plagiat merupakan tindakan tidak terpuji · pada wacana undang-undang tentang pendidikan tahun 2013...

ANALISIS STRUKTUR KALIMAT DAN

STRUKTUR PARAGRAF SERTA POLA PENGEMBANGANNYA

PADA WACANA UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN

TAHUN 2013

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia

Disusun Oleh:

Galih Puji Haryanto

081224018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2015

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i

ANALISIS STRUKTUR KALIMAT DAN

STRUKTUR PARAGRAF SERTA POLA PENGEMBANGANNYA

PADA WACANA UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN

TAHUN 2013

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia

HALAMAN J

Disusun Oleh:

Galih Puji Haryanto

081224018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2015


iv

HALAMAN MOTTO

“Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukan dunia”

(Nidji, OST Laskar Pelangi)

“Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar

nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang.”

(Mat 12: 20)

“Engkau seperti engkau sekarang karena keinginanmu. Jika engkau ingin benar-

benar berbeda, engkau harus berada dalam proses untuk mengubahnya, sekarang.”

(Fred Smith)

“Belajarlah, tapi selalu belajar dengan didampingi orang lain. Jangan sendirian

dalam pencarianmu karna jika kau mengambil langkah yang salah, kau tak akan

punya siapa pun untuk membantumu menjadi benar kembali.”

(Paulo Coelho)


v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus sang Emmanuel

Simbah Kakung dan Simbah Putri di surga

Bapak dan Ibu yang sudah mencurahkan kasih dan cinta tanpa syarat

Maria Oktaviarini atas kepercayaan, dukungan dan cinta


viii

ABSTRAK

Haryanto, Galih Puji. Analisis Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf serta

Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang tentang

Pendidikan Tahun 2013: Yogyakarta: Pendidikan Bahasa Sastra

Indonesia, Universitas Sanata Dharma, 2015.

Ada dua tujuan dalam kajian ini. Pertama, mendeskripsikan struktur

kalimat yang digunakan dalam wacana perundang-undangan tentang pendidikan.

Kedua, mendeskripsikan struktur dan pola pengembangan paragraf yang

digunakan dalam wacana perundang-undangan tentang pendidikan.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu membaca, mencatat, dan mengelompokkan

data sesuai dengan rumusan masalah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap,

tahap pertama, membuat tabel sesuai dengan rumusan masalah kemudian mencari

struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya berdasarkan

teori. Tahap kedua triangulasi, data yang sudah terkumpul dan dianalisis

dikonsultasikan kepada ahli. Tahap yang ketiga adalah penyajian data, dilakukan

dengan mendeskripsikan hasil penelitian.

Analisis dalam penelitian ini menemukan kalimat berstruktur S-P-K, P-K-

Pelengkap, K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O., K, (S)-P-O-Ket dan K, S-P-Konj.-

P-K. Struktur paragrafnya terdiri dari kalimat topik dan kalimat pengembang. Pola

pengembangan paragrafnya meliputi pola pengembangan dengan definisi dan

pemerincian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

perancang perundang-undangan dalam merumuskan peraturan perundang-

undangan nantinya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah

khazanah bahasa hukum.


ix

ABSTRACT

Haryanto, Galih Puji. Sentences and Paragraphs Structure Analysis, and Its

Development in Act Passage about Education in 2013. Yogyakarta:

Indonesia Language Education and Indonesia Language Literature,

Sanata Dharma University, 2015.

There are two purposes in this study. The first purpose is to describe the

sentences structure in act passage about education. The second purpose is to

describe the structure and the development pattern of the paragraphs which

written in the act passage about education.

This study is a qualitative descriptive study. The data collection was done

through three steps, such as reading, taking notes and grouping the data based on

the problem limitation. The data analysis was done by three phases. The first

phase is making the table based on the problem limitation then looking for the

sentences and paragraphs structure and also its development pattern based on the

theory. The second phase is data triangulation. In this phase, all data that have

been gathered and analyzed were consulted to experts. The last phase is data

serving. It was done by describing the study result.

From the data analysis, the writer found some sentences with various

structures such as S-V- Adv.; V-Adv.-C; Adv.-S-V-O; V-O1-O2-O3-O4; V; V-O;

Adv.-S-V-O-Adv., and Adv.-S-V-Conj.-V-Adv. The writer also found that the

paragraphs structure consists of main sentences and supporting sentences. The

pattern of paragraphs development includes the definition and the explanation.

The writer hopes that the result of this study may give some suggestions to

the acts creator in formulating the acts later on. Not only that, the writer hopes that

this study may give more knowledge in acts text.


x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa

sehingga dengan berkat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul: Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf serta Pola

Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang Tentang Pendidikan Tahun

2013 ini dengan baik.

Sebagaimana disyaratkan dalam Kurikulum Program Studi Pendidikan

Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(FKIP), Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, penyelesaian skripsi ini

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Kelancaran dan keberhasilan proses pelaksanaan dan penyusunan skripsi

ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai

puhak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak berikut ini:

1. Rohandi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pneidikan,

Universitas Sanata Dharma.

2. Dr. Yuliana Setyaningsih, M.Pd., selaku Ketua Program Studi

Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas Sanata Dharma.

3. Dr. B. Widharyanto, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan

kesabaran dan ketelitian telah mendampingi, memotivasi, dan

memberikan berbagai masukan dan kritikan yang sangat berharga bagi

penulis dari proses awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik.

4. Dr. Y. Karmin, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan

sabar telah mendampingi, memotivasi, serta mengarahkan dan

memberikan koreksi yang berharga pada penulis.


xi

5. Segenap dosen Program Studi PBSI yang dengan penuh dedikasi

mendidik, membimbing, memberikan dukungan dan bantuan selama

proses perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini.

6. R. Marsidiq, selaku karyawan di sekretariat Prodi PBSI, yang dengan

dedikasi tinggi dan kesabaran membimbing, memberikan dukungan

bantuan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk penulis.

7. Simbah Kakung dan Simbah Putri tercinta yang telah menjadi sumber

semangat saya selama proses studi dan pengerjaan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu, yang telah mendukung saya, baik secara moral

maupun spiritual dalam setiap proses belajar dan kehidupan saya.

9. Romo F. X. Endra Wijayanta yang telah memberikan semangat dan

motivasi dengan cara beliau yang unik.

10. Maria Oktaviarini, S.Pd yang sudah dengan sabar dan penuh kasih

memberikan semangat pada penulis

11. Sisilia Triana Dewi, S.S. Fidelis Permanasari, S.Pd, Saverin Punkas,

S.S Judith Ester Yanti S.Pd, Margareta Yessie K, S.E., Matius Rohadi,

S.Pd., Benedictus Heru S. S.Pd, Nikolaus Yudhi K. S.T, dan

Theodorus Jerry M, S.S. untuk setiap dukungan, cinta, dan juga

semangat yang selalu menjadi semangat penulis.

12. Teman-teman di YSC Salam, Elisabeth Prita R. S.Pd. Akt., Ari K., Y.

Vindy Asmoro, Aloysia Nindya P., Ditia Indrawan, Angelina

Christofania Elizabeth, Maria Yuanita, S.Pd Florentius Kristian A.,

Vinsensia Enggar, Chatarina Windar, S.Pd., R.B. Sulistiyono, Paulus

Heri S. S.Pd, Anastasia Jesika P.L. dan Karisma Eka Jaya, S.S yang

berproses bersama sebagai keluarga, komunitas, dan juga sahabat.

13. Teman-teman Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah angkatan

2008 yang telah berproses bersama selama ± 5 tahun.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih

atas bimbingan, dukungan, dan bantuannya.

15. Universitas Sanata Dharma yang memberikanku tempat, ruang dan

kesempatan untuk belajar.


xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................................... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .......................................................................... vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....... vii

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ...................................................................... vii

ABSTRAK ......................................................................................................................viii

ABSTRACT...................................................................................................................... ix

KATA PENGANTAR....................................................................................................... x

DAFTAR ISI...................................................................................................................xiii

DAFTAR BAGAN .......................................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. xvi

BAB I.................................................................................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah……………………………………………………...……1

B. Rumusan Masalah………………………………………………………………....3

C. Tujuan Penelitian .................................................................................................... 3

D. Manfaat Penelitian .................................................................................................. 3

E. Batasan Istilah......................................................................................................... 4

F. Sistematika Penyajian ............................................................................................. 5

BAB II ................................................................................................................................ 7

A. Penelitian yang Relevan.......................................................................................... 7

B. Kalimat.................................................................................................................... 7

1. Bagian-Bagian Kalimat....................................................................................... 8

2. Fungsi Sintaksis Unsur-Unsur Kalimat............................................................. 10

3. Struktur Kalimat Dasar ..................................................................................... 11

C. Paragraf ................................................................................................................. 15

1. Komponen Paragraf .......................................................................................... 17

2. Struktur Paragraf ............................................................................................... 21


xiv

3. Pola Pengembangan Paragraf............................................................................ 24

D. Variasi Bahasa ...................................................................................................... 26

1. Variasi Bahasa Berdasarkan Pemakaian ........................................................... 27

2. Variasi Bahasa Berdasarkan Keformalan ......................................................... 28

E. Bahasa Hukum Indonesia...................................................................................... 29

1. Kalimat dalam Bahasa Hukum Indonesia ......................................................... 30

2. Paragraf dalam Bahasa Hukum........................................................................ 31

F. Kerangka Berpikir................................................................................................. 33

BAB III............................................................................................................................. 36

A. Jenis Penelitian...................................................................................................... 36

B. Sumber Data.......................................................................................................... 37

C. Teknik Pengumpulan Data.................................................................................... 37

D. Instumen Penelitian............................................................................................... 37

E. Teknik Analisis Data............................................................................................. 39

BAB IV ............................................................................................................................. 40

A. Deskripsi Data....................................................................................................... 40

B. Analisis Data ......................................................................................................... 41

C. Pembahasan........................................................................................................... 48

BAB V .............................................................................................................................. 62

A. Kesimpulan ........................................................................................................... 62

B. Saran ..................................................................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................... 64

LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TAHUN 2013 TENTANGKURIKULUM 2013........................................................................................................ 66

LAMPIRAN HASIL ANALISIS STRUKTUR KALIMAT........................................ 81

LAMPIRAN HASIL ANALISIS PARAGRAF SERTA POLAPENGEMBANGANNYA ............................................................................................. 104

BIOGRAFI PENULIS .................................................................................................. 118


xv

DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1 KERANGKA BERPIKIR ....................................................... . 35


xvi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN TENTANG KURIKULUM 2013 ………………………... 66

LAMPIRAN 2 DATA ANALISIS KALIMAT ........................................... ..81

LAMPIRAN 3 DATA ANALISIS PARAGRAF.......................................... .104


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

adalah bahasa hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia adalah bagian dari

bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tetap tunduk pada kaidah-kaidah

penulisan yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Pada penulisannya, bahasa hukum dan perundang-undangan masih

ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kaidah penulisan dalam bahasa

Indonesia. Sasangka (2014) dan Lumintaintang (2011) menemukan ayat yang

kalimatnya tidak memiliki subjek, sedangkan menurut TBBBI (2010: 321),

kalimat minimal terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek. Kedua unsur kalimat

tersebut merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Berikut dipaparkan

contoh kesalahannya.

“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya

dalam Lembar Negara Republik Indonesia (kalimat penutup pada Peraturan Menteri Pendidikan dan

KebudayaanNomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah).”

Struktur kalimat di atas belum memenuhi kaidah bahasa perundang-

undangan yang mengacu kaidah bahasa tulis baku. Dilihat dari jumlah klausanya,

kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan urutan, klausa

bawahan diikuti klausa utama. Struktur tersebut tidak gramatikal karena tidak


2

hadirnya unsur subjek pada klausa utama dan klausa bawahannya mengandung

subjek, yaitu setiap orang.

Menurut Hilman (2010: 3), bahasa hukum adalah bahasa aturan dan

peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta

mempertahankan kepentinganumum dan kepentingan pribadi di dalam

masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat memahami dan mengerti

aturan perundang-undangan.

Masalah yang terjadi pada masyarakat adalah apa yang disampaikan dalam

tulisan tidak selalu diterima sama atau dengan baik oleh setiap orang. Ada yang

menangkap hanya sedikit dari apa yang disampaikan, ada yang sama sekali tidak

mampu menerima, serta ada pula yang menangkap tulisan itu dengan mudah

untuk dapat dimengerti (Modul LAN, 2010:4).

Menurut Widiarto (2009), kesulitan masyarakat untuk memahami

peraturan perundang-undangan disebabkan oleh kurang memadainya kapasitas

dari perancang perundang-undangan. Di samping itu, kesulitan memahami

perundang-undangan disebabkan karena struktur kalimat dalam peraturan

perundang-undangan belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang berlaku dalam

bahasa Indonesia seperti yang sudah ditemukan melalui contoh di atas.

Setelah memaparkan permasalahan di atas, penelitian ini akan meneliti

struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya pada peraturan

perundang-undangan. Penelitian ini secara khusus akan membahas lima Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan kurikulum 2013.


3

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur kalimat yang digunakan dalam peraturan

perundang-undangan tentang pendidikan?

2. Bagaimana struktur dan pola pengembangan paragraf yang digunakan

dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Memaparkan struktur kalimat yang digunakan dalam wacana

perundang-undangan tentang pendidikan.

2. Mendeskripsikan struktur dan pola pengembangan paragraf yang

digunakan wacana perundang-undangan tentang pendidikan.

D. Manfaat Penelitian


perancang perundang-undangan dalam merumuskan wacana perundang-

undangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah bahasa

hukum.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

mahasiswa Sanata Dharma khususnya Program Studi Bahasa dan Sastra

Indonesia.


