reviu iii rencana strategis (renstra) tahun2015...
TRANSCRIPT
PENGADILAN NEGERI
SAUMLAKI
REVIU III
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN2015 –2019
PENGADILANNEGERISAUMLAKI Jln.Ir.Soekarno,Saumlaki,MalukuTenggaraBarat
Website : www.pn-saumlaki.go.id
E-mail : [email protected]
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki
2015-2019
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun
Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor :
113/KPN/SK/09/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis
2015 – 2019 Pengadilan Negeri Saumlaki. Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 dilakukan karena terbitnya Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9
November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri.
Rencana Strategi ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan
Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam
kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil
Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan
Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan
dibawahnya Tahun 2015 dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang
diterima oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.
Dengan tersusunnya Reviu Ketiga Rencana Strategi ini, diharapkan adanya
peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri
Saumlaki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.
Pengadilan Negeri Saumlaki adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten
Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya dan merupakan wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Ambon.
Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menya
dari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki
2015-2019
ii
perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan
pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Ketiga Rencana
Strategi ini. Semoga Dokumen Reviu Ketiga Rencana Strategi ini benar-benar bermanfaat
dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Saumlaki yaitu Terwujudnya Peradilan yang
Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki.
Saumlaki, 03 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
RONALD LAUTERBOOM, S.H NIP. 19630424 199003 1 002
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki
2015-2019
iii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ........................................................................................................................ i
Daftar Isi .................................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1. 1. Kondisi Umum ........................................................................................................ 1
1. 2. Potensi dan Permasalahan ................................................................................ 2
A. Kekuatan (Strength) ................................................................................. 2
B. Kelemahan (Weakness) ........................................................................... 3
C. Peluang (Oppurtunities) ......................................................................... 4
D. Tantangan (Threats) .................................................................................... 6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2. 1. Visi ................................................................................................................................. 14
2. 2. Misi ................................................................................................................................ 15
2. 3. Tujuan .......................................................................................................................... 15
2. 4. Sasaran Strategis ...................................................................................................... 16
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung ............................................ 20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PN Saumlaki ....................................................... 25
3.3 Kerangka Regulasi ..................................................................................................... 27
3.4 Kerangka Kelembagaan .......................................................................................... 34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....................................... 41
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 46
Lampiran
- Reviu III Matriks Kinerja Rencana Strategi PN Saumlaki 2015-2019
- Reviu III Indikator Kinerja Utama
- Matriks Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2017
- Matriks Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2018
- Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2019
- SK Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Tentang Pembentukan Tim Penyusun
Reviu III Rencana Strategis 2015-2019
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki
2015-2019
ii
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Saumlaki dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya,
dibidang Perencanaan, Organisasi, Administrasi dan Keuangan. Pengadilan Negeri
Saumlaki merupakan Pengadilan Tingkat Pertama lingkungan Peradilan Umum
dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.
Perencanaan strategi adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil
yangingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki.
Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan
kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran
yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang
sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan
Pengadilan Negeri Saumlaki, baik lingkungan internal maupun external sebagai
variable strategis.
Kondisi umum Pengadilan Negeri Saumlaki dipotret berdasarkan kerangka
(framework) “Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuh area/ bidang. Ketujuh
area tersebut adalah (1) area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2)
Kebijakan Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses
Peradilan/Pengadilan, (5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan,
(6) Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.
Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap
fenomena perubahan, menganalisis dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah
guna menghadapi perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan
menyesuaikan diri dengan perubahan akan menghadapi masalah, bahkan tidak
akan bisa bertahan lama.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
2
Perubahan kondisi juga akan dihadapi oleh badan peradilan khususnya
Pengadilan Negeri Saumlaki. Banyak permasalahan timbul akibat adanya
perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Pengadilan Negeri Saumlaki.
Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan kepemimpinan,
proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset, kepuasan jasa
pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap Badan Peradilan.
1.2 Potensi dan Permasalahan
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Saumlaki mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai
dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
1. Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
3. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan
yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis
lima tahunan;
4. Memiliki pedoman perilaku hakim, Panitera Pengganti dan
Jurusita;
5. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan yang diumumkan
secara terbuka kepada publik;
6. Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan bagian dalam
FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan
memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dalam
wilayah hukumnya.
B. Kelemahan (Weakness)
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
3
Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang
menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan
yang harus menjadi fokus perbaikan di Pengadilan Negeri Saumlaki.
1. Manajemen dan Kepemimpinan
Kepemimpinan masih bersifat kolektif;
Pola manajemen di Pengadilan belum mengadopsi pola manajemen
modern;
Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;
Organisasi kurang efisien;
2. Kebijakan Pengadilan
Pengadilan Negeri Saumlaki belum mempunyai kewenangan dalam
mengatur urusan kepegawaian dan manajemen Sumber Daya
Manusia.
3. Sumber Daya
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang memadai.
Banyaknya pegawai yang bekerja tidak di satu bidang sesuai
dengan tupoksi kerja mereka diakibatkan oleh kurangnya pegawai.
Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.
Sistim karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas
sistem modern.
4. Proses Peradilan/Pengadilan
Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah
perkara yang masuk.
Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan
perkara.
Adanya tumpukan pelimpahan perkara pada akhir tahun yang
dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
4
5. Kepuasan Pengguna Pengadilan
Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat
mengukur kepuasan masyarakat.
