rakorbang pusat tahun 2002 - regional development ...deputi5.tripod.com/rakorbangpus/panduan.pdfbuku...

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

RRaakkoorrbbaanngg PPuussaatt TTaahhuunn 22000022

Jakarta, 16-17 September 2002

Buku Panduan Peserta Rakorbang Pusat

Tahun 2002

Buku Panduan Peserta Rakorbang Pusat Tahun 2002 1

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Kata Pengantar

Untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional, pada tahun ini Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menyelenggarakan suatu forum Rapat Koordinasi Pembangunan di tingkat Pusat (RAKORBANGPUS) yang ditujukan untuk mengkoordinasikan berbagai program kunci (key programs) lintassektoral yang terkait dengan upaya perwujudan sasaran prioritas Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2003 yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2003 yang akan datang.

Sebagai salah satu mata rantai proses koordinasi perencanaan pembangunan yang dimulai sejak dari tingkat desa hingga tingkat nasional, keberadaan RAKORBANGPUS ini sangat menentukan dalam rangka mempertajam berbagai program dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2003 yang akan datang, dan sekaligus sebagai masukan bagi pembahasan lanjutan yang akan dilakukan pada forum RAKORBANG tingkat Nasional (RAKORBANGNAS) yang dijadualkan akan diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Oktober mendatang.

Dengan mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan RAKORBANGPUS baru pertama kali dilaksanakan pada tahun ini, maka kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan yang ditemui, baik dari sisi materi maupun teknis penyelenggaraannya, maka kami mohonkan masukan dari para peserta RAKORBANGPUS ini untuk penyempurnaan penyelenggaraan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, kami mohonkan kesediaan para peserta RAKORBANGPUS untuk dapat mengisi kuesioner yang kami lampirkan pada buku panduan ini, dan menyampaikannya pada saat penutupan kepada Sekretariat RAKORBANGPUS.

Buku Panduan diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada seluruh peserta RAKORBANGPUS Tahun 2002 ini, guna dapat lebih memperlancar jalannya acara persidangan yang dilakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk dapat tercapainya sasaran dan keluaran dari penyelenggaraan forum ini secara lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas partisipasinya dalam forum RAKORBANGPUS Tahun 2002 ini.

A/n Ketua Tim Teknis Pelaksana RAKORBANGPUS 2002 Kepala Biro Humas, Persidangan dan Administrasi Pimpinan Kementerian Negara PPN/BAPPENAS

Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA


Daftar Isi Kata Pengantar …………………………………………………………………… 1

Press Release Penyelenggaraan RAKORBANGPUS Tahun 2002 …… 3

Kerangka Acuan RAKORBANGPUS Tahun 2002 …………………………… 4

Agenda RAKORBANGPUS Tahun 2002 …………………………………… 17

Kerangka Acuan Paparan Program Kunci …………………………………… 19

Kerangka Acuan Sidang Kelompok Program Kunci …………………… 23

Surat Keputusan Menneg PPN/Kepala BAPPENAS tentang Penyelenggaraan RAKORBANGNAS Tahun 2002 …………………………… 25

Sekilas Informasi bagi Peserta RAKORBANGPUS Tahun 2002 …… 35

Daftar Peserta RAKORBANGPUS Tahun 2002 …………………………… 36

Kuesioner Penyelenggaraan RAKORBANGPUS Tahun 2002 …………… 38


REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Press Release

MENYONGSONG TAHUN ANGGARAN 2003,

BAPPENAS MENYELENGGARAKAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN TINGKAT PUSAT

Latar Belakang: 1. Koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat yang melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat, baik

departemen, kementerian maupun lembaga pemerintah non departemen (LPND) adalah tugas pokok Bappenas, yang selama ini telah dilaksanakan secara rutin oleh unit-unit kerja di Bappenas dengan mitra-mitra kerja masing-masing.

2. Pada tahun 2002 ini koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat akan juga dilaksanakan secara khusus disamping yang telah dilaksanakan secara rutin, karena ada beberapa progam kunci nasional yang lintas sektoral, yang perlu didukung oleh banyak instansi di tingkat pusat secara bersama-sama.

3. Program-program kunci tersebut merupakan upaya mewujudkan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Repeta 2003 yang telah ditetapkan oleh DPR-RI serta akan dituangkan dalam UU APBN 2003.

4. Pogram-program tersebut adalah: penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan KTI dan kawasan tertinggal lainnya, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Koordinasi perlu juga dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai usulan program dan proyek dari daerah yang dapat dibiayai melalui pendanaan APBN.

Tujuan yang Hendak Dicapai: 1. Tercapainya kesamaan persepsi, terbentuknya komitmen dan tersepakatinya langkah-langkah konkrit oleh

seluruh instansi terkait di tingkat pusat terhadap program-program kunci. 2. Terkoordinasikannya perencanaan program-program kunci (key programs) nasional lintas sektoral yang

bersifat cross cutting issues dalam rangka mewujudkan prioritas Repeta 2003 guna dituangkan dalam agenda kegiatan pembangunan departemen/LPND khususnya yang terkait pada tahun 2003.

3. Disepakatinya kebijakan, sistem, prosedur maupun ketantuan-ketentuan pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan ke empat program kunci tersebut.

4. Terbentuknya kesepahaman mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang luas, dengan mengevaluasi program-program pusat terhadap kesesuaiannya dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan program dan dana dekonsentrasi dan pembantuan.

5. Dapat disampaikannya hal-hal yang strategis dan mendesak kepada DPR-RI untuk dituangkan dalam keputusan akhir menyangkut penetapan APBN 2003.

Penyelenggaraan: 1. Dilaksanakan di Kantor Bappenas, Jl. Taman Suropati 2 Jakarta, pada tanggal 16 dan 17 September 2002 dengan

jadwal sebagaimana terlampir. 2. Diikuti oleh seluruh departemen, kementerian dan LPND; yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris

Menteri dan Sekretaris Utamanya. 3. Dihadiri oleh Pimpinan Panitia Anggaran DPR-RI pada Sidang Pembukaan 4. Seluruh Menteri/Kepala Badan diundang untuk mendengarkan kesimpulan Rakorbangpus pada Sidang

Penutupan. 5. Pada Sidang Penutupan akan diaksanakan dialog antara peserta Rapat dengan para Menteri dan Kepala Badan

yang hadir.

Peliputan Pers: Kami mengundang mass media untuk meliput acara Sidang Pembukaan pada hari Senin (16/9) pukul 09.00 WIB dan Penutupan pada hari Selasa (17/9) pukul 15.30 WIB. Menurut rencana, dalam acara penutupan Rakorbangpus akan hadir seluruh jajaran menteri dalam Kabinet Gotong Royong. Jakarta, 12 September 20021

* Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Suprayoga Hadi (Yoga), Telp.

310 1984, HP. 0816 480 3870, E-mail: [email protected]


KERANGKA ACUAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN PUSAT TAHUN 2002

I. UMUM a. Pendahuluan

Koordinasi perencanaan pembangunan adalah upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus. Koordinasi pembangunan juga perlu dilakukan secara vertikal dan horizontal, tergantung pada permasalahan atau keperluannya. Selama ini upaya koordinasi perencanaan pembangunan juga sudah berlangsung, baik yang dilakukan secara kelompok (beberapa instansi) maupun secara bersama berupa rapat-rapat koordinasi pembangunan.

Pada tingkat daerah, koordinasi perencanaan pembangunan secara horizontal dan vertikal telah dilakukan secara rutin, yaitu dalam forum Rakorbang kabupaten/kota, Rakorbang propinsi, Konregbang wilayah, dsb. Pada tingkat nasional, Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Rakorbangnas) merupakan forum koordinasi perencanaan pembangunan secara vertikal, yang ditujukan untuk mempertemukan aspirasi pusat dan daerah sehingga program-program pembangunan yang dibiayai dengan APBN dan yang akan dilaksanakan oleh instansi-instansi pusat akan sesuai dengan kepentingan daerah.

Namun koordinasi perencanaan pembangunan secara horizontal pada tingkat pusat yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah kegiatan dalam mewujudkan tujuan-tujuan nasional selama ini belum pernah dilakukan secara khusus.

Oleh sebab itu, upaya koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat pusat itu akan mulai dilembagakan dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tingkat Pusat (RAKORBANGPUS). Agar penyelenggaraan Rakorbangpus menghasilkan keluaran yang berguna dan berarti (meaningful and significant) dan tidak menghilangkan sama sekali proses koordinasi secara sendiri-sendiri seperti yang telah berlangsung selama ini maka materi pembahasan Rakorbangpus adalah mengenai hal-hal yang benar-benar memerlukan koordinasi banyak pihak dan menyangkut masalah-masalah utama nasional yang lintas sektoral. Lebih khusus lagi, Rakorbangpus merupakan forum untuk merumuskan RAPBN guna mewujudkan prioritas dan sasaran-sasaran pembangunan dalam kurun waktu setahun yang akan datang sebagaimana dituangkan dalam REPETA.

Sasaran Rakorbangpus 2002 adalah lebih pada mengupayakan keterpaduan dalam langkah-langkah pelaksanaan program-program kunci dan tidak pada merumuskan program-program pembangunan seluruh instansi pusat secara terpadu untuk dituangkan dalam RAPBN.

b. Penyelenggaraan

Tujuan: Tujuan penyelenggaraan Rakorbangpus 2002 adalah untuk

mengkoordinasikan perencanaan program-program kunci (key programs) nasional lintas sektoral yang bersifat cross cutting issues dalam rangka mewujudkan prioritas Repeta 2003 guna dituangkan dalam agenda kegiatan pembangunan departemen/LPND khususnya yang terkait pada tahun 2003.