4

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang pengertiannya perlu

dibatasi. Pembatasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalajan

pengertian atau kesalahan penafsiran. Istilah-istilah yang dibatasi pengertiannya

adalah sebagai berikut.

1. Kalimat

Kalimat adalah satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan,

yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai

dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), atau tanda

seru (!) (Alwi, dkk., 2003:311). Pada penelitian ini ayat termasuk dalam kalimat

karena ayat memenuhi syarat dari terbentuknya kalimat yang meliputi, pada

tulisan berhuruf latin diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik (.),

merupakan satu gagasan yang utuh, dan pada bahasa lisan diucapkan dengan suara

naik turun dan keras lembut , disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang

diikuti oleh kesenyapan.

2. Paragraf

Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis-sistematis yang

merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran

pokok yang tersirat dalam keseluruhan paragraf (Tarigan, 1987: 11). Pasal pada

penelitian ini termasuk dalam paragraf, karena ayat memenuhi tiga syarat

terbentuknya sebuah paragraf. Syarat yang pertama adalah kesatuan. Pasal dalam

peraturan menteri tersebut memiliki gagasan utam yang dikembangkan lagi pada

kalimat pengembang sesudahnya. Syarat yang kedua adalah koherensi. Pasal


5

dalam penelitian ini memiliki hubungan antar pasal yang ditandai dengan

beberapa kata penghubung seperti kata ini dan nya.

3. Variasi bahasa

Variasi bahasa adalah fenomena bahasa berkaitan dengan latar belakang

pembicaraan (situasi pembicara), pelaku bicara, dan topik pembicaraan (Fishman

ed, 1968).

4. Undang-undang

Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh

pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen

(Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh

kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang

mengikat (KBBI ed 4, 2010).

F. Sistematika Penyajian

Penelitian ini dituangkan dalam laporan penelitian dengan sistematika

yang terdiri dari lima bab. Bab I berisi uraian tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyajian.

Bab II berisi landasan teori yang memuat penelitian-penelitian lain sebelumnya

yang relevan dengan penelitian ini, yaitu landasan teori tentang kalimat, paragraf,

variasi bahasa, dan bahasa Indonesia bidang hukum dan perundang-undangan.

Bab III merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi cara dan

prosedur yang akan ditempuh peneliti. Bagian ini meliputi jenis penelitian,


6

sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis

data.

Bab IV merupakan bab yang berisi pembahasan. Bab ini memuat

deskripsi data, hasil analisis, dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari subbab kesimpulan terhadap

analisis data dan subbab saran bagi perancan perundang-undangan dan penelitian

selanjutnya.


7

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab II ini diuraikan dengan ringkas penelitian terdahulu yang relevan,

pembahasan tentang kalimat, paragraf, variasi bahasa dan bahasa perundang-

undangan di Indonesia.

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian sejenis sebelumnya pernah dilakukan oleh Melody Violine pada

Desember 2008 dalam bentuk skripsi. Judul yang ia ambil adalah Bahasa Hukum

Indonesia dalam Berita Acara Pemeriksaan, Sebuah Tinjauan Keefektifan

Kalimat. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Melody Violine (2008)

adalah ketidakefektifan bahasa hukum. Hasil temuannya antara lain, ditemukan

banyak kalimat yang tidak efektif secara gramatikal, dari segi kepaduan posisi

kata tidak sesuai sehingga kesulitan untuk memahami, hampir semua paragraf

dalam BAP terdiri dari satu kalimat saja. Relevansi penelitian yang dilakukan

adalah objek yang dibahas dalam penelitian Melody Violine (2008) adalah bahasa

hukum yang tertuang lewat BAP.

B. Kalimat

Menurut Alwi dkk. (TBBI Edisi ke-3 2010:317), kalimat adalah:

“Satuan bahasa terkecil, dalam wujud lisan atau tulisan

yang mengungkapkan pikiran yang utuh.

Menurut Rahardi (2010: 4), sekurang-kurangnya kalimat dalam bahasa Indonesia

terdiri atas dua buah unsur pokok, yakni subjek dan predikat. Dalam konstruksi


8

yang lengkap, kedua unsur pokok itu dapat dilengkapi lagi dengan objek,

komplemen atau pelengkap, dan keterangan.

Menurut Ramlan (2005: 21), kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi

oleh jeda panjang yang disertai nada akhir naik atau turun. Jadi, kalimat adalah

satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud

lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut disela jeda dan

diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah

terjadinya perpaduan maupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya.

Dalam wujud tulisan latin kalimat, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), atau tanda seru (!). Sementara itu,

di dalamnya disertakan pula tanda baca seperti koma (,), tanda pisah (-), dan tanda

titik (TBBBI, 2010: 317).

1. Bagian-Bagian Kalimat

Menurut Alwi, dkk (2010: 318), dilihat dari segi bentuknya kalimat dapat

dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kta atau

lebih. Sementara itu kedudukan antara kata dan kata, aatau kelompok kata dan

kelompok kata yang lain berbeda-beda pula. Ada kata atau kelompok kata yang

dapat dihilangkan dengan menghasilkan bentuk yang tetap berupa kalimat dan ada

pula yang tidak.

Antara kalimat dan kata terdapat dua satuan sintaksis, yaitu klausa dan

frasa. Menurut Alwi, dkk (2010: 318), klausa merupakan satuan sintaksis yang

terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung predikasi. Menurut Ramlan


9

(2005: 23), klausa terdiri dari S P (O) (P) (PEL) (KET) tanda kurung

menandakan apa yang terletak dalam kurung itu bersifat manasuka. Sedangkan

frasa, menurut Alwi, dkk (2010:318), satuan sintaksis yang terdiri dua kata atau

lebih yang tidak mengandung predikasi.

Kalimat pada dasarnya terdiri dari unsur predikat dan unsur subjek. Kedua

unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat wajib. Di samping kedua unsur

tersebut, kadang-kadang, ada kata atau kelompok kata yang dapat dihilangkan

tanpa mempengaruhi status bagian yang tersisa sebagai kalimat, tetapi ada pula

yang tidak (TBBBI, 2010: 321). Misalnya “Barangkali mereka menghadiri

pertemuan itu kemarin sore.”

Pembedaan unsur kalimat atas yang wajib dan tak wajib tidak berkaitan

langsung dengan bentuk dan fungsi konstituen kalimat. Pada umumnya,

konstituen yang berfungsi sebagai keterangan, seperti barangkali dan kemarin

sore pada contoh diatas dapat dihilangkan. Namun pada kalimat tertentu

konstituen yang berfungsi sebagai keterangan wajib hadir (TBBBI, 2010:322).

Menurut Ramlan (2005: 23), berdasarkan unsurnya kalimat terdiri kalimat

berklausa dan kalimat tak berklausa. Dalam tulisan ini klausa dijelaskan sebagai

satuan gramatik yang terdiri dari subjek dan predikat disertai objek, pelengkap

dan keterangan. Dengan ringkas, klausa adalah S P (O) (PEL (KET). Tanda

kurung menandakan bahwa apa yang terletak dalam kurung bersifat manasuka.

Kalimat tak berklausa ialah kalimat yang di samping unsur intonasi tidak terdiri

dari klausa. Misalnya.

(1) Astaga!


10

(2) Selamat malam !

(3) Siapa?

Judul suatu karangan merupakan sebuah kalimat karena selalu diakhiri

dengan jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik.Jika terdiri dari S P

(O) (PEL) (KET) kalimat judul itu termasuk golongan kalimat berklausa.

Misalnya:

(4) Tiga Nama Disebut-Sebut Sebagai Calon Walikodya Yogya.

(5) Perjudian Dan HO Sudah Tidak Ada Lagi

(6) Seratus Orang Tokoh Islam Akan Menerima Penjelasan

Akan tetapi, jika tidak terdiri dari klausa, maka kalimat judul itu termasuk

golongan kalimat tak berklausa yang semuanya berujud satuan frase. Misalnya:

(7) Tantangan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

(8) Dua Bidang Terlemah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi.

(9) Seorang Pendeta dari Gunung Wilis.

(10) Polandia dan Doktrin Brezhnev.

2. Fungsi Sintaksis Unsur-Unsur Kalimat

Menurut Abdul Chaer (2011: 327-328), kalimat yang lengkap berarti di

dalam kalimat itu terdapat unsur atau bagian yang menjadi topik pembicaraan,

yang lazim disebut dengan istilah subjek (S). Yang biasa mengganti subjek adalah

kata benda atau frase benda.


11

Unsur atau bagian yang menjadi “komentar” tentang subjek yang lazim

disebut dengan istilah predikat (P). yang biasa menjadi predikat adalah kata kerja,

tetapi dapat juga frase kerja, kata sifat dan frase sifat

Unsur atau bagian yang merupakan pelengkap dari predikat, yang lazim

disebut dengan istilah objek (O). Yang biasa menjadi objek adalah kata benda,

tetapi dapat juga frase benda

Unsur atau bagian yang merupakan “penjelasan” lebih lanjut terhadap

predikat dan subjek disebut dengan istilah keterangan (K). misalnya, frase di

perpustakaan dalam kalimat “Adik membaca buku di perpustakaan”.

Unsur keterangan dapat memberi penjelasan tentang tempat seperti contoh

di atas, tetapi dapat juga memberi berbagai penjelasan lain seperti waktu, sebab

akibat, syarat, alat, dan sebagainya. Unsur subjek dan predikat merupakan unsur

yang harus selalu ada dalam setiap kalimat.Unsur objek dan keterangan tidak

harus selalu ada. Ada tidaknya objek dalam kalimat tergantung pada jenis kata

yang menjadi predikat, kalau predikatnya kata kerja transitif maka akan diikuti

oleh objek, akan tetapi kalau predikatnya bukan kata kerja transitif maka objek

tidak akan ada.

3. Struktur Kalimat Dasar

Menurut Alwi, dkk (2010: 326), kalimat dasar ialah kalimat yang terdiri

dari satu klausa, unsur-unsurnya lengkap, susunan unsur-unsurnya menurut urutan

paling umum, dan tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Dalam


12

pemerian kalimat, perlu dibedakan kategori sintaksis, funsi sintaksis dan peran

semantis unsur-unsur kalimat.

Setiap bentuk kata, atau frasa, yang menjadi konstituen kalimat termasuk

dalam kategori kata atau frasa tertentu dan masing-masing memiliki peran

semantis tertentu pula. Hubungan antara bentuk, kategori, dan peran itu dapat

menjadi lebih jelas jika diperhatikan bagan berikut

Bentuk Ibu saya tidak membeli baju baru untuk kami minggu lalu

kat

ego

ri Kata N Pron Adv V N Adj Prep N N v

Frasa FN FV FN FPrep FN

Fungsi Subjek Predikat Objek Pelengkap Keterangan

Peran Pelaku Perbuatan Sasaran Peruntung Waktu

Bagan 2.1: hubungan bentuk, kategori, fungsi, dan peran unsure kalimat (TBBBI, 2010: 327)

Pada bagan 2.1 di atas tampak lima fungsi sintaksis yang digunakan untuk

pemerian kalimat. Dalam suatu kalimat tidak selalu kelima fungsi sintaksis itu

terisi, tetapi paling tidak, ada konstituen pengisi subjek dan predikat. Kehadiran

konstituen lainnya banyak ditentukan oleh konstituen pengisi predikat (Alwi, dkk

2010: 328).

Contoh : (15) a. Dia (S) tidur (P) di kamar depan (KET) .

b. Mereka (S) sedang belajar (P) bahasa Inggris (Pel) sekarang

(Ket).

c. Mahasiswa (S) mengadakan (P) seminar (O) di kampus (Ket).

d. buku itu (S) terletak (P) di meja (Ket) kemarin (Ket).

e. Ayah (S) membeli (P) baju (O) untuk adik (Pel) tadi siang (Ket).


13

f. Dia (S) meletakkan (P) uang (O) di atas meja itu (Ket) kemarin

(Ket).

Pada contoh di atas konstituen yang dicetak miring dapat dihilangkan

tanpa mengakibatkan kejanggalan kalimat, artinya bahwa makna kalimat tetap

dapat dipahami. Dari contoh itu hanya kalimat (f) yang memiliki konstituen

pengisi kelima fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan

keterangan. Pada umumnya banyak dari kalimat-kalimat yang urutan unsurnya

berbeda dengan urutan kelima fungsi sintaksis tersebut, terutama yang

menyangkut letak keterangan dan letak predikat terhadap subjek kalimat.

Keterangan memiliki banyak jenis dan letaknya dapat berpindah-pindah di dalam

kalimat, baik di awal, tengah, maupun akhir kalimat.

Contoh: (16) a. Dita kemarin membeli buku.

b. kemarin Dita membeli buku

c. Dita membeli buku kemarin.

Selain itu, ada banyak kalimat yang letak predikatnya mendahului subjek kalimat.

Kalimat-kalimat demikian pada umumnya dapat diubah susunannya sehingga

berpola S-P. Contoh : Tidak banyak (P) manusia yang mampu tinggal dalam

kesendirian (S) dapat diubah menjadi Manusia hidup dalam kesendirian (S) tidak

banyak (P). pola umum kalimat dasal dalam bahasa Indonesia adalah S + P + (O)

+ (PEL) + (KET). Tanda kurung menyatakan ketiga unsur tersebut tidak selalu

harus hadir dalam kalimat dan jumlah keterangan dapat lebih dari satu (Alwi, dkk,

2010: 329).


