buletin itjen vol 1 2017

Buletin inspektorat jenderal

Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan ITJEN-KEMENHUB l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017

Mengawal PrOyeK STrATegiS

Kementerian Perhubungan Segera Susun Formula 4

Perhitungan Tarif Subsidi

Sekjen: Proyek Strategis Nasional Akan Optimalkan 18

Kemampuan Dana APBN/APBD

ARI AWASI DAN LAPORKA SEMUA BE TUK KORUPSI

TA PA PANDA G BULU DEMI KELA GSU GA HIDUP EGERIINI

Daftar Isi

kolom irjen 4 kementerian perhubungan segera susun Formula perhitungan tarif subsidi

susunan redaksi

pelindung:

Inspektur Jenderal

penasihat:

Sekretaris Inspekrotat Jenderal

pemimpin umum:

Kepala Bagian Kepegawaian,

Hukum dan Tata Usaha

pemimpin redaksi:

Kabag. Perencanaan

Wakil pemimpin redaksi:

Kasubbag. Hukum dan Tata Usaha

redaktur pelaksana:

Rangga Prasetya Dewanto

sekretaris redaksi:

Aulissa Sabrina

editor:

Maksimilian Vincentius Nangai

Helma Agnes Dinantia

koresponden & kontributor:

Maizar Radjin

Febby Aurora Nurnitasari

Wahyu Sunyoto Hari Adi

Nuniek Setyorini

Rizky Andy Kresna

Mira Rahayu Sinuhaji

Yulianto Setiawan

M. Sofiuddin

Wijayanto Aris

produksi dan distribusi:

Tito Gabrapin Helmaris

Hono Hermantoro

Ahmad Saifulloh

opini 6 mengawal proyek strategis

sekjen: proyek strategis nasional akan optimalkan kemampuan dana apBn/apBd

dukung penuh proyek strategis

auditor 22 memastikan pembangunan proyek strategis kementerian perhubungan on the track

radar 26 tommy pimpin apel Besar inspektorat

jenderal kementerian perhubungan

itjen raih sertifikat iso 9001:2015 sistem manajemen mutu

menhub: pencegahan tindak pidana pencucian uang Butuh sinergi

irjen kemenhub tinjau posko angkutan lebaran terpadu di Bandara halim

hukum & konsultasi 50 auditor dan kode etik

proFil 52 sugihardjo: do the Best & ikhlas

resensi 56 lensa 58

transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l 1

ial

Edito

A

Pekerjaan Mulia Mengawal

PrOyeK STrATegiS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta

lampirannya, ada sekitar 49 proyek strategis nasional di sektor

transportasi. Membutuhkan dana sekitar Rp245,2 Triliun untuk

merealisasikan proyek yang antara lain dibangun berbasis kepada

benefit menciptakan konektivitas pelayanan penumpang dan barang,

serta setiap proyek yang dapat menunjang dan mampu meningkatkan

pelayanan terhadap masyarakat itu.

da dua skema dalam pendanaan dan

mengoperasikan proyek tersebut yakni

kontribusi APBN dan partisipasi dunia

usaha, termasuk di dalamnya swasta

serta BUMN. Skema itu berdasarkan asumsi

bahwa APBN tidak mungkin menanggung dana

seluruh proyek, selain itu ada kewajiban dari

pemerintah untuk memberikan kesempatan

kepada dunia usaha untuk berpartisipasi dalam

pembangunan nasional.

Seiringan dengan tugas mulia membangun

proyek strategis untuk sebesar-besar nya

2 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017

3 transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l

Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan

memiliki tanggung jawab

agar realisasi 49 proyek

strategis sesuai dengan

amanat Nawa Cita,

untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Karenanya, tugas dan

tanggung jawab itu sungguh

mulia

kepentingan rakyat itu maka wajib ada penga-

wasan, pengawalan bahkan supervisi agar proyek

pada satu sisi tetap berlangsung sesuai trek dan

tujuan yang sudah ditetapkan, dan dicegahnya

terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan

penggunaan anggaran. Pada posisi tersebut maka

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

menjadi amat vital dan strategis.

Dengan demikian, Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan memiliki tanggung

jawab agar realisasi 49 proyek strategis sesuai

dengan amanat Nawa Cita, yang di dalamnya

terkandung ruh Pancasila dan Undang-Undang

1945 bahwa pembangunan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya, tugas

dan tanggung jawab itu sungguh mulia.

Tugas dan tanggung jawab itu juga menjadi

bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan, yang dimana Inspektorat Jenderal

melalui masing-masing inspektoratnya, mem-

punyai tugas melaksanakan perumusan kebi-

jakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme,

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang

dan penanggulangan hambatan kelancaran

pembangunan, serta pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan

maupun pembangunan.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan

terhadap proyek strategis, beberapa hal yang

perlu dilakukan di antaranya: SDM Auditor internal

diwajibkan untuk memenuhi standar kompetensi

yang disyaratkan meliputi, knowledge, skill, dan

attitude. Selain itu, auditor diwajibkan untuk

terus meningkatkan kompetensinya melalui

pendidikan dan pelatihan profesional secara

berkelanjutan.

Penguatan fungsi pengawasan internal

merupak an salah satu upaya Kementerian

Per hubungan dalam rangk a mewujudk an

tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dan bebas dari penyalahgunaan

wewenang dan praktik Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme di seluruh unit kerja yang berada di

lingkungan Kementerian Perhubungan. Upaya

tersebut juga sejalan dengan semangat Nawa

Cita kedua yaitu membangun tata kelola pe-

merintah yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya.

Dalam kaitan itu maka kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat

Jenderal Kementer ian Per hubungan agar

terus dirawat. Sekadar catatan bahwa tingkat

kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan telah berhasil mencapai level 3

skala 5 (integrated) dari penilaian kapabilitas APIP

yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP).

Pada level 3 ini APIP dituntut harus sudah

mampu menilai efisiensi dar i efektivitas/

ekonomis suatu kegiatan dan mampu mem-

berikan konsultasi, tata kelola, manajemen risiko

dan pengendalian Intern. n

U

Kolom Irjen

Kementerian Perhubungan Segera Susun Formula Perhitungan Tarif Subsidi

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian

Perhubungan terus meningkatkan aspek

pengawasan dan pemeriksaaan terhadap

seluruh progam kerja dan realisasi anggaran

di seluruh subsektor transportasi di Tanah

Air. Sekecil apapun uang rakyat di APBN

harus dipastikan digunakan untuk rakyat

dengan tepat sasaran. Aplikasinya program

berjalan baik sesuai target dan dengan laporan

pertanggung jawaban yang tuntas.

ntuk meningkatkan kehati-

hatian serta memudahkan

pengawasan termasuk dalam

proses penghitungan dan

pencairan subsidi transpor tasi, baik

angkutan keperintisan atau subsidi dalam

betuk public service obligation (PSO) harus ada

formulasinya yang jelas. Aparat di lapangan

juga bisa bekerja dengan baik dan tenang

karena sudah ada formulasi termasuk dalam

penghitungan tarif transportasi subsidi dan

keperintisan di Tanah Air.

“Itjen bersama pihak terkait akan

membuat formula perhitungan tarif

subsidi PSO serta angkutan keperintisan

untuk seluruh moda transportasi yangIrjen Kementerian Perhubungan

Dr. Wahju Satrio Utomo


ada. Selama ini, formula tarif subsidi


PSO baru ada untuk moda transportasi laut yang

dilayani PT Pelni. Sedang moda transportasi

lainnya termasuk kereta api (KA) belum ada,”kata

Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio

Utomo, SH, M.Si dalam perbincangan dengan

Tim Transparansi di Jakarta, belum lama ini.

Akumulasi dana subsidi baik PSO atau

angkutan keperintisan nilainya cukup besar. Dana

itu meliputi subsidi untuk moda transportasi

darat, laut, udara serta KA. “Seluruh angkutan

perintis berhak memperoleh subsidi dari APBN.

Itu bagian dari hak konstitusi rakyat khususnya

di daerah terpencil, tertinggal dan terluar

wilayah NKRI. Tapi, pola perhitungannya

harus jelas dan pencairan dana dari

APBN dilakukan dengan ekstra hati-hati,”

kata pria yang akrab disapa Tommy itu.

Untuk membahas dan merumuskan

formula perhitungan tarif subsidi/ PSO untuk

transportasi ini, Itjen Kementerian Perhubungan

akan mengundang dan membahas bersama

pihak terkait termasuk pengamat dan akademisi

dari perguruan tinggi. Dengan begitu, diharapkan

mampu menghasilkan formula perhitungan

tarif subsidi yang adil dan mengakomodasikan

kepentingan semua pihak.

Data yang dihimpun menyebutkan, awalnya

APBN 2017 mengalokasikan dana subsidi baik

energi dan non energi sebesar Rp160 triliun.

Namun besaran subsidi public service obligation

(PSO) untuk transportasi sebesar Rp4,3 triliun.

Jumlah tersebut dibagi untuk seluruh moda

transportasi, darat, laut, udara serta kereta api

(KA).

Berapapun dana subsidi transportasi ter-

sebut, Itjen Kementerian Perhubungan harus

bisa mengawal dan mengamank an proses

pencairannya dan harus dipastikan tepat sasa-

ran dan diterima orang yang berhak. Untuk

subsidi PSO KA yang akan diberikan melalui PT

Kereta Api Indonesia (KAI) mencapai Rp2 triliun.

Selebihnya dibagi untuk moda transportasi lain

di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Perhubungan komit untuk

menyelenggarakan pelayanan publik termasuk

di sektor transportasi yang baik, selamat, aman,

dan nyaman. Namun semua dana subsidi PSO dan

angkutan perintis di Tanah Air yang diberikan ne-

gara melalui APBN harus jelas, terukur, transparan,

dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

Awalnya APBN 2017

mengalokasikan dana

subsidi baik energi dan

non energi sebesar Rp160

triliun. Namun besaran

subsidi public service

obligation (PSO) untuk

transportasi sebesar Rp4,3

triliun. Jumlah tersebut

dibagi untuk seluruh moda

transportasi, darat, laut,

udara serta kereta api (KA)

Sebelum akhir tahun 2017, formula perhi-

tungan tarif subsidi transportasi ini harus sudah

selesai. Dana subsidi dari APBN bisa dicairkan

serta dimanfaatkan oleh pihak yang berhak

menerima. Tapi ingat, di akhir tahun anggaran

semua laporan pertanggungjawaban seluruh

program kerja harus selesai dengan tuntas.

“Itjen Kementerian Perhubungan berte -

k ad ak an menyelesaik an seluruh laporan

per tanggungjawaban termasuk dana-dana

PSO sebelum di akhir 2017. Semua agenda

pemeriksaan laporan keuangan yang belum

selesai sampai tahun ini harus dikejar dan selesai

sebelum pergantian tahun 2018 mendatang,”

tegas Tommy.***

B

Kolom Opini

Mengawal Proyek Strategis

Pemerintahan Presiden

Joko Widodo dan Wakil

Presiden Jusuf Kalla

memiliki komitmen kuat

untuk menyejahterakan

seluruh masyarakat

Indonesia. Komitmen

tersebut diterjemahkan ke

dalam 9 Nawa Cita.

erdasarkan kepada 9 Nawa Cita itulah

seluruh kementerian dan lembaga

negara sesuai tugas pokok dan fung-

sinya ( Tupoksi) menerjemahkan visi

besar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

Kementerian Perhubungan sebagai salah

satu kementerian yang bertugas membantu

Presiden dalam menyelenggarakan sebagian

tugas pemerintahan di bidang perhubungan

sangat berkomitmen menjalankan amanat Nawa

Cita tersebut. Setidaknya ada tiga poin Nawa

Cita yang mendasari setiap program kerja yang

dibuat oleh Kementerian Perhubungan yaitu

Nawa Cita pertama, Nawa Cita ketiga, dan Nawa

Cita ketujuh.

9 NAwA CiTA

1. Menghadirk an kembali negara untuk

melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demok ratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong pr og r am kepemilik an tanah seluas sembilan juta hektar.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. M ewujudk an kemandir ian ekonomi dengan menggerak k an sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

9. M e mp e r t e g u h K eb h in e k a a n da n memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinek aan dan menciptakan ruang dialog antar warga.



Menteri Perhubungan Budi Karya

Sumadi berkomitmen melakukan

pembangunan sektor transportasi

dari daerah-derah pinggiran dan

perbatasan

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan

Ir. Sugihardjo

“Sesuai dengan amanat pemerintahan

Presiden Joko Widodo dan Wak il Presiden

Jusuf Kalla yang diterjemahkan melalui Nawa

Cita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

berkomitmen melakukan pembangunan sektor

transportasi dari daerah-daerah pinggiran dan

perbatasan,” kata Sekretaris Jenderal Kemen-

terian Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc. kepada

Tim Transparansi.

Membangun sektor transportasi dari daerah

pinggiran dan perbatasan diakui sangat tidak

mudah karena membangun di daerah-daerah

seperti ini nyaris tidak ada pihak perusahaan

swasta maupun Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang berminat.

“Sebab prinsip pembangunan di daerah

pinggiran itu masih trade follow the ship karena

peminat atau demand masih sangat terbatas.

Sehingga pola pembangunan seperti ini masih

menjadi cost centre. Tetapi karena semangat

Nawa Cita tadi, k ita tetap harus melayani

masyarakat yang tinggal di daerah-daerah

terpencil itu. Negara tetap harus hadir,” urai

Sugihardjo.

