seri#9•serianalisis...pp no. 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang peraturan...

SERI #9 • SERI ANALISIS

Indonesian Center for Environmental Law21 Februari 2021 ICEL

Memahami StrukturPeraturan PemerintahTurunan Undang-UndangCipta Kerja

1

MEMAHAMI STRUKTUR PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Pada 21 Februari 2021, Pemerintah mengunggah seluruh Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Sekretariat Negara (https://jdih.setneg.go.id/Terbaru). Terdapat 49 (empat puluh sembilan) peraturan yang di unggah, dan terdiri dari 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden. Adapun berdasarkan amanat Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Undang-Undang tersebut disahkan. Mengacu dari pasal tersebut, Pemerintah tepat waktu dalam merampungkan seluruh peraturan pemerintah yang dimaksud, mengingat apabila melihat dari Peraturan Pemerintah yang diunggah, hampir seluruhnya diundangkan pada 2 Februari 2021. Fenomena ini tentunya merupakan hal yang tidak biasa dari proses legislasi di Indonesia, dimana Pemerintah merampungkan 49 peraturan secara bersamaan dalam waktu yang sangat singkat, yakni 3 bulan. Sekalipun begitu, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) melihat dari waktu pengundangan, pada 2 Februari 2021, hingga waktu publikasi peraturan, pada 21 Februari 2021, memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu, berdasarkan penelusuran ICEL pada laman Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id/category/draft-rpp/), pada tanggal 3 Februari 2021 dan seterusnya terdapat berbagai rancangan PP versi terbaru yang dipublikasikan. Namun, rancangan peraturan yang di unggah pada 3 Februari 2021, yang notabene setelah tanggal pengundangan, justru memiliki jumlah pasal yang berbeda dengan PP yang dipublikasikan pada 21 Februari 2021. 1 Tentunya, proses ini sangat membingungkan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, ICEL mencoba untuk memetakan struktur peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja, beserta melihat peraturan apa saja yang saat ini berlaku yang terdampak dari Peraturan Pemerintah ini. ICEL melihat, Pemerintah juga menggunakan metode Omnibus dalam penyusunan peraturan pemerintah ini. Pada akhirnya, satu Peraturan Pemerintah kemudian berdampak terhadap revisi maupun pencabutan dari beberapa peraturan pemerintah yang saat ini berlaku. Dalam tulisan ini, ICEL akan memfokuskan pada 4 (empat) peraturan pemerintah, yakni:

1 Sebagai contoh Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diunggah pada 3 Februari 2021 pada laman Portal Resmi UU Cipta Kerja memiliki 548 Pasal (draf ke-18). Sementara itu, pada saat dipublikasikan PP tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berjumlah 534 Pasal. Contoh lainnya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang diunggah pada 3 Februari 2021 pada laman Portal Resmi UU Cipta Kerja memiliki 300 pasal (draf ke-22), padahal pada saat dipublikasikan PP tentang Penyelenggaraan Kehutanan memiliki 302 pasal. Hal ini tentu membingungkan karena kedua PP tersebut diundangkan pada 2 Februari 2021. Hal ini berarti RPP yang diunggah pada 3 Februari 2021 (yang notabene setelah tanggal pengundangan) nyatanya bukanlah rancangan yang paling terbaru.

2

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

Berikut adalah detail lengkapnya:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Peraturan Existing di tingkat Peraturan Pemerintah yang

Terdampak Struktur Peraturan

Bab I – Ketentuan Umum Pasal 1 - Pasal 4 Halaman 2 – Halaman 10

Bab II – Perencanaan Tata Ruang Pasal 5 - Pasal 96 Halaman 10 - halaman 85

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

● Bagian Kesatu: Umum (Pasal 5 – Pasal 8), halaman 10 – 14 ● Bagian Kedua: Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

(Pasal 9 – 96) o Paragraf 1: Umum (Pasal 9), halaman 14

3


Penataan Ruang



PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

o Paragraf 2: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 10 – Pasal 12), halaman 14 - 19

o Paragraf 3: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Pasal 13 – Pasal 16), halaman 19 - halaman 24

o Paragraf 4: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Pasal 17 – Pasal 19), halaman 24 – halaman 28

o Paragraf 5: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Pasal 20 – Pasal 23), halaman 28 – halaman 33

● Bagian Ketiga: Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (Pasal 24 – Pasal 59)

o Paragraf 1: Umum (Pasal 24), halaman 33 – halaman 34 o Paragraf 2: Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau

/ Kepulauan (Pasal 25 – Pasal 27), halaman 34 – halaman 38

o Paragraf 3: Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Pasal 28 – Pasal 36), halaman 38 – halaman 46

o Paragraf 4: Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (Pasal 37 – Pasal 42), halaman 46 – halaman 51

4


Penataan Ruang



o Paragraf 5: Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (Pasal 43 – Pasal 48), halaman 51 – halaman 57

o Paragraf 6: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (Pasal 49 – Pasal 53), halaman 57 – halaman 60

o Paragraf 7: Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Pasal 54 - Pasal 59), halaman 61 - halaman 64

● Bagian Keempat: Penetapan Rencana Umum Tata Ruang (Pasal 60 - Pasal 82 )

o Paragraf 1 : Umum (Pasal 60), halaman 65 o Paragraf 2 : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Pasal 61), halaman 65 o Paragraf 3 : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi (Pasal 62 - Pasal 68), halaman 65 - halaman 70 o Paragraf 4 : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten (Pasal 69 - Pasal 75), halaman 70 - 74 o Paragraf 5 : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota (Pasal 76 - Pasal 82), halaman 75 - 79 ● Bagian Kelima: Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang

o Paragraf 1 : Umum (Pasal 83), halaman 79 - 80 o Paragraf 2 : Penetapan Rencana Rinci yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 84), halaman 80

5


Penataan Ruang



o Paragraf 3 : Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Pasal 85 - Pasal 91), halaman 80 - halaman 83

● Bagian Keenam: Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang (Pasal 92-Pasal 96), halaman 83 - 85

Bab III – Pemanfaatan Ruang Pasal 97 - Pasal 146 Halaman 86 - 116

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

● Bagian Kesatu: Umum (Pasal 97), halaman 86 ● Bagian Kedua: Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (Pasal 98 – Pasal 146) o Paragraf 1: Umum (Pasal 98-Pasal 99), halaman 86 - 88 o Paragraf 2: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

untuk Kegiatan Berusaha (Pasal 100 – Pasal 115, halaman 88 – halaman 98

o Paragraf 3: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non berusaha (Pasal 116 – Pasal 135), halaman 98 – halaman 109

o Paragraf 4: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Yang Bersifat Strategis Nasional (Pasal 136 – Pasal 143), halaman 109 – halaman 114

● Bagian Ketiga: Pelaksanaan Sinkronisasi Program

Pemanfaatan Ruang (Pasal 144 – Pasal 146), halaman 114 – halaman 116

6


Penataan Ruang



Bab IV – Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 147 - Pasal 208 Halaman 116 - 144

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut

● Bagian Kesatu: Umum (Pasal 147 – Pasal 148), halaman 116 – halaman 117

● Bagian Kedua: Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Pasal 149 – Pasal 154), halaman 117 - halaman 120

● Bagian Ketiga: Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (Pasal 155 - Pasal 162), halaman 120 - 123

● Bagian Keempat: Pemberian Insentif dan Disinsentif (Pasal 163 – Pasal 187)

o Paragraf 1: Umum (Pasal 163 – Pasal 164), halaman 123 – halaman 124

o Paragraf 2: Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif (Pasal 165 – Pasal 178), halaman 124 – halaman 131

o Paragraf 3: Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif (Pasal 179 – Pasal 187), halaman 131 – halaman 134

● Bagian Kelima: Pengenaan Sanksi (Pasal 188 – Pasal 205) o Paragraf 1: Umum (Pasal 188 – Pasal 194), halaman

135 – halaman 138 o Paragraf 2: Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif (Pasal 195 – Pasal 205), halaman 138 – halaman 143

● Bagian Keenam: Sengketa Penataan Ruang (Pasal 206 – Pasal 208), halaman 143 - halaman 144

7


Penataan Ruang



Bab V – Pengawasan Penataan Ruang Pasal 209 - Pasal 222 Halaman 144 - Halaman 151

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

● Bagian Kesatu: Umum (Pasal 209 – Pasal 211), halaman 144 – halaman 145

● Bagian Kedua: Lingkup Pengawasan Penataan Ruang (Pasal 212 – Pasal 219), halaman 145 – halaman 150

● Bagian Ketiga: Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang (Pasal 220 - Pasal 222 ), halaman 150 - halaman 151

Bab VI - Pembinaan Penataan Ruang Pasal 223 - Pasal 236 Halaman 152 - 160

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Bagian Kesatu: Umum (Pasal 223 - Pasal 225), halaman 152 – 153

Bagian Kedua: Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang (Pasal 226 -234) halaman 153 - halaman 158

Bagian Ketiga: Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang (Pasal 235 - Pasal 236), halaman 159 - 160