14

Dari pola umum kalimat dasar tersebut dapat diturunkan pola dasar

kalimat. Menurut Alwi, dkk (2010: 329), ada enam pola dasar kalimat. Keenam

pola dasar kalimat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pola dasar S – P (subjek – predikat)

b. Pola dasar S – P – O (subjek –predikat – objek)

c. Pola dasar S – P – Pel (subjek – predikat – pelengkap)

d. Pola dasar S –P – Ket (subjek – predikat – keterangan)

e. Pola dasar S – P – O – Ket (subjek – predikat – objek – keterangan)

f. Pola dasar S – P – O – Pel (subjek – predikat – objek - pelengkap)

Pola dasar kalimat dalam hal ini adalah model atau bentuk kalimat yang

mendasari terbentuknya kalimat yang lebih luas (Mustakim, 1994: 75). Perluasan

pola kalimat dimaksudkan agar informasi yang akan disampaikan dalam kalimat

menjadi lebih jelas dan memiliki struktur yang jelas. Contoh.

(17.a) Pada kesempatan itu bupati menyerahkan sejumlah penghargaan

kepada warga masyarakat yang telah berjasa kepada daerahnya.

(18.a) Menurut rencana, pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas

Kesehatan itu akan diperpanjang sampai minggu depan

Jika dilihat dari jumlah kosa kata, kalimat (17.a) dan (18.a) cukup panjang.

Walaupun demikian, pola dasar dari kalimat tersebut cukup singkat, yaitu

(17.b) Bupati / menyerahkan / penghargaan.

S P O

(18.b) Pertemuan itu/ akan diperpanjang.

S P


15

Pola dasar tersebut, yaitu S-P-O pada (17.b) dan S-P pada (18.b), oleh

pemakah bahasa kemudian diperpanjang atau diperluas dengan keterangan-

keterangan tertentu sehingga menjadi kalimat (17.a) dan (18.b). perluasan itu

timbul karena keperluan informasi yang disampaikan belum lengkap. Karna itu

ditambahkan unsur yang dapat memperjelas. Suatu kalimat yang cukup panjang

merupakan perluasan dari pola dasar kalimat akan tetap memiliki struktur dan

maknsa yang jelas jika didasarkan pada pola tertentu.

Contoh dari perluasan pola dasar tersebut merupakan sebagian dari

perluasan yang dapat dilakukan terhadap pola-pola dasar. Masih banyak cara-cara

lain untuk memperluas kalimat dari pola dasarnya. Dengan mengetahui pola

dasar, diharapkan pemakai bahasa mampu untuk memahami dan dapat

memperluas kalimat secara sistematis dan logis sehingga informasi yang akan

disampaikan akan jelas dan dapat dipahami. Begitu juga dengan teks tertulis,

dengan mengetahui pola-pola dasar kalimat, pembaca dapat memahami setiap

kalimat dan unsur-unsur yang ada di dalamnya.

C. Paragraf

Paragraf memiliki beberapa pengertian. Menurut Gorys Keraf (1980: 62),

paragraf/alinea adalah suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari

kalimat. Menurut Abdul Chaer (2011: 27), paragraf adalah satuan bahasa yang

dibangun dua buah kalimat atau lebih yang secara semantik dan sintaksis

merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut Asul Wiyanto (2004:


16

15), paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-

sama menjelaskan satu buah pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih

besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. Lebih jelas lagi

menurut Tarigan (1987: 11), paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis-

sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan

mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan paragraf.

Tujuan sebuah alinea/paragraf menurut Gorys Keraf (1980: 63), adalah,

yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan

suatu tema dari tema yang lain. Oleh sebab itu, tiap paragraf hanya boleh

mengandung satu tema. Bila terdapat dua tema maka paragraf atau alinea tersebut

harus dipecah menjadi dua tema. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan

perhentian secara wajar dan formal, untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama

daripada perhentian pada akhir kalimat.

Menurut Hapsari (2011: 51), paragraf berguna untuk menandai pembukaan

topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lain, dan

memudahkan pembaca memahami tulisan secara utuh. Panjang paragraf tidak

pasti, bergantung pada cara pengembangannya dan ketuntasan uraian yang

berhubungan dengan gagasan pokok. Paragraf yang terlalu pendek (misalnya 3-4

kalimat) biasanya kurang dikembangkan, tetapi yang terlalu panjang menjemukan.

Walaupun pada prinsipnya sebuah paragraf/alinea harus terdiri dari

rangkaian kalimat, tetapi ada juga alinea yang hanya terdiri dari satu kalimat. Ada

beberapa alasan mengapa bisa terdapat paragraf semacam ini. Pertama karena


17

alinea itu kurang baik dikembangkan penulisnya; penulis kurang memahami

hakikat alinea. Kedua, memang sengaja dibuat oleh pengarang, karena ia sekadar

mengemukakan gagasan itu bukan untuk dikembangkan, atau pengembangannya

terdapat pada paragraf-paragraf berikutnya. Begitu pula sebuah paragraf yang

hanya terdiri dari sebuah kalimat dapat bertindak sebagai peralihan antara bagian-

bagian dalam sebuah karangan (Gorys Keraf, 1980: 63).

1. Komponen Paragraf

Paragraf adalah kesatuan kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis

yang dipergunakan pengarang sebagai alat untuk menyatakan dan menyampaikan

jalan pikirannya pada pembaca. Supaya pikiran tersebut dapat diterima oleh

pembaca maka paragraf harus tersusun secara logis-sistematis.

Alat bantu untuk menciptakan susunan logis-sistematis itu ialah elemen-

elemen seperti (1) transisi, (2) kalimat topik, (3) kalimat pengembang, dan (4)

kalimat kalimat penegas (Tarigan, 1987: 13). Keempat komponen tersebut akan

menjalin satu paragraf yang utuh dan padu. Namun adakalanya sebuah unsur

paragraf mengandung empat unsur, tiga unsur, dua unsur saja. Bahkan adakalanya

hanya mengandung satu unsur saja (Asul, 2004: 20). Berikut akan dipaparkan

mengenai keempat komponen paragraf.

Menurut Tarigan (1987: 13-14), keempat unsur paragraf yakni transisi,

kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas kadang-kadang

bersama-sama kadang hanya tampil sebagian dalam paragraf.


18

1) Paragraf memiliki empat unsur

Susunan unsur paragraf jenis ini terdiri atas (a) transisi (berupa kata

atau kalimat), (b) kalimat topik, (c) kalimat pengembang, (d) kalimat penegas

2) Paragraf memiliki tiga unsur

Paragraf jenis ini terdiri atas (a) transisi, (b) kalimat topik, (c) kalimat

pengembang.

3) Paragraf memiliki dua unsur

Paragraf jenis ini terdiri atas (a) kalimat topik, (b) kalimat pengembang.

a. Transisi

Menurut Tarigan (1987: 15-16), transisi ialah mata rantai penghubung

antarparagraf. Kata-kata transaksional merupakan petunjuk bagi pembaca apakah

suatu paragraf baru bergerak sesuai ide pokoknya. Karena itu sering dikatakan

orang bahwa transisi berfungsi sebagai penunjang koherensi dan kepaduan

antaranak bab, dan antarparagraf dalam suatu karangan.

Transisi tidak selalu harus ada dalam suatu paragraf. Kehadiran transisi

tergantung pada pertimbangan pengarang. Ada dua cara untuk mewujudkan

hubungan antardua paragraf. Pertama secara implisit, kedua secara eksplisit.

Hubungan implisit tidak dinyatakan oleh penanda transisi tertentu. Walaupun

demikian hubungan antarparagraf masih dapat dirasakan. Kedua hubungan

eksplisit, dinyatakan oleh alat penanda transisi tertentu seperti (Tarigan, 1987:

16):


19

1) Transisi berupa kata

Alat penanda transisi berupa kata dan kelompok kata sangat banyak dan

bejenis-jenis. Secara garis besar penanda transisi dapat dikelompokkan sebagai

berikut:

a) Penanda hubungan kelanjutan, misalnya:

dan, lagi, serta, lagi pula, dan tambahan lagi

b) Penanda hubungan urutan waktu, misalnya:

dahulu, kini, sekarang, sebelum, sesudah, kemudian, sementara itu,

sehari kemudian, dan dan seterusnya

c) Penanda klimaks, misalnya:

paling…., se…nya, dan ter…

d) Penanda perbandingan, misalnya:

sama, seperti, ibarat, bak, dan bagaikan

e) Penanda kontras, misalnya:

tetapi, biarpun, walaupun, dan sebaliknya

f) Penanda urutan jarak, misalnya:

di sini, di situ, di sana, dekat, jauh, dan sebelah

g) Penanda ilustrasi, misalnya:

umpama, contoh, dan misalnya

h) Penanda sebab-akibat, misalnya:

karena, sebab, oleh karena, dan akibatnya

i) Penanda kondisi (pengandaian), misalnya:

jika, kalau, jikalau, andai kata, dan seandainya

j) Penanda kesimpulan, misalnya:

kesimpulan, ringkasnya, garis besarnya, dan rangkuman


20

2) Transisi berupa kalimat

Menurut Tarigan (1987: 18), transisi berupa kalimat lebih terkenal dengan

istilah kalimat penuntun. Fungsinya adalah sebagai transisi dan sebagai pengantar

topik utama yang akan diperbincangkan.

Kalimat penuntun tidak berfungsi sebagai pengganti kalimat topik.

Letaknya selalu mendahului kalimat topik. Bila dalam satu paragraf terdapat

kalimat penuntun sebagai transisi maka kalimat topik terdapat segera setelah

kalimat penuntun selesai.

b. Kalimat topik

Menurut Tarigan (1987: 18-19), kalimat topik adalah perwujudan

pernyataan ide pokok paragraf dalam bentuk umum atau abstrak. Ada tiga

kemungkinan letak kalimat topik dalam suatu paragraf, kemungkinan pertama,

pada bagian awal paragraf segera setelah transisi kalau ada transisi ada pada

paragraf tersebut. Kemungkinan kedua, terdapat pada bagian akhir paragraf,

kemungkinan ketiga, berada di tengah-tengah paragraf, tetapi hal ini jarang

ditemui.

c. Kalimat pengembang

Sebagian besar kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf

termasuk kalimat pengembang. Susunan kalimat pengembang tidak sembarangan.

Urutan kalimat pengembang sebagai perluasan pemaparan ide pokok yang bersifat

abstrak menuruti hakekat ide pokok (Tarigan, 1987: 19).


21

d. Kalimat penegas

Kalimat penegas adalah elemen paragraf yang keempat dan terakhir.

Fungsi kalimat penegas ada dua. Pertama sebagai pengulang atau penegas kembali

kalimat topik. Kedua sebagai daya penarik bari para pembaca atau sebagai

selingan untuk menghilangkan kejemuan. Kalimat penegas kehadirannya tidak

mutlak dalam suatu paragraf (Tarigan, 1987: 20).

2. Struktur Paragraf

Berdasarkan berbagai kemungkinan kelengkapan unsur dan posisinya

dalam paragraf, maka dapat ditentukan beberapa struktur paragraf (Tarigan, 1987:

21-29).

a. Kemungkinan pertama

Unsur paragraf lengkap, dengan susunan: transisi (berupa kalimat –

kalimat topik – kalimat pengembang – kalimat penegas.

Diagram kerangka paragraf sebagai berikut:

TEKS UNSUR

____________________________

_______________________________ TRANSISI

________________________________ KALIMAT TOPIK

________________________________ KALIMAT PENGEMBANG

________________________________ KALIMAT PENEGAS


22

b. Kemungkinan kedua

Sama dengan (a), tetapi transisi berupa kata.

Diagram kerangka paragraf sebagai berikut:

TEKS UNSUR

____________________________

_______________________________ TRANSISI (berupa kata) DAN

KALIMAT TOPIK


________________________________ KALIMAT PENEGAS

c. Kemungkinan ketiga

Paragraf memiliki tiga unsur dengan susunan: kalimat topik —kalimat

pengembang—kalimat penegas.

Diagram kerangka paragrafnya sebagai berikut:

TEKS UNSUR

____________________________

_______________________________ KALIMAT TOPIK


________________________________ KALIMAT PENEGAS

d. Kemungkinan keempat

Paragraf memiliki tiga unsur dengan susunan: transisi (berupa kata),

kalimat topik, dan kalimat pengembang,


23

kerangka paragrafnya sebagai berikut:

TEKS UNSUR

____________________________

_______________________________ TRANSISI DAN KALIMAT TOPIK


e. Kemungkinan kelima

Sama dengan (d) dengan susunan transisi (berupa kalimat) – kalimat topik

– kalimat pengembang.

Kerangka paragrafnya sebagai berikut:

TEKS UNSUR

____________________________

_______________________________ TRANSISI

KALIMAT TOPIK


f. Kemungkinan keenam

Paragraf memiliki dua unsur dengan susunan: kalimat topik dan kalilmat

pengembang.


24

Diagram paragrafnya sebagai berikut:

TEKS UNSUR

____________________________

_______________________________ KALIMAT TOPIK


3. Pola Pengembangan Paragraf

Menurut Chaer (2011: 88), yang dimaksud pengembangan paragraf adalah

pemberian keterangan-keterangan tambahan dalam bentuk kalimat-kalimat

penjelas atau kalimat pengembang terhadap ide pokok yang terdapat dalam

kalimat pokok. Menurut Gorys Keraf (1980:84), pengembangan alinea mencakup

dua persoalan utama yaitu kemampuan memperinci gagasan utama paragraf ke

dalam gagasan-gagasan bawahan dan kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan

bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur.

Untuk menerangkan sebuah paragraf, baik untuk memperinci gagasan

utama, maupun mengurutkan rincina-rincian itu dengan teratur. Oleh karena itu

dikembangkanlah berbagai macam metode pengembangan paragraf. Berikut

beberapa metode pengembangan paragraf (Gorys keraf, 1980: 84-99).

a. Klimaks dan antiklimaks

Pengembangan paragraf klimaks dan antiklimaks adalah penulis mulai dari

gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian

perlahan-lahan menurun melalui gagasan yang lebih rendah hingga yang paling

rendah.


