/Pemimpin. Sistem pemerintahan ini juga
turut melahirkan regulasi baru yang disempurnakan dari yang telah ada
sebelumnya. Lahirnya hukum adat tersebut terjadi pada zaman pemerintahan
Punu’ Tadohe. Pada periode pemerintahan ke-Punu’an ini, pusat pemerintahan
begitu juga dengan Istana atau Komalig mengalami beberapa kali perpindahan.
Periode Punu’ Mokodoludut dan Yayubangkai Komalig (Istana) berada di Mahag
(gunung Bumbungon) dan terakhir periode Punu’ Damopolii sampai Punu’
Mokodompit Komalig (istana) bertempat di Kotobangon, sekarang telah menjadi
Kotamobagu Timur. Perpindahan ini dimaksudkan untuk mendekatkan pusat
pemerintahan kepada masyarakat sebab pada saat itu perkembangan penduduk
telah merata antara distrik Passi dan Lolayan
195
3. Sistem pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow terbentuk melalui fase-fase
sejarah yang cukup panjang, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Perubahan terhadap sistem pemerintahan Bogani dan Punu’ menuju ke sistem
kerajaan terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni: faktor interen
dan faktor eksteren. Yang pertama, terjadi disebabkan oleh semakin bertambahnya
jumlah penduduk, begitu luas wilayah kerajaan, beragamnya problematika yang
muncul di masyarakat, adanya keinginan kerajaan dan masyarakat untuk
memperbaharui sistem yang telah ada dengan model yang lebih baik, dan lain
sebagainya. Sedangkan yang kedua, adalah masuknya pengaruh-pengaruh dari luar
yang secara langsung mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan yang telah ada
sebelumnya.
4. Struktur Pemerintahan dalam sistem politik Kerajaan Bolaang Mongodow Terbagi
dalam dua bagian utama yaitu Pemerintahan Pusat yang terdiri dari: Punu’/Raja
(Datu), Sadaha Tompunu’on, Presiden Raja, Kapiten Laut, Jogugu, Major
Cadato. Kemudian pemerintahan Dewan Musyawarah Rakyat (volksraad) yang
terdiri dari: Sadaha TomPunu’on sebagai Ketua, Panghulu Passi sebagai Anggota
Istimewa, Panghulu Lolayan sebagai Anggota Istimewa, Kepala desa yang
bergelar Hukum Major sebagai Anggota. Panghulu Panghulu (sekarang camat)
adalah jabatan kepala wilayah adat. Kerajaan Bolaang Mongondow mempunyai 4
(empat) wilayah adat masing-masing : Passi, Lolayan, Kotabunan dan Bolaang.
Hukum Major, Kapita Raja, Sangadi, Kimalaha. Hukum Major adalah kepala
desa dari desa yang besar. Kapita Raja adalah kepala desa dari sebuah desa kecil
196
dan berasal dari keturunan kohongian. Sangadi adalah kepala desa dari sebuah
desa besar juga bisa kecil yang berasal dari keturunan pemuka masyarakat
setempat (simpal). Kimalaha adalah kepala desa dari suatu desa besar.
5. Terbentuknya struktur sosial masyarakat Kerajaan Bolaang mongondow pada
awalnya dimulai sejak period ke-Punu’an. Oleh Punu’ ketika itu dibentuklah
kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang berjumlah
besar (dalam pimpinan para Bogani) mengalami perubahan. Kelompok-kelompok
yang sudah semakin bertambah banyak, kemudian diperkecil dengan membagi-
bagi mereka menjadi kelompok kecil berdasarkan keturunan “tongo inakan”,
yaitu kelompok yang berasal dari satu marga tertentu. Setiap kelompok marga itu
mendirikan rumah besar sendiri terpisah dari marga lain. Setiap warga dipimpin
oleh sesepuh marga tersebut yang juga dipilih dari para tokoh yang ada dalam
warga itu
6. Perkembangan struktur sosial masyarakat kerajaan mengalami perubahan pada
zaman Punu’ Tadohe yang Ketika menjadi Punu Molantud membagi golongan
masyarakat menjadi dua golongan yakni Kinalang: golongan yang
memerintah/pemerintah dalam hal ini Punu’ dan Paloko: golongan yang
diperintah yaitu rakyat. Selanjutnya Masyarakat dibagi dalam enam tingkatan;
Pertama, Mododatu (kaum ningrat), kedua Kohongian, ketiga Simpal, keempat
Nonow, kelima Tahig dan keenam Yobuat. Kaum simpal adalah pemegang
pemerintahan membantu raja, nonow adalah penjaga keamanan, tahig adalah
golongan pekerja dan yobuat/golongan bawah (tuangi lipu’).
197
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan beberapa hal
dibawah ini:
1. Bahwa untuk memperkaya khasanah kekayaan sistem politik nasional,
diperlukan pengakajian dan penelitian yang merujuk pada daerah-daerah,
sehingga konseptualisasi baik secara teoritis maupun praktis dalam
pengembangan sistem politik nasional dapat menjawab aspirasi dari daerah-
daerah diseluruh Nusantara.
