perolehan hak guna usaha pt. …repository.unair.ac.id/13616/1/fitri dinar pramita.pdfpeholehan hak...

SKRIPSI : pe£_lC|:¥H’N'AAJy\: A\ A I IJ £ +

FITRI DINAR PRAMITA

PEROLEHAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN XXIII KEBUN W ONOSARI—

KABUPATEN MALANG

iVi i L i tv?EKi US TAKA AN

'UNIVtKSl I AS A iRLANGCAr* v t n J »•-A B A Y A

P/y>

t

FAKULTAS H U K U M UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PEROLEHAN HAK GUNA USAHA PT. PERKEBUNAN XXIII KEBUN WONOSARI— KABUPATEN MALANG

FITRI DINAR PRAMITA

PEROLEHAN HAK GUNA USAilA PT. PERKEBUNAN XXIII KEBUN WONOSARI-KABUPATEN MALANG

SKKIPSI

OLEii

FITRI DINAR PRAMITA 038111094

Jj’AKULTAS HUKUM UNIVER3ITA3 AIKLANGGA SURABAYA

1988



FITRI DINAR PRAMITA

PEHOLEHAN HAK GUNA USAiiA PT. PKtKKBUNAl: XXIII KEBUN WONOSAiU-KABUPAfEb UAlAllG

SKiilPol

DIAJUKAN UN'i’UK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENGAPA1 GEliAH oAKJANA tiUKUto

OLEH

tflTRI DINAR PRAM IT A 038111094

SURABAYA1988



FITRI DINAR PRAMITA

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang masih sangat sederhana.

Skripsi ini di susun untuk melengkapi tugas-tugas yang di bebankan kepada mahasiswa sebagai salah satu syarat dan tugas, guna melengkapi gelar Sarjana Hukum di s' a- kultas Hukum Universitas Airlangga (IJneir) Surabaya©

Dalam kesempatan ini tidak lupa, saya menyanipaikan rasa honnat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada

1. Bapak Eman, S.H.,MS. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran-saran dan tambahan dalam penyelesaian skripsi ini*

2c Bapak VVisnu Susanto, S.H. selaku kepada bidang nukum agraria*

3* Bapak Soedalhar, S.H. selaku dosen penguji.4. Para karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Univer

sitas Airlangga yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini0

5. Bapak Direktur Utama PT. Perkebunan XXIII Jalan Rajawali 44 Surabaya, yang telah banyak memberikan kesempatan kepada kami dalam mengurapulkan data-data hingga selesainya skripsi ini.



FITRI DINAR PRAMITA

6o Bapak-Ibu, kakak serta adik yang telah bersusah payaii membimbing serta memberikan aorongan kepada saya hingga tercapailah cita-cita saya sebagai Sarjana HukumaSemoga segala amal baik yang diberikan kepada saya

mendapat balasan dari Allah SWT Amien.Demikianlah akhirnya saya berharap, semoga skripsi ini akan berguna di hari-hari mendatang.

Surabaya, Nopember 198b

Penulis*



FITRI DINAR PRAMITA

DAi’TAR ISI

KATA PENGANTAR ............ ............................ iDAFTAR ISI ........... '................................ iii

BAB I : PENDAHULUAN ................................ 11. Pennasalahan : Latar Belakang dan Ru-

musannya .............. .................. 12. Penjelasan Judul ......................... 53. Alasan Pemilihan Juaul ...... •........... 64- Tujuan Penulisan ........................ 65. Metodologi .............................. 76. Pertanggungjawaban Sistematika .......... 7

BAB II : CARA iaEtoPEROLEJi HAK GUNA USAriA MENURUTUUPA ......... .............................. 101. Memperoleh Hak Guna Usaha Dengan Penetap-

an Pemerintah............. .............. 122. Cara Memperoleh Hak Guna Usaha Beraaal

dari Tanah Perkebunan Belanda Partikelir.. 14

BAB III : OBJEK YANG DAPAT DIBKBANI DENGAN HAK GUNAUSAiiA............. ......................... 181. Tanah Negara Bebas ...................... 192a Tanah Negara Tidak Bebas ................ 22

BAB IV : SUBJEK DALAM PEMEGANG HAK GUNA USAHA ....... 251. Badan Hukum Milik Negara ............... . 262. Badan Hukum Milik Swaata ................ 29

iii



FITRI DINAR PRAMITA

BAB V s PENUTUP1. Kesimpulan..... ....................... 332. Saran-saran ........................... 34

DAFTAR BACAAU LAMPIRAN

iv



FITRI DINAR PRAMITA

, M I L 1 k•• , . • NI ^QAR T j '*UI *i i *'J ♦»41' ^^ | S U R A B A Y A

PENDAHULUAU

1 e1 Permasalahan : Latar ffelakang dan RumuaannyaNegara Republik Indonesia merupakan suatu organi-

sasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang di* bentuk untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala keperluan yang ada di seluruh. rakyat Indonesia. Seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UUPA yang didasari dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan : bahwa, bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaannya yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara. Di sini Jelas terbukti bahwa, pemerintah senantiasa selalu berupaya untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), merupakan sebuah Undang-undang yang memuat dasar pokok agraria dan juga landasan bagi negara untuk dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, serta ruang angkasa yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam masalah hak guna usaha*

Hak guna usaha adaiah suatu hak untuk mengusahakan dan menggunakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara

1



FITRI DINAR PRAMITA

dengan maksud negaralan yang menetapkan dan memberikan tanah dengan hak guna usaha, agar dapat dipergunakan untuk tujuan perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

Dalam paaal 28 ayat 1 lindang-undang Pokok Agraria menyatalcan : "hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.1

Dengan demikian jelas, bahwa hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan dan menggunakan tanah negara dalam jangka waktu yang tertentu, dan hak guna usaha ini nanya diberikan untuk tujuan tertentu, yaitu hanya untuk perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

Mengingat akan pentingnya fungsi dari hak guna usaha pada bidsng perusahaan pertanian, maka diadakanlah ketentuan-ketentuan, yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor Tahun 1960. Undang-undang tersebut di dalamnya berisi tentang peraturan pokok hak guna usaha yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Dalem pemberian hak guna usaha, pemerintah telah menentukan persyaratan-persyaratan untuk memperoleh hak

2

"*Soedalhar, UUPA dan Landreform Beberapa Undang- undang dan Peraturan Hukum Tanah, Karya Bhakti, Surabaya, h. 11.



FITRI DINAR PRAMITA

guna usaha, seperti dalam pasal 30 UUPA yang menyatakan :(1)* yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah :

a. Warga negara Indonesia;b* badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.(2). Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna

usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang teraebut dalain ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika tidak memenuhi syarat tersebut, Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapu3 karena hukum, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian jelas, hak guna usaha hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, (tidak dapat dipunyai oleh orang asing) dan badan-badan hukum bermodal

*nasional yang progresif, baik asli maupun tidak. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing, hak guna usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional 3e- mesta berencana (pasal 55).

Memang telah diketahui, bahwa hak guna usaha ini tidak bersumber pada hukum adat, tetapi diadakan untuk memenuhi tuntutan modernisasi dibidang pengelolahan tanah.

Dewasa ini yang dapat memiliki serta mendapat izin hak guna usaha adaiah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, namun pemberiannya disesuaikan dengan kebijaksanaan

3

2I b i d . . h . 12.



FITRI DINAR PRAMITA

pemerintah dalam bidang penanaman modal asing. Dedam kait- annya dengan pasal 30 UUPA, maka saya akan menitik beratkan dalam penulisan ini mengenai cara perolehan hak guna usaha khusuanya di PT. Perkebunan XXIII, Kebun Wonosari yang terletak di Kabupaten Malang.

Dalam penjelasan UUPA disebutkan, bahwa hak guna u- saha ini bukan kelanjutan dari hak erfpacht, tetapi hak guna uaaha merupakan hak yang baru dengan isi yang baru seperti dalam pasal 31 UUPA yang berbunyi : "hak guna usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah".^ Demikian pula yang terjadi di PT. Perkebunan XXIII perolehan hak guna usaha diperoleh dari Penetapan Pemerintah.

Kalau kita teliti keadaan seperti tersebut di atas maka perolehan hak guna usaha yang tanpa penetapan pemerintah akan menimbulkan beberapa pennasalahan yang mungkin timbul dan mungkin pula dapat menyalahi ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan di negara Indonesia dan tidak diketahui berasal dari mana tanah tersebut asal- nya. Dari uraian tersebut di atas masalah yang dapat di- rumuskan adalah :

(1). Bagaimana cara memperoleh hak guna usaha yang pada umumnya dan bagaimana pula perolehan nak guna usaha di PT. Perkebunan XXIII, Kebun Wono- sari, Kabupaten Malang ?

3Ibid.. h. 12



FITRI DINAR PRAMITA

(2). Tanah apa sajakah yang dapat dibebani dengan

hak guna usaha ?(3). Bagaimanakah jika hak guna usaha dipegang oleh

badan uaaha milik negara dan bagaimana pula apabila dipegang oleh pihak swasta, bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ?.

2. Penjelasan JudulSecara hukum perolehan hak guna usaha terjadi kare

na adanya Penetapan Peoerintah, karena dalain hal ini tanah yang diberikan sebagai hak guna usaha adaiah tanah negara, dengan kata lain tanah yang langsung dikuasai oleh negara* Dengan demikian pengelolahan dan penggunaan tanah tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan yang sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Nomor 5 Tahun i960.

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut di atas akan saya uraikan terlebih dahulu arti judul dalam "cara memperoleh hak guna usaha PT. Perkebunan XXIII, Kebun Wonosari, Kabupaten Malang.Kata "hak guna usaha" menurut UUPA adaiah "hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peteraakan". Sedang- kan "memperoleh mempunyai makna mendapatkan, jadi memperoleh hak guna usana dari pemberian Pemerintah, karena tanah yang akan digunakan sebagai hak guna usaha adaiah tanah

5



FITRI DINAR PRAMITA

yang dikuasai oleh. negara dengan kata lain tanah negara* Jadi dengan demikian jelas, bahwa cara memperoleh

hak guna usaha dengan penetapan pemerintah, dan tiap- tiap penggunaan tanah tersebut harus seeuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan membuktikan izin pemberian hak guna usaha.

3* Alasan Pemilihan JudulDalam lalulintas kegiatan masyarakat, cara memper

oleh hak guna usaha dilakukan dengan penetapan pemerintah, oleh karena itu melalui skripsi ini saya ingin memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana cara memperoleh hak guna usaha yang diberikan olen pemerintah kepada badan-badan hukum terutama yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Perkebunan XXIII, khusuanya Kebun Wonosari. Apakah dalam pemberiannya sesuai dengan pro- sedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada atau tidak, sehingga sering terjadi banyak penyelundupan dalam peralihan hak guna usaha.

4- Tujuan PenulisanPenulisan ini mempunyai tujuan dan maksud yaitu un

tuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Pakultas Hukum Universi- tas Airlangga. Di samping itu, bagi saya menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi sesuai dengan masalah



FITRI DINAR PRAMITA

yang dihadapi dalam suatu pendidikan adalah latihan untuk berfikir dan bertindak secara iltniah. Tujuan lain yang saya ingink an adalah. untuk mencapai dan ikut serta memberikan Informasi atas segala hal yang bersangkut paut dengan permasalahan yang terdapat pada judul skrip3i ini kepada pihak-pihak yang memerlukan*

5* MetodologiMetodologi yang saya gunakan dalam raenulis masalah

ini adalah metodologi deduksi, yaitu dengan memperoleh dan memahami lebih dahulu hal-hal yang uroum dan teoritik baik dari perkuliahan maupun bacaan-bacaan, kemudian men- coba mengamati dalam praktek hal-hal yang sesuai dengan judul yang saya ajukan dan materi yang akan saya bohaa.

a* Pendekatan MasalahPendekatan masalah ini diusahakan mengetengahkan

permasalahan yang cukup menonjol dan yang akan timbul dalam perolehan hak guna usaha, oleh karena itu metode yang digunakan dalam penulisan masalah ini adalah metode deduktif, sehingga dengan demikian penulisan skripsi ini akan lebih terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya.

b« Sumber DataDalam pencarian data untuk penulisan skripsi ini

saya peroleh dari kepustakaan yaitu dengan membaca dan



FITRI DINAR PRAMITA

mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, catatan kuliah dan kitab perimdang-undangan yang berlaku. Data lain yang dipergunakan adaiah data lapangan yang diperoleh dengan melakukan wawancara.

c* PrQQeflu*1 Pengumpulan dan Pengolahan DataUntuk membahas bab-bab yang berhubungan dengan teo-

ri ini, aaya memerlukan data dari atudi kepustakaan* Dari aini akan diperoleh bahan-banan dari membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas, disamping itu jugs mengumpulkan data dari haail penelitian.

