politic - suprastructure
TRANSCRIPT
STRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
SUPRASTRUKTURPOLITIK
INFRASTRUKTUR POLITIK
APA ITUSUPRASTRUKTUR
POLITIK ?
SUPRASTRUKTUR POLITIK=> suasana kehidupan politik yang ada dalam pemerintahan yakni ada pada lembaga-lembaga negara.
MPRDPR
DPDPRES +
WAPRESBPKMA
MK
KY
SUPRASTUKTUR POLITIK
Fungsi Suprastruktur Politik
1. Fungsi pengambilan keputusan (Decision or rule making)-> oleh lembaga legislatif dan / atau eksekutif.
2. Fungsi pelaksanaan keputusan (Rule application)-> oleh eksekutif dan aparat birokrasi.
3. Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan (Rule adjudication)-> oleh badan-badan kehakiman (yudikatif).
MPRMPR = DPR + DPD -> dipilih melalui pemilu (pasal 2 Ayat (1) UUD 1945)
• Tugas dan wewenang MPR : Mengubah dan menetapkan
UUD Melantik presiden dan wakil
presiden Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden
Melantik wakil presiden menjadi presiden
Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden
Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR
• Hak-hak MPR : Mengajukan usul perubahan
pasal-pasal dalam UUD Menentukan sikap dan
pilihan dalam pengambilan keputusan
Memilih dan dipilih Membela diri Imunitas Protokoler Keuangan dan administrasi
FUNGSI MPR1. Fungsi Legislatif
Þ Menetapkan UUD dan mengubah UUD.
2. Fungsi Pengawasan
Þ Mengambil keputusan untuk memberhentikan pres/wapres
atas usulan DPR.
3. Fungsi Elektoral
Þ Memilih pejabat publik.
DPR• DPR => lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. • Tugas dan wewenang DPR antara lain:
Membentuk UU bersama presiden Memberikan persetujuan Peraturan pemerintah pengganti UU Menerima dan membahas usulan RUU Menetapkan APBN bersama presiden Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta
kebijakan pemerintah Memilih anggota BPK Memberi persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian Komisi Yudisial Memilih tiga orang calon hakim konstitusi kepada presiden
FUNGSI DPR1. Fungsi Legislasi
Þ Pembuatan UU.2. Fungsi Pengawasan
Þ Mengawasi pres wapres dalam menjalankan tugas.
3. Fungsi AnggaranÞ Mengesahkan RAPBN.
DPD• DPD => lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri dari wakil-wakil daerah
provinsi yang dipilih melalui pemilu.• Anggotanya dari tiap provinsi sebanyak 4 orang, jumlah keseluruhan
anggota tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.• Anggota DPD diresmikan oleh keputusan presiden.• Tugas dan wewenang DPD, antara lain:
Dapat ikut mengajukan ke DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pemilihan anggota BPK
Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah
Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK
FUNGSI DPD1. Fungsi Legislasi
Þ Mengajukan RUU dan membahasnya.2. Fungsi Pengawasan
Þ Mengawasi pelaksanaan UU yang menyangkut otonomi daerah.
3. Fungsi AnggaranÞ Memberi pertimbangan atas RAPBN.
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
• Pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan, serta dibantu wapres dan kabinet.
• Kekusaan presiden sebagai kepala pemerintahan : Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan
(pasal 4) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan
(pasal 16) Presiden mengangkat dan memberhentikan
menteri (pasal 17)
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN• Kekuasaan presiden sebagai kepala negara :
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara
Presiden mennyatakan keadaan bahaya Presiden mengangkat duta dan konsul Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan MPR Presiden memberi gelar, tanda penghormatan lainnya Presiden meresmikan anggota BPK Presiden menetapkan hakim agung
BPK
• BPK => badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara (APBN, pajak, dll).
• Hasil laporan itu dilaporkan ke DPR dan DPD.• Wewenang BPK dalam tugasnya adalah :
Menetapkan kebijakan atas tanggung jawab keuangan
Melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
Menetapkan kebijaksanaan tugas penunjangannya.