2. Sistem Politik kerajaan Bolaang Mongodow yang terdiri atas sistem
pemerintahan dan struktur sosialnya, harus mendapatkan perhatian serius dari
seluruh elemen masyarakat yang ada, baik itu pemerintah atau organisasi
kemasyarakatan khususnya yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow,
Sehingga segala kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan
lancar.
3. Penelitian ini telah menemukan beberapa hal positif tentu juga yang negatif
dalam sistem politik kerajaan Bolaang mongondow, dengan demikian untuk
menjadi pelajaran bagi kita semua, mari mengambil sisi kebaikan dalam
penelitian ini dan memperbaiki kekurangannya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Dudung, Metodologi Penelitian Sejara, Jogjakarta: Ar-Ruzmedia, 2007.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, cet. 12, 2002. Admojo, Suwondo (e.d.), Kamus lengkap Inggris-Indonesia, CV. Widya karya:
Semarang 2005. Black, Anthoni, Pemikiran Politik Islam, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta,
2001. Bagus, Loren, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 1996. Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2007. Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow dalam Angka,
(Katalog BPS Bolaang Mongondow, 2007.
Damopolii, H.J.A., Dodandian Kinotanoban dan Kisahku, Kotamobagu: Yayasan Ibnu Sabil, 2003.
_______, H.J.A., Bolaang Mongondow Data dan Karya, Jakarta: Putra Kalingga,
1991. Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan terjemahannya, Bandung: C.V. Gema
Risalah, t.t. Dhakidae Daniel, Sosiologi Politik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow, Kamus Bahasa Mongondow-
Indonesia, Jakarta: CV. Cakra Media, 2003. ________, Sejarah Bolaang Mongondow, Jakarta: CV. Cakara Media, 2003. Dunnebier, W., Verloven en Trouwen In Bolaang Mongondow, Tahun. 2002. ________, Over De Vorsten Van Bolaang Mongondow, Surabaya: Intan Print,
Tahun 1984. Emyot Ointoe, Reiner, Bolaang Mongondow, Manado: Yayasan Bogani Karya,
1996.
Gaffar, Affan, Politik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Gidens, Anthony, Teori Struktur, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010. Ginupit, Bernard dalam catatannya tentang ; Mongondow Dahulu dan Masa Kini,
(t.t). ________, tentang; Kebudayaan Daerah Bolaang Mongondow Manado, 1996. ________, tentang: Usaha untuk Mewariskan Keluhuran Budi Orang Tua Masa
lampau Kepada Generasi Penerus Masa Kini, t.t. ________, dalam catatanya : Kebudayaan daerah Bolaang Mongondow t.t.
Gonibala Manggo, Nurtina, Sejarah Perjuangan Kelaskaran Banteng Republik
Indonesia Bolaang Mongodow, Jakarta: C.V. Cakra Media, 2003.
Hendropuspito, Sosiologi Sitematik, Yogyakarta: Kanisius Perss, 1989. Ishomuddin, Sosiologi Persfektif Islam, Malang: Universitas Muhamadiyah
Malang, 2005. J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja
Rosdakarya, 1998. Kurnia (e.d), Meretas jalan menjadi politisi tranformasi, Bogor: Al-Azhar Press,
2004. Makalalag Chaeroel, Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di Bolaang
Mongondow, Jakarta, Bekasi Juli 2006.
_________, tentang: Menuju Pemerintahan Kerajaan Bolaang Mongondow bersama Tadohe, Jakarta, Juni 2006.
_________, tentang: Mokodoludut dan Pemerintahan Punu’ di Bolaang Mongondow, Jakarta, Juni 2006.
_________, tentang: Mencari dan Mennganal Raja Loloda Mokoagow atau Datu’ Binangkan, Jakarta: 01 Juli 2003.
__________, Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di Bolaang Mongondow, Bekasi: 2006.
Mokobombang, A.T., Napak Tilas Mengikuti Jiwa dan Jejak Merah Putih
Kawasan Utara Propinsi Celebes, Ujung Pandang: BPT Grafita, 1995.
Muyana, Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial, Cet. Ke tiga, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Musanef, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989. M. Lapidus, Ira, Sejarah Sosial Umat Islam, Terj. dari A History of Islamic
Societies, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999. Notosoesanto, R. P, Beshrijving Van Adrecht In Bolaang Mongondow trans. B.
Ginupit, Hukum Adat di BolaangMongondow terj. B. Ginupit. t.t. Patilima, Hamid, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Al Fabeta, 2005. Parmudji, S., Teori Sistem dan Penerapannya dalam Managemen, Jakarta: Ichtiar
Baru-Van Hoeve, 1981. Penelitian Kerjasama Universitas Negeri Manado dengan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow sub judul Profil Struktur Sosial Masyarakat Adat
Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow, 2000.