Dari Hasil penelitian ini, kemudian disusun data yang sistematis setelah melalui pengelolahan dan penilaian sehingga dari aini akan diperoleh data yang dapat di- p ert anggung j awabkan.

d. Anslisa DataDari data yang ada dianalisa untuk mencari dan men-

aapaxkan tcebenaran. Kebenaran yang diperoleh ini dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikewukakan dalam skripsi ini.

6. Pertanggung.iawaban SiatematikaPenuliaan skripai ini saya bagi dalain beberapa bab,

pendahuluan aaya tempatkan dalam bab I, karena merupakan

6



FITRI DINAR PRAMITA

pangkal tolak dari permasalahan, yang selanjutnya akan dapat dijadikan dasar pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Materi skripsi ini tentang hak guna usaha. Oleh karena itu sebelum mengetahui tentang seluk beluk persoalan hak guna usaha, maka terlebih dahulu perlu dipaparkan tentang cara memperoleh Hak Guna Usaha. Atas dasar inilah maka hal tersebut saya letakkan dalam Bab II. Setelah mengetahui cara memperoleh Hak Guna Usaha, maka pembahasan akan ditekankan apakah Hak Guna Usaha tersebut dapat diberikan pada semua tanah, baik tanah negara bekas dan tanah negara tidak bebas. Untuk itu di dalam Bab III diuraikan tentang objek yang dapat dibebani dengan Hak Guna Usaha. Pada Bab IV berisi tentang subjek dalam pemegang Hak Guna Usaha, hal ini untuk melihat apakah ayarat dan pro- sedur diberikan secara sama, baik untuk badan hukum milik pemerintah dan badan hukum milik swasta. Pada akhirnya tulisan ini disampaikan kesimpulan dan saran yang menjadi penutup dalam skripsi ini dan untuk itu di tempatkan dalam bab V.

M I L I K .PERPUST/.KAAN

'U N IV tK S ITA S A iR L A N G O

S U R A B A Y A



FITRI DINAR PRAMITA

BAB II

CARA MEMPEROLEH HAK. GUNA USAHA MENURUT UUPA

Tanah dalam pengertian yang dikuasai oleh negara, salah satunya adaiah tanah yang raasih ada hak ulayatnya dalam arti sebagai hubungan antara suatu masyarakat hukum dengan sumber alam yang ada dalam wilayah masyarakat hukum itu.

Keberadaan hak ulayat sampai saat ini tetap diakui walaupun pelaksanaannya dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 UUPA yang dalam pasal 3 UUPA menentukan, bahwa pelaksanaan hak u- layat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas peraatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengem undang-undang dan peraturan-peralur&n lain yang lebih tinggi.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Se- bagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim sebelum adanya UUPA tidaK pemah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang,

10



FITRI DINAR PRAMITA

11

dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada jaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutkannya hak ulayat di dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula ada p eng aku an hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan dipernatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada pada masyarakat hukum yang Dersangkutan, misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebeiumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie" yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu. Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dioenarKan jiKa berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna uaaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan iiax ulayatnya, misaxnya menolak; begitu saja dibukanya hutan secara besar- besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek **a- sil bahan makanan dan pemindahan penduduk.

Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnyapun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat



FITRI DINAR PRAMITA

12

hukum masih mempertanankan isi dan pelaksanaan hale ulayatnya secara autlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungannya dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan negara sebagai kesatuan.

1• Memperoleh hak guna usaha dengan penetapan pemerintahHak guna usaha adaiah merupakan hak untuk mengguna-

kan dan mengusahakan tanah negara, yang cara perolehannya tanah negaralah yang dapat digunakan sebagai hak guna usaha, sedangkan tanah hak milik perseorangan tidak dapat dijadikan hak guna usaha.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1^60 pasal 31 menyatakan, bahwa hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Dengan adanya ketentuan tersebut maka hak guna usaha dapat terjadi hanya dengan pemberian pemerintan, dan cara perolehannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam hubungan dengan hak guna usaha. Dalam penjelasan UUPA disebutkan, bahwa hak guna usaha bukan kelanjutan dari hak erpacht, tetapi hak guna usaha merupakan hak yang baru dengan isi yang baru seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hak guna usaha ini diberikan kepada warga negara Indonesia dengan jangka waktu 25 tahun dengan mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh hak guna usaha, per- mohoaan tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan hak guna usaha, dalam hal ini adaiah Menteri



FITRI DINAR PRAMITA

13

Dalam Negeri dan Gubemur/Kepala Daerah menurut PL1DN No.6 Tahun 1972.

Guberaur berwenang memberikan hak guna usaha jikaa. luas tanahnya tidak melebihi 25 hektar.b. Peruntukannya bukan untuk tanaman keras (pasal 3

PMDN Ho. 6 Tahun 1972).5Dengan demikian jelas, bahwa untuk dapat memperoleh hak guna usaha diajukan kepada Menteri Dalam Negeri, demikian pula dalam rangka penanaman modal, baik penan am an modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dalam hal ini Badan Koordinaai Penanaman Modal berhak atau nama Menteri Dalam Negeri memberikan hak guna usaha kepada perusahaan yang menanam modal, hal ini ditentukan dalam PMDN No. 5 Tahun 1977-

Perraononan yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tergantung kepada siapa yang berwenang sehubungan dengan luasnya tanah yang dimohonkan itu rae- lalui Kepala Direktorat Agraria setempat. Surat permohonan tersebut berupa daftar isian yang bentuknya standart. Pemohon dilengkapi dengan keterangan tentang :

a. bonafiditas dan likuiditas pemohon;b. rencana penguasa tanah itu, baik jangka pendek

maupun jangka panjang;c. tenaga ahli yang tersedia;d. rekomendasi diri instansi yang dianggap perlu se-

^Effendi Perangin, Hulcum Agraria di Indonesia, Jakarta* n. 269*



FITRI DINAR PRAMITA

hubungan dengan kegiatan pemohon.Cara permohonan hak guna usana diajukan oleh pemo

hon kepada pejabat yang berwenang melalui kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan secara tertulis, jika persyaratan pengajuan permohonan sudan lengkap maka Direktorat Agraria Propinsi bersama instansi-instansi lainnya yang merupakan Panitia Pemeriksa Tanah untuk hak guna usana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Iwenteri Dalam Negeri No* SK. 142/DJA/1973 mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang dimohon. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu risalah pemeriksaan tanah dan ditandatangani olen semua anggota panitia.

Dengan demikian jelas, bahwa untuk memperoleh hak guna usaha, dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang sehingga mendapatkan suatu keputusan tentang pemberian hak guna usaha, seperti terjadi di PT. Perkebunan XXIIi yang memperolen hak guna usaha melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13/HGU/DA/88.

Cara memperoleh Hak Guna Usaha berasal dari Tan all Perkebunan Belanda Partikelir

Pada abad 19 Jawa diselenggarakan "Cultuur Steilsel" oleh pemerintah jajahan, yangmewajibkan rakyat untuk me- nanami tanamem yang mempunyai harga tinggi dipasaran, hal ini merupakan Politik Monopoli, sehingga pada waktu itu pihak swasta tidak meperoleh atau menggunakan tan all

14



FITRI DINAR PRAMITA

tetapi sangat terbatas yaitu mempunyai tanah yang luas dan pembeliannya berasal dari pemerlntah sebagai tanah partikelir/eigendom.

Tetapi diluar tanah partikelir itu pinak swasta tidak mungkin memperoleh tanah yang diperlukan dan juga tidak diperbolehkan menggunakan/menyewa tanah. Pada per- tengahan abad 19 terjadilah perubahan, sebab dalam lial ini Belanda kelebih.an akan modal dan liberalisme memuncak serta cultuur stellsel. JJengan perubahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan yang berbentuk Agrarische wet, yang raemberikan kesempatan pada pihak swasta untuk merabuka usaha*

Dengan demikian jelas, bahwa perolehan erpacht akibat dari adanya agrarische wet, Tujuan dari agrarische- wet adalah :

a. untuk memberikan kemungkinan/kesempatan kepada pe- nanara modal swasta asing, mula-mula Belanda kemudian juga dari negara-negara lain untuk beruaaha den berkembang dalam bidang agraria;

b. untuk memberikan kemungkinan bagi perusahaan swasta agar bisa berkembang di Indonesia, dengan menyediakan tanah-tanah yang diperlukan.

Agraria wet secara ideal bertujuan untuk melindun^i rakyat asli, jadi dengan dibukanya kebun-kebun be3ar itu bahkan memperhatikan rakyat dalam meraanfaatkan perkebunan beaar itu. Tetapi dalam praktek pemerintah jajahan dalajn

15



FITRI DINAR PRAMITA

16

melaksanakan aturan-aturan agraria untuk kepentingan kebun besar yang lebih didahulukan dari kepentingan rakyat asli# sebab dalam pasal 2 dan pa3al 3 agrarische wet menyatakan : "bahwa Agrarische wet bertujuan untuk menjamin hak rakyat asli, ataupun kepentingan rakyat a3li".

Deng an adanya pembaharuan dala’n hukura agraria, maka hak-hak yang lama dikonverai menjadi hak guna usana ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dengan maksud agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam penggunaan tanah dan status tanah dapat mempunyai kepastian hukuin dan tidak dapat diganggu gugat. Seperti yang diperoleh PT. Per- kebunan XXIII khususnya Kebun Wonosari, yang berarjul dari hak erfpcht kemudian dikonversi menjadi hak guna usana melalui Surat Keputuoan Menteri Dalam Negeri.

PT* Perkebunan XXIII, adaiah suatu badan hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk raemperoleh nak guna uoa- ha atas tanah Perkebunan Wonosari, menurut Surat Keputua- an/Surat Pendaftaran Tanah tanggal 19 Juni 1985, Nomor 411/ KP/65, Nomor 412/KP/85, Nomor 413/KP/85, Noinor 414/KP/35, Nomor 415/KP/85, Nomor 416/KP/85, dan tanggal 19 Desember 1985, terletak di Kecaxnatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, berstatus tanah ncgara bekas hak erfpacht, terdaftar atas naina Cultuur Mij Wonosari, yang telah berakhir haknya pada tanggal 3 Nopember i960, sehingga sejak saat itu tanah perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.



FITRI DINAR PRAMITA

Berdasarkan hal tersebut di ata3 daxi mengingat

fungsi perkebunan sebagai penghaailan devisa negara serta seauai dengan kebijaksanaan Pemerintah dal&Ti bid&ng ekonomi dan pembangunan, maka dipandang perlu untuk memberikan hak guna usaha atas tanah negara bekas erpacht.

Dengan demikian jelas, bahwa cara memperoleh hak guna usaha yang berasal dari Belanda kini menjadi hak guna usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.



FITRI DINAR PRAMITA

BAB III

OBJEK YAKG DAPAT DIBEBANIDENGAU HAK GUI 'A USAtiA

Telah kita ketahui, bahwa tanah mempunyai fungsi sosxal dalam arti tanah dipergunakan sesuai dengan keadaan dan sifatnya dari hak itu diberikan dengan demikian akan terlihat penggunaannya itu dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri (empunya) maupun bagi masyarakat dan negara, yang pada hakekatnya penggunaan hak milik ini harus disesuaikan pula dengan kepentingan masyarakat dan negara, Karena fungsi sosxal ataa tanah harus dipelinara dengan sebaiK-baiknya oleh setiap orang yang bersangkutan, Jadi jelas, bahwa sama sekali tidnk a<ia tempat untuk kepentingan perorangan yang bersifat absolut.

Tanah negara adaiah tanah yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tiaaic secara langsung. Pada tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara dapat dijadikan objek untuk pemberian hak guna usaha, karena atas tanah tersebut menjadi wewenang sepenuhnya dari negara. Sedang pada tanah yang dikuasai/tidak dikuasai secara langsung oleh negara, untuk dapat menjadi objek pemberian hak guna usaha harus diperlukan terlebih dahulu adanya perabebasan hak atas tanah yang ada pada tanah tersebut sehingga menjadi tanah negara*

18



FITRI DINAR PRAMITA

Ja&i dengan demikian dapat dikatukan, bahwa objek hak guna usaha hanya dapat berupa tanah negara, dengan demikian tidak begitu saja dapat membebani tanah tersebut dengan hak guna usaha tanpa adanya penetapan dari pemerintah.

1. Tanah Negara BebasTelah kita ketahui, bahwa negara merupakan suatu

organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa). Sebab negara bertindak selaku badan penguasa, seperti dalam pasal 2 ayat2 UUPA yang berbunyi :

"Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang- undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.Dengan demikian jelas, adanya hubungan antara ne

gara dan bumi, air, serta ruang angkasa, dan hubungan ini merupakan salah satu hubungan dari segi dasar kenasio- nalan. Jadi jelas baiiwa negara bertindak sebagai organisasi kekuasaan bangsa.