Sasaran: Program-program kunci nasional nasional akan terencana secara sinergis, guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional yang dituangkan dalam Repeta 2003 dan guna memecahkan masalah-masalah pembangunan nasional saat ini. Dengan demikian program-progran kunci itu akan terlaksana secara koordinatif oleh instansi-instansi yang terkait, didukung pembiayaan yang tepat dalam APBN 2003, dengan mencegah duplikasi kegiatan dan inefisensi dalam pendanaan.

Keluaran dan tindak lanjut: Rakorbangpus 2002 diharapkan akan menghasilkan kesepakatan bersama

dan kesepahaman seluruh departemen/LPND dalam pelaksanaan program-program kunci nasional lintas sektoral.

Hasil ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Departemen/Kementerian/LPND untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2003 dan kepada Panitia Anggaran DPR-RI untuk dipertimbangkan dalam perumusan akhir RAPBN 2003. Hasil Rakorbangpus akan disampaikan kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam forum Rakorbangnas tahun 2002.

Peserta: Rakorbangpus akan diikuti oleh seluruh Departemen/Kementerian/LPND

yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama.

Tempat dan Waktu: Tanggal 16 dan 17 September 2002.

Diselenggarakan di Kantor Meneg PPN/Bappenas, Jalan Taman Suropati 2 Jakarta.

Mekanisme penyelenggaraan: Rakorbangpus terdiri dari sidang pleno dan sidang kelompok. Pada hari

pertama ada dua kelompok persidangan: Kelompok Penanggulangan Kemiskinan dan Kelompok Percepatan KTI dan Kawasan Tertinggal Lainnya. Pada hari kedua juga ada dua kelompok: Kelompok Perluasan Kesempatan Kerja dan Kelompok Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sidang-sidang kelompok ini dihadiri oleh semua instansi pusat (Departemen/Kementerian/LPND).

Sidang Pembukaan (Pleno) Pada Sidang ini disampaikan kebijakan pembangunan nasional tahun 2003 yang perlu diperhatikan untuk dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah pusat.

Acara utama pada Sidang Pembukaan ini adalah:

• Penjelasan mengenai Rakorbangpus oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas

• Penjelasan tentang Repeta dan APBN 2003 oleh Ketua Panitia Anggaran DPR-RI

• Penjelasan tentang program dan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Dirjen perimabnagn Keuangan Pusat Daerah Departemen Keuangan

Setelah pemaparan kedua materi tersebut dilaksanakan tanya jawab singkat, kecuali jika tidak dikehendaki oleh para pembicara atau jika waktu tidak memungkinkan.


Sidang Kelompok Sidang ini dimaksudkan untuk mendiskusikan program-program kunci yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Repeta 2003.

Pada sidang kelompok ini akan dibahas langkah-langkah sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan khususnya oleh instansi-instansi terkait.

Acara utama pada sidang kelompok ini adalah:

• Pemaparan program-program kunci oleh instansi terkait

• Pembahasan oleh peserta sidang

Program-program kunci yang akan dibahas pada Rakorbangpus 2002 merupakan program-program lintas sektor untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Repeta 2003, yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan

2. Percepatan KTI dan kawasan tertinggal lainnya

3. Perluasan kesempatan kerja

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Setelah sesi pemaparan, dilaksanakan tanya jawab. Kesempatan mengajukan pertanyaan atau tanggapan diberikan merata kepada setiap instansi, namun diutamakan kepada instansi yang merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan program yang dibahas.

Hasil sidang yang diharapkan: komitmen setiap instansi untuk melaksanakan program-program kunci secara terkoordinasi dan adanya umpan balik terhadap kebijakan dan pelaksanaan program tersebut bagi instansi yang bertugas melaksanakan program-program tersebut, serta dukungan dari instansi lain berupa kebijakan yang melengkapi dan mendukung tercapainya sasaran program-program kunci.

Sidang Penutupan (Pleno) Pada Sidang ini dipaparkan hasil-hasil Sidang Kelompok oleh para pemimpin

sidang kelompok, yang dilanjutkan dengan diskusi singkat, yang diharapkan dapat merumuskan kesepakatan dan kesepahaman semua instansi pusat, baik yang terkait langsung maupun yang tidak langsung, mengenai pelaksanaan program-program kunci nasional lintas sektoral. Dalam Penutupan Rakorbangpus juga akan diundang para Menteri/Kepala LPND.

Acara utama pada Sidang Penutupan ini adalah:

1. Pemaparan kesimpulan sidang kelompok

2. Pembahasan kesimpulan kelompok

3. Dialog dengan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan para Menteri/Kepala LPND yang hadir

c. Agenda Agenda selengkapnya Rakorbangpus adalah sebagaimana terlampir.


II. SUBSTANSI PEMBAHASAN Materi pembahasan pada masing-masing Sidang Kelompok adalah sebagai

berikut.

A. Penanggulangan Kemiskinan

B. Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal Lainnya

C. Perluasan Kesempatan Kerja

D. Peningkatan Kualitas SDM

A. PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan dapat diupayakan dari dua sisi, yaitu dengan (i) Peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, dimana masyarakat miskin memiliki kemampuan pengelolaan, memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya, maupun politik, dan (ii) Pengurangan pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan makro – mikro dan strategis – operasional.

Sinkronisasi Kebijakan Makro Strategis dan Makro Opersional, Mikro Strategis dan Mikro Operasional Hingga sekarang sudah banyak sekali program yang mengatasnamakan

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Namun belum ada keserasian program, baik dari sisi pemerintah (Departemen/LPND, Pusat dan daerah) maupun antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu juga belum ada keserasian pembagian peran antar stakeholders, serta belum ada kesamaan pandang tentang penanggulangan kemiskinan antara mereka.

Dengan demikian, meskipun sudah banyak program yang tentunya dengan total biaya yang cukup besar, namun dampaknya dalam menanggulangi kemiskinan belum menggembirakan. Karena itu perlu dilakukan mainstremaing (pengarusutamaan) penanggulangan kemiskinan selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 (akhir periode Propenas).

Mainstreaming adalah aliran mayoritas dari suatu kegiatan. Dalam penanggulangan kemiskinan, mainstreaming diartikan sebagai meletakan perspektif yang benar tentang sinergi peran, budgeting, dan delivery system antara masing-masing stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam penanggulangan kemiskinan.

Kongkritisasi dari mainstreaming adalah menjalin hubungan yang konsisten antara kebijakan makro (makro strategis), makro operasional (program utama), mikro strategis (program strategis), dan mikro operasional (proyek) sehingga ada benang merah yang menghubungkan keempat instrumen secara konsisten. Secara diagramatis hubungan tersebut bisa dilihat pada gambar berikut.

Selama ini banyak kebijakan makro yang tidak sesuai dan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat miskin seperti kebijakan perpajakan, kebijakan impor beras, kebijakan perdagangan, dan kebijakan perindustrian yang ternyata masih menjadi kendala bagi pengembangan usaha masyarakat miskin atau tidak memberikan iklim yang kondusif.


Keterkaitan Makro, Mikro dan Strategi Operasional

Disisi lain kita selalu menitikberatkan pada proyek penanggulangan kemiskinan yang ternyata dampaknya tidak jelas terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Keanekaragaman proyek-proyek sering tidak berhubungan dengan ketiga instrumen di atasnya. Karena itu, semua ini perlu dirasionalisasikan melalui upaya mainstreaming untuk menata secara taat azas dalam hubungan yang jelas agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan makro (makro strategis), makro operasional (program utama), mikro strategis (program strategis), dan mikro operasional (proyek).

Yang harus dilakukan dalam mainstreaming adalah melakukan identifikasi masalah yang meliputi (i) kebijakan makro,2 (ii) program utama,3 (iii) detail program,4 (iv) proyek, (v) desentralisasi, dan (vi) peran masing-masing stakeholders. Kemudian ditindaklanjuti dengan (i) review kebijakan makro ekonomi, (ii) review keterkaitan Propenas, Repeta, dan RAPBN; Repetada dan RAPBD,5 (iii) konsolidasi peran pelaku penanggulangan kemiskinan, (iv) konsolidasi dan sinergi proyek-proyek penanggulangan kemiskinan, dan (v) desentralisasi penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan Makro a. Makro Strategis

Penurunan derajat kemiskinan yang telah dilakukan selama tiga dekade, ternyata sangat rentan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik,

2 Masih banyak kebijakan makro yang ketika diimplementasikan tidak mendukung bagi upaya

penanggulangan kemiskinan. 3 Banyak program utama seperti sektor-sektor yang tidak menterjemahkan kebijakan makro,

permasalahan kemiskinan harus diselesaikan sesuai dengan permasalahan yang menyebabkan kemiskinan misalnya ketidakterjangkauan akses pendidikan, kesehatan, sumber pendanaan, dan regulasi-regulasi yang menghambat.

4 Detail program juga banyak yang belum menterjemahkan. 5 Selanjutnya perlu ada keselarasan antara Propenas, Renstra, Repeta, dan APBN; antara Propeda,

Repetada, dan APBD. Antara Perencanaan Sektor, sub sector, program, dan proyek.