Poelinggomang, Edward L., Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah
SULTENG Jakarta: Komunitas Bambu, 2008. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1987. Pulungan, J. S., Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau
dari Pandangan Al-Qur’an, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1993.
Ritzer, George (e.d.), Teori Sosiologi , Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008 Rusdiyanto (e.d.), Kepemimpinan dan Gerakan Kaum Muda, Yogyakarta: Kibar
Press, 2009. Rusli M, .e.d., Budaya Masyarakat Suku Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara
t.t.
Sedarmayanti, Good Governance, Bagian Kedua, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004.
Schamandt, Henry J., Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno
Sampai Zaman Modern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara. Ajaran, sejarah dan pemikiran. Jakarta: UI Press 1990.
Syahbaini, Syahrial (e.d.), Sosiologi dan Politik, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
Syafiie, Inu Kecana, Ilmu Pemerintahan, Bandung : CV. Bandar Maju, 2007. _________, Perbandingan Pemerintahan, Bandung: PT. Rafika Aditama 2010. Suehartono, Irawan, Metode Penelitian Ilmu sosial (sutau teknik penelitian bidang
kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005. Suharso (e.d.), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: CV. Widya
karya,2005. Suyuti, Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran, Cet.IV. Jakarta:
PT Grafindo Persada. 1999.
Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Gita Media Press, 2006. UNDP, Reconceptialising Governance, Discussion Paper II, New York: UNDP,
1997. Varma, S. P., Teori Politik Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Veeger, Karel (e.d.), Pengantar Sosiologi, Jakarta: Gramedia, 1992. W.Creswell, John, Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches,
Jakarta: KIK Press, 2002. Weber, Max, Essays in Sosiology, terj. Noorkholish (et al)., cet. Ke-II
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Data Internet:
Www. Bolmong. Com. Diansek pada tanggal 16 Juni 2009
www.google.com, Sistem Politik Islam, diakses pada tanggal 19 Maret 2010
www.google.com, Sistem, diakses pada tanggal 19 Maret 2010
www.Http//Islamlib.com.id, diaksis pada tanggal 3 Mei 2010
Www.http://tanpatandajasa.wordpress.com diakses pada hari selasa 19 Maret 2009.
RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Diri
Nama : Moh. Bahrudin Podomi, S.H.I
Tempat/tgl. Lahir : Bakan, 19 Maret 1982.
Alamat Rumah : Bakan, Kec. Lolayan Kab. Bolaang Mongondow.
Nama Ayah : Ridwan Podomi, A.Ma.
Nama Ibu : Haspiyati Mokodompit.
B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SD Cokro Aminoto Bakan, Tahun 1990.
b. MTs Pondok Karya Pembangunan Manado, Tahun 1997.
c. MAN Model Manado, Tahun 2000.
d. S1 Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tahun 2006.
e. S2 Studi Politik dan Pemerintahan Islam Postgraduate
Prog. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.
2. Pendidikan Non-Formal
a. Pendidikan Advocat pada Lembaga Pendidikan Hukum dan Bisnis,
Jakarta Study Center (LPHB-JSC) Jakarta, Tahun 2005.
b. English Course pada Widya Gama Gajah Mada, Yogyakarta
Tahun 2007.
C. Pengalaman Organisasi
1. Ketua Osis Pada MTs Pondok Karya Pembangunan Manado, 1996.
2. Ketua Osis MAN Model Manado (SULUT), 1999.
3. Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kota Manado Tahun 1999.
4. Sekretaris Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Prov. Gorontalo 2001
5. Ketua Lembaga Kajian Strategis Mahasiswa IAIN Gorontalo 2002.
6. Ketua BEM HMJ Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Gorontalo 2003.
7. Ketua Forum Pemuda dan Mahasiswa Kec. Lolayan di Gorontalo 2003.
8. Ketua Bidang Komunikasi Umat HMI, Cab. Gorontalo 2004.
9. Sekretaris Umum Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang
Mongondow (P.C. KPMIBM) di Gorontalo, 2005.
10. Sekretaris L-SABDA Provinsi Gorontalo, 2005.
11. Sekretaris Lembaga Seni Kaligrafi Prov. Gorontalo 2005.
12. Anggota Dewan Konsultasi PC. KPMIBM Cab. Gorontalo 2006.
13. Sekum Paguyuban Mahasiswa Pascasarjana Gorontalo (PMPS-GY)
di Yogyakarta 2008-2010.
D. Karya Ilmiah
1. Artikel:
a. Islam Protestan, diterbitkan oleh Radar Gorontalo, 2005.
b. Menggagas Mazhab Gorontalo, diterbitkan oleh Gorontalo Pos, 2005.
c. Gorontalo Yes! Syari’at Islam No!diterbitkan oleh Gorontalo Pos, 2005.
2. Penelitian:
a. Skripsi: Konsep Ijtihad Kontemporer, studi atas pemikiran Yusuf
al-Qardawi.
b. Tesis: Sistem Politik Kerajaan Bolaang Mongondow.