RINGKASAN MATA KULIAH, ANALISIS ASET, DANRINGKASAN ARTIKELDosen pengampu : Ari Kuncara Widagdo, S.E., MBA., P.hD., CA

ANALISIS ASET

Disusun Oleh:ARDHIAN WIJANARKO NIM S 431308023KURNIAWAN CAHYO UTOMO NIM S 431308031

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2014ANALISIS ASET Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan ekonomik yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui informasi aset yang disajikan dalam neraca, pembaca laporan keuangan dapat melihat bahwa pemerintah daerah A secara ekonomi relatif lebih kaya dibandingkan pemerintah daerah B tanpa si pembaca melihat secara langsung ke masing-masing pemerintah daerah tersebut. Analisis aset pemerintah daerah dilakukan untuk mengetahui secara lebih dalam tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal:1.Seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa didapat, 2.Seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana publik, 3.Seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah, 4.Seberapa besar potensi kerjasama kemitraan dengan pemerintah daerah, dan sebagainya.

PENGERTIAN ASETSecara umum, aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomik yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.Karakteristik aset sebagai berikut:1.Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah2.Sumber daya ekonomi tersebut mempunyai manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang3.Manfaat ekonomik di masa datang tersebut dapat diukur dengan tingkat kepastian yang masuk akal4.Sumber daya ekonomi tersebut timbul karena transaksi masa lalu

ASPEK PENTING DALAM PELAPORAN ASETSalah satu masalah utama dalam pelaporan keuangan adalah menentukan jenis pengeluaran atau belanja apa yang dikategorikan sebagai aset. Di pemerintah daerah, secara sederhana semua belanja modal (capital expenditure) akan dilaporkan sebagai penambah aset dalam neraca. Namun untuk belanja nonmodal, yaitu belanja operasional hanya ada beberapa jenis belanja operasional yang akan mempengaruhi pos neraca, yaitu beberapa objek belanja barang, misalnya belanja untuk persediaan dan belanja dibayar di muka. Sebagian besar belanja operasional yang sifatnya tunai tidak akan mempengaruhi neraca, hanya mempengaruhi laporan realisasi anggaran, misalnya belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Namun jika belanja operasional tersebut terutang, maka juga akan mempengaruhi pos kewajiban di neraca.Selain belanja modal dan sebagian objek belanja barang, penambahan atau pengurangan aset pemerintah daerah juga dipengaruhi dari transaksi pembiayaan. Transaksi pembiayaan yang mempengaruhi aset pemerintah daerah terkait dengan pembentukan dan penggunaan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pengeluaran untuk investasi, pemberian pinjaman, dan penjualan aset. Pengakuan dan pencatatan transaksi pengeluaran atau belanja yang menambah aset dalam neraca dikenal dengan istilah "KAPITALISASI".Permasalahan yang mungkin dialami pemerintah daerah dalam pelaporan aset terkait dengan:1.Kepemilikan aset yang tidak pasti. Hal ini bisa terjadi karena ketidakjelasan status kepemilikan serta tidak adanyabukti kepemilikan yang sah. Sebagai contoh aset sewa beli (leased assets) apakah akan diakui sebagai aset penyewa (leasee) atau pemberi sewa (leassor). Contoh lain adalah aset yang dibangun pemerintah pusat di daerah, seperti jalan raya atau bangunan tertentu, apakah bisa diakui sebagai aset pemerintah daerah. Aset pusat tersebut meskipun berada di daerah tidak bisa diakui sebagai aset pemerintah daerah, terkecuali terdapat nota yang menyatakan penyerahan aset tersebut ke daerah.2.Manfaat ekonomi di masa depan tidak pasti atau sulit diukur. Hal ini bisa terjadi pada pengakuan aset tak berwujud, misalnya pengakuan aset pajak tangguhan (deferred tax assets), citra daerah (local brand/image), paten dan hak karya intelektual. Sebagai contoh apakah pengeluaran pemerintah daerah sebesar Rp 2 miliar untuk biaya menciptakan citra daerah, seperti "Jogja Never Ending Asia" bisa dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud? Jika diakui sebagai aset, apakah manfaat ekonomi di masa depan cukup pasti dan dapat diukur? Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam pencatatan dan pelaporan aset. Semuanya tergantung kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan.3.Terjadi perubahan nilai aset. Hal ini karena pencatatan aset dilakukan berdasarkan nilai historis (historical cost), sedangkan nilai pasar selalu berubah. Akibatnya nilai aset yang dilaporkan di neraca bisa jadi tidak mencerminkan nilai pasar (market value) atau nilai wajarnya (fair value) lagi, bisa lebih tinggi atau lebih rendah.

ANALISIS ASET PEMERINTAH DAERAHAnalisis aset dapat dilakukan dengan cara:1.Membandingkan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode pelaporan)2.Menghitung proporsi atau persentase masing-masing kelompok aset dengan total aset3.Menghitung modal kerja (working capital) yang dimiliki pemerintah daerah4.Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset5.Mengevaluasi hasil penghitungan, interpretasi dan prediksi