6. Keterjangkauan Pengadilan
Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan
masyarakat untuk berperkara
Sistim peradilan atau sistim alur perkara yang sekarang menuntut
biaya tinggi khususnya bagi pencari keadilan di kabupaten Maluku
Barat Daya.
Biaya berperkara yang masih dianggap mahal
7. Kepercayaan Publik
Fungsi pengawasan masih sangat lemah.
Pengawasan belum dilakukan secara sistematis
Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.
Pengaturan fungsi pengawasan belum dilakukan dengan baik.
C. Peluang (Opportunities)
Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-
area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang
yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.
1. Area Manajemen dan Kepemimpinan
Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana
agar setiap bagian dari Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki pemahaman
yang sama mengenai visi & misi yang tertuang dalam Dokumen Rencana
Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengacu pada buku cetak biru
Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Negeri
Saumlaki dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
5
Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan-kebijakan baik dari
Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Tinggi Ambon maupun Mahkamah
Agung yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Negeri Saumlaki
memiliki pemahaman dan informasi yang sama.
3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan)
Remunerasi yang akan meningkat.
Mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat yang dilaksanakan
oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung
Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan
untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja.
Sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal penempatan dalam
suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam
menduduki suatu jabatan, agar kinerja menjadi lebih terorganisir
dan menjadi lebih efektif.
4. Area Proses Peradilan
Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki dan seluruh
jajaran aparatur peradilan untuk berubah.
Meningkatnya dukungan anggaran.
Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
Kontribusi publik dan masyarakat.
Koordinasi yang sudah terlaksana dengan pimpinan dan instansi
terkait perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas
dari putusan menjadi lebih baik.
5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan
Tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keadilan
dan pelayanan publik.
Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih
dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya
terpenuhi.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
6
Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan
kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam
mendapatkan informasi yang jujur (transparan).
6. Area Pengadilan Yang Terjangkau
Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
Tersedianya Posbakum.
Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam
menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan
kemudahan akses bagi masyarakat.
Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan
kemudahan akses bagi masyarakat.
7. Area Kepercayaan Masyarakat
Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu
ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum
menjadi lebih baik.
Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi
transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang
akurat dan akuntabel.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-
area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-
tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap
dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Area Manajemen dan Kepemimpinan
Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini
mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
7
lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan
misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki mampu disesuaikan
atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang
dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk
diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan
keadaan yang ada atau dihadapi.
Kurangnya sosialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misi merupakan
landasan dasar bagi Pengadilan mencapai tujuan dan fungsinya sebagai
suatu pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada
perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi
ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang
berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan, agar pemahaman yang
dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar.
Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa visi
dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki saat ini kurang
tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan pemahaman
antar aparat peradilan. Faktor lain yang menyebabkan kurang
tersosialisasikannya visi dan misi ini juga disebabkan karena adanya
keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam bidang TI
(Teknologi Informasi).
Pimpinan yang dilihat sebagai bagian dari masalah. Seorang pemimpin
diharapkan dapat mampu menjadi motor penggerak dan pengambil
keputusan bagi bawahannya. Adanya pendapat bahwa pimpinan yang
dianggap sebagai bagian dari masalah yang ada merupakan salah satu
dampak dari kurang tersosialisasinya kebijakan, visi dan misi. Selain itu,
masalah penempatan seorang pemimpin harus dapat didasarkan pada
kemampuan/kompetensi yang dimiliki individu untuk menjadi seorang
pemimpin yang akuntabel. Hal ini tentunya terkait juga dengan masalah
pengelolaan manajemen sumber daya manusia.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
8
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)
Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam
membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah
kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan.
Pada saat ini dalam perencanaan kebijakan, Pengadilan Negeri
Saumlaki melakukan modifikasi/adaptasi dari perencanaan dan
kebijakan yang sudah ada, hal ini disebabkan karena kebijakan yang
cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat
diimplementasikankan langsung di lapangan.
Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan
di lapangan seringkali mengalami inkosistensi, hal ini tentu
membingungkan para aparat peradilan yang ada. Selain adanya
inkonsistensi kebijakan masih banyak juga ditemukan terjadinya
pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah ditetapkan
tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar
lembaga yang mampu mengintervensi implementasi dari kebijakan
tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi independensi dari lembaga
peradilan itu sendiri.
Kurangnya sosialisasi kebijakan. Pada saat ini sosialisasi mengenai
kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini
menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena
ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.
3. Area Manajemen Sumber Daya (Manusia, Material, Keuangan), yang
menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:
Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para
aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan
kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan
dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta
mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga
peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan
perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang
dihadapi.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
9
Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi
dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat
peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat
meminimialisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga
peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan
menjadi lebih meningkat.
Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat
peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga
berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat
peradilan.
Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir
dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga
peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan
untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta
memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan
dalam meningkatkan karirnya.
Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan
kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia
yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk
dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri.
Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan
kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam
lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu
meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
Kurang adanya sistem reward & punishment. Sistem reward dan
punishment bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat
peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan
termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta
meningkatkan kinerjanya.
Kurang adanya pengawasan yang dapat mengawasi kinerja setiap
aparat peradilan. Pengawasan ini dibutuhkan untuk dapat
meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
10
adanya badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, reward
dan punishment, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih
efektif dan efisien.