STRATEGII

OPERASIONAL

KEBIJAKAN MAKRO (Makro Strategis)

DDEETTAAIILL PPRROOGGRRAAMMSS((PPrrooggrraamm MMiikkrroo SSttrraatteeggiiss))

PPRROOGGRRAAMM UUTTAAMMAA ((MMaakkrroo OOppeerraassiioonnaall))

PPRROOYYEEKK((KKeeggiiaattaann MMiikkrroo

OOppeerraassiioonnaall))

3

4

1

2 MAKRO MIKRO


budaya, konflik sosial, dan bencana alam yang terjadi diberbagai daerah. Karena itu, maka kebijakan makro strategis diarahkan pada dua arah. Pertama, dari sisi eksternal, yakni menciptakan iklim ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan, yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan. Iklim kondusif tersebut ditempuh dengan (i) penciptaan kesempatan dan (ii) perlindungan sosial.

Kedua, dari sisi internal, perlu meningkatkan kapasitas masyarakat miskin agar mampu menangkap peluang-peluang yang ada antara lain melalui (i) pemberdayaan dan (ii) peningkatan kemampuan.

b. Makro Operasional Kemudian kebijakan makro strategis di atas dioperasionalisasikan dengan

kebijakan makro operasional yang meliputi antara lain:

Bidang Ekonomi 1. Kebijakan fiskal, meliputi (i) peningkatan alokasi fiskal untuk penanggulangan

kemiskinan, (ii) penerapan pajak langsung yang progresif dan subsidi yang berpihak pada penduduk miskin, (iii) peningkatan pengeluaran transfer regional untuk penanggulangan kemiskinan, (iv) dan lain-lain.

2. Kebijakan moneter, meliputi: (i) menjaga inflasi yang rendah, (ii) peningkatan akses kredit dengan bunga terjangkau, (iii) mendorong perbankan/ lembaga keuangan untuk pembiayaan usaha mikro, (iv) dan lain-lain.

3. Kebijakan investasi, meliputi pemberian insentif bagi investor untuk daerah-daerah miskin.

4. Kebijakan industri dan perdagangan, diarahkan untuk: (i) menjamin aliran barang, jasa, dan manusia antar daerah, dan antar pulau, (ii) pemberian proteksi bagi perdagangan hasil pertanian, (iii) dan lain-lain.

5. Kebijakan tenaga kerja, meliputi : (i) penetapan upah minimum propinsi yang realistis, (ii) jaminan perlindungan bagi tenaga kerja informal, (iii) dan lain-lain.

6. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang diarahkan untuk menjamin peningkatan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah miskin, meliputi: (i) percepatan sertifikasi lahan, (ii) reformasi agraria, (iii) konversi lahan kritis, (iv) PBB yang progresif, (v) penegakkan hukum RUTR, dan lain-lain.

7. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin.

Bidang sosial dan budaya 1. Kebijakan perlindungan sosial diarahkan untuk: (i) peningkatan pelayanan

publik formal melalui pemberian subsidi langsung, asuransi sosial dan bantuan sosial, dan (ii) pengembangan sistem proteksi sosial bagi masyarakat miskin yang berbasis pada masyarakat.

2. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia meliputi: (i) peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, (ii) pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya dan lain-lain.

3. Peningkatan kinerja pelayanan publik.

4. Kebijakan pemberdayaan perempuan.

Bidang politik dan keamanan 1. Peningkatan tanggungjawab pemerintah daerah dalam penanggulangan

kemiskinan.


2. Peningkatan praktek pemerintahan yang baik dalam penanggulangan kemiskinan.

3. Peningkatan kapasitas lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan demokrasi, partisipasi, dan resolusi konflik dalam rangka pemantapan ketahanan sosial masyarakat.

4. Kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan Mikro a. Mikro Strategis Dari kebijakan makro operasional kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan

mikro strategis sebagai penjabarannya. Kebijakan mikro strategis merupakan detail program yang mengacu pada kebijakan makro operasional.

b. Mikro Operasional Untuk menghantarkan kebijakan mikro strategis pada sasaran penanggulangan

kemiskinan, disusun kebijakan mikro operasional yang terdiri dari proyek-proyek. Karena itu, proyek-proyek harus merupakan penjabaran dari kebijakan mikro strategis.

Memadukan Peran antar Stakeholders dalam Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai salah satu agenda utama pembangunan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan para stakeholders, antara lain sektor pemerintah, sektor swasta/dunia usaha, dan sektor masyarakat.

Pemerintah hendaknya secara langsung maupun tidak langsung melalui peran: (1) kebijakan dan regulasi, (2) pelayanan/servis, (3) fasilitasi dan mediasi, mendorong stakeholders lainnya untuk menjadi pelaku dalam menanggulangi kemiskinan. Sektor pemerintah meliputi pemerintah pusat dan daerah selaku eksekutif dan DPR/DPRD selaku legislatif.

Sektor swasta hendaknya memberikan akses pada masyarakat miskin baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga harus menjaga keseimbangan lingkungan hidup dalam proses produksi mereka. Sektor swasta/dunia usaha adalah pelaku bisnis yang terdiri dari individu, perusahaan maupun organisasi-organisasi bisnis, baik di pusat maupun daerah.

Masyarakat dengan lembaga-lembaga yang didirikannya dapat membuar mekanisme perlindungan social bagi masyarakat miskin, menyampaikan aspirasi mereka, mendampingi dan mengadvokasi mereka untuk memperoleh hak-haknya. Sektor masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok masyarakat, baik yang terorganisir maupun tidak.

Ketiga sektor berinteraksi dalam memecahkan persoalan kemiskinan sesuai dengan peran utamanya.

Sektor Pemerintah Peran regulasi: Mengkaji kembali regulasi-regulasi yang menghambat upaya

PK, menetapkan regulasi-regulasi yang dapat mendukung upaya PK, penegakan terhadap pelaksanaan produk hukum (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah), dan lain-lain.

Peran services/pelayanan: Peran ini diwujudkan melalui berbagai sektor terkait, terutama pada peran pelayanan yang tidak mampu dilakukan oleh sektor swasta ataupun yang tidak mampu disediakan oleh masyarakat sendiri.

Peran fasilitasi: Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai fasilitator antara lain pemetaan kembali kondisi kemiskinan baik secara nasional maupun regional,


harapannya hasil tersebut dapat diakses oleh berbagai pihak yang peduli pada upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga mendorong berbagai pihak untuk turut serta mengatasinya permasalahan pembangunan utamanya kemiskinan. Pemerintah dapat pula menjadi jembatan/fasilitasi terhadap apa yang diinginkan masyarakat miskin dengan pihak lainnya terutama sektor swasta.

Sektor Swasta/Dunia Usaha Peran Langsung (Direct): Sektor swasta atau dunia usaha dapat berperan langsung dalam mengatasi kemiskinan melalui kemitraan usaha. Kemitraan yang dilakukan berbasis pada keterkaitan usaha, sehingga terjadi proses pembelajaran. Selain itu bagi sektor swasta yang bersifat padat karya dapat menggunakan tenaga kerja setempat maupun input-input pendukung usaha yang mendorong keberdayaan masyarakat. Khusus bagi dunia perbankan, peran yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui bantuan permodalan.

Peran Tidak Langsung (Indirect): Sektor swasta berperan secara tidak langsung dalam menanggulangi kemiskinan melalui produksi yang ramah lingkungan. Aktifitas dunia usaha yang menyebabkan terjadinya polusi/pencemaran air, udara maupun tanah akan berdampak pada kualitas lingkungan masyarakat, terutama masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha.

Sektor Masyarakat Peran advokasi: Masyarakat dengan lembaganya dapat menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah mengenai kondisi kemiskinannya. Pihak LSM dan Ormas dapat menjadi pendamping dan menyuarakan kehendak masyarakat melalui jalur advokasinya.

Peran Asistensi dan pendampingan: Secara individu maupun kolektif, masyarakat dapat melakukan penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme perlindungan sosial yang telah banyak berkembang di masyarakat.

Peran Kontrol Sosial: Secara individu maupun kolektif, masyarakat dapat melakukan kontrol dalam program penanggulangan kemiskinan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanannya melalui mekanisme partisipatori.

Membangun Jaringan (Networking) Dalam menanggulangi kemiskinan, ketiga sektor tersebut memiliki peran

yang berbeda. Akan tetapi, masing-masing peran akan saling menguatkan dalam mengatasi kemiskinan. Agar peran tidak saling bertabrakan diperlukan koordinasi yang terus menerus melalui suatu jaringan kerja.

Jaringan kerja dapat diinisiasi dan dibentuk oleh sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Jaringan kerja dapat dibentuk di pusat maupun daerah. Fungsi utama jaringan kerja adalah:

• Media koordinasi: Ketiga sektor melakukan koordinasi tentang ‘apa’ dan ‘bagaimana’ melakukan kegiatan sehingga tercapai tujuan yang optimal dan saling memberi manfaat.

• Media komunikasi: Jaringan kerja merupakan sarana pertukaran informasi antar stakeholder.

• Media pembelajaran: Jaringan kerja sebagai sarana pembelajaran yang secara terus menerus memperkaya pengalaman dan menambah pengalaman untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan kemiskinan.


B. PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI DAN KAWASAN TERTINGGAL LAINNYA Pembangunan daerah di wilayah bagian timur Indonesia atau lebih dikenal

dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih belum dilaksanakan secara optimal dan hasilnya belum sesuai dengan harapan masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai kendala dan masalah yang ada telah menyebabkan proses pembangunan berjalan cukup lambat dibanding dengan kawasan lainnya di bagian barat. Salah satu faktor penyebab tertinggalnya kawasan ini yaitu adanya kekeliruan dalam kebijakan dan pendekatan pembangunan selama ini dan masalah-masalah lain. Masalah dan kendala lainnya dapat disebutkan antara lain adalah bahwa secara geografis kawasan ini tersebar di beberapa pulau besar dan kecil; sebagai akibat dari kondisi geografis tersebut biaya transportasi yang menjadi sangat mahal; prasarana dan sarana fisik perhubungan darat, laut dan udara masih belum dapat melayani kebutuhan kawasan; sumberdaya manusia yang masing kurang, baik dalam jumlah maupun mutunya; perhatian pihak investor swasta masih kurang; dan permasalahan lain yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah di kawasan ini.

Di dalam kawasan Timur Indonesia ini juga banyak terdapat kawasan-kawasan tertinggal di dalamnya, baik yang berupa pedalaman (di Kalimantan dan Papua) maupun yang berupa kepulauan kecil (di Maluku dan Nusa Tenggara). Di lain pihak, KTI dan kawasan tertinggal di dalamnya (termasuk di kawasan barat Indonesia) ini memiliki potensi yang sangat besar, terutama potensi di bidang sumberdaya alam berupa hasil hutan, perkebunan, pangan, hasil migas, mineral, dan tambang lainnya, dan perikanan dan kelautan. Potensi lainnya yang ada saat ini adalah pasar pada tingkat nasional, regional maupun internasional bagi komoditi yang ada di kawasan ini dengan akan diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara (AFTA) serta adanya kerjasama-kerjasama ekonomi sub-regional.

Berbagai upaya percepatan pembangunan di KTI telah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1993 sampai saat ini melalui pembentukan dewan pengembangan KTI dan pembentukan Kementrian di bidang KTI. Usaha-usaha pemihakan terhadap KTI juga telah dilakukan antara lain melalui pengalokasian anggaran pembangunan yang lebih besar prosentasenya ke KTI, koordinasi-koordinasi antar sektoral untuk KTI, kebijakan-kebijakan kemudahan perijinan dan upaya-upaya lainnya yang memihak kepada KTI. Saat ini Keppres dan Inpres tentang kebijakan dan strategi nasional bagi percepatan pembangunan KTI sedang diproses.

Demikian pula terhadap kawasan tertinggal lainnya, Pemerintah tetap memberikan perhatian yang cukup besar dengan dimasukkannya penanganan kawasan tertinggal dan perbatasan sebagai program prioritas pada Propenas dan Repeta 2003.

Dalam rangka percepatan pembangunan KTI dan kawasan tertinggal lainnya tersebut perlu dilakukan sinkronisasi, koordinasi dan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan, sehingga keberpihakan terhadap KTI dan kawasan tertinggal dapat lebih berhasilguna dan berdayaguna. Untuk itu dalam Rakorbangpus tahun 2002 ini diupayakan pembahasan rencana percepatan pembangunan KTI dan kawasan tertinggal dengan harapan agar seluruh sektor dapat merumuskan perencanaan pembangunan di KTI dan kawasan tertinggal lainnya secara terpadu, baik dalam hal konsep maupun bantuan program fisik di daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait.


C. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Latar Belakang Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 berakibat pada

meningkatnya angka pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 5,7 % realisasinya hanya 3,32 % persen pada tahun 2001, sehingga belum mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka. Pada tahun 2001 jumlah pengangguran terbuka adalah 8 juta orang atau 8,1 % dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 98,8 juta. Kesempatan kerja baru hanya mampu memberi peluang kerja bagi 0,97 juta orang. Sektor industri yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hanya dapat menampung sekitar 0,4 juta tenaga kerja. Disamping itu, jumlah setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu pada tahun 2001 berjumlah 27,7 juta orang atau sekitar 30,5 % dari jumlah orang yang bekerja. Pada tahun 2002, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan akan terus meningkat, dan mencapai puncaknya pada tahun 2004 dengan jumlah 9,54 juta orang atau 9,08 % dari seluruh angkatan kerja.

Tujuan Pembahasan Pembahasan program kunci perluasan kesempatan kerja dalam

Rakorbangpus ini bertujuan menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit oleh instansi terkait baik pemerintah Pusat dan Daerah melalui perumusan kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan pada terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Berbagai rencana tindak yang dinilai efektif untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja selanjutnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan panduan program-program perluasan kesempatan kerja.

Pokok Pembahasan Pokok pembahasan yang diharapkan akan disampaikan oleh instansi-

instansi terkait adalah mengenai dua hal berikut.

Pertama, adalah berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja yang ditempuh oleh masing-masing sektor. Kebijakan perluasan kesempatan kerja tidak selamanya memerlukan anggaran dalam jumlah yang besar, tetapi sangat efektif dalam mencapai tujuan. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja erat kaitannya dengan meningkatnya kegiatan ekonomi. Dengan demikian berbagai kebijakan yang dapat mendorong kegiatan ekonomi diharapkan untuk dapat dipaparkan pula. Contoh klasik adalah kebijakan yang dapat mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk menumbuhkembangkan usaha dan kegiatan-kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja Kebijakan yang dapat mempermudah prosedur/pengurusan ijin usaha, misalnya dengan kebijakan pelayanan satu atap, maka diharapkan dampak dari kebijakan tersebut akan mendorong kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan kesempatan kerja.

Kedua, adalah berbagai program pembangunan yang terkait dengan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja yang ditempuh oleh masing-masing sektor. Program-program pembangunan tersebut biasanya dijabarkan baik dalam kegiatan yang langsung maupun yang tidak langsung menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Kegiatan yang langsung menciptakan kesempatan kerja misalnya adalah kegiatan pembangunan sarana perdesaan. Sedangkan kegiatan tidak langsung yang dapat memperluas kesempatan kerja misalnya adalah kegiatan pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja, pemberian bantuan modal bagi UKMK, memfasilitasi pemasaran berbagai produk pertanian dan lain-lain.


D. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tidak ada yang meragukan bahwa sumber daya manusialah yang paling berperan dalam menentukan kemajuan bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanya merupakan faktor pasif produksi, sementara manusia merupakan pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, memanfaatkan sumber daya alam, membangun kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dan memperlancar pembangunan nasional. Sangat jelas bahwa suatu negara yang tidak dapat membangun ketrampilan dan pengetahuan masyarakatnya dan menggunakan mereka secara efektif dalam ekonomi nasional, tidak akan mampu membangun bidang-bidang lainnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan manusia baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejuangan. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan gizinya. Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, trampil, kreatif, disiplin, profesional, serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu indikator yang dapat mengukur tinggi rendahnya kualitas pembangunan manusia secara umum adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM mengukur tingkat pencapaian keseluruhan kualitas pembangunan manusia yang diukur dalam tiga indikator, yaitu umur harapan hidup pada saat lahir, melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi sekolah, dan pengeluaran per kapita. Pada tahun 1999 peringkat IPM Indonesia masih sangat rendah, yaitu 102 dari 162 negara dan terendah di ASEAN.

Indikator lain yang digunakan untuk menilai pencapaian kualitas pembangunan manusia adalah Indikator Kemiskinan Manusia (IKM) atau Human Poverty Index (HPI) yang mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. Pada tahun 1999 peringkat IKM Indonesia berada pada urutan ke-38 diantara 90 negara berkembang, dan masih sangat rendah dibanding negara-negara ASEAN. Rendahnya peringkat IKM tersebut antara lain disebabkan oleh indikator pengukur IKM, yaitu kemungkinan tidak bisa bertahan hidup hingga usia 40 tahun (28 persen), buta huruf dewasa (13,7 persen), persentase populasi tanpa akses terhadap air bersih (24 persen), persentase populasi tanpa akses ke fasilitas kesehatan (21,6 persen) dan persentase kurang gizi pada balita (34 persen).

Pembangunan sumberdaya manusia tidak terlepas dari karakteristik penduduk, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun mobilitas. Jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai sekitar 206 juta (Sensus 2000) menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 negara terbesar jumlah penduduknya dan cenderung terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,95% per tahun dalam kurun waktu 2015-2020 sehingga diperkirakan akan mencapai 270-an juta orang pada tahun 2025. Upaya mengatasi masalah ketidak-seimbangan persebaran dan mobilitas penduduk perlu diintegrasikan dengan sektor pembangunan daerah


terutama yang berkaitan dengan perpindahan penduduk – dimana perkembangan ekonomi daerah menjadi pull dan push faktor bagi mobilitas penduduk.

Di bidang pendidikan, masalah utama yang masih dihadapi adalah belum meratanya kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia dinilai masih lebih memihak pada masyarakat yang kaya, pada masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan pada penduduk laki-laki. Pendidikan di Indonesia juga dinilai baru dapat memberikan pengetahuan dan belum memberikan keterampilan bagi peserta didik baik keterampilan kolaboratif yang dibutuhkan siswa dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat dan keterampilan vokasional yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan inefisiensi pendidikan juga masih sangat besar yang antara lain diditunjukkan oleh masih tingginya angka mengulang kelas dan angka putus sekolah yang harus segera diselesaikan karena karena sangat menentukan keberhasilan upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 2008. Permasalahan manajemen pendidikan dalam kaitannya dengan desentralisasi pembangunan pendidikan juga perlu segera diselesaikan.