1. ANALISIS PERTUMBUHAN TIAP-TIAP POS ASET DALAM NERACATujuan melakukan perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca adalah untuk mengetahui perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua periode berurutan, apakah terjadi kenaikan ataukah penurunan. Secara umum, kenaikan aset tahun sekarang dari tahun sebelumnya memberikan sinyal positif yang menunjukkan adanya kemajuan atau pertumbuhan aset. Sebaliknya apabila terjadi penurunan aset, maka itu berarti sinyal negatif, mungkin telah terjadi kemunduran, penurunan nilai aset, penggerogotan aset, dan inefisiensi dalam pengelolaan aset. Dengan adanya data runtut waktu (time series) yang lebih lengkap, maka dapat dilakukan analisis tren untuk memprediksi kondisi aset di masa datang.a. Pertumbuhan Aset LancarPertumbuhan aset pemerintah daerah adalah sebesar 3,9%. Angka pertumbuhan aset tersebut meskipun tidak terlalu tinggi tapi dapat dikategorikan cukup baik. Pertumbuhan aset tersebut lebih banyak dipengaruhi pertumbuhan aset lancar yang cukup signifikan, yaitu 52,9% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset lancar yang paling menonjol terjadi peningkatan investasi jangka pendek sebesar 146%, peningkatan uang muka belanja 83,5%, peningkatan piutang pajak 82%, penambahan kas kas swadana RSUD 34,9% dan peningkatan persediaan 20%.Sehingga dapat dipertanyakan:1.Apa yang mendorong pemerintah daerah melakukan peningkatan investasi jangka pendek lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. 2.Apa motivasi dalam melakukan investasi finansial jangka pendek tersebut? Apakah telah terjadi kelebihan kas (overliquid)? Atau justru pemerintah daerah terlalu konservatif, takut membelanjakan uang, atau bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan uang itu sehingga agar aman disimpan dalam bentuk investasi jangka pendek?Secara total, aset lancar pemerintah daerah meningkat tajam dari Rp73 miliar menjadi Rp111,6 miliar atau hampir 53%. Peningkatan aset lancar ini menandakan bahwa likuiditas pemerintah daerah meningkat, ketersediaan kas dan setara kas jangka pendek cukup aman. Namun perlu juga diwaspadai kecenderungan terjadinya kelebihan kas (overliquid) dan kelemahan dalam manajemen kas di pemerintah daerah.b. Pertumbuhan Investasi jangka PanjangPeningkatan pertumbuhan investasi jangka panjang dapat dianggap pemda mulai gencar melakukan berbagai investasi, khususnya keuangan. Motivasi apa dari pemerintah daerah melakukan berbagai investasi keuangan tersebut.Meskipun investasi jangka panjang meningkat bila proporsinya masih kurang ideal jika dibandingkan dengan investasi pendek maka hal tersebut kurang menguntungkan karena jauh lebih bermanfaat investasi jangka panjang. c. Pertumbuhan Aset TetapPertumbuhan aset tetap memberikan informasi mengenai peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah daerah. Peningkatan aset fisik tersebut bisa berupa pengadaan dan pembangunan infrastruktur baru atau bisa juga berupa perbaikan yang menambah nilai sehingga dikapitalisasi. Beberapa pertanyaan yang dapat terjadi adalah: Peralatan dan mesin apa yang bertambah? Apakah mesin berat untuk kimpraswil, mesin dan peralatan untuk dinas? Apakah pertumbuhan tersebut untuk meneruskan proyek lama ataukah proyek baru? Jika meneruskan proyek lama, berapa jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut? Bagaimana prospek penyelesaian pekerjaan tersebut. Akankah terselesaikan atau justru tertunda bahkan gagal. Apakah dana jalan, irigasi, dan jaringan sudah cukup memadai untuk perbaikan maupun penambahan jalan, irigasi, dan jaringan baru? Bagaimanakah kondisi infrastruktur tersebut saat ini, apakah baik, sedang, ataukah rusak? Metode depresiasi apa yang digunakan pemerintah daerah, karena depresiasi dapat memberikan informasi kepada pembaca laporan tentang nilai ekonomis dari aset yang dimiliki.d. Pertumbuhan Dana CadanganInformasi dana cadangan diperlukan untuk mengetahui keberadaan dana cadangan dan peruntukannya. Dana cadangan merupakan dana yang penggunaannya sudah terikat atau dibatasi untuk tujuan khusus, misalnya untuk tujuan investasi permanen, pembangunan aset tetap, pelunasan utang, dan sebagainya. Dana cadangan pada dasarnya bisa berwujud kas atau setara kas, namun berbeda dengan kas dan setara kas pada aset lancar. Perbedaannya adalah kas dan setara kas dalam aset lancar merupakan kas yang bebas tidak terikat penggunaannya dan dapat digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Sementara itu kas dan setara kas yang merupakan dana cadangan merupakan kas yang terikat penggunaannya dan tidak dapat digunakan sewaktu-waktu, sebab penggunaannya membutuhkan persetujuan dari pihak DPRD. Dalam praktiknya, pemerintah daerah dapat membentuk rekening khusus untuk dana cadangan. Adapun bunga atau margin keuntungan yang mungkin didapat menjadi pendapatan lain-lain yang menambah pendapatan asli daerah.Apabila terjadi penggunaan dana cadangan pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa alasan penggunaan dana cadangan tersebut? Apakah untuk menghindari defisit anggaran ataukah karena hal lain?e. Pertumbuhan Aset LainnyaPertumbuhan aset lainnya di pemerintah daerah relatif kecil, yaitu hanya 0,4%. Pertumbuhan aset lainnya terjadi pada penambahan aset tak berwujud yang hanya sebesar Rp 101.532.000 atau 4,1% dan barang seni sebesar Rp 45.628.100 atau 1,4%. Sementara itu pos kemitraan dengan pihak ketiga tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah dalam tahun 2009 kurang gencar melakukan program kemitraan (local government partnership).2. ANALISIS PROPORSI KELOMPOK ASET TERHADAP TOTAL ASETAnalisis proporsi ini bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih global. Apakah kelompok aset tertentu terlalu besar sehingga kurang baik bagi kesehatan keuangan organisasi. Sebagai contoh jika aset pemerintah daerah sebagian besar berupa aset lancar, maka hal itu kurang menguntungkan jika dilihat dari kaca mata manajemen keuangan daerah dan manajemen kas karena keuangan terlalu likuid (overliquid). Sebaliknya, jika sebagian besar aset merupakan aset tetap, sementara itu aset lancarnya sangat kecil, maka keadaan tersebut juga akan mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah yaitu kondisi keuangan menjadi tidak likuid (illiquid).Kondisi keuangan yang tidak sehat bisa menimbulkan krisis keuangan atau dikenal juga dengan financial distress. Krisis keuangan yang akut dapat membawa petaka berupa kebangkrutan atau bisa juga menjalar menjadi krisis ekonomi dan politik.Dengan melihat data proporsi dari masing-masing kelompok aset, pembaca laporan keuangan dapat menilai apakah pemerintah daerah sehat secara keuangan. Apakah fundamental keuangan pemerintah daerah cukup kuat? Memang tidak ada rumusan baku mengenai proporsi komponen aset yang ideal, semua tergantung pada konteks dan kondisi daerah.3. ANALISIS MODAL KERJAAnalisis ini berguna untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya.Analisis modal kerja merupakan ukuran arus kas bukan sebagai rasio. Kreditor menggunakan analisis ini untuk menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis keuangan yang biasanya pemberian pinjaman dikatikan dengan kecukupan modal kerja. Umumnya semakin tinggi modal kerja maka likuiditas organisasi semakin baik.Modal kerja = Aset lancar Kewajiban lancar4. ANALISIS RASIO KEUANGAN

Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain:1.Rasio likuiditas: Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas sajaa.rasio lancar (current ratio)Membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 :1. Namun angka tersebut tidaklah mutlak, sangat tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Tetapi nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1 : 1, jika kurang dari itu maka keuangan organisasi tidak lancar.Rasio Lancar = Aktiva Lancar Utang Lancar

b.rasio kas (cash ratio/ratio of immediate solvency)Membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio Kas = Kas + Efek Utang Lancar

c.quick ratio (acid test)Merupakan salah satu ukuran likuiditas yang terbaik, lebih menarik dibandingkan rasio lancar. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menunjukkan berapa alat likuiditas yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi utang lancar. Dalam hal ini persediaan dianggap kurang cepat untuk membentuk kas, karena pada umumnya memerlukan dua tahap lagi untuk mengubahnya menjadi kas. Pertama, menjual dan menjadi piutang. Kedua, menagih piutang sehingga menjadi kas. Sementara itu, aktiva lancar setara kas lainnya hanya memerlukan satu langkah untuk menjadi kas, misalnya piutang dan surat berharga. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan. Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1 : 1.Rasio Cepat = Aktiva Lancar - Persediaan Utang Lancar

d.Working capital to total assets ratioRasio keuangan unti mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. working capital to total assets = Aktiva Lancar Utang Lancar Total Aktiva

2. Rasio solvabilitas Rasio solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.Rasio Solvabilitas = Total Aktiva Total Utang

3. Rasio utang (leverage):a.Rasio utang terhadap ekuitas (total debt to equity ratio)Rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (over-leveraged), dan hams segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar.Rasio Utang Terhadap Ekuitas = Total Utang Jumlah Ekuitas Dana

b.Rasio utang terhadap aset modal (total debt to total capital assets)Mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal dalam hal ini diproksikan dengan aset tetap. Namun sesuai peraturan, dalam melakukan pinjaman, pemerintah daerah tidak dibenarkan menjadikan aset modal pemerintah daerah sebagai jaminan. Rasio utang terhadap aset modal sebenarnya lebih cocok untuk sektor bisnis, sedangkan untuk sektor publik tidak begitu relevan, karena asumsinya jika terjadi likuidasi kreditor bisa mengklaim aset modal perusahaan. Sementara itu, pemerintah daerah tidak diasumsikan akan dilikuidasi, kreditor juga tidak dapat mengklaim aset modal pemerintah daerah jika terjadi kegagalan dalam membayar utang, kreditor tidak dapat mempailitkan pemerintah daerah.Rasio Utang Terhadap Aset Modal = Total Utang Jumlah Aset Modal

c.Times interest earned ratioMengetahui besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan bunga utang jangka panjang. Rasio ini juga tidak dapat diterapkan pada pemerintah daerah, karena tidak adanya konsep laba dalam laporan keuangan pemerintah daerah Times interest earned ratio = Laba sebelum Bunga dan Pajak Bunga Utang Jangka Panjang

REVIEW JURNALMATA KULIAH ANALISA LAPORAN KEUANGAN

Judul:Towards a Practical Accounting Approach for Heritage Assets: An Alternative Reporting Model for the NPM Practices