Bab VII - Kelembagaan Penataan Ruang Pasal 237 - Pasal 239

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 237 - Pasal 239, halaman 160 - halaman 161

8


Penataan Ruang



halaman 160 - halaman 161

Bab VIII – Ketentuan Lain-lain Pasal 240 - Pasal 244 halaman 161 - halaman 164

Pasal 240 - Pasal 244, halaman 161 - halaman 164

Bab IX – Ketentuan Peralihan Pasal 245 - Pasal 250 halaman 164 - 170

Pasal 245 - Pasal 250. halaman 164 - 170

Bab X – Ketentuan Penutup Pasal 251 - 255 Halaman 170 - 172

Pasal 251 - 255, halaman 170 - 172: ● Mencabut PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang ● Mencabut Pasal 4 PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan

Pulau-Pulau Kecil Terluar ● Mencabut PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta

Rencana Tata Ruang ● PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional dan PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut masih tetap berlaku.

9


Penataan Ruang



● Rencana Tata Ruang Laut berdasarkan PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

10

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Peraturan Existing di tingkat Peraturan Pemerintah yang Terdampak

Struktur Peraturan

Bab I - Ketentuan Umum

Pasal 1 - Pasal 2 Halaman 2 - 14

Bab II - Persetujuan Lingkungan Pasal 3 - Pasal 106 Halaman 14 - 90

PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Bagian Kesatu - Umum (Pasal 3 - Pasal 20), halaman 14 - 26

Bagian Kedua: Penyusunan Dokumen Amdal dan Uji Kelayakan Amdal (Pasal 21 - Pasal 51), halaman 26 - 51

Bagian Ketiga: Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL (Pasal 52 - Pasal 64), halaman 51 - 62

Bagian Keempat - Pengisian SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) (Pasal 65 – Pasal 66), halaman 62 – 63

Bagian Kelima - Penyusun Amdal (Pasal 67 – Pasal 75), halaman 63 – 69

Bagian Keenam - Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Pasal 76 – Pasal 83), halaman 70 – 75

Bagian Ketujuh - Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Pasal 84 - Pasal 85), halaman 75 – 76

11



Hidup


Struktur Peraturan

Bagian Kedelapan - Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 86 – Pasal 88), halaman 76 – 78

Bagian Kesembilan - Perubahan Persetujuan Lingkungan (Pasal 89 – Pasal 101), halaman 78 – 88

Bagian Kesepuluh - Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 102), halaman 88

Bagian Kesebelas - Pendanaan Persetujuan Lingkungan (Pasal 103 – Pasal 106), halaman 88 - 90

Bab III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 107 - Pasal 162 Halaman 90 – 124

PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Bagian Kesatu - Ketentuan Umum (Pasal 107), halaman 90 Bagian Kedua - Perencanaan (Pasal 108 – Pasal 124)

○ Paragraf 1: Inventarisasi Badan Air (Pasal 109 - 112), halaman 91 - 93

○ Paragraf 2: Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air (Pasal 113 - 115), halaman 93 - 94

○ Paragraf 3: Perhitungan dan Penetapan Alokasi Badan Pencemar Air (Pasal 116), halaman 95 - 96

○ Paragraf 4: Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (Pasal 117 - 124), halaman 96 - 100

Bagian Ketiga - Pemanfaatan (Pasal 125 – Pasal 126), halaman 99 – 100

Bagian Keempat - Pengendalian (Pasal 127 – Pasal 155)

12



Hidup


Struktur Peraturan

○ Paragraf 1: Umum (Pasal 127), halaman 101 ○ Paragraf 2: Pencegahan Pencemaran Air, (Pasal 128 -

150), halaman 101 - 117 ○ Paragraf 3: Penanggulangan (Pasal 151 - 152), halaman

118 - 119 ○ Paragraf 4: Pemulihan Mutu Air (Pasal 153 - 155),

halaman 119 – 120 Bagian Kelima - Pemeliharaan (Pasal 156), halaman 120 –

121 Bagian Keenam - Hak, Kewajiban dan Larangan (Pasal

157 – Pasal 159), halaman 121 – 122 Bagian Ketujuh - Peran Serta Masyarakat (Pasal 160 –

Pasal 162), halaman 122 – 124 Bab IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 163 – Pasal 219 Halaman 124 – 153

PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Bagian Kesatu - Umum (Pasal 163), halaman 124 Bagian Kedua - Perencanaan (Pasal 164 – Pasal 185)

○ Paragraf 1: Umum (Pasal 164), halaman 125 ○ Paragraf 2: Inventarisasi Udara (Pasal 165 - 173),

halaman 121 - 128 ○ Paragraf 3: Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu

Udara Ambien (Pasal 174, halaman 128 - 129 ○ Paragraf 4: Penyusunan dan Penetapan Wilayah

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Pasal 175-176) halaman 129 - 130

13



Hidup


Struktur Peraturan

○ Paragraf 5: Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Pasal 177 - 185) halaman 125 - 133

Bagian Ketiga - Pemanfaatan (Pasal 186 – Pasal 187), halaman 133 – 134

Bagian Keempat - Pengendalian (Pasal 188 – Pasal 219) ○ Paragraf 1: Umum (Pasal 188), halaman 134 ○ Paragraf 2: Pencegahan (Pasal 189-212), halaman 134 -

149 ○ Paragraf 3: Penanggulangan (Pasal 213 - 215), halaman

150 - 151 Paragraf 4: Pemulihan Dampak Pencemaran Udara (Pasal

216-219) halaman 151 - 153 Bab V Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Pasal 220-Pasal 271 Halaman 153 – 183

PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Bagian Kesatu - Umum (Pasal 220 – Pasal 222), halaman 153 – 154

Bagian Kedua - Perencanaan (Pasal 223 – Pasal 239) ○ Paragraf 1:Umum (Pasal 223), halaman 154 - 155 ○ Paragraf 2: Inventarisasi Mutu Laut (Pasal 224 - 228),

halaman 155 - 158 ○ Paragraf 3: Penetapan Baku Mutu Air Laut (Pasal 229 -

230 ), halaman 158 - 159

14



Hidup


Struktur Peraturan

○ Paragraf 4: Penetapan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Laut (Pasal 231 - 234), halaman 159 - 161

○ Paragraf 5: Penetapan Status Mutu Laut (Pasal 235 - 236), halaman 161 - 162

○ Paragraf 6: Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (Pasal 237 - 239), halaman 162 - 163

Bagian Ketiga - Pemanfaatan (Pasal 240), halaman 163 – 164

Bagian Keempat - Pengendalian (Pasal 241 – Pasal 270) ○ Paragraf 1: Umum, (Pasal 241), halaman 164 ○ Paragraf 2: Pencegahan (Pasal 242-262) halaman 165 -

178 ○ Paragraf 3: Penanggulangan (Pasal 263 - 265) halaman

178 - 180 ○ Paragraf 4: Pemulihan (Pasal 266 - 269), halaman 180 –

181 Bagian Kelima - Pemeliharaan (Pasal 270 - Pasal 271 ),

halaman 182 - 183 Bab VI Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

PP No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa

Pasal 272 – Pasal 273 Halaman 183 - 185

15



Hidup


Struktur Peraturan


PP No. 04 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Bab VII Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 274 – Pasal 469 Halaman 185- 332

PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bagian Kesatu - Umum (Pasal 274), halaman 185 Bagian Kedua - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (Pasal 274 – Pasal 448) ○ Paragraf 1: Umum, (Pasal 274), halaman 185 - 186 ○ Paragraf 2: Penetapan Limbah B3, (Pasal 276 - Pasal

282), halaman 186 - 191 ○ Paragraf 3: Pengurangan Limbah B3, (Pasal 283 - Pasal

284), halaman 191 - 192 ○ Paragraf 4: Penyimpanan Limbah B3, (pasal 285 - Pasal

297)halaman 192 - 199 ○ Paragraf 5: Pengumpulan Limbah B3,(Pasal 298 - Pasal

309), halaman 199 - 208 ○ Paragraf 6: Pengangkutan Limbah B3, (Pasal 310 -

Pasal 314), halaman 209 - 212 ○ Paragraf 7: Pemanfaatan Limbah B3, (Pasal 315 - Pasal

341) halaman 212 - 239 ○ Paragraf 8: Pengolahan Limbah B3,(Pasal 342 - Pasal

365) halaman 240 - 264 ○ Paragraf 9: Penimbunan Limbah B3, (Pasal 366 - Pasal

389) halaman 265 - 287

16



Hidup


Struktur Peraturan

○ Paragraf 10: Dumping (Pembuangan) Limbah B3,(Pasal 390 - Pasal 402) halaman 287 - 296

○ Paragraf 11: Pengecualian Limbah B3,(Pasal 403 - Pasal 407) halaman 296 - 299

○ Paragraf 12: Perpindahan Lintas Batas Limbah B3, (Pasal 408 - Pasal 409), halaman 299 - 301

○ Paragraf 13: Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, (Pasal 410 - Pasal 427) halaman 301 - 311

