reviu iii rencana strategis (renstra) tahun2015...

PENGADILAN NEGERI

SAUMLAKI

REVIU III

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN2015 –2019

PENGADILANNEGERISAUMLAKI Jln.Ir.Soekarno,Saumlaki,MalukuTenggaraBarat

Website : www.pn-saumlaki.go.id

E-mail : [email protected]

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki

2015-2019

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun

Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor :

113/KPN/SK/09/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis

2015 – 2019 Pengadilan Negeri Saumlaki. Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis

Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 dilakukan karena terbitnya Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9

November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri.

Rencana Strategi ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan

Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam

kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil

Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan

Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan

dibawahnya Tahun 2015 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk

periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang

diterima oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.

Dengan tersusunnya Reviu Ketiga Rencana Strategi ini, diharapkan adanya

peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri

Saumlaki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Negeri Saumlaki adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten

Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dan merupakan wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Ambon.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menya

dari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya


2015-2019

ii

perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan

pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Ketiga Rencana

Strategi ini. Semoga Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategi ini benar-benar bermanfaat

dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Saumlaki yaitu Terwujudnya Peradilan yang

Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Saumlaki, 03 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

RONALD LAUTERBOOM, S.H NIP. 19630424 199003 1 002


2015-2019

iii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ........................................................................................................................ i

Daftar Isi .................................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Kondisi Umum ........................................................................................................ 1

1. 2. Potensi dan Permasalahan ................................................................................ 2

A. Kekuatan (Strength) ................................................................................. 2

B. Kelemahan (Weakness) ........................................................................... 3

C. Peluang (Oppurtunities) ......................................................................... 4

D. Tantangan (Threats) .................................................................................... 6

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2. 1. Visi ................................................................................................................................. 14

2. 2. Misi ................................................................................................................................ 15

2. 3. Tujuan .......................................................................................................................... 15

2. 4. Sasaran Strategis ...................................................................................................... 16

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung ............................................ 20

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PN Saumlaki ....................................................... 25

3.3 Kerangka Regulasi ..................................................................................................... 27

3.4 Kerangka Kelembagaan .......................................................................................... 34

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....................................... 41

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 46

Lampiran

- Reviu III Matriks Kinerja Rencana Strategi PN Saumlaki 2015-2019

- Reviu III Indikator Kinerja Utama

- Matriks Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2017

- Matriks Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2018

- Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2019

- SK Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tentang Pembentukan Tim Penyusun

Reviu III Rencana Strategis 2015-2019


2015-2019

ii

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,

dibidang Perencanaan, Organisasi, Administrasi dan Keuangan. Pengadilan Negeri

Saumlaki merupakan Pengadilan Tingkat Pertama lingkungan Peradilan Umum

dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan.

Perencanaan strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil

yangingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan

kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran

yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang

sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan

Pengadilan Negeri Saumlaki, baik lingkungan internal maupun external sebagai

variable strategis.

Kondisi umum Pengadilan Negeri Saumlaki dipotret berdasarkan kerangka

(framework) “Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuh area/ bidang. Ketujuh

area tersebut adalah (1) area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2)

Kebijakan Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses

Peradilan/Pengadilan, (5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan,

(6) Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap

fenomena perubahan, menganalisis dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah

guna menghadapi perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan

menyesuaikan diri dengan perubahan akan menghadapi masalah, bahkan tidak

akan bisa bertahan lama.


2

Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan peradilan khususnya

Pengadilan Negeri Saumlaki. Banyak permasalahan timbul akibat adanya

perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.

Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan kepemimpinan,

proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset, kepuasan jasa

pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap Badan Peradilan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Saumlaki mencakup hal-hal yang

memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai

dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Kabupaten Maluku Tenggara

Barat;

2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;

3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan

yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis

lima tahunan;

4. Memiliki pedoman perilaku hakim, Panitera Pengganti dan

Jurusita;

5. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan yang diumumkan

secara terbuka kepada publik;

6. Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan bagian dalam

FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan

memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dalam

wilayah hukumnya.

B. Kelemahan (Weakness)


3

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang

menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan

yang harus menjadi fokus perbaikan di Pengadilan Negeri Saumlaki.

1. Manajemen dan Kepemimpinan

Kepemimpinan masih bersifat kolektif;

Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen

modern;

Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;

Organisasi kurang efisien;

2. Kebijakan Pengadilan

Pengadilan Negeri Saumlaki belum mempunyai kewenangan dalam

mengatur urusan kepegawaian dan manajemen Sumber Daya

Manusia.

3. Sumber Daya

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang memadai.

Banyaknya pegawai yang bekerja tidak di satu bidang sesuai

dengan tupoksi kerja mereka diakibatkan oleh kurangnya pegawai.

Fasilitas pengadilan masih kurang memadai

Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.

Sistim karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas

sistem modern.

4. Proses Peradilan/Pengadilan

Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah

perkara yang masuk.

Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan

perkara.

Adanya tumpukan pelimpahan perkara pada akhir tahun yang

dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri.


4

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan

Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat

mengukur kepuasan masyarakat.

6. Keterjangkauan Pengadilan

Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan

masyarakat untuk berperkara

Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut

biaya tinggi khususnya bagi pencari keadilan di kabupaten Maluku

Barat Daya.

Biaya berperkara yang masih dianggap mahal

7. Kepercayaan Publik

Fungsi pengawasan masih sangat lemah.

Pengawasan belum dilakukan secara sistematis

Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

Pengaturan fungsi pengawasan belum dilakukan dengan baik.

C. Peluang (Opportunities)

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-

area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang

yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana

agar setiap bagian dari Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki pemahaman

yang sama mengenai visi & misi yang tertuang dalam Dokumen Rencana

Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengacu pada buku cetak biru

Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Negeri

Saumlaki dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)


5

Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan-kebijakan baik dari

Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah

Agung yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Negeri Saumlaki

memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan)

Remunerasi yang akan meningkat.

Mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat yang dilaksanakan

oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung

Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan

untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja.

Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal penempatan dalam

suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam

menduduki suatu jabatan, agar kinerja menjadi lebih terorganisir

dan menjadi lebih efektif.

4. Area Proses Peradilan

Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki dan seluruh

jajaran aparatur peradilan untuk berubah.

Meningkatnya dukungan anggaran.

Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.

Kontribusi publik dan masyarakat.

Koordinasi yang sudah terlaksana dengan pimpinan dan instansi

terkait perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas

dari putusan menjadi lebih baik.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

Tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keadilan

dan pelayanan publik.

Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih

dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya

terpenuhi.


6

Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan

kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam

mendapatkan informasi yang jujur (transparan).

6. Area Pengadilan Yang Terjangkau

Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.

Tersedianya Posbakum.

Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam

menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan

kemudahan akses bagi masyarakat.

Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan

kemudahan akses bagi masyarakat.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.

Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.

Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu

ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum

menjadi lebih baik.

Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi

transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang

akurat dan akuntabel.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-

area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-

tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap

dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini

mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari


7

lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan

misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki mampu disesuaikan

atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang

dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk

diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan

keadaan yang ada atau dihadapi.

Kurangnya sosialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misi merupakan

landasan dasar bagi Pengadilan mencapai tujuan dan fungsinya sebagai

suatu pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada

perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi

ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang

berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan, agar pemahaman yang

dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar.

Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa visi

dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki saat ini kurang

tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan pemahaman

antar aparat peradilan. Faktor lain yang menyebabkan kurang

tersosialisasikannya visi dan misi ini juga disebabkan karena adanya

keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI

(Teknologi Informasi).

Pimpinan yang dilihat sebagai bagian dari masalah. Seorang pemimpin

diharapkan dapat mampu menjadi motor penggerak dan pengambil

keputusan bagi bawahannya. Adanya pendapat bahwa pimpinan yang

dianggap sebagai bagian dari masalah yang ada merupakan salah satu

dampak dari kurang tersosialisasinya kebijakan, visi dan misi. Selain itu,

masalah penempatan seorang pemimpin harus dapat didasarkan pada

kemampuan/kompetensi yang dimiliki individu untuk menjadi seorang

pemimpin yang akuntabel. Hal ini tentunya terkait juga dengan masalah

pengelolaan manajemen sumber daya manusia.


8

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam

membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah

kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan.

Pada saat ini dalam perencanaan kebijakan, Pengadilan Negeri

Saumlaki melakukan modifikasi/adaptasi dari perencanaan dan

kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena kebijakan yang

cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat

diimplementasikankan langsung di lapangan.

Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan

di lapangan seringkali mengalami inkosistensi, hal ini tentu

membingungkan para aparat peradilan yang ada. Selain adanya

inkonsistensi kebijakan masih banyak juga ditemukan terjadinya

pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah ditetapkan

tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar

lembaga yang mampu mengintervensi implementasi dari kebijakan

tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi independensi dari lembaga

peradilan itu sendiri.

Kurangnya sosialisasi kebijakan. Pada saat ini sosialisasi mengenai

kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini

menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena

ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan), yang

menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:

Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para

aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan

kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan

dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta

mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga

peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan

perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang

dihadapi.


9

Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi

dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat

peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat

meminimialisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga

peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan

menjadi lebih meningkat.

Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat

peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan

untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga

berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat

peradilan.

Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir

dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga

peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan

untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta

memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan

dalam meningkatkan karirnya.

Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan

kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia

yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk

dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri.

Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan

kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam

lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu

meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.

Kurang adanya sistem reward & punishment. Sistem reward dan

punishment bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat

peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan

termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta

meningkatkan kinerjanya.