Di bidang pembangunan kesehatan, masalah utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi penduduk miskin; belum mantapnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dalam kaitanniya dengan desentralisasi; dan terbatasnya sumberdaya kesehatan.

Sementara itu dalam Human Development Report 2001, diperkenalkan Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) atau Technology Achievement Index (TAI) sebagai ukuran pencapaian pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Peringkat IPT Indonesia pada tahun 2000 masih berada pada urutan ke-60 dari 72 negara yang dapat dihitung IPT-nya. Dipakai empat aspek untuk menjelaskan kemajuan teknologi dalam IPT, yaitu (i) kemampuan penciptaan teknologi, (ii) daya serap terhadap produk inovasi baru, (iii) persebaran produk inovasi lama, serta (iv) kemampuan sumberdaya manusia. Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, berturut-turut kesempatan perbaikan yang dapat dilakukan akan berdampak tertinggi (highest leveraging factor) adalah pada aspek penciptaan teknologi yang disebabkan ketidaktersediaan data paten per sejuta penduduk, serta biaya royalti dan lisensi teknologi. Kesempatan perbaikan kedua dapat diharapkan dari peningkatan daya serap terhadap produk inovasi baru, yang meliputi jumlah jaringan internet per seribu penduduk, serta ekspor teknologi tinggi. Kedua kelemahan tersebut menunjukkan kurangnya keterpaduan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendorong munculnya invensi dan inovasi baru secara produktif.

Sementara itu, sebagai bagian dari pembangunan sumberdaya manusia pembangunan bidang agama selama ini belum dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Rendahnya moralitas dan perilaku yang menyimpang dapat dilihat dari tingginya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Tantangan pembangunan bidang agama lainnya adalah masih adanya potensi konflik sosial di beberapa wilayah tanah air.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan kebudayaan nasional diarahkan pada upaya peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya sejak usia dini dan di sistem pendidikan baik di sistem persekolahan maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat yang belajar (learning society) yang pada akhirnya akan meningkatkan wawasan dan kompetensi sebagai modal dasar untuk menghadapi persaingan global. Selain itu pemahaman terhadap kemajemukan dan


keberagaman perlu ditingkatkan melalui baerbagai upaya agar dapat terbentuk manusia yang toleran dan masyarakat yang harmonis.

Dengan mempertimbangkan berbagai tingkat pencapaian kualitas pembangunan manusia berdasarkan IPM, IKM dan IPT seperti tersebut di atas, diharapkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan secara lebih terintegrasi antara peningkatan pendapatan, peningkatan pengetahuan, peningkatan derajat kesehatan dan moral. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk memantapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2003. Melalui RAKORBANGPUS ini diharapkan dapat dirumuskan dan dipadukan langkah-langkah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Tahun 2003.


AGENDA RAKORBANG PUSAT TAHUN 2002

Hari I: Senin, 16 September 2002 Waktu Acara Pembicara Pimpinan Sidang Keterangan

08.30-09.00 Pendaftaran

09.00-09.10 Pembukaan Sesmenneg PPN/ Sestama Bappenas

Pleno

09.10-09.30 Sambutan Pembukaan Menneg PPN/Kepala Bappenas

Sesmenneg PPN/ Sestama Bappenas

Pleno

09.30-10.00 Prioritas Repeta dan APBN 2003 Ketua Panitia Anggaran DPR-RI


Pleno

10.00-10.45 Penjelasan Program dan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dirjen PKPD Depkeu dan

Dirjen Otda Depdagri

Deputi III Menneg PPN/Bappenas

Pleno

10.45-11.00 Menuju ruang sidang kelompok

11.00-12.30 Pembahasan program-program kunci: 1. Penanggulangan kemiskinan (PK) 2. Percepatan KTI dan kawasan lainnya

(KTI)

Sekjen Departemen terkait

Deputi III Menneg PPN/Bappenas (Kelompok PK) Sahli I Menneg PPN/Bappenas (Kelompok KTI)

Ruang Rapat SG.1-4

(Kelompok PK) Ruang Rapat SS. 1-3

(Kelompok KTI)

12.30-13.30 Istirahat makan siang

13.30-15.00 Pembahasan program-program kunci PK & KTI (lanjutan)


Idem

Idem

15.00-15.30 Istirahat minum teh

15.30-17.00 Pembahasan program-program kunci PK & KTI (lanjutan)

Sekjen Departemen

terkait

Idem

Idem


Hari II: Selasa,17 September 2002 Waktu Acara Pembicara Pimpinan Sidang Keterangan

08.30-09.00 Pendaftaran 9.00-12.00 Pembahasan program kunci:

1. Perluasan kesempatan kerja (KK)

2. Peningkatan kualitas SDM (SDM)


Deputi IV Menneg PPN/Bappenas (Kelompok KK)

Deputi I Menneg PPN/Bappenas

(Kelompok SDM)

Ruang Rapat SG.1-

4 (Kelompok KK) Ruang Rapat SS. 1-3 (Kelompok SDM)

12.00-13.00 Istirahat makan siang

13.00-15.00 Pembahasan program-program kunci KK & SDM (lanjutan)

Sekjen Departemen

terkait

Idem

Idem

15.00-15.30 Istirahat minum teh

15.30-17.00 • Pembacaan kesimpulan • Diskusi singkat • Dialog • Penutupan • Menyanyikan lagu nasional

Para Pimpinan Sidang Kelompok

Menneg PPN/Kepala Bappenas Konduktor


Pleno

Daftar instansi yang akan memaparkan materi bahasan pada kelompok program kunci

KelompokNo.

Penaggulangan kemiskinan

Percepatan Pembangunan KTI

Perluasan Kesempatan Kerja

Peningkatan Kualitas SDM

1 2 3 4 5 6

Depkimpraswil Depdiknas Depkes Dep. Kelautan & Perik. Depsos BULOG

Meneg PP-KTI BKPM Depdagri (DJ Bangda) Dephub Dep.Kelautan & Perk.

Deperindag Depnakertrans Deptan Meneg Koperasi Meneg BUMN

Depdiknas Depkes Depag Meneg Budpar Meneg Ristek BKKBN


Kerangka Acuan Pemaparan Instansi Pusat dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2002

I. Umum Sesuai dengan kerangka acuan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat Tahun 2002 yang telah disampaikan kepada seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama dari departemen/kementerian/LPND di tingkat Pusat sebagai lampiran Surat Undangan Rakorbangopus 2002 dari Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 4105/M.PPN/09/2002 dan No. 4106/M.PPN/09/2002 perihal permintaan pemaparan kepada instansi terkait dalam lignkup keempat program kunci yang akan dibahas dalam Rakorbangpus, setiap instansi di tingkat pusat diharapkan dapat menyiapkan bahan paparan yang terkait dengan masing-masing program kunci yang telah ditetapkan, yaitu:

a. penanggulangan kemiskinan,

b. perluasan kesempatan kerja,

c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan

d. percepatan pembangunan KTI dan kawasan tertinggal lainnya.

Pembahasan keempat program kunci yang bersifat lintas-sektoral dalam Rakorbangpus ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit oleh instansi pusat terkait melalui perumusan kebijakan dan program pembangunan yang diarahkan pada pencapaian sasaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam Repeta 2003 pada umumnya, dan pencapaian sasaran program kunci lintas-sektoral yang telah ditetapkan.

II. Bahan Pemaparan Instansi Pusat Sesuai dengan kerangka acuan penyelenggaraan Rakorbangpus Tahun 2002, yang telah memuat konsepsi kerangka umum fokus pembahasan yang akan dilakukan terhadap masing-masing proram kunci, pemaparan yang diharapkan dapat disampaikan oleh masing-masing instansi pusat dapat berupa tanggapan dan umpan balik (feedback) dalam rangka penyempurnaan konsepsi kerangka umum yang telah disusun oleh Bappenas. Selanjutnya berdasarkan diskusi dan pembahasan yang dilakukan pada Rakorbangpus ini, konsepsi kerangka umum untuk masing-masing program kunci tersebut diharapkan dapat disempurnakan substansi dan kerangka kebijakannya dalam akhir Rakorbangpus, untuk selanjutnya akan dijadikan bahan acuan bagi penajaman dan pengarusutamaan program kegiatan masing-masing instansi sektoral untuk mendukung pencapaian sasaran program kunci yang bersangkutan pada tahun 2003 yang akan datang.

Pokok pemaparan dari masing-masing instansi pusat, tidak hanya dari instansi yang diminta untuk memaparkan kebijakan dan program pembangunannya dalam pembahasan kelompok program kunci tertentu dalam Rakorbangpus, terkait dengan dua hal sebagai berikut:

a. Berbagai kebijakan pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi pada tahun 2003 yang berkaitan dengan upaya perwujudan pencapaian sasaran dari masing-masing program kunci lintas-sektoral yang telah ditetapkan;


b. Berbagai program pembangunan sektoral yang akan ditempuh oleh masing-masing instansi pada tahun 2003 yang berkaitan dengan upaya perwujudan pencapaian sasaran dari masing-masing program kunci lintas-sektoral yang telah ditetapkan, yang diperinci ke dalam proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2003.