Penulis:Hassan A. G. Ouda

Sumber:Journal of Finance and Accounting, 2014, Vol 2 No.2, 19-33

A. PendahuluanSelama tahun 1980-an, ada pergerakan di banyak negara maju (misalnya, negara-negara OECD) menuju revolusi administrasi. Revolusi ini ditandai dengan kebebasan manajerial, kompetisi didasarkan-pasar, pelayanan yang lugas, value for money, hasil yang berbasis kinerja, orientasi pelanggan, dan budaya pro-pasar. Aspek-aspek dari revolusi administrasi telah digambarkan secara kolektif sebagai New Public Management (NPM) (Hood, 1991 dan 2005; Haque, 2002; Ball dan Grubnic, 2008; Kearny dan Hays, 1998; Kickert, 1997; Kelly, 1998). Ball dan Grubnic, 2008; Kearny dan Hays, 1998; Kickert, 1997; Kelly, 1998). Untuk menerapkan NPM diperlukan reformasi dalam akuntansi sektor publik melalui penerapan akuntansi akrual di sektor publik. Salah satu implikasi dari transisi ke akuntansi akrual di sektor publik adalah bahwa semua entitas pemerintah perlu untuk mengidentifikasi dan menilai aset tetapnya agar dapat disajikan dalam neracanya. Pada kenyataannya, identifikasi, penilaian dan pengakuan aset tetap di sektor publik bukanlah pekerjaan yang mudah karena aset-aset ini telah ada selama beberapa dekade dan telah diperoleh melalui cara yang berbeda (Ouda, 2005). Sementara identifikasi dan penilaian aset tetap pemerintah umumnya sulit, aset bersejarah dianggap paling sulit karena mempunyai sifat dan karakteristik khusus mereka.Aset bersejarah didefinisikan sebagai aset dengan kualitas yang memiliki nilai sejarah, seni, ilmu pengetahuan, teknologi, geofisika atau lingkungan yang diperoleh dan dipelihara terutama untuk kontribusinya terhadap pengetahuan dan budaya dan tujuan ini merupakan tujuan entitas memilikinya (UK -ASB, 2006). Mereka dipelihara dan dikendalikan oleh pemerintah untuk budaya, sejarah, rekreasi dan tujuan masyarakat lainnya bukan untuk tujuan peningkatan pendapatan (Barton, 2000). Contoh aset bersejarah terdiri karya seni, barang antik, koleksi buku langka, monumen bersejarah, kawasan konservasi, bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan cagar alam.Pelaporan keuangan Aset bersejarah telah menjadi isu yang sangat bermasalah bagi entitas sektor publik yang menangani aset tersebut bahkan sudah dalam 25 tahun terakhir. Berdasarkan New Public Management (NPM), entitas diwajibkan untuk melaporkan kepada para stakeholders atas model pengungkapan nilai-nilai ekonomi atas semua aset yang berada di bawah kendalinya. Sementara ada sebuah literatur sebelumnya yang berfokus pada bagaimana aset bersejarah mungkin dicatat dan apakah aset bersejarah cukup berbeda untuk mendapat perlakuan yang berbeda, ada sedikit yang membahas pelaporan Aset bersejarah dari alternatif, perspektif keuangan dan non-keuangan. Selain itu, kapitalisasi aset bersejarah dapat memiliki efek yang berbeda pada kekayaan bersih dari berbagai negara, seperti efek ini akan berbeda sesuai dengan jumlah aset bersejarah yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sebagai contoh, kota Luxor di Mesir yang memiliki 1/3 monumen dan baraang antik di dunia. Kapitalisasi ini akan menambah kekayaan bersih yang indikasi bahwa Mesir memiliki sumber daya ekonomi / keuangan yang besar positif, padahal kenyataannya Mesir mempunyai utang publik dengan jumlah besar dan mengalami defisit anggaran. Selain itu, jika aset bersejarah tidak memiliki nilai keuangan untuk entitas pemerintah, maka akan menyesatkan untuk mencocokkan dengan kewajibannya.

B. Kerangka TeoritisSeperti yang dinyatakan sebelumnya, pada awal 1980-an, telah terjadi revolusi dalam sistem administrasi publik. Revolusi ini telah menghasilkan perubahan budaya manajemen di sektor publik dari budaya Administrasi Publik di mana manajer memiliki kebebasan sedikit dan akuntabilitas kurang dan mereka lebih peduli dengan input dan kepatuhan terhadap peraturan dibandingkan dengan output, kinerja dan akuntabilitas. Konsep Kultur New Public Management (NPM) (Ball 1994) berfokus pada peningkatan tanggung jawab individu, memberikan manajer kebijaksanaan yang luas dalam penggunaan sumber daya, pada output bukan input dan mengukur kinerja dalam hal efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, Hood (. 1995, p 96) mengidentifikasi 7 komponen doktrin NPM:1. Memisahkan sektor publik menjadi unit-unit korporasi yang diorganisasikan atas produk2. Lebih berdasarkan kontrak penyediaan yang kompetitif, dengan internal market dan bagian kontrak3. Menekankan pada gaya sektor privat dalam praktek manajemen4. Lebih menekankan pada disiplin dan berhemat dalam penggunaan sumber daya5. Lebih menekankan pada penanganan top manajemen6. Kejelasan standar pengukuran formal dan ukuran kinerja dan keberhasilan7. Penekanan yang lebih besar atas kontrol output.Teori stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman (1984), yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Sun et al. (2010: 684) menyatakan bahwa teori stakeholder menjelaskan hubungan antara para pemangku kepentingan dan informasi yang mereka terima. Stakeholder memiliki hak untuk menerima dan mendapatkan informasi yang relevan mengenai perusahaan. Teori berarti hanya jika teori dapat memberi pedoman praktek dan membuat perbedaan dalam praktek. Wen (2007) mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terkait dengan manajemen dan akuntansi untuk aset bersejarah: Government and Agencies in Charge; Citizen and Local Community; Local Infrastructuresand Services; Professionals and Consultants; Management; Creditors; Tourists; NGOs; and Other local public and/or private sector. Selain itu, Correia (2005) juga telah mengidentifikasi kelompok berikut sebagai pemangku kepentingan: Policy makers; Administration; Citizens; and Businesse.