Kurang adanya pengawasan yang dapat mengawasi kinerja setiap

aparat peradilan. Pengawasan ini dibutuhkan untuk dapat

meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan


10

adanya badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, reward

dan punishment, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih

efektif dan efisien.

Anggaran yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini

anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlakibelum dapat

mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga

peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak

diberikan anggaran yang cukup. Oleh karena itu diharapkan agar

Pengadilan Negeri Saumlaki diberikan anggaran yang mampu

memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Negeri Saumlaki. Dengan

terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Saumlaki melalui

anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana

yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau

meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan

4. Area Proses Peradilan

Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu

pelaksanaan dan penyelesaian proses berpekara. Aturan yang tegas

mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan

ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai

waktu/lamanya suatu proses persidangan itu akan berlangsung. Hal ini

menjadi penting mengingat banyaknya keluhan dari para pihak

mengenai ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada

akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap

kinerja lembaga peradilan itu sendiri.

Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Pentingnya peningkatan

koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat meningkatkan

efektifitas dan efesiensi suatu proses dan putusan persidangan.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik

dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat


11

menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat

mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari

masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi

fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu

menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat

tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa

pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada

masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga

peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai

landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.

Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki

Pengadilan Negeri Saumlaki pada saat ini dirasa belum memadai, kurang

layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap

sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena

anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki belum mampu

memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam

penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga

tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya

dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan

kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga

peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan

membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan

yang terjangkau pungutan-pungutan liar harus dapat diatasi. Apabila hal

ini mampu diatasi maka diharapkan selain jasa pengadilan yang

terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

peradilan juga dapat meningkat.


12

Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan

mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih

merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga

peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan

sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang

seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan

diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para

pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap

lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.

Kurang tersedianya pengacara/advokat bagi para pencari keadilan yang

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Advokat. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak

didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk

mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum

merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya

lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang

beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi

hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai

hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih

banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andaipun ada

masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman

mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu

beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki

pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku,

proses hukum, putusan dan lainnya

Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini

bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat

mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll.

Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu


13

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga

peradilan.

Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para stakeholder

masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga

peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan

ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh

lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari

intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang

berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu

menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak

manapun.


14

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun2015 –2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan denga

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015– 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Saumlaki.

Visi Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI.”


15

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Saumlaki, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Saumlaki;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri

Saumlaki;

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Indikator :

persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi;

Indikator :

persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;


16

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin

dan terpinggirkan.

Indikator:

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Indikator :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di

eksekusi).

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki yang hendak dicapai adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia


17

Sasaran strategi dan indikatornya dapat digambarkan dalam tabel sebagai

berikut :

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(%)

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)

a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian; c. Jumlah perkara yang diselesaikan; d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan; f. Persentase perkara yang diselsaikan dalam jangka

waktu lebih dari 5 (lima) bulan;

51 30

80

100 80

10

2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali

91 50 50

3 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap;

b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis;

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;

d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat.

e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

100

100

100

100

1:25

4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara zetting plaats; c. Persentase (amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu masimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.

50 100

100

50

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100

6 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisal;

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;

c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.

100

100

100


18

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

:192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki disinkronisasikan dengan Reviu Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Negeri dapat dijabarkan dibawah ini :

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target

%

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata - Pidana

100

b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

100

c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana

10

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- Banding - Kasasi - PK

95

e. Persentase perkara pidana anak yang deselesaikan dengan diversi

0

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

100


a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100

b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi

5

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dpat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

0


19

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target

%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

0

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

100

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100


Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

0

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun

2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi MENDUKUNG

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN

NEGERI SAUMLAKI, maka Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan 4 sasaran strategis

sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan;


20

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi

TerwujudnyaBadan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung

menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di

lingkunganPeradilan.

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal.

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya

Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar


21

b. Pembatasan perkara kasasi

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

d. Penguatan akses peradilan

2) Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian

perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :

119/KMA/SK/VII/2013 tentangPenetapan Hari Musyawarah dan Ucapan

Pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia pada butir ke tiga menyatakan

bahwa hari musyawarah dan ucapan harusditetapkan paling lama 3 (tiga)

bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap

perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh

undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untukTingkat Pertama dan Tingkat Banding

dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamahagung Nomor : 2 tahun 2014

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan TingkatPertama dan Tingkat

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat

dalamwaktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan

Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan

waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar

dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat

dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi

sebagai payung hukum terlaksananya small claim court

3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat

terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :


22

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

b. Sidang keliling/zitting plaatz

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum

4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :

119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan

Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan

bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga)

bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap

perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh

undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara

Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun 2014

tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat

dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan

Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan

waktu termasuk penyelesaian minutasi

Penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentuagar

dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat

dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi

sebagai payung hukum terlaksananya small claim court

5) Sasaran Staregis 5 : Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga

teknis di lingkungan Peradilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan pembinaan

bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan, ditetapkan arah kebijakan

sebagai berikut :


23

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk

Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta

pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat

untuk pejabat setingkatEselon III dan IV, mengembangkan dan

mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi

(Competency Based HR Management), menempatkanulang dan mencari

pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan programpendidikan

dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun

standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit

pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di

Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi

yang terkomputerasi.

6) Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan

pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan penelitian,

pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah

Agung, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

c. Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT

7) Sasaran Strategi 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat

peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan pengawasan

kinerja aparat peradilan secara optimal, ditetapkan arah kebijakan sebagai

berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi

masyarakat

d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra

dalam melaksanakan fungsi pengawasan


24

8) Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan

dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan

dan Aset, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan pola rekruitmen SDM peradilan

b. Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan


25

1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung

RI dalam mencapai sasaran dibidang hukum sesuai dengan kebijkan nasional telah

menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga.

Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan 4 (empat) sasaran strategi yang

terdiri dari :


2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut, maka Pengadilan Negeri

Saumlaki membuat arahan kebijakan yang disesuaikan dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bagian di Pengadilan Negeri Saumlaki.

Adapun arah kebijakan tersebut adalah :

1) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

b. Peningkatan disiplin kerja dalam manajemen perkara (penginputan

SIPP/CTS)

c. Adanya mekanisme penanganan pengaduan.

2) Sasaran Startegis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian

perkara

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguasaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya

b. Memiliki standar pelayanan bagi para pencari keadilan, mengatur

dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun

penerima layanan


26

3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai

berikut :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

b. Sidang keliling/zitting plaatz

c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum

4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun

2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan

bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling

lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,

ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi, Pengadilan Negeri

Saumlaki senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan

perkara.


27

1.3. KERANGKA REGULASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik dalam bidang teknis

peradilan maupun kesekretariatan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis Pengadilan Negeri Saumlaki yang tertuang dalam rencana

strategis 2015-2019, tetap berpegang dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah

ditetapkan. Dan pelaksanaanya tetap berpedoman pada 8 (delapan) area

Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Area Manajemen Perubahan

2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Area Penataan Tata Laksana

5. Area Penataan Sistem Sumber Daya Manusia

6. Area Penguatan Akuntabilitas

7. Area Penguatan Pengawasan

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sehingga pelaksanaan tugas tidak menyimpang dan saling tumpang tindih.

Berikut kerangka regulasi yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Saumlaki

Tahun 2017 pada 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan

No No SK Perihal

1. 5/KPN/SK/01/2017

48/KPN/SK/03/2017

70/KPN/SK/07/2017

Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada

Pengadilan Negeri Saumlaki

2. 11/KPN/SK/01/2017

98/KPN/SK/07/2017

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri

Saumlaki Tahun 2017

3. 102/KPN/SK/09/2017

Penetapan Pegawai Teladan sebagai Role Model Pada


4. 62/KPN/SK/07/2017

86/KPN/SK/07/2017

Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan


Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki

5. 99/KPN/SK/07/2017

63/KPN/SK/07/2017

66/KPN/SK/07/2017

67/KPN/SK/07/2017

Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Meja I, Meja II dan Meja III Kepaniteraan

Perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Staf Kepaniteraan perdata Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;


28

69/KPN/SK/07/2017

74/KPN/SK/07/2017

75/KPN/SK/07/2017

77/KPN/SK/07/2017

8/KPN/SK/07/2017

79/KPN/SK/07/2017

2/KPN/SK/07/2017

88/KPN/SK/07/2017

89/KPN/SK/07/2017

1/KPN/SK/07/2017

92/KPN/SK/07/2017

93/KPN/SK/07/2017

94/KPN/SK/07/2017

97/KPN/SK/07/2017

99 a/KPN/SK/07/2017

101/KPN/SK/07/2017

3/PAN/SK/07/2017

4/PAN/SK/07/2017

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Admin dan operator Sistem informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri

Saumlaki;

Penetapan Tim Teknologi Informasi (TI) dan Pengelola

Website Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Petugas Pelayanan Turunan Putusan Perkara Perdata Pada

Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian

Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Operator Aplikasi Komunikasi Data Nasional

(KOMDANAS) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Pada


Penunjukan operator Aplikasi Pada Sub Bagian Umum dan

Keuangan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Staf Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Petugas register Ijin/Persetujuan Penyitaan

dan register Ijin/Persetujuan penggeledahan Pada


Penunjukan Petugas Meja I dan Meja II Kepaniteraan

Pidana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi Dan Pelaopran Pada Pengadilan Negeri

Saumlaki;

Penunjukan Staf Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan

Tata Laksana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Staf Kepaniteraan Hukum Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;


Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan


Penunjukan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada


Penunjukan Bendahara Biaya Proses Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Petugas Pemegang Kas (Kasir) Pada