Dalam UUPA ditegaskan, bahwa hak menguasai dari negara ini memberikan wewenang untuk melakukan berbagai per- buatan yang berkenaan dengan tanah, Pemerintah sebagai wakil negara dapat mengatur pemilikan, penggunaan, per- sediaan dan pemelih&raan atas bumi, air, dan ruangangkasa

V3

^Soedalhar, op.cit., h. 3-



FITRI DINAR PRAMITA

acsuai dongan kewenangannya.Masalah tanah negara adaiah tanah yang langsung

dikuasai oleh negara, sehingga tidak ada siapapun yang mempunyai hak atas tanah tersebut dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tanah negara bebas, karena tanah tersebut belura dihaki oleh orang, dengan demikian yang menguasai adaiah negara. Tidak ada yang terkecuali, baik itu seluruh atau semua tanah-tanah yang ada diseluruh Indonesia berada dalam penguasaan negara. Jadi seluruh wilayah tanah yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh negara dan terbagi atas :

a* Tanah-tanah hak .yaitu tanah-tanah yang 3udah dipunyai rakyat dengan seauatu hak atas tanah.

b. Tanah negara atau lengkapnya tanah yang dikuasai langsung oleh negara yaitu tanah-tanah dimana ~ tidak/belum ada hal-hal perorangan di ataanya,Jadi tanah negara tidak berarti tanah milik negara

melainkan tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dalam arti negara yang diberi wewenang untuk raengatur yang berkenaan dengan masalah tanah.

Sebelum berlakunya UUPA yang dimaksud dengan tanah negara adaiah tanah domein, sedangkan sesudah berlakunya UUPA yang dimaksud dengan tanah negara dan bukan tanah yang dimiliki orang lain, demikian pula apa yang dimaksud dengan menguasai menurut UUPA adaiah meliputi semua sumber alam, tetapi hanya sifatnya yang berlainan.

20

7Ibid, h. 81.



FITRI DINAR PRAMITA

Dalam pasal 1 Undang-undeng Pokok Agraria, hak

menguasai dalam negara itu bersumber pada hak bangsa atas sumber alam, sedangkan hak menguasai dari negara diatur dalam pasal 2 UUPA dalam melaksanakan haknya itu bangsa Indonesia merailiki alat pelaksanaannya dan sebagai pelak- sanannya adalah negara. Jadi negara dalam hal ini yang menguasai suinber-sumber alam alara itu bertindak sebagai alat pelaksanaan dari bangsa Indonesia, mengenai hel ini dapat dipersamakan/dibandingkan dengan hak ulayat yang diatur dalam pasal 3 UUPA.

Masalah tanah yang tidak dipunyai oleh seseorang kekuasaan negara adalah lebih luaa dan lebih penuh, sebab tanah-tanah ini dapat diberikan oleh negara kepada seae- orang atau badan hukum dengan auatu hak tertentu, dan hak-hak ini akan disesuaikan dengan peruntukan dun ke- perluannya. Miaalnya dapatlah tanah ini diberikan dengan hak milik, hak guna usaha, hak bangunan (hak-hak yang bersifat kebendaan) atau hak pakai. Seperti yang terjadi pada F.P. Perkebunan XXIII, yang perolehannya berasal dari tanah negara yang pada jaman daliulu atau sebelum berlakunya UUPA berasal dari tanah bekas hak erpacnt yang juga merupakan tanah negara dalani arti tanah yang dikuasai oleh negara.

Misalkan terjadi atas sengketa mengenai tanah negara, maka negara tidak perlu membuktikan lagi haknya. Akan tetapi tanah yang dipersengketakan tersebut yang harus di-

21



FITRI DINAR PRAMITA

buktikannya, jlka tanah tersebut tidak dapat dibuktikan berarti tanah tersebut adaiah tanah negara dengan kata lain jika tanah itu dikuasai oleh seseorang tonpa isin dari yang berhak atau kuasanya, maka pemerintah dapat memintakan segera untuk mengosongkannya terhadap orang yang mendudukinya tanpa hak.

Jadi masalah kekuasaan negara mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa maupun masalah kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dihaki (tanah negara tidak bebas) atau tanah yang tidak dihaki (tanah negara bebas) merupakan tanah dikuasai olen negara.

Jadi jelaslah bahwa tanah negara bebas adaiah tanah yang tidak dipunyai oleh siapapun dan negara dalam hal ini bebas akan mengatur dan memberikan kepada siapapun hak atas tanah tersebut.

Tanah. Negara Tidak BebasTelah kita ketahui, bahwa hukum agraria ^asional

itu bertujuan untuk memenuiii kebutuhan hukum negara modern karena kalau dilihat tujuan hukum agraria adaiah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian dapat dikatukan, bahwa hukum' agraria disesuikan dengan. kebutuhan-kebutuhan negara Indonesia sebagai suu- tu negara modern dalam hubungannya dengan lalu lintas Internasional dengan negara-negara lain, sehingga dengan demikian negara tidak selalu berkuasa penuh dalam menggu-

22



FITRI DINAR PRAMITA

nakan kekuasaannya untuk menguasai tanah, karens. kalau kita lihat sendiri dari tujuan yang ada dalam hukum agraria adalah demi kemakmuran untuk itu tentunya tanah dalam hal ini dapat dihaki oleh seseorang yang terbatas akan kekuasaannya.

Maaalah negara yang tidak bebas adalah tanah yang sudah dihaki dengan hak adat maupun hak Barat.^ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa tanah negara yang tidak bebaa adalah tanah yang di atasnya telah dibebani dengan hak atas tanah yang lain* baik menurut hukum adat maupun menurut hukum Barat•

Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dan hak itu, hal ini berarti kekuasaan negara terbatas. Dengan demikian halnya dapat dikatakan sampai sejauh mana negara memberikan kekuasaan yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut, 3ebab telah dikatakan seperti tersebut di atas, bahwa tanah tersebut sudah dipunyai orang lain,

Misalnya hak guna usaha yang kita juinpai 3ekarang ini, yang berasal dari penetapan pemerintah, yang diberikan dengan jangka waktu yang tertentu yaitu paling la-na 25 tahun, maka kekuasaan negaralah terbatas. Seperti yang terjadi di PT. Perkebunan XXIII yang cara perolenonnya

23

QBoedi Harsono, op.cit., h. 81 M i L I K.

PE K iU o i AKAA.N» AS A i R L A N G C A "

S U R A B a y a



FITRI DINAR PRAMITA

dalam hak guna usaha dari tanah negara tidak beba3 yang terbukti pemerintah tidak begitu saja mengaiabil alih tanah tersebut, harus dengan penghapusan seperti dengan ha- bisnya jangka waktu yang telah diberikan oleh PT. Perkebunan XXIII tersebut. Dan cara memperoleh hak guna usaha itupun tidak begitu saja, tetapi juga ada imbaleinnya sebagai auatu syarat pengakuan, bahwa semula tanah tersebut ada yang menguasai.

24



FITRI DINAR PRAMITA

BAB IV

SUBJEK DALAfci PEMEGAWG HAK GUNA USAHA

Setelah kita menguraikan latar belakang dari hak guna usaha, ialah mengenai siapakah yang diperbolehkan memmpunyai hak guna usaha. Dan telah kita ketahui pula, bahwa pengetahuan mengenai subjek hukum atau hak guna usaha ini sangat perlu.

kenurut Undang-undang Wo. b Tahun 1950, yang dapat mempunyai hak guna usaha adalan : "warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia". Dengan demikian jelas, bahwa yang dapat mempunyai hak guna usaha tidak harus kewarganegaraan tetapi juga warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan rangkap asalkazi didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dengan sendirinya di Indonesia tidak ada perbedaan antara warga negara asli dan keturunan asing,

Mengenai orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha yang bukan merupakan warga negara Indonesia atau badan nukum yang didirikan menurut nuKum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maxa jangka wakta 1 tahun wajib melepaskan atau mengalinkan hsic itu kepada fihak lain yang memenuhi syarat jika tiaak hak guna usana yang



FITRI DINAR PRAMITA

bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan, maKa hak guna usaha tersebut hapus karena hukum.

Dalam pemberian hak guna usaha pemerintah berhek memberikan kepada siapapun, baik itu kepada perusahaan milik negara maupun kepada perusahaan milik swasta, asal dengan syarat perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pemberian hak guna usaha, pemerintah raeneliti terlebih dahulu, dalam rangka penelitian penguasa atas tanah dalam hal ini negara, memberikan kepastian akan hak kepada penguasa perkebunan, maka perlu diadakan ketentuan-ketentuan khusus terlebih dahulu yaitu mengenai syarat-syarat mernperoleh hak guna usaha baik itu kepada perusahaan negara/pemerintah maupun perusahaan yang dikelola oleh swasta.

Jadi dengan demikian jelas, bahwa pemerintah dalam memberikan hak guna usaha baik kepada perusahaan negara atau swasta, pertama-tama dilakukan penelitian tentang penguasaan tanah negara yang dapat menjanin kepastian baik itu kepastian akan hak maupun kepastian akan hukum bagi para penguasa tersebut, dalam hal ini sebagai subjek pemegang hak guna usaha.

26

1o Badan Hukum Milik NegaraDalam memberikan hak &-una usaha kepada perusahaan



FITRI DINAR PRAMITA

27

negara dalam hal ini pemerintah, misalnya diberiken hak guna usaha atas tanah Perkebunan, m&ka syarat yang diberikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum delain Pe- raturan Pemerintab No. 4 Tahun 1968 adalan sebagai berikut :

1. Hak guna usaha tersebut berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal di dnf- tarkannya pada kantor Pendaftaran Tanah;

2. P.N. Perkebunan wajib mengadakan inventarisasi ataa kebun-kebun yang dikuasainya dengan disertai gambar/peta situasi yang dikeluarkan/dibuat oleh direktorat Pendaftaran Tanah, mengenai :

a. Luas areal bekas konversi/erfpacht,b. Luas areal yang diusahakan,c. Luas areal cad&ngan yang dibutuhkan (wens

areal),d* Ada tidaknya penduduk oleh rakyat pada a,

b, dan c, bilamana ada beberapa luasnya,3. Untuk tanah perkebunan yang dimaksud ayat 2 dik-

turnini, maka berda3arkan kontatering Panitia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK, 113/Ka/l961, bahwa tanah dimaksud bebas dari pendudukan oleh rakyat dan bahwa menurut fatwa Land Use masih dapat dipertanankan sebagai perkebunan, hak guna usaha tersebut dapat langsung mendaftarkan , pada Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan.

4. Untuk tanah-tanah perkebunan yang diduduki oleh rakyat, maka sebelum didaftarkan pada K.P.T. masalah pendudukan tersebut wajib diselesaikan lebih dahulu menurut peraturan yang berlaku.

5. Dengan mengingat ketentuan dalam angka 3 dan di* atas, maka pendaftaran hak guna usaha pada kantor Pendaftaran Tanah tersebut wajib dilakukan dalain waktu 2 tahun sejak mulai berlakunya Surat Kepu- tusan ini*

6. Setelah lampaunya jangka waktu tersebut pada angka 5» maka pemberian hak guna usaha kepada P.N. - Perkebunan tersebut di atas yang belum di daftar- kan pada kantor pendaftaran Tanah menjadi batal dengan sendirinya dan penyelesaiannya hak ataa tanah perkebunan yang bersangkutan dilakukan menurut peraturan dan acara biasa.

Pamudji, Himpunan Peraturan Perundang-undanftan yang berhubunflan dengan nak guna usaha, Jakarta,n. ^6jT

9



FITRI DINAR PRAMITA

Dengan demikian jelas, bahwa hale guna usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada Perusahaan Negara/pemerintah tetap memenuhi syarat yang telah ditetapkan kalau tidak akan hapus dengan aendirinya.

Dalam maaa perpanjangan hak guna usaha yang diberikan kepada P.N. Perkebunan tersebut adalah juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Kegeri No.SK. 45/DJA/Tahun 1973* tentang perpanjangan pemberian hak guna uaaha kepada P.N. Perkebunan.

Didalam rangka penerbitan penggunaan tanah negara dan pemberian hak guna usaha kepada perusahaan negara perkebunan, seperti yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32/DDA/1970 karena seauatu hal pihak perusahaan negara Perkebunan belum dapat menyelesaikan pada waktunya, maka untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam surat keputusan di atas, kepada P.N. Perkebunan diberikan waktu perpanjangan untuk menyeleaaikan.

Dengan demikian jelas, bahwa dengan tidak selesainya yang harua dikerjakan maka pemerintah memberikan kebijaksanaan dengan memberikan perpanjangan waktu.

Sehubungan dengan pemberian perpanjangan waktu Center! Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria inengin- atrukaikan kepada Kepala Direktorat Uruaan Hak-hak untuk menyelesaikan peraberian hak guna usaha selarabat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berkasnya diterima

28



FITRI DINAR PRAMITA

oleh Direktorat tersebut.Dengan demikian jelas, pemerintah masih memberikan

kelonggaran walaupun waktu izin telah habis tetapi perae- rintah masih memberikan kelonggaran selama 30 hari sampai selesainya semua urusan yang masih ada.