Dalam aspek pela y anan tr anspor tasi

Kementerian Perhubungan memberikan dan

menyediakan sarana transportasi keperintisan

seperti kapal perintis, bus perintis, pesawat

perintis, dan penyeberangan serta kereta api

perintis. Untuk membiayai pelayanan perintis

tersebut Kementerian Perhubungan membe-

rikan subsidi dan public service obligation (PSO).

Sedangk an dalam pembangunan infra-

struktur transportasi juga demikian, investor

belum tertarik karena daerah tersebut belum

ber kembang. S ementara I ndonesia harus

menciptakan daya saing nasional sehingga

mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Opini

“Daya saing itu kuncinya efisiensi. Salah satu

cara menciptakan efisiensi di bidang transportasi

adalah dengan membangun proyek-proyek

infrastruktur transportasi yang strategis seperti

diantaranya membangun pelabuhan-pelabuhan

dan bandara-bandara besar,” ujar Sugihardjo.

Menurut Sugihardjo, tidak semua proyek di

Kemeterian Perhubungan bersifat strategis dan

masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional yang

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2016 dan dituangkan dalam lampiran Peraturan

Presiden tersebut.

Setidakanya ada beberapa kriteria yang

harus dipenuhi oleh sebuah proyek Kementerian

Perhubungan sehingga dapat dikatakan sebagai

proyek strategis. Di antaranya adalah setiap

proyek yang dapat menciptakan konektivitas

pelayanan penumpang dan barang. Kemudian

setiap proyek yang dapat menunjang dan mampu

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Selain itu, proyek strategis adalah setiap

proyek yang terkait secara langsung maupun

tidak langsung dengan tugas dan tanggung

jawab utama Kementerian Perhubungan, yakni

keselamatan transportasi,” tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3

Tahun 2016 beserta lampirannya, ada sekitar 49

proyek strategis nasional di sektor transportasi.

Ke-49 proyek strategis nasional tersebut terbagi

menjadi 6 proyek yakni:

1. sarana dan prasarana kereta api

antar kota, 12 proyek;

2. kereta api dalam kota, 7 proyek;

3. revitalisasi Bandar udara, 11 proyek;

4. Bandar udara Baru, 4 proyek;

5. Bandar udara strategis lainnya, 2

proyek;

6. pelabuhan Baru dan pengembangan

kapasitas, 13 proyek.

Untuk membiayai 49 proyek strategis sektor

transportasi tersebut Kementerian Perhubungan

membutuhkan dana sekitar Rp245,2 Triliun.


Sugihardjo mengungkapkan, ada persoalan

yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah

dalam membangun infrastruktur transportasi

yaitu keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh

pemerintah seperti APBN maupun APBD. Saat

ini, kemampuan pemerintah dalam membiayai

seluruh proyek yang dinilai strategis tersebut

hanya sekitar 35%.

“Mak a ada kebijak an Kementerian Per-

hubungan bahwa untuk daerah-daerah yang

ekonomi sudah menggeliat dan sudah feasible

baik aspek finansial maupun aspek pertumbuhan

ekonominya. Terhadap daerah dengan kategori

seperti ini, pemerintah hanya bertindak fasiltator

dan regulator. Pemerintah lebih mendorong

peran serta investasi swasta, BUMN, maupun

investasi asing,” ungkap Sugihardjo.

Proyek infrastruktur seperti Pembangunan

Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara,

Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Bandara

International Jawa Barat (BIJB), kereta api cepat

Jak ar ta-Bandung, dan lainnya diharapk an

investor lokal atau pun asing bisa masuk dan

berpartisipasi.

Pelibatan investasi swasta, BUMN, dan inves-

tasi asing dalam membangun proyek-proyek

strategis tersebut di atas, selain dapat mengurangi

beban anggaran belanja pemerintah, juga dapat

memberikan kesempatan kepada pemerintah

untuk mengalihkan dan memfokuskan dana

APBN dan APBD untuk membangun daerah

pinggiran dan terpencil yang secara ekonomi

belum menguntungkan. Di situ negara harus

hadir dan melalui kemampuan pendanaan di

APBN/APBD akan membangun infrastruktur

termasuk di sektor transportasi.

“Dengan membangun infrastruktur dasar

seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara

dan lainnya diharapkan mampu membuka

keterisolasian antardaerah. Selanjutnya mampu

mendorong percepatan pembangunan ekonomi

ser ta pemerataan hasil-hasilnya ke seluruh

wilayah NKRI,” papar Jojo.

peran inspektorat jenderal

Membangun proyek-proyek strategis tentu

membutuhkan effort, kesungguhan, keyakinan,

semangat, dan komitmen yang besar pula. Tidak

kalah pentingnya adalah aspek transparansi

sehingga pembangunan-pembangunan

berbiaya besar tersebut sesuai sasaran dan

tepat guna, serta tidak ada celah penyelewengan

walaupun sedikit.

Di aspek inilah pentingnya pengawalan dari

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Sebagai garda terdepan bagi terciptanya penye-

lenggaraan lembaga negara yang bersih atau

good governance, peran Inspektorat Jenderal

sungguh penting.

“Salah satu tugas utama Inspektorat Jenderal

memang mengawal setiap kegiatan maupun

proyek di sebuah lembaga negara, termasuk

Kementerian Perhubungan, agar sesuai dengan

tujuannya dan tidak ada penyimpangan-pe -

nyimpangan dalam pelaksaan proyek-proyek

tersebut, terutama dari sisi anggaran,” kata

Sugihardjo.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhu-

bungan Wahju Satrio Utomo sendiri menegaskan

ba h w a inst itus i y ang dip imp inn y a si ap

memberikan dukungan penuh Kementerian

Perhubungan dalam upaya merealisasik an

amanat Nawa Cita melalui pengawalan terhadap

pembangunan proyek-proyek strategis agar

selesai tepat waktu dan bersih dari berbagai

penyimpangan.

“Bila ada hambatan, kami membantu untuk

menyelesaikannya. Semua proyek dengan ang-

garan di atas Rp10 miliar, kami kawal semaksimal

mungkin,” kata Wahju Satrio Utomo yang akrab

disapa Tommy.

Dalam memberikan pengawalan, kata

Tommy, secara internal dilakukan beberapa

cara. Misalnya saja melalui pertemuan

dengan para Direktur Jenderal atau

Kepala Badan. Bisa juga disisipkan saat

dilaksanakan kegiatan konsinyering

atau Rapat Kerja serta melalui penga-

rahan langsung kepada pegawai yang

berwenang menangani proyek strategis

tersebut.

“Setiap inspektur di Inspektorat

Jenderal juga diberikan tugas men-

dampingi masing-masing sub sektor

dengan harapan dapat lebih fokus

menga w al pr o y ek -p r o y ek agar

berjalan sesuai rencana dan target

penyelesaian,” ujar Tommy.

(tim transparansi)

Bila ada hambatan, kami

membantu untuk

menyelesaikannya. Semua

proyek dengan anggaran di

atas Rp10 miliar, kami kawal

semaksimal mungkin

Irjen Kementerian Perhubungan



Proyek Strategis Nasional Sektor Transportasi

Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota

Kereta Api Prabumulih -

Kertapati (80 km - Provinsi Double Track Jawa

Sumatera Selatan bagian Selatan Provinsi

dari Jaringan Kereta Api Jawa Barat, Provinsi

Trans Sumatera) Jawa Tengah, Provinsi

DI Yogyakarta, dan

Provinsi Jawa Timur Pembangunan rel

Kereta Api Provinsi

Kalimantan Timur

Kereta Api Tebing Tinggi

- Kuala Tanjung Provinsi

Sumatera Utara (Mendukung

KEK Sei Mangkei, bagian dari

Jaringan Kereta

Api Trans Sumatera)

Kereta Api Kertapati -

Simpang -Tanjung Provinsi

Sumatera Selatan Api-Api

(bagian dari Jaringan Kereta

Api Trans Sumatera)

Kereta Api Jambi

– Pekan baru

Provinsi Jambi -

Provinsi Riau


Kereta Api Jambi -

Palembang

Provinsi Jambi -

Provinsi Sumatera

Selatan

Kereta Api Purukcahu

-Bangkuang

Provinsi Kalimantan

Tengah

Kereta Api Makassar -

Parepare (Tahap I Provinsi

Sulawesi Selatan dari

pengembangan jalur Lintas

Barat Sulawesi Bag. Selatan)

Kereta Api Muara Enim -

Pulau Baai

Provinsi Bengkulu

-Provinsi Sumatera

Selatan

Kereta Api Tanjung

Enim -Tanjung

Api-Api Provinsi

Sumatera Selatan

High Speed Train

Jakarta - Bandung

Provinsi DKI Jakarta

-Provinsi Jawa Barat


12 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 12 transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun 2017 l


Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta

Koridor Utara - Selatan Provinsi

DKI Jakarta

Mass Rapid Transit (MRT)

Jakarta Koridor Timur - Barat


Kereta api ekspres SHIA (Soekarno

Hatta -Sudirman) Provinsi DKI Jakarta

– Provinsi Banten

Jabodetabek Circular Line



Penyelenggaraan Perkeretaapian

Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta


Light Rail Transit (LRT) Sumatera

Selatan (Metro Palembang) Provinsi

Sumatera Selatan

Penyelenggaraan Kereta Api

Ringan/Light Rail Transit (LRT)

Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor,

Depok dan Bekasi Provinsi DKI Jakarta –

Provinsi Jawa Barat



Proyek Revitalisasi Bandar Udara

Juwata, Tarakan Provinsi

Kalimantan Timur

Fatmawati Soekarno

Provinsi Bengkulu

Sentani, Jayapura

Provinsi Papua

S. Babullah, Ternate

Provinsi Maluku Utara

Raden Inten II, Lampung

Provinsi Lampung


Tjilik Riwut, Palangkaraya

Provinsi Kalimantan Tengah

Mutiara, Palu Provinsi

Sulawesi Tengah

HAS Hanandjoedin,

Tanjung Pandan Provinsi

Bangka Belitung

Matahora, Wakatobi

Provinsi Sulawesi Tenggara

Labuan Bajo, Komodo Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Sebatik Provinsi

Kalimantan Utara



Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru

Bandara Kertajati

Provinsi Jawa Barat

Bandara Karawang

Provinsi Jawa Barat

Bandara Internasional di

Propinsi DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta

Bandara Banten Selatan,

Panimbang Provinsi

Banten


Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya

Pengembangan Bandar Udara

Soekarno Hatta, Jakarta

(Termasuk Terminal 3) Provinsi

Banten

Pengembangan Bandara

Achmad Yani, Semarang

Provinsi Jawa Tengah


“P

Opini

Sekjen: Proyek Strategis Nasional Akan Optimalkan Kemampuan

Dana APBN/APBD

Sekretaris Jenderal Kementerian

Perhubungan Ir. Sugihardjo, M.Sc

menegaskan, proyek strategis

nasional di sektor perhubungan

akan dibangun dengan

mengoptimalkan dana-dana di

APBN/ APBD dan BUMN serta

BUMD. Tapi, kemampuan dana

Pemerintah itu hanya berkisar

35% dari total kebutuhan

dana untuk pembangunan

infrastruktur sektor transportasi.

emerintahan Jokowi-JK komit

untuk membangun proyek itu,

sesuai nawa cita yaitu negara

hadir di mata rakyat. Selanjutnya

membangun infr astruktur dasar un tuk

mempercepat pembangunan dan peningkatkan

konektivitas antar wilayah serta kesejahteraan

rakyat,” kata Jojo, sapaan akrab dia di Jakarta,

Jumat (7/7/2017).

Sesuai program kerja Presiden Jokowi- dan

Wapres JK serta arahan Menhub Budi Karya

Sumadi, Pemerintah akan membangun dari

pinggiran, daerah terluar dan terpencil di

NKRI. “Untuk itu, proyek strategis yang sudah

memenuhi aspek keekonomian akan diserahkan

kepada investor lokal atau asing termasuk BUMN

dan swasta nasional untuk membangunnya,”

jelas Jojo.

Sementara, lanjut dia, dana APBN/APBD

akan difokuskan untuk membangun daerah

pinggiran dan terpencil yang secara ekonomi

belum menguntungkan. Di situ negara harus

hadir dan melalui kemampuan pendanaan di

APBN/ APBD akan membangun infrastruktur

termasuk di sektor transportasi.

“Dengan membangun infrastruktur dasar

seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara

dan lainnya diharapkan mampu membuka

keterisolasian antar daerah. Selanjutnya mampu

mendorong percepatan pembangunan ekonomi

ser ta pemerataan hasil-hasilnya ke seluruh

wilayah NKRI,” papar Jojo.

Mantan Direktur LLA J dan Ketua ST TD

Bekasi itu menyebutkan, proyek infrastruktur

seper ti Pembangunan Pelabuhan K uala

Tanjung di Sumut, Pelabuhan Patimban di Jawa

Barat, Bandara International Jawa Barat (BIJB),

kereta api cepat Jakarta-Bandung dan lainnya

diharapkan investor lokal atau asing bisa masuk

dan berpartisipasi disana.

Dia menambahkan, dana Pemerintah di

APBN/APBD harus digunakan untuk hal-hal yang

sifatnya mendasar dan investor belum tertarik ke

sana. Semua ini menjadi tugas dan kewajiban

negara baik melalui dana APBN/ APBD.

“Sebagai pemicunya, Pemerintah melalui

APBN/ APBD akan masuk dan selanjutnya bisa

menarik investasi swasta. Paling tidak membuka

keterisolasian antar wilayah dan ekonomi dae-

rah bisa berkembang lebih baik,” tandas Jojo. **

Dengan membangun

infrastruktur dasar seperti

jalan, jembatan, pelabuhan,

bandara dan lainnya

diharapkan mampu membuka

keterisolasian antar daerah.

