proses pengesahan badan hukum koperasi

8/18/2019 Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi

1/15

UU 25/1992

PP 4/1994

PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

Membahas Anggaran Dasar Koperasi :

Anggaran Dasar memuat antara lain :• Nama & tempat e!u!uan"• Masu! & tu#uan• $i!ang usaha"• Keanggotaan"• %apat Anggota"• Pengurus Penga'as"

• (isa )asil Usaha"

P*%M*N +1/2++,

- (eurang -urangn.a !iha!iri 2+ orang

pen!iri"

(eelompo orang.ang mempun.ai

egiatan !an

epentingan eonomi.ang sama"

%apat Persiapan

%apat Pembentuan

P%A KP*%A(0

Kop" (eun!er

Kop" Primer

- Diha!iri seurangurangn.a tiga3 operasimelalui 'ail-'ailn.a"

Menga#uanpermohanan

pengesahan searatertulis epa!a Pe#abat

ber'enang"

• Pe#abat .ang ber'enang'a#ib melauan penelitianterha!ap materi AnggaranDasar .ang !ia#uan"

• Pe#abat .ang ber'enangmelauan pengeeanterha!ap ebera!aanoperasi tersebut"

Diterima

Pengesahanselambat-lambatn.a bulan se#a beras

!iterima lengap

Ditola

Keputusan penolaan!an alasann.a

!isampaian embaliepa!a uasa pen!iripaling lama bulan

erha!ap penolaanpara pen!iri !apat

menga#uanpermintaan ulangpengesahan ata

pen!irian operasi!alam #anga 'atupaling lama 1 bulan.

Keputusan terha!appermintaan ulangtersebut !iberian

paling lambat

1 bulan.

!isetu#ui !itola

KeputusanahirPembuatan Ata olehNotaris" 1


2/15

1. Dasar Hukum :

- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian.

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta

Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan

Pengesahan Akta Pendirian dan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi.

!. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok

orang"anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan

dan kepentingan ekonomi yang sama.

#. $ebelum mendirikan koperasi sebaiknya didahuluidengan penyuluhan tentang perkoperasian agar

kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi

tersebut memahami mengenai perkoperasian sehingga

anggota koperasi nantinya benar-benar memahami nilai

dan prinsip koperasi dan paham akan hak danke%ajibannya sebagai anggota koperasi.

PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

!


3/15

4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan &apat

Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer

sekurang-kurangnya dihadiri oleh !' orang anggota pendiri

sedangkan untuk Koperasi $ekunder sekurang-kurangnyadihadiri oleh # (tiga) koperasi melalui %akil-%akilnya.

*. &apat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat

Dinas"+nstansi",adan ang embidangi Koperasi setempat

(sesuai domisili anggota) dimana kehadiran pejabat tersebut

bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaandengan pembentukan koperasi melihat proses pelaksanaan

rapat pembentukan sebagai narasumber apabila ada

pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk

meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para

pendiri sebelum di/akta/kan oleh 0otaris Pembuat Akta

Koperasi setempat.$elain itu apabila memungkinkan rapatpembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh 0otaris

Pembuat Akta Koperasi yaitu 0otaris yang ditetapkan melalui

Keputusan enteri 0egara Koperasi dan K untuk

membantu membuat"menyusun akta pendirian perubahan

anggaran dasar dan pembubaran koperasi.

#


4/15

2. Dalam &apat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran3

Dasar Koperasi yang memuat antara lain : - 0ama dan tempat kedudukan - aksud dan tujuan

- ,idang usaha - Keanggotaan - &apat Anggota - Pengurus dan Penga%as - $isa Hasil saha

4. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi

tersebut dibuat dihadapan dan atau oleh 0otaris Pembuat

Akta Koperasi dimaksud.

5. $elanjutnya 0otaris atau kuasa Pendiri mengajukan

permohonan pengesahan se6ara tertulis kepada pejabat yang

ber%enang yaitu :

ntuk koperasi primer yang anggotanya tersebar di lebih dari

1 (satu) propinsi dan untuk koperasi sekunder adalah Deputi,idang Kelembagaan Koperasi dan K Kementerian

Koperasi dan K.

ntuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu propinsi

atau Kabupaten"Kota adalah Kepala Dinas"Kantor",adan yang

menangani urusan perkoperasian Propinsi"Kabupaten"Kota

setempat.7


5/15

8. Pejabat yang ber%enang akan melakukan :

- Penelitian terhadap meteri Anggaran Dasar yang

diajukan. - Penge6ekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

1'. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat

lambatnya # (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap.

11. 9ika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan

alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri

paling lama # (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.

1!. Terhadap Penolakan para pendiri dapat mengajukan

permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasidalam jangka %aktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan

terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling

lambat 1 (satu) bulan.