Salah satu contoh yang 3aya berikan yaitu yang terjadi di PT. Perkebunan XXIII, pemerintah memberikan waktu dalam hak guna usaha yaitu selama 19 tahun dari mulai tanggal 26 Nopember 1950 sampai dengan 30 Nopember 1969, sehingga sejak saat itu tanan perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

2. Badan Hukum Milik SwastaUntuk menjamin pengusaha yang sebaik-baiknya dari

perusahaan-perusahaan kebun besar yang merupakan alat pro- duksi yang panting bagi perekonomian negara dan untuk meng- hindarkan dilakukannya cara-cara pengusaha yang kapital- istis dan bertentangan dengan aosialisme Indonesia perlu diadakannya suatu ketentuan-ketentuan dan juga perlu di- tetapkannya syarat-syarat dalam pemberian hak guna usaha kepada pengusaha-pengusaha swasta.

Hak guna usaha yang diberikan kepada pengusaha swasta harus memenuhi ayarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti ketentuan yang telah ditetapkan di perusahaan milik negara, pada perusahaan swasta telah ditetapkan oleh peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria No. 11

29



FITRI DINAR PRAMITA

Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta naaional.

Pada umumnya pemberian hak guna usaha untuk perusahaan swasta, biasanya pemerintah memberikan dalain bentuk koperasi atau bentuk-bentuk lainnya yang bersendikan go- tong royong dan bermodalkan nasional penuh.

Jika hal tersebut diberikan dalain berjtuk perseroan terbatas, maka cara pengusaha kebun yang bersangkutan ha- ruslah bersifat koperatip, sesuai dengan Sosialisme Indonesia dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria yaitu hanya bermodalkan asing tetapi tujuan dari usana tersebut untuk pembangunan

Dengan demikian jelas, walaupun pemerintah memberikan hak guna usaha kepada pihak swasta, tetapi perusahaan yang dikelola oleh swasta tetap bertujuan untuk pembangunan nasional dan harus sesuai dengan UUPA dan sosialisme Indonesia.

Selain daripada itu di dalam UUPA, perseroan terbatas tersebut pada hakekatnya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Jtenteri Pertanian dan Menteri Agraria No, 11 Tahun 1962 yaitu ;

a, Semua saham atas nama;bd Tidak boleh ada saham-saham khusus yang memberikan

hak-hak istiraewa kepada pemegang;c. Harus dihindarkan terkuropulnya saham di beberapa

tangan saja;

30



FITRI DINAR PRAMITA

31

d. Pemerintah Daerah dan buruh serta tani yang rnenja- di pekerja tetap pada perusahaan harus diikut ser- takan dalam perusahaan sebagai pemegang saham dengan perbandingan jumlah saham 25% untuk Pemerintah Daerah, 25% untuk buruh tani, 50% untuk penguaaha swasta;

e. Agar supaya sebanyak mungkin buruh/ tani dapat mempunyainya, maka saham-aaham perusahaan harus dikeluarkan dalam courpures yang kecil;

f. Pembelian saham oleh buruh/tani dapat dilakukan ae- cara bersama-sama atau sendiri;

g. Penyetoran uang saham oleh pemerintah daerah dan buruh/tani yang bersangkutan dapat dilakukan secara angsuran dari keuntungan yang diterimanya dari perusahaan sebagai pemegang saham;

h. Sungguhpun uang saham belum disetor penuh. Tetapi keuntungan perusahaan harus dibagikan kepada pemerintah daerah dan buruh/tani atas dasar imbaian pada huruf d di atas.Dengan demikian jelas, tujuan dari pada Uadang-un-

dang ini demi kesejahteraan golongan kecil, dan benar-benar untuk pembangunan nasional.

oebagaimana telah kita ketahui, boi.wa atas tanah perkebunan asing yang diserahkan kepada peiner:ntah dalam rangka konversi hak atas tanan perkebunan asing tersebut, telah diserahkan atau diberikan dengan hak guna usaha kepada pengusaha perkebunan nasional, dengan ketentuan penerimaan hak guna usaha tersebut dengan membayar ganti rugi pemerintah atas barang-barang inventaris dan tanaman- tanaman yang terdapat di atas tanan perkebunan tersebut.

Dengan demikian jelaslah sudah, bahwa pemerintah dalam memberikan hak guna usaha kepada swasta nasional yang benar-benar bertujuan untuk menjamin perusahaannya dengan

3* Pamudji, op#cit»« h. 19t>•10



FITRI DINAR PRAMITA

sebaik-baiknya, dengan adanya tersebut maka pemerintan mengadakan 3uatu ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perusahaan yang dikelolah oleh perusahaan swasta yang bertujuan untuk menghindari adanya kapitalisme yang bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Dengan demikian maka apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari pada Un- dang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 Tahun 1960) yaitu membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang di cita-citakan akan terwujud.

Dengan demikian jelas, dengan adanya ketentuan yang diisyaratkan untuk perusahaan swasta, maka dapat lebih menciptakan penegasan serta ketetapan hukum bag! peruaahaan swasta perkebunan.



FITRI DINAR PRAMITA

BAB V

PENUTUP

1, KesimpulanDalam pengertian hak guna uaaha yang ada di PT. Per

kebunan XXXII Wonosari khususnya dalam cara memperoleh hak guna usaha maka, faktor Penetapan Pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperoleh hak guna usaha yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalari; Negeri.

Dari uraian di dalam bab tersebut di atas dapat ki- ranya untuk dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada akhir-akhlr ini, terutama sejak terjadinya perjanjian KMB bonyak terjadi pemindahan hak atas tanah perkebunan dari tanah-tanah bekaa hak erpacht usaha dengan suatu keputusan yang berupa Penetapan dari Pemerintah, dalam hal ini dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

20 Dengan didapatkannya hak guna usaha menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri, maka tanah den^on hak guna usaha raerupakan hak atas tanah yang kuat dengan adanya suatu keputusan yang telah diberikan oleh Pemerintah, dengan tidak lepas dari pendaftaran yang harus dilakukan*

33



FITRI DINAR PRAMITA

3. Hale guna usaha diberikan kepada warga negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan, dalam Surat Keputusan yang telah diberikan,

4* Dalam menyelenggarakan pennohonan untuk mendapatkan perolehan hak guna usaha, pemerintah dalam hal ini memperhatikan secara seksama mengenai untuk apa tanah tersebut digunakan dan untuk tujuan apakah tanah tersebut.

2. Saran-aaranSaran-saran yang penulis sampaikan tentang bagaima-

na cara memperoleh hak guna usaha di dalam usaha perkebu - an adalah ;

1. Sehubungan dengan hal tersebut di atas seperti dalam cara memperoleh hak guna usaha, maka perlu Un- dang-undang yang lebih khusus, sebab dalam Undang- undang Pokok Agraria tidak di atur bagaimana cara memperoleh hak guna usaha,

2* Dalam cara memperoleh hak guna usaha mengenai syarat-syarat yang diberikan untuk perusahaan swasta perlu dipertegas, sebab seringkali terjadi salah penafsiran terhadap para aparat pemerintah itu sendiri.



FITRI DINAR PRAMITA

DAFTAR BACAAN

Boedi Harsono, Hlmpunan Kuliah Hukum Agraria, Bandung, Akhir, 19??.

Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Jakarta, 19Q6.

S. Pemudji, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berhubungan Dengan Hak Guna Usaha, Jakarta* 1986.

Soedalhar, UUPA dan Landreform, Beberapa Undang-undpig dan Peraturan^Hukum Tanah. Karya Bhakti. Surabava.i w r . ------------------------ L



FITRI DINAR PRAMITA

3jA;..PXRAI» i/AT;i — i3Ar.i\



FITRI DINAR PRAMITA

DAP'TAP. L/J.:?IRAN

1. Pengajuan Ilak Guna Usaha dari PT Perkebunan XXIII I,To.Um/963 tgl, 16 Juli 1985*

2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.412/Kp./G5 tanggal 19.6.1985.

3• Contoh

Risalah Panitya Peir.eriksaan Tanah oleh Panitya B.

4. Surat Keputusan Departemen Dalam "egeri No*13/M0U/DA/Q8 tgl. 16 Pebruari 1988 mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas nar.a Perkebunan iv'onosari.

5. Surat Iio.l2/X/l317/1980 tertanggal 27 Agustus 1988 mengenai pembayaran :

5.1. Uang peniasukan5.2. Uang Landreform5.3. Iuran tiap tahun

6. Surat Perjanjian Kerjaantara Direksi PT Perkebunan XjCIII dengan Direktur Pendaftaran Tanah NO.063/PIR-INTI/I/V/1988 tgl. 23 April 1988 mengenai pekerjaan : Pengukuran.



FITRI DINAR PRAMITA

4 0

' Jom or

..ampiron

3erihal

PT P E R K E B U N A N X X I I I CPERSERO]A lm un t kantor : .fl. rininwiil i 4 4 S u tn k iy n Tp Ip x • 3 1 1 PG P T P S B

lo lo p o n $AI Hank [-.x|mi lnt|tor Im Jonfli leK o ln k P o i 17G B u m i D eya Sw gndayan i

A la m a t kaw a t : P T P D U A 1 I G A B u m i D aya S u u b a y a

Ul!)/0(-'*, Dikiiim tgl.

.Mirntayn, ; ]_ \ i •< .ji;

, ' A u V n > . . A : . i v' • A i A • Kppnrln V tl>. :

j * i v»: i . . A iA m i; I. A

r n o r j : . . ; i / / / . a

J l : i a A . i c ' ! ’ i i.'Qc 1 0

■j_u i < v j A i__A o

Denman horrin t ,

l ie r s a r n i n i k r u i n v :jk; x\:nn p o n ^ a ju u n i;ak Guna !:: 'n in kob im -kobun PT .IV rk l* bu ra n Xa j 11 ( P l K.-J.KC) eol.?v,r> 1 b e r ik u t :( j V n f ; i n<; i la ja w ran ^ k r.p V ) ,

I . Koi-uK-K'" bn:: :

I !____iYl i aj u_:i__ I iu I i___Tw o * 1 A " i ’ ’ > n i .. ! I 7 ! n

____ !__________ _ ____ I____ ______ _______ J_______________________i . ' ■ 'j' i ■ ‘ i : ■ ' ::;/■> •, J . A V . i !'■;A . A , ~ r : i : : : ; A a i i 1 _av. oj_i

«?. i . A;-r. law on v l :n / ‘., .'3 K V 7 . J ' WAAit-iI: *■* Um /'O •! I 1VR5

3. JV u a a jv .n

? . l . " 'im l 'irM i * Is.'i. l o n 33»-’c. i^ ira h n o n e o n .^ Um/(M(> 7 . l ‘.)(353 .3o IVmih t a r a n - - iiob im r c n a ta r a n sudah ition

tiap,-it !>K. !l(iU,o i;. h :i i i »A'!i ;j i io .7 1 / h g u/ d a / 76 1 2 .1 9 7 6 .to .lnh d i sampa licit n kepada A g r a r ia T iu ^ lca t I I Knb . i n i t a r , u n tu k m endapatkan ^ o r t i f i k a t link Guna U fm lia .

4« V/onouar l

4 .1 « W o no r.n ri & Ujh/ U 4 I P . 7 .1 98 !)4 .2 . Uandu A^nn^ - - Kebun Kandu Aizunp. t e l a h d i

a ju k a n HGUnya dan t e la h d i .‘->a::ipa:i.ka n Ice A g r a r ia J a k a r fca»

2



FITRI DINAR PRAMITA

41

5, P a n c u r n a r i

5 .1 . P a w m 's a v :i •* I'l'./wTM 1 2 //V L im f3 • -

6. K u i ib a k a r %

Kn l i b a kr-> r ' 4 I. 1." .7 . I'M';''

7 . K c r tov.oiio

7 .1 . iU-yUv. * ] . 7 . ! .1K • ■ '!•: :.‘ t r a n j Ii dn lam peny

•7. 2c Ka j a n '■c 1; v / . r'-1'1.’ aa j i a A - r- n 'ia Knb , Lum ajung .