29

2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan

No No SK Perihal

1. 62/KPN/SK/07/2017

86/KPN/SK/07/2017




Negeri Saumlaki

2. 64/KPN/SK/07/2017 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di

Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki

3. 9/KPN/SK/01/2017

Penunjukan Tim Pengelola dan Penerbit JDIH Pengadilan

Negeri Saumlaki

4. 72/KPN/SK/07/2017 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

No No SK Perihal

1. 5/KPN/SK/01/2017

48/KPN/SK/03/2017

70/KPN/SK/07/2017



2. 36/KPN/SK/01/2017

83/KPN/SK/01/2017

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Saumlaki


Negeri Saumlaki

4. 96/KPN/SK/07/2017 Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri

Saumlaki Tahun Anggaran 2017

5. 37/KPN/SK/01/2017

51/KPN/SK/03/2017

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada


6. 50/KPN/SK/03/2017 Penetapan Pengurus Cabang IKAHI Pengadilan Negeri

Saumlaki Tahun 2017

7. 58/KPN/SK/05/2017 Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Teanga Honorer

Pada Pengadilan Negeri Saumlaki


30

4. Area Penataan Tata Laksana

No No SK Perihal

1. 8/KPN/SK/01/2017

49/KPN/SK/03/2017

Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki

2. 76/KPN/SK/07/2017

81/KPN/SK/07/2017

100/KPN/SK/07/2017

100 a /KPN/SK/07/2017

Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pada


Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan

Negeri Saumlaki Tahun 2017;

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan

Dan Penentapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki

Tahun 2018;



4. 37/KPN/SK/01/2017

51/KPN/SK/03/2017



5. 101a/KPN/SK/08/2017 Pelaksanaan Audit Internal Pada Pengadilan Negeri

Saumlaki

5. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

No No SK Perihal

1. 56/KPN/SK/03/2017 Pendelegasian Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan

Negeri Saumlaki Kepada Wakil ketua Pengadilan Negeri

Saumlaki

2. 1/KPN/SK/01/2017

4/KPN/SK/01/2017

Penunjukan Tenaga Cleaning Service, Satpam Dan Sopir

Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Tenaga Satpam Pada Pengadilan Negeri

Saumlaki;

3. 102/KPN/SK/09/2017



4. 63/KPN/SK/07/2017

66/KPN/SK/07/2017

67/KPN/SK/07/2017

69/KPN/SK/07/2017

74/KPN/SK/07/2017

Penunjukan Meja I, Meja II dan Meja III Kepaniteraan

Perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Staf Kepaniteraan perdata Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


Penunjukan Admin dan operator Sistem informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri

Saumlaki;

Penetapan Tim Teknologi Informasi (TI) dan Pengelola

Website Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;


31

75/KPN/SK/07/2017

77/KPN/SK/07/2017

8/KPN/SK/07/2017

79/KPN/SK/07/2017

2/KPN/SK/07/2017

88/KPN/SK/07/2017

89/KPN/SK/07/2017

1/KPN/SK/07/2017

92/KPN/SK/07/2017

93/KPN/SK/07/2017

94/KPN/SK/07/2017

97/KPN/SK/07/2017

99 a/KPN/SK/07/2017

101/KPN/SK/07/2017

3/PAN/SK/07/2017

4/PAN/SK/07/2017

80/KPN/SK/07/2017

Petugas Pelayanan Turunan Putusan Perkara Perdata Pada



Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Operator Aplikasi Komunikasi Data Nasional

(KOMDANAS) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Pada


Penunjukan operator Aplikasi Pada Sub Bagian Umum dan

Keuangan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Staf Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Petugas register Ijin/Persetujuan Penyitaan

dan register Ijin/Persetujuan penggeledahan Pada


Penunjukan Petugas Meja I dan Meja II Kepaniteraan

Pidana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi Dan Pelaopran Pada Pengadilan Negeri

Saumlaki;

Penunjukan Staf Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan

Tata Laksana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

Penunjukan Staf Kepaniteraan Hukum Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;


Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan


Penunjukan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada


Penunjukan Bendahara Biaya Proses Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;

Penunjukan Petugas Pemegang Kas (Kasir) Pada


Penunjukan Petugas Notulis Rapat Pada Pengadilan Negeri

Saumlaki;


32

6. Area Penguatan Akuntabilitas

No No SK Perihal

1. 8/KPN/SK/01/2017

49/KPN/SK/03/2017



2. 76/KPN/SK/07/2017

81/KPN/SK/07/2017

100/KPN/SK/07/2017

100 a /KPN/SK/07/2017




Negeri Saumlaki;





Tahun 2018;




Saumlaki



6. 37/KPN/SK/01/2017

51/KPN/SK/03/2017



7. Area Penguatan Pengawasan

No No SK Perihal

1. 62/KPN/SK/07/2017

86/KPN/SK/07/2017




Negeri Saumlaki

2. 8/KPN/SK/01/2017

49/KPN/SK/03/2017



3. 76/KPN/SK/07/2017

81/KPN/SK/07/2017

100/KPN/SK/07/2017

100 a /KPN/SK/07/2017




Negeri Saumlaki;