C. Relevant Literature and International Practices Terdapat kurangnya konsistensi dan keseragaman perlakuan akuntansi aset bersejarah di antara negara-negara yang sudah mengadopsi akuntansi akrual penuh di sektor publik mereka (seperti, Selandia Baru, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Kanada, dll). Akibatnya, aset bersejarah tampaknya akan menjadi bermasalah dan mengalami perlakuan yang berbeda dengan negara-negara yang berbeda dan badan-badan pembuat standar. Barton (2000) berpendapat aset bersejarah tidak memenuhi konsep aset karena sifat barang publik mereka adalah untuk kepentingan publik dan tidak untuk dijual. Mereka diberikan kepada masyarakat secara non komersial dan didanai terutama dari pendapatan non-exchange (misalnya, perpajakan, denda, dll). Selain itu, mereka mempunyai tujuan lain seperti budaya, pendidikan, rekreasi dan tujuan masyarakat lainnya. Selain itu masuknya aset bersejarah dalam laporan posisi keuangan suatu entitas akan mendistorsi kebenaran representasional untuk pembaca. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar aset bersejarah harus diperlakukan sebagai trust assets dan ini mensyaratkan bahwa aset bersejarah disimpan terpisah dari aset operasional pemerintah. Carnegie dan Wolnizer (1999) berpendapat bahwa karena aset bersejarah publik tidak bisa atau tidak boleh dijual, ada argumen bahwa mereka tidak harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan pemerintah (atau entitas mengelola lainnya). Mautz (1988) berpendapat bahwa aset bersejarah harus dibedakan, dan mengusulkan bahwa mereka disebut "fasilitas". Demikian juga, Pallot (1990) berpendapat bahwa aset bersejarah harus disajikan terpisah dari aset lainnya dan mengusulkan bahwa mereka disebut "aset masyarakat". Pallot (1990 & 1992) aset publik sektor berbeda secara fundamental dari aset komersial. Strom (1997) berpendapat bahwa meskipun market value ada atau dapat diperkirakan, perkembangan market value mungkin lebih besar daripada manfaat. Juga, Littrell dan Thompson (1998) mengusulkan bahwa biaya peluang atau biaya penggantian adalah ukuran yang relevan. Namun, karena aset bersejarah yang berbeda karena masa yang tak terbatas atau keunikannya, biaya penggantiannya adalah nol dan harus dikeluarkan.Adapun pendukung pengakuan aset bersejarah dalam neraca (Rowles, 1991; Micallef dan Peirson, 1997) dalam pandangannya aset merepresentasikan kebenaran tidaklah mungkin tanpa menetapkan nilai moneter. Mereka percaya bahwa aset bersejarah dapat dihitung secara komersial meskipun mereka mungkin tidak untuk dijual..Rowles (1991) memperluas kriteria pengakuan dan pengukuran untuk berpendapat bahwa semua aset memiliki karakteristik yang sama. Ia memiliki argumen:1. Sunk cost mungkin dapat diperhitungkan dalam aset bersejarah;2. Baik aset tetap dan aset bersejarah mungkin tidak memiliki nilai pasar, tetapi beberapa biaya recoverable melalui tujuan sosial dan tujuan tersebut hampir tidak dapat dibedakan dari tujuan komersial di kedua fokus pada manfaat ekonomi atau potensi jasa; 3. Aset bersejarah sering tidak terpisahkan;4. Kurangnya nilai pasar atau masa ekonomis adalah masalah dimana banyak aset selain kepemilikan aset bersejarah; dan5. Aset bersejarah memiliki masa yang tak terbatas adalah tidak benar dan hanya berlaku untuk tanah.IPSAS 17 tidak mensyaratkan bahwa entitas mengakui aset bersejarah. Dengan kata lain, itu tidak membahas apakah aset bersejarah harus dikapitalisasi atau tidak. The Australian Accounting Standards AAS27, AAS29, AAS 31 and SAC4 (AARF, 1990, 1992, 1993, dan 1996) yang disusun oleh Australian Accounting Research Foundation (AARF) mendukung masuknya aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah Australia. Demikian pula di New Zealand untuk mencatat aset bersejarah dan depresiasi aset tersebut berdasarkan perkiraan masa manfaat baik di organisasi pemerintah pusat dan daerah. DI Swedia perolehan aset bersejarah dengan akuisisi yang dikapitalisasi seperti aset lain dan kapitalisasi retrospektif diperbolehkan, namun jarang digunakan. Di UK-FRS mengharuskan semua aktiva tetap berwujud diakui dan dikapitalisasi termasuk aset bersejarah. Sejumlah entitas yang memiliki museum dan galeri melaporkan jumlah Selain itu, di Inggris pembuat standar membuat perbedaan antara aset bersejarah Operasional dan aset bersejarah Non-operasional total kepemilikan aset bersejarahnya dalam neraca. Di Amerika Serikat, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) mendorong kapitalisasi retrospektif atas koleksi seni.

D. Current Accounting Approaches for Heritage Assets Pada dasarnya untuk dapat mengkapitalisasi sebuah barang dalam neraca, barang harus mengikuti 2 langkah yang ditetapkan oleh IASB dan IPSA 1, 16, dan 17 sbb:1. apakah barang tersebut memenuhi definisi aset;2. apakah barang memenuhi kriteria pengakuan.IPSAS 16 dan 17 mengidentifikasi 2 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kapan aset seharusnya diakui:1. Kemungkinan manfaat ekonomi masa depan atau potensi layanan yang terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan2. Biaya atau nilai wajar aset kepada entitas dapat diukur dengan andal.