Selanjutnya mampu

mendorong percepatan

pembangunan ekonomi

serta pemerataan hasil-

hasilnya ke seluruh wilayah

NKRI

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Sugihardjo


Proyek Strategis

eNuh

Opini

DuKuNg

Inspektorat Jenderal

Kementerian

Perhubungan

(Itjen Kemenhub)

mendukung sepenuhnya

penyelesaian proyek-

proyek strategis yang

tengah berjalan pada

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara

(APBN) 2017.

Irjen Kementerian Perhubungan



D

ukungan diberikan melalui penga-

walan agar bisa rampung tepat waktu,

tidak mengalami hambatan, dan

berjalan sesuai yang telah dirancang

dan rencanakan.

“Bila ada hambatan, kami membantu untuk

menyelesaik annya. Semua proyek dengan

anggaran di atas R p10 miliar, k ami k awal

semaksimal mungkin,” tutur Irjen Kemenhub

Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy.

Dia mencontohkan proyek strategis yang

tengah digarap Kemenhub diantaranya pem-

bangunan light rail transit (LRT ) Jabodetabek

dan Palembang. Pembangunan Pelabuhan

Patimban, Mass Rapit Transit (MRT), kereta api

cepat, beberapa bandara baru seperti Kertajati,

dan lain sebagainya.

Tommy mengemuk ak an, dalam melak-

sanakan proyek strategis, terkadang dihadapkan

pada tantangan menyelesaikan pembebasan

lahan, perizinan, dan hal terkait lainnya.

“Kita juga berkoordinasi dengan Kepolisian,

Kejaksaan, TNI, dan Bareskrim,” tutur Tommy.

Dia mengemukakan, pihaknya menginginkan

tidak ada hambatan dan harus tuntas sesuai

waktu yang telah ditentukan.

Harus diakui, dalam menjalankan proyek

strategis, banyak tantangan dan hambatan yang

akan ditemui. Semua harus diselesaikan apapun

yang terjadi.

“Hambatan dan tantangan terbesar biasanya

terjadi pada pembangunan proyek baru seperti

pembangunan Bandara Kertajati terkait dengan

pembebasan tanah,” ungkap Tommy.

Dalam memberikan pengawalan, kata dia,

secara internal dilakukan beberapa cara. Misalnya

saja melalui pertemuan dengan para Dirjen

atau Kepala Badan. Bisa juga disisipkan saat

dilaksanakan kegiatan rutin Rapat Koordinasi

Teknis atau Rapat Kerja.

Dapa t juga di lak uk an

d e n g a n p en ga r ahan

langsung kepada pega-

w a i y a n g b e r w enang

menangani proyek strategis

tersebut. “Dalam hal ini,

Dalam melaksanakan proyek

strategis, terkadang

dihadapkan pada tantangan

menyelesaikan pembebasan

lahan, perizinan, dan hal

terkait lainnya

Itjen melakukan fungsi tugas sebagai katalisator

penjamin mutu,” tuturnya.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam

pengawalan adalah penyusunan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) atau penetapan harga

perkiraan, sehingga tidak kesulitan pada saat

dilakukan pengecekan dan tidak menghambat

dalam penyelesaian.

“Kami juga memberikan masukan kepada

Dirjen, bila memang pembangunan perlu

dihentikan maka lebih baik dihentikan,” kata

Tommy.

Dalam mengawal proyek strategis ini, di-

tambahkannya, Itjen membaginya kepada tiap

inspektur sesuai dengan tupoksinya masing-

masing dengan harapan proyek berjalan sesuai

rencana dan target penyelesaian. n


K

Auditor

Memastikan Pembangunan Proyek Strategis Kementerian

Perhubungan On The Track

Pemerintahan Presiden

Joko Widodo dan Wakil

Presiden Jusif Kalla telah

menerbitkan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor

3 Tahun 2016. Perpres ini

berisi tentang percepatan

pembangunan proyek-

proyek strategis.

ementer ian Per hubungan sebagai

institusi pembantu presiden dan Wakil

Pres iden y ang berg erak di sektor

transpor tasi memiliki sedikitnya 49

proyek strategis. Ke-49 proyek strategis ini terdiri

dari proyek pembangunan perkeretaapian,

perhubungan udara, dan perhubungan laut.


Ahmad, mantan Inspektur II Itjen Kemenhub


Ahmad, mantan Inspektur II Itjen Kemenhub tinjau pembangunan trase jalan kereta api.

Untuk menyelesaikan 49 proyek strategis

tersebut Kementerian Perhubungan mem-

butuhkan anggaran sekitar Rp245,27 Triliun.

Dana sebesar itu selain diambil dari APBN, juga

melalui mekanisme kerja sama investasi baik

dengan perusahaan swasta, BUMN, maupun

swasta asing.

Mengingat status proyek dan besarnya

anggaran yang dibutuhkan inilah, Inspektorat

Jenderal sebagai lembaga pengawas internal

melakulan pengawalan. Salah satu tujuan

pengawalan tersebut adalah agar pembangunan

proyek-proyek strategis itu tetap on the track alias

tidak menyimpang.

Untuk lebih jaug bagaimana Inspektorat

Jenderal Kementerian Perhubungan mengawal

proyek-proyek strategis itu, Tim Transparansi

mewawancarai mantan Inspektur II, Ahmad.

Berikut hasil wawancaranya:

Salah satu tugas Itjen Kemenhub adalah

mengawal proyek strategis. Apa saja yang

dilakukan Inspektur dalam pelaksanaannya?

Secara normatif sesuai dengan PM. 189

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kemen t er ian Per hubungan, bahw a I tjen

mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan

intern di lingkungan Kementerian Perhubungan

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya. Maka Itjen yang memiliki

tools pengawalan berupa pengawasan kinerja

dan keuangan melalui audit, review, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

ak an memastik an bahwasannya program

pemerintah berupa proyek strategis nasional

di bidang perhubungan dapat berjalan right

on the track,berpedoman pada ketentuan yang

berlaku, mempunyai kecukupan internal control,

teranggarkan dan terealisasi dengan baik yang

diharapkan menjadi nilai tambah bagi organisasi,

negara dan masyarakat.

Dalam pengawalan ada fungsi katalisator,

dapat dijelaskan?

Katalisator dapat didefinisikan kata katalis

yang mendapatk an imbuhan – or, K atalis

dalam ilmu kimia adalah fungsi suatu zat yang

mempercepat laju reaksi reaksi kimia dan -or

adalah orang/atau kelompok orang, maka peran

Inspektorat Jenderal sebagai katalisator wajib

menjadi organisasi yang mampu berperan

mempercepat lajunya proses bisnis yang

dijalank an oleh manajemen dalam hal ini

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan

Badan-badan (Sub-Sektor) untuk mewujudkan

target mereka sebagai output yang nantinya

mempercepat tercapainya tujuan Kementerian

Perhubungan agar manfaatnya dapat dinikmati

oleh rakyat Indonesia sebagai stakeholder negara

(Outcome).

S e j auhma na hasil p eng awala n I tjen

terhadap proyek strategis?

Hasil pengawalan Inspektorat Jenderal

dalam ruang lingkup dan kapasitas Inspektorat

II secara nyata adalah:

- Pengawasan dan mitigasi risiko pelaksaan

pembangunan Double Track Lintas Selatan

Jawa, Kereta Api Mak assar – Parepare,

Jaringan Kereta Api Trans Sumatera, LRT

Jabodebek dan Sumsel;

- Pelaksanaan review HPS dalam rangk a

melakukan optimalisasi untuk pengadaan

Rel, Bantalan Beton dan pembangunan Trase

jalan Kereta Api;

- E v aluasi r isiko dan mitigasin y a a tas

penyerahan Jembatan Timbang dan Terminal

Type A;

- K ajian perbaik an mutu pelayanan dan

keselamatan terhadap pengguna jasa kereta

api umum perkotaan tidak hanya wilayah

DKI Jakarta dan Sumatera Selatan pada

khususnya namun juga melingkupi Circullar

Line dan Transportasi Angkutan Darat;

- Pelaksanaan dan suppor t pembiayaan

dengan melak uk an review a tas revisi

anggaran, review persetujuan kontrak MYC;

dan

- Melakukan pendampingan dan konsultansi

mengenai upaya mitigasi, langkah-langkah

Pembangunan double track lintas selatan Jawa.



strategis penyelesaian permasalahan serta

melakukan assurance atas proses pelak-

sanaan proyek strategis nasional dengan

melakukan Audit dan Audit Dengan Tujuan

Tertentu.

Seberapa besar masukan Itjen kepada

proyek strategis, mengingat banyak tantangan

dalam penyelesaiannya?

Hal ini merupakan pertanyaan yang cukup

susah untuk dideskripsikan secara nyata dan

terukur. Seberapa besar merupakan ukuran

dapat berubah ubah dilihat dari sudut pandang

siapa dan bagaimana cara mencermatinya,

namun mencoba untuk menjawab pertanyaan

t ersebut sesuai uk ur an Tusi y ang k ami

laksanakan, kami telah melaksanakan seluruh

tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada

Inspektorat Jenderal sebagai third line of defence

atau pertahanan ketiga setelah manajemen

dan direktorat tek nis/ dengan melakuk an

tugas melakukan enhancing terhadap upaya

peningkatan kemampuan manajemen dalam

mengenali dan mengendalik an risiko atas

pelaksanaan percepatan penyelesaian proyek

strategis nasional.

Dari puluhan proyek strategis, apa saja

yang berpotensi tidak selesai tepat waktu? Apa

saja kendalanya?

Menurut kami seoptimal mungkin Inspektorat

Jenderal akan berupaya dan bekerja dengan

keras demi mewujudkan pencapaian proyek

Strategis Nasional ter wujud sesuai dengan

perintah dan amanat Presiden melalui Menteri

Perhubungan. Adapun kendala yang sangat pelik

adalah ketersediaan pendanaan dan anggaran

yang harus teralok asi untuk mewujudk an

percepatan penyelesaiannya. Segala upaya telah

dilakukan Inspektorat Jenderal pada umumnya

dan Inspektorat II pada khususnya dengan

melakukan Audit atas realisasi pelaksanaan

pembangunan Insfrastruktur Transportasi, Reviu

HPS, review RKA-K/L dengan melakukan seleksi

kegiatan, efisiensi dan penghematan dengan

capaian penghematan TA.2016 ± Rp1,1Triliun

untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali

oleh Sub-Sektor melalui revisi alokasi anggaran

demi pelaksanaan percepatan anggaran.

Bagaimana respon Sub Sektor dalam

memperoleh pengawalan dari Itjen?

Inshaa Allah respon dari Sub-Sektor sampai

dengan saat ini sangat kooperatif dan menerima

dengan baik. Hal ini dikarenakan Itjen sebagai

organ internal Kementerian Perhubungan wajib

memiliki pola pikir sebagai partner sub-sektor

guna meastik an upaya pencapaian tujuan

pelaksanaan proyek strategis nasional dapat

tercapai dengan baik dan lancar.

Dari sisi HPS, apakah ada perubahan yang

terjadi pada proyek strategis? Seberapa besar?

Seiring dengan telah dilaksanakannya reviu

HPS pada tahun 2015 dan 2016 maka dengan

adanya efisiensi dan penghematan, maka secara

nyata sub-sektor dapat memanfaatkannnya

dengan melakukan percepatan pelaksanaan

dengan melakukan percepatan pelaksanaan

kegiatan berikutnya dengan menggunakan

alokasi anggaran dari hail pelaksanaan review

HPS, dengan demikian dapat membantu upaya

percepatan penyelesaian proyek strategis

nasional tersebut.

Apa saja masukan yang diberikan Itjen, agar

proyek strategis dapat selesai sesuai target?

Yang terpenting adalah dokumen peren-

canaan, dokumen teknis dan dokumen perijianan

wajib diselesaikan bersamaan dengan pencarian

sumber pembiayaan dan alokasi anggaran

dengan tidak hanya mengandalkan dari Rupiah

Murni (APBN) dan/atau SBSN (saja). Selanjutnya

dengan membangun pemahaman, pelaksanaan

dan penguatan fungsi-fungsi manajemen

(sub-sektor) sebagai pemilik risiko (risk owner)

terhadap fungsi penanganan risiko (managing

risks) dengan melaksanakan konsultasi seca-

ra kontinyu dengan memanfaatk an peran

Inspektorat Jenderal. Maka diharapkan terwu-

judnya fungsi tersebut, program proyek strategis

nasional dapat tercapai tepat waktu dan selesai

sesuai rencana serta memenuhi spesifikasi teknis

dan ketentuan perundang-undangan.

(tim transparansi)

I

Radar

Tommy Pimpin Apel Besar inspektorat

Jenderal Kementerian Perhubungan

nspektorat Jenderal Kementerian Perhu-

bungan untuk per tama kalinya menye -

lenggarakan Apel Besar seluruh Pegawai

Inspektorat Jenderal bersama Para Pejabat

mulai dari Eselon IV , III, II di Jakarta, Senin

(5/6/2017).

Inspektur Jenderal Wahju Satrio Utomo atau

yang akrab dipanggil Tommy memimpin Apel

Besar tersebut.

Apel dimulai pukul 08.30 WIB, diawali dengan

laporan masing-masing Komandan Pleton tiap-

tiap Unit Kerja di lingkungan Itjen.

Mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektur

I sampai dengan V tentang jumlah personel

pegawai yang hadir pada Apel tersebut.

“Saya menekankan pentingnya kita sebagai

Aparatur Sipil Negara untuk menjaga keutuhan

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang

berazaskan Pancasila,” tegas Tommy.