25

b. Sudut pandangan

Yang dimaksud sudut pandangan adalah tempat darimana seorang

pengarang melihat sesuatu.

c. Perbandingan dan pertentangan

Pola pengembangan paragraf dengan perbandingan atau pertentangan

adalah pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, obyek

atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu .

d. Analogi

Bila perbandingan dan pertentangan memberi sejumlah ketidaksamaan dan

perbedaan maka analogi merupakan perbandingan yang sistematis dari dua hal

yang berbeda, tetapi dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari

kedua hal tadi.

e. Contoh

Sebuah gagasan yang terlalu umum sifatnya atau generalisasi memerlukan

ilustrasi-ilustrasi yang konkret sehingga dapat dengan mudah dipahami pembaca.

f. Proses

Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan

untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan dari suatu kejadian

atau peristiwa.

g. Sebab-akibat

Perkembangan sebuah alinea dapat pula dinyatakan dengan

mempergunakan sebab-akibat sebagai dasar.Dalam hal ini sebab bisa bertindak


26

sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya.tetapi

dapat juga terbalik.

h. Umum-khusus, khusus-umum

Kedua cara ini merupakan cara yang paling umum dalam mengembangkan

paragraf. Dalam hal pertama gagasan ditempatkan pada awal paragraf, sedangkan

perinciannya terdapat pada kalimat selanjutnya.demikian pula sebaliknya.Variasi

dalam kedua jenis paragraf tersebut adalah penggabungan.Yaitu gagasan utama

terdapat pada awal paragraf dan diakhir diulang lagi.

i. Klasifikasi

Klasifikasi bekerja kedua arah yang berlawanan, yaitu pertama

mempersatukan satuan-satuan ke dalam satu kelompok, dan kedua memisahkan

satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain.

j. Definisi luas

Definisi dalam pembentukan sebuah alinea adalah usaha pengarang untuk

memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal.

D. Variasi Bahasa

Masyarakat tutur tidak merupakan kumpulan yang homogen, maka wujud

bahasa yang mereka gunakan pun menjadi tidak seragam. Akibatnya bahasa

menjadi bervariasi. Terjadinya keragaman ini bukan hanya oleh penuturnya yang

tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan

sangat beragam. Semakin banyak penutur yang menggunakan bahasa dan semakin

luas wilayahnya maka keragaman bahasa ini akan semakin bertambah.


27

Pada penelitian ini pembedaan akan lebih dikhususkan pada variasi bahasa

berdasarkan penggunaannya. Hal itu berarti bahasa digunakan untuk hal tertentu,

dalam bidang tertentu, melalui jalur dan alat yang digunakan oleh bahasa itu serta

situasi keformalan dimana bahasa terjadi.

1. Variasi Bahasa Berdasarkan Pemakaian

Menurut Nababan (via Chaer, 2004: 68), variasi ini biasanya dibicarakan

berdasarkan bidang penggunaan, gaya, atau tingkat keformalan, dan sarana

penggunaan.

Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini paling tampak cirinya

dalam kosakata. Setiap bidang biasanya mempunyai sejumlah kosakata khusus

atau tertentu yang tidak ada dalam bidang lain. Variasi bahasa berdasarkan bidang

pemakaian menurut Chaer (2004: 68—70 ), adalah sebagai berikut,

a. Variasi atau ragam bahasa sastra

Variasi atau ragam bahasa sastra cirinya adalah sebagai berikut. Memiliki

kosakata yan bersifat estetis, memiliki ciri eufoni dan serta daya ungkap yang

paling tepat, misalnya;

Ungkapan “Saya sudah tua” dalam bahasa sastra Ali Hasjmi mengatakan

Pagiku hilang sudah melayang

Hari mudaku sudah pergi

Sekarang petang datang membayang

Batang usiaku sudah tinggi

b. Variasi atau ragam bahasa jurnalistik

Variasi atau ragam bahasa jurnalistik cirinya sebagai berikut. Bersifat

sederhana, komunikatif, ringkas. Misalnya:


28

80) Gubernur tinjau daerah banjir (dalam bahasa baku berbunyi “Gubernur

meninjau daerah banjir”)

c. Variasi atau ragam bahasa militer

Variasi atau ragam bahasa militer cirinya sebagai berikut. Ringkas dan

bersifat tegas sesuai dengan kehidupan militer yang penuh disiplin dan instruksi.

d. Variasi atau ragam bahasa ilmiah

Variasi atau ragam bahasa ilmiah cirinya sebagai berikut. Luas, jelas,

bebas dari ambigu, serta segala macam idiom dan metafora.

2. Variasi Bahasa Berdasarkan Keformalan

Berdasarkan tingkat keformalannya, Martin Joos (1967) dalam bukunya

The Five Clock (via Chaer, 2004: 70) membagi variasi bahasa menjadi lima

macam ragam, yaitu ragam beku (frozen), ragam resmi (formal), ragam usaha

(consultatif), ragam santai (casual), ragam akrab (intimmate).

a. Ragam beku (frozen)

Variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi

khidmat, dan upacara-upacara resmi. Contohnya upacara kenegaraan, tata cara

penambilan sumpah, kitab undang-undang, akte notaris, dan lain-lain. Disebut

ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap, tidak

boleh diubah.

b. Ragam resmi (formal)

Variasi bahasa yan digunakan dalam pidato kenegeraan, rapat dinas, surat

menyurat dinas, dan sebagainya. Pola dan kaidah ragam resmi sudah ditetapkan


29

secara mantap sebagai suatu standar. Ragam resmi ini pada dasarnya sama dengan

ragam bahasa baku yang hanya digunakan dalam situasi resmi.

c. Ragam usaha (consultatif)

Variasi bahasa yang lazim digunakan dalam dalam pembicaraan biasa di

sekolah, rapat, atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi.

Wujud ragam bahasa ini berada di antara ragam formal dan ragam informal.

d. Ragam santai (casual)

Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk

berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karibpada waktu beristirahat,

berolahraga, rekreasi, dan sebagainya. Ragam santai banyak menggunakan bentuk

allegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak

dipenuhi unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah.

e. Ragam akrab (intimmate)

Variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya

sudah akrab, seperti antar anggota keluarga, atau antar teman yang sudah karib.

Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek-

pendek, dan dengan artikulasi yang seringkali tidak jelas. Hal ini terjadi karena

partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang sama.

E. Bahasa Hukum Indonesia

Hampir setiap bidang ilmu memiliki kosakata, istilah, serta gaya

penyampaian yang khas dan lazim. Misalnya kehidupan nelayan diungkapkan

melalui kosakata, istilah, serta gaya penyampaian khas nelayan yang berbeda dari


30

istilah, kosakata, dan gaya penyampaian yang digunakan petani dalam

mengungkapkan kehidupannya sebagai petani. Satu istilah pun bisa digunakan

oleh lebih dari satu bidang dengan makna yang belum tentu sama dalam

penggunaannya.

Meskipun hanya salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda

penggunaannya dengan ragam bahasa lain, ragam bahasa hukum tetap tunduk

pada kaidah tata bahasa Indonesia baku. Ciri-ciri ragam bahasa perundang-

undangan menurut Moeliono (1974),

a. Lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;

b. Objektif dan menekan prasangka pribadi;

c. Memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, kategori yang

diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;

d. Tidak beremosi dan menjauhkan taksiran yang bersensasi

e. Cenderung membekukan makna kata, ungkapan, dan paparannya berdasarkan

konvensi;

f. Gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik;

g. Gaya bahasa keilmuan hanya kata yang dipakai;

h. Bentuk, makna, dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang

dimiliki kata biasa.

Dari penjelasan singkat mengenai bahasa hukum di atas berikut ini akan

dipaparkan kalimat dan paragraf dalam bahasa hukum Indonesia.

1. Kalimat dalam Bahasa Hukum Indonesia

Menurut Matanggui (2013: 105-106), Bahasa hukum tidak memiliki

kaidah khusus mengenai berapa seharusnya jumlah maksimum kata dalam sebuah

kalimat (jika ditetapkan jumlahnya justru menyulitkan pemakai bahasa, termasuk

perumus hukum dan perundang-undangan).Akan tetapi, gagasan atau ide yang


31

tidak jelas menyebabkan kalimat menjadi tidak jelas dan tidak tentu arah. Pada

prinsipnya kalimat hukum harus menjelaskan hal-hal berikut ini,

a. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa?

b. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa, dimana?

c. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa untuk apa?

d. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa dengan siapa?

e. Siapa berbuat apa atau mengerjakan apa, bagaimana caranya?

Sebuah peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa pasal dan

ayat. Pada umumnya satu pasal terdiri dari beberapa ayat yang di dalamnya

terdapat satu kalimat. Pada penelitian ini ayat termasuk dalam kalimat karena ayat

pada awal penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik

pada tulisan. Berikut contoh dari sebuah ayat,

Standar Proses Pendidikan Dasar dan

Menengah selanjutnya disebut Standar

Proses merupakan kriteria mengenai

pelaksanaan pembelajaran pada satuan

pendidikan dasar dan menengah untuk

mencapai kompetensi lulusan.

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Pendidikan Ayat 1)

Pada contoh di atas telah diberikan satu contoh ayat. Pada contoh tersebut

dapat terlihat pada ayat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan

tanda titik (.). Maka dapat disimpulkan pada penelitian ini ayat termasuk dalam

kalimat.

2. Paragraf dalam Bahasa Hukum

Pengertian pasal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat

(2008) adalah bagian dari bab dalam undang-undang. Sebuah pasal terdiri dari


32

beberapa ayat yang memiliki kesatuan makna dalam keseluruhan peraturan

perundang-undangan. Jadi pasal dalam penelitian termasuk dalam paragraf.

Berikut contoh dari sebuah pasal.

Pasal 1

(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar

Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan

pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

menteri ini.

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Pasal 1)

Pada pasal yang telah disajikan di atas dapat dilihat bahwa satu pasal

terdiri dari beberapa ayat yang bertugas menjelaskan yang akan disampaikan pada

pasal (1). Pasal (1) di atas membicarakan tentang definisi standar proses dan

dikembangkan lagi tentang letak peraturan menteri tersebut pada undang-undang.

Kalimat utama pada paragraf di atas adalah Standar Proses Pendidikan

Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan

menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kalimat pengembang pada

paragraf di atas adalah Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan menteri ini.

Setelah memaparkan contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pada

penelitian ini pasal termasuk dalam paragraf.


33

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut, kajian teori

pada penelitian ini adalah kalimat dan paragraf. Menurut Alwi, dkk. (2010: 317),

kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam bentuk lisan atau tulisan yang

mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan

suara naik turun dan keras lembut , disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir

yang diikuti oleh kesenyapan. Dalam wujud tulisan berhuruf latin, kalimat dimulai

dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), dan tanda

seru (!).

Sedangkan paragraf menurut Tarigan (1987: 11), adalah seperangkat

kalimat tersusun logis-sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran

yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan

paragraf. Syarat dari terbentuknya sebuah paragraf adalah kesatuan, koherensi,

dan perkembangan paragraf (Keraf, 1980: 67).

Penelitian ini mencari struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola

pengembangan yang terdapat dalam bahasa hukum. Secara khusus penelitian ini

meneliti 5 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

tentang Kurikulum 2013. Peraturan menteri tersebut terdiri dari beberapa pasal

yang di dalamnya terdapat ayat.

Ayat pada penelitian ini termasuk dalam kalimat, karena ayat memenuhi

syarat dari terbentuknya kalimat yang meliputi, pada tulisan berhuruf latin diawali

dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik (.), merupakan satu gagasan yang


34

utuh, dan pada bahasa lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut ,

disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan.

Pasal pada penelitian ini termasuk dalam paragraf, karena ayat memenuhi

tiga syarat terbentuknya sebuah paragraf. Syarat yang pertama adalah kesatuan.

Pasal dalam peraturan menteri tersebut memiliki gagasan utam yang

dikembangkan lagi pada kalimat pengembang sesudahnya. Syarat yang kedua

adalah koherensi. Pasal dalam peraturan menteri memiliki hubungan antar pasal

yang ditandai dengan beberapa kata penghubung seperti kata ini dan nya.

Syarat yang ketiga adalah perkembangan paragraf. Pasal-pasal dalam

peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan memiliki pola pengembangan yang

dirinci lagi lewat kalimat-kalimat yang terdapat dalam pasal tersebut. Berikut

dipaparkan alur berpikir dari penelitian ini.


35

Kerangka Berpikir

Paragraf

Paragraf adalah

seperangkat kalimat tersusun

logis-sistematis yang

merupakan satu kesatuan

ekspresi pikiran yang relevan

dan mendukung pikiran pokok

yang tersirat dalam

keseluruhan paragraf (Tarigan,

1987: 11).

Kalimat

Kalimat adalah satuan bahasa

terkecil, dalam wujud lisan atau

tulisan, yang mengungkapkan

pikiran yang utuh. Dalam wujud

tulisan, kalimat dimulai dengan

huruf kapital dan diakhiri dengan

tanda titik (.), tanda tanya (?), atau

tanda seru (!) (Alwi, dkk.,

2003:311).

Syarat kalimat:

1. Diawali huruf kapital,

diakhiri tanda titik, tanya dan

seru. 2. Satu gagasan yang utuh

3. Minimal terdiri dari S-P

4. Intonasi

Syarat paragraf

1. Kesatuan

2. Koherensi

3. Perkembangan

paragraf

Ayat

Pada penelitian ini ayat

termasuk kalimat karena ayat

memenuhi syarat

terbentuknya kalimat.

BAHASA

HUKUM

Pasal

Pada penelitian ini

pasal termasuk dalam

paragraf karena pasal

memenuhi ketiga syarat dari

terbentuknya paragraf.

