P L A T F O R M P E M B A YA R A N P E M E R I N TA H

R E F R E S H M E N T – PA PA R A N U M U M

R D . Y E N Y E N N U R Y E N IJAKARTA, 27 - 28 JULI 2021

platformpembayaranpemerintah

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 2

» Latar Belakang» Shifting SSC ke Platform Pembayaran Pemerintah» Konsep Platform Pembayaran Pemerintah» Milestone Platform Pembayaran Pemerintah» Peran Pengelola PPP, KPPN, dan Satuan Kerja.» Agenda Platform Pembayaran Pemerintah

TOPIK PEMBAHASAN

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 3

LATAR BELAKANG

01

02

03

04

05

Perkembangan TeknologiPerkembangan teknologi yang sekarang, lebih dioptimalkanmelalui teknologi digital (industri 4.0). Sudah menjadi VisiIndonesia Maju (2019-2024) di antaranya adalah Simplifikasiregulasi untuk percepatan pelayanan perizinan dan investasi danTransformasi ekonomi untuk peningkatan daya saing manufakturdan jasa modern bernilai tambah tinggi;

Peningkatan LayananPerlu fasilitas layanan kemenkeu yang lebih mudah dan cepatdengan mempertahankan protokol kesehatan. Tanpa kontaklangsung, tanpa media kertas.

Kebutuhan Basis DataPerubahan pola delivery manfaat yang tidak hanya capaianadministrasi, namun juga dapat diamati impact dan outcomesdari layanan. Sehingga perlu basis data yang lebih detil.

Simplifikasi & DigitalisasiPerlu simplifikasi proses bisnis yang selaras dengan prosesbisnis Kemenkeu. Entry lebih sedikit namun kualitas layananlebih baik.

IS RBTKAmanat IS RBTK #17 2021 untuk melakukan SimplifikasiPelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 4

EVOLUSI PROGRAMPerubahan Implementasi Shared Service dan Platform Pembayaran

KMK 36/KMK.01/2014

IS 3 Fungsi back office “Shared service” untuk seluruh K/L, dipusatkan

di Kemenkeu

KMK 302/KMK.01/2019

IS 8 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan

Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)

KMK 91/KMK.01/2021

IS 17 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan

Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)

KMK 974/KMK.01/2016

IS 10 Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern,

Efisien, dan Terintegrasi

KMK 125/KMK.01/2020

IS 11 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan

Teknologi Digital (Shared Service dan Government Platform)

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 5

SHIFTING SSC-PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

Shared Service Center Platform Pembayaran Pemerintah

UNIT A UNIT B UNIT C SATKER A SATKER B SATKER C

fungsi utama

fungsi utama

fungsi utama

fungsi utama, pagu, & kewenangan

fungsi utama, pagu, & kewenangan

fungsi utama, pagu, & kewenangan

fungsi pendukung fungsi layanan transaksi dan dokumentasi digital

Fitur:1. Sentralisasi fungsi pendukung

(kepegawaian, keuangan, IT).2. Pooling pagu.3. Lembaga dedicated SSC yang

memegang fungsi otorisasi dan pendebetan pagu.

4. Kerjasama Unit dan SSC berdasarkan SLA.

Fitur:1. Sentralisasi sistem aplikasi

pelaksanaan anggaran.2. Tidak ada Pooling pagu.3. PPP mengelola back end transaksi

sistem elektronik.4. Otorisasi dan pagu tetap ada pada

satker.5. Kerjasama SLA hanya terkait

interkoneksi sistem.

Alasan Shifting:1. Kepatuhan peraturan perundang-

undangan.Kewenangan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM) berdasarkan UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan harus tetap ada pada satker dan tidak dapat didelegasikan ke unit lain berdasarkan SLA. Selain itu, pemusatan pagu mengakitbatkan rentang kendali yang terlalu luas dan menghilangkan prinsip let the managers manage.

2. Hilangnya urgensi pooling pagu dan tagihan.SSC dimaksudkan untuk mengurangi redundansi proses, terutama entry data. Dalam Ekosistem digital, redundansi ini telah terminimalisasi melalui penggunaan teknologi.

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 6

APA ITU PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

Platform Pembayaran Pemerintah adalah integrasi/interkoneksi sistemantara Core System dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, danSistem Monitoring dengan tujuan pembayaran dapat dilakukan secaraelektronik dan diakses pejabat yang berwenang dari berbagai kanalpembayaran yang memungkinkan.