Dia juga mengungkapkan, sebagai jajaran

Itjen, selain melakukan Audit, Reviu, Konsulting,

dan Katalisator seluruh Sub Sektor dan Badan,

kini juga memiliki tugas tambahan dari Menteri

Perhubungan.

“ Tugas I tjen, memantau hasil disposisi

Menhub kepada Dirjen dan Eselon I lainnya,”

kata Tommy.

Hal i tu di lak uk an, lanjutn y a, un tuk

memastikan bahwa disposisi Menhub dapat

dijawab dan ditindaklanjuti secara cepat. n


I

itjen raih Sertifikat iSO 9001:2015 Sistem

Manajemen Mutu

nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian

Perhubungan kembali menerima ISO Sistem

Manajemen Mutu. Bila sebelumnya ISO 9001

: 2008, meningkat menjadi 9001:2015, dari

lembaga Sertifikasi Tuv Nord.

I nspektur Jenderal Kementer ian Per-

hubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab

disapa Tommy mengapresiasi capaian Itjen

tersebut, usai menerima Sertifikat ISO 9001:2015

dari perwakilan Tuv Nord, di Jakarta, Senin

(5/6/2017).

“Saya berharap peraihan ini dapat menjadi

pemicu untuk terus meningkatkan kualitas

Itjen. Saya juga minta seluruh jajaran kompak

bekerjasama,” tutur Tommy.

Dengan kekompakan, kata Tommy, maka

tidak ada suatu pekerjaan yang sulit karena

dikerjakan bersama-sama.

Pener imaan S er tifik a t ISO 9001:2015,

berdasarkan Hasil Audit lembaga Sertifikasi Tuv

Nord Indonesia dengan Nomor : 1-F15088/2017

pada 17 Mei 2017 dengan Nomor Sertifikat

16.00F.15088 yang berlaku sampai dengan 9

Juni 2018.

“Sebanyak 25 Prosedur Mutu telah behasil

ditingkatkan menjadi ISO 9001:2015,” ujar dia.

Perbedaan serifikat ISO 9001:2008 dengan

ISO yang diraih saat ini yaitu ISO 9001:2015

dikatakan Tommy, adalah pemenuhan terhadap

prosedur mutu yang ada, menggunakan Analisa

Risiko, Analisa SWOT, dan memerhatikan isu-isu

strategis di Internal dan eksternal.

“Khusus untuk ISO yang ke - 11 terkait

dengan ULP, tidak di upgrade dikarenakan tahun

2018 ULP akan berdiri sendiri di Sekretariat

Jenderal Kemenhub,” pungkas Tommy. n


ak

an

ga

an

a

ng

45,”

e-

a

an

ktif

asi,

da

an

n

n

g-

an

M

Radar

Menhub: Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang Butuh

Sinergi

enteri Perhubungan Budi Kar ya

Sumadi mengatakan bahwa pen-

cegahan tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme

butuh sinergi untuk mewujudkannya.

Un tuk i tu , bersama K iagus A hmad

Badaruddin selaku Kepala Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada hari

ini (9/6/2017), melakukan Pertukaran Dokumen

Nota Kesepahaman terkait dengan tindak pidana

Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan

Terorisme di gedung PPATK.

Menhub didampingi Inspektur Jenderal

Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo,

Inspektur I, II, III, IV, dan V Inspektorat Jenderal

Kemenhub serta Pejabat lainnya.

“ Tindak pidana pencucian uang tid

hanya mengancam stabilitas perekonomi

dan integritas sistem keuangan, tetapi ju

dapat membahayakan sendi-sendi kehidup

bermasyarak at, berbangsa, dan bernegar

berdasarkan Pancasila dan Undang-Unda

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19

tegas Menhub.

Dia menyampaikan bahwa upaya penc

gahan dan pemberantasan tindak

pidan pencucian uang dan tindak pidana

pendana terorisme memerlukan kerjasama

yang efe dalam bentuk pertukaran

informasi, sosialis pendidikan dan pelatihan

serta penelitian.

Hal itu untuk mengetahui apak ah a

keterkaitan antara pelaksanaan tugas, fungsi, d

kewenangan Kemenhub dan Pusat

Pelapora dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK).

“Kesepakatan bersama ini dimaksudka

untuk mewujudkan kerja sama dan men

optimalkan langkah-langkah untuk pencegah

dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan tindak pidana pendanaan terorisme,”

28 l transparansi l Vol. 12 No. 2 Tahun

2017

kata dia.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja

sama itu, dilakukan penandatanganan Kerja

Sama antara Irjen Kemenhub Wahju S. Utomo (

Tommy) dengan Wakil Kepala PPATK Agus

Santoso.

Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka

mewujudkan efektifitas pelaksanaan Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

“Dalam upaya memperlancar dan meng-

optimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan

kewenangan masing-masing pihak,” ungkap

Tommy. n

Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi

I

Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo tinjau angkutan Lebaran di Bandara Halim.

irjen Kemenhub Tinjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Bandara halim

rjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Dr. Wahju Satrio Utomo dan Ketua STPI Curug

Capt. Novyanto Widadi, S.AP, MM meninjau

Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Bandara

Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu

(21/6/2017).

S eper ti diketahui, di Pokso Angk utan

Lebar an Ter padu 2017 di Bandar a Halim

Perdanakusuma ditugaskan taruna STPI Curug.

Para taruna membantu melayani masyarakat

khususnya pengguna jasa bandara tersebut,

serta membantu input data terkait kinerja dan

pelayanan di Bandara Halim Perdanakusuma.

Dilansir akun @CurugSTPI, mengabarkan

kunjungan Irjen serta mem-posting foto di

Posko Angkutan Lebaran tersebut. “Kunjungan

Irjen @kemenhub151 Bpk DR. Wahju Satrio

Utomo ke Posko Terpadu di Bandara Halim PK

@HLP_AP2.”

Tommy, begitu biasa disapa, langsung

di sa mb ut p ar a t ar una ST PI y an g s ed an g

mendapatkan tugas piket membantu melayani

masyarakat khususnya pemudik di bandara

enclave militer milik TNI-AU tersebut. n


mailto:@CurugSTPI

mailto:@kemenhub151

D

Radar

irjen Tommy Beri Pengarahan Pada rakor Angleb di Jatim

alam pengarahannya, Tommy me-

negask an bah w a keselama tan

transportasi harus diutamakan dan

diwujudkan tanpa alasan apapun.

“Keselamatan transpor tasi, dimulai dari

keselamatan sarana dan awak untuk peningkatan

aspek keselamatan saat angkutan Lebaran,” ujar

Tommy di Surabaya, Selasa (13/6/2017).

Selain keselamatan, kata dia, faktor keamanan

juga tidak boleh diabaik an . Peningk atan

ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul

transportasi harus dilakukan seperti di stasiun,

bandara, pelabuhan, dan terminal-terminal.

“Hal penting lainnya adalah peningkatan

kualitas layanan, mulai saat pembelian tiket,

selama perjalanan, serta pelayanan angkutan

terusannya,” tutur Tommy.

Selain tiga hal di atas, untuk mewujudkan

mudik Lebaran yang selamat, guyub rukun,

Inspektur Jenderal (Irjen)

Kementerian Perhubungan

Wahyu Satria Utomo yang

akrab disapa Tommy,

memberikan pengarahan

pada Rapat Koordinasi

Persiapan Penyelenggaraan

Angkutan Lebaran (Angleb)

Terpadu 2017 Provinsi Jawa

Timur.


diungkapkan Tommy, disiapkan juga posko

ter padu di k an tor Kemenhub dan posko

lapangan. “Dengan adanya posko terpadu

maka akan memudahkan perolehan informasi

kondisi real time pada saat pelaksanaan angkutan

Lebaran,” katanya.

Dia berharap, seluruh jajaran regulator dan

operator untuk mengoptimalkan manajemen

tanggap darurat terhadap manajemen krisis

transportasi.

poin penting angleB

Dalam pen y elenggar aan A ngleb ada

beberapa poin penting yang harus dilaksanakan.

Pertama menurut Tommy, terkait dengan

persiapan sarana dan prasarana serta pengecekan

tes urine/narkoba untuk seluruh awak serta

kelaikan sarana moda transportasi (ramp check).

“Selanjutnya adalah pengawasan terhadap

harga tiket dan jumlah tiket yang dijual agar

tidak melebihi kapasitas angkut (sesuai manifes),”

katanya.

Ketersediaan sarana juga menjadi poin

penting dalam penyelenggaraan angleb.

Menurutnya, pada saat musim mudik, jumlah

penumpang angkutan umum bisa dipastikan

mengalami kenaikan.

“Untuk itu, seluruh moda transportasi laut,

udara, kereta api, dan darat harus benar-benar

siap,” tutur Tommy.

Dengan adanya

posko terpadu maka

akan memudahkan

perolehan informasi

kondisi real time pada

saat pelaksanaan

angkutan Lebaran

Sistem komunikasi dan informasi selama

angleb disebutkannya, juga perlu mendapat

prioritas. Mengingat pelaporan di lapangan bisa

dengan mudah diakses bila sistem berfungsi

dengan baik.

Untuk itu, disiapkan Sistem informasi dan

komunikasi, Perhubungan Command Center dan

juga terhubung dengan Korlantas command

center untuk pelaksanaan percepatan. n



Radar

I

Radar

gunakan helikopter STPi, irjen Kemenhub Pantau Arus Balik Lebaran

nspektur Jenderal (I rjen) Kementer ian

Perhubungan (Kemenhub) Wahju Satrio

Utomo melakukan pemantauan arus balik

Lebaran 2017 melalui jalur udara, Minggu

(2/7/2017).

Peman tauan menggunak an pesa w a t

helikopter milik STPI Curug. Pesawat terbang

take off dari Bandara Budiarto Curug dan terus

menyusuri jalur pantai utara (pantura) Jawa Barat

sampai ke Gerbang Tol Brexit menuju Jakarta.

Secara umum, perjalanan balik Lebaran

2017 di lintas pantura Jawa dan ruas tol Trans

Jawa dari Brexit ke arah barat berjalan baik. Mes-

ki sempat terjadi kepadatan terutama di KM 103

ruas tol Copali terutama menjelang rest area.

Kepadatan juga terjadi di ruas tol Jakarta-

Cikampek karena tingginya volume kendaraan

yang melintas.

Aparat di lapangan sudah melakukan upaya

rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan

contra flow mulai KM 66 sampai KM 32 menuju

Jakarta.

M enurut Tomm y, sapaan ak r ab I rjen

Kemenhub, seluruh hasil pemantauan dan

kondisi kepadatan lalu lintas balik Lebaran sudah

dilaporkan kepada Menteri Perhubungan Budi

Karya Sumadi serta diteruskan ke Kakorlantas

(Kepala Korps Lalulintas) Polri.

Semoga laporan kondisi lalin arus balik

Lebaran ini bisa dijadik an bahan rujuk an

untuk mengambil kebijakan yang tepat dan

bermanfaat bagi semua.

“Selanjutnya penyelenggaraan Angkutan

Lebaran 2017 bisa lebih baik dan korban

kecelakaan lalu lintas bisa ditekan seminimal

mungkin,” pungkas Tommy. n


I

Pastikan Kelancaran Mudik Lebaran

Tommy Video Conference dengan Petugas Lapangan

nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Wahju Satrio Utomo atau akrab disapa

Tommy menyampakan bahwa H-6 Lebaran

atau 19/6/2017, jumlah penumpang mudik

belum meningkat tajam di sejumlah wilayah.

“Hingga hari ini belum ada peningkatan

yang berarti dan situasi sekarang masih bisa

di-handle oleh teman-teman di lapangan,”

jelas Tommy usai melakukan video conference

dengan sejumlah petugas di lapangan seperti di

Pelabuhan Merak, Bandara Ngurah Rai, Nagreg

Jawa Barat, Pintu Tol Cikarang Utama, Pelabuhan

Batam, dan lainnya di Posko Tingkat Nasional

Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2017.

Namun begitu, kata dia, petugas-petugas

di lapangan sudah siap apabila terjadi lonjakan

penumpang. Posko kesehatan serta fasilitas

umum lainnya juga sudah disiapkan untuk

pemudik.

Tommy menguraikan, untuk pemudik ke

arah Jawa Tengah, jalur utara dan jalur selatan

sudah baik ser ta jalan-jalan alternatif juga

sudah siap, sehingga tidak perlu memakai

jalur tol semua. “Dengan demikian, diharap

konsentrasi kepadatan di jalan akan terpecah,

tidak tertumpu di satu titik saja,” ungkap Tommy.

Untuk para pemudik, Tommy menghimbau

agar memilih menggunakan angkutan umum

yang sudah disediakan dibandingkan kendaraan

pribadi.

“K arena ini perjalanan panjang y ang

melelahkan, lebih baik manfaatkan angkutan

umum yang sudah ada dan hindari memakai

kendar aan pr ibadi namun apabila harus

memakai kendaraan pribadi, kendaraan harus

diperiksa dengan baik,,” ujar dia. n


P

Radar

Irjen Kementerian Perhubungan Dr. Wahju Satrio Utomo tinjau pembangunan kapal latih.

irjen Kemenhub Nilai Pembangunan 6 Kapal Latih On The Track

rogres pembangunan enam kapal latih

BPSDM Perhubungan di PT Steadfast

Marine Pontianak, Kalimantan Barat

berjalan sesuai rencana.

“Untuk paket pertama yang meliputi STIP

Jakarta dan BP2IP Malahayati siap diserahkan

Agustus 2017,” kata Inspektur Jenderal Kemen-

terian Perhubungan Wahju Satrio Utomo di

Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Dari hasil audit di lapangan, pembangunan

enam kapal latih taruna sesuai rencana (on

the track). Pihak kontraktor yang membangun

kapal latih komit menyelesaikan pekerjaannya

tepat waktu.