Pola umum kalimat bahasa

Indonesia

1. S-P

2. S-P-O

3. S-P-Pel

4. S-P-Ket

5. S-P-O-Pel

6. S-P-O-Ket

Pola pengembangan paragraf

1. Klimaks dan antiklimaks

2. Sudut pandang

3. Perbandingan pertentangan

4. Analogi

5. Contoh

6. Proses

7. Sebab akibat

8. Umum khusus-khusus

umum

9. Klasifikasi

10. Definisi luas

KAJIAN TEORI

Struktur paragraf

1. Kalimat topik

2. Kalimat

pengembang

3. Transisi

4. Penegas

Bagan 2.1 : Alwi, dkk (2010: 317-329), Tarigan (1987: 11), (1987: 13), Keraf (1980: 84 – 99)


36

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang memerikan objek. Penelitian ini akan menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati. Tujuan utama

penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan sementara,

yaitu pada saat penelitian dilakukan (Travers via Sevilla, 1993:71).

Penelitian ini dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini

mendeskripsikan struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola

pengembangannya dalam wacana perundang-undangan tentang kurikulum tahun

2013.

Menurut Moleong (2006: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini

dikatakan penelitian kualitatif karena data yang diperoleh adalah lima (5)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tentang Kurikulum

2013) memerikan objek dari sudut pandang peneliti dan tidak dituang dalam

bentuk angka-angka dan hasil analisis data dipaparkan dalam bentuk uraian

naratif.


37

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah, (1) Peraturan Menteri nomor 65 tahun

2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan menengah, (2) Peraturan

Menteri nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian, (3) Peraturan menteri

nomor 68 tahun 2013 tentang KerangkaDasar Struktur Kurikulum Sekolah

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, (4) Peraturan Menteri nomor 69 tahun

2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah, (5) Peraturan Menteri nomor 81A Tahun 2013 tentang

Implementasi Kurikulum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahap. Pertama,

membaca naskah lima (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Kurikulum 2013. Kedua mencatat data-data kalimat dan paragraf pada buku

catatan. Ketiga mengelompokkan data-data yang sudah dicatat berdasarkan

rumusan masalah yang sudah ditentukan, yaitu kalimat dan paragraf.

D. Instumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006: 149), instrumen penelitian adalah alat bantu bagi

peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan oleh peneliti

dalam hal ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat

berhubungan langsung dengan data dan mampu memahami serta menilai bentuk


38

dari interaksi di lapangan. Menurut Moleong (2006: 168), kedudukan penelit i

dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana,

pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi

pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen penelitian

adalah sebagai berikut:

1. responsif, manusia reponsif terhadap lingkungan dan terhadap

pribadi-prinadi yang menciptakan lingkungan

2. dapat menyesuaikan diri, manusia dapat menyesuaikan diri pada

keadaan dan situasi pengumpulan data

3. menekankan keutuhan, manusia memanfaatkan imajinasi dan

kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan,

jadi sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka

memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu

yang real. Benar dan mempunyai arti

4. mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sudah

mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai bekal dalam

mengadakan penelitian dan memperluas kembali berdasarkan

pengalaman praktisnya

5. menproses data secepatnya, manusia dapat memproses data

secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah

arah inkuiri atras dasar penemuannya, dan mengetes hipotesis kerja

ketika di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada

respondennya

6. memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan

mengikhtisarkan, memiliki kemampuan untuk menjelaskan sesuatu

yang kurang dipahami oleh subjek atau responden

7. memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim

dan disinkratik, manusia memiliki kemampuan untuk menggali

informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan

semula, yang tidak diduga sebelumnya, atau yang lazim terjadi.


39

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap.

Tahap pertama analisis data. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul dicari

struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya. Tahap

selanjutnya adalah triangulasi data, setelah dianalisis, data hasil penelitian akan

dikonsultasikan kepada ahli untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan

sahih. Tahap selanjutnya penyajian data, setelah mendapatkan data yang valid,

data hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata sesuai dengan

rumusan masalah dalam penelitian ini.


40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tiga bagian, yaitu deskripsi data, analisis, dan pembahasan

analisis. Analisis meliputi dua hal, yaitu struktur kalimat dan struktur serta pola

pengembangan paragraf pada wacana undang-undang tentang pendidikan dalam

hal ini lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013.

Hasil analisis penelitian yang meliputi analisis struktur kalimat, analisis

struktur paragraf dan pola pengembangannya akan diuraikan pada subbab B dan

pembahasan akan diuraikan pada subbab C.

A. Deskripsi Data

Data penelitian ini berasal dari lima peraturan menteri pendidikan tentang

kurikulum 2013. Kelima peraturan itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri Nomor 66

Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Nomor 68

Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2013 tentang

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah, dan Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi

Kurikulum.


41

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah struktur kalimat dan struktur

paragraf serta pola pengembangannya. Pada penelitian ini yang termasuk dalam

kalimat adalah ayat dan yang termasuk dalam paragraf adalah pasal. Jumlah total

paragraf dan kalimat pada penelitian ini adalah 16 paragraf yang meliputi 45

kalimat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 65 Tahun 2013 tentang

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari 3 paragraf yang

meliputi 9 kalimat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 66 Tahun 2013

tentang Standar Penilaian Pendidikan terdiri dari 3 paragraf yang meliputi 9

kalimat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah Peraturan ini memiliki 3 paragraf yang meliputi 9

kalimat. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013

tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah terdiri dari 3 paragraf yang meliputi 9 kalimat. Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang

Implementasi Kurikulum terdiri dari 4 paragraf yang meliputi 9 kalimat.

B. Analisis Data

Pada bagian ini akan disajikan kalimat dan paragraf yang terdapat dalam

lima peraturan menteri pendidikan tahun 2013. Untuk menjawab bagaimana

struktur kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangannya. Data

dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat.


42

1. Analisis Struktur Kalimat Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013

Berikut ini disajikan hasil analisis struktur kalimat pada lima (5) wacana

perundang-undangan Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2013 tentang

Kurikulum 2013.

No. DATA UNSUR

KALIMAT STRUKTUR

KALIMAT

1. PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 65

TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PROSES

PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH

Frasa (judul sama

dengan frasa yang

tidak mengandung

unsur S P O Pel.

Ket) F

2. Menimbang :

bahwa dalam rangka

pelaksanaan ketentuan Pasal

24 Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional

Pendidikan sebagaimana

telah diubah dengan

peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005


Pendidikan, perlu

menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Standar

Proses Pendidikan Dasar

dan Menengah;

(Ket. alat): (Dengan

rahmat Tuhan yang

Maha Esa)

(S): (Menteri

Pendidikan …,)

P: Menimbang

O: bahwa dalam

rangka

…Pendidikan Dasar

dan Menengah;

K : bahwa dalam

rangka …

P : perlu menetapkan

O : Peraturan

Menteri…Pendidikan Dasar

dan Menengah;


43

3. Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);


rahmat Tuhan yang

Maha Esa)

(S): (Menteri

Pendidikan …,)

P : Mengingat

O : Undang-undang

Nomor …;

(K)-(S)-P-O

4. 2. Peraturan Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik


Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496 )

sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 tahun

2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005


Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 71,

Tambahan Lembaran


Nomor 5410);


rahmat Tuhan yang

Maha Esa)

(S): (Menteri

Pendidikan …,)

(P) : (Mengingat)

O : Peraturan Nomor

…;

(K)-(S)-(P)-O

5. 3. Peraturan Presiden Nomor

47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan

Organisasi Kementerian

Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 91 Tahun

2011 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 141);


rahmat Tuhan yang

Maha Esa)

(S): (Menteri

Pendidikan …,)

(P) : (Mengingat)

O : Peraturan Nomor

…;

(K)-(S)-(P)-O


44

6. 4. Peraturan Presiden Nomor

24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, Dan

Fungsi Eselon I

Kementerian Negara,

sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor

92 Tahun 2011 (Lembaran


Tahun 2011 Nomor 142);


rahmat Tuhan yang

Maha Esa)

(S): (Menteri

Pendidikan …,)

(P) : (Mengingat)

O : Peraturan

Nomor …;

(K)-(S)-(P)-O

7. 5. Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor

84/P Tahun 2009 mengenai

Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu II

sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 5/P 2013;


rahmat Tuhan yang

Maha Esa)

(S): (Menteri

Pendidikan …,)

(P ): (Mengingat)

O : Keputusan

Presiden … Nomor

5/P 2013;

(K)-(S)-(P)-O

8. Memutuskan

Menetapkan: Peraturan Menteri

Pendidikan Dan Kebudayaan

Tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar Dan

Menengah


rahmat Tuhan yang

Maha Esa)

(S): (Menteri

Pendidikan …,)

P : Memutuskan

P : Menetapkan

O: Peraturan …

(K)-(S)-P, P-O

9. Pasal 1

(1) Standar Proses Pendidikan

Dasar dan Menengah

selanjutnya disebut Standar

Proses merupakan kriteria

mengenai pelaksanaan

pembelajaran pada satuan

pendidikan dasar dan

menengah untuk mencapai

kompetensi lulusan.

S: Standar Proses …

P: merupakan

K. tujuan: kriteria

mengenai …

kompetensi

lulusan.

S-P-K

10. (2) Standar Proses sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada Lampiran

yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari

peraturan menteri ini


P: tercantum

K. tempat: Pada …

Peraturan Menteri

ini.

S-P-K


45

11. Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan

Menteri ini, Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 41

Tahun 2007 Tentang Standar

proses Untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan

Menengah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

K. alat: Dengan …

ini,

S: Peraturan ...

P: dicabut

Konj. : dan

P : dinyatalan

K: tidak berlaku.

K, S-P-Konj.-

P-K

12. Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

S: Peraturan ini

P: mulai berlaku

K. waktu: pada

tanggal

diundangkan.

S-P-K

13. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

K. tujuan: Agar …

mengetahuinya

P: memerintahkan

O: Pengundangan …

ini

Ket. cara: dengan

penempatannya …

Berita Negara

Republik Indonesia.

K,(S)-P-O-K

14. Ditetapkan di Jakarta pada

tanggal 4 Juni 2013, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia.

P: Ditetapkan

Ket. tempat: di

Jakarta pada tanggal

4 Juni 2013,

Pel.: Menteri

Pendidikan ...

Republik Indonesia.

P-K. tempat-

Pel.

15. Diundangkan di Jakarta pada

tnggal … Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, Amir Syamsudin,

berita Negara Republik


Nomor…

P: Diundangkan

K. tempat: di Jakarta

pada tanggal …

Pel.: Menteri Hukum

… Republik

Indonesia.

P-K. tempat-

Pel.


46

2. Analisis Struktur Dan Pola Pengembangan Paragraf Peraturan Menteri

Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2013

Berikut ini disajikan hasil analisis struktur dan pola pengembangan

paragraf pada lima (5) wacana perundang-undangan Peraturan Menteri

Pendidikan tahun 2013 tentang Kurikulum 2013.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA,

16) Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan

Menengah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19


47

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik


3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);


Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011


Nomor 142);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P

Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia

Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor S/P 2013;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang

Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.

a) Unsur paragraf:

(1) Kalimat topik : Dengan … Pendidikan Dasar Dan Menengah.

b) Pola pengembangan :

(2) Definisi : gagasan pada paragraf tersebut menerangkan dengan

jelas peraturan-peraturan yang menjadi bahan pertimbangan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2013

17) Pasal 1

(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya

disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan

pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk


(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

a) Unsur paragraf :

(1) Kalimat topik: Standar Proses … kompetensi lulusan.

(2) Kalimat pengembang: Standar Proses … dari Peraturan

Menteri ini.


48


(1) Definisi : gagasan pada paragraf tersebut menerangkan kepada

pembaca tentang standar proses yang dimaksud pada peraturan

menteri ini.

18) Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar proses Untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor…

a) Unsur paragaf :

(1) Kalimat pengembang : Dengan berlakunya … tidak berlaku.

(2) Kalimat pengembang : Peraturan ini … diundangkan.

(3) Kalimat pengembang : Agar … Nomor….


(1) Definisi : gagasan pada paragaf ini menerangkan kepada

pembaca bahwa ada peraturan yang digantikan dengan

peraturan ini, kapan berlakunya peraturan ini, menteri

pendidikan memerintahkan pengundangan ini dan menteri

pendidikan menetapkan peraturan menteri ini dan menteri

hukum dan HAM mengundangkannya.

C. Pembahasan

Tujuan penelitian berjudul Analisis Struktur Kalimat Dan Struktur

Paragraf Serta Pola Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang Tentang


49

Pendidikan: Tinjauan Sosiolinguistik adalah untuk mendeskripsikan struktur

kalimat dan struktur paragraf serta pola pengembangan pada lima peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013 tentang

Kurikulum 2013. Berikut disajikan pembahasan hasil analisis data.

1. Pembahasan Struktur Kalimat

Berdasarkan hasil analisis data telah ditemukan kalimat sebanyak 45

kalimat. Dari 45 kalimat yang ditemukan, diketahui bahwa lima wacana Peraturan

Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tentang Kurikulum

2013 memiliki struktur S-P-K, P-K-Pel., K, (S)-P-O-Ket. Cara, K, S-P-Konj.-P-K,

K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O.

Kalimat berstruktur S-P-K dan P-K. tempat-Pel yang ditemukan pada

peraturan-peraturan menteri ini berjumlah 28 kalimat. Berikut contoh kalimat

tunggal yang memiliki struktur S-P-K adalah :

(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan

pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai

kompetensi lulusan.

(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini

(3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Subjek pada kalimat (1) adalah Standar Proses Pendidikan Dasar dan

Menengah selanjutnya disebut Standar Proses. Predikat pada kalimat di atas

adalah merupakan. Keterangan pada kalimat di atas adalah kriteria mengenai

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk


50

mencapai kompetensi lulusan. K pada kalimat di atas termasuk dalam keterangan

tujuan. Kalimat di atas tidak termasuk dalam kalimat tunggal transitif walaupun

memiliki predikat yang berawalan me-…. Kalimat (3) subjeknya adalah

Peraturan ini. Kalimat ini mempunyai predikat frase verbal, predikatnya adalah

mulai berlaku kemudian diikuti oleh keterangan waktu pada tanggal

diundangkan.