Interkoneksi sistem pembayaran dengan

sistem pendukung dan sistem mitra

InterkoneksiMengakomodasi

transaksi belanja pegawai, common

expense, pengadaan sederhana, dan

perjalanan dinas

Transaksi Digunakan oleh K/L

yang memenuhi prasyarat untuk

interkoneksi dengan PPP

PenggunaMemiliki dashboard

untuk monev, rekonsiliasi, dan data

analytics

Dashboard

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 7

APA ITU PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

sistem mitra

PLN & Telkom

sistem pendukung

HRIS

Ekosistem Platform Pembayaran Pemerintah

sistem monitoringDASHBOARD PPP

core system

layanan

digitalisasi administrasi keuangan

mediasi keperdataan

repositori dokumen digital

pembayaran terjadwal

monitoring & evaluasi

keamanan data

rekonsiliasi data

data analytics

pengguna

KPA/PPK/PPSPM/BP/BPP

User KPPN/BUN

User KPPN/BUN

Unit Pengelola Kepegawaian

Pejabat Pengadaan

Pemilik Sistem Mitra

Pembuat Kebijakan

Analis Kebijakan

Stakeholders (PBJ, UMKM, Himbara, BPJS Kesehatan, Taspen, Asabri, dst.)

transaksi

gaji

common expenses

perjalanan dinas

pengadaan sederhana

bantuan sosial

lainnya

MarketplaceSistem Perbankan Penerbit Kartu Kredit Pemerintah

Digipay

E-Procurement

Bantuan SosialLainnyaLainnya

E-Perjadin

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 8

PENTAHAPAN PPP DALAM PMK 204/2020

Jenis Pembayaran Peserta Piloting

1. Uang Makan dan Lembur2. Tunjangan Kinerja3. Pengadaan Sederhana

1. Gaji dan tunjangan yang melekatpada gaji

2. Belanja Operasional (commonexpense)

1. Perjalanan Dinas2. Bantuan Sosial

1tahap

2tahap

3tahap

1. DJPb2. Kantor Pusat Sekjen Kemenkeu1

fase

Unit Eselon I Kemenkeu tanpa kantor vertikal (BKF, ITJEN, DJA, DJPK, DJPPR) dan SekjenKemenkeu2

fase

Unit Eselon I Kemenkeu dengan kantor vertikal( DJP, DJBC, DJKN, dan BPPK)

3fase

Roll out implementasi pada seluruh K/L sesuaipenetapan Menteri Keuangan4

fase

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 9

MILESTONE PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

20191. Penyelesaian Desain SSC dan

Government Platform;2. Penyusunan dan Penyelesaian

regulasi (2019-2020);

2020

1. Implementasi SSC Payroll di Kemenkeu;

2. Persiapan Sertifikasi sistem pembayaran pemerintah;

3. Pembangunan interkoneksi sistem pengujian transaksi KKP dengan SAKTI.

2021 2023

2022

1. Persiapan dan Implementasi Piloting PPP Tahap II (tukin, marketplace)

2. Pelaksanaan change management and communication

2024

1. Pembentukan unit pengelola PPP dedicated.

2. Project closing

1. Reviu pelaksanaan Piloting dan persiapan perluasan piloting PPP tahap I ;

2. Pelaksanaan change management and communication;

3. Penguatan implementasi KKP (2021-2022);

1. Roll Out pembayaran gaji Kemenkeu;

2. Persiapan dan Implementasi Piloting PPP Tahap III (Perjadin dan Bantuan Sosial)

3. Reviu Pelaksanaan Piloting PPP Tahap I, II, dan III

4. Pelaksanaan change management and communication

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H 10

DETIL MILESTONE PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

2020gaji

Kantor Pusat DJPb dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu

(2 Satuan Kerja)

2021 2023

2022 2024

gaji, common expenses

Satker DJPb, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

(218 Satuan Kerja)

gaji, common expensesDJPb, Sekjen Kemenkeu, DJA, BKF,

Itjen, DJPPR, DJPK(500 Satuan Kerja)

tukin, uang makan, lembur, market place

DJPb, Sekjen Kemenkeu(218 Satuan Kerja)

gaji, common expensesseluruh Kemenkeu(1500 Satuan Kerja)

tukin, uang makan, lembur, market placeDJPb, Sekjen Kemenkeu, DJA, BKF, Itjen, DJPPR, DJPK

(500 Satuan Kerja)

Perjalanan Dinas, Bantuan SosialDJPb, Sekjen Kemenkeu

(218 Satuan Kerja)

gaji, common expensesKemenkeu + 2 KL

(5000 Satuan Kerja)

tukin, uang makan, lembur, market placeDJPb, Sekjen Kemenkeu, DJA, BKF, Itjen, DJPPR,