Anggaran yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini
anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlakibelum dapat
mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga
peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak
diberikan anggaran yang cukup. Oleh karena itu diharapkan agar
Pengadilan Negeri Saumlaki diberikan anggaran yang mampu
memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Negeri Saumlaki. Dengan
terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Saumlaki melalui
anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana
yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau
meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan
4. Area Proses Peradilan
Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu
pelaksanaan dan penyelesaian proses berpekara. Aturan yang tegas
mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan
ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai
waktu/lamanya suatu proses persidangan itu akan berlangsung. Hal ini
menjadi penting mengingat banyaknya keluhan dari para pihak
mengenai ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada
akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja lembaga peradilan itu sendiri.
Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Pentingnya peningkatan
koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat meningkatkan
efektifitas dan efesiensi suatu proses dan putusan persidangan.
5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan
Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik
dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
11
menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat
mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari
masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi
fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu
menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat
tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa
pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh
mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada
masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga
peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai
landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.
Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki
Pengadilan Negeri Saumlaki pada saat ini dirasa belum memadai, kurang
layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap
sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena
anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Saumlaki belum mampu
memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam
penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga
tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya
dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan
kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
6. Area Pengadilan yang Terjangkau
Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga
peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan
membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan
yang terjangkau pungutan-pungutan liar harus dapat diatasi. Apabila hal
ini mampu diatasi maka diharapkan selain jasa pengadilan yang
terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan juga dapat meningkat.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
12
Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan
mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih
merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga
peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan
sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang
seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan
diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para
pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap
lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
Kurang tersedianya pengacara/advokat bagi para pencari keadilan yang
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Advokat. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak
didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk
mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum
merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya
lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang
beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.
7. Area Kepercayaan Masyarakat
Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi
hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai
hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih
banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andaipun ada
masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman
mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu
beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki
pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku,
proses hukum, putusan dan lainnya
Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini
bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat
mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll.
Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
13
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga
peradilan.
Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para stakeholder
masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga
peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh
lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari
intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang
berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu
menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak
manapun.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
2.1 VISI
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun2015 –2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan
peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan denga
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2015– 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Negeri Saumlaki.
Visi Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI.”
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
15
2.2 MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Saumlaki, adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri
Saumlaki;
2.3 TUJUAN
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Indikator :
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi;
Indikator :
persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
16
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.
Indikator:
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (POSBAKUM).
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.
Indikator :
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di
eksekusi).
2.4 SASARAN STRATEGIS
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun kedepan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019.
Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki yang hendak dicapai adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
17
Sasaran strategi dan indikatornya dapat digambarkan dalam tabel sebagai
berikut :
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)
a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian; c. Jumlah perkara yang diselesaikan; d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan; f. Persentase perkara yang diselsaikan dalam jangka
waktu lebih dari 5 (lima) bulan;
51 30
80
100 80
10
2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali
91 50 50
3 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap;
b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis;
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;
d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat.
e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
100
100
100
100
1:25
4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara zetting plaats; c. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu masimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.
50 100
100
50
5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
100
6 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisal;
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;
c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.
100
100
100
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
18
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
:192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki disinkronisasikan dengan Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri dapat dijabarkan dibawah ini :
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
%
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata - Pidana
100
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana
yang diselesaikan tepat waktu
100
c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana
10
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding - Kasasi - PK
95
e. Persentase perkara pidana anak yang deselesaikan dengan diversi
0
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
100
2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
100
b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi
5
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
100
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dpat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
0
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
19
NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
%
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
0
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
100
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi)
0
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun
2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi MENDUKUNG
TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN
NEGERI SAUMLAKI, maka Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan 4 sasaran strategis
sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan;
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
20
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN
tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi
TerwujudnyaBadan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung
menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di
lingkunganPeradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :
1) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
21
b. Pembatasan perkara kasasi
c. Proses berperkara yang sederhana dan murah
d. Penguatan akses peradilan
2) Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara.
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :
119/KMA/SK/VII/2013 tentangPenetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
Pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia pada butir ke tiga menyatakan
bahwa hari musyawarah dan ucapan harusditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap
perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh
undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara
Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).
Penyelesaian perkara untukTingkat Pertama dan Tingkat Banding
dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamahagung Nomor : 2 tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan TingkatPertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa
penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat
dalamwaktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan
waktu termasuk penyelesaian minutasi.
Penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar
dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat
dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi
sebagai payung hukum terlaksananya small claim court
3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
22
a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
b. Sidang keliling/zitting plaatz
c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum
4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :
119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan
bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap
perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh
undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara
Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).
Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa
penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan
waktu termasuk penyelesaian minutasi
Penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentuagar
dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat
dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi
sebagai payung hukum terlaksananya small claim court
5) Sasaran Staregis 5 : Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga
teknis di lingkungan Peradilan.
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan pembinaan
bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan, ditetapkan arah kebijakan
sebagai berikut :
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
23
Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk
Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta
pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat
untuk pejabat setingkatEselon III dan IV, mengembangkan dan
mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi
(Competency Based HR Management), menempatkanulang dan mencari
pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan programpendidikan
dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun
standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit
pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di
Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi
yang terkomputerasi.
6) Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan
pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan penelitian,
pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah
Agung, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
c. Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT
7) Sasaran Strategi 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat
peradilan secara optimal.