Kalimat yang memiliki struktur P-K. tempat-Pel. adalah sebagai berikut,

(4) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

(5) Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin,

berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor…

Pada kalimat (4) di awali dengan P ditetapkan, P pada kalimat di atas

termasuk predikat kata kerja pasif. Diikuti oleh Keterangan tempat di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2013 dan diakhiri dengan Pelengkap Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia. Kalimat tersebut tidak sebagaimana lazimnya

kalimat dalam bahasa Indonesia yang diawali oleh Subjek. Hal tersebut karena

struktur kalimat diatas adalah susunan dari format tanda tangan pengesahan dari

peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini diketahui bahwa peraturan menteri pendidikan dan

kebudayaan lebih banyak menggunakan kalimat berstruktur S-P-K. tujuan,

tempat, dan cara untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang penting

diketahui oleh semua orang dalam peraturan menteri ini. Misalnya,


51

Pasal 1





kompetensi lulusan.



tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini

Pada pasal 1 di atas menteri pendidikan mendefinisikan standar proses

yang dimaksud dalam peraturan menteri tentang standar proses. Agar tidak

menimbulkan kerancuan gagasan, maka dipilihlah kalimat berstruktur S-P-K.

tujuan yang digunakan oleh perancang perundang-undangan untuk

memberitahukan pada pembaca tujuan dari peraturan ini dikeluarkan. Selain

keterangan tujuan, peraturan perundang-undangan juga menggunakan keterangan

cara, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Hal ini terjadi agar tujuan dari

dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dapat tercapai.

Selain itu, Ayat dalam peraturan perundangan diwujudkan dalam bentuk

proposisi/pernyataan dan didalamnya merupakan kalimat yang efektif. Ayat dalam

peraturan perundang-undangan merupakan kalimat yang efektif baik dalam hal

struktur (minimal unsur S-P harus ada), maupun dalam hal informasi. Hal ini

dperkuat dari jumlah kalimat S-P-K dan P-K-Pel yang ditemukan sebanyak 28

kalimat.

Penulisan kalimat pada peraturan menteri ini juga sudah memenuhi kaidah

yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Unsur minimal kalimat dalam bahasa

Indonesia terdiri dari S-P, dan diakhiri dengan tanda titik (.).


52

Pada peraturan menteri ini juga terdapat kalimat majemuk. Ada dua

struktur yang termasuk dalam kalimat majemuk yang ditemukan pada penelitian

ini, yaitu kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk kompleks. Jumlah

kalimat majemuk bertingkat berstruktur K, (S)-P-O-Ket. Cara yang terdapat pada

lima peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan berjumlah 5 kalimat. Berikut

disajikan contoh dari kalimat tersebut.

(6) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kalimat (6) termasuk dalam kalimat majemuk bertingkat. Klausa bawahan

pada kalimat tersebut adalah Agar setiap orang mengetahuinya. Klausa bawahan

pada kalimat tersebut menduduki unsur Keterangan tujuan. S pada kalimat di atas

tidak disebutkan. Klausa utama pada kalimat tersebut terdiri dari P

memerintahkan, O Pengundangan Peraturan Menteri ini, dan keterangan cara

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pada peraturan menteri ini juga ditemukan struktur kalimat yang kompleks

berstruktur K, S-P-Konj.-P-K, K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O. Pada peraturan

ini ditemukan sebanyak 6 kalimat. Kalimat tersebut adalah sebagai berikut,

(7) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan, Menimbang …; Mengingat …; ….; …;

…; …; …; Memutuskan Menetapkan: ….

(8) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang

Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku


53

Kalimat (7) di atas berstruktur K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O. Dengan

rahmat Tuhan Yang Maha Esa menduduki fungsi sebagai Keterangan. Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan menduduki fungsi sebagai subjek. Menimbang

sebagai predikat : bahwa …; sebagai konjungsi yang menyatakan hubungan

komplementasi. Selain struktur tersebut, Kalimat (7) juga mengandung (K) – (S)

(P);(P)-(O) pada Memutuskan Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan. Kalimat tersebut

menyatakan hubungan penjumlahan dengan penanda konjungsi dan.

Sedangkan, pada kalimat (8) berstruktur K, S-P-Konj.-P-K. berikut

dipaparkan penjelasannya. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini sebagai

klausa bawahan denagn fungsi K, kalimat tersebut menyatakan alat dengan

penanda konjungsi dengan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41

Tahun 2007 Tentang Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar sebagai

subjek, dan sebagai konjungsi hubungan perluasan Menengah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku sebagai keterangan .

Kalimat tersebut seolah-olah memiliki dua gagasan dalam satu kalimat.

Padahal, gagasan pada kalimat tersebut hanya peraturan yang digantikan dengan

berlakunya peraturan menteri ini.

Hal ini bisa menyebabkan makna ganda pada pembaca. Secara struktur

penggunaan kalimat di atas sudah memenuhi syarat dalam kaidah penulisan

bahasa Indonesia. Akan tetapi, penggunaan kalimat tersebut kurang tepat karena

menimbulkan makna ganda dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki

sifat lugas, jelas dan tidak ambigu.


54

Di samping dua pola yang sudah disebutkan di atas, pada penelitian ini

juga menemukan temuan lain. Temuan tersebut antara lain judul yang merupakan

frase dan diperhitungkan sebagai kalimat tak berklausa.

Struktur judul terdiri dari frase yang tidak mengandung unsur S P O Pel.

Ket. Pada penelitian ini ditemukan sebanyak 5 frasa yang termasuk dalam kalimat

tak berklausa. Frasa tersebut adalah sebagai berikut,

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH

Judul pada peraturan menteri ini termasuk dalam kalimat karena, judul

suatu karangan selalu diakhiri dengan jeda panjang yang disertai nada akhir turun

atau naik walaupun tidak mengandung unsur S P O Pel.Ket.

Pada penelitian ini peneliti menemukan kesulitan dalam menentukan

fungsi sintaksis dalam kalimat. Karena, kalimat yang digunakan menggunakan

panjang-panjang dan strukturnya tidak jelas. Perluasan kalimatnya pun tidak

mengikuti keenam pola dasar kalimat dalam bahasa sehingga cukup sulit untuk

memahami maksud dari kalimat tersebut. Kesulitan tersebut dapat terselesaikan

setelah peneliti melihat kembali referensi yang digunakan dan menentukan yang

termasuk dalam penelitian ini adalah ayat, dan melihat dari tanda baca yang

digunakan pada peraturan menteri.


55

2. Pembahasan Struktur Paragraf dan Pola Pengembangannya

Rumusan masalah kedua pada penelitian ini adalah struktur dan pola

pengembangan paragraf yang digunakan dalam wacana perundang-undangan

tentang Kurikulum 2013. Dari data-data yang telah dikumpulkan, jumlah

paragraf pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2013

berjumlah 16 paragraf. Pada penelitian ini juga ditemukan dua unsur paragraf

yang terdapat dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 2013,

yaitu kalimat pengembang dan kalimat topik. Selain itu, ditemukan juga dua pola

pengembangan paragraf, yaitu definisi dan pemerincian.

Pada peraturan menteri ini ditemukan paragraf yang hanya memiliki satu

kalimat saja, yaitu kalimat topik. Berikut contoh dari paragraf yang hanya terdiri

dari satu kalimat saja,


KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG


MENENGAH


INDONESIA

Menimbang : …;

Mengingat : 1. ..; 2. …; 3. …; 4. …;5. …;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : … MENENGAH.


56

Struktur paragraf di atas adalah kalimat topik. Gagasan pada paragraf

tersebut adalah menteri pendidikan menjelaskan dengan rinci peraturan-peraturan

yang menjadi dasar pertimbangan dari peraturan-peraturan yang sudah ada untuk

memutuskan peraturan menteri yang dikeluarkan.

Pola pengembangan paragraf termasuk pola pengembangan dengan

pemerincian, karena gagasan paragraf tersebut menerangkan dengan rinci kepada

pembaca peraturan-peraturan yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan

untuk memutuskan peraturan menteri.

Pada peraturan menteri ini juga ada paragraf yang memiliki dua struktur

paragraf, yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang. Berikut disajikan paragraf

yang memiliki dua struktur,

Pasal 1


selanjutnya disebut Standar Proses merupakan

kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada

satuan pendidikan dasar dan menengah untuk



tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pada paragraf di atas terdiri dari dua struktur, yaitu kalimat topik dan

kalimat pengembang. Kalimat topik pada paragraf di atas adalah Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Standar Proses merupakan

kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan

menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kalimat tersebut termasuk kalimat


57

topik karena gagasan utama paragraf di atas adalah mengenai standar proses untuk

mencapai kompetensi lulusan. Kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang

yang mengembangkan gagasan mengenai letak peraturan ini beserta lampirannya

merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf di atas termasuk dalam pola pengembangan definisi, karena

kalimat topik dalam paragraf di atas menjelaskan definisi dari standar proses yang

dimaksud dalam peraturan ini, dan dikembangkan lagi melalui satu kalimat

pengembang.

Paragraf yang ketiga pada peraturan menteri ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar proses

Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan


Pasal 3


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri Pendidikan

Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mohammad Nuh.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

Paragraf di atas berstruktur kalimat pengembang. Kalimat topik yang

dikembangkan dari tiga paragraf tersebut adalah :


58


KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG


MENENGAH


INDONESIA

Menimbang : …;

Mengingat : 1. ..; 2. …; 3. …; 4. …;5. …;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : … MENENGAH.

Paragraf pengembang tersebut tampak dari pola acuan kata ganti ini yang

mengacu pada paragraf awal. Pola pengembangan yang dipakai pada paragraf ini

adalah pola pengembangan pemerincian. Sebab, pada paragraf tersebut dirinci

lagi dengan ringkas peraturan yang diganti dengan peraturan ini, kapan mulai

berlakunya peraturan ini, dan Menteri Pendidikan yang memerintahkan

pengundangan peraturan ini supaya diketahui oleh semua orang.

Pada penelitian ini diketahui, pola pengembangan paragraf yang digunakan

dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan adalah pola pengembangan

dengan pemerincian. Jumlah pola pengembangan definisi yang ditemukan pada

lima peraturan menteri berjumlah 6 paragraf dan pola pengembangan dengan

pemerincian berjumlah 10 kalimat.

Peraturan perundang-undangan sifatnya informatif atau menerangkan

kepada masyarakat bahwa ada peraturan yang harus diikuti oleh setiap warga


59

negara. Maka, pola pengembangan yang digunakan adalah definisi dan pola

pengembangan dengan pemerincian supaya setiap warga negara mengerti,

memahami dan melakukan seperti yang tertulis pada peraturan perundang-

undangan.

Pada penelitian ini, kesulitan yang dihadapi peneliti adalah paragraf yang

dikembangkan pada peraturan menteri berbeda dengan paragraf lazimnya dalam

bahasa Indonesia. dalam peraturan menteri satu gagasan utama dikembangkan

dalam beberapa pasal. Buktinya adalah sebagai berikut.


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa …;

Mengingat : 1. Undang-undang …;

2. Peraturan …;

3. Peraturan …;

4. Peraturan …;

5. Keputusan …

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH.


60

Pasal 1






menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3



Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2013,

MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

Pada pasal 2 gagasan utamanya adalah peraturan yang digantikan oleh

peraturan nomor 65 tahun 2013. Sedangkan pada pasal 3 gagasan utamanya

adalah kapan peraturan tersebut mulai berlaku. Pada kalimat penutup gagasan


61

utamanya adalah menteri pendidikan memerintahkan segera peraturan menteri

tersebut agar diketahui semua orang. Ketiga kalimat tersebut merupakan satu

paragraf utuh yang mengembangkan kalimat topik pada awal paragraf. Kesatuan

gagasan ditandai dengan kata penunjuk, dalam penelitian ini menggunakan kata

penunjuk ini.

Selain menentukan gagasan utama, peneliti juga menemukan kesulitan

dalam menentukan struktur paragraf dan pola pengembangannya. Kesulitan

tersebut terjadi karena paragraf yang digunakan pada peraturan ini berbeda

dengan paragraf lazimnya dalam bahasa Indonesia.

Di samping kesulitan yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa

paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat saja. Kesulitan tersebut dapat teratasi

setelah peneliti membaca kembali referensi yang digunakan lalu menentukan

bahwa pasal dalam peraturan menteri termasuk dalam paragraf.


62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini bertujuan mendeskripsikan struktur kalimat dan struktur

paragraf serta pola pengembangannya. Data yang digunakan adalah lima

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013.

Dari 45 data kalimat yang diteliti dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kalimat dalam 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meliputi tiga

struktur, yaitu S-P-K, P-K-Pel berjumlah 28 kalimat, K,(S)-P-O-K berjumlah 7

kalimat, K, S-P-Konj.-P-K dan (K)-(S)-P-O, (K)-(S)-P-O-01-O2-O2-O3-O4-O5, P-O

berjumlah 5 kalimat.

Dari 16 paragraf yang diteliti, dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa

paragraf yang terdapat dalam peraturan-peraturan menteri pendidikan terdiri dari

kalimat topik dan kalimat pengembang. Tetapi, ada juga paragraf yang hanya

terdiri dari kalimat topik saja dan kalimat pengembang saja. Sedangkan pola

pengembangan dari enam belas paragraf tersebut meliputi definisi (6 paragraf)

dan pemerincian (10 paragraf)

B. Saran


perancang perundang-undangan dalam merumuskan peraturan perundang-


63

undangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah

sosiolinguistik.