DJPK(500 Satuan Kerja)

Perjalanan Dinas, Bantuan SosialDJPb, Sekjen Kemenkeu

(218 Satuan Kerja)

20xx

semua transaksi melalui PPP

(19.298 Satuan Kerja)

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H

Manajer:Kasubdit Pelaksanaan

Anggaran III

POKJA LAYANAN OPERASIONAL

Manajer:Kasubdit Perancangan dan

Pengembangan Sistem Informasi

POKJA TEKNOLOGI INFORMASI

Manajer:Kasubdit Analisis dan

Pengembangan Pelaksanaan Anggaran

POKJA PENGEMBANGAN KERJA SAMA LAYANAN

Manajer:Kasubdit Pembinaan Proses

Bisnis dan Hukum

POKJA MANAJEMEN MUTU DAN HUKUM

Manajer:Kepala Seksi Manajemen

Perubahan dan Komunikasi

SEKRETARIAT

• Sekretaris DJPb

• Direktur Pelaksanaan Anggaran

• Direktur Pengelolaan Kas

Negara

• Direktur Sistem Informasi dan

Teknologi Perbendaharaan

PENGARAH

Kasubdit Transformasi Kelembagaan

KETUA

Direktur Sistem Perbendaharaan

PENANGGUNG JAWAB

UNIT PENGELOLA PPP: TIM ADHOC

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H

hukumPKS & SOP

kesiapan sistem

kesiapan dashboard

transaksi perdana

Pengesahan SOP melalui Kepdirjen

transaksi perdanacommon expenses

Satuan Kerja DJPb dan Setjen Kemenkeu(218 Satuan Kerja)

9 Agustus 2021

27 Juli 2021

Refreshment II Pemaparan proses pembayaran transaksi perdana common expenses untuk KPPN

sebagai BUN.

Input ID Billing & Refreshment I

28 Juli 202124-26 Juni 2021

Penyelesaian Draft SOP

30 Juni 2021

SOP diserahkan ke OTL

26 Juli 2021atau sebelumnya

16 Juni 2021

UAT Dashboard

UAT Dashboard selesai dan dengan ini pengujian sistem yang tediri dari

UAT, ST, dan VT pada SAKTI serta UAT Dashboard telah dilalui.

Kepdirjen SOP

Penandatanganan PKS dengan Telkom dan PLN

Keputusan tentang tanggal ID Billing, transaksi perdana, dan

seremonialnya.

Penyampaian pemberitahuan dilaksanakannya transaksi perdana

kepada KPPN sekaligus undangan refreshment.

Sebagai bahan refreshment KPPN

Manual Aplikasi

Kesiapan helpdesk HAI.

TRANSAKSI PERDANA COMMON EXPENSES

23 Juli

23 Juli

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H

Tgl 26-1 Bulan Pembayaran

Pendaftaran/Perubahan ID tagihan oleh satker

Tgl 5 Bulan Pembayaran

Tagihan dari sistem PLN/Telkom keSakti & Dokumen Pdf Tagihan PLN

Tgl 9 Bulan Pembayaran

Pembuatan SPP oleh Satker

Tgl 7 Bulan PembayaranDokumen Pdf Tagihan Telkom

paling lambat paling lambat

Tgl 13 Bulan Pembayaran

Pembuatan SPM oleh Satker

paling lambat

Tgl 19 Bulan Pembayaran

Penerbitan SP2D oleh KPPN

Tgl 24 Bulan Pembayaran

SAKTI mengambil nomor dan tanggal tanda pelunasantagihan dari sistem Mitra.

Proses Satker dan Mitra

Proses BUNMinggu II Bulan Pembayaraan +1

Rekonsiliasi pelunasan oleh PPP Bersama mitra

TIMELINE TRANSAKSI COMMON EXPENSES

P L A T F O R M P E M B A Y A R A N P E M E R I N T A H

Quote Menteri Keuangan tentang Transformasi Digital

"Kita semua tahu tantanganIndonesia ke depan akan semakinmeningkat dengan adanya pandemidan era digitalisasi, bahkan denganpandemi Covid-19 makinmempercepat disrupsi revolusiindustri 4.0 dengan kita semuapindah menuju ke transformasidigital. Covid-19 ini disebut sebagaichief operating transformation darisemua negara menuju kepada era digitalisasi”

Disampaikan dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tanggal 5 April 2021

P L A T F O R M P E M B A YA R A N P E M E R I N TA H

R E F R E S H M E N T

terimakasih

@pmodjpb @pmodjpb@pmodjpb @pmodjpb