○ Paragraf 14: Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3, (Pasal 428 - Pasal 447), halaman 311 - 319

○ Paragraf 15: Pembiayaan, (Pasal 448 - Pasal 449) halaman 320- 322

Bagian Ketiga - Pengelolaan Limbah NonB3 (Pasal 450 – 490) ○ Paragraf 1: Umum, (Pasal 450 - Pasal 453) halaman 322

- 324 ○ Paragraf 2: Pengurangan Limbah nonB3, (Pasal 454)

halaman 324 - 325 ○ Paragraf 3: Penyimpanan Limbah nonB3, (Pasal 455 -

Pasal 458) halaman 325 - 326

17



Hidup


Struktur Peraturan

○ Paragraf 4: Pemanfaatan Limbah nonB3, (Pasal 459 - Pasal 464) halaman 327 - 329

○ Paragraf 5: Penimbunan Limbah nonB3, (Pasal 465 - Pasal 466) halaman 330 - 331

○ Paragraf 6: Perpindahan Lintas Batas Limbah non B3, (Pasal 467) halaman 331

○ Paragraf 7: Penanggulangan Pencemaran LH dan/atau Kerusakan LH dan Pemulihan Fungsi LH, (Pasal 468) halaman 331

Paragraf 8: Pelaporan (Pasal 469), halaman 332

Bab VIII Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup


PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup


Bab IX Sistem Informasi Lingkungan Hidup



18



Hidup


Struktur Peraturan

Bab X Pembinaan dan Pengawasan


Bagian Kesatu - Pembinaan (Pasal 490 – Pasal 491), halaman 345 – 348

Bagian Kedua - Pengawasan (Pasal 492 – 494), halaman 348 – 350

Bagian Ketiga - Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (Pasal 495), halaman 350 – 351

Bagian Keempat - Pelaksanaan Pengawasan (Pasal 496 – Pasal 501), halaman 351 – 356

Bagian Kelima - Pengawasan Lapis Kedua (Pasal 502 – Pasal 504), halaman 356 - 358

Bab XI Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Pasal 505 – Pasal 526 Halaman 358 - Halaman 369

Terkait dengan Sanksi Administrasi terdapat dalam level Peraturan Menteri, yakni Permen LHK No. 02 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bagian Kesatu - Wewenang Penerapan Sanksi Administratif (Pasal 505 – Pasal 507), halaman 358 – 359

Bagian Kedua - Penerapan Sanksi Administratif ○ Paragraf 1: Umum (Pasal 508 - Pasal 509), halaman 360

- 361 ○ Paragraf 2: Teguran Tertulis (Pasal 510) halaman 361 ○ Paragraf 3: Paksaan Pemerintah (Pasal 511 - 513),

halaman 361 - 363 ○ Paragraf 4: Denda Administratif (Pasal 514 - Pasal 520)

halaman 361 - 366 ○ Paragraf 5: Pembekuan Perizinan Berusaha (Pasal

521), halaman 367 ○ Paragraf 6: Pencabutan Perizinan Berusaha (Pasal

522), halaman 367

19



Hidup


Struktur Peraturan

○ Paragraf 7: Penerapan Sanksi Administratif Lapis Kedua (Pasal 523), halaman 368

○ Paragraf 8: Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif (Pasal 524), halaman 368 – 369

○ Paragraf 9: Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif, (Pasal 525 - 526), halaman 369

Bab XII Ketentuan Peralihan

Pasal 527 Halaman 369 - 370

Bab XIII Ketentuan Penutup

Pasal 528 - 534 Halaman 370 - 374

PP No. 22 Tahun 2021 ini mencabut: a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

20



Hidup


Struktur Peraturan

f) Ketentuan Pasal 21 - Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dalam PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi

21

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan


Kehutanan


Struktur Peraturan

Bab I – Ketentuan Umum Pasal 1 definisi dan ketentuan umum Pasal 2 materi muatan yang diatur dalam Bab II-IX (hlm. 12)

Bab II – Perencanaan Kehutanan

PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Bagian Kesatu: Umum, Pasal 3 (hlm. 12) Bagian Kedua: Inventarisasi Hutan

o Paragraf 1: Umum, Pasal 4 (hlm. 12) o Paragraf 2: Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional, Pasal

5-6 (hlm. 13-14) o Paragraf 3: Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah

Provinsi, Pasal 7-8 (hlm. 14) o Paragraf 4: Inventarisasi Hutan Tingkat Daerah Aliran

Sungai, Pasal 9 (hlm. 15) o Paragraf 5: Inventarisasi Hutan Tingkat Unit

Pengelolaan, Pasal 10-13 (hlm. 15-17) Bagian Ketiga: Pengukuhan Kawasan Hutan

o Paragraf 1: Umum, Pasal 14-16 (hlm. 17-18) o Paragraf 2: Penunjukan Kawasan Hutan, Pasal 17-18

(hlm. 19) o Paragraf 3: Penataan Batas Kawasan Hutan, Pasal 19-20

(hlm. 20-21) o Paragraf 4: Pemetaan Kawasan Hutan, Pasal 21 (hlm. 22) o Paragraf 5: Penetapan Kawasan Hutan, Pasal 22 (hlm.