Saran bagi perancang perundang-undangan. Peraturan Perundang-

undangan merupakan salah satu produk hukum yang nantinya harus ditaati oleh

masyarakat. Oleh karena itu, perancang perundang-undangan hendaknya

memahami kaidah-kaidah penulisan kalimat maupun paragraf yang berlaku dalam

bahasa Indonesia, sehingga apa yang menjadi maksud dari perancang perundang-

undangan dapat tersampaikan dengan baik oleh pembaca dan pendengar.

Saran bagi penelitian selanjutnya. Peraturan perundang-undangan selain

dapat diteliti dari struktur kalimat dan paragrafnya, juga dapat diteliti dari segi

semantik, pemilihan kata, dan bentuk serta jenis paragraf berdasarkan tujuannya.

Selain itu, dapat juga dikaji mengenai penggunaan bahasa dalam putusan

pengadilan dan pola tuturan di pengadilan antara terdakwa, jaksa dan hakim

dalam proses persidangan.


64

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan, dkk. 2010. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga.

Jakarta: Pusat Bahasa.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Chaer, Abdul. 2011. Ragam Bahasa Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta.

___________. 2004. Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Harkrisnowo, H. 2011. Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum

Nasional. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII. Jakarta: Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Hilman Hadikusuma, H. 2010. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung. PT. Alumni.

Keraf, Gorys. 1980. Komposisi. Ende: Nusa indah.

Lembaga Administrasi Negara. 2007. Modul 5 Bahasa Perundang - Undangan.

Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Matanggui, Junaiyah. H. 2013. Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan

Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya.

Mugnisjah Lumintaintang, Yayah B. 2011. Kualitas Laras Bahasa Hukum Berikut

Kesalahkaprahannya. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VIII. Jakarta:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Mustakim. 1994. Membina Kemampuan Berbahasa: Panduan ke Arah Kemahiran

Berbahasa. Jakarta: PT. Gramedia.

Rahardi, Kunjana. 2010. Kalimat Baku untuk Menyusun Karya Tulis Ilmiah.

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Ramlan, M. 2005. Ilmu Bahasa Indonesia Sintaksis. Yogyakarta: CV. Karyono.

Tarigan, Djago. 1987. Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan

Pengembangannya. Bandung: PT. Angkasa.


65

Wijayanti, Sri Hapsari, dkk. 2011. Dari EYD ke Esai: Dilengkapi Soal Jawab.

Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya.

Wiyanto, Asul. 2000. Terampil Menulis Paragraf. Jakarta: Grasindo.

Referensi Online

Sasangka, Wisnu. Bahasa Indonesia Dalam Perundang-Undangan. Pusat Bahasa,

Depdiknas.

Ditjenppkemenkumham.go.id/files/artikel.biperundangan.pdf.(25 Maret

2014).

Widiarto, A.E. Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-

Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

http://widiarto.lecture.ub.ac.id/ (11 September 2014).


LAMPIRAN 5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TAHUN

2013 TENTANG KURIKULUM 2013


66


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 24 Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang Standar Proses

Pendidikan

Dasar dan menengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik



Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Nomor 71, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun

2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, seb\agaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia



67

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun

2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor S/P 2013;

MEMUTUSKAN:


TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH.

Pasal 1






menteri ini.

Pasal 2


Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar


Pasal 3







KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA,

MOHAMMAD NUH


68


pada tanggal


REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai

dengan standar nasional pendidikan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Penilaian

Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem








Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia


69






2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

141);


Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana




5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009

mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II


Nomor 5/P 2013;

MEMUTUSKAN:


TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang

berlaku secara nasional.

(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 2


Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dicabut dan


Pasal 3



70






KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH


pada tanggal


REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



71


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH



Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal 77C

ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), dan Pasal 77J ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Tentang Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka Dasar dan Struktur

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem


Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan :Lembaran Negara Republik


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan


3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar



Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan




72

Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Nomor

5410);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;


dan Organisasi kementerian Negara sebagaiman telah beberapa


2011;


Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan dengan rahmat Tuhan

Yang Maha Esa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 38 Tahun 2013;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor

61/P Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR

KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

Pasal 1

(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan

yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada

tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta

pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

(2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar,

kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap Sekolah Menengah



73

(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2







KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH


pada tanggal


REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



74

SALINAN


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH



Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal 77C

ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), dan Pasal 77J

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Tentang Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka Dasar dan

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
















5410);


75




Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara sebagaiman


Nomor 91 Tahun 2011;


Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tatakerja

Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013; dan



beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nomor 61/P Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR

KURIKULUM SEKOLAH MENEGAH ATAS/MADRASAH

ALIYAH.

Pasal 1

(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan

yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada

tingkat nasional dan pengembangan muatan local pada tingkat daerah serta

pedoman pengembangan pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah.

(2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah merupakan

pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi

dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap Sekolah Menengah



76

(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak


Pasal 2







KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH


pada tanggal


REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



77

SALINAN


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81A TAHUN 2013

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM



Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada sekolah

dasar/madrasah ibtidaiyah. Sekolah menengah pertama/madrasah

tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah

menengah atas kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pelu

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tentang Implementasi Kurikulum;









Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5410);




2011;


Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian


78

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;





6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun

2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar

dan Menengah;


2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;


2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 66 Tahun 2013 tentang

Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;


2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;



Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;



Menengah Atas/Madrasah Aliyah;



Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;


2013 tentang Buku Teks dan Buku Panduan Guru untuk

Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN TENTANG IMPLEMENTASI

KURIKULUM.


79

Pasal 1

Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) ,

sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah

atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah

aliyah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran

2013/2014.

Pasal 2

(1) Implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK

menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup:

a. Pedoman penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan;

b. Pedoman pengembangan Muatan Lokal;

c. Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler;

d. Pedoman Umum Pembelajaran; dan

e. Pedoman Evaluasi Kurikulum.

(2) Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3







KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH


80


pada tanggal


REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



LAMPIRAN HASIL ANALISIS STRUKTUR KALIMAT


81

Di bawah ini disajikan hasil analisis struktur kalimat dan paragraf serta pola pengembangannya.

I. Analisis kalimat

No. DATA KODE UNSUR KALIMAT STRUKTUR

KALIMAT

16. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

65 TAHUN 2013

TENTANG


MENENGAH

I.A.1

Frasa (judul sama dengan frasa yang

tidak mengandung unsur S P O Pel.

Ket) F

17. Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24


Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah

diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

I.A.2

(Ket. alat): (Dengan rahmat Tuhan

yang Maha Esa)

(S): (Menteri Pendidikan …,)

P: Menimbang

O: bahwa dalam rangka

…Pendidikan Dasar dan Menengah;

K : bahwa dalam rangka …


O : Peraturan Menteri…Pendidikan

Dasar dan Menengah;


82

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);


yang Maha Esa)


P : Mengingat

O : Undang-undang Nomor …;

(K)-(S)-P-O

2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,


Nomor 5410);


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan Nomor …;

(K)-(S)-(P)-O



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Nomor 141);


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


(K)-(S)-(P)-O


83


Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : PeraturanNomor …;

(K)-(S)-(P)-O


Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P

2013;


yang Maha Esa)


(P ): (Mengingat)

O : Keputusan Presiden … Nomor

5/P 2013;

(K)-(S)-(P)-O

Memutuskan

Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar

Dan Menengah


yang Maha Esa)


P : Memutuskan

O : Menetapkan

S: Peraturan …

(K)-(S)-P-O, S

18. Pasal 1


selanjutnya disebut Standar Proses merupakan

kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada

satuan pendidikan dasar dan menengah untuk


I.A.3


P: merupakan

K. tujuan: kriteria mengenai …

kompetensi lulusan.

S-P-K

19. (4) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini

I.A.4


P: tercantum

K. tempat: Pada … Peraturan

Menteri ini.

S-P-K


84

20. Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007

Tentang Standar proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar


I.A.5

K. alat: Dengan … Peraturan Menteri

ini,

S: Peraturan Menteri ...

P: dicabut

Konj.: dan

P: dinyatakan

K: tidak berlaku.

K, S-P-Konj.-P-K

21. Pasal 3


I.A.6

S: Peraturan ini

P: mulai berlaku

K. waktu: pada tanggal diundangkan. S-P-K

22. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

I.A.7

K. tujuan: Agar … mengetahuinya

P: memerintahkan

O: Pengundangan … ini

Ket. cara: dengan penempatannya

…Berita Negara Republik Indonesia.

K, (S)-P-O-Ket. Cara

23. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. I.A.8

P: Ditetapkan

Ket. tempat: di Jakarta pada tanggal 4

Juni 2013,

Pel.: Menteri Pendidikan ...Republik

Indonesia.

P-K. tempat- Pel.

24. Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir

Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor…

I.A.9

P: Diundangkan

K. tempat: di Jakarta pada tanggal …

Pel.: Menteri Hukum … Republik

Indonesia.

P-K. tempat- Pel.


85



66 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

I.B.1



Ket) F

26. Menimbang:

bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil

pendidikan sesuai dengan standar nasional

pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar

Penilaian Pendidikan;

I.B.2


yang Maha Esa)


P: Menimbang

O: bahwa dalam rangka pelaksanaan

ketentuan …;

K: bahwa dalam rangka …

P : perlu menetapkan O : Peraturan Menteri …Standar

Penilaian Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang




Nomor 4301);


yang Maha Esa)


P : Mengingat

O : Undang-undang Nomor …;

(K)-(S)-P-O


86

2. Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496

) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,


Nomor 5410);


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


(K)-(S)-(P)-O






Nomor 141);


yang Maha Esa)


(P) : Mengingat


(K)-(S)-(P)-O


Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);


yang Maha Esa)


(P) : Mengingat

O : PeraturanNomor …;

(K)-(S)-(P)-O


87


Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P

2013;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Keputusan Presiden … Nomor

5/P 2013;

(K)-(S)-(P)-O

Memutuskan

Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Tentang Standar Penilaian Pendidikan


yang Maha Esa)


P : Memutuskan

O : Menetapkan

S: Peraturan …Pendidikan

(K)-(S)-P-O, S

27. Pasal 1

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan

berdasarkan standar penilaian pendidikan yang

berlaku secara nasional.

I.B.3

S: Penilaian hasil belajar …

P: dilaksanakan

K: berdasarkan …secara nasional.

S-P-K

28. (2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini. I.B

.4

S: Standar penilaian …pada ayat (1)

P: tercantum ….

K. tempat: dalam … Peraturan

Menteri ini.

S-P-K


88

29. Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007

tentang Standar Penilaian Pendidikan dicabut dan


I.B.5

K. alat: Dengan … Peraturan Menteri

ini,

S: Peraturan Menteri ...

P: dicabut

Konj.: dan

P: dinyatakan

K: tidak berlaku.

K, S-P-Konj.-P-K

30. Pasal 3


I.B.1

2

S: Peraturan ini

P: mulai berlaku

K. waktu: pada tanggal diundangkan.. S-P-K




Indonesia.

I.B.6


P: memerintahkan

O: Pengundangan …

Ket. cara: dengan penempatannya …

Berita Negara Republik Indonesia.




I.B.7

P: Ditetapkan


Juni 2013,

Pel.: Menteri Pendidikan ....

P-K. tempat- Pel.




2013 Nomor…

I.B.8

P: Diundangkan

K. Tempat: di Jakarta pada tnggal …

Pel.: Menteri Hukum …. P-K. tempat- Pel.


89



68 TAHUN 2013

TENTANG

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR


PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

I.C.1



Ket)

F

35. Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat

(3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal

77E ayat (3), dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Kerangka Dasar dan Struktur

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah;

I.C.2


yang Maha Esa)


P: Menimbang


ketentuan …;


P : perlu menetapkan O : Peraturan Menteri …Sekolah

Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang



Tambahan :Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);


yang Maha Esa)


P : Mengingat

O : Undang-Undang Nomor …;

(K)-(S)-P-O


90


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara



yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


(K)-(S)-P-O

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara



Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan




Tambahan lembaran Negara Nomor 5410);


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


(K)-(S)-(P)-O

4.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014;


yang Maha Esa)


(P ): (Mengingat)

O : Peraturan Nomor … Tahun 2010-

2014;

(K)-(S)-(P)-O


Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir



yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan Nomor … 91 Tahun

2011;

(K)-(S)-(P)-O


91


Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38

Tahun 2013;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


2013;

(K)-(S)-(P)-O

7.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009



dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Keputusan Presiden … 61/P

Tahun 2012;

(K)-(S)-(P)-O

Memutuskan

Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Tentang Kerangka Dasar dan Struktur

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah


yang Maha Esa)


P : Memutuskan

O : Menetapkan

S: Peraturan …Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah

(K)-(S)-P-O, S

36. Pasal 1

(1) Kerangka dasar kurikulum Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan landasan

filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis

yang berfungsi sebagai acuan pengembangan

struktur kurikulum pada tingkat nasional dan

pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah

serta pedoman pengembangan kurikulum pada

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

I.C.3

S: Kerangka dasar …

P: merupakan

K: landasan ... Sekolah Menegeh


S-P-K


92

37. (2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan

pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran,

beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan

pembelajaran pada setiap Sekolah Menengah


I.C.4

S: Struktur …

P: merupakan

K: pengorganisasian … Sekolah

Menegeh Pertama/Madrasah

Tsanawiyah.

S-P-K

38. (3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak


I.C.5


P: tercantum

K: dalam … Peraturan Menteri ini.

S-P-K

39. Pasal 2


I.C.6

S: Peraturan ini

P: mulai berlaku





Indonesia.

I.C.7


P: memerintahkan

O: Pengundangan Peraturan Menteri

ini

Ket. cara: dengan penempatannya ….



Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. I.C.8

P: Ditetapkan


Juni 2013,

Pel.: Menteri Pendidikan ... Republik

Indonesia.

P-K. tempat- Pel.




2013 Nomor…

I.C.9

P: Diundangkan


Pel.: Menteri Hukum … Tahun 2013

Nomor…

P-K. tempat- Pel.