III. Kerangka Pemaparan Instansi Pusat Sebagai acuan dalam penyusunan paparan instansi pusat untuk masing-masing program kunci, berikut ini adalah kerangka umum (outline) paparan yang dapat digunakan.

a. Pendahuluan, yang memuat gambaran umum mengenai peran dan kontribusi dari kebijakan dan program pembangunan sektoral dari masing-masing instansi yang terkait dengan upaya perwujudan pencapaian sasaran program kunci yang bersangkutan;

b. Perencanaan Kegiatan Tahun 2003, yang memuat informasi rencana kebijakan dan program pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan pada tahun 2003 dalam mendukung pencapaian sasaran program kunci, dan dituangkan secara sistemik (dalam alur sistem Inputs-Process-Outputs-Outcomes-Impacts) ke dalam kerangka penjelasan sebagai berikut:

i. Inputs, yang memuat informasi antara lain tentang besaran dana yang akan dialokasikan melalui APBN 2003 untuk pelaksanaan program/proyek yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program kunci; selain itu, inputs juga dapat berupa kebijakan terkait yang mendukung dalam pencapaian sasaran program kunci;

ii. Process, yang memuat informasi antara lain mengenai rencana dan strategi pelaksanaan program/proyek yang terkait dalam rangka pencapaian sasaran program kunci; dalam hal ini, aspek ‘how to’ perlu dikemukakan dengan jelas, dalam memanfaatkan inputs untuk menghasilkan keluaran (outputs) yang telah ditetapkan;

iii. Outputs, yang memuat informasi antara lain mengenai keluaran dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program/proyek sektoral yang diarahkan untuk sekaligus mendukung pencapaian sasaran program kunci; diharapkan keluaran dan sasaran yang dikemukakan dapat terukur secara jelas (measurable), baik secara kualitatif maupun kuantitatif;

iv. Outcomes, yang memuat informasi antara lain mengenai hasil dan manfaat dari keluaran pelaksanaan program/proyek yang dapat diperkirakan terhadap upaya pencapaian sasaran program kunci; penetapan outcomes sedapat mungkin menggunakan indikator yang dapat diukur dan diperkirakan keberhasilan pencapaiannya;

v. Impacts, yang memuat dampak dan implikasi yang diperkirakan akan ditimbulkan dari pelaksanaan program/proyek yang diarahkan untuk pencapaian sasaran program kunci; perkiraan dampak dan implikasi dapat bersifat positif atau negatif, tergantung dari pencapaian outcomes yang dapat terukur.

Selain dari penjelasan yang sifatnya deskriptif dan kualitatif terhadap rencana pelaksanaan tahun 2003 tersebut di atas, secara terinci berbagai program dan proyek terkait yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran


program kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel secara terpisah dalam lampiran.

c. Penutup, yang memuat antara lain kesimpulan dari berbagai upaya yang akan dilaksanakan oleh instansi sektoral dalam mendukung pencapaian sasaran program kunci, serta saran dan rekomendasi yang diperlukan dalam penyempurnaan kebijakan dan strategi pembangunan sektoral dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan program kunci pada tahun 2003 yang akan datang.

Dalam penyusunan bahan pemaparan progra/proyek sektoral dengan mengacu kepada kerangka sistemik di atas, berikut ini disampaikan ilustrasi dari beberapa proyek yang dapat dijadikan contoh:

Proyek Inputs Process Outputs Outcomes Impacts

Rehabilitasi jalan desa

Rp50 miliar -pembangunan ruas jalan desa -pola padat karya -manajemen pola KSO

-perbaikan jalan poros desa sepan-jang 20 km pada 30 desa tertinggal di 5 kabupa-ten/kota

-terbukanya akses desa tertinggal -penciptaan lapangan kerja masy. Miskin -penguatan kelembagaan desa tertinggal

-lancarnya akses pemasaran -meningkatnya kesejahteraan masy. Miskin -semakin man-dirinya kelem-bagaan desa

Pembangunan Puskesmas

Rp15 miliar -pembangunan puskesmas -pola padat karya

-perbaikan 30 puskes-mas di 30 kecamatan di 20 kabupa-ten/kota

-meningkatnya pelayanan kesehatan -penciptaan lapangan kerja masy. desa

-meningkatnya derajat kese-hatan masy. -meningkatnya kesejahteraan masy. desa

Fasilitasi KAPET di KTI

Rp 30 miliar -penyusunan rencana induk -fasilitasi manajemen -pelatihan SDM Kapet

-tersusunnya masterplan 13 Kapet KTI -dana mana-jemen 13 Kapet KTI -terlatihnya 65 staf Kapet

-semakin ber-kembangnya Kapet di KTI -semakin profesionalnya pengelolaan Kapet

-Kapet sebagai prime mover pembangunan KTI -semakin berdaya saingnya Kapet di KTI

Paparan yang disampaikan oleh masing-masing instansi sektoral diharapkan dapat difokuskan pada outcomes dan impacts dari pelaksanaan proyek sektoral yang berkaitan dengan pencapaian sasaran program kunci yang bersangkutan. Dengan penekanan pemaparan terhadap outcomes dan impacts yang diharapkan dapat memberikan masukan umpan balik (feedback) bagi penyempurnaan inputs dan process serta outputs, maka pembahasan yang akan dilakukan dapat lebih terfokus dalam upaya untuk melakukan penyempurnaan lebih lanjut bagi perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi sektoral untuk secara langsung dapat mendukung pencapaian sasaran program kunci terkait.

Secara skematis, alur pemikiran sistemik yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan bahan paparan setiap instansi sektoral dalam pembahasan kelompok program kunci adalah sebagai berikut:


IV. Penyampaian Bahan Paparan Instansi Pusat Mengingat waktu yang relatif terbatas dalam pembahasan dalam masing-masing kelompok program kunci pada Rakorbangpus ini, setiap instansi pusat yang dipilih hanya dialokasikan waktu selama maksimum 20 (dua puluh) menit untuk menyampaikan bahan paparannya. Sehubungan dengan sempitnya waktu pemaparan, diharapkan bahan paparan yang disiapkan dapat disusun dalam bentuk makalah yang singkat, padat, dan jelas, dengan batasan jumlah halaman sebanyak 10 (sepuluh) halaman (termasuk tabel lampiran). Mengingat bahan paparan tersebut akan diperbanyak untuk dapat dibagikan kepada seluruh peserta Rakorbangpus, maka diharapkan bahan tersebut dapat disampaikan paling lambat pada hari Jumat, 13 September 2002, pukul 14:00 siang, kepada Panitia Pelaksana Rakorbangpus Tahun 2002 di Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310, atau melalui facsimile dengan nomor: (021) 392-6249 atau (021) 392-5482, atau melalui email: [email protected]. Untuk keperluan presentasi bahan paparan, panitia Rakorbangpus Tahun 2002 menyiapkan pilihan peralatan yang diperlukan untuk presentasi, yaitu OHP (overhead projector) dan LCD projector, sehingga masing-masing instansi cukup membawa bahan transparansi atau disket untuk pemaparan yang akan disampaikan. Apabila memungkinkan, bahan presentasi dalam bentuk slide, dapat juga disampaikan sekaligus dengan makalah yang akan dipresentasikan kepada Panitia Rakorbangpus Tahun 2002 di atas.

inputs

process

outputs

outcomes

impacts

feedback

Fokus bahasan


Kerangka Acuan Pembahasan pada Sidang Kelompok Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat Tahun 2002

I. Umum Sesuai dengan kerangka acuan Rakorbangpus Tahun 2002, terdapat empat program kunci yang bersifat lintas-sektoral yang dibahas dalam sidang pembahasan kelompok sebagai berikut:

a. penanggulangan kemiskinan, b. percepatan pembangunan KTI dan kawasan tertinggal lainnya, c. perluasan kesempatan kerja, d. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

II. Tujuan

Pembahasan program kunci yang bersifat lintas-sektoral dalam Rakorbangpus ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit oleh instansi-instansi pusat untuk melaksanakan program-program kunci lintas-sektoral sebagai upaya mewujudkan prioritas Repeta 2003.

III. Mekanisme Sidang Kelompok Program Kunci a. Pengantar oleh Pimpinan Sidang (5 menit)

Pimpinan sidang menyampaikan tujuan dari pembahasan dalam sidang kelompok program kunci yang dilakukan, dan keluaran yang diharapkan dari sidang kelompok. Kerangka acuan yang telah disiapkan oleh penanggung jawab masing-masing program kunci dapat disampaikan sebagai pengantar.

b. Pemaparan oleh Pembicara (maks. 20 menit per instansi) Setiap instansi terpilih diharapkan dapat mempresentasikan materi paparannya dengan batasan waktu maksimum 20 menit.

Daftar instansi yang akan memaparkan materi bahasan program kunci

KlpkNo.

Penaggulangan kemiskinan

Percepatan Pembangunan KTI

Dan Kawasan Tertinggal Lainnya

Perluasan Kesempatan Kerja

Peningkatan Kualitas SDM

1 2 3 4 5 6

Depkimpraswil Depdiknas Depkes Dep. Kelautan & Perik. Depsos BULOG

Meneg PP-KTI BKPM Depdagri (DJ Bangda) Dephub Dep.Kelautan & Perk.

