D A F T A R I S I :

Fungsi , Bentuk

dan Kriteria 1

Pembentukan

KEK 1

Kelembagaan 2

Lalu Lintas Barang 3

Fasilitas dan

Kemudahan 3

Ilustrasi Fasilitas

Ekspor dan Impor 4

Ketenagakerjaan 4

Pembentukan KEK

Ringkasan UU 39/2009

Kawasan Ekonomi Khusus D E F I N I S I

KEK: Kawasan

Ekonomi Khusus

DN: Dewan

Nasional

DK: Dewan

Kawasan

BU: Badan Usaha

UMKM: Usaha

Mikro, Kecil, Menengah

BAPPENAS

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geo-strategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industry, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas Gedung Madiun Lt 3 Jl. Taman Suropati No 2 Telp : 021 392712 Fax : 3926601 Email : trp@bappenas.go.id

Bentuk Kriteria

KEK terdiri atas satu atau beberapa zona

Pembentukan dan Penetapan KEK

Setelah ditetapkan, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan Badan Usaha untuk membangun KEK. KEK harus siap beroperasi dalam waktu tiga tahun dan dievaluasi secara tahunan oleh Dewan Na-sional, termasuk untuk perpanjangan waktu pembangunan paling lama dua tahun.

Kriteria utama lokasi KEK

Fungsi, Bentuk, dan Kriteria

H A L A M A N 2

DK KEK bertugas antara lain melak-sanakan kebijakan umum KEK, mem-bentuk administra-tor KEK, dan men-gawasi administrator dalam operasion-alisasi KEK, terma-suk penyelenggaraan system pelayanan terpadu satu pintu.

Konsep usulan KEK Marunda,Jakarta

R I N G K A S A N U U 3 9 / 2 0 0 9

Dewan Kawasan Sekretariat DK KEK

Sekretariat DN KEK

Dewan Nasional

DN KEK Bertugas menyusun RIN KEK, menetapakan kebija-kan umum dan stan-dar KEK, mereko-mendasikan pem-bentukan KEK serta memantau dan mengevaluasi KEK.

Kelembagaan Presiden

Administrator KEK

BU Pengelola

DN

ADM

DK

BP

Lalu Lintas Barang, Karantina, dan Devisa H A L A M A N 3 K E K

Pengaturan LALU LINTAS BARANG dari dan ke KEK seperti pembatasan ekspor dan impor tetap berlaku di KEK namun dapat dikecualikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai KARANTINA manusia, hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan tetap berlaku di KEK.

Semua transakasi perdagangan internasional dalam VALUTA ASING di KEK yang dilakukan melalui bank hanya dapat dilakukan oleh bank yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas dan Kemudahan

Fasilitas PPh dan PBB

Perpajakan

Kepabeaan dan

Cukai

Pajak dan Retribusi

Daerah

Pertanahan

Keimigrasian

Investasi

Fasilitas dan Kemu-

dahan Lainnya

Perizinan

Penangguhan bea masuk

Pembebasan cukai

Tidak dipungut PPN/PPnBm dan PPh impor

Keringanan dan pem-bebeasan pajak dan

retribusi daerah

Kemudahan keimigra-sian

Kemudahan keringanan per-izinan, usaha, perdagangan,

dan kepelabuhan,

Kemudahan mem-peroleh hak atas

tanah

Tidak berlaku ketentuan penanaman modal untuk

bidang usaha terbuka

R I N G K A S A N U U 3 9 / 2 0 0 9

Fasilitas lainnya terma-suk fasilitas keamanan

Ilustrasi Fasilitas Ekspor dan Impor

Ketenagakerjaan

H A L A M A N 4

Catatan: Penetapan upah minimum setidaknya mempertimbang-kan upah minimum sebagai jaring pengaman, kemampuan UMKM dan koperasi, dan kebutuhan hidup layak

Di KEK, dibentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Dewan Pengupahan oleh gubernur untuk menangani isu hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha dan penetapan pengupahan (UMR).

Lembaga Kerja Sama Tripartit

R I N G K A S A N U U 3 9 / 2 0 0 9