1. Apakah Aset bersejarah memenuhi Definisi Aset?Definisi aset menurut IPSAS adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa diharapkan mengalir ke entitas. Hal ini tampaknya belum cukup untuk menggambarkan aset bersejarah. Pandangan lain dari UK Accounting Standar Board (ASB-FRS 30) secara konseptual aset bersejarah adalah aset. Aset bersejarah untuk tujuan entitas seperti galeri atau museum: tanpa mereka, entitas tidak dapat berfungsi. Artefak yang diselenggarakan oleh Museum Mesir mungkin realisasi uang tunai dan mungkin menghasilkan pendapatan secara tidak langsung melalui biaya masuk. Yang paling penting adalah bahwa museum membutuhkan artefak agar berfungsi sebagai museum. Artefak ini diadakan dan dipelihara untuk melayani beberapa tujuan seperti pendidikan dan kebudayaan atau dapat dipertahankan untuk menampilkan masa depan atau untuk penelitian akademis atau ilmiah.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah memenuhi definisi aset karena mereka dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan dalam bentuk potensi layanan dan mereka diadakan dan dipelihara terutama untuk kontribusinya terhadap pengetahuan dan budaya dan tujuan ini merupakan pusat tujuan entitas (misalnya, museum).2. Bisakah Aset bersejarah Dianggap sebagai Kelompok Aset Yang Terpisah Dari Kelompok Aktiva Tetap?IFAC 2006, ASB, 2009, dan IPSAS 17 telah membahas sejumlah karakteristik tertentu, yang dapat meningkatkan dalil dalam mempertimbangkan aset bersejarah sebagai kelompok terpisah dari aset daripada kelompok terpisah dari aset tetap sbb:1. Mereka sering tak tergantikan dan nilai mereka dapat meningkat dari waktu ke waktu walaupun kondisi fisik mereka memburuk;2. Mereka jarang diadaka karena kemampuan mereka untuk menghasilkan arus kas masuk atau hasil penjualan dan mungkin ada hambatan hukum atau sosial untuk menggunakan mereka untuk tujuan tersebut;3. Mereka dilindungi, dijaga, dirawat dan dipelihara;4. Mungkin sulit untuk diperkirakan masa manfaatnya, yang dalam beberapa kasus bisa beberapa ratus tahun dan mungkin akan dikenakan biaya tinggi untuk mempertahankan mereka;5. Nilai mereka dalam hal budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam nilai keuangan murni berdasarkan harga pasar; dan6. Mereka sering digambarkan sebagai hal yang mutlak, yaitu entitas tidak dapat membuangnya tanpa persetujuan eksternal.3. Pendekatan Akuntansi saat Ini untuk Aset bersejarah Kapitalisasi penuh atas keduanya baik akuisisi baru dan barang perolehan retrospektif.Aset bersejarah yang dimiliki nilai-nilai ini harus dilaporkan dalam neraca (ASB, 2006). Pendekatan ini akan mengharuskan setiap entitas sektor publik untuk mengenali dan memanfaatkan aset bersejarah, termasuk yang diperoleh dalam periode akuntansi sebelumnya dan baru-baru ini ke dalam neraca dimana informasi atas biaya atau nilai tersedia. Salah satu manfaat dari pendekatan ini adalah bahwa ini akan menjamin perlakuan akuntansi yang konsisten untuk aset bersejarah sebelumnya dan baru saja diakuisisi. Jika aset bersejarah tidak dikapitalisasi, neraca tidak akan memberikan gambaran yang lengkap posisi keuangan suatu entitas Kapitalisasi akuisisi baru tanpa pengakuan aset bersejarah yang diperoleh sebelum penerapan akuntansi akrual.Pendekatan ini bertujuan memanfaatkan aset bersejarah baru yang diperoleh dan tidak mengkapitalisasi aset bersejarah yang sama yang telah diperoleh di masa lalu (sebelum penerapan akrual akuntansi). Pendekatan ini dikenal sebagai mixed approach. Pendekatan non-kapitalisasi dan membebankan barang sejarah entitas sektor publik tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan aset bersejarah apakah aset tersebut diperoleh baru-baru ini atau di masa lalu. Ini akan memastikan bahwa kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten terhadap semua aset bersejarah. Penyediaan informasi yang luas melalui pengungkapan Sejak akuisisi aset bersejarah akan dicatat sebagai beban dalam laporan kinerja dan memisahkan aset bersejarah (seperti akuisisi, pelepasan dan biaya restorasi besar) dari pendapatan dan pengeluaran akun (laporan kinerja) untuk periode pelaporan.

E. Analisis Kritis Ideologi NPM dan Pendekatan Akuntansi Saat Ini untuk Aset bersejarahPada dasarnya, ideologi NPM dan asumsinya tidak mempertimbangkan dampak kapitalisasi penuh aset bersejarah pada kekayaan bersih suatu negara (misalnya, Mesir), dan membebankan penuh aset bersejarah pada distorsi laporan kinerja. Dalam rangka untuk membahas dampak ini, kita harus mempertimbangkan pertimbangan beberapa hal seperti, sejarah dan budaya bangsa yang tidak untuk dijual; volume aset bersejarah yang dimiliki oleh masing-masing negara dan dampaknya terhadap kekayaan bersih harus diperhitungkan; dan kegunaan informasi akuntansi kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, kita asumsikan bahwa ada informasi yang tersedia pada biaya atau nilai aset bersejarah. Jenis aset bersejarah di Mesir seperti: barang antik Firaun; barang antik Yunani-Romawi; barang antik Islam-Koptik; dan barang antik Terbaru.Bahkan kota Luxor di Mesir memiliki 1/3 dari monumen dan barang antik dari seluruh dunia (Aset bersejarah Firaun saja). Jadi jika kita menambahkan barang bersejarah lainnya Mesir memiliki 2/3 aset bersejarah yang ada di dunia. Andaikan tersedia informasi/ nilai aset tersebut akan menimbulkan pertanyaan: Berapa besar jumlahnya? Mungkin bisa triliunan dollar yang kesannya mesir memiliki kekayaan bersih sangat besar padahal mereka menderita defisit keuangan dan jumlah utang yang besar. Meskipun asumsi bahwa informasi biaya atau nilai aset bersejarah tersedia, dapatkah pemerintah mesir menjual aset-aset bersejarah dan menggunakannya untuk melunasi kewajibannya? Berdasarkan asumsi tersebut bahwa sejarah dan budaya bangsa yang tidak dijual, tidak ada pemerintah mesir telah berani / berusaha untuk melakukan itu sebelumnya. Apa manfaat dari memiliki nilai keuangan yang tidak dapat digunakan untuk melunasi kewajiban, untuk membayar utang, atau untuk menutupi defisit anggaran? Selain itu, apa kegunaan dari adanya informasi tersebut dalam laporan keuangan bagi para stakeholder?