Tahun 2018;




Saumlaki


33



7. 37/KPN/SK/01/2017

51/KPN/SK/03/2017



8. 99/KPN/SK/07/2017 Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki;


Negeri Saumlaki

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No No SK Perihal

1. 5/KPN/SK/01/2017

48/KPN/SK/03/2017

70/KPN/SK/07/2017



2. 99/KPN/SK/07/2017 Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki;

3. 102/KPN/SK/09/2017



4. 8/KPN/SK/07/2017 Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan

Negeri Saumlaki;

5. 67/KPN/SK/07/2017 Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



34

1.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Saumlaki adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada

peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas

pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus

didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan

Negeri Saumlaki Kelas II dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua

dengan dibantu bagian Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan

Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan

peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

A. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Pasal 70 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usahanegara

yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung

jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara


35

Pasal 73 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata;

2. Panitera Muda Pidana;

3. Panitera Muda Khusus; dan

4. Panitera Muda Hukum

Pasal 74 :

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-

surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 76 :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasiperkara di

bidang perdata

Pasal 78 :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasiperkara di

bidangpidana

Pasal 80 :

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di

bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan

hubungan industrial, tindak pidana korupsi,hak asasi manusia dan perikanan serta

perkara khusus lainnya yangdiperlukan

Pasal 83 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan

dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan


36

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II

PANITERA

PANITERA MUDA

PERDATA

PANITERA MUDA

PIDANA

PANITERA MUDA

HUKUM

Kelompok Jabatan Fungsional

- Panitera Pengganti

- Jurusita

- Pranata Peradilan


37

B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II

Pasal 70 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 287 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber

daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri

Kelas II

Pasal 289 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 290 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan

anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

Pasal 291 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana

Pasal 292 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,


38

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta

pengelolaan keuangan


39


KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM

DAN KEUANGAN

KASUBAG

KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI DAN

TATALAKSANA

KASUBAG

PERENCANAAN,

PELAPORAN DAN

IT


- Pranata Peradilan


40


PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II

KETUA

WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA SEKRETARIS

KASUBAG

UMUM DAN

KEUANGAN

KASUBAG

KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI DAN

TATA LAKSANA

KASUBAG

PERENCANAAN,

PELAPORAN DAN

IT

PANITERA

MUDA

PERDATA

PANITERA MUDA

PIDANA

PANITERA MUDA

HUKUM


- Panitera Pengganti

- Jurusita/Jurusita Pengganti

- Pranata Peradilan


- Pranata Peradilan


41

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri

Saumlaki memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dengan sasaran

program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program Indikator Target

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan manajemen peradilan umum

Meningkatnya Layanan Pos Bantuan Hukum

480 Jam

Layanan

384 Jam

Layanan

240 Jam

Layanan

720 Jam

Layanan

1920 Jam

Layanan

Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan

3 Perkara

10 Perkara

30 Perkara

12 Perkara

12 Perkara

Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu

80 Perkara

80 Perkara

60 Perkara

90 Perkara

100 Perkara

Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo

2 Perkara

10 Perkara

2 Perkara

28 Perkara

10 Perkara

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan

indikator program sebagai berikut :


2015 2016 2017 2018 2019

Pembinaan administrasi dan pengelolan keuangan

Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

Tersedianya Layanan Perkantoran

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan


42

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan

indikator program sebagai berikut :


2015 2016 2017 2018 2019


Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1 Layanan

2 Layanan

4 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

B. Kerangka Pendanaan

Demi terlaksananya sasaran program pada Pengadilan Negeri Saumlaki

sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019, tentu perlu

adanya ketersediaan anggaran yang memadai yang penyelenggaraannya

dikelola oleh bagian kesekretariatan sebagai supporting unit.

Berikut ini kami sampaikan kerangka pendaanaan Pengadilan Negeri

Saumlaki baik itu untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah terealisasi dengan baik

maupun untuk pelaksanaan program Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai

berikut :


43

B.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2017

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Program Indikator

Tahun 2017

Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Sisa

Anggaran Persentase

Realisasi



24.000.000 24.000.000 23.900.000 100.000 99,58%


124.575.000 116.200.000 113.391.000 2.809.000 97,58%


17.490.000 25.865.000 20.989.000 4.876.000 81,15%


1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0%

b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

Sasaran Program

Indikator

Tahun 2017

Pagu Awal (Rp)

Pagu Revisi (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran

(Rp)

Persentase Realisasi

%


Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan - Belanja

Operasional dan non operasional lainnya

798.208.000 798.208.000 792.211.500 5.966.500 99,24%

Tersedianya Layanan Perkantoran - Belanja

pegawai

3.248.440.000 3.074.921.000 2.918.038.959 156.883.180 94,90%


44

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung


Tahun 2017

Pagu Awal (Rp)