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pelaksanaan pengawasan
kinerja aparat peradilan secara optimal, ditetapkan arah kebijakan sebagai
berikut :
a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi
masyarakat
d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra
dalam melaksanakan fungsi pengawasan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
24
8) Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan
dan Aset.
Untuk mewujudkan sasaran strategis tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan
dan Aset, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penataan pola rekruitmen SDM peradilan
b. Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
25
1.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Pengadilan Negeri Saumlaki dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung
RI dalam mencapai sasaran dibidang hukum sesuai dengan kebijkan nasional telah
menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga.
Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan 4 (empat) sasaran strategi yang
terdiri dari :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut, maka Pengadilan Negeri
Saumlaki membuat arahan kebijakan yang disesuaikan dengan program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bagian di Pengadilan Negeri Saumlaki.
Adapun arah kebijakan tersebut adalah :
1) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Peningkatan penyelesaian perkara
b. Peningkatan disiplin kerja dalam manajemen perkara (penginputan
SIPP/CTS)
c. Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
2) Sasaran Startegis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara
Untuk mewujudkan sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penguasaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
b. Memiliki standar pelayanan bagi para pencari keadilan, mengatur
dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun
penerima layanan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
26
3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan
Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai
berikut :
a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
b. Sidang keliling/zitting plaatz
c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum
4) Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan
bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling
lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,
ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi, Pengadilan Negeri
Saumlaki senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan
perkara.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
27
1.3. KERANGKA REGULASI
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik dalam bidang teknis
peradilan maupun kesekretariatan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis Pengadilan Negeri Saumlaki yang tertuang dalam rencana
strategis 2015-2019, tetap berpegang dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah
ditetapkan. Dan pelaksanaanya tetap berpedoman pada 8 (delapan) area
Reformasi Birokrasi yaitu :
1. Area Manajemen Perubahan
2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Area Penataan Tata Laksana
5. Area Penataan Sistem Sumber Daya Manusia
6. Area Penguatan Akuntabilitas
7. Area Penguatan Pengawasan
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sehingga pelaksanaan tugas tidak menyimpang dan saling tumpang tindih.
Berikut kerangka regulasi yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Saumlaki
Tahun 2017 pada 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :
1. Area Manajemen Perubahan
No No SK Perihal
1. 5/KPN/SK/01/2017
48/KPN/SK/03/2017
70/KPN/SK/07/2017
Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
2. 11/KPN/SK/01/2017
98/KPN/SK/07/2017
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri
Saumlaki Tahun 2017
3. 102/KPN/SK/09/2017
Penetapan Pegawai Teladan sebagai Role Model Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
4. 62/KPN/SK/07/2017
86/KPN/SK/07/2017
Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan
Pengadilan Negeri Saumlaki
Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki
5. 99/KPN/SK/07/2017
63/KPN/SK/07/2017
66/KPN/SK/07/2017
67/KPN/SK/07/2017
Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Meja I, Meja II dan Meja III Kepaniteraan
Perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Kepaniteraan perdata Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
28
69/KPN/SK/07/2017
74/KPN/SK/07/2017
75/KPN/SK/07/2017
77/KPN/SK/07/2017
8/KPN/SK/07/2017
79/KPN/SK/07/2017
2/KPN/SK/07/2017
88/KPN/SK/07/2017
89/KPN/SK/07/2017
1/KPN/SK/07/2017
92/KPN/SK/07/2017
93/KPN/SK/07/2017
94/KPN/SK/07/2017
97/KPN/SK/07/2017
99 a/KPN/SK/07/2017
101/KPN/SK/07/2017
3/PAN/SK/07/2017
4/PAN/SK/07/2017
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Admin dan operator Sistem informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki;
Penetapan Tim Teknologi Informasi (TI) dan Pengelola
Website Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Petugas Pelayanan Turunan Putusan Perkara Perdata Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian
Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Operator Aplikasi Komunikasi Data Nasional
(KOMDANAS) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan operator Aplikasi Pada Sub Bagian Umum dan
Keuangan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas register Ijin/Persetujuan Penyitaan
dan register Ijin/Persetujuan penggeledahan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Meja I dan Meja II Kepaniteraan
Pidana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi Dan Pelaopran Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki;
Penunjukan Staf Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan
Tata Laksana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Kepaniteraan Hukum Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian
Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Bendahara Biaya Proses Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Pemegang Kas (Kasir) Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
29
2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
No No SK Perihal
1. 62/KPN/SK/07/2017
86/KPN/SK/07/2017
Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan
Pengadilan Negeri Saumlaki
Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki
2. 64/KPN/SK/07/2017 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
3. 9/KPN/SK/01/2017
Penunjukan Tim Pengelola dan Penerbit JDIH Pengadilan
Negeri Saumlaki
4. 72/KPN/SK/07/2017 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
No No SK Perihal
1. 5/KPN/SK/01/2017
48/KPN/SK/03/2017
70/KPN/SK/07/2017
Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
2. 36/KPN/SK/01/2017
83/KPN/SK/01/2017
Visi dan Misi Pengadilan Negeri Saumlaki
3. 72/KPN/SK/07/2017 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki
4. 96/KPN/SK/07/2017 Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri
Saumlaki Tahun Anggaran 2017
5. 37/KPN/SK/01/2017
51/KPN/SK/03/2017
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
6. 50/KPN/SK/03/2017 Penetapan Pengurus Cabang IKAHI Pengadilan Negeri