Seperti diketahui, dari enam kapal latih

pesanan BPSDM Perhubungan dibagi menjadi

tiga paket masing-masing dua kapal. Pertama

paket STIP dan BP2IP Malahayati Aceh, kedua

Paket Poltekpel-BPPP Minahasa Selatan dan paket

ketiga, Paket PIP Makassar dan BP2IP Sorong.

Menurut Tommy, sapaan akrab Irjen Kemen-

hub itu, tahap berikutnya kapal latih akan dise-

rahkan Agustus 2017. Terakhir direncanakan

bulan September 2017 dua kapal terakhir akan

diserahkan ke BPSDM Perhubungan.

Dia menambahk an, k apal latih BPSDM

Perhubungan tersebut diproyeksikan menam-

pung 100 kadet untuk praktik layar (prala). Selain

itu kapal tersebut akan dioperasikan untuk

melayani masyarakat di rute perintis. n


S

Sesitjen Pimpin Monitoring Angkutan Lebaran di Jawa Tengah

ekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen)

Kementerian Perhubungan Bambang

Sudaryono memimpin Tim Pemantauan

Angk utan Lebaran 2017/1438 H di

wilayah Jawa Tengah. Anggota tim ini terdiri

dari tiga orang yaitu Kabag Hukum dan Humas

Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Nasution

bin AS, Kapuslitbang Transportasi Jalan dan

Perkeretaapian Kemenhub Ellenlies, dan Kasubag

Hukum dan TU Itjen Kemenhub Nuris Rochmadi.

“K ami mendapat tugas pemantauan di

tujuh lokasi yang tersebar di wilayah Jawa

Tengah,” kata Bambang Sudaryono kepada Tim

Transparansi.

Ke -7 tempat pantauan tersebut adalah

Terminal Tipe A Pekalongan, Pelabuhan Tanjung

Emas Semarang, Stasiun Kereta Api Semarang

Tawang, Posko Terpadu Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah, Bandara Adi Soemarmo

Solo, Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, dan Stasiun

Kereta Api Solo.

Bambang Sudaryono mengatakan, kegiatan

yang dipimpinnya itu berdasarkan Instruksi

Menteri Perhubungan Nomor IM 12 TAHUN 2017

Tentang Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu

Tahun 2017 (1438 H).

Adapun latar belakang kegiatan pemantauan

ialah karena adanya peningkatan kebutuhan

masyarak at untuk merayak an Lebaran di

k ampung halaman yang berdampak pada

meningkatnya permintaan akan jasa angkutan,

baik angkutan darat, angkutan laut, maupun

angkutan udara, sehingga diperlukan persiapan

untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan

keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan

Lebaran.

Terminal Tipe A Pekalongan.


Radar

Suasana angkutan Lebaran di Stasiun Tawang Semarang.

“Penanganan yang terpadu dan terkoordinasi

dengan baik dalam penanganan Angkutan

Lebaran oleh instansi terk ait diharapak an

mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan

angkutan Lebaran secara keseluruhan,” ujarnya.

Sedangkan tujuannya adalah melakukan

pemantauan dalam penyelenggaraan Angkutan

Lebaran. Hasil yang diharapkan dari kegiatan

ini adalah agar semua yang terlibat dalam

penyelenggaraan Angkutan Lebaran dapat

ber koordinasi antar aparat ter k ait, untuk

bersama-sama mempelancar arus lalu lintas

sehingga masyarakat pengguna transportasi

mendapatkan kenyamanan dan pelayanan serta

perlindungan keselamatan dalam melakukan

perjalanan.

Pemantauan di Terminal Tipe A Pekalongan

yang melayani AKAP dan AKDP, posisi data

penumpang terakhir pada H-1 pada 24 Juni

2017 yaitu jumlah kedatangan sebanyak 33.364

penumpang dengan menggunakan 2.434 bus.

Sedangkan keberangkatan sejumlah 76.750

penumpang dengan menggunakan 4.862 bus.

“ Tetapi kebersihan di lingkungan sekitar

terminal masih perlu ditingkatkan,” ujar Bam-

bang Sudaryono

Hasil pemantauan di Stasiun Kereta Api

Penanganan yang terpadu dan

terkoordinasi dengan baik dalam

penanganan Angkutan Lebaran

oleh instansi terkait diharapakan

mampu meningkatkan kualitas

penyelenggaraan angkutan Lebaran

secara keseluruhan

Tawang yang terletak di tengah Kota Semarang

diperoleh data total volume penumpang pada

hari Sabtu H-1 atau 24 Juni 2017 sejumlah 6.476

penumpang naik dan 4.461 penumpang turun.

Secara kumulatif penumpang naik di stasiun

yang berada dalam pengelolaan PT. Kereta Api

Indonesia Daerah Operasi IV Semarang sekaligus

stasiun terbesar di kota Semarang itu sampai hari

Sabtu H-1 atau 24 Juni 2017 sejumlah 25.038

penumpang naik dan 17.123 penumpang turun.

Bambang Sudaryono bersama tim kemudian

memantau Angkutan Lebaran di Pelabuhan


Tanjung Emas Semarang yang dikelola oleh

PT Pelabuhan Indonesia III sejak tahun 1985.

Pelabuhan Tanjung Emas didukung dengan

peralatan seperti Kapal Tunda, Kapal Pandu,

Kapal Kepil, Gudang, Lapangan Penumpukan

dan alat bongkar muat. Pelayanannya meliputi

Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, Pelayanan

Terminal, Pelayanan Tanah, Bangunan, Air, dan

Listrik.

Sampai dengan H-1 atau 24 Juni 2017, di

Pelabuhan Tanjung Emas masih belum terjadi

lonjakan penumpang yang signifikan. Pada 22

Juni 2017 pukul 08.00 WIB kapal KM Dobon-

solo yang mengangkut pemudik gratis dari

Pelabuhan Tanjung Priok Jakar ta sebanyak

1.774 penumpang dan 835 sepeda motor telah

berlabuh. Selang beberapa saat kemudian

pada pukul 11.00 WIB kapal ASDP KM SEBUKU

yang mengangkut pemudik dari Tanjung Priok

sejumlah 375 penumpang dan sepeda motor

sejumlah 177 unit dari Tanjung Priok juga telah

berlabuh.

Pada 23 Juni 2017 kembali berlabuh KM Do-

bonsolo dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan

mengangkut mudik gratis sebanyak 935 ken-

daraan dan 2.009 penumpang.

Bongkar muat masing-masing kapal tersebut

memerlukan waktu sekitar 60 menit untuk kapal

KM Dobonsolo dan sekitar 26 menit untuk

kapal ASDP KM Sebuku, untuk menurunkan

penumpang dan kendaraan.

Selanjutnya tim melihat kondisi Posko

Terpadu Angkutan Lebaran Dinas Perhubungan

Privinsi Jawa Tengah yaitu Posko Gabungan

dibawah koordinasi Dishub Provinsi Jawa

Tengah. Posko ini dimulai dari H-7 s/d H+7 (18

Juni s/d.10 Juli 2017).

B erdasar k an da ta y ang t erca ta t pada

awal posko sampai dengan 21 Juni 2017

pukul 20.00 WIB, tim memperoleh keterangan

jumlah pemudik total 1.488.470 orang dengan

menggunak an moda sepeda motor, mobil

pribadi, bus, kereta api, pesawat terbang, dan

kapal laut.

Di Bandar a Adi S oemar mo, S olo, tim

monitoring belum melihat adanya lonjakan pe-

numpang di bandara tersebut. Sampai dengan

H-1 (24 Juni 2017) tercatat sebanyak 19.299

penumpang datang dan 10.457 penumpang

berangkat.

“Secara umum kondisi dan situasi angkutan

lebaran di Bandara Adi Soemarmo terpantau

aman lancar terkendali,” kata Bambang Sudar-

yono.

Sementara situasi angkutan Lebaran di

Terminal Tirtonadi, Solo, dari 21 s.d 24 Juni

2017 total penumpang datang mencapai

117.685 penumpang dan 6.945 Bus. Puncak

kedatangan penumpang pada H-4 dengan

27.885 penumpang dan 1.765 bus, sedang jum-

Penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.


Radar

Pelayanan angkutan Lebaran di Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang.

lah penumpang berangkat sebanyak 92.701

penumpang dan 5.671 kendaraan.

Terminal Tipe A ini terhubung dengan

Stasiun Solo Balapan telah terhubung dengan

sky bridge dengan panjang 631 m.

Untuk program mudik gratis yang dilakukan

Kementerian Perhubungan, pada H-3 atau 22

Juni 2017 telah datang di Terminal Tirtonadi

sebanyak 14 truk mengangkut sepeda motor

sebanyak 564 unit. Jumlah penumpang yang

menggunak an sepeda motor 1.624 orang

diangkut dengan 36 bus. Sedangkan jumlah

penumpang mudik gratis yang tanpa sepeda

motor berjumlah 1.250 orang, diangkut dengan

26 bus.

Selesai memantau Terminal Tirtonadi, tim

kemudian beralih ke Stasiun Solo Balapan

melalui jembatan penghubung atau sky bridge.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan

sampai dengan H-1 di Stasiun Solo Balapan,

jumlah penumpang naik sebanyak 19.898

penumpang dan penumpang turun sebanyak

32.116 penumpang. Jika dibanding dengan

angkutan Lebaran tahun sebelumnya terjadi

peningkatan yang cukup tinggi karena adanya

kereta tambahan yang disiapkan oleh PT KAI.

Bambang Sudaryono menjelaskan, setelah

melakukan pemantauan di berbagai posko

di atas, tim pemantauan I tjen Kemenhub

memberikan usulan dan saran-saran. Adapun

usulan dan saran yang disampaikan adalah:

1. Per luny a koordinasi y ang baik dalam

penyelenggaraan program mudik gratis

antara Direktorat Jenderal Perbubungan

Laut dengan Direktorat Jenderal Perhubu-

ngaan Darat di pelabuhan tujuan terkait

dengan jadwal kedatangan kapal sehingga

ruang untuk menambatkan kapal dapat

dipersiapkan dengan lebih baik;

2. Perlunya penyediaan rest area di sepanjang

jalur Pantura di wilayah Jawa Tengah untuk

mengurangi penggunaan SPBU sebagai

tempat peristirahatan;

3. Dishub Provinsi serta jajarannya agar ber-

koordinasi dengan instansi terkait untuk

mengurai kemacetan;

4. Perlunya penyediaan fasilitas penyandang

cacat/difable di sisi terminal Tirtonadi untuk

Jalur sky-brldge.

5. Bus untuk angkutan penumpang yang

digunakan dalam angkutan lebaran belum

seluruhnya terdapat stiker lulus uji kelaikan

kendaraan untuk itu agar pada tahun

berikutnya kelayakan bus untuk mudik gratis

ini menjadl prioritas utama. (tim)

Bandara Internasional Adi Soemarmo Semarang. Terminal Tirtonadi Solo.


B

irjen Tommy Berkisah Soal Competition Vs Cooperation

erbincang dengan DR Wahju Satrio Utomo selalu saja menyentuh berbagai aspek menbangun sumber daya manusia.

Irjen Tommy, demikian panggilan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan itu, selalu saja berkomunikasi kaya dengan berbagai teori dan contoh-contoh di tataran implementasi.

Ketika berbicara tentang kompetisi dan kerja sama, mantan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan menyodorkan satu kisah inspiratif. Begini kisahnya:

Competition Vs Cooperation

Jumat lalu, kedua anaknya menerima Report

Card dari sekolahnya Ronald Reagan Elementary School. Kalau di Indonesia istilahnya adalah rapor.

Melihat kedua anakya mendapat nilai-nilai yang sangat bagus, dia bersuka cita. Anehnya kok tidak tercantum info tentang rangking.

Pakde tergoda bertanya ke salah satu guru. “Anak saya ranking berapa, Ms Batey?” Guru itu balik bertanya, “Kenapa Anda orang

Asia selalu nanya seperti itu?” “Wah, salah apa saya ini….?” kata Pakde

dalam hati. Guru itu melanjutkan bicara, “Anda kok

sangat suka sekali berkompetisi?” “Di level anak Anda, tidak ada rangking-

rangkingan…!” “Tidak ada kompetisi!” “Kami mengajari mereka tentang‘cooperation’

alias kerjasama….!” “Mereka harus bisa bekerja dalam team work” “Dan mereka harus bisa cepat bersosialisasi

dan beradaptasi.” “Mereka harus punya banyak teman!” Lebih penting bagi kami untuk mengajari

mereka story telling dan bagaimana mengungkapkan isi pikiran dalam bahasa yang terstruktur dan sistematis!”

“Kami mengajari mereka “logika” dalam setiap kalimat yang mereka ucapkan!”

Dari pernyataan guru itu, Pakde mendapat info baru rupanya kenapa teman-temannta di kantor mentalnya selalu “How can I help you?”

Hampir tidak pernah meihat mereka ‘jegal- jegalan.’


Dan, di Amerik a hampir semua profesi mendapat penghasilan atau penghargaan yang layak. Tidak harus semua jadi dokter, insinyur atau profesi lain yang terlihat ‘terhormat’ seperti di Indonesia.

Semua orang boleh mencari penghidupan sesuai ‘passionnya,’ sehingga semua bidang kehidupan berkembang maju, karena diisi orang- orang yang bekerja dengan penuh gairah.

Wah…saya jadi ingat, memang pendidikan di negeri saya sangat kompetitif.