F. Praktek Pendekatan Akuntansi untuk Aset Bersejarah berdasar Akuntansi AkrualPendekatan akuntansi akrual saat ini tidak mempertimbangkan apakah ada pembatasan hukum, budaya dan sosial pelepasan aset bersejarah atau tidak. Selain itu, mereka tidak mengakui konsekuensi dari kapitalisasi dan tidak kapitalisasi aset bersejarah pada kekayaan bersih dan laporan kinerja masing-masing. Mereka dapat menyebabkan berlebihan dari kekayaan bersih. Pendekatan akuntansi baru yang berfokus pada perlakuan akuntansi yang konsisten dan transparan untuk aset bersejarah disebut Pendekatan Praktis. Bahkan, akuntansi untuk aset bersejarah tidak hanya harus berfokus hanya pada sisi teknis akuntansi, tetapi juga pada keandalan, kredibilitas dan kegunaan informasi akuntansi bagi pemegang saham yang berbeda dan dampaknya pada pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Pendekatan Praktis yang diusulkan harus mempertimbangkan sifat spesifik aset bersejarah dan harus konsisten dengan keandalan, kredibilitas, relevansi dan daya banding informasi akuntansi.Pendekatan praktis didasarkan penulis sebelumnya atau badan-badan profesional (Barton, 2000, Stanford 2005, Pallot, 1990, 1992, ASB 2006, ASB-FRS 11,15 dan 30, FASAB 2005, dan IPSAS 17) dan asumsi sebagai berikut:1. Sejarah dan budaya bangsa tidak untuk dijual;2. Tugas utama akuntansi dan akuntan tidak menyesatkan para pemangku kepentingan, tetapi untuk membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, apa manfaat dari kapitalisasi aset bersejarah yang tidak akan digunakan untuk menandingkan kewajiban?;3. Masalahnya tidak hanya berfokus pada sisi teknis akuntansi untuk aset bersejarah, tetapi juga pada keandalan, relevansi, kredibilitas, pemastian dan komparabilitas informasi akuntansi yang disertakan dalam laporan keuangan dan kegunaannya kepada para pemangku kepentingan yang berbeda;4. Pembatasan hukum, budaya dan sosial atas aset bersejarah dianggap sebagai hambatan sehingga harus dipertimbangkan dalam memutuskan apakah aset bersejarah harus dikapitalisasi atau tidak;5. Agar entitas pemerintah menghindari kekayaan bersih yang berlebih atau distorsi dari laporan kinerja keuangan, masalah utama adalah tidak hanya apakah di mana informasi biaya atau nilai aset bersejarah tersedia atau tidak, tetapi juga apakah aset bersejarah dapat dijual dan digunakan untuk menandingkan kewajiban atau tidak;6. Jika informasi biaya atau nilai aset bersejarah tersedia dan aset bersejarah dapat dijual / dibuang (tidak ada pembatasan hukum, budaya dan / atau sosial pada assets ini- Unrestricted Assets) dan dapat digunakan untuk menandingkan kewajiban, maka mereka harus dikapitalisasi - Pendekatan Penandingan Aset-Kewajiban;7. Jika informasi biaya atau nilai aset bersejarah tidak tersedia atau tersedia namun karena adanya pembatasan hukum, budaya dan / atau sosial pada penjualan aset bersejarah dan mereka tidak bisa dijual dan dianggap sebagai sumber daya keuangan untuk menandingkankewajiban (Restricted Assets), maka mereka tidak boleh dikapitalisasi. (Pendekatan Penandingan Non Aset-Kewajiban); dan8. Aset bersejarah yang kustodian di alam dan pemerintah adalah kustodian.Pendekatan PraktisPendekatan Praktis didasarkan pada :a. Assets-Liabilities Matching Approach: Kapitalisasi jika informasi biaya atau nilai aset bersejarah tersedia dan aset bersejarah dapat dijual, dan karenanya mereka dapat digunakan untuk menandingkan kewajiban (Unrestricted Heritage Assets); Dalam pendekatan ini, aset bersejarah dianggap sebagai hukum, aset budaya dan sosial tak terbatas. Informasi biaya atau nilai mereka tersedia dan mereka dapat digunakan untuk menandingkan kewajiban. Oleh karena itu, mereka harus dikapitalisasi dalam neraca sebesar nilai saat ini Pengakuan dan Pengukuran- Jika informasi tersedia pada biaya atau nilai aset bersejarah dan aset bersejarah dapat dilepas dan disesuaikan dengan kewajiban:i) mereka harus disajikan dalam neraca terpisah dari aktiva tetap berwujud lainnya;ii) neraca atau catatan atas rekening harus mengidentifikasi secara terpisah kelompok aset bersejarah yang dilaporkan pada biaya dan valuasi; iii) perubahan dalam penilaian tersebut harus diakui dalam laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, kecuali untuk kerugian penurunan nilai yang harus diakui sesuai dengan paragraf 24 ASB-FRS. Aset sebelumnya telah dikapitalisasi atau baru dibeli, informasi biaya atau nilai mereka akan tersedia. Apabila informasi ini tidak tersedia, dan tidak dapat diperoleh dengan biaya yang sepadan dengan manfaat bagi pengguna laporan keuangan, aset tidak akan diakui dalam neraca dan harus diperlakukan sesuai dengan Non- Assets-Liabilities Matching Approach. Valuasi dapat dilakukan dengan metode yang tepat dan relevan. Tidak ada persyaratan untuk penilaian yang akan dilakukan atau diverifikasi oleh penilai eksternal, juga tidak ada jangka waktu minimum yang ditentukan antara valuasi. Namun, di mana aset bersejarah dilaporkan pada penilaian, nilai tercatat harus ditinjau dengan frekuensi yang cukup untuk memastikan valuasi masih berlaku. Depresiasi dan Impairment Penyusutan tidak perlu diberikan pada aset bersejarah yang mempunyai masa terbatas. Nilai tercatat aset harus ditinjau dimana terdapat bukti impairment Donasi Penerimaan donasi aset bersejarah harus dilaporkan dalam Laporan Kinerja pada valuasi. Pengungkapan juga harus diberikan pada sifat dan tingkat sumbangan signifikan dari aset bersejarahb. Non-Assets-Liabilities Matching Approach: Tidak dikapitalisasi jika informasi biaya atau nilai aset bersejarah tidak tersedia dan aset bersejarah tidak dapat dijual, dan karenanya mereka tidak dapat digunakan untuk menandingkan kewajiban (Restricted Heritage Assets).Menurut pendekatan ini, aset bersejarah dianggap aset secara hukum, budaya dan sosial dibatasi dan mereka tidak boleh dikapitalisasi dalam neraca tetapi diperlakukan sebagai Agent Assets, Trust Assets, Custodial Assets, or Pass-Through Assets. Pemerintah memegang aset bersejarah untuk generasi sekarang dan masa depan dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikannya. Biaya untuk melindungi dan memelihara mereka harus ditanggung oleh setiap generasi karena mereka menikmati manfaat dari mereka. Sebagai aset kepercayaan, aset bersejarah umum seharusnya tidak dimasukkan dalam laporan aset dan kewajiban pemerintah. Akibatnya, setiap negara harus membuat Agent/Trust Assets Statement dimana aset bersejarah dinyatakan dalam pernyataan ini dalam satuan fisik tidak dalam nilai-nilai keuangan. Pernyataan trust aset harus mencakup: deskripsi kategori utama (jenis), unit fisik yang ditambahkan dan ditarik sepanjang tahun, deskripsi metode akuisisi dan penarikan. Sebuah penjelasan (pengungkapan catatan) yang harus melengkapi pernyataan trust aset.Selain itu, aset bersejarah dapat menghasilkan pendapatan secara tidak langsung melalui biaya masuk dan mengeluarkan biaya seperti restorasi dan biaya pemeliharaan. Oleh sebab itu masing-masing kabupaten harus membuat Trust Fund (Agen Fund). Dana ini akan mencakup semua pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan aset bersejarah di suatu negara. Saldo dana trust fund akan dilaporkan baik sebagai kewajiban atau aset dalam neraca. Jika keseimbangan ini positif, maka akan dianggap sebagai (surplus dana) aset dan peningkatan nilai bersih akan disebut Heritage Net Worth. Selain itu, jika negatif (defisit dana), maka akan dianggap sebagai kewajiban dan penurunan kekayaan bersih akan disebut sebagai Negative Heritage Net Worth.