Deperindag Depnakertrans Deptan Meneg Koperasi Meneg BUMN

Depdiknas Depkes Depag Meneg Budpar Meneg Ristek BKKBN

Pokok materi paparan dari masing-masing pembicara yang diharapkan adalah sebagai berikut:

i. Kebijakan pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan oleh masing-masing instansi pada tahun 2003 yang berkaitan dengan upaya perwujudan pencapaian sasaran dari program kunci yang bersangkutan. Perlu diperjelas apakah kebijakan ini baru atau lama;


ii. Program dan proyek pembangunan sektoral yang direncanakan pada tahun 2003 untuk pencapaian sasaran dari program kunci. Diharapkan konsistensi alur pikir input-proses-output/outcome/impacts disampaikan secara jelas.

iii. Saran dan rekomendasi yang diperlukan dalam penyempurnaan kebijakan dan strategi pembangunan sektoral dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan program kunci pada tahun 2003 yang akan datang.

c. Diskusi pembahasan oleh seluruh peserta sidang kelompok Tanggapan atau paparan yang akan disampaikan oleh pembicara dari instansi lain diharapkan dapat mengikuti outline yang sama, atau berupa masukan terhadap pemaparan pembicara utama serta pada penyempurnaan lebih lanjut guidance/framework yang telah dibuat oleh Bappenas untuk pelaksanaan program kunci.

IV. Keluaran Sidang Kelompok Program Kunci a. Sebagai keluaran akhir dari diskusi sidang kelompok, pimpinan sidang

menyusun suatu hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi yang dilakukan, yang diharapkan dapat memuat kerangka kesepakatan sebagai berikut:

i. komitmen seluruh instansi sektoral pusat untuk mendukung pencapaian sasaran dari program kunci yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan prioritas program pembangunan dalam Repeta 2003.

ii. kesediaan untuk mempertajam dan menyesuaikan program dan proyek tahun 2003 sesuai dengan masukan yang disampaikan dalam diskusi. Dalam hal ini perlu diuraikan program/proyek apa yang perlu dipertajam/disesuaikan dan perubahan bagaimana yang diharapkan (apakah pendekatannya, lokasinya, sasarannya, dsb). Jika ada konsekuensi terhadap pendanaan (yang tidak menambah alokasi per departemen) maka hal ini perlu diperjelas, untuk disampaikan kepada DPR-RI.

iii. saran dan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan dari kerangka kebijakan/framework/guidance untuk pelaksanaan program kunci yang bersangkutan. Saran dan rekomendasi tersebut perlu dirumuskan satu per satu.

b. Pada Sidang Penutupan, masing-masing pimpinan sidang kelompok menyampaikan kesepakatan tersebut diikuti dengan diskusi untuk memperoleh kesimpulan akhir yang menyeluruh.


MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KEP. 286/M.PPN/07/2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2002


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menemukenali tantangan, kendala dan

peluang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu

diselenggarakan suatu forum Rapat Koordinasi Pembangunan

Nasional Tahun 2002;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan

Koordinasi Pembangunan Nasional secara efektif dan efisien, perlu

dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Pembangunan Nasional Tahun 2002;

c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi

syarat untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana tersebut

dalam huruf b di atas;

Mengingat ...


Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;

4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

46 Tahun 2002;

6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN

NASIONAL TAHUN 2002.

PERTAMA ...


PERTAMA: Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Pembangunan Nasional Tahun 2002 yang terdiri dari Tim Pengarah

dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim Pengarah bertanggungjawab mengarahkan kebijakan

penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun

2002, baik penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan seluruh

instansi pemerintah pusat (Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen) maupun rapat koordinasi perencanaan dengan seluruh

pemerintah daerah;

KETIGA : Tim Pelaksana bertanggungjawab:

a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengolahan seluruh materi

yang akan dibahas dalam setiap persidangan Rapat Koordinasi

Pembangunan Nasional Tahun 2002,

baik penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan seluruh

instansi pemerintah pusat (Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen) maupun rapat koordinasi perencanaan dengan

seluruh pemerintah daerah;

b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan seluruh materi hasil

setiap persidangan sebagaimana tersebut di atas serta

mendistribusikannya kepada seluruh peserta dan instansi terkait;

c. Memantau dan mengevaluasi kelancaran setiap diskusi Rapat

Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2002;

d. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi

dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud di atas;

KEEMPAT: Tim Pelaksana dipimpin bersama oleh Ketua Tim Pelaksana I yang

bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Pembangunan Nasional Tahun 2002 dan Ketua Tim Pelaksana II yang

bertugas mengkoordinasikan penyusunan dan pengolahan materi

Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2002;

KELIMA ...


KELIMA : Bila dipandang perlu, Ketua Tim Pelaksana I dan II secara bersama-

sama dapat membentuk Sekretariat Tim Pelaksana untuk membantu

kelancaran tugas Tim Pelaksana;

KEENAM: Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan persiapan dan

pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2002

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2002;

KETUJUH: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

selesainya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional

Tahun 2002 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 30 Juli 2002


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd

KWIK KIAN GIE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum,

Drs. Sutrisno Djaja

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Inspektur Utama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;

5. Yang Bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 286/M.PPN/07/2002

TANGGAL : 30 Juli 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2002

I. TIM PENGARAH

1. Ketua : Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

2. Sekretaris : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.

3. Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

2. Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan,

Kantor Meneg PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan

Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidang Ekonomi, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kantor

Meneg PPN/Bappenas;


8. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Percepatan

Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan

Kawasan Tertinggal;

9. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Maritim dan Tata Ruang;

10. Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan;

11. Inspektur Utama, Bappenas;

12. Sekretaris Jenderal, Departemen Dalam Negeri;

13. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen

Dalam Negeri;

14. Direktur Jenderal Umum Pemerintahan, Departemen

Dalam Negeri;

15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Departemen Dalam Negeri;

16. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah, Departemen Keuangan;

17. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;

II. TIM PELAKSANA

1. Ketua I : Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.

2. Ketua II : Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan

Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas.

3. Sekretaris I : Kepala Biro Humas, Persidangan dan Administrasi

Pimpinan, Kantor Meneg PPN/Bappenas.

4. Sekretaris II : Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan

Tertinggal, Kantor Meneg PPN/Bappenas.

5. Anggota : 1. Direktur Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi,


2. Direktur Pengembangan Otonomi Daerah, Kantor

Meneg PPN/Bappenas;

3. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;


4. Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan

Daerah, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

5. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

6. Direktur Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,


7. Direktur Pangan dan Pertanian, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya

Air, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

9. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

10. Direktur Perencanaan Makro, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

11. Direktur Sumber Daya Mineral dan Pertambangan,


12. Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

13. Direktur Neraca Pembayaran & Kerjasama Ekonomi

Internasional, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

14. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter,


15. Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi,


16. Direktur Industri, Perdagangan dan Pariwisata,


17. Direktur Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan

Koperasi, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

18. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan

Pembangunan, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

19. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kantor

Meneg PPN/Bappenas;

20. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kantor

Meneg PPN/Bappenas;

21. Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan



22. Direktur Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan


23. Direktur Administrasi Pendanaan Pembangunan,


24. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor

Meneg PPN/Bappenas;

25. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

26. Direktur Politik, Komunikasi dan Informasi, Kantor

Meneg PPN/Bappenas;

27. Direktur Aparatur Negara, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

28. Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

29. Direktur Agama dan Pendidikan, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

30. Direktur Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Perempuan, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

31. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kantor

Meneg PPN/Bappenas;

32. Direktur Transportasi, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

33. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

34. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

35. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika,


36. Direktur Pengembangan Kelembagaan Prasarana

Publik, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

37. Direktur Bina Manajemen Pemerintahan Daerah,

Ditjen Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;

38. Direktur Bina Kapasitas Daerah, Ditjen Otonomi

Daerah, Departemen Dalam Negeri;

39. Direktur Bina Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen

Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;

40. Direktur Pembinaan Wilayah Administrasi, Ditjen

Umum Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri;


41. Direktur Bina Kelembagaan Pembangunan, Ditjen

Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri;

42. Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, Ditjen

Bangda, Departemen Dalam Negeri;

43. Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan;

44. Direktur Pembiayaan Pinjaman Daerah, Ditjen

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Departemen Keuangan;

45. Direktur PA III, Ditjen Anggaran, Departemen

Keuangan;

46. Kepala Biro Umum, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

47. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

48. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata

Laksana, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

49. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan

Perencana, Kantor Meneg PPN/Bappenas;

50. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan


51. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kantor Meneg

PPN/Bappenas;

52. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kantor

Meneg PPN/Bappenas;


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd

KWIK KIAN GIE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum,


SEKILAS INFO BAGI PESERTA RAKORBANGPUS TAHUN 2002 CONTACT PERSON Berbagai informasi mengenai materi dan pelaksanaan acara RAKORBANGPUS 2002, bisa menghubungi: SUPRAYOGA HADI HP: 0816 480 3870

THOHIR AFANDI HP: 0812 959 7202

RUANGAN SIDANG Ruangan untuk pelaksanaan Sidang Pleno: Ruang Serba Guna atau SG.1-4, Terletak di gedung utama Lt.1

Ruang untuk pelaksanaan Sidang Kelompok adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Sidang Penanggulangan Kemiskinan (Hari I), dan Kelompok Sidang Perluasan Kesempatan Kerja (Hari II): Ruang SG.1-3

2. Kelompok Sidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal Lainnya (Hari I), dan Kelompok Sidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Hari II): Ruang Soegijanto Soegijoko atau Ruangan SS.1-2, terletak di gedung TS2A (sebelah barat Gedung Utama) Lt.2

KONSUMSI Konsumsi yang disediakan oleh panitia adalah konsumsi selama pelaksanaan acara, meliputi: MAKAN SIANG dan SNACK.

Untuk masing-masing Kelompok Diskusi, tersedia ruang makan, yaitu:

1. Kelompok Sidang Penanggulangan Kemiskinan (Hari I), dan Kelompok Sidang Perluasan Kesempatan Kerja (Hari II): Ruang SG.5

2. Kelompok Sidang Percepatan Pembangunan KTI dan Kawasan Tertinggal Lainnya (Hari I), dan Kelompok Sidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Hari II): Ruang SS.4

TOILET Toilet terletak di sebelah timur Ruang SG.1, tepat disamping lift timur.

POLIKLINIK Apabila kurang sehat/sakit, Panitia menyiapkan satu tim medis yang bersiaga di klinik Bappenas, terletak di sisi timur Gedung Utama.

MUSHOLLA Untuk keperluan ibadah sholat, tersedia dua musholla, masing-masing terletak di sisi barat Ruang Sidang Pleno, dan Gd. TS2A Lt.2 .

RAKORBANGPUS PADA WEBSITE BAPPENAS Untuk informasi lebih rinci mengenai seluruh makalah dan bahan paparan pada sidang kelompok RAKORBANGPUS, dapat diperoleh melalui website Bappenas di: http://www.bappenas.go.id/

SEKRETARIAT PANITIA Sekretariat Panitia terletak persis di sebelah lift barat Gedung Utama, di sisi kanan Ruangan SG.5. Sekretariat Panitia ini juga berfungsi sebagai pusat informasi pelaksanaan RAKORBANGPUS 2002.


DAFTAR INSTANSI PUSAT YANG DIUNDANG SEBAGAI PESERTA DALAM RAKORBANG PUSAT TAHUN 2002 NO PEJABAT INSTANSI/LEMBAGA MITRA KERJA ALAMAT KOTA

1 Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat

2 Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Jl. Lapangan Banteng Tmr. No.2-4 Jakarta Pusat

3 Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat

4 Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat

5 Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Jl. Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Pusat

6 Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM Jl. HR Rasuna Said Kav.3 Jakarta Selatan

7 Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi Gd. BPPT II Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta Pusat

8 Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Jl. DI Panjaitan Kav.42 Kb Nanas Jakarta Timur

9 Sekretaris Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta Pusat

10 Sekretaris Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI Jl. MT Haryono Kav.29-30, Gd. Menara Saidah 15 Jakarta Selatan

11 Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

12 Sekretaris Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat

13 Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jl. Lapangan Banteng No.3-4 Jakarta Pusat

14 Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat

15 Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan SD Mineral Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat

16 Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan HAM Jl. HR Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan

17 Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Gd. Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan

18 Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Jl. MT. Haryono Kav.52-53 Pancoran Jakarta Selatan

19 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Jl. HR Rasuna Said Kav.4-9 Jakarta Selatan

20 Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Jl. Lapangan Banteng No.2-4 Jakarta Pusat

21 Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No.6 Jakarta Pusat

22 Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan

23 Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat

24 Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian & Perdagangan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 50 Jakarta Selatan

25 Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman & Prasarana Wil Jl. Pattimura Timur No.20 Jakarta Selatan

26 Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Jl. Medan Merdeka No.13-14 Jakarta Pusat

27 Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Jl. Harsono RM No.3 Ps Minggu Jakarta Selatan

28 Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat

29 Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi Jl. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan

30 Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia Jl. Ampera Raya Cilandak Timur Jakarta Selatan

31 Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Jl. Seno Raya Jakarta Selatan

32 Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Jl. Letjen Sutoyo No.12 Jakarta Timur

33 Sekretaris Utama Badan Koord. Keluarga Berencana Nasionl Jl. Permata No.1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur

34 Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta Selatan


NO PEJABAT INSTANSI/LEMBAGA MITRA KERJA ALAMAT KOTA

35 Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nas Jl. Raya Jakarta-Bogor Km.46 Cibinong Jawa Barat

36 Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat

37 Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Gd. Multi City Agung Lt. 6, Jl. MH. Thamrin No. 56 Jakarta Pusat

38 Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan & Pembang Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

39 Sekretaris Utama Badan Pengemb. Kebudayaan & Pariwisat Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta Pusat

40 Sekretaris Utama Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi Gd. BPPT II Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta Pusat

41 Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan

42 Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Jl. Dr. Sutomo No.6-8 Jakarta Pusat

43 Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan

44 Sekretaris Utama Badan Tenaga Atom Nasional Jl. Kuningan Brt, Mampang Prapatan Jakarta Selatan

45 Sekretaris Utama Badan Urusan Logistik Jl. Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan

46 Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran Jakarta Pusat

47 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No.10 Jakarta Pusat

48 Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto No.10 Jakarta Selatan

49 Sekretaris Utama Lembaga Informasi Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No.7 Jakarta Pusat

50 Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat

51 Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional Jl. Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta Timur

52 Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Jl. Harsono RM No.70 Ragunan Jakarta Selatan

53 Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl. Salemba Raya No.28A Jakarta Pusat

54 Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Negara RI Jl. Veteran No.21 Jakarta Pusat

55 JAM Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasannudin No.1 Jakarta Selatan

56 Sekretaris Jenderal Kepolisian Negara Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

57 Deputi Administrasi Seswapres Sekretariat Wakil Presiden RI Jl. Medan Merdeka Selatan No.6 Jakarta Pusat


EVALUASI PENYELENGGARAN RAKORBANGPUS TAHUN 2002

Untuk penyempurnaan penyelenggaraan Rakorbangpus yad. kami sangat mengharapkan kritikan dan saran Bapak/Saudara. Mohon diisi dengan melingkari jawaban yang paling sesuai dengan apa yang Bapak/Saudara pikirkan.

PENYELENGGARAAN RAKORBANGPUS 2002

Apakah topik-topik yang dibahas dalam Rakorbangpus 2002 sesuai dengan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa kita saat ini? a. Ya b. Tidak

Apakah Bapak/Saudara dapat menyuarakan pendapat Bapak/Saudara secara leluasa? a. Ya b. Kurang c. Tidak sama sekali

Bagaimana kualitas materi yang dipaparkan oleh para pembicara? a. Cukup baik b. Kurang informatif

Apakah waktu pemaparan bagi pembicara cukup efektif?

a. Ya b. Kurang

Apakah waktu diskusi cukup efektif? a. Ya b. Kurang

Apakah hasil diskusi cukup menggambarkan kesepakatan pendapat seluruh/sebagian besar peserta? a. Ya b. Tidak

Apakah Bapak/Saudara menjumpai masalah teknis berikut?

Kesulitan memperoleh materi rapat a. Ya b. Tidak Posisi tempat duduk kurang baik a. Ya b. Tidak Masalah parkir a. Ya b. Tidak Masalah pengaturan ruang a. Ya b. Tidak Masalah tata suara a. Ya b. Tidak Masalah suhu ruangan a. Ya b. Tidak Masalah konsumsi a. Ya b. Tidak Masalah sholat a. Ya b. Tidak Masalah kamar kecil a. Ya b. Tidak Masalah komunikasi a. Ya b. Tidak Masalah penerimaan petugas a. Ya b. Tidak Masalah keamanan barang a. Ya b. Tidak Masalah keamanan mobil a. Ya b. Tidak Masalah lain: ……….


MASUKAN BAGI RAKORBANGPUS YANG AKAN DATANG

Menurut Bapak/Saudara, Rakorbangpus: a. Perlu diselenggarakan secara rutin b. Tidak perlu diselenggarakan secara rutin

Frekuensi penyelenggaraan Rakorbangpus:

a. Satu kali dalam setahun b. Tergantung keperluan

Waktu penyelenggaraan Rakorbangpus:

a. Sebelum ada pembicaraan dengan DPR b. Setelah Rancangan Nota Keuangan diserahkan kepada DPR c. Setelah ada kepastian alokasi anggaran total Departemen/LPND

Lama penyelenggaran Rakorbangpus:

a. Maksimum dua hari b. Maksimum tiga hari c. Maksimum empat hari d. Maksimum lima hari

Program lintas sektoral apa yang sebaiknya dibicarakan dalam Rakorbangpus:

a. Kemiskinan b. Ketimpangan antar daerah c. Pengangguran d. Sumber daya manusia e. Pemulihan ekonomi f. Tata ruang/pertanahan g. Lingkungan hidup h. Transportasi i. Good governance j. …………………… k. …………………… l. ……………………

Peserta Rakorbangpus:

a. Semua departemen/kementerian/LPND/lembaga negara b. Tertentu saja, sesuai dengan topik utama yang dibicarakan

Siapakah yang Bapak/Saudara usulkan sebagai pembicara utama pada

Pembukaan dan/atau Penutupan: a. Cukup Menneg PPN/Kepala Bappenas b. Tergantung topik utama yang dibahas c. Sebutkan: ………………………………

Terima kasih atas masukannya. Tim Teknis Penyelenggaraan Rakorbangpus 2002

rakorbang pusat tahun 2002 - regional development ...deputi5.tripod.com/rakorbangpus/panduan.pdfbuku...

Documents