Banyak orangtua yang narsis kemudian memajang prestasi anak-anaknya di sosmed. Wow!

Tanpa disadari sebagian dari mereka nanti akan tumbuh menjadi orang-orang yang terlalu suka berkompetisi dan lupa bekerjasama.

Kiri-kanannya dianggap saingan bahkan sangat mungkin sebagai musuhnya.

Dirinya harus menjadi yang terbaik! Mending kalau si anak bisa mengembangkan

dirinya supaya menang persaingan. Yang ada, kadang mereka justru menunjukkan kebaikan dirinya dengan cara mengungkapkan kejelekan- kejelakan temannya ataupun orang lain.

“Kalo bukan kita siapa lagi?” begitu jargon- nya…

Wuih…, betapa arogannya, seakan-akan fihak lain tidak ada yang bisa! Hanya dia sendiri yang mampu!

Kemudian yang ada adalah menjadi sakit mentalnya.

“Aku menang…aku menang…!”begitu suara anak-anak dari sebuah gang di ibukota.

Entah permainan apa yang mereka me- nangkan?

Entah kapan dia sadar, bahwa hidup bukan

melulu soal menang dan kalah. (tim)


D

Radar

Sosialisasi pengendalian gratifikasi Itjen Kemenhub di Yogyakarta.

unit Pengendalian gratifikasi Jawa Tengah dan Daerah

istimewa yogyakarta Terbentuk

alam upa y a menciptak an ta ta

kelola pemer intahan yang baik ,

Inspektorat Jenderal Kemementerian

Per hubungan memben tuk Unit

Pengedalian Gratifikasi (UPG) di 29 wilayah

yang tersebar di berbagai daerah. Salah satunya

adalah UPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta yang baru terbentuk secara

resmi pada 12 Mei 2017 lalu.

P emben tuk an UPG ini ber bar engan

dengan kegiatan sosialisasi UPG terhadap

para Unit Pelaksana Teknis (UPT ) Kementerian

Perhubungan di kedua wilayah tersebut.

Penanggung jawab UPG di wilayah ini adalah

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas sebagai ketua.

Dibantu oleh:

l Wakil Ketua I:

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

l Wakil Ketua II:

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas II Cilacap;

l Wakil Ketua III:

Kepala Bandar Udara Jenis A Kelas IV Dewa


Daru Karimun Jawa;

l Wakil Ketua IV:

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Tingkat I

Wilayah Jawa Bagian Tengah;

l Wakil Ketua V:

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan Ketua Sekretariat Pengendalian

Gratifikasi Wilayah adalah Kepala Bagian Tata

Usaha KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang.

Dibantu oleh:

l Wakil Ketua:

Kepala Bagian Tata Usaha PIP Semarang

l Anggota:

Seluruh Kepala Bagian/Kasubag/Kasie/Kaur

UPT Kemenhub Wilayah Jawa Tengah dan

Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhu-

bungan Wahju Satrio Utomo dalam penga-

rahannya meminta agar setiap UPG Wilayah

mensosialisasikan pengendalian gratifikasi

kepada seluruh pegawai pada unit kerjanya

masing-masing.

Mereka secara proaktif harus memberi-

tahukan kepada para pejabat/pegawai yang

akan melaksanakan acara pernikahan, kelahiran,

aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau

upacara adat/agama lainnya bahwa hadiah atau

tanda kasih dalam bentuk uang atau barang

memiliki batasan.

“Batasan nilai tanda kasih yang diterima

dalam setiap acara paling banyak Rp1 juta,”

katanya.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan

sosialisasi UPG tersebut dihadiri oleh sedikitnya

18 UPT Kementerian Perhubungan di Jawa

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa

Tengah;

- Satker Perhubungan Darat Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta;

- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah X Jawa

Bagian Tengah;

- Bandar Udara Jenis A Kelas III Tunggul

Wulung;

- Bandar Udara Jenis A Kelas III Dewa Daru

Karimun Jawa;

- K a n t o r K e s y a h b a n d a r a n d a n O t o r i t a s

Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas;

- K an t or Kesy ah bandar an dan O t or itas

Pelabuhan Kelas II Cilacap;

- K an t or Kesy ah bandar an dan O t or itas

Pelabuhan Kelas IV Tegal;

- Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang;

- Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap;

- K antor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pekalongan;


Rembang;

- Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Juwana;

- Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Jepara;


Batang;


Karimunjawa;


Brebes.

Selain itu, disampaikan juga materi tentang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Kementerian Perhubungan dibawakan oleh

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan

moderator Sekretaris Inspektorat Jenderal. n

Sosialisasi pengendalian gratifikasi Itjen Kemenhub di Yogyakarta.


I

Radar

itjen Kemenhub gelar Sosialisasi Pengendalian gratifikasi

nspektorat Jenderal Kementerian Perhu-

bungan terus melakukan upaya menciptakan

tata kelolaan pemerintahan yang sesuai

dengan norma-norma good governance.

Salah satunya dengan menerapk an sistem

pengawasan internal pemerintahan di unit

kerja masing-masing, termasuk dalam hal

pengendalian gratifikasi.

Berkaitan dengan hal itu, Inspektorat Jen-

deral Kementerian Perhubungan menggelar

sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi Unit

Pelaksana Teknis (UPT ) Kementerian Perhu-

bungan untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta pada 12 Mei 2017 lalu.

Kegiatan ini merupak an tindak lanjut

Ke pu tusan M en t er i Per hubungan Nomor

PM 312 Tahun 2016 tentang Unit Pengenda-

lian Gratifikasi (UPG) Kementerian Perhubu-

ngan Diktum kelima huruf F yaitu UPG Utama

dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan bekerjasama dengan UPG Wila-

yah dalam melaksanakan Sosialisasi Pengenda-

lian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan.

Dalam sesi pengarahan, Inspektur Jenderal

Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo

meminta kepada seluruh UPT Kementerian

Perhubungan wilayah Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta agar melaksanakan Sistem

Pengawasan I ntern Pemerintah pada unit


kerjanya masing-masing.

“Agar dapat menghindark an terjadinya

pelanggaran-pelanggaran secara dini,” kata

Wahju Satrio Utomo.

M antan Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan

yang biasa disapa Tommy ini pun meminta agar

sosialisasi pengendalian gratifikasi tidak hanya

dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakar ta, melainkan dilakukan

kepada seluruh UPG di 29 wilayah yang tersebar

di Indonesia.

Pada kesempatan pengarahan itu, Tommy

berpesan agar aset-aset yang sudah rusak dan

tidak dapat dipergunakan lagi segera dihapus

agar tidak ada pembebanan biaya pemeliharaan

lagi.

Sedangkan pengawasan Inspektorat Jen-

deral akan dilakukan sejak awal sehingga apabila

terdapat indikasi pembangunan yang sia-sia

dapat dicegah sebelum pembangunan selesai

dilaksanakan. n


I

Radar

Sertijab itjen Kemenhub, Tommy ingatkan Kunci Keberhasilan Kerja

rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio

Utomo yang akrab disapa Tommy memimpin

Serah Terima Jabatan (sertijab) pegawai di

lingkungan Itjen, di kantor Kemenhub, Jakarta,

Senin (24/7/2017).

Dalam kesempatan itu,Tommy mengingatkan

tiga kunci sebagai pilar dalam menjalankan tugas

untuk keberhasilan dalam pekerjaan.

“Tiga kunci yang utama adalah profesional,

integritas, dan amanah,” jelas Tommy.

Hal itu kata dia, sesuai dengan semangat

dan semboyan Itjen Kemenhub yang tertera

pada lencana Tri Matra yang disematkan kepada

pejabat yang baru hadir. Selain itu yang tidak

kalah pentingnya adalah soliditas organisasi.

Tomm y juga menitipk an pesan agar

Achmad mampu memberikan citra baru bagi

Badan Litbang Perhubungan. Badan Litbang

diharapkan mampu menghasilkan penelitian

yang implementatif dapat diterapkan di sektor

transportasi, sebagaimana harapan Menteri

Perhubungan.

S emen tar a itu kepada Tit o G U tiar t o

disampaik an banyak sekolah-sekolah baru

yang perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Kita harus aktif mempromosikan kepada putra

piutri di daerah-daerah yang potensial untuk

dididik sebagai tenaga terampil transportasi.

“Kebutuhan tenaga transportasi yang profesional

masih sangat dibutuhkan,” tegasnya.

“Keberadaan kalian tidak hanya memenuhi

tuntutan tugas rutin, tetapi yang tidak kalah

penting adalah memenuhi tuntutan peningkatan

kapasitas dan pengembangan institusi,” tegas dia.

Sertijab disebutkan Tommy, merupakan

suatu proses alamiah dari suatu organisasi yang

ingin terus berkembang dan harus menyesuaikan

diri dengan tuntutan perubahan.

Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan akan

selalu terjadi seiring dengan tuntutan kebutuhan

organisasi. Hak itu sudah menjadi keniscayaan.

“Namun esensi dari setiap jabatan yang

diemban sesungguhnya adalah amanah dan

kepercayaan yang harus dijaga, untuk dijadikan

sarana pengabdian diri bagi sebesar-besarnya

kepentingan organisasi, masyarakat, dan negara,”

tuturnya.

Sertijab dilakukan antara Ahmad dan Tito

Gesit Utiarto yang sebelumnya menjabat sebagai

Inspektur II dan Kepala Bagian Keuangan dan

Perlengkapan di lingkungan Ijen kepada Kasman

dan Salman Zuhdi.


I

ini harapan irjen Tommy Soal rotasi inspektur ii

nspektur II Inspektorat jenderal Kementerian

Perhubungan berganti dari Ir. Ahmad M. MTr

ke Ir. Kasman, yang sebelumnya menjabat

sebagai Pengevaluasi Tatanan dan Evaluasi

Kepelabuhanan Direktorat Kepelabuhanan Ditjen

Perhubungan Laut.

Ahmad M menduduki jabatan baru sebagai

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Kedua pejabat eselon IIA itu termasuk dari 407

pejabat, yang dilantik oleh Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi pada Jumat (21/7/2017) pagi. Lalu

apa harapan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenhub DR

Wahju Satrio Utomo kepada keduanya?

Pejabat, yang ak rab dipanggil dengan

sebutan “Pak Tommy,” itu mengemukakan paada

prinsipnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

mengharapkan rotasi dan mutasi pejabat selain

merupakan berdimensi penyegaran, juga melahirkan

efek positif berupa semakin kuatnya organisasi dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Dengan latar belakang dan tujuan mulia

mutasi pejabat itu, dia mengungkapkan maka

pejabat baru harus dapat bekerja dengan etos

kerja dan produktifitas tinggi di bidang tugas dan

pengabdian masing-masing.

Karenanya, dalam konteks mutasi pejabat

Inspektur II, Pak Tommy menyatakan dengan

latar belakang lebih banyak di operasional, Ir.

Kasman diharapkan dapat semakin menguatkan

ak untabilitas dalam mengaudit sek aligus

memberikan bimbingan dalam domain tugas di

subsektor Perkeretaapian dan Perhubungan Darat.

“Dengan latar belakang menangani sejumlah

aspek di Ditjen Perhubungan Laut dan terakhir

dipercaya menangani proyek Pelabuhan Patimban,

PakKasmandiharapkandapatsemakinmempertajam

dalam menganalisis, memberi penilaian sekaligus

bimbingan terhadap proyek-proyek dan kinerja dua

subsektor tadi, terutama proyek-proyek strategis.

Dengan demikian, proyek-proyek itu selain dapat

direalisasikan sesuai target, juga akuntabilitasnya

dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” jelas

Pak Tommy.

Sedangkan kepada Ir. Ahmad M, Pak Tommy

mengharapkan memberikan energi baru ke Badan

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

dalam memberik an memberik an penilaian

terhadap kemanfaatan proyek-proyek, sekaligus di

dalamnya tentang daya serap anggaran.

“Pak Ahmad ini jago betul soal audit dan

bimbingan terhadap proyek-proyek di Kementerian

Perhubungan, termasuk subsektor Perkeretaapian

dan Perhubungan Darat. Apalagi badan Litbang akan

me-review kemanfaatan proyek untuk melahirkan

rekomendasi tahun 2019. Pak Ahmad dapat

diandalkan untuk itu. Selain sudah terbukti baik

kinerjanya, dia juga merupakan SDM yang sudah lama

berkiprah di Inspektorat Jenderal,”ungkap PakTommy.

Mengenai Salman Zuhdi, SE, yang menduduki

jabatan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan dan

Perlengkapan, Sekretariat Inspektorat Jenderal,

Pak Tommy menuturkan diharapkan dapat

lebih menggejot lagi kinerja bagian keuangan

dan perlengkapan. “Keberhasilan tugas pejabat

sebelumnya, harus diteruskan, bahkan harus lebih

baik lagi,” harapnya.

I

Radar

realisasi Penyerapan Anggaran itjen Kemenhub Tembus 43,16 Persen

nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Wahju Satrio Utomo, yang akrab disapa

Tommy, menyampaikan realisasi penyerapan

anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan semester I Tahun Anggaran 2017

tembus 43,16%.

“Realisasi anggaran Itjen Kemenhub semester

I tahun 2017 terdiri dari belanja pegawai Rp36,5

Miliar atau 53%, belanja barang Rp51,2 Miliar

atau 35%, dan belanja modal Rp2,5 Miliar atau

43%,” ujar Tommy di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Hal itu disampaikan Tommy dalam Rapat

D engar Pendapat (RDP) dengan Komisi V

D PR , be rs am a de ng a n S e kj en K e me nh ub

Sugihardjo, Kepala Badan Litbang Perhubungan



realisasi Anggaran Tahun 2017

Umiyatun Hayati Triastuti, dan Kepala Badan

P engembangan Sumber Da y a M anusia

Perhubungan Djoko Sasono.