93


KEBUDAYAAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR

69 TAHUN 2013

TENTANG

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR


ATAS/MADRASAH ALIYAH

I.D.1



Ket)

F

44. Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat

(3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E

ayat (3), dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang

Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

I.D.2


yang Maha Esa)


P: Menimbang


ketentuan …;


P : perlu menetapkan O : Peraturan Menteri … Struktur

Kurikulum Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

Mengingat:





Nomor 4301);


yang Maha Esa)


P : Mengingat


K)-(S)-P-O


94


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara



yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


(K)-(S)-(P)-O









Tambahan lembaran Negara Nomor 5410);


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


(K)-(S)-(P)-O


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan … Tahun 2010-2014;

(K)-(S)-(P)-O


Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara

sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir



yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan … 91 Tahun 2011;

(K)-(S)-(P)-O


95


Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

Tatakerja Kementerian Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 38 Tahun 2013; dan


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


2013; dan

(K)-(S)-(P)-O

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009





yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Keputusan Presiden … 61/P

Tahun 2012;

(K)-(S)-(P)-O

Memutuskan


Kebudayaan Tentang Kerangka Dasar dan Struktur

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.


yang Maha Esa)


P : Memutuskan

O : Menetapkan

S: Peraturan …Kurikulum Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

(K)-(S)-P-O, S


96

45. Pasal 1


Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan

landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan

yuridis yang berfungsi sebagai acuan

pengembangan struktur kurikulum pada tingkat

nasional dan pengembangan muatan local pada

tingkat daerah serta pedoman pengembangan

pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah


I.D.3


P: merupakan

K. tempat: landasan … Sekolah


S-P-K

46. (2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah merupakan pengorganisasian

kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar,

kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada

setiap Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

I.D.4

S: Struktur …

P: merupakan

K: pengorganisasian … Sekolah


S-P-K

47. (3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

I.D.5


P: tercantum

K. tempat: dalam …Peraturan

Menteri ini.

S-P-K

48. Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I.D

.6

S: Peraturan ini

P: mulai berlaku



97




Indonesia.

I.D.7


P: memerintahkan


ini

Ket. cara: dengan penempatannya ….


50. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal…., Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. I.D.8

P: Ditetapkan


Juni 2013,


Indonesia.

P-K. tempat- Pel.



Syamsudin, berita Negara Republik Indonesia.

I.D.9

P: Diundangkan


Pel.: Menteri Hukum … Negara

Republik Indonesia.

P-K. tempat- Pel.


KEBUDAYAAN NOMOR 81A TAHUN 2013

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM

I.E.1



Ket) F

53. Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada

sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. Sekolah

menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah

menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah

menengah atas kejuruan/madrasah aliyah kejuruan,

pelu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Implementasi Kurikulum;

IE.2


yang Maha Esa)


P: Menimbang


ketentuan …;



O : Peraturan Menteri…Implementasi Kurikulum;


98

Mengingat:





Nomor 4301);


yang Maha Esa)


P : Mengingat


(K)-(S)-P-O







Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan


Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik



yang Maha Esa)


(P) : Mengingat

O : Peraturan Pemerintah …;

(K)-(S)-(P)-O






yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan …Nomor 91 Tahun

2011;

(K)-(S)-(P)-O


99


Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 38 Tahun 2013;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan … Nomor 38 Tahun

2013;

(K)-(S)-(P)-O

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009





yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Keputusan … ;

(K)-(S)-(P)-O

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi

Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan Menteri … Nomor 60/P

Tahun 2013;

(K)-(S)-(P)-O


Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi



yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan …Pendidikan Dasar

dan Menengah;

(K)-(S)-(P)-O


100


Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses



yang Maha Esa)


(P) : Mengingat


dan Menengah;

(K)-(S)-(P)-O

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 66 Tahun 2013

tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan

Menengah;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)


dan Menengah;

(K)-(S)-(P)-O


Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan

Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah;


yang Maha Esa)


(P) : Mengingat

O : Peraturan …Kurikulum Sekolah


(K)-(S)-(P)-O



Struktur Kurikulum Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan …Kurikulum Sekolah


Tsanawiyah;

(K)-(S)-(P)-O


101






yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan … Sekolah Menengah


(K)-(S)-(P)-O




Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;


yang Maha Esa)


(P) : (Mengingat)

O : Peraturan … Sekolah Menengah

Kejuruan/Madrasah Aliyah

Kejuruan;

(K)-(S)-(P)-O


Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks dan Buku

Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan

Menengah;


yang Maha Esa)


(P): (Mengingat)

O : Peraturan … Pendidikan Dasar

dan Menengah;

(K)-(S)-(P)-O

Memutuskan:


Kebudayaan Tentang Implementasi Kurikulum.


yang Maha Esa)


P : Memutuskan

O : Menetapkan S: Peraturan …Implementasi Kurikulum.

(K)-(S)-P-O, S


102

54. Pasal 1

Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah

ibtidaiyah (SD/MI) , sekolah menengah

pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah

menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan

sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan

(SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun

pelajaran 2013/2014.

I.E.3

S: Implementasi kurikulum …

P: dilakukan

K: secara bertahap … pelajaran

2013/2014.

S-P-K

55. Pasal 2

(3) Implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakanpedoman

implementasi kurikulum yang mencakup:

f. Pedoman penyusunan dan Pengelolaan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

g. Pedoman pengembangan Muatan Lokal;

h. Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler;

i. Pedoman Umum Pembelajaran; dan

j. Pedoman Evaluasi Kurikulum.

I.E.4

S: Implementasi kurikulum …

P: menggunakan

O: pedoman implementasi …: K: yang mencakup (a) Pedoman…; (e)

Pedoman Evaluasi Kurikulum.

S-P-O-K

56. (4) Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. I.E

.5

S: Pedoman …ayat (1)

P: tercantum

K. tempat: dalam ... Peraturan

Menteri ini.

S-P-K

57. Pasal 3


I.E.6

S: Peraturan ini

P: mulai berlaku

K. waktu : pada tanggal diundangkan S-P-K


103




Indonesia.

I.E.7


P: memerintahkan


ini

Ket. cara: dengan penempatannya …

Negara Republik Indonesia.



Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. I.E.8

P: Ditetapkan


Juni 2013,


Indonesia.

P-K. tempat- Pel.




2013 Nomor…

I.E.9

P: Diundangkan


Pel.: Menteri Hukum … Tahun 2013

Nomor…

P-K. tempat- Pel.


LAMPIRAN HASIL ANALISIS PARAGRAF SERTA POLA

PENGEMBANGANNYA


104

II. Analisis paragraf

NO. DATA KODE

UNSUR PARAGRAF

POLA

PENGEMBANG

AN



INDONESIA

II.A.1

Pemerincian

1. Menimbang : : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal

24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas


Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Proses Pendidikan

Dasar dan Menengah;

Kalimat topik: Dengan … Menetapkan: …

Pendidikan Dasar Dan

Menengah.

Mengingat :










105

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas






Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana












Nomor S/P 2013;

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.

2. Pasal 1

c) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah




kompetensi lulusan.

II.A.2

Kalimat topik: Standar Proses Pendidikan …

kompetensi lulusan

Definisi


106



tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kalimat pengembang: Standar Proses … Peraturan Menteri ini.

3. Pasal 2


Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar

proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan


II.A.3

Kalimat pengembang: Dengan berlakunya … tidak berlaku.

Pemerincian

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Kalimat pengembang : Peraturan ini mulai berlaku ….

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Kalimat pengembang: Agar setiap orang …,

…Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2013, Menteri


Kalimat pengembang: Ditetaspkan di …Republik

Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tnggal … Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor…

Kalimat pengembang: Diundangkan di ….Tahun 2013

Nomor…

4 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


INDONESIA

IIB.1

Pemerincian Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 24

peraturan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

Kalimat topik: Dengan … Standar Penilaian

Pendidikan.


107

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan

tentang Standar Penilaian pendidikan;

Mengingat :









Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Nomor 71, Tambahan



Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana












Nomor S/P 2013;


108

Memutuskan:

Menetapkan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

5 Pasal 1

(1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar

penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.

II.B.2

Kalimat topik: Penilaian ... secara nasional.

Definisi

(2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kalimat pengembang: Standar … Peraturan Menteri ini.

6 Pasal 2


Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar

Penilaian Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II.B.3

Kalimat pengembang: Dengan berlakunya…, tidak berlaku.

Pemerincian

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Kalimat pengembang:

Peraturan … diundangkan.



Republik Indonesia.

Pengembang: Agar setiap orang …,

Kalimat pengembang: memerintahkan …Berita Negara Republik Indonesia.



Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia.




Kalimat pengembang: Diundangkan di … Tahun 2013 Nomor…

7 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA II.C.1 Pemerincian


109


INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat

(3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E auyat (3),

dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka

Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah;

Kalimat topik: Dengan … Kurikulum Sekolah


Tsanawiyah.

Mengingat :
















5410);



110





2011;


Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tatakerja Kementerian

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 38 Tahun 2013; dan





Memutuskan:


Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

8 Pasal 1


Pertama/Madrasah Tsanawiyah Merupakan landasan filosofis,

sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai

acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional

dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta

pedoman pengembangan pengembangan kurikulum pada

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

II.C.2

Kalimat topik: Kerangka … Sekolah Menengah


Definisi

(2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata

pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan

Kalimat pengembang: Struktur …Sekolah Menengah



111

pembelajaran pada setiap Sekolah Menengah


(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Kalimat pengembang: Kerangka … Peraturan Menteri ini.

9 Pasal 3


II.C.3

Kalimat pengembang: Peraturan ...diundangkan.

Pemerincian



Republik Indonesia.

Kalimat pengembang: Agar setiap orang …,memerintahkan ... Indonesia.



Kalimat pengembang: Ditetapkan di …Republik Indonesia.




Kalimat pengembang: Diundangkan di … Tahun 2013

Nomor…



INDONESIA II.D.1

Pemerincian

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat

(3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E auyat (3),

dan Pasal 77J ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kerangka

Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah;

Kalimat topik : Dengan ... Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.


112

Mengingat :
















5410);






2011;


Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tatakerja Kementerian

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 38 Tahun 2013; dan



113




Memutuskan:


Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah


11 Pasal 1


Pertama/Madrasah Tsanawiyah Merupakan landasan filosofis,

sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai

acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional

dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta

pedoman pengembangan pengembangan kurikulum pada

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

II.D.2

Kalimat topik: Kerangka dasar kurikulum… Sekolah Menengah Atas/Madrasah

Aliyah.

Definisi (2) Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran,

beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran

pada setiap Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Kalimat pengembang: Struktur ...Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

(3) Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Kalimat pengembang: Kerangka … Peraturan Menteri ini.

12 Pasal 2


II.D.3

Kalimat pengembang: Peraturan … diundangkan.

Pemerincian Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan


Republik Indonesia.

Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Indonesia.


114



Kalimat pengembang: Ditetapkan di … Republik Indonesia.




Kalimat Pengembang: Diundangkan di … Tahun 2013

Nomor…



INDONESIA II.E.1

Pemerincian

Menimbang :Bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada

sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah. Sekolah menengah

pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah

aliyah, dan sekolah menengah atas kejuruan/madrasah aliyah

kejuruan, pelu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Implementasi Kurikulum;

Kalimat topik: Dengan ... Sekolah Menengah


Mengingat :









Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara



115




2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 141);


Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagaiman telah diubah terakhir





Nomor 60/P 2013;


2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan

Menengah;


2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;


2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 66 Tahun 2013 tentang

Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;


2013 tentang Kerangka Dasar Struktur Kurikulum Sekolah




Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;


116

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69

Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikullum

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;


Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Kurikulum Sekolah

Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan;


Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan

Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memutuskan:


Tentang Implementasi Kurikulum.

14 Pasal 1

Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah

(SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah

(SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA),

dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan

(SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran

2013/2014.

II.E.2

Kalimat topik: Implementasi … mulai tahun

pelajaran 2013/2014.

Definisi

15 Pasal 2

(1) Implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,

dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi

kurikulum yang mencakup:

a. Pedoman penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan;

b. Pedoman pengembangan Muatan Lokal;

c. Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler;

d. Pedoman Umum Pembelajaran; dan

II.E.3

Kalimat topik: Implementasi … e. Pedoman

Evaluasi Kurikulum.

Definisi


117

e. Pedoman Evaluasi Kurikulum.

(2) Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Kalimat pengembang: Pedoman ... Peraturan Menteri ini.

16 Pasal 3


II.E.4

Kalimat pengembang: Peraturan … diundangkan.

Pemerincian



Republik Indonesia.

Kalimat pengembang: Agar setiap orang… Republik Indonesia.



Kalimat pengembang: Ditetapkan di … Republik Indonesia.



Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor….

Kalimat Pengembang: Diundangkan di … Tahun 2013

Nomor…


118

BIOGRAFI PENULIS

Galih Puji Haryanto lahir di Kotabaru, Kalimantan

Selatan, 2 September 1989. Pendidikan dasar di tempuh di SD

Katolik Santa Maria tahun 1995—2001, melanjutkan sekolah di

SMP Negeri 1 Kotabaru pada 2001—2004. Pada tahun 2005—

2008 melanjutkan sekolah di SMA Marsudi Luhur Yogyakarta.

Seusai menempuh jenjang pendidikan menengah atas,

tercatat sebagai mahasiswa Prgram Studi Pendidikan Bahasa,

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata

Dharma, angkatan 2008. Masa pendidikan penulis diakhiri dengan menulis skripsi

sebagai tugas akhir dengan judul Analisis Struktur Kalimat dan Struktur Paragraf

serta Pola Pengembangannya Pada Wacana Undang-Undang Tentang

Pendidikan Tahun 2013


plagiat merupakan tindakan tidak terpuji · pada wacana undang-undang tentang pendidikan tahun 2013...

Documents