Pagu Revisi (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran

(Rp)


%

Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung


232.500.000 232.500.000 231.822.500 677.500 99,70%

B.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2018

Untuk kerangka pendanaan Tahun 2018 yang digambarkan hanya

berupa besaran pagu yang diperoleh Pengadilan Negeri Saumlaki, perincian

realisasi sampai kepada persentasenya baru dapat diketahui sampai akhir

Tahun Anggaran 2018.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum


Tahun 2017

Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Sisa

Anggaran Persentase

Realisasi



72.000.000 - - - -


38.750.000 - - - -


51.120.000 - - - -


45


22.500.000 - - - -

c. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya


Tahun 2017

Pagu Awal (Rp)

Pagu Revisi (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran

(Rp)


%


Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan - Belanja

Operasional dan non operasional lainnya

782.808.000 - - - -

Tersedianya Layanan Perkantoran - Belanja pegawai

3.812.588.000 - - - -

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung


Tahun 2017

Pagu Awal (Rp)

Pagu Revisi (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran

(Rp)


%

Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung


39.000.000 - - - -


46

PENUTUP

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015 – 2019 disusun dengan

mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung RI tahun 2015 -2019. Selain itu

penyusunan Rencana Strategi ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum,

politik dan sosial yang berkembang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dokumen

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 diarahkan untuk

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan

strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini

merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang

tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun

waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Saumlaki

pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan

misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki untuk

periode 2015-2019.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki harus terus disempurnakan dari

waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan

perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola

kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang

dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan

Negeri Saumlaki memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian

arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan

misi Pengadilan Negeri Saumlaki dapat terwujud dengan baik.


REVIEW III MATRIKS KINERJA RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

2015 – 2019 Instansi : Mahkamah Agung RI

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Saumlaki

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Saumlaki;

4. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi di Pengadilan Negeri Saumlaki;

No

Tujuan Target Jangka

Menengah

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator

Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan

Indikator Kegiatan

Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

95% Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

5.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase

perkara yang diselesaikan tepat waktu

c. Persentase

penurunan sisa perkara

d. Persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

e. Persentase

perkara pidana anak yang

100

100

5

95

0

100

100

5

95

0

100

100

10

95

0

100

100

10

95

0

100

100

10

95

0

Program Peningkatan manajemen peradilan umum


- Meningkatnya

layanan pos bantuan hukum

- Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan

- Meningkatnya

penyelesaian perkara tepat waktu

- Meningkatnya

penyelesaian perkara prodeo

240 jam

layanan

30 Perkara

60 Perkara

2 Perkara

Rp. 24.000.000

Rp. 116.200.000

Rp. 25.865.000

Rp. 1.500.000


diselesaikan dengan diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

100

100

100

100

100

Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)

- Tersedianya

layanan perkantoran (belanja pegawai)

- Pengadaan

sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

12 Bulan

layanan

12 Bulan

layanan

4 Layanan

Rp. 798.208.000

Rp. 3.074.921.000

Rp. 232.500.000

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

100% Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

c. Persentase

berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK

d. Persentase

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100

5

100

0

100

5

100

0

100

5

100

0

100

5

100

0

100

5

100

0

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


b. Persentase perkara yang diselesaikan

100

100

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


b. Persentase

perkara yang diselesaikan di

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100


di luar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

100

luar gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

100

100

100

100

100

4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Persentase kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan

0% Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

0 0 0 0 0


RONALD LAUTERBOOM, S.H. NIP. 19630424 199003 1 002


REVIEW III INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBERDATA


a. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

Perbandinganantara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera LaporanBulanan dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara :

- Perdata

- Pidana

yang diselesaikan tepat

waktu

Perbandinganantara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada


LaporanTahunan

c. Persentase

penurunansisa perkara :

- Perdata

- Pidana

Perbandingananatara sisa perkara tahun berjalan dangan sisa perkara tahun sebelumnya


LaporanTahunan

d. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

Perbandinganantara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara


LaporanTahunan

e. Persentase perkara

pidana anak yang

deselesaikan dengan

diversi

Perbandinganantara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dangan jumlah perkara pidana anak


Laporan Tahunan

f. Index responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan

peradilan

Index kepuasan pencari keadilan Panitera LaporanSemesteran Dan

Laporan Tahunan


a. Persentase isi putusan

yang diterima oleh para

pihak tepat waktu

Perbandinganantara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan


Laporan Tahunan

b. Persentasi perkara yabg

diselesaikan melalui

mediasi

Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi


Laporan Tahunan

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

banding, kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat

waktu

Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Panitera LaporanBulanan Dan

Laporan Tahunan


d. Persentase putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dpat di akses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

Perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus


Laporan Tahunan

3.