Kepala Badan Litbang Ati mengemukakan

bahwa pencapaian realisasi anggaran semester

I tahun anggaran 2017 yakni sebesar 26,53%.

“Realisasi anggaran Badan Litbang tahun 2017

mencapai 26,53% atau sebesar Rp 27,217 Miliar,

dengan rincian Puslitbang

Transpor tasi Antarmoda

sebesar 9,97%, Puslitbang

Transportasi Laut, Sungai,

Danau dan Penyeberangan

sebesar 22,9%, Puslitbang

Transportasi Udara sebesar

18,11%, Puslitbang Jalan

dan Perkeretaapian sebesar

23,48%, dan Sek retariat

B a d a n P e n e l i t i a n d an

Pe n g e m b a n g a n Pe r h u -

bungan sebesar 29,29%,”

urainya.

Sementara itu, realisasi

anggaran Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Perhubungan semester I tahun

anggaran 2017 mencapai 33,24%.

“Realisasi anggaran BPSDM-P adalah Rp

1,490 Miliar atau sebesar 33,24% dengan rincian

belanja pegawai sebesar 47,11%, belanja modal

sebesar 38,5% dan belanja barang sebesar

27,53%,” ujar Djoko. (omy)

M

Radar

usung “Soliditas = Keberhasilan” Jajaran itjen Kemenhub Kumpul Di Museum Transportasi

engusung t ema “ S o lid i tas =

Keber hasi lan” keluar ga besar

Itjen Kementerian Perhubungan

(Kemenhub) berkumpul di Museum

Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Menurut Irjen Kemenhub Wahju Satrio

Utomo yang akrab disapa Tommy, pertemuan

ini digelar sebagai ajang bersilaturahim dengan

segenap pegawai dan keluarga besar pegawai

Itjen Kemenhub.

“B ergembira r ia dengan keluarga dan

anak-anak dalam suasana penuh kekeluargaan.

Semoga acara ini dapat meningkatkan soliditas

kita untuk meraih sukses,” ujar Tommy di Jakarta,

Ahad (16/7/2017).

Family gathering merupak an media

komunikasi yang diharapkan dapat mening-

katkan hubungan yang lebih baik diantara

pegawai, antara atasan dengan bawahan, bahkan

diantara keluarga pegawai, agar terbentuk tim


kerja yang luar biasa solid dengan berasaskan

kekeluargaan.

“Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi

fasilitas refreshment, memberikan penyegaran

sehingga dapat meningkatkan motivasi para

pegawai Itjen dalam melaksanakan fungsi dan

tugasnya dengan lebih berkualitas,” tutur dia.

Rangkaian acara dimulai dengan melak-

sanakan jalan sehat yang dipimpin langsung

oleh Tommy dan Sesitjen Bambang Sudaryono

diikuti 291 jajaran Itjen Kemenhub.

Kegiatan berikutnya adalah hiburan, berupa

penampilan grup musik , penampilan dari

masing-masing unit Eselon II Itjen, penarikan

Door Prize, dan Stand Up Comedy.

Sesitjen Bambang Sudar yono menam-

bahkan, pegawai yang hadir terdiri dari seluruh

Pegawai Negeri Sipil, pegawai Honorer, dan

Office Boy di lingkungan Itjen beserta keluarga.

Fasilitator Kegiatan Halal Bi Halal dan Family

Gathering Itjen Tahun 2017 ini, dikatakannya,

berasal dari rekan-rekan Tim Museum Trans-

portasi TMII.


harus dipenuhi dan ditaati setiap seor ang Audit or menjalank an per an

anggota profesi. Pemahaman yang cukup dari seorang Au

tentang kode etik, akan menciptakan pri

A u d i t o r y a n g p r o f e s i o

kompeten, dan berdaya g

Tanpa adanya pemaha

y ang cuk up t en t

I

Hukum & Konsultasi

AuDiTOr dan Kode etik

Sebelum kita bahas terkait

dengan Kode Etik Auditor,

alangkah baiknya terlebih dahulu

kita ketahui makna dari etika.

Etika secara harfiah bermakna

pengetahuan tentang azas-azas

akhlak atau moral. Pengertian

kode etik adalah nilai-nilai,

norma-norma, atau kaidah-

kaidah untuk mengatur perilaku

moral dari suatu profesi melalui

ketentuan-ketentuan tertulis yang

stilah kode etik kemudian muncul untuk

menjelaskan tentang batasan yang perlu

diperhatik an oleh seorang profesional

ketika menjalankan profesinya. Dengan

membuat kode etik, maka sistem norma, nilai

dan aturan profesional tertulis yang secara

tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi

profesional. Kode etik menyatakan apa yang

benar atau salah, perbuatan apa yang harus

dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode

etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa

pelaksanaannya di awasi terus menerus.

Seperti halnya profesi-profesi yang lain,

Auditor, dalam hal ini Auditor Internal, juga

mempunyai kode etik yang digunakan sebagai

rambu-rambu atau batasan-batasan ketika

ny a.

ditor

badi

n a l ,

una.

man

ang


kode etik, seorang Auditor akan terkesan tidak

elegan, bahk an ak an menghilangk an nilai

esensial yang paling tinggi dari profesinya

tersebut.

S ebagai sebuah profesi, auditor telah

memiliki asosiasi profesi yang diakui secara

luas keberadaannya yaitu Asosiasi Auditor

Internal Pemerintah (AAIPI) yang beranggotakan

perorangan dan unit kerja APIP (termasuk Itjen

Kemenhub) yang telah memenuhi persyaratan

keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. Asosiasi

inilah yang kemudian berperan merumuskan

kode etik profesi para auditor internal Pemerintah

Indonesia. Adapun Kode etik auditor internal

menurut AAIPI merupakan aturan perilaku

bagi seorang Internal Auditor dalam bersikap,

bertingkah laku dan berbuat (bertindak) baik di

dalam maupun di luar kegiatan audit.

Sebelum adanya Kode Etik AAIPI, Inspektorat

Jenderal Kementerian Perhubungan telah

memilik i Kode Etik yang telah ditetapk an

oleh Menteri Perhubungan, yaitu Keputusan

Menteri Perhubungan No. KP 596 Tahun 2011

tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal

di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang

secara garis besar berisi:

Tujuan :

- Mewujudkan sikap serta perilaku Auditor

y ang memegang t eguh et ik a dalam

melaksanakan tugasnya;

- Mencegah agar dalam melaksanakan tugas,

Auditor tidak melakukan tindakan-tindakan

yang bertentangan dengan tanggungjawab

moral;

- Menjaga agar para Auditor dapat menja-

lankan profesinya dengan baik dan beretika;

- Memotivasi pengembangan profesi Auditor

secara berkelanjutan.

Kode Etik:

- Etika bekerja;

- Etika dalam bertugas;

- Etika hubungan antar auditor.

Kode etik Auditor atau aturan etika profesi

auditor menyediakan panduan bagi para auditor

profesional dalam mempertahankan diri dari

godaan dan dalam mengambil keputusan-

keputusan sulit. Jika auditor tunduk pada teka-

nan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi

pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-

prinsip etika yang dianut. Auditor juga manusia.

Auditor bisa saja mengalami suatu kondisi yang

membuat ia menjadi malas, acuh, atau ceroboh.

Tapi auditor bukan manusia biasa. Dalam

pekerjaannya, auditor dituntut untuk bersikap

profesional dan taat kepada kode etik profesi.

Kepatuhan terhadap kode etik berperan penting

dalam menjaga kredibilitas profesi auditor dari

ancaman risiko tinggi. Risiko itu terjadi karena

sifat pekerjaan pemeriksa berpeluang besar

menghadapi situasi dilematis seperti konflik

kepentingan, intervensi atau ancaman dari pihak

yang diperiksa, atau bahkan tawaran kerja sama

untuk berbuat curang (kolusi).

Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu

memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar

tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan

yang membawanya ke dalam pelanggaran

prinsip-prinsip etika secara umum dan etika

profesi. Etik yang tinggi mampu mengenali

situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis

sehingga memungkinkannya untuk mengambil

keputusan atau tindakan yang tepat.

Adapun beberapa permasalahan etika yang

dapat dijumpai oleh auditor yang meliputi

permintaan atau tekanan untuk:

- Melaksanakan tugas yang bukan merupakan

kompetensinya;

- Mengungkapkan informasi rahasia;

- Mengkompromikan integritasnya;

- Mendistorsi obyektivitas dengan menerbitkan

laporan-laporan yang menyesatkan.

Akhirnya, sekali lagi Auditor adalah manusia

biasa yang sering lupa, malas, acuh, atau ce-

roboh, akan tetapi auditor bukan manusia

biasa. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk

mempertahankan etika-etika auditor secara

terus menerus, termasuk dengan diadakannya

sosialisasi, dengan harapan akan menjadi suatu

kebiasaan/sifat yang akan menumbuhkan virus

kebaikan. Aamiin.

Wallahu a’lam bissawab


rian

Pria

mulai

ejak

ta.

ekali

I

Profil

Sugihardjo:

Do The Best & ikhlas

Mulai jam 05.30 paling lambat jam

06.00 sudah harus meninggalkan

rumah. Usai shalat Isya baru bisa

meninggalkan kantor. Pekerjaan

selalu menumpuk, bahkan harus

dibawa pulang dan kembali dikerjakan

setelah shalat subuh sebelum ke

kantor. Rutinitas pekerjaan tersebut

intinya untuk membantu dan

memfasiltasi seluruh subsektor di

Kementerian Perhubungan. Selalu

bisa dijalankan dengan baik untuk

mendukung keberhasilan kerja Menteri

Perhubungan Budi Karya Sumadi.

tulah kerja Sekretaris Jenderal Kemente

Perhubungan I r. Sugihardjo, M.Sc.

kelahiran Cirebon tahun 1961 itu me

kariernya di Kementerian Perhubungan s

lulus dari FT Universitas Indonesia (UI) Jakar

Berbagai tugas termasuk yang berat s

Sekjen Kementerian Perhubungan,

Ir. Sugihardjo


pun sukses dijalankan pria yang akrab disapa

Pak Jojo ini. Dengan kerja keras dan kerja ikhlas,

semua beban tugas yang berat sek alipun

berhasil ia selesaikan. Bagi dia, kunci sukses

itu adalah kerja ikhlas. “Dan sukses itu harus

stabil antara tiga hal, yaitu sukses karier, sukses

keluarga dan sukses sosial,” kata Jojo dalam

perbincangan dengan Tim Transparansi di

Jakarta, belum lama ini.

Su kses t e r sebu t d al am per spek t i f

keberhasilan di dunia. Sedang sukses yang

lebih besar dan tidak terbatas ukurannya adalah

seperti yang dicapai Nabi Muhammad SAW.

Itulah sukses yang abadi, dan bukan hanya

berarti dalam kehidupan atau karier sekarang

tapi juga sukses di alam kelanggengan nanti.

Menurut Nabi Muhammad SAW. “Sukses itu jika

hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan besok lebih

baik dari hari ini.”

Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus

sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Sebagai

umat beragama, diyakini ada kehidupan setelah

hidup di alam fana ini. Sedang keberhasilan

hidup di akhirat kelak mutlak harus dicari dan

diusahakan selama kita hidup di dunia ini.

Sebagai aparat sipil negara (ASN), menurut

Jojo, tentu kita mempunyai kewajiban bekerja

yang terbaik bagi bangsa dan negara. Disinilah

esensi hidup seorang anggota ASN harus

diwujudkan. “Kerja yang terbaik (do the best)

dan kerja ikhlas.”

Selama berkarier di Kementerian Perhu-

bungan, Jojo tak pernah memikirkan karier.

Pada hakekatnya, prestasi dan karier itu akan

mengikuti akan yang kita kerjakan. “Jika kita

kerja yang baik, pimpinan tentu akan memiliki

penilaian dan kebijakan tersendiri. Pimpinan

pasti memiliki penilaian dan akan memberikan



beban dan tugas itu sesuai kemampuan dan

porsi masing-masing,” jelas Jojo.

Bagi dia, jabatan itu bukan tujuan. Tapi

jabatan adalah amanat yang harus dipertang-

gungjawabkan pada bangsa dan negara.“Amanat

ini bukan hanya dipertanggungjawabkan di

dunia, tapi juga di hadapan Allah SWT. Semua

itu sudah kita terima dan kita ucapkan saat

pelantikan dulu. Kelak di hadapan Allah SWT.

Semua akan diminta pertanggungjawabannya,”

sebut alumni S-2 Kebijakan Publik UI Jakarta itu.

Tugas sebagai Sekretaris Jenderal Kemen-

terian Perhubungan sangat banyak dan berat.

Selain mendukung dan memfasilitasi kerja

Menteri Perhubungan, seorang Sekjen juga harus

bisa membantu dan memfasilitasi keberhasilan

subsektor eselon I lainnya di Kementerian

Perhubungan.

“Sekjen lebih banyak men-support secara

administrasi untuk menunjang keberhasilan

Menhub dan eselon I lain di Kementerian

Perhubungan. Sekjen dianggap sukses jika

bisa membantu mereka semua atau mereka

merasa terbantu karena tugas yang kita lakukan.

Sudah sering saya katakan, the next goal adalah

customer juga,” aku Jojo.

Sejak mengawali tugasnya sebagai Sekjen

Kementerian Perhubungan, seluruh keluarganya

menerima sebagai amanat yang harus dijalankan

dengan baik. Pimpinan tentu akan memberikan

tugas sesuai batas kemampuan kita. “Jika semua

ini dijalani dengan baik dan penuh rasa ikhlas,

maka apapun bisa dikerjakan dengan baik.”