£?. Gunun,' J a r l ' i a \\

f i . l . G\::tna; '-a: - - •' Gaauji,: J a r b i r / 'lva :ia h i.lc]} ], ? . A c . : r-‘ -a o '' :/"M (' I r ! ; i'-- t a ;u d n vvau ;iv ,

, Ka ; i \ : i !■■■/ } /. !'•» •• : ; . \ ;!7 D A / 7 i/ A . t :0 .4 . Taaa ii : | 'r1/ ' ) ■ i 1 I .1. /. i ■ >»;■- I. : ' . / ■ c .•, i : • daii :;n , i r!,;.iia 1

. /I IV ;; : , ; , ’7r. w ; ] . ? 5 . 5 . i y 7 *■lV t i i ' v ia-- :"jv. n - ’n kepada Ar.r"• t '1 da t: r La rj'ob<\L.i.n/2/jU " I rk :■ ;-a l;:an :!o r t i f i ka t

9 . oCL’ ia n d ia

9 .1 . '/•"(■} a i: ■ i ;i / '\ ] ' . 7 . 1y . 2. Gonaa.M,; I;::/'*;- ! v . !r-:

10. B a iu a r j j a r i

lU . U H-ug'a :■ i10 . r . K .ia^nk;!]] r •. w' r. ^ ' . 7 . I1 -1 0 . Ge r e m; IIo,j u ) / . 7 . I ' W

11. Iten ic i!/ ,

.1 ] . I . P i’ !: t. r ) i ", ’;r, 1 /. 1 ;?0 ‘;i 7, lOiV;

I j . 1. i-iv a b _ - r.t'i an ka.val; r/adalj d a p a t HGU>v,a a i i:. ! •:.ii})A,l i ; l iio . X/lIGU/D.tG l *5 . ^ .1 9 7 0 dan t e la h ada Sf i k a. t UGH a.ya.

iV.uinbuI12 • 1 • Vliinlui 1 Ml.l/'J-if!12 . 2, Gunurif-; " a y a a/-; U i V ’ 99 1 2 .7 . r ! , , 51 2 .3 * Dauij^ar - - Unban

n n JJK . J.-vilDAGHI i)o* 6/HGU/D fc l. 29-3.1976 tlan telah dis .ikan kopadu A g r a r ia Je m b e r u mendn |in. tk an S o r t a i f i k a t HGUny

- i



FITRI DINAR PRAMITA

l i e Mao I j !);• knbun l:frr.o Inn. d jn f;ar. .van;: ■ J i .* r ,jul:/i n iUlifir/n d i lo np itnp i donftnnlump i.i an- lamp i i an :

.) , V>]. I’T n : ■ j i . 1 : ' : 1 1 :l I i; r - I • • r.'i i: : 11 i IV 11 il: i I' ! :• r-n i IV i i m 11 ,

. ’, n a i l i 1 ’• i i“ ■ i I11.1 i ) .3 . I’o m luv;ii) i'iM'l''j■ i 11 f.'i 11 i i < > , l . a b u n IT/I,<] ♦ /.I:1'' i ’<■• > j j * • i ; • j, i ’ i* j'f.-r): - •t-un.'Dj a . J j I .

] ' t " : ' ;■ 1 -a 1 a a 'in : :' i , l>. . : s ■*:»::! -•:» n!: .

i j o n i k i a n ■ i: i I •'': <: : i : . :: >' * i ; i * ' i 1 v i > ia> !:; pa kam.ip k a • i I f r i: .a ]\a r i i i.

42

I'1'' i "-1 t ( f ♦* }2 , Di rolr t o r a t A r, r.’i r i. a Propinr.i J m - a

B idan^ : 1'aT (■ :> ;arHtsf! n i i n Vuan.fi) i'T ( !'<• !i in f l.a va j • »Vi na I; )7w7 \ :V! f.a ■am;1 i’:i pa h )' :f'!; :• i i ia i : in !!!■ 1 'aa i : ’ \ [: i''; .

J . K e p 't la / i^ ra r ia J a ' ’Kaa V in ,;k a l I I K a b u p a t-*n ! .a la ;v;«J ] n . T e r n r u m K a w i \-.Oo 1 0 I a I : >/;.

4 . Kcipala /w^ r n r i a i.'aorah T.i.n;;ka I: J. J. K a b u p a t e n Jniiibcr..Jin. K,ll« S l d d i q iio. 4 7 Jpi'ibcr.

5 . K e p a l a A ^ v a r L a i)n"rah Tii)/;!ui t J.J. K a b u p a t o n K c d i v i „J i n * V e l - o r a n iio, 1 1 K c d i r i .

6 . K e p a l a A g r a r i a P a o r n h T i n ^ k n t II K a b u p a t o n Bli. tar.J i n . l'ahlc'iwan Ho. 1 7 M i l tar.

7 . K e p a l a A r m a r i a iJaarah Ti.n/'kal 1 1

K a b u p a t o n i!/;av.'iJ i n . A. Yani. Iio. W r . ’ W i X *

8 . K e p a l a A^rar.ia Da o v a h T.ui;;knt 1 1

K a b u p a i e n

9 . K e p a l a .1 rinpfkr:;i. Pi! V / lJT P V/i I a.va h IV J i n . o i k a l ; a n Ha.. 1 laira ba.ya.

CMT/P.m, -



FITRI DINAR PRAMITA

46

Urn : 942.

PKKXiOKONAN' HAK. GUNA USAHA K e bun : V/o no r 1 .

KupadaY lh .1 . 7j>*l:.I’o n ti? r i j.lLv :! N cêri

Up, r: ivol:v.'.i' Jendo A 'jj: .c i:' i.. *. v! 1 J r.): c ' a

2.hpk.C\ibL-r:::\r Nipi.la I'ao- iv.h v i: . I J awa Tin.'ur

Up. i 'cn a la D ir c 'r io ra t A/^'-.ri a

5 U P. A A V A

DRS. DEDE SUGANDA ADIY.'INATA. Yar.,‘1 bcrtandu tar.~an (Ubav.’ah ir-i .......................... .............................................. ..

DIKKKTUP UTAMA P i ' P .XXIII , . . , , 4 , , t^.-jaan ................................................................................. b e rtind ak u:'. V jk dars atan r.aruT PERKEBUNAN X X I I I (PERSEHO^ )_ _ J ^ r R/lJAW ALI v'0 ' ^", ' ‘ '3 ,* V *V ' ^ V T ............. i i ’i i ^thâjr.kar, p-'rôboruu1. J Talc Cur,a U:;aha Jo rdan koto-r.ir:\:\ bor/ikut :

; 'r.r.c;xka t j)t»t_ 1 r::L ViLL 5fLiM'lL'■a u r.: u r

Xov;a].vr_/-;o:'.'^:r:^n I'-'cmV.-.a'.'.:Akl I-/! : v; ,.;i ;^ ,kia li.ikv ..

.:^;(:v:!iAT ta n a m v .-m io d t k o k o n :-

1. h <j t a k n y a

2. L u a a3, Batas-ba'tan

D R S .D E D E SUGANDA AD IV.'IN AT A / 51

v;a p g a n e g a r a I n d o n e s i a .No*5o Ljr ^ ' * j B A i A .'0*1^//ifT a h u ji 1971'-

din* 3aj.r,vali No* Vi Surabaya#, - - - - --------- ----------- ""v

Deaa : TOYOMARTO.

K ecam tan : S IN G O S A R I C LAV/ANG )

Kabnpaten : MALANG* •P ro p in ^ i : JAW A T IM U R .'

7 1 5 - 1 2 6 2 H a .U ta ra :Tim ur :So la ta n :

uara 1‘. :

r.PATUS TATiAH Y .MIC, KTKO-fOH :

yan.r; r-i;i\A; <1!.:.L i :i tanah : . .Soi-U.pitoVai-T?t/ ■K: iiit ir/ :D m :a t Ka t oxa;\/v?_r.. L u s ih • i'Ql.

..........................)fc........................................

T h .

P P . 0 8 /



FITRI DINAR PRAMITA

44

.. ■ ■ /lUDAll DiKUA.SAl P T . PE!*K EiJUtfAN X X I I I

(Su '-M v v i l> •1u - J i l " ......r jv r o l i o - UKKDAUAKKAN UMJANC-UiiDANC. NAiJlOliALI....................... . SASI PERUSAHAAK MILIX BELANDA NO.86

KaL\u .-juilr\5i cl.i]ot:w:,'il a Inn 0..v.;;u: 1958* .ir. :..en:purnl*j.r.yr.). : LKMBARAN NEGARA NO. 162 TAKUN. 19 5&

ij: : PERKEBUNAN.

simAT-aniu'r yaiio vrmv dtla: .ptijkait : LAMP.l: SURAT PENGANGKATAK DIREKTURi v.t ■~',r n o r r t c Von— UiAM t PT» Pi Rfv ijljnAt* aXIII*

“.................. ' LAMP. 2: AKTE HO.56 L.N No,13/197^Lamp-3: PERATUEAN PEMERINTAH NO.8/19VKonutI'ondiri?-1 -!b. -

: MELEKAT PADA LAM?IRAH NO. 2 KEPUTUSAN. PENGESAHAK DARI KEMENTRIAN KEHAKIMAN NO.YA-5/ 273-8 Tang^al ^ A gustas 1973

: Lamp : F ota CDppy SKPT- : Lamp : Foto Coppy Ganbar S itu a c i* .

d a n iivJium.

Kop'ulu rj'i IV-i c-cahv.ri ?;.3r.r.Hulni.r, .

fX ir;-.t Ul:ur/u,-^ib.'>.r IJ.iiv.rirJ.

5 . S u r a t .U v ik li P e r o l c h r j i Hak :;oci\rri b o r ~

?njrwU:'.( Stitutlmii n:'.’;'0.2 r.nnl) :Co.!v.'j:r;; G l 't u a n i Tnnarjar. :

C, fvil 'jV.n; i U ' i : 3 da:'. L j.r.u i.d.i. R E K E R E N S I BANK B U H I DA YA •

b. I\cr:c:in-:'. rcnjol:,.!u:.n v.m'.ih .y'inylu:. pen dele dan p :« .n jc -n c . t

c . •I’en.'iC'::. Ahli y;m£ tui-.-jcdia. :d . liu '.iof.vjnd?.:';! u .'i.ri In rjti'.rcj.t *

Apc'.bilrv r.urr.l I'crmobcnr-i t o r - ^ b u t dihHY/a]J;ar.,poi:iohon bcr.-jodir. r.crr.c-

nuhi :jyarr.t-:;y nratnyi1,.A fr

^ SURABAYA 12 Juli 1985

CAT-YPaU : Corot y:-.'v: tjd.d: i)Ci:lu,( DRS. DEDE SUGANDA ADIWINATA )

DIREKTUR UTAKAPT.PERKEB'JNAN XXIII (PERSERO) *J1 . RAJAV/ALI NO. if if SURABAYA*



FITRI DINAR PRAMITA

v . . . , 1 , r ; . '

/,VU

MLNlI.Til KliUAMGAN

IO-:ir!J'UJSAiJ M l J i i T . l t I' KlillANiftll H H l ' l l H U K I/iPOHIISIA

/H’H ut : /lif-Hw0 1 .1 / 1 oar>

T V . II Y A H C,

P i J l l M i K U I n V I ’ l A N IIVJ n i l KVauj K A T A N ANGGDTA-ANGO0TA miU:K.cn P i ; i ( l J 3 A I I A A i 7 HlilcSauriV/ ( 1 T R S T R O ) I7? PERKUBUNAN XXIII

lU'Jrnlllt KBiAtlwUl t t k m i / U jTiDDtn-SIA ■

SliPAC'AT ron-CANC S i \ \ m V'f PlSUKliUUNAH x x m #

a.,bahwn bevhiibung inns a jabatian nnggota-nnggota D ira k s i Purus annan P cr joroan ' CPUHSlSrD) PT Wrkcbunan .XXiU /any diangkat berdasarkan K cpuacan M enveriv Kmmngan flniior : 69VKMK. 0 1i/1901 uanggul 15 Napcniicr 19B1 dan Nanor 372/KMK.011/ 19B3 tanggal 1 Juiu 1933 tc lu h b cra k h ir poda tanggal 19 Nopom- her 19fw, ui;iKit dipandang p o r ln nntwk niciiotapkim kcmbali uusunan koanggotn- , an nixckr.fuiya ;

b. bahwa n/ima--n«...ia dibawalt h ii. d ip a n d o n g cakap dan luciiYjnubi s y a r a t -

5 /a r j iL uatuk d im ig k a t su b a g a j :mggoi:a-anggot*.u D i r e k s i Peru snh aaa P L .jo ro D ii

(PttiSLTO) P f Perkcbunan X X 'U T .;

l . ' K i t a b IJndang-undnng Ilukum nugang ( S t b l . 1647 ; 23) sebognam ana t o l n h b o b o -

rapn k a l i d h ih a h dan d itn m bah , t c v a k h i r don g im -U id a n g -u n d a n g Nojror 4 Tohur

1971 0-cmburan Negara Taium 1971 N anor 20 ; Tanbohnn Loirbavan N ognra Nomoi

' 2959) 1

?.. Undnng-m idang j'Ioiivji* 9 Taln/n 1969 t c n t a i ig P e n cta p a n P c r a tu r a n P em or in toh

PunggnnLi Undang-iindanj; i'lon>:ir 1 Talma .1.969 (Lenibaran N egara Tahun 1969

Noiimv hi ; Tanibaban U*ii»>anui Nugara Woinor 2090 ) t c n t a n g f lcnT uk -bcn tu k

li*;n)w» Mugara m m jad i , l lndang-undang CLcnibaran N egara Tahun 1.06.9 Manor 40 ; Tumbnhnii 1 x:jiJJiiran Magara iluii»<f <'.9iM) j