*


6/15

1. $urat bukti penyetoran modal tetap $P pada asi primer

sekurang-kurangnya &p. 1*.'''.'''- (lima belas juta

rupiah) dan &p. *'.'''.'''- (lima puluh juta rupiah)

untuk $P pada koperasi sekunder berupa deposito

pada ,ank Pemerintah yang disetorkan atas nama

enteri Koperasi Pengusaha Ke6il dan enengah 6.

Ketua Koperasi yang bersangkutan.

!. &en6ana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

#. Administrasi dan pembukuan koperasinya.

7. 0ama dan ri%ayat hidup Pengurus Penga%as dan 6alon

Pengelola.*. Da;tar sarana kerja.

2. $urat Perjanjian Kerja antara Pengurus Koperasi dengan

Pengelola"anager"Direksi.

TAMBAHAN YANG PERLU DILAMPIRKAN DLM

PEMBENTUK AN KOPERASI YANG MEMPUNYAI

UNIT USAHA SIMPAN PINJAM :

2


7/15

A$P


8/15

P?K?K ,AHA$A0

Dasar hukum,

Akta Perkoperasian,

Materi muatan penting yangperlu diatur dalam Anggaran Dasar koperasi.

5


9/15

D A $ A & H K

1. UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.2. PP. nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan

Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.. PP. nomor 1! tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi o"eh

Pemerintah4. PP nomor 9 tahun 1995 tentang Pe"aksanaan Kegiatan #impan Pin$am

o"eh Koperasi.

5. PP. nomor tahun 199% tentang &oda" Penyertaan pada Koperasi.'. #urat Keputusan &enteri Koperasi dan PPK nomor '(Kep(&())(199%tentang Pedoman Pe"aksanaan Penggabungan dan Pe"eburanKoperasi.

!. #urat Keputusan &enteri *egara Koperasi dan PK& nomor19(K+P(&eneg()))(2,,, tentang Pedoman ke"embagaan dan UsahaKoperasi.

%. Peraturan &enteri *egara Koperasi dan Usaha Keci" &enengah

-epub"ik )ndonesia *omor ,1(Per(&.KUK&()(2,,' tangga" 9 anuari2,,' tentang Petun$uk Pe"aksanaan Pembentukan/ Pengesahan AktaPendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

8


10/15

AKTA P


11/15

A0==A&A0 DA$A& K?P


12/15

. Pengaturan organisasi sebagaimana dimaksud angka 2 huru6 a

ada"ah mengenai a. nama dan tempat kedudukanb. maksud dan tu$uanc. "andasan dan a7asd. keanggotaane. perangkat organisasi6. rapat rapat termasuk rapat anggota‑

g. $angka 8aktu berdirinyah. sanksi.

4. Pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 2 huru6 b/ada"ah mengenai a. kegiatan usaha yang di$a"ankan Koperasi

b. pendapatan koperasi/ #isa asi" Usaha #U danpembagiannyac. tanggungand. tahun buku koperasi.

1!


13/15

5. Pengaturan moda" dan keuangan sebagaimana dimaksud

angka 2 huru6 c/ ada"ah mengenai

a. moda" sendirib. moda" pin$aman

c. moda" penyertaan.

'. Pengaturan mana$emen sebagaimana dimaksud angka 2

huru6 d/ ada"ah mengenai

a. 8e8enang/ hak/ tugas/ ke8a$iban dan tanggung

$a8ab dari perangkat organisasi dan penge"o"a koperasi

b. hubungan ker$a antar perangkat organisasi dan antara

perangkat organisasi dengan Penge"o"a Usaha Koperasi

c. "aporan keuangan dan neraca.

1#


14/15

MATERI MUATAN ANGGARAN DASAR

&ateri muatan da"am Anggaran Dasar Koperasi

sekurang kurangnya me"iputi ‑

a. Da6tar nama pendirib. *ama dan tempat kedudukanc. 3andasan dan asasd. &aksud dan tu$uan serta bidang usahae. Ketentuan mengenai keanggotaan

6. Ketentuan mengenai rapat anggotag. Ketentuan mengenai pengurush. Ketentuan mengenai penga8asi. Ketentuan mengenai penge"o"a $. Ketentuan mengenai permoda"ank. Ketentuan mengenai $angka 8aktu berdirinya Koperasi

". Ketentuan mengenai #isa asi" Usaham. Ketentuan mengenai sanksin. Ketentuan mengenai pembubarano. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasarp. Ketentuan mengenai Anggaran -umah Tangga danperaturan khusus.

17


15/15

&ateri Anggaran Dasar Koperasi dapat

diper"uas dengan menetapkan ha" ha" "ain‑

yang diper"ukan sesuai dengan

kepentingan anggota/ organisasi atau

usaha koperasi yang bersangkutan/

sepan$ang tidak bertentangan dengan

peraturan

1*

proses pengesahan badan hukum koperasi

Documents