Saumlaki Tahun 2017
7. 58/KPN/SK/05/2017 Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Teanga Honorer
Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
30
4. Area Penataan Tata Laksana
No No SK Perihal
1. 8/KPN/SK/01/2017
49/KPN/SK/03/2017
Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
2. 76/KPN/SK/07/2017
81/KPN/SK/07/2017
100/KPN/SK/07/2017
100 a /KPN/SK/07/2017
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Saumlaki Tahun 2017;
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan
Dan Penentapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki
Tahun 2018;
3. 96/KPN/SK/07/2017 Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri
Saumlaki Tahun Anggaran 2017
4. 37/KPN/SK/01/2017
51/KPN/SK/03/2017
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
5. 101a/KPN/SK/08/2017 Pelaksanaan Audit Internal Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki
5. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
No No SK Perihal
1. 56/KPN/SK/03/2017 Pendelegasian Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan
Negeri Saumlaki Kepada Wakil ketua Pengadilan Negeri
Saumlaki
2. 1/KPN/SK/01/2017
4/KPN/SK/01/2017
Penunjukan Tenaga Cleaning Service, Satpam Dan Sopir
Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Tenaga Satpam Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki;
3. 102/KPN/SK/09/2017
Penetapan Pegawai Teladan sebagai Role Model Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
4. 63/KPN/SK/07/2017
66/KPN/SK/07/2017
67/KPN/SK/07/2017
69/KPN/SK/07/2017
74/KPN/SK/07/2017
Penunjukan Meja I, Meja II dan Meja III Kepaniteraan
Perdata Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Kepaniteraan perdata Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Admin dan operator Sistem informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki;
Penetapan Tim Teknologi Informasi (TI) dan Pengelola
Website Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
31
75/KPN/SK/07/2017
77/KPN/SK/07/2017
8/KPN/SK/07/2017
79/KPN/SK/07/2017
2/KPN/SK/07/2017
88/KPN/SK/07/2017
89/KPN/SK/07/2017
1/KPN/SK/07/2017
92/KPN/SK/07/2017
93/KPN/SK/07/2017
94/KPN/SK/07/2017
97/KPN/SK/07/2017
99 a/KPN/SK/07/2017
101/KPN/SK/07/2017
3/PAN/SK/07/2017
4/PAN/SK/07/2017
80/KPN/SK/07/2017
Petugas Pelayanan Turunan Putusan Perkara Perdata Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian
Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Operator Aplikasi Komunikasi Data Nasional
(KOMDANAS) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan operator Aplikasi Pada Sub Bagian Umum dan
Keuangan Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas register Ijin/Persetujuan Penyitaan
dan register Ijin/Persetujuan penggeledahan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Meja I dan Meja II Kepaniteraan
Pidana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi Dan Pelaopran Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki;
Penunjukan Staf Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan
Tata Laksana Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Kepaniteraan Hukum Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Operator Aplikasi Pada Sub Bagian
Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Bendahara Biaya Proses Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Pemegang Kas (Kasir) Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Penunjukan Petugas Notulis Rapat Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki;
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
32
6. Area Penguatan Akuntabilitas
No No SK Perihal
1. 8/KPN/SK/01/2017
49/KPN/SK/03/2017
Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
2. 76/KPN/SK/07/2017
81/KPN/SK/07/2017
100/KPN/SK/07/2017
100 a /KPN/SK/07/2017
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Saumlaki Tahun 2017;
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan
Dan Penentapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki
Tahun 2018;
3. 96/KPN/SK/07/2017 Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri
Saumlaki Tahun Anggaran 2017
4. 101a/KPN/SK/08/2017 Pelaksanaan Audit Internal Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki
5. 64/KPN/SK/07/2017 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
6. 37/KPN/SK/01/2017
51/KPN/SK/03/2017
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
7. Area Penguatan Pengawasan
No No SK Perihal
1. 62/KPN/SK/07/2017
86/KPN/SK/07/2017
Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan
Pengadilan Negeri Saumlaki
Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki
2. 8/KPN/SK/01/2017
49/KPN/SK/03/2017
Pembentukan Tim Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki
3. 76/KPN/SK/07/2017
81/KPN/SK/07/2017
100/KPN/SK/07/2017
100 a /KPN/SK/07/2017
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki;
Pembentukan Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Saumlaki;
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Negeri Saumlaki Tahun 2017;
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan
Dan Penentapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki
Tahun 2018;
4. 96/KPN/SK/07/2017 Pembentukan Tim Manajemen resiko Pengadilan Negeri
Saumlaki Tahun Anggaran 2017
5. 101a/KPN/SK/08/2017 Pelaksanaan Audit Internal Pada Pengadilan Negeri
Saumlaki
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
33
6. 64/KPN/SK/07/2017 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
7. 37/KPN/SK/01/2017
51/KPN/SK/03/2017
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
8. 99/KPN/SK/07/2017 Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki;
9. 72/KPN/SK/07/2017 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No No SK Perihal
1. 5/KPN/SK/01/2017
48/KPN/SK/03/2017
70/KPN/SK/07/2017
Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
2. 99/KPN/SK/07/2017 Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Saumlaki;
3. 102/KPN/SK/09/2017
Penetapan Pegawai Teladan sebagai Role Model Pada
Pengadilan Negeri Saumlaki
4. 8/KPN/SK/07/2017 Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pada Pengadilan
Negeri Saumlaki;
5. 67/KPN/SK/07/2017 Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pada Pengadilan Negeri Saumlaki;
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
34
1.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Pengadilan Negeri Saumlaki adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada
peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas
pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus
didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan
Negeri Saumlaki Kelas II dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua
dengan dibantu bagian Kepaniteraan dan Bagian Kesekretariatan
Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan
peradilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
A. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II
Pasal 70 :
(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usahanegara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung
jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II
(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.
