CURATELLE:Indonesian Regulation

Budi Sampurna

Konas 4 Asosiasi Psikogeriatri Indonesia

The Law No 36 / 2009 : Health

The Law No 36 / 2009 : Health

Pengampuan

• Pasal 433 KUH Perdata

–Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

–Seorang dewasa juga boleh ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya

KASUS

• RSJ di B dituntut mantan pasiennya karena telah merawatnya sebagai pasien gangguan jiwa, sehingga merugikannya. Ia juga mengatakan telah menerima kekerasan selama dalam perawatan.

• Pasien ditemukan masyarakat dalam keadaan “bingung” dan “mengganggu”, kemudian oleh polisi diserahkan ke RSJ

• Pasca perawatan ia meminta diperiksa di RS besar di J dan dinyatakan tidak psikotik (VR)

The Law No 36 / 2009 : Health

Pasal 150 UU 36/2009

(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (visum et repertum psikiatricum) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Masalah Medikolegal

1. Prosedur / formiel:

1. Siapakah yg boleh meminta pemeriksaan

2. Bagaimana tata caranya

3. Siapakah yg melakukan pemeriksaan danmembuat pernyataan

2. Substansi / materiel:

1. Kriteria “dungu, sakit otak dan mata gelap” sehingga harus diampu

2. Teknik pemeriksaan

Peminta Pengampuan

• Pasal 434 KUH Perdata

–Peminta pengampuan karena keadaan dungu, sakit otak dan mata gelap:

• Keluarga sedarah

• Suami atau isteri

• Diri sendiri , karena lemah akal

• Kejaksaan, pada “mata gelap”

Prosedur

• Pasal 436 KUH Perdata:– Permintaan ditujukan ke PN

• Pasal 437 KUH Perdata:– Diperlukan bukti keadaan dungu, sakit otak dan

mata gelap tsb, berikut saksi2

• Pasal 438-439 KUH Perdata:– Diberitahukan kepada yg dimintakan

pengampuannya

– Bila menyangkut hal penting, akan didengar keluarga sedarah dan semenda, dan orang yg diminta diampu

Akibat hukumnya

• Pasal 446 KUH Perdata

– Pengampuan berlaku sejak ditetapkan / putusan diucapkan*

• Pasal 447 KUH Perdata

– Perbuatan perdata yang terjadi sebelum penetapan karena keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, boleh dimintakan pembatalannya jika dasar pengampuan tsb telah ada pada saat dilakukannya perbuatan perdata tersebut

* Dan dimasukkan dalam Berita Negara

• Pasal 1329 KUH Perdata: – Setiap orang adalah cakap untuk membuat

perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

• Pasal 1330 KUH Perdata: – Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat

perjanjian adalah: 1) Orang-orang yang belum dewasa, 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

• Pasal 1331 KUH Perdata: – Orang-orang yang di dalam pasal yang lalu

dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.

– Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tidak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan bersuami dengan siapa mereka telah membuat suatu persetujuan.

Pengampu

• Pasal 451 KUH Perdata– Kecuali terdapat keadaan lain, maka suami atau isteri

harus diangkat sebagai pengampu

• Pasal 452 KUH Perdata– Orang di bawah pengampuan berstatus seperti orang

belum dewasa

• Pasal 453 KUH Perdata– Pengampu juga menjadi wali bagi anak-anak terampu

yg belum dewasa

Berakhirnya Pengampuan

• Pasal 459 KUH Perdata:

– Pengampu tidak boleh lebih dari 8 tahun, kecuali suami atau isteri atau keluargasedarah dalam garis ke atas atau ke bawah

• Pasal 460 KUH Perdata

– Pengampuan berahir apabila sebab-sebabpengampuannya telah hilang, dan telahditetapkan Pengadilan dan di Berita Negara

Peminta pemeriksaan

• Berdasarkan pasal 434 KUH Perdata :

• Keluarga sedarah

• Suami atau isteri

• Diri sendiri , karena lemah akal

• Kejaksaan, pada “mata gelap”

• Berdasarkan pasal 437 KUH Perdata:

– Mengajukan alasan, bukti-bukti dan saksi-saksi

Tata Cara

• Yang diatur dalam Undang-Undang baru tata cara dari sisi hukum

– Pengajuan ke PN

– Memberitahukan ke ybs

– Memanggil dan memeriksa ybs

– Memanggil dan memeriksa keluarga sedarah dan semenda

– dst

Tata Cara 2

• Dari sisi kedokteran (pemberi pelayanan) juga harus dibuat aturannya, misalnya:

– Apakah permintaan harus tertulis?

– Apakah alasan pemeriksaan juga harus disebutkan tertulis?

– Apakah harus ada “saksi” keluarga sedarah atau semenda lainnya?

– Atau haruskah ada permintaan dari Pengadilan (dokter sebagai ahli)?

(kecuali dalam keadaan darurat?)

Apakah permintaan perawatan juga harus melalui prosedur tertentu?

Pemeriksa

• Perlu dirumuskan:

– Bolehkah dokternya tunggal? Ataukah harus suatu Tim?

– Bila harus Tim, perlukah Tim yang multidisiplin? Disiplin apa saja yang diperlukan?

– Adakah kriteria bagi dokter pemeriksa atau institusinya?

Substansi / Materiel

• Rumusan “dungu, sakit otak dan mata gelap” harus jelas, misalnya:

– Apakah cukup dengan adanya retardasi mental atau penyakit / gangguan mental tertentu? (apakah dengan ditemukannya keadaan tsb praktis dapat disimpulkan bahwa orang tsb termasuk dalam kriteria, ataukah harus diuji lebih dahulu?)