Alhamdulillah, menurut Jojo, keluarga bisa

menerima dan staf serta mitra di kantor bisa

mendukung peran dan posisi sebagai Sekjen

Kementerian Perhubungan ini.“Tanpa dukungan

dan kerja keras seluruh staf Kementerian

Perhubungan, tak mungkin bisa menjalankan

tugas yang berat ini,” sebut alumni SD Santo

Yosep di Biak dan SMP sampai perguruan tinggi

di Jakarta tersebut.

Bany ak tugas dan beban ber a t t elah

disandang dan dilakukan Jojo dengan baik.

Mulai dari staf sampai K asubdit Angkutan

Ditjen Perhubungan Darat, Ketua STTD Bekasi,

Direktur LLA J. Sebelum diangk at menjadi

Sekjen Kementerian Perhubungan secara

definitif, Jojo berulang kali dipercaya menjadi

pelaksana tugas (Plt) pejabat eselon I, seperti

Jika kita kerja yang baik,

pimpinan tentu akan

memiliki penilaian dan

kebijakan tersendiri.

Pimpinan pasti memiliki

penilaian dan akan

memberikan beban

dan tugas itu sesuai

kemampuan dan porsi

masing-masing

Plt. Dirjen Perhubungan Darat, kemudian Plt

Sekjen Kementerian Perhubungan sebelum

resmi dikukuh sebagai Sekjen Kementerian

Perhubungan tahun 2016 silam.

S elain pendidik an f or mal S -2 di U I

Jakarta, banyak penddikan kedinasan yang

berhasil ia jalani. Berbagai jenis diklat teknis

dan kepemimpinan ia jalani di lingkungan

Kemen t er ian Per hubungan. B eber apa di

antaranya berhasil menjadi peserta terbaik, yaitu

ADUM tahun 1996, Spama1999 Terbaik 2 tahun

dan kembali meraih predikat terbaik dalam PIM

I tahun 2010.

S elain itu, berbagai penghargaan dan

prestasi juga berhasil diraih Jojo. Mulai Satya

Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30

tahun tahun 2013. Selain itu, Jojo juga meraih

penghargaan Wibawa Seroja Nugraha tahun

2013 silam.

komunikasi yang Baik

Untuk membangun semangat kerja dan

kebersamaan y ang baik di Kemen t er ian

Per hubungan, menurut Jojo, mak a harus

membangun komunikasi dan kerja sama yang

Kita akan berhasil

melaksanakan tugas

bahkan yang paling

berat sekalipun

jika kita bisa

membangun sinergi

dan kebersamaan

dengan teman

lainnya

erat. Menurut pria yang hobi bermain bulu

tangkis itu, paling tidak seminggu sekali pada

Jumat disempatkannya olah raga pagi dan

main bulu tangkis bersama staf dan karyawan

Kementerian Perhubungan.

Semua itu dilakukan menurut Jojo, bukan

sekadar memenuhi tuntutan tugas karena hari

Jumat adalah hari krida. Tapi, melalui olah raga

pagi bersama dan bermain buku tangkis, kita

bisa berkomunikasi, menjalin kerja sama antara

sesama teman di lapangan serta antara bawahan

dan atasan di kantor. “Saat bermain bulu tangkis,

tak ada bedanya di antara kita. Semua harus

bermain sportif dan tentunya mengikuti aturan

dan ketentuan yang berlaku,” kilah Jojo.

Untuk itu, aku Jojo, pada Jumat dia harus rela

berangkat dari rumah lebih pagi. Sebelum jam

06.30, saya harus berangkat dari rumah di daerah

Condet, Jakarta Timur. Sekitar pukul 06.00 sampai

di kantor dan mulai olah raga pagi bersama.

“Banyak manfaatnya olah raga pagi. Selain

badan sehat, banyak pekerjaan dimulai bahkan

bisa diselesaik an dari lapangan olah raga

ini. Selain itu, dari lapangan pula kita mulai

membangun semangat dan soliditas tim kerja

di kantor,” terang Jojo.

Sebagai makhluk sosial, urai Jojo, tak ada

manusia yang bisa sukses seorang diri. Pasti

butuh bantuan orang lain, apalagi tugas berat

di Kementerian Perhubungan.“Kita akan berhasil

melaksanakan tugas bahkan yang paling berat

sekalipun jika kita bisa membangun sinergi

dan kebersamaan dengan teman lainnya.

Kesuksesan kita di kantor akan sangat didukung

oleh keluarga, teman dan staf di kantor, dan

tentunya ridha dan kekuatan dari Tuhan, Allah

SWT. Kemampuan untuk menyeimbangkan

berbagai komponen itulah yang akan membantu

mempercepat penyelesaian tugas dan kewajiban

di kantor serta kepada Allah SWT, Tuhan sekalian

alam,” ungkap Jojo. (tim transparansi)



B

Resensi

uku ini mengisahkan Piscine Molitor Patel atau Pi Patel atau Pi, seorang anak India berusia 16 tahun. Ayahnya adalah seorang pemilik kebun binatang di India, sementara ibunya adalah ibu

rumah tangga. Pi memiliki kakak yang lebih tua tiga tahun bernama Ravi. Pi adalah anak yang santun, pemeluk agama Hindu yang taat, awalnya. Hidup Pi awalnya biasa-biasa saja. Bersekolah, membantu ayah di kebun binatang dan serentetan kegiatan lainnya.

K isah P i ber gulir pada pencar iann y a

terhadap agama. Suatu ketika, Pi menghabiskan liburannya bersama keluarga ke Munnar yang kemudian mengenalkannya ke agama Kristen. Pi memutuskan untuk memeluk dua agama, H indu dan K r isten. S etahun kemudian, Pi mengenal agama Islam ketika ia menjelajahi perkampungannya. Singkat cerita, Pi jatuh cinta dengan agama Islam dan ia menjadi pemeluk agama Islam.

Alhasil, Pi kemudian memeluk tiga agama.

Pi menjalani kehidupannya dengan santai. Tidak ada yang salah baginya dengan memeluk tiga agama sekaligus. Ia berpendapat bahwa dengan memeluk tiga agama sekaligus, ia akan lebih mengasihi Tuhan. Orang tua Pi tidak ada yang tahu bahwa Pi memeluk agama Kristen dan Islam, hingga jalan-jalan di tepi pantai Goubert Salai mengubah semuanya.

Judul Buku : Life of Pi

Penulis : Yan Martell

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit : 2017

Jumlah Halaman : 448

Bahasa : Indonesia

Sampul : Soft Cover

Harga : Rp88.000

Meski bertutur soal agama, namun tokoh Pi yang masih belia menjadikan kisah ini netral dan ringan tanpa ada pemaparan panjang lebar soal agama itu sendiri. Sesuai dengan pernyataan Pi kepada kedua orang tuanya yang kebingungan melihat tingkah laku Pi, ia hanya ingin mengasihi Tuhan.

Kisah hidup Pi tidak sekadar perjalanan

religiusnya. Pada tahun 1977, keluarga Pi memutuskan untuk pindah ke Kanada. Hewan- hewan di kebun binatang Pi dijual, sebagian ikut dibawa ke kapal. Namun, hidup Pi tidak semulus itu. Kapal yang ditumpangi keluarga dan hewan-hewannya karam dan tenggelam di Samudera Pasifik. Pi berhasil selamat lewat satu-satunya sekoci yang berhasil diturunkan. Pi tidak sendirian. Ia ditemani oleh empat makhluk lainnya yaitu seekor zebra yang kakinya patah, seekor hyena yang tentu saja tidak bisa dianggap kucing jinak, orangutan betina, dan harimau Royal Bengal yang ukuran tubuhnya luar biasa dan menempati hampir sepertiga bagian sekoci.

Konflik kemudian berkutat kisah Pi dalam

bertahan hidup di atas sekoci yang terombang- ambing di Samudera Pasifik itu selama lebih dari tujuh bulan. Di sini keimanan Pi akan Tuhan menemui ujian. Life of Pi pernah diterbitkan oleh Gramedia dalam versi hard cover pada tahun 2012 dan telah difimkan pada tahun yang sama dengan sutradara Ang Lee.

M

SPIDER-MAn: Homecoming

enjadi Spider-Man mungk in

adalah hal terkeren kedua di

dunia setelah menjadi Batman

( jujur saja, anda sudah lama

ing in melon tar k an k alima t

“I am Batman!” dalam suara serak), sehingga

sedikit mengherankan saat melihat Peter Parker

versi Tobey Maguire dan Andrew Gar field

tak sepenuhnya girang saat mereka menjadi

manusia laba-laba super ini. Datanglah Tom

Holland yang bersik ap sebagaimana k ita

bersikap seandainya kita mendapat kekuatan

tersebut: gembira setengah mati dan tak henti-

henti berujar “Awesome”, “Cool”, dan “Badass”.

Pembawaan dan karakterisasi yang seperti

itu merupakan penggerak utama bagi Spider-

Man: Homecoming untuk menjadi film Spider-

Man paling ringan, paling segar, dan paling asyik

sejauh ini. Tak ada pertarungan bombastis antara

jagoan super melawan musuh super dalam

kostum mencolok yang memporak-porandakan

kota demi menyelamatk an umat manusia

bahkan semesta. Alih-alih, kita akan menyaksikan

jagoan remaja yang gampang galau, bingung

membuat pilihan antara kehidupan sekolah

dengan kehidupan memberantas kejahatan.

Siapa bilang menjadi anak SMA lebih

gampang daripada menjadi pahlawan super?

Peter Parker dihadapkan pada rutinitas sekolah:

tugas, bullying, lomba cerdas cermat, pesta reuni

alumni, atau naksir kepada senior. Seringkali

film ini bermain layaknya film-film remaja ala

John Hughes yang kebetulan bintang utamanya

adalah seorang superhero. Mungkin didera gejala

yang katanya bernama “superhero fatigue”, tapi

saya memang lebih tertarik saat sang Spider-Man

beraksi tidak memakai kostum.

Jangan salah, Spider-Man kita memang ingin

menjadi penyelamat semesta seperti Captain

America atau Iron Man. Namun mana bisa; ia

saja belum resmi menjadi anggota Avengers,

sebagaimana yang sering diingatkan oleh Tony

Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.). Statusnya

baru anak magang, jadi saat tidak sedang rewel

menunggu misi baru dari asisten Tony Stark,

Happy Hogan (Jon Favreau), ia menghabiskan

waktu dengan menjadi “Spider-Man, si penjaga

lingkungan” yang melakukan misi receh seperti

menolong nenek-nenek atau menangk ap

pencuri sepeda.



Lensa

Tinjau Arus Mudik di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan, Wahyu Satrio Utomo bersama General

Manager Angkasa Pura II Bandara SMB II Palembang Iskandar Hamid, melakukan pantauan

arus mudik di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumsel, Jumat (23/6). Jelang

H-2 Lebaran pengamanan dan pelayanan arus mudik di Bandara SMB II ditingkatkan untuk

menanggulangi puncak arus mudik jalur udara.

Terima Rombongan Inspektur Provinsi Bengkulu

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Bambang Sudaryono didampingi

Inspektur I Anto Julianto dan Inspektur V Heri Sudarmadji menerima rombongan Inspektur

Provinsi Bengkulu beserta rombongan di Ruang Rapat Amanah Lantai 6 Gedung Karya Kantor

Kementerian Perhubungan, Senin (19/6/2017). Kunjungan tersebut terkait dengan Pembahasan

Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan.

Irjen Kemenhub Tinjau

Posko Terparu

Irjen Kemenhub Wahju S. Utomo

melakukan peninjauan posko terpadu

Kemenhub di Ruang Nanggala

sekaligus menyalami para petugas

posko dan mengucapkan minal aidzin

wal faidzin. Irjen Kemenhub berpesan

kepada seluruh Petugas Posko

Angkutan Lebaran di Daerah untuk

selalu mengutamakan keselamatan.



Lensa

Lepas Mudik Bank BNI

Inspektur Jenderal Wahju

S. Utomo mewakili Menteri

Perhubungan menghadiri

undangan seremonial pelepasan

BNI Digimudik 2017 di lapangan

Depan Gedung Teknik Airport

Halim Perdana Kusuma, Rabu

(21/6/2017). Pada kegiatan

tersebut disampaikan oleh Dirut

BNI bahwa telah disediakan 4.752

tiket Bus Eksekutif, 700 tiket

Kereta Api Premium, dan 300

tiket pesawat kepada Nasabah

BNI.

Dampingi Menhub Lepas

Mudik Motor Gratis

Inspektur Jenderal Kementerian

Perhubungan Wahju S. Utomo

mendampingi Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi dalam acara

pelepasan Mudik Gratis Sepeda Motor

Tahun 2017 di Terminal Penumpang

Nusantara Pura, Pelabuhan Tanjung

Priok, Jakarta, Rabu (21/6/2017) pukul

10.30 WIB.

Kunjungan Inspektur Provinsi Gorontalo

Didampingi Sesditjen Perhubungan Udara, Direktur AMM Perhubungan Darat dan Perwakilan

Ditpelpeng Perhubungan Laut mewakili menhub dalam pertemuan dengan Gubernur Gorontalo

di ruang rapat brawijaya, Kemenhub, Rabu (12/7/2017) terkait tindak lanjut atas presiden dengan

Gubernur Gorontalo dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah .

tri matra Profesional - Integritas - Amanah

Inspektorat Jenderal harus bertindak secara proFesional,

menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin

kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014

buletin itjen vol 1 2017

Government & Nonprofit