G. KesimpulanPerubahan budaya manajemen dari Administrasi Publik ke New Public Management telah memaksa semua entitas sektor publik untuk mengadopsi nilai ekonomi terhadap aset modal sektor publik termasuk Aset Heritage, dan menghasilkan laporan keuangan tahunan disusun atas dasar setara dengan model sektor swasta. Pelaporan kerangka kerja untuk sektor swasta berdasarkan GAAP adalah tidak cocok untuk entitas sektor publik yang memegang Aset bersejarah sebagai entitas tersebut dan aset dibedakan dalam tujuan dan esensi. Penggunaan model pelaporan sektor swasta dalam entitas sektor publik telah menyebabkan tidak ada pertimbangan apakah ada hukum, budaya dan / atau sosial pembatasan penjualan aset bersejarah atau tidak. Selain itu, mereka tidak mengakui konsekuensi dari kapitalisasi dan tidak kapitalisasi aset bersejarah pada kekayaan bersih dan laporan kinerja masing-masing. Penggunaan laporan keuangan sektor swasta dalam entitas sektor publik yang menangani Aset bersejarah gagal untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif sebagaimana diuraikan dalam kerangka kerja konseptual untuk tujuan umum Pelaporan Keuangan oleh entitas sektor publik - IPSASB (2013).Pendekatan Akuntansi baru yang berfokus pada perlakuan akuntansi yang konsisten dan transparan untuk aset bersejarah, untuk mempertimbangkan apakah ada pembatasan hukum, budaya dan sosial pada penjualan aset bersejarah atau tidak dan untuk menghindari berlebihan dari kekayaan bersih dan distorsi laporan kinerja. Pendekatan praktisnya: Assets-Liabilities Matching Approach: Kapitalisasi jika informasi biaya atau nilai aset bersejarah tersedia dan aset bersejarah dapat dijual, dan karenanya mereka dapat digunakan untuk menandingkan kewajiban (Unrestricted Heritage Assets); aset harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, pendapatan dan biaya terkait dengan aset bersejarah harus dimasukkan dalam laporan kinerja keuangan. Non-Assets-Liabilities Matching Approach: Tidak dikapitalisasi jika informasi biaya atau nilai aset bersejarah tidak tersedia dan aset bersejarah tidak dapat dijual, dan karenanya mereka tidak dapat digunakan untuk menandingkan kewajiban (Restricted Heritage Assets). aset bersejarah tidak harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan dan harus diperlakukan sebagai aset trust / agen. Oleh karena itu, setiap negara harus membuat Trust Fund (Agent Fund) di mana aset bersejarah dinyatakan dalam pernyataan ini dalam satuan fisik tidak dalam nilai-nilai keuangan.