a. Persentase perkara

prodeo yang

diselesaikan

Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo


Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang

diselesaikan di luar

gedung pengadilan

Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan


Laporan Tahunan

c. Persentase pencari

keadilan golongan

tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu


Laporan Tahunan


Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT


Laporan Tahunan


RONALD LAUTERBOOM,S.H. NIP. 19630424 199003 1 002


MATRIKS REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2017

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Target Anggaran



- Perdata

- Pidana

100% Program Peningkatan manajemen peradilan umum Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

Peningkatan manajemen peradilan umum Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

- Meningkatnya



- Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu

- Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo


240 jam

layanan

30 Perkara

60 Perkara

2 Perkara

12 Bulan

layanan

Rp. 24.000.000

Rp. 116.200.000

Rp. 25.865.000

Rp. 1.500.000

Rp. 798.208.000


- Perdata

- Pidana


100%

c. Persentase penurunan sisa perkara :

- Perdata

- Pidana

10%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

95%

e. Persentase perkara pidana anak yang deselesaikan

dengan diversi

0%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

100%

2

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak

tepat waktu

100%

2. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5%

3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,

kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100%

4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dpat di akses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

0%


3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan


0% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

- Tersedianya


- Pengadaan


12 Bulan

layanan

4 Layanan

Rp. 3.074.921.000

Rp. 232.500.000

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan

100%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%


Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

0%


RONALD LAUTERBOOM, S.H., NIP. 19630424 199003 1 002


MATRIKS REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2018

No

Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Target Anggaran



- Perdata

- Pidana



- Meningkatnya






720 jam

layanan

12 Perkara

90 Perkara

28 Perkara

12 Bulan

layanan

Rp. 72.000.000

Rp. 38.750.000

Rp. 51.210.000

Rp. 1.500.000

Rp. 782.808.000


- Perdata

- Pidana


100%


- Perdata

- Pidana

10%


hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

95%


dengan diversi

0%


layanan peradilan

100%


a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak

tepat waktu

100%

b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,


100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian



0%

3 Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0%


. peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung


- Tersedianya


- Pengadaan


12 Bulan

layanan

4 Layanan

Rp. 3.166.442.000

Rp. 39.000.000


pengadilan

100%



100%



(dieksekusi)

0%




MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2019

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Target Anggaran



- Perdata

- Pidana



- Meningkatnya






1920 jam

layanan

12 Perkara

100 Perkara

10 Perkara

12 Bulan

layanan

Rp. 192.000.000

Rp. 100.600.000

Rp. 116.010.000

Rp. 29.000.000

Rp. 2.032.794.000


- Perdata

- Pidana


100%


- Perdata

- Pidana

10%


hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

95%


dengan diversi

0%


layanan peradilan

100%

2

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak

tepat waktu

100%

b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,


100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian



0%


3.



0% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung


- Tersedianya


- Pengadaan


12 Bulan

layanan

1 Layanan

Rp. 3.166.442.000

Rp. 8.798.340.000


pengadilan

100%



100%



(dieksekusi)

0%




P E N G A D I L A N N E G E R I S A U M L A K I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NOMOR : 113/KPN/SK/09/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

REVIU III RENCANA STRATEGI 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI


Menimbang : a. Bahwa telah terjadi perubahan Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan

Negeri Saumlaki;

b. Bahwa untuk menentukan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri

Saumlaki tahun 2017 diperlukan Reviu Rencana Strategi 2015-2019;

c. Bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategi perlu membentuk Tim

Penyusun Reviu Rencana Strategi Tahun 2015-2019;

d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang

cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun

Reviu Rencana Strategi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apratur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.


MEMUTUSKAN :

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal 5 September 2017

KETUA,

RONALD LAUTERBOOM

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGI 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

KESATU

: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana

Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki;

KEDUA

: Tim kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan

Negeri Saumlaki;

KETIGA : Setelah selesai penyusunan Reviu Rencana Strategi 2015-2019

Pengadilan Negeri Saumlaki segera melaporkan hasilnya kepada Ketua


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.


P E N G A D I L A N N E G E R I S A U M L A K I

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Nomor :/ KPN/SK/09/2017 Tanggal 5 September 2017

Tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana

Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Pengarah : Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki

Sekretaris : Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki

Anggota : 1. Humas Pengadilan Negeri Saumlaki

2. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Saumlaki

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan


5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana


6. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki

7. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Saumlaki

8. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki

Operator : Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan


Ditetapkan di Saumlaki

pada Tanggal 5 September 2017

KETUA,

RONALD LAUTERBOOM


PengadilanNegeriSaumlaki

JalanIr.Soekarno-Saumlaki,Tlpn/Fax.(0918)22174,22175

web:www.pn-saumlaki.go.id,e-mail:[email protected] MalukuTenggaraBarat-97664

Maluku-Indonesia

http://www.pn-saumlaki.go.id/

mailto:[email protected]

reviu iii rencana strategis (renstra) tahun2015...

Documents