23)

22


Kehutanan


Struktur Peraturan

o Paragraf 6: Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Pasal 23-29 (hlm. 23-29)

Bagian Keempat: Penatagunaan Kawasan Hutan o Paragraf 1: Umum, Pasal 30 (hlm. 29) o Paragraf 2: Penetapan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 31

(hlm. 30-32) o Paragraf 3: Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 32 (hlm.

32) Bagian Kelima: Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

o Paragraf 1: Umum, Pasal 33 (hlm. 32) o Paragraf 2: Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Tingkat Provinsi, Pasal 34 (hlm. 33) o Paragraf 3: Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan, Pasal

35 (hlm. 33) Bagian Keenam: Prosedur Pembentukan Kesatuan

Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi, Pasal 36-40 (hlm. 34-36)

Bagian Ketujuh: Kecukupan Luas Kawasan Hutan, Pasal 41 (hlm. 36-38)

Bagian Kedelapan: Penyusunan Rencana Kehutanan o Paragraf 1: Umum, Pasal 42 (hlm. 38) o Paragraf 2: Jenis Rencana Kehutanan, Pasal 43-48 (hlm.

38-40) o Paragraf 3: Tata Cara Proses dan Koordinasi

Penyusunan Rencana Kehutanan, Pasal 49 (hlm. 40)

23


Kehutanan


Struktur Peraturan

o Paragraf 4: Sistem Perencanaan Kehutanan, Pasal 50 (hlm. 41)

o Paragraf 5: Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan, Pasal 51-52 (hlm. 41-42)

Bab III – Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Bagian Kesatu: Umum, Pasal 53 (hlm. 42) Bagian Kedua: Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

o Paragraf 1: Umum, Pasal 54 (hlm. 42) o Paragraf 2: Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

secara Parsial, Pasal 55-70 (hlm. 42-48) o Paragraf 3: Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

untuk Wilayah Provinsi, Pasal 71-74 (hlm. 48-49) Bagian Ketiga: Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

o Paragraf 1: Umum, Pasal 75 (hlm. 50) o Paragraf 2: Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara

Parsial, Pasal 76-85 (hlm. 50-54) o Paragraf 3: Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk

Wilayah Provinsi, Pasal 86-88 (hlm. 54-55) Bab IV – Penggunaan Kawasan Hutan

PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Bagian Kesatu: Umum, Pasal 89-90 (hlm. 55) Bagian Kedua: Tata Cara Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal

91-107 (hlm. 56-66) Bagian Ketiga: Kawasan Hutan dengan Tujuan Tertentu

o Paragraf 1: Umum, Pasal 108 (hlm. 66) o Paragraf 2: Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

(KHDTK), Pasal 109-111 (hlm. 67-69) o Paragraf 3: Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

(KHDPK), Pasal 112-113 (hlm. 70-71)

24


Kehutanan


Struktur Peraturan

o Paragraf 4: Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), Pasal 114-116 (hlm. 71-73)

Bab V – Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Substansi tersebar dalam beberapa peraturan: PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 35 Tahun 2002 jo. PP No. 58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi PP No. 51 Tahun 1999 tentang Provinsi Sumber Daya Hutan

Bagian Kesatu: Tata Hutan, Pasal 117-118 (hlm. 74-75) Bagian Kedua: Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Pasal 119-125 (hlm. 75-80) Bagian Ketiga: Pemanfaatan Hutan

o Paragraf 1: Umum, Pasal 126-127 (hlm. 80-81) o Paragraf 2: Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung,

Pasal 128-140 (hlm. 81-88) o Paragraf 3: Pemanfaatan Hutan pada Hutan produksi,

Pasal 141-158 (hlm. 88-99) o Paragraf 4: Perpanjangan, Perubahan Luas, dan

Hapusnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pasal 159-161 (hlm. 99-101)

o Paragraf 5: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Pasal 162-174 (hlm. 101-110)

o Paragraf 6: Penatausahaan Hasil Hutan, Pasal 175-179 (hlm. 111-112)

o Paragraf 7: Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan, Pasal 179-202 (hlm. 112-121)

Bab VI – Pengelolaan Perhutanan Sosial

Substansi tersebar dalam beberapa peraturan: PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Bagian Kesatu: Umum, Pasal 203-213 (hlm. 122-127) Bagian Kedua: Hutan Desa, Pasal 214-219 (hlm. 127-129) Bagian Ketiga: Hutan Kemasyarakatan, Pasal 220-225

(hlm.129-131) Bagian Keempat: Hutan Tanaman Rakyat, Pasal 226-232

(hlm. 131-133)

25


Kehutanan


Struktur Peraturan

Terkait dengan Perhutanan Sosial terdapat dalam level Peraturan Menteri, yakni Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

Bagian Kelima: Hutan Adat, Pasal 233-243 (hlm. 133-137) Bagian Keenam: Kemitraan Kehutanan, Pasal 244 (hlm. 137-

138) Bagian Ketujuh: Percepatan Pengelolaan Perhutanan

Sosial, Pasal 245 (hlm. 138) Bagian Kedelapan: Pembiayaan Pengelolaan Perhutanan

Sosial, Pasal 246-247 (hlm. 138-139) Bab VII – Perlindungan Hutan

PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 248-265 (hlm. 139-149)

Bab VIII – Pengawasan Pasal 266-272 (hlm. 149-153)

Bab IX – Sanksi Administratif

Bagian Kesatu: Penerapan Sanksi Administratif, Pasal 273 (hlm. 153)

Bagian Kedua: Sanksi Administratif Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Pasal 274-276 (hlm. 154)

Bagian Ketiga: Sanksi Administratif Penggunaan Kawasan hutan, Pasal 277-280 (hlm. 155-157)

Bagian Keempat: Sanksi Administratif Pemanfaatan Hutan, Pasal 281-286 (hlm. 157-162)

Bagian Kelima: Sanksi Administratif Pengolahan Hasil Hutan, Pasal 287 (hlm. 162-165)

Bagian Keenam: Sanksi Administratif Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pasal 288 (hlm. 165-166)

Bagian Ketujuh: Sanksi Administratif Perlindungan Hutan, Pasal 289-290 (hlm. 166)

26


Kehutanan


Struktur Peraturan

Bab X – Ketentuan Lain-Lain

Pasal 291, dalam hal PP PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan belum ditetapkan maka pengenaan PNBP digunakan nilai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 292, evaluasi oleh Pemerintah Pusat atas pelaksanaan PP Pasal 293, menteri dapat melakukan diskresi jika PP tidak mengatur

Bab XI – Ketentuan Peralihan

Bagian Kesatu: Perencanaan Kehutanan, Pasal 294 (hlm. 167-168) Bagian Kedua: Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 295 (hlm. 168-169) Bagian Ketiga: Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 296 (hlm. 170-171) Bagian Keempat: Pemanfaatan Hutan, Pasal 297 (hlm. 172) Bagian Kelima: Perhutanan Sosial, Pasal 298 (hlm. 172-173)

Bab XII – Ketentuan Penutup

Pasal 299, ketentuan untuk Dana Reboisasi Pasal 300, peraturan pelaksanaan dari peraturan turunan berikut:

PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan

Fungsi Kawasan Hutan PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP 6/2007 jo. PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP 45/2004 tentang Perlindungan Hutan PP 35/2002 jo. PP 58/2007 tentang Dana Reboisasi PP 51/1999 tentang Provinsi Sumber Daya Hutan PP 72/2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan

Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini

27


Kehutanan


Struktur Peraturan

Pasal 301, ketentuan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan

Fungsi Kawasan Hutan PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP 6/2007 jo. PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasa1 14,

Pasal 19, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 41 PP 45/2004 tentang Perlindungan Hutan

PP 35/2002 jo. PP 58/2007 tentang Dana Reboisasi PP 51/1999 tentang Provinsi Sumber Daya Hutan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) PP 72/2010

tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

28

(4) PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di

Bidang Kehutanan



Bab I – Ketentuan Umum Pasal 1-Pasal 5 halaman 2-halaman 9

PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 1-Pasal 5, halaman 2-halaman 9.

Bab II – Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Pasal 6- Pasal 17 Halaman 9-halaman 16

Bagian Kesatu: Umum (Pasal 6) halaman 9 Bagian Kedua: Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Telah Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan o Paragraf 1: Umum (Pasal 7) halaman 10 o Paragraf 2: Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Sesuai Rencana Tata Ruang (Pasal 8-Pasal 9) halaman 10-halaman 11

29




Bidang Kehutanan



o Paragraf 3: Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Sesuai Rencana Tata Ruang (Pasal 10-Pasal 11) halaman 11

o Paragraf 4: Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi (Pasal 12) halaman 12

Bagian Ketiga: Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pertambangan, Perkebunan, dan/atau Kegiatan Lain di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan o Paragraf 1:Umum (Pasal 13) halaman 12 o Paragraf 2: Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan

Usaha Pertambangan, Perkebunan dan/atau Kegiatan Lain (Pasal 14) halaman 13

o Paragraf 3: Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi (Pasal 15) halaman 13

Bagian Keempat: Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan

30




Bidang Kehutanan



o Paragraf 1: Klasifikasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan (pasal 16) halaman 14-halaman 16

o Paragraf 2: Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 17) halaman 16

Bab III – Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan yang Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan

Bagian Kesatu: Umum (Pasal 18) halaman 17 Bagian Kedua: Pemberitahuan Pemenuhan Persyaratan

Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 19) halaman 17- halaman 18

Bagian Ketiga: Pengajuan Permohonan Penyelesaian Persyaratan Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 20) halaman 18-halaman 19

Bagian Keempat: Verifikasi Permohonan (Pasal 21-Pasal 23) halaman 19-halaman 22

31




Bidang Kehutanan



Pasal 18-Pasal 32 Halaman 18-halaman 27

Bagian Kelima: Penerbitan Surat Perintah Tagihan Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (Pasal 24) halaman 22

Bagian Keenam: Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (Pasal 25) halaman 23

Bagian Ketujuh: Penerbitan (Pasal 26-Pasal 28) halaman 23-halaman 24 o Paragraf 1: Penerbitan Persetujuan Kegiatan Usaha yang

Tidak Tumpang Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 26) halaman 23-halaman 24

o Paragraf 2: Penerbitan Persetujuan Kegiatan Usaha yang Tumpang-Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 27-Pasal 28) halaman 24-halaman 25

Bagian Kedelapan: Pengenaan Sanksi Administratif o Paragraf 1:Umum (Pasal 29) halaman 25-26 o Paragraf 2: Pengenaan Denda Administratif Bagi Setiap

Orang yang Tidak Menyelesaikan Persyaratan Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 30-Pasal 32) halaman 26- halaman 27

32




Bidang Kehutanan



Bab IV – Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Pasal 33-Pasal 42 Halaman 27-halaman 34

Bagian Kesatu: Umum (Pasal 33) halaman 27-halaman 28 Bagian Kedua: Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi

Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan (Pasal 34-Pasal 35) halaman 28- halaman 30

Bagian Ketiga: Tata Cara Penyelesaian (Pasal 36-Pasal 42) halaman 29-halaman 33 o Paragraf 1: Umum (Pasal 36-Pasal 38) halaman 30-

halaman 31 o Paragraf 2: Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan

Strategis dan Kepentingan Umum (Pasal 39-Pasal 40) halaman 31-halaman 33

o Paragraf 3: Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Usaha Masyarakat yang Bertempat Tinggal di dalam dan/atau di Sekitar Kawasan Hutan (Pasal 41-Pasal 42) halaman 33-halaman 34

Bab V Pasal 43, Halaman 35

33




Bidang Kehutanan



Tata Cara Perhitungan Denda Administratif Pasal 43 Halaman 35

Bab VI – Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif Pasal 44 - Pasal 45 Halaman 36

Pasal 44 - Pasal 45, Halaman 36

Bab VII – Paksaan Pemerintah Pasal 46-Pasal 60

Bagian Kesatu : Umum (Pasal 46), halaman 36 Bagian Kedua: Pemblokiran (Pasal 47), halaman 37 Bagian Ketiga: Pencegahan ke Luar Negeri (Pasal 48),

halaman 37 Bagian Keempat: Penyitaan Aset (Pasal 49 - Pasal 58),

halaman 38 - halaman 39 Bagian Kelima: Paksa Badan (Pasal 58 - Pasal 60) halaman

42 - 44

34




Bidang Kehutanan



Bab VIII–Ketentuan Penutup

Pasal 61, halaman 44-45

ICEL

Narahubung

Raynaldo G. Sembiring

(Direktur Eksekutif)

[email protected]

Indonesian Center for Environmental Law

@ICEL_indo Indonesian Center for Environmental Law

@icel_indo Multimedia ICEL Indonesia www.icel.or.id

Grita Anindarini

(Deputi Direktur Bidang Program)

[email protected]

seri#9•serianalisis...pp no. 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang peraturan...

Documents