– Apakah sama dengan “ketidak-cakapan” hukum?

– Apakah harus keadaan yang terus menerus ataukah boleh sekali-kali saja / sewaktu?

– Apakah “demensia” pada lansia termasuk ke dalamnya?

Substansi / Materiel

A basic principle is that the terms competence (or "competency") and

capacity must always be qualified by the question "for what?"

Capacity only can be assessed in relation to a specific demand or task

Stephen Reads, 2007

Substansi / Materiel

• Apabila telah ditemukan rumusan kriteria tersebut barulah diuraikan pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan sebagai “standar” untuk dapat membuat kesimpulan

• Pada kasus “lupa atau ketidak-cakapan akibat usia lanjut” harus pula dilakukan rumusan kriteria dan cara pemeriksaan

RPP Kesehatan Jiwa

• Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum pidana dilakukan a.l. untuk:

– menentukan apakah seseorang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena penyakit pada saat melakukan tindak pidana;

– menentukan apakah seorang korban menderita gangguan jiwa sebagai akibat dari tindak pidana;

– menentukan apakah seseorang memiliki kompetensi menjalani pemeriksaan untuk kepentingan peradilan.

RPP

• Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum perdata dilakukan antara lain untuk menentukan kecakapan hukum seseorang dalam pengampuan dan alasan perceraian

Bagaimana mengantisipasi “ceritera” seperti pada kasus?

RPP

• Permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada pasal ... ayat (...) dilakukan oleh pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada pasal .. ayat (..) diajukan secara tertulis kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan pemerintah daerah atau swasta

BENARKAH BISA LANGSUNG KEPADA FASYANKES?

RPP

• Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum hanya dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang bertindak sebagai ketua tim pemeriksa

• Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum sebagimana dimaksud ayat (1) harus melalui proses observasi paling lama 14 hari

RPP

• Seluruh biaya perawatan seseorang yang diobservasi untuk kepentingan hukum perdata di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa menjadi tanggung jawab pemohon

• Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum ditetapkan oleh Menteri.

PERMENKES: Mengatur hal-hal yang bersifat teknis medis

Masalah Hukum 1

• Gugatan terhadap kesalahan pernyataan keadaan “di bawah pengampuan” (obyektif) :

– Akibat rumusan kriteria yang salah, misalnya sifat temporer, sifat sekali-kali

– atau cara pemeriksaan yang salah, misalnya tidak melibatkan spesialisasi tertentu, atau penggunaan pemeriksaan penunjang tertentu

– atau pengambilan kesimpulan yang salah

Masalah hukum 2

• Gugatan akibat kesalahan orang yang meminta (subyektif):

– Peminta pemeriksaan adalah anggota keluarga yang memang berniat buruk

– Peminta pemeriksaan bukan anggota keluarga yang sah atau bermasalah (isteri kedua, anak tiri, anak angkat, isteri tidak sah, sengketa antara isteri dengan anak, dll)

Masalah hukum 3

• Apakah teman sejawat atau atasan di tempat kerja dapat mengajukan permintaan kuratele?

– Bila dalam lingkungan profesi dikenal uji profisiensi, uji kompetensi dan uji kesehatan fisik dan mental

• Bila gagal: tidak boleh praktik profesi

• Bagaimana bila pengajuan tersebut tidak terbukti? Dapatkah dituntut balik?

Masalah hukum 4

• Apakah pengajuan permintaan agar seseorang ditempatkan di bawah pengampuan sama dengan pernyataan tidak layak bekerja?

– Samakah dengan kriteria ketidaklayakan bekerja di bidang kesehatan?

• Ataukah hanya ketidakcakapan dalam melakukan perbuatan hukum?

Masalah hukum 5

• Dapatkah seseorang mengajukan diri sendiriuntuk ditempatkan dibawah pengampuan?

– Merasa kadang-kadang memang tidak mampu lagiberpikir atau membuat keputusan

– Menghindari tanggungjawab sosial tertentu

– Menghindari liabilitas tertentu

– Menghindari terjebak ke dalam perbuatan hukumyang sudah tidak dia dikuasai

UNDANG-UNDANG MEMUNGKINKANNYA

Pencegahan

• Cara paling mudah menghindari masalah-masalah tersebut adalah dengan:

– Merumuskan Tata-Cara Permintaan:

• Melalui PN

• Tim Pemeriksa

• Institusi yg netral

– Merumuskan Kriteria, Pemeriksaan dan Penyimpulan

• Escape clausul (kompetensi apa, waktu, perlunya panel review, dll)

Kesimpulan

• Seseorang bisa mengalami kekerasan, penelantaran ataupun abuse melalui keputusan tentang “berada di bawah pengampuan”

• Regulasi dan Keputusan yang bijak di bidang ini akan sangat dihargai

• Budi Sampurna– Bandung, Juli 1954

– Laki-laki, kawin dg 2 anak

• Pekerjaan:– Kepala Biro Hukum & Organisasi Kemenkes

– Guru Besar FKUI,

– Pengajar Hukum Kesehatan Prodi S-2 di FKM UI, FH Soegijapranata, FH Jayabaya

• Pendidikan:– Dokter, SpF(K), SH, DFM

• Organisasi:– IDI, PDFI, PERSI, IRSJAM, ARSADA, IMRK