WakafPada Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATD I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A M A R G ADIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN

Disampaikan dalam Webinar Pengamanan Aset Wakaf Terdampak

Proyek Strategis Nasional

16 Agustus 2021

TELAH BEROPERASI

sd. Februari 2021

2.359,8* km1978 – 2014 795,22 km2015 – 2019 1.298,23 km2020 246,12 km2021 20,22 km

RencanaBeroperasi1978 - 2024

4.630km

(Status 24 Februari 2021)

*termasuk SuramaduOperasi

Rencana

RPJMN (Perpres 18/2020)

1978-2014

ROADMAP DAN CAPAIAN

PEMBANGUNANJALAN TOL

2015-2019 2020-2024

1.298,23 km

795,22 km

2.536,1 km

2020

2021

2022

2023

2024

315,5 km

401,48 km

614,7 km

947 km

246,1 km

Sudah operasi20,22 km

Sudah operasi246,1 km

20,2 km

TARGET PEMBANGUNAN JALAN TOL

2021 s/d 2024

PSN : 3.109,7 KMNON PSN : 38,8 KM

KEBUTUHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

JALAN TOL PSN2021 s/d 2024

42.587,3 Ha

KEBUTUHAN DANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

JALAN TOL PSN 2021 s/d 2024

Rp. 114,3 T

PENYUSUNAN

DPPT

PENGADAAN TANAHJALAN TOL

Rekapitulasi Wakaf yang Terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol

Terdampak : 425 bidang

sudah dimohon olehNazhir :

167 bidang

sudah mendapat ijinKanwil/Menteri:

129 bidang

Sudah ada perjanjiantukar menukar (PPK dengan Nazhir) :

214 bidang

sudah adatanah/bangunan

pengganti : 188 bidang

Dasar Hukum Pengadaan TanahUU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaPP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Permen ATR No. 19 Tahun 2021

Ps 25 ayat 2 butir e Ps 41 Ps. 84 (6)Ps. 43

Dasar penguasaan atastanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat buktipenguasaan, berupa aktaikrar wakaf, aktapengganti akta ikrarwakaf, atau surat ikrarwakaf

Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah yang berstatus tanah wakaf,nazhir mengajukan izintertulis kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia Provinsiuntuk mendapat izin pelepasan atas tanah wakaf

Proses penyelesaian perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan assetatas tanah kas desa,tanah wakaf,tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, atau badan usaha milik desa harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi

Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti

PP 19/2021

Dasar Hukum Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

Ps. 51

Nazhir mengajukan

permohonan dengan

kelengkapan :

1. Dokumen harta benda Wakaf :

1. Akta Ikrar Wakaf

(AIW/APAIW)

2. Sertilikat Wakaf, atau bukti

kepemilikan lain

2. Dokumen Harta Penukar (sertifikat

/ bukti kepemilikan lain)

3. Hasil Penilaian KJPP untuk yang

ditukar dan penukarnya

4. KTP Nazhir

Ps. 51A (1)

Sertifikasi wakaf

Instansi yang

menggunakan

tanah Wakaf wajib

mengajukan

permohonan

Sertikat wakaf atas

nama Nazhir

Ps. 51A (3)

Pelaksanaan

pembangunan

fisik

Dilaksanakan stl

memperoleh izin

dari Menteri atau

Kakanwil dan

menyiapkan tanah

atau bangunan

sementara sesuai

peruntukan wakaf

Ps. 49

Izin perubahan harta

benda wakaf dapat

diberikan apabila

digunakan untuk

kepentingan umum

sesuai dengan rencana

umum tata ruang

berdasarkan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

dan tidak

bertentangan dengan

prinsip Syariah

UU No. 41 tahun 2004 Tentang WakafPP No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 Tentang

Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang WakafPP 25/2018

NAZHIR

KELENGKAPAN PERMOHONAN DAN DOKUMEN HARTA BENDA WAKAF

Kelompok Permasalahan DalamPenggantian Benda Wakaf

SENGKETA WAKAF

KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBAYARANNILAI PENGGANTIAN

TANAH PENGGANTI

Nazhir

Proses penggantian Nazhir memerlukan waktu

yang cukup lama karena perlu ada musyawarah

antara pengelola dan ahli waris wakif

Nazhir pada saat terjadi kegiatan penggantian

benda Wakaf tidak sesuai dengan Surat Tanda

Bukti Pendaftaran Nazhir dari BWI (Misal ada

salah satu nazhir meninggal)

Permasalahan

Kekurangan dokumen untuk Nazhir berupa

Badan Hukum (Yayasan), seperti :

- Akta Pendirian

- Izin dari KEMKUMHAM

PERMASALAHAN KELENGKAPAN PERMOHONAN DAN DOKUMEN HARTA BENDA WAKAF

Belum ada Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta

Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AP-AIW)

Proses pembuatan AIW baru cukup

memerlukan waktu

Bukti kepemilikan belum sertifikat Wakaf an.

Nazhir belum ada (masih kepemilikan

perorangan) sehingga perlu penelitian alas

hak lebih lanjut

Mengakibatkan tertundanya permohonan tukar menukar Benda wakaf dari Nazir kepadaKepala Kantor Wilayah Agama Provinsi/Menteri

Nazhir belum menunjuk/menyepakati lokasi

tanah pengganti

PERMASALAHAN NILAI PENGGANTIAN

1. Adanya Sengketa Wakaf dengan ahli waris wakif

2. Adanya Sengketa antar nazhir

3. Adanya Sengketa antar nazhir pengurus yayasan

PERMASALAHAN SENGKETA WAKAF

1. Adanya pemahaman bahwa nilai tanah yang terkena merupakan nilai tanah penukar

(pengganti), dan nilai bangunan yang terkena merupakan nilai bangunan penukar

(pengganti)

2. Adanya pemahaman bahwa luas tanah penukar (pengganti) minimal harus sama dengan

luas harta benda wakaf (hal ini bisa dilakukan selama nilai uang mencukupi)

Berdasarkan aturan mengenai pengadaan tanah, nilai penggantian harta benda wakaf adalah samadengan nilai harta benda wakaf yang terkena proyek pembangunan (tanah dan bangunan digabung)

Pembayaran melalui dana langsung LMAN / APBN :

• harus sudah terbit ijin Kanwil baru dapat membayar harta

benda pengganti wakaf

Permasalahan :

- Tidak dapat digunakan untuk membiayai penggantian

bangunan (masjid, sekolah, dll) ► saat ini menjadi beban BUJT

- Apabila sudah ada calon tanah pengganti tidak dapat

dibayar terlebih dahulu sebelum keluar ijin Kanwil/Menteri

PERMASALAHAN KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBAYARAN

Pembayaran melalui dana Dana Talangan (DTT) BUJT:

• Dapat membayar harta benda wakaf sebelum terbit ijin kanwil/

Menteri

Permasalahan :

- Perlu kepastian bahwa penggantian harta benda wakaf yang

dilaksanakan terlebih dahulu akan mendapat ijin Kanwil/Menteri

sebagai dasar reimburse Dana Talangan ke Pemerintah (LMAN)

Luas terkena :

118.289 m2

Alas Hak :

- 60 sertifikat an.

