Tani: Berlian di Balik Lumpur

Sejak zaman penjajahan, sektor pertanian telah menjadi urat nadi bangsa Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia mengandalkan hasil pertanian untuk menopang keberlanjutan hidup mereka. Hal ini disebabkan oleh suburnya tanah Indonesia sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian hingga dijuluki sebagai Tanah Surga. Indonesia pun merupakan salah satu pemasok komoditi tertentu yang cukup diandalkan di dunia perdagangan internasional. Dengan demikian, selain untuk memenuhi kebutuhan rakyat, hasil produksi pertanian menjadi fokus utama sumber devisa negara yang terus menerus mengalami revitalisasi dalam pengembangannya. Dalam meraih kejayaan dalam bidang pertanian, pemerintah dari setiap generasi terus melakukan upaya pembaruan dan perbaikan sistem serta kebijakan. Kebijakan yang paling terkenal adalah Revolusi Hijau[1] di zaman Orde Baru dengan tujuan agar Indonesia mampu menyediakan kebutuhan pangan nasional secara swadaya (Swasembada Pangan)[2]. Kebijakan ini kemudian menelurkan sebuah program intensifikasi pertanian yang disebut Panca Usaha Tani yang meliputi berbagai upaya sebagai berikut.1) pemilihan bibit unggul2) pengolahan tanah yang baik3) pemupukan4) irigasi5) pemberantasan hamaDalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan International Rice Research Institute (IRRI) [3] yang telah mengembangkan risetnya untuk memproduksi bibit unggul. Petani-petani Indonesia kala itu dihimbau untuk menggunakan bibit-bibit unggul dari IRRI. Oleh karena itu, pola pertanian Indonesia berubah dari pola subsistensi menuju pertanian berbasis kapital atau komersialisasi[4]. Dengan adanya komersialisasi tersebut, pemerintah membangun sistem irigasi modern , industri pupuk nasional, dan koperasi unit desa (KUD) sebagai pintu investasi di bidang pertanian. Kebijakan ini kemudian membawa Indonesia meraih penghargaan di bidang pertanian dari FAO atas keberhasilan swasembada pangan di tahun 1984.Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Peribahasa tersebut tepat untuk mendeskripsikan betapa beda sistem dan kebijakan pertanian yang digagas oleh pemerintah pasca Orde Baru. Di tahun 2012 ini, Departemen Pertanian telah mencanangkan sebuah target besar yaitu tingginya peningkatan produksi pertanian serta menjadi salah satu pemasok bahan pangan dunia (feed the world) [5]. Namun, beberapa problema muncul terkait dengan target ini yaitu masalah kelangkaan tanah dan perubahan iklim serta pengaruh ekologi terhadap lahan pertanian.Masalah kelangkaan tanah tersebut menimbulkan sebuah polemik negara dimana pemerintah harus menetapkan prioritas pembangunan pelabuhan berskala internasional atau tetap mempertahankan lahan pertanian yang sebelumnya memang telah berdiri disana[6]. Tentu saja dengan membangun pelabuhan, perkembangan transportasi dan perdagangan di Indonesia akan membaik. Namun, pertanian juga merupakan salah satu aspek vital yang perlu diperhatikan. Terlebih lagi karena sektor pertanian menjadi salah satu liang emas bagi bangsa.Kementerian Pertanian telah menyiapkan solusi bagi problema tersebut melalui program kerja jangka pendek yang telah direncanakan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan tanah yang berhubungan dengan lahan pertanian, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan lahan tidur untuk pemberdayaan masyarakat serta membangun desa-desa agroindustri untuk merasionalisasikan jumlah petani dengan lahan yang ekonomis[7]. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membuat proses produksi pertanian lebih efisien dan efektif. Kemudian, pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan (organik) serta melakukan konservasi lahan pada tahap berikutnya [8]. Dengan demikian, masalah lingkungan sekitar lahan pertanian perlahan-lahan dapat diselesaikan.Secara umum, perbedaan kebijakan pertanian pada masa ORBA dan sekarang adalah dari siapa kebijakan ditentukan dan oleh siapa akan ditindaklanjutkan. Pada masa ORBA, pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dengan hal terkait sementara pemerintah daerah dewasa ini diberikan kebijakan untuk mengembangkan pertanian sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Selain itu, tujuan negara dalam mengembangkan produksi pertanian juga sedikit berbeda. Di era globalisasi ini, Indonesia ingin lebih dipandang dalam konteks pergaulan internasional sebagai salah satu negara pemasok komoditi utama sedangkan sekitar 40 tahun lalu, Indonesia hanya memfokuskan produksi pertanian untuk kebutuhan bangsa.Singkatnya, kita telah mengetahui perbandingan pemerintahan era Orde Baru dan masa sesudahnya dalam aspek kebijakan dan sistem pengembangan pertanian. Pada dasarnya, setiap presiden yang memimpin pasti menginginkan dan berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, patut kita pahami bahwa kebijakan-kebijakan yang digagas sangatlah berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa saat itu. Sebagai generasi muda Indonesia yang kelak akan meneruskan pembangunan negeri ini, kita seharusnya dapat meneladani dan mempelajari strategi-strategi dari pemimpin-pemimpin masa lalu yang baik untuk kemajuan bangsa. Bangsa yang besar tidak pernah melupakan sejarahnya,bukan?

Footnote:1 Kebijakan yang bertujuan memodernisasikan petani-petani desa untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi ekonomi nasional.2 Pada tahun 1984, Indonesia menjadi negara swasembada dalam penyediaan pangan nasional dan mendapatkan penghargaan dari FAO.3 Institut Penelitian Padi Internasional4 Mustopo, M.Habib, dkk.2011.Sejarah 3. hal. 165 Harian Kompas edisi 3 Januari 20126 Harian Kompas edisi 3 Januari 20127 Apriyantono, Anton.2006. Pembangunan Pertanian di Indonesia hal.138 Apriyantono, Anton.2006. Pembangunan Pertanian di Indonesia hal.13

Daftar Pustaka

Anonim.2012.http://id.wikipedia.org.wiki.Pertanian (diakses pada 20 September 2012)Apriyantono, Anton.2006.Pembangunan Pertanian di Indonesia.Jakarta (format buku dalam bentuk file PDF)Harian Kompas edisi 3 Januari 2012Mustopo, M.Habib,dkk.2011.Sejarah 3.Jakarta Timur:Yudhistira

Oleh: Esty Risa MubaraniXII Science 3 SMAN Sumatera Selatan (Sampoerna Academy)