3 . P c r a lu r a n Peu/iu-.i n l:ab Manor 17. Tahun 1969 t c n t n n g P e n is all nan P p rs o ro n n

(PliW^HUO) ; (Uanbarau N egara Tahun 1969 Noinor 21 : Tnniuihan Lcmbarart

N egara Moinor 2IKM) ;

i\. T ovatu ran Pc/m rrintab Mono.; H Tahun 1971 ix n ta p g P c n g a l ih a n B cntuk P cru sa -

]irian Moj'ara ) ‘. : ik cbu n an XXt tT muiijadl. l 'c iu i ;n h a a ii . .P ersoron n fPERSt’]»)./•

( l^ i .b a ra n Ui;âra Taltim l ‘|7l Mar.or H) ;

5. PuvaUivan Pcjiwrintah Noimiv '3 Talam 3DB3 tcntung Tataaiva Pcubinann dan pGiiâwasan Punmnbaaa Jawai.an (PJ31UAN), Perusabaaii Umrn (PiilUM) dan

1 -Pcviisahniiii''Porûroan (iTiRSiiilO) ; (I/iinburan Negara Tatum 19Q3 Non«r*3 Timiijalian .Uaulmran Mojon'a Mu.uvi' .S206) ;

6 . Kopuiinsnn P ros i .dcn Nuuox* 'i 'j/M Taluiu 19M.S,



FITRI DINAR PRAMITA

•bati k

ig a r

opknn

4<a

. AVVufrriJ,: J Kl-l'ljmS'vN NliNTI-lrt KlilJANQVN R.XVA.n>i

, / •':/'hC , N O O K ::V/?mWY>'O;.:* TANU'Af, ;Kir.MHilil KI-UAMHAN

- 7. -

an : Anâran Dxwir l'f l’o rkubun;,u Vol'll (Akiiu NoLariu CusUanl: llocmula Soanj;- 'kocfion \x)cu',);m Tobin]'., £>ll Ni»ii*)r !>(> tanâl 31 Agustus 1972, Aktc pomhc- tulan //(sur)i- 3M i:au;;f,al. 16 Jut i. .1U73 duxi.//otiai'i:; ynn^ ia'iia ; Pcnjtnr.alum McnUnJ Xrliaki/iMn Ncwm* ; V.A. j/.y/S/S i:an;{|'iil '4 ’Aûs l:us 1973.

; U:;\il Ml-KlTJH IMikTANTAN. "

M H M U T II S h A i'i

; KilPl/IUSAN M L M T B I I • Mil.) AN GAN KIj PI M IJ . K iNrbj - j^s.TA 't U mM'a h c ; JliNTJCAN

dam in-NtvWGKATAH.ancx r/rA-ANa;orA- ))U{UK:i‘i' im-isj& viaan n-ur.niiaui (pcksuro) in’ puukihujnan :oan.

K'i:>a'l 1.

Mumberhci'itikun dcnyan hormar. naii.a-n;n;ta t.orsebu!: ciibawaii ini ucbnâi rmRi‘Ota-anpj'.nt:a Di.i'ckui. Pcrusnliann Pcrriorciait (PHI I-flO) Fj' Perkcburunt XXHI :

1, J r . SOiiMAOT . 3 c b « f ;u i l U r o k t u r Ulumu J

Z. Lr, 50].iPAft)‘/AN YllGNVQSOHM 1 uO 5unn;/&i D ir c k t u v P v o d u k s i ;3. D ry . 1 lAUVONO’ • scougni' Pirektur K an ersii/Uuun4. Iv. 11/MJ1) IHJSNl' MSTAKT. i;ubnj_<ni Divoktur PciiyoinbiiuyanV

yunjj jnas.infl-iiiusintf di.aiijjkat b<‘.viki!;avkan:i\epui:usan -ruucorl Kcuuni'«>n Noiiior : C)93/'KMk. 0.) l/li)U I. um i'a'I ;iu Mopcnin:r 191)1 dan Mcmov ; 372/KMK.011/ .19(13 tau j'.al 1 Juui. Xi)U3 (Ionian ucapnn‘torinia ka:;i.h ntnu suâlu suinbnnaon tonaga dan )>:\ ki.r;umya solamM nvan.un'.ku m:i:; \ uj'-niasi ng jnlmtan teriicbuC.

I'ns.-.l.

fotfaln iimlakan anj'fioca-auj',(;ui.ii Porusaliuau Pcrr.croan (PliKSliKO) .FI* Perkcbunnn XX H I sebaj/.a-.ijiiima i .ersobui: dal.am P a s a l 1 Koputusan i n i da*

lam 'kcckutuknnnya. :iubai;ni clmniU i an : ; e j ak. . t a n ^ a l 19 N cp on b cr 19fJ4 sniiyjnv

tan['i.;a l b o r la k u n y a Ki-’jnUaisan j m *!i nyni:;»kan :;ah dcn^mi lRcnf^LnOabknn l ;c

t^nI'JJfin-kcLcivl.uau yan j ' boT.laku.

1 ’in*111 ».

h b u f ' an ^ k a l . Hani:.r-juima i cr .s c b ui . diiii.i-z.ili ;ii).i... ' .icba}jai ai ' tj^ôlia-anj^jjota D i T c k s i

l\irusaluiaii Pcvsuvoan (f'lilLSIiUO) i’i' IV.rkubuiiau XX1XX :l . ' D r s * i)l.-0Ll S(fw\MiV\ AI jXWINATA s o l m ^ j i D i v o k u u r tl tuma ;

Iv. iJOiiPAUWAN Vn'CNVOlAJtiC-'AfaV) -'scbnyai ni'aiktur PvoUuksi ;■>3. ) ) x : \ . UNrAl'H'i KAMU. " ~ -Jctjajjai D ilX 'k tu r Kcnncrsil/Unuft

'1 l r . SOHVi'AOJT. ' Nc:ba|;ai D . i . r c k t u r

Pai'-aX 'I ..................../ ;



FITRI DINAR PRAMITA

urn i'll ISAM MmiJiUl M;.mNU\N \LXIII M ofl'Allu;,\l. :

M i . N I Wll KI ;UA M( . ;AM

JCcpuliUSfn .ini uiuUii bcr.l.akit |<a«ia iti.Lc:Lnpknn# dcmjjaii kotUDUKMbaliwa apaln I u di konmdi ;m Inn i Ici'dapal. kckc U.ruau dl.dalaiunyn akau di-

l . l l n p n k l f j : o : ; . u I i : u I i 1 ; J m U n w i n i n . ;

.S tir. K nf.un Jlm lau i'h iu j r.i.ltj;a K < h u i m } » u m ;

S d v . f - V m l u r i K i f i M t l i i m t o v lU t l n n j ; H K U I N d im Vunguwnisnu

<\. S d r . m i(:<;v.l 1'tt f t ;m i i.n ;

!>. S O r . K bnU cv.i. / in-ln / S i d : i c ; i : ; u j I C u b 1 1101 ;

f j . S O r , l i u l u j i n w r II,'ini. I n d o n e s i a ;

7. Silr. Kupaln llmkm I'ciij'ai/niifm KtMJanjjau dan l’cmbanjuimui ;.!!. Sdr. S o k io ta r is .K.ml'n al., fii!;pekl:ur .Jfimlurn.l dim Tam

9 . S d r . Kepal.a H iru Uimih , D qm rLom cn Keuanp.au ;

It). Sdr. Kirpnlu lVl.ro linkum dun llnbun|>aii Maaylurnkal:»

11. Stir. lUrckl;ur l'omb.l.nmui Hadan iJsnha Negara ;1?.. I'Xiwuu KoiiiLsavlii IT Vurkubtmim XXXII ;13. Diroksl I’T Perlcobtmnn XXIII.

PatikiJn Kcputusun ini disimipnikim Icepndu yang berkcpendngnuliuV.uk dlkcl.abuV dan dlindahkan.

tuiuican pcmhutiiiliiu sqmr'lun/H.

S a l iJ ia i ) K iijju lm w in .Ij j j cli..*;iifiij>ui k n u ke j i ml n Y l h . :

Ui.iukl.m* Jtjntlo)'o I. da,lam .li'mjjkungnii DoparLemcn Kmmnyan ; ■

Hupartcnuiu Kmmujjuu ;

1)1 l.ul;apk;in dl J a k a r t a

I’ada l:niijj}<al : 0 Jomviri 1

mloti-ut xmiicAH,



FITRI DINAR PRAMITA

enimbang

enginga t

enctapkan

!j A L L N A N

PR2SID3N REPUBLIK IHDOifEoIA

42

PERATURAH PEM2KIHTA/I REPUBLIK INDONESIA Ho. 8 TAKUH 1971

TEIiTAUGg a l i:.a : beh t u k p e r u s a k a a h k e g a?.a p e r k e b u h a n : c x m

;.di p z k u s a h a a n p e r s e r o a h (p l r s l r g)

PRi';S ID2H RXOTBLIK INDONESIA,

: bahv/a Porusahaan Negara Perkebunan XXIII yang didirikan dengan Poraturan Penerintah Honor 14 Tahun 1966 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 23) setelah melalui peneli- tia.'-i dan periilnian, dapat menenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Porusahaan Perseroan (PLESERO) seba- gair.aria termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nos or 12 Tahun 1969 (Lembaran. Negara Republil: Indonesia Tbhun 1969 Honor 21 ; Tawbahan Lo.r.baran Kogara Ropublik Indonesia Honor 2894).

: 1. Pa sal 5 ayat (2) Ur.dang-undang Dasar 1945;2. Kitab Undang-unda :ig Hukun Da gang Utbl. 1847 : 23 sebagaimana

ya. v telah beberapa ksli dirobah dan ditambah ;3. Undaii£-undar.£ Homor 19 prp. 'Ifehiu, I960 (Lembaran Negara Ropublik

Indonesia Tahun I960 Nomor 59 ; Tarabehan Lembaran li'egare Republic: Indonesia Homor 1939) ;

4. Un.’.urig-undang Komor 9 Tahun I960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I960 Nomor 40 j Hhabahcn lembaran Negara Republik Indonesia Honor 2904) ;

5* PerRturan Pemerintah Homor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Homor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Republil: Indonesia Nomor 2894).

I.I E L; U T U a IC A N :

p e i l v i ^ i a ; ; k ^ r i n m r e p u b l i k I n d o n e s i a t e h ^ h g p k h g a l i i i a k

BEIiTUK PERUSAKAAfl NEGARA VWCi-XVLUd! 7JLIIZ LfcN JAD I PERU3AKAA21

PERtfEROAK ’ (P B R 3 U R 0 ).



FITRI DINAR PRAMITA

. B A B I PENGALIKAN BKNTUK DAN PEMBUBAllAN

Pasal 1.

(l). Perusahaan Nogara Perkebunon XXXII yang solanjutnya disebut P,N* Perkebunan XXIII yang didirikan dengan Peraturan Powerintah No* 14 'Tahun 1968 ( lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 1968 Ho#23 ) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan ( PERSERO ) sebagaimana yang dlmaksudkan dalam Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Ko# 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Honor 40 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Fonor 2904)*

2). Dengan dialihkannya bentuk P.N. Perkebunan XXIII menjadi Perusahaan Perseroan (PEnUEKO) sobogaimana yang dimaksudkan da lam ayat (1) Pasal ini, P. IT. ' Perkebunan XXIII dinya takan bubcr pa da saat pendirian Perusahaan Perseroan(PERfcJKUO) terse but,

3). Semua hcl yang bertalian dengan pelcksanaan perabubaran P.IT, Perkebunan XXIII sebagainiana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal ini akan dia tur lebih lanjut oloh l;:enteri Portcnian berdasarkan poraturan perundangan yang borlaku*

B A B II MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2.

1), Modal dari Perusahaan Perseroan (PER8ER0) tersebut pada ayat (l) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini bora sal dari kekay.aan Negara yang tortanain sebagai nodal dalam P.N. Perkebunan XXIII sampai saat pembubarannya, yang juw- lahnya akan ditetapkan oleh Menteri Kcuangan.

I), Modal Perusahaan Perseroan (PSRSERU) sebagaimana yang dimaksudkan dalamayat (1) Paaal ini tcrbagi atas sahaa: prioritas dan Sahara biaoa, dengan ketentuan bahv/a pada saat pendirian Porusahaan Perceroun (P3RSER0) tersebut seluruh sahajnny.? dimiliki oleh Negara Republik Indonesia*

■ ). fteraco pembukaan Perusahaan Perseroan (PER3ER0) ditetapkan oloh Kenteri Kouangan.