Perorangan

- 13 tanah perdikan

Obyek Wakaf :

SAWAH

1. Sengketa Yayasan Kalidjogo/Kalijaga

2. Kekurangan berkas :

- fc. Identitas nazhir

- fc. NJOP tanah wakaf ( sebagian ada

yang menunggak bayar pajak)

- FC. Legalisir Surat izin Yayasan dari

KEMENKUMHAM

- FC Legalisir Akta Pendirian Yayasan

3. Salah 1 nazhir ada yang meninggal

4. AIW 1 untuk semua wakaf (dalam AIW tidak

disebutkan luasan)

5. Ada 60 bidang yang bersertifikat wakaf namun

pihak nadhir sendiri tidak bisa memastikan mana

sertifikat wakaf yang terkena tol sehingga harus

dicek ulang oleh BPN

6. 13 bidang tanah perdikan harus ada surat

keterangan dari lurah

Permasalahan Wakaf

1. Permohonan Tukar – menukar

belum dapat dilaksanakan karena

masih terdapat sengketa internal

2. Penunjukan lokasi penukar belum

dapat dilaksanakan

3. Penetapan Lokasi akan berakhir

pada bulan November 2021

4. Obyek Wakaf berada di lokasi

Simpang Susun Sayung dengan

target dimulai konstruksi maksimal

pada Desember 2021

5. Rencana tindak lanjut :

KONSINYASI

Permasalahan

Pengadaan tanah

CONTOH KASUS PENGGANTIAN OBYEK WAKAF PADA

PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG - DEMAK

Luas terkena :

629 m2

Alas Hak :

Sertifikat Wakaf

Nilai Appraisal :

Rp. 8.096 M

Tanah Rp. 7.35 M

Bangunan Rp. 217 jt

Tanaman Rp. 3.2 jt

Kerugian Non Fisik :

Rp. 521.9 jt

Obyek Wakaf :Lahan Parkir

Universitas Nusa

Bangsa (UNB)

1. Surat Pengesahan Nazir masih dalam pengurus-

an karena adanya perubahan pengurus nazir.

2. Nazir telah menunjuk calon tanah pengganti

dengan kondisi sebagai berikut :

a. Tanah seluas 4.831m2 dengan nilai appraisal

Rp. 4.2 M berupa tanah empang

b. Perkiraan biaya pematangan tanah empang,

pembuatan jalan akses dan saluran sebesar

+ Rp. 2.5 M

3. Nazhir meminta biaya pematangan lahan, jalan

akses dan saluran (Rp. 2.5 M) tidak merupakan

bagian dari nilai pagu untuk penggantian wakaf.

4. Proses tukar menukar benda wakaf belum dilak

sanakan karena masih belum sepakat mengenai

permasalahan tersebut di atas

Permasalahan Wakaf

1. Penlok akan berakhir pada April

2022

2. Nilai Rp. 2.5 M untuk biaya

pematangan lahan, dll, tidak dapat

diakomodir oleh Kementerian PUPR

berdasarkan aturan pengadaan

tanah

Permasalahan

Pengadaan tanah

CONTOH KASUS PENGGANTIAN OBYEK WAKAF PADA

PENGADAAN TANAH JALAN TOL BOGOR RING - ROAD

BAHAN DISKUSI DALAM RANGKA PENGAMANAN WAKAF

YANG TERKENA PENGADAAN TANAH JALAN TOL

PELEPASAN HAK WAKAF SEBELUM

PENETAPAN LOKASI

Bagaimana ketentuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Hak untuk wakafsebelum Penetapan Lokasi sesuai UU no. 11/2020 dan PP no. 19/2021

KONSINYASI WAKAF

Untuk wakaf yang dikonsinyasikan berupa uang, apakah selanjutnya Instansi Yang Memerlukan Tanah (IYMT) tidak berkewajiban melaksanakan tukar-menukar Benda Wakaf

IZIN KONSTRUKSI

Bagaimana solusi agar konstruksi dapat dilaksanakan apabila terjadipermasalahan internal Nazhir.

(contoh: belum ada nazhir baru , AIW baru serta para pihak belum menyepakati nazhiryang akan ditunjuk, atau nazhir belum menyepakati lokasi dan benda wakaf penukar)

Ps.41 UU 41/2004: nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf

semula”. Nilai appraisal wakaf yang terkena proyek pembangunan merupakan pagu

total penggantian harta benda wakaf, tidak dipisah tanah dan bangunan

PENYAMAAN PERSEPSI

TERIMA KASIH