Pasal 71 :
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
35
Pasal 73 :
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:
1. Panitera Muda Perdata;
2. Panitera Muda Pidana;
3. Panitera Muda Khusus; dan
4. Panitera Muda Hukum
Pasal 74 :
Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-
surat yang berkaitan dengan perkara
Pasal 76 :
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasiperkara di
bidang perdata
Pasal 78 :
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasiperkara di
bidangpidana
Pasal 80 :
Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, tindak pidana korupsi,hak asasi manusia dan perikanan serta
perkara khusus lainnya yangdiperlukan
Pasal 83 :
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan
dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
36
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II
PANITERA
PANITERA MUDA
PERDATA
PANITERA MUDA
PIDANA
PANITERA MUDA
HUKUM
Kelompok Jabatan Fungsional
- Panitera Pengganti
- Jurusita
- Pranata Peradilan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
37
B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II
Pasal 70 :
(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II
(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Sekretaris
Pasal 287 :
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber
daya manusia, serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri
Kelas II
Pasal 289 :
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan
Pasal 290 :
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan
anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
Pasal 291 :
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan
organisasi dan tata laksana
Pasal 292 :
Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
38
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta
pengelolaan keuangan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
39
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM
DAN KEUANGAN
KASUBAG
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN
TATALAKSANA
KASUBAG
PERENCANAAN,
PELAPORAN DAN
IT
Kelompok Jabatan Fungsional
- Pranata Peradilan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
40
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI KELAS II
KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM
PANITERA SEKRETARIS
KASUBAG
UMUM DAN
KEUANGAN
KASUBAG
KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA
KASUBAG
PERENCANAAN,
PELAPORAN DAN
IT
PANITERA
MUDA
PERDATA
PANITERA MUDA
PIDANA
PANITERA MUDA
HUKUM
Kelompok Jabatan Fungsional
- Panitera Pengganti
- Jurusita/Jurusita Pengganti
- Pranata Peradilan
Kelompok Jabatan Fungsional
- Pranata Peradilan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
41
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri
Saumlaki memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dengan sasaran
program dan indikator program sebagai berikut :
Sasaran Program Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan manajemen peradilan umum
Meningkatnya Layanan Pos Bantuan Hukum
480 Jam
Layanan
384 Jam
Layanan
240 Jam
Layanan
720 Jam
Layanan
1920 Jam
Layanan
Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan
3 Perkara
10 Perkara
30 Perkara
12 Perkara
12 Perkara
Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu
80 Perkara
80 Perkara
60 Perkara
90 Perkara
100 Perkara
Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo
2 Perkara
10 Perkara
2 Perkara
28 Perkara
10 Perkara
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan
indikator program sebagai berikut :
Sasaran Program Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan administrasi dan pengelolan keuangan
Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
Tersedianya Layanan Perkantoran
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
12 Bulan
Layanan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
42
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan
indikator program sebagai berikut :
Sasaran Program Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan administrasi dan pengelolan keuangan
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1 Layanan
2 Layanan
4 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
B. Kerangka Pendanaan
Demi terlaksananya sasaran program pada Pengadilan Negeri Saumlaki
sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019, tentu perlu
adanya ketersediaan anggaran yang memadai yang penyelenggaraannya
dikelola oleh bagian kesekretariatan sebagai supporting unit.
Berikut ini kami sampaikan kerangka pendaanaan Pengadilan Negeri
Saumlaki baik itu untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah terealisasi dengan baik
maupun untuk pelaksanaan program Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai
berikut :
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
43
B.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2017
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Sasaran Program Indikator
Tahun 2017
Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Sisa
Anggaran Persentase
Realisasi
Peningkatan manajemen peradilan umum
Meningkatnya Layanan Pos Bantuan Hukum
24.000.000 24.000.000 23.900.000 100.000 99,58%
Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan
124.575.000 116.200.000 113.391.000 2.809.000 97,58%
Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu
17.490.000 25.865.000 20.989.000 4.876.000 81,15%
Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo
1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0%
b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Sasaran Program
Indikator
Tahun 2017
Pagu Awal (Rp)
Pagu Revisi (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran
(Rp)
Persentase Realisasi
%
Pembinaan administrasi dan pengelolan keuangan
Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan - Belanja
Operasional dan non operasional lainnya
798.208.000 798.208.000 792.211.500 5.966.500 99,24%
Tersedianya Layanan Perkantoran - Belanja
pegawai
3.248.440.000 3.074.921.000 2.918.038.959 156.883.180 94,90%
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
44
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Sasaran Program Indikator
Tahun 2017
Pagu Awal (Rp)
Pagu Revisi (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran
(Rp)
Persentase Realisasi
%
Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
232.500.000 232.500.000 231.822.500 677.500 99,70%
B.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2018
Untuk kerangka pendanaan Tahun 2018 yang digambarkan hanya
berupa besaran pagu yang diperoleh Pengadilan Negeri Saumlaki, perincian
realisasi sampai kepada persentasenya baru dapat diketahui sampai akhir
Tahun Anggaran 2018.
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Sasaran Program Indikator
Tahun 2017
Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Sisa
Anggaran Persentase
Realisasi
Peningkatan manajemen peradilan umum
Meningkatnya Layanan Pos Bantuan Hukum
72.000.000 - - - -
Meningkatnya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan
38.750.000 - - - -
Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu
51.120.000 - - - -
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
45
Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo
22.500.000 - - - -
c. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Sasaran Program Indikator
Tahun 2017
Pagu Awal (Rp)
Pagu Revisi (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran
(Rp)
Persentase Realisasi
%
Pembinaan administrasi dan pengelolan keuangan
Tersedianya layanan dukungan manajemen Pengadilan - Belanja
Operasional dan non operasional lainnya
782.808.000 - - - -
Tersedianya Layanan Perkantoran - Belanja pegawai
3.812.588.000 - - - -
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Sasaran Program Indikator
Tahun 2017
Pagu Awal (Rp)
Pagu Revisi (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran
(Rp)
Persentase Realisasi
%
Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
39.000.000 - - - -
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
46
PENUTUP
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015 – 2019 disusun dengan
mengacu pada Rencana Strategi Mahkamah Agung RI tahun 2015 -2019. Selain itu
penyusunan Rencana Strategi ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum,
politik dan sosial yang berkembang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dokumen
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan proram/kegiatan Pengadilan Negeri Saumlaki.
Rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan
strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang
tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun
waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.
Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Saumlaki
pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan
misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki untuk
periode 2015-2019.
Rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki harus terus disempurnakan dari
waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola
kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang
dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan
Negeri Saumlaki memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian
arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan
misi Pengadilan Negeri Saumlaki dapat terwujud dengan baik.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
REVIEW III MATRIKS KINERJA RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
2015 – 2019 Instansi : Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Saumlaki
Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Meningkatkan kredibiltas dan transparansi di Pengadilan Negeri Saumlaki;
No
Tujuan Target Jangka
Menengah
Sasaran Target Strategis
Uraian Indikator
Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Program Kegiatan
Indikator Kegiatan
Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
95% Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
5.
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase
perkara yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase
penurunan sisa perkara
d. Persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
e. Persentase
perkara pidana anak yang
100
100
5
95
0
100
100
5
95
0
100
100
10
95
0
100
100
10
95
0
100
100
10
95
0
Program Peningkatan manajemen peradilan umum
Peningkatan manajemen peradilan umum
- Meningkatnya
layanan pos bantuan hukum
- Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan
- Meningkatnya
penyelesaian perkara tepat waktu
- Meningkatnya
penyelesaian perkara prodeo
240 jam
layanan
30 Perkara
60 Perkara
2 Perkara
Rp. 24.000.000
Rp. 116.200.000
Rp. 25.865.000
Rp. 1.500.000
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
diselesaikan dengan diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
100
100
100
100
100
Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)
- Tersedianya
layanan perkantoran (belanja pegawai)
- Pengadaan
sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
12 Bulan
layanan
12 Bulan
layanan
4 Layanan
Rp. 798.208.000
Rp. 3.074.921.000
Rp. 232.500.000
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
100% Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
c. Persentase
berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK
d. Persentase
putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
100
5
100
0
100
5
100
0
100
5
100
0
100
5
100
0
100
5
100
0
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
100
100
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase
perkara yang diselesaikan di
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
di luar gedung pengadilan
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
100
luar gedung pengadilan
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
100
100
100
100
100
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan
Persentase kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan
0% Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
0 0 0 0 0
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
RONALD LAUTERBOOM, S.H. NIP. 19630424 199003 1 002
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
REVIEW III INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBERDATA
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
Perbandinganantara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
Panitera LaporanBulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat
waktu
Perbandinganantara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
c. Persentase
penurunansisa perkara :
- Perdata
- Pidana
Perbandingananatara sisa perkara tahun berjalan dangan sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
Perbandinganantara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
Panitera LaporanBulanan dan
LaporanTahunan
e. Persentase perkara
pidana anak yang
deselesaikan dengan
diversi
Perbandinganantara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dangan jumlah perkara pidana anak
Panitera LaporanBulanan dan
Laporan Tahunan
f. Index responden pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan
Index kepuasan pencari keadilan Panitera LaporanSemesteran Dan
Laporan Tahunan
2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu
Perbandinganantara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
Panitera LaporanBulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentasi perkara yabg
diselesaikan melalui
mediasi
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
Panitera LaporanBulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase berkas
perkara yang diajukan
banding, kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu
Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
Panitera LaporanBulanan Dan
Laporan Tahunan
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
yang dpat di akses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
diputus
Perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus
Panitera LaporanBulanan Dan
Laporan Tahunan
3.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan
Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
Panitera LaporanBulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan
Panitera LaporanBulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
Panitera LaporanBulanan Dan
Laporan Tahunan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (di eksekusi)
Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT
Panitera LaporanBulanan Dan
Laporan Tahunan
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
RONALD LAUTERBOOM,S.H. NIP. 19630424 199003 1 002
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
MATRIKS REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2017
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Target Anggaran
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
100% Program Peningkatan manajemen peradilan umum Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
Peningkatan manajemen peradilan umum Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
- Meningkatnya
layanan pos bantuan hukum
- Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan
- Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu
- Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo
- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)
240 jam
layanan
30 Perkara
60 Perkara
2 Perkara
12 Bulan
layanan
Rp. 24.000.000
Rp. 116.200.000
Rp. 25.865.000
Rp. 1.500.000
Rp. 798.208.000
b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu
100%
c. Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata
- Pidana
10%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
95%
e. Persentase perkara pidana anak yang deselesaikan
dengan diversi
0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
100%
2
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak
tepat waktu
100%
2. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5%
3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,
kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
100%
4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dpat di akses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
0%
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
0% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
- Tersedianya
layanan perkantoran (belanja pegawai)
- Pengadaan
sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
12 Bulan
layanan
4 Layanan
Rp. 3.074.921.000
Rp. 232.500.000
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan
100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)
0%
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
RONALD LAUTERBOOM, S.H., NIP. 19630424 199003 1 002
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
MATRIKS REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2018
No
Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Target Anggaran
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
100% Program Peningkatan manajemen peradilan umum Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
Peningkatan manajemen peradilan umum Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
- Meningkatnya
layanan pos bantuan hukum
- Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan
- Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu
- Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo
- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)
720 jam
layanan
12 Perkara
90 Perkara
28 Perkara
12 Bulan
layanan
Rp. 72.000.000
Rp. 38.750.000
Rp. 51.210.000
Rp. 1.500.000
Rp. 782.808.000
b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu
100%
c. Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata
- Pidana
10%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
95%
e. Persentase perkara pidana anak yang deselesaikan
dengan diversi
0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
100%
2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak
tepat waktu
100%
b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,
kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dpat di akses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
0%
3 Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0%
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
. peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
- Tersedianya
layanan perkantoran (belanja pegawai)
- Pengadaan
sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
12 Bulan
layanan
4 Layanan
Rp. 3.166.442.000
Rp. 39.000.000
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan
100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)
0%
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
RONALD LAUTERBOOM, S.H., NIP. 19630424 199003 1 002
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUN 2019
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Target Anggaran
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
100% Program Peningkatan manajemen peradilan umum Program Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
Peningkatan manajemen peradilan umum Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
- Meningkatnya
layanan pos bantuan hukum
- Meningkatnya penyelesaian diluar gedung pengadilan
- Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu
- Meningkatnya penyelesaian perkara prodeo
- Tersedianya layanan dukungan manajemen peradilan (belanja operasional dan non operasional lainnya)
1920 jam
layanan
12 Perkara
100 Perkara
10 Perkara
12 Bulan
layanan
Rp. 192.000.000
Rp. 100.600.000
Rp. 116.010.000
Rp. 29.000.000
Rp. 2.032.794.000
b. Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana
yang diselesaikan tepat waktu
100%
c. Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata
- Pidana
10%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
95%
e. Persentase perkara pidana anak yang deselesaikan
dengan diversi
0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
100%
2
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak
tepat waktu
100%
b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi 5%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,
kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dpat di akses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
0%
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
3.
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
0% Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
- Tersedianya
layanan perkantoran (belanja pegawai)
- Pengadaan
sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
12 Bulan
layanan
1 Layanan
Rp. 3.166.442.000
Rp. 8.798.340.000
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan
100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)
0%
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
RONALD LAUTERBOOM, S.H., NIP. 19630424 199003 1 002
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
P E N G A D I L A N N E G E R I S A U M L A K I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
NOMOR : 113/KPN/SK/09/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIU III RENCANA STRATEGI 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Menimbang : a. Bahwa telah terjadi perubahan Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan
Negeri Saumlaki;
b. Bahwa untuk menentukan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri
Saumlaki tahun 2017 diperlukan Reviu Rencana Strategi 2015-2019;
c. Bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategi perlu membentuk Tim
Penyusun Reviu Rencana Strategi Tahun 2015-2019;
d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang
cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun
Reviu Rencana Strategi tersebut.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apratur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
MEMUTUSKAN :
Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 5 September 2017
KETUA,
RONALD LAUTERBOOM
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGI 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
KESATU
: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Review Rencana
Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki;
KEDUA
: Tim kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan
Negeri Saumlaki;
KETIGA : Setelah selesai penyusunan Reviu Rencana Strategi 2015-2019
Pengadilan Negeri Saumlaki segera melaporkan hasilnya kepada Ketua
Pengadilan Negeri Saumlaki;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
P E N G A D I L A N N E G E R I S A U M L A K I
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Nomor :/ KPN/SK/09/2017 Tanggal 5 September 2017
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana
Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Saumlaki
Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Pengarah : Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki
Sekretaris : Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki
Anggota : 1. Humas Pengadilan Negeri Saumlaki
2. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Saumlaki
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Saumlaki
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Saumlaki
6. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki
7. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Saumlaki
8. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki
Operator : Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Pengadilan Negeri Saumlaki
Ditetapkan di Saumlaki
pada Tanggal 5 September 2017
KETUA,
RONALD LAUTERBOOM
Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki 2015-2019
PengadilanNegeriSaumlaki
JalanIr.Soekarno-Saumlaki,Tlpn/Fax.(0918)22174,22175
web:www.pn-saumlaki.go.id,e-mail:[email protected] MalukuTenggaraBarat-97664
Maluku-Indonesia