B A B III PE LAICS AHAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3.

laksanaan pendirian Porusahaan Perseroan (P3RSER0) tersebut pada ayat (1) sn.1 1 Poraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab* iang-undang Hukiun Dngang Stbl# 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa k:ali robah dan ditarnbah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaictup1 da- a Peraturan Pemerintah Homor 12 Ihhun 1969 (Lembaran Negara Republik Indomesia lun 1969 Nomor 21 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894-) •

49

- 3 -



FITRI DINAR PRAMITA

- 3 - 50

Pasal 4

(1). Penyolesaian Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dinaksudkan dalam Pasal 3 Poraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan*

(2). I.lenteri Keuangan dapat menyerahka n kekuasaan tersebut pa da ayat (l) - Pasal ini, dengan disertai hale - subtitusi kepada Menteri Pertanian dengan kotentuan bahwa rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mondapat persetujuan terlebih dahulu dari LSon- teri Keuangan,

(3). Kepada Kenteri Pertanian diberikan kekuasaan untuk menunjuk iosoorang - untuk ikut serta rucndirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut se~ suoi dengan kctontuan yang termaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 ; 3>ar?ibohnn lombaran Negara Republik Indonesia No, 2894 )•

Torhitung mulai aaat berdirinya Peruaahaan Porseroan (PERSERO) serta dibubar- kannya P,N. Perkcbunan XXIII sebagaimann yang dimaksud2can dalam ayat 2 Pasal 1 Peraturan Penorintah ini, Poraturan Pomorintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran - Nec^.rc Republik Indonesia Tahun I960 Nomor 23) dan somua Peraturan pelaksanaan nya dinyatakan tidak borlcku lagi torhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) tor- aebut.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur ter sendiri*

Peraturan Pomorintah ini mulai berlaku pa da hari tanggal diundangkannya*.Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pangtwtoisaJi turan Pomerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik In - donosia.

B A B IVKE TEN TUAN PENUTUP

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1971 PRESIDEM REPUBLIK INDONESIA,

t. t.d.Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Pebruari 1971S 0 E H A R T 0 JEKDRAL T.N.I

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK SALINAN -Disalin oosuai dengan aslinya PT. PERKEBUNAN XXIII (PERSERO)INDONESIA

t, t.d.A L A U S J A H

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1971

Disalin sesuai aslinyaSOEMINTO B.A

Kaur s • Hukum/Agraria£>leh

^EKRE’IAHIS KABINET



FITRI DINAR PRAMITA

B a n k B u m i D a y o *

. kawat :

BANKOiimtnyn* 13 to.vrot 1904

w/iuce ta/rmAnavr

TVmr^n ini l:rr>l motvjtnr^rxui I'rJm naon.ltiH tomolTUb Ail*mah ird 1

n n cv i n 1. racrtfOTTAn x x m> X n m ri 4 t JX* PttiJrvitali Ho* 44> Qujttbayn

idaXah nariat)nZi t t i o m h c n t o o ja te teatfaoJl A T tfm m cl 1?0O y m $ Ira td n lX a i b d n n & d o

Inn ooltynrv 'b o r im 'In in ^ n 1>olum p a m a h najiriflootrofcftfi kotn i*

h o to r n i i '-a n i n i d ilTunt rtrvlp,m r p u j t a p 4 ( o s w t ) t h n iHborAUnrt

vfcao porndn-fcfifui iw.ir\l:Mi y w if ; ol:tm *M.&.u)oJ.:nn u n ltilc fcnporlurttt p a ttta b o n a n

Link c?3m unfthn !:opn^a inntnnfli jrrj\j 1x>rrroTio.n3# ircnjn dwafnt ikn-brm donctvn JtndL*

I’cnctfmrvw tli luor Ixopoiliian -fcoawobufc ftt a ton ati&laU CX lorn? ta*cUj*£f jatirrt) Jwii«

Jtailrinn ftflrw yrutcj ftflritopottMn^an rwifltltwu

/

Ilormli J- nij

JVWK ItJITX m .Thk c.«vmar-5iinMm uvt^tBmiti

"r cl"^"_CJ\Q >.r-ua.

II, n* Ovtnbrvynk romimpin



FITRI DINAR PRAMITA

57

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

KANTOR AGRAR1A

JL. TERUSAN KAWl 10 TELP. 25514 M A L A N G 'Del to r l i - i in 13. I

S U R A T K E T E R A N G A N P E N D A F T A R A N T A N A H

( P js a l 4 aya t 1 f P .P . 10 J 1961 )

No, : A ll iKp*

Yang bsrt.inda tangan dibawth ini, Kep3la Ktrnlof Agraria Kabupaton l>»orah Tk. II Melang mer.efang* ;an dari pota - peta dan daftar - daftar PendbUetan Ttn&h bahwah ;

Sebidang tanah terletak di PropinsiKnbup?iten Kecamat n Drtsa/Kalurahsn J a I a n

J A W A T IM U R

M A L A N G S IN G O S A K I

T 0 Y 0M A R T 0

Pet a : T opograph i T.LXV - ADe^a / Kftturfihsn L em bar Kotak

S e k s i

M n c a m dan N o m o r Hak s Bekas Recht van E r fp a ch t v erp No# 2949

M enuru t S ura t H a k j a n s h 8 t g l . l 9 _ 4 _ ! 9 4 0 N o 3 4 7

Tottuiis atas nama : de t e B a ta v ia g e v e s t i g de naamloo ze vennootschap- „ n, c u l t u u r M aatschappy, W onoearie "

d = = L T‘ " « " « 31 - 8 - 1937 n o. , 34 1 /1937 .

Luusnya : 88.900 M2 ■Hal lain - lain ; Belcas Hak Iiecht van E r fp a ch t No. 2949 , t e la h 'berakh.ir

haknya pada t g l . 26 - 11 - 1950. -

KetdntJjn khUSus Uni A niirrtbjjt psrjartjian jual - bsli, hibah, lukar•rrignukar pynyerahan pctn* bebasan, hlpotyk &tau creditl veibt-nd, yang berkepentingan harus mempergu* nakan SEftflPIKAT TAN^H, oiau bukan Burat ini,

Daftar Is iah 3 0 5 No. / 1 9

i ia y a ; Rp V & O , ~

f ta r P enghas i lan No,

semohon :

•4 a m a ; K e p a l a D i r e k t o r a t A g r a r i a ,

* i a m a t : T l c . I P r o p i n s i J a w a T im u rJ l . A c h m a d Y a n i 1 8 S u r a b a y ^ ^ ^

M a lang , tg l i 19c?-&-T

An, Bupati. K(»payj Daetah f i n g k a t II M a lang

>f AaLeria;

\ / A \ / / /

xsi'trrijir nionm cT ^



FITRI DINAR PRAMITA

Vs.5fc

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T II M A L A N G

K A N T O R A G R A R 1A

JL. TERUSAN KAWt 10 TELP. 25514 M A L A N G

D a lta r !sian B. I


( PjsjI 4 a ya t 1 f P.P. )0 / 1361 ) .

No. : 1 K|j. /•?> ? .

Yan^ bsrtinda tan<j«n dibawth ini, Kepala Kantor Acjraria Kabupaicn Daerah Tk. II Malang mer.fcrsnQ* |n dari pt-in • pem diin dafui ■ daftar Pundhftf.mn Ttnah bahwah

S e b id ^ n g ta n a h te r le ta k di P rop ins i ; J A W A T IM U R

Kabup.ttan ; M A L A N GKecymatnn : SINGOSARI

D<isa/^w*iJ4 u. ; WONOREJOJ a I j ri :

P e t a T o p o g r a p h i LX A - LX B.D o rn / K ^ u ra h a n Lem bar Kotak

S R k iMficani dan Nomoi Hak : Bekas Recht van E r f p a c h t Mo. 6 5 9 .

Menurut ^u a t .f--------— t a n g g a l 2 3 - 1 0 - 1 9 0 5 No. 2 9 7 *43~y-Uu~"trt

Tertulis atas nama • - N.V* CULTUUR MIJ LAWANG g e v . t e Lawang, t h a n s genaarndC u l t u u r Mi j W onoea r i . '

Tanggal 3 0 - 6 - 1 8 7 5 N o . 2281

Luasnyo : 3 . 3 5 2 . 8 5 7 M2 -'HjiI iain - lain ; p.y>as Hak ^ n f p a c h t No, 6 5 9 t e l a h b e r a k h i i r haknya

pada t a n g g a l 2 6 - 1 1 - 1 9 5 0 .

j. Kelonuj.in Miusus Unluk nljrtibuat pfifjanji.i** ju a l - b e ! i , h ibah , iukur - n ic n u k a r penyfefahan pBhi- bwbasan, hipotyk {jiau ciedic-i ve iLvr .d . yang berkepentingan harus mempcryU' nakau S G R f lP IK A T T A N ^ H . o iau bukon Gurat ini,

Dattar Jsian 3 0 5 No. / 1 9

B iayo ; Rp K y O } ^

D a lta r P enghas ilan No, | JLj / 1 9

P e m o h o n :

N a m a ; K e p a la D i r e k t o r a t A g r a r iu a t n m * r . T k . I P r o p i n s i Jawa Timur

* J l . A .Y an i 1 8 S u r a b a y a . -

M a la n g . tgU .... . . . .U 9 | . . . r'.,-.. .................. . 13 3 ^ i~

J\ r\ , ; B u p e i i Kepals Oaetah T in g ka t II M a lang

Pj. K epaT5TT im t^-& aC 9li f i -

■... *-• i i

I nr- \ i a n

NIP. 0100224&3



FITRI DINAR PRAMITA

D&1 fat !sisn B.


*4PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

KANTOR AGRARIA

JL. TERUSAN KAWl 10 TELP. 25514 M A L A N G

( P js o I A aya t 1 f P.P, 10 / 1961 )

No. ; I Kp. /'S^-

Yang ba -M n d a langur , r i ib a w c h in i, Kepala K a n lo r Agrar ia Kabupaic-n Dncrah Tk. II M a la n g menersng*

n dari peta • petr i dan da f ia r - da fta r Pend&Mstan T a iu h b a h w ah ;

S o b id f l i ig ta n n h le r le te k d i P rop ins i ; J A W A T IM U R

KabuD'Jtsn : M A L A N Gitecaniairfn : S IN G O S A R I

: W0N0REJ0J fl I a n ;

P e t h Topographi L X V - B»t f o r n / K ^ u f f i h p n L om bar Kotak

S o k s i

Mscam dan Nomor Hak : Kecht van Erfpacht No. 1981.Surat Hak T n nah

Menu,u' 2 2 -9 -1 9 5 1 N°- 1^57 9 ^

T o r tu l is atas nama ; De te ^oerabaia gev. N.V* Cultuur Maatschappij Wonosari. Surat Ukur

Tang0 al 22 - 1 2 - 1 9 2 ^ No. 366

Luasnya : 1 9 ^ 7 M2.Hoi lain - lain ; Hak R e c h t van ^rfpacht N o . 1981 akan berakhir haknya

pada tanggal 3-11-1989. /

K e io i iu a n khtJsus

Mar Isian 305 No. / 19

iya ; Rp U K ) , -

f ia r Penghasilan No, ( J-£$\ / 19 ^ £

nohon :

; Kepala Direktorat Agraria

U n i .A n ^ r r i b j a t psrjan jian jua l * beli, h ibah, t u k a r i nrtenukaf penyfcrshan pein*

bebasan, h ip o t y k &tau crecliet vetb i-nd, yang b e rke p e n t in g a n herus m e m pergu*

nakan S E R f /P IK A T T A N ^ H , a iau bukan Surat ini*

M a la n g , ty l . ... ..rs..■. .(? .... — ..................... 10

_An, B u p o i i K o p a ft Daerah f l n g k a t H M a lang

- — . j h T K a c A V » * ^ m o r A nrert’q;x ,

d in a

a m a

,« A - - J »Tk. I Propinsi Jawa Timur.

* Jl. A.Yani 18 Surabaya.-\ 1 : 7 r >

. . ------- ^ ~ M \ P 0 1 0 0 2 2 4 5 3

X.A.



FITRI DINAR PRAMITA

*5

D alta r Islan B

S U R A T K E T E R A N G A N P E N D A F T A R A N t a n a h

PEMEniNTAJ-l K A B U P A T E N D A E J U W T 1 N G K A T II M A L A N G

K A N T O R A G H A H I A

JL. TERUSAN KAWI 10 TELP. 25514 M A L A N G

( P js a l 4 aya t 1 f P .P . 1 0 / 1 9 6 1 )

No. : J{ \l{ I Kp. / 3.985.

Yang b s i i .m d a ta n g « n d ib s w e h ini, Kepola Kan to r Agrar ia Kabupatc-r1 Daerah Tk. II M a lang mer.ersnc*

1 dari p e ia - pefa d an ciafoar ■ da f t s r P en d iilis n m Tench b a h w a h ;

Seb id*m g ta n a h ie f le t£k. di P rop ins i

K abup iten

Kocamatnn

Dflsn / K«lury.-har»

J a 1 u n

J A W A T IM U R

M A L A N GL .t V.' A I I G

WQUOUIjJO.

P 0 t <• : r o : - o ; ; j ' : i [ . h i l o i i b . r ! , . \ w .

O c a t Kniu f f .bsn „ „ L em bar - . - Kotak

S * k s i

M i ic run dan N o m o i Hak ; i l : i l ; , ] i ’ f p . - i c h t l ; c r p o n d i n c i l O . X o o 9 .

Surat H j k T anah , , „ ✓•Monufut - -• •--- : t . - . i 1: Z?..- 9 - 1 9 5 1 N o. l i t-5°*

B u k u -T tu ia t i

T c n u i is otas nama ; De t e ; j u r a b a y : j 2 « v : I I . V : " C u l t u u r M a a t s c h o p p i j W o n o s u r i . "

Surat U kur— Tanggd l j ?_5 - 8 - 1 9 2 1 No. ^ 9 5 .

Luasnya : 1 7 . 9 9 7 - “ M 2 .

Hal tain • la in : I l :» k E r f p a c h t t e r s e b u t d i a t a s a k a n b e r a k h i r h a k n y a p a d a

tiji. 3 - 1 1 - 1989. •

KelentUan khUSuS

aftar Isian 3 0 5 No.

*va : Rp u p O . iftar Punghasilan No,

;m o h o n .*

U n t j k n 'n rr ib ' ja t p s r ja n j ia i ju a l ' - b e l i , h ibah, tu k a r • n ie n u k a r penyerahan pom -

bebaSan. h ip o t y k a tau crecifct veibc-nd. yeng b e rke p e n t in o a n harus m c n ip e ro u -

n akan S E R f lP IK A T T A N ^ H , ateu bukun Burat ini.

M a la n g , tgl* .......i..Q j........^ .... ................ ...... 19

An, B u p p t i KepalaaDaerfth T ln g ka t I! M a lang

mtor Agrerio;

' / . I'i T C» i !a ni a • /.upala D i r e k t o r i t A rra r ia TJ2. i /t

i-x'opiri.:;i Javn Tir.iur '•! a n i a * ' J l . U o . l 8 S u r n b u y a . \ ^

^ IP- 01Q0224D3



FITRI DINAR PRAMITA

62

Doftar isian G. I

s u n AT K E T E R A N G A N P E N D A F T A R A N T A N A H

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

KANTOR AGRARIA

JL. TERUSAN KAWI 10 TELP. 25514 M A L A N G

( P<jSol 4 ayat 1 f P.P. io / 1961 )

No. : ^ i I Kp. / 1 9 8 5

Y ang bsMnndo tang;tn d ib a w & h in i , Kep.j la K an to r Agraria K abupa ton Dnerah Tk. II M e lang men6rong-

en dari pc ta * peta dnn d o f ia r * d a f ia r P e n d b d c ia n Tenah b a h w a h ;

S c b id a n g ta n a h ta r le ta k .d i P ro p ins i ; J A W A T IM U R

K a b u p i te n : M A L A N G

K ecam atsn : L A \I A H G

Dosa/KeluFBharf : V/OIJOliEJO.

J a I a 11 :

>. Peta : Topograph! ler.ibar LXB.P e rn / K o tu ra h fn _ b _ L e m b a r Kotak

S « k s i

B. Macam dan Nomor Hak ; n.-jk jS r fpacht P e r p o n d in g N 0 . I 9 8 2 .

Surat H<ik T anah . _1. M e n u ru t ---------- . ------- : t u n g r - ; - j l : 2 2 - 9 - 1 9 5 1 N o . 1 ^ 8 .

5 . Tertulis atas-nama : De t e Surabaya g e v : N. V : " C u l t u u r M a a t s c h o p p i j W o n o s a r i . "

3. S ura t U ku r -- ------;------- ~ --------- T angga l : 2 2 - 1 2 - 1 9 2 * f No. 3 6 5 .Gambar: T-Siiuasb

7. Luasnya : 2 ^ 7 2 9 .- M2,

9 Hal fa in - Ia in : itak E r f p a c h t t e r c e b u t d i a t a s akan b e r o k h i r haknya pada

tsl.15 - 5 - 1993-

9. Ke ten tuan khJSus U n tu k r r t im b u a l perjanjian ju a l • bs li , h ibah , tu k a r * n ie n u ka r peny&rahah pein*

bebaSan, h ip o t y k e iau c ie d ie t verb«nd. yang be rke p e n t in g a n harus m em pergu '

n a ka n S E R f lP IK A T T A N ^ H , a teu bukan surat ini.

D afta r Isian 3 0 5 No. / 19Biayu ; Rp ' *

Daftar Penghfisilan No,P c m o h o n :

M a la n g , tg l v ........ & ....’ ..... ' ........19 & S T

, An;i/',B.upQ,ti Konpla Daet&h* T in g k a t I) M a la n g _ • \’ .*«•%... * ***} «. V

Kantor A g r a n q ^ ^ ^ K

/ ----------------- v - - \ / V " 7 7 /

N o m a

A I a m a t

£ I K r\ i J T O C l

i*<j. u k i m a;Kepnla D i r e k t o r a t A^ruria iTk* . P r o p i n s i J.jwj Timur. ’A*' \‘ J l . A . Y - m i i l o . lS Surabaya. V v K ^ .

:a n i '



FITRI DINAR PRAMITA

D a lia r Isian B. I

S U R A T K L: T E R A N G A N P E N D A F T A R A N T A N A H

{ P js a l 4 ayat 1 f P.P. 10 / 1961 )

No. : l\\(p I Kp. / 1 9 & 5 .

Y a n ^ b e fM n d a langwn d ib a w c h in i, Kupr*1ij Kan to r Agraria Kabupatc-n D «»c fa h Tk. II M a lang merfcrang-

:ri dari peta • peta dnn d a f i3 i • da f ta r P e n d o f te f rn T sn a h b a h w ah :

S e b id a n g ta n a h te d e to k d i P ro p ins i ; J A W A T IM U R

K a b u p i te n : M A L A N G

K e c s m a is n : L A V1 \ II G .

Desa/Kuiuiah&n : \/0K01?EJ0.

J a 1 u n ;

P e t a : T o p o j j r u p h i lb m b n r : LXV - 3 .Depa / Kfiiurahan - Lembar Kotak

S f i k s i

M?,com dan Nomor Hak : H a k E r p a c h t P e rp o n d in c ; N o .2 0 ^ 6 *

Surat Hak Tanah , , ,N ^Menurut ----- — : tangga 1 : 2 2 - 9 - 1 9 5 1 No. 1**59*

Buk-u=T:ti:Dah

Tertulis atas nania : de t e S u ra b a y a ^ e v . N . V . ‘'C u l t u u r M i j W o n o s a r i"

Surat Ukur- ----- ;----- ----------- Tanggal : 10 - 5 - 1 926 No. 1 3 5 ,Giimbai-.;S»LLid£b

Luasnyo : [3 6 *^ -8 8 .- M 2,

Hal lain - lain : 1L3 k E r f p a c h t t e r s e b u t d i t t o s a Icon b e r a k h i r haknya pada

t s l . 3 - 11 - 1 9 3 9 .

PEMERINTAH KA8UPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

KANTOR AGRARIA

JL. TERUSAN KAWI 10 T6LP. 25514 M A L A N G

Ketentuan khuuiS

Jaliar Isian 305 No.

liaya : Rp L^yO, -

U n t j k n D m b u a t perjan iian j u a ! * b c l i , h ibah, tu ka r * m e n u ka r penye fahan pcm *

bebaSan, h ip o t y k a tau c red ie t v e r b t r d . yang b e rke p e n t in g a n hBrus m e m p e ro u -

nakan S E R f lP IK A T T A N ^ H . otau bukon aurat ini'.

/ 19

>aftar Penghasilan No, \llSM. f ^ 0- emohon :

l a m a ;Kep:-ilv. u i r e k t o r o t Af;r<?ri'i -i-a-m-ii-t- • r,roP*n s i Timur.

Qum.-j t : J l . A. Yani ilo .-18 Sura b.ny .

M a la n g . tgK . . .1 , 0 . . . ^ ........6..,............a......19 S h il

An, B u p o i i Kept^a Daetah T in g ka t II MaJj^ng '

*,• o i’f



FITRI DINAR PRAMITA

K B B . W O M O £ H » I

66P E M E R I N T A H K A B U P A T E N D A E R A H T I NQKAT II M A L A N G

K A N T O R A G I U n i A

J L T E R U S A N K A W l 1C TELP. 2 5 5 1 4 . M A L A N G

Oaftar Ulan C. IS U R A T K E T F . R A N G A r P E N O A F T A R A N T A N A H

( Pasal 4 ayat ! i P P . 1 0 / 1961 )

N ° ; ^ / Kp. l $ S ~

Yang b o r i f inda ta n g a n d i i i w j h in i Xepald Kantor A g ia f ia Kabupaten Daerah Tk. II M a la n g m o n e ra n o -

ari peta • pata d an d a f u r • d a fu c P a n d a h u fh n Tt>«ith bfahwa :

S a b id a n g tanah to r le ta k d i P rop ins i . JAWA' T IM U R

K a b u p a te n ; M A L A N G

Kecam atan ; S IN G O S A R I .

Desn/Kelurahan ;T0Y0MARTQ.J a I u n :

Peta : Topographi lembar : LXV - A,Desa / Ke lu r«han

s T T T i u 'r’bn' " Kotol! ”

Mucam dnn Nomor H3k : Bekae hak Erfpacht Perponding No.1063*’S ura t Hak Tanah . - ~

M e n u r u t - ------------------: tanggal :23-10~1905 .. nnn=ftuicv=:¥»mjlv= No. 2 9 9 *

Teitulls atas ■ nama * N.V. " CULTUUR MIJ LAW AN G gov t© LAW AUG THAN S QSMAMD CULTUURMIJ WONOSARI

Surdt U kur _ nn- ~ “ ra n o a a l : 3 - I - I 8 8 7 No. 3 5 2 7 .

Luasnyav , ; 1 8 2 2 0 0 . - M 2 .

Hal lain -'lin ; l.^A't^S'.perminb^aft^Kopala Direktorat Agraria Tk.I Propinsi JawaTimur, surat keterangan ini akan dipergunakaq untuk pengajukan permohonan‘8esuatu hak. - «

2. Telah hapus haknya. berdaaarkan ketentuan2 konversi pasal III (2) dari Undang2 Pokolc Agraria No.5/1960. . .

3. Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan'Surat Keterangan Pen- daftaran Tanah tgl.22 - 5 1968 Ho.132 .

<Gtentuan khusus : U n tu k n lG m bual per ja i. j iuh ju«*i heli. h ibah, tu k a f • rt i f lnukdr pGhyQfahah Ibembo-

bastic , h ip o ty k c red iu t vo r i jond y o n y be rk t fpum inoan ha iue rnoropaiouneken

S E R T lP lK A T T A N A H utciij bukun sur.it ini.

Is ian 3 0 5 No. /%,£ y / 19 5-1 ; Rp t •P anohas llan £7 3 ^ ^ / 1 9 c P $ “

ion ; / /

Malang. IqI ...

Dacroh Tlngkat I) Matonj'• • jy v L

\ a ; Kepala Direktorat Agraria Tk.I Propinsi Javra TimurJl.Achmad Yani No.l8 Surabay



FITRI DINAR PRAMITA

t?7

P E M E R I N T A H K A O U I ’ A T E N D A E R A H T I N G K A T II M A L A N Q

K A N T O R A G R A R I AJ L IE R U S A N KAW I 10 TELP. 25514 M A L A N G

D afla r Is ian Q.


( Pasal 4 o y j t 1 f I' P. 10 / 1 9 6 l )

N o ; & / / K p ' 1

Vang bert . inda ta n g a n d o j w i h ini Kopala Kaotor Agrar ia Kabupa ton O&crah Tk. t l M & lang m e n e t a n g -

dar i peta • pata dan d a h a r • da fta r P onda fta ran Tanah bah w a :

S d b id a n g tanah te r le tak d i P rop ins i

K a b u p a to n

Kecarnatan

D o s n /K t i lu rc h a n

J o I a n

J A W A T IM U R

M A L A N G

SINGOSARI

WONOREJO.

Pota * Topographi, lerabar LXV - B.Desa / Kelurahan--------— ■— ;-------- — le -n b a r - - K o la k - -S o k s i

Macam dan Nomor Hak : Bekas Hak Erfpacht Perponding N0 .I773.Surat Hak Tanah n Q . r.

M e n u r u t - ----------: tanggal : 7-8-1919S«ktf=T«naN No* -5*50*

Tartu l is atas n a m s : N.V. "CULTUUR MIJ LAWANG g a v te MALANG THANS, GENAAMD CULTUURMIJ ViOMOSARI".

Surat U kur -c S Tanggal : 1 2 - 9 - 1 9 1 8 No, 3 8 5 .6 a R?ba p

LuasnyS , : 3803?2*f M2.H al l a i n - l a i n : 1. Atas permintaan Kepala Direktorat Agraria Tk.I Propinsi Jawat

Timur, surat keterangan ini akan dipergunakan untuk mengajukan perniohonan seeuatu hak.

2* Telah hapue haknya berdaaarkan kotentuan2 konversi pