8/19/2019 Surat Edaran Tentang Pakaian Kerja Pegawai Kemendikbud

1/2

Surat Edaran Tentang Pakaian Kerja Pegawai Kemendikbud

(Terbit 26 Januari 2016)

Surat Edaran Tentang Pakaian Kerja Pegawai Kemendikbud

(Terbit 26 Januari 2016) – Dalam Surat Edaran (SE)

Kemendikbud nomor 1051/A.A6/SE/2016 disebutkan mengenai

ketentuan penggunaan pakaian kerja/seragam kerja di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Surat

edaran tertanggal 26 Januari 2016 tersebut ditujukan kepada

para Pimpinan Unit Utama, para KepalaBiro/Sestama/Direktur/Kepala Pusat, Kepala Lembaga Sensor

Film, Direktur SEAMEI SEAMOLEC dan juga Kepala UPT

Kemendikbud di seluruh Indonesia.

Berikut adalah isi dari surat edaran Kemendikbud Nomor

1051/A.A6/SE/2016 tentang Pakaian Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka meningkatkan keteraturan, ketertiban dan

integritas serta kerapian berpakaian pegawai Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan pengaturan tentang

pakaian kerja pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut pakaian

kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan diatur sebagai berikut :

1. Hari Senin dan Kamis, Pakaian atasan warna putih lengan

panjang dan bawahan warna hitam/biru dongker (warna gelap)2. Hari Rabu dan Jum’at, Pakaian Batik

3. Hari Selasa Minggu I dan III, Pakaian tradisional Indonesia

(Atasan Tertutup/Sopan)

4. Hari Selasa Minggu II dan IV, Bebas rapih (tidak menggunakan

 bahan jeans, bukan kaos, T-Shirt dan tidak diperkenankan

menggunakan sepatu kets, sandal

5. Upacara Bendera yang menggunakan baju Korpri, bawahan

menggunakan celana/rok warna biru dongker dan diwajibkan

memakai peci, lencana Tut Wuri Handayani

8/19/2019 Surat Edaran Tentang Pakaian Kerja Pegawai Kemendikbud

2/2

6. Setiap pegawai diwajibkan menggunakan tanda pengenal sesuai

Permendikbud Nomor 65 tahun 2015 tentang tanda pengenal

pegawai di lingkungan Kementereian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, seluruh pegawau Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan baik Pusat maupun UPT daerah harap melaksanakan

ketentuan tersebut.