BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

LAPORAN

PUBLIC CAMPAIGN

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

TRIWULAN I

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (B2TKE)

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI DAN

MATERIAL

KAWASAN PUSPIPTEK KOTA TANGERANG SELATAN 15314

TELP (021) 7560916, 7560092 FAX (021) 7560904

2021

2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Public Campaign

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) Tahun

2021.

Kegiatan public campaign pengendalian gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman pegawai ASN, dan non organik di Lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi

(B2TKE) tentang informasi gratifikasi. Hal ini diharapkan dapat dihindarkan dan dihentikan

terjadinya budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Aparatur Sipil Negara

sehingga tindak pidana pemerasan dan suap/praktek korupsi lainnya tidak terjadi dan dapat

dihilangkan. Melalui laporan ini, diberikan gambar mengenai pelaksanaan public campaign

pengendalian gratifikasi di lingkup Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) Triwulan I

tahun 2021.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penyusunan laporan ini. Kami menerima segala bentuk kritik dan saran demi

penyempurnaan laporan ini sehingga dapat menjadi perbaikan dimasa yang akan datang. Terima

kasih.

Melaporkan,

Pokja Penguatan Pengawasan,

Ketua

Desy Kurniawati, ST. MT

NIP: 198812302014022004

Menyetujui,

Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi

Dr. Ir. Barman Tambunan

NIP: 196710121986121001

Tangerang Selatan, 8 April 2021

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... 2

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 3

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 4

A. Latar Belakang ................................................................................................................ 4

B. TUJUAN ........................................................................................................................... 4

C. RUANG LINGKUP ............................................................................................................ 5

D. DASAR HUKUM ............................................................................................................... 5

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN .............................................................................................. 6

BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 14

4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

perlu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010

yang menyatakan kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati 17 kewajiban dan

menghindari 15 larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

Salah satu larangan bagi pegawai negeri sipil adalah melakukan tindak KKN dan

menerima gratifikasi. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia no. 20 tahun 2001

yang merupakan perubahan dari UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Korupsi, korupsi adalah setiap orang yang melawan secara hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri ata orang lain atau suatu korporas yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pindana penjara seumur hidup atau

pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp

200.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Sedangkan menurut penjelasan pasal

12B UU no. 20 tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi

pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,

failitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara yang menerima setiap tindak

gratifikasi dianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan

dengan kewajiban ataau tugasnya. Salah satu upaya yang dilakukan di lingkungan Balai

Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) dalam menghindari dan menghentikan praktek

gratifikasi dan tindak KKN maka dilakukan sebuah gerakan berupa public campaign.

B. TUJUAN

Laporan pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi Triwulan I tahun 2021

bertujuan untuk memberikan pandangan pelaksanaan public campaign mengenai

pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE),

Kedeputian Teknologi Informasi, Energi dan Material. Public Campaign dilaksanakan

5

dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi sehingga dapat

meminimalisasi tindak gratifikasi baik secara internal maupun eksternal.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan ini adalah pelaksanaan public campaign pengendalian

gratifikasi di lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) pada periode

triwulan I tahun 2021 dimulai dari Bulan Januari hingga Maret tahun 2021.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran

Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilaya Birokrasi Bersih dan

Bebas Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Kepala BPPT NO 185 Tahun 2013 Pedoman Pelaporan Gratifikasi BPPT.

9. SE Ka. B2TKE no. 3 tahun 2020 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi.

6

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Komitmen Balai Besar Tekologi Konversi Energi dalam pelaksanaan public campaign terkait

dengan pegendalian gratifikasi di tahun 2021 yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk mengenai pengertian gratifikasi di

lingkungan pelayanan publik seperti di Lobby Tamu

2. Menampilkan running text “Wilayah Bebas Korupsi” yang berada di depan pintu

masuk guna mengingat seluruh Pegawai Negeri Sipil b2tke dan pengujung agar tidak

melakukan penerimaaan gratifikasi.

3. Melakukan sosialisasi dengan cara memasang spanduk mengenai Pembangunan Zona

Itegritas.

4. Melakukan sosialisasi dengan cara menerapkan notifikasi terkait dengan larangan

gratifikasi di website Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE).

5. Melakukan himbauan kepada pegawai Balai Besar Teknologi Konversi Energi

(B2TKE) untuk melakukan pengisian LHKPN atau LKHSN.

Langkah awal yang dilakukan tim Penguatan Pengawasan Balai Besar Teknologi Konversi

Energi (B2TKE) adalah menyusun rencana kerja pengendalian gratifikasi tahun 2021, adapun

penyusunan jadwal public campaign pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan pada periode

Triwulan I dimulai dari Bulan Januari hingga Maret tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Periode Bulan Januari

B2TKE telah berkesinambungan melaksanakan berbagai upaya menuju Zona integritas bebas

korupsi dalam seluruh system yang diterapkan pada B2TKE. Secara berkala melakukan public

campaign pada website B2TKE mengenai Tolak Gratifikasi, Tolak Suap dan Tolak Korupsi.

Sebagai Langkah awal pencanangan Langkah penolakan atas segala bentuk Korupsi,

Gratifikasi dan Suap, yang terlihat pada potongan web B2TKE.

Pengendalian gratifikasi disematkan pada layanan website B2TKE pada informasi public –

Zona Integritas.

7

Flyer Tolak Korupsi, Gratifikasi dan Suap pada flash mop website B2TKE

Pada Website B2TKE pada informasi Publik --- Zona Integritas

8

Periode Februari

Pada bulan februari B2TKE mengikuti program pemaparan dengan narasumber BPOM, yaitu

pada tanggal 23 Februari 2021 yang mana dalam penerapannya, meminta BPOM yang sudah

berpengalaman untuk dapat membagikan ilmu dan kiat untuk BPPT menuju WBK dan

WBBK.

9

Tim SPIP secara rutin melakukan koordinasi untuk penyusunan Penguatan Pengawasan di

B2TKE, yaitu melanjutkan tugas penguatan pengawasan yang sudah terbangun di tahun

2020. Koordinasi berkelanjutan Tim SPIP untuk pengembangan, maintenance public

campaign menuju WBK dan dengan secara akftif membagi tugas untuk secara aktif

mengingatkan pengisian LHKASN dan LHKPN pelaporan 2021 agar 100%.

Pembahasan tentang pengembangan dan maintenance Public campaign, yaitu:

Running text di pintu masuk B2TKE

10

Notifikasi larangan gratifikasi di website

Pemasangan spanduk tentang pengertian Gratifikasi di Lobby Tamu

11

Banner Pembangunan Zona Integritas

Dalam melakukan pengendalian gratifikasi maka dilakukannya pemasangan spanduk

mengenai Pengertian Gratifikasi, tujuan dilakukan pemasangan spanduk tersebut sebagai

pengingat dan informasi bagi seluruh pegawai B2KE dan pengunjung bahwa B2TKE

berusaha menuju Wilayah Bebas Korupsi. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai di

lingkungan Balai Besar Teknologi Konversi Energi berkewajiban menolak penerimaan

gratifikasi. Apabila terpaksa menerimanya maka harus dilaporkan gratifikasi yang

diterimanya kepada Pokja Penguatan Pengawasan Balai Besar Teknologi Konversi Energi.

Periode Maret

Secara aktif kegiatan penguatan pengawasan pada bulan Maret dengan menggunakan media

WAG Official B2TKE maupun WAG B2TKE info yang kemudian melalui secretariat bidang

untuk memantau pelaporan 100% LHKASN dan LHKPN, yang seluruh pegawai diikutkan

dalam rangkaian pelaksanaan sosialisasi.

12

Pemberitahuan secara berkala pelaporan LHKASN dan LHKPN

Himbauan Pengisisn LHKPN atau LHKASN dilakukan secara berurutan melalui zoom

meeting pada tanggal 23 Maret 2021 untuk LHKPN sedangkan, pada tanggal 29 maret 2021

untuk LHKASN.

13

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE)

Gambar 1. Sosialisasi mengenai Wilayah Bebas dari Korupsi terkait Zona Integritas

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Balai Besar Teknologi Konversi Energi

(B2TKE) telah dilaksanakan di rapat Zoom Meeting pada tanggal 12 April 2021 yang

diikuti seluruh pegawai Balai Besar Teknologi Konversi Energi. Adapun materi yang

dipaparkan mengenai Wilayah Bebas dari Korupsi terkait Zona Integritas, Sistem

Pengendalian Itern Pemerintah (SPIP) yang disampaikan langsung oleh Kepala Balai

Besar Teknologi Konversi Energi.

Untuk menghentikan tindak pidana korupsi yang mana salah satunya adalah

penerimaan gratifikasi maka kegiatan pengkajian dan penerapan serta pelayanan jasa Balai

Besar Teknologi Konversi Energi melakukan pengendalian gratifikasi pada tahun 2021

Dalam rangka pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi maka dilakukannya

pemasangan notifikasi larangan gratifikasi di website Balai Besar Konversi Energi

sehingga dapat mengingatkan dan memberi informasi kepada seluruh pegawai Balai Besar

Teknologi Konversi Energi (B2TKE) dan pihak-pihak yang sedang berkunjung ke website

untuk menghindari tindak gratifikasi secara internal maupun eksternal.

14

BAB III PENUTUP

Tim Penguatan Pengawasan Balai Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) telah

melaksanakan kegiatan sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola di lingkungan Balai

Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Dan

Nepotisme, yang merangkul seluruh pegawai, baik yang terlibat dalam tatanan system

pembangunan di B2TKE pada kususnya dan eksternal dengan pihak client maupun Mitra pada

umumnya.

Pelaporan yang merangkum kegiatan pengembangan Zona Integritas di B2TKE dilakukan tiap

triwulan sekali oleh beberapa rangkaian kegiatan, yang saling berkesinambungan. Dan

diharapkan akan membawa hasil dan perubahan pada umumnya di lingkungan B2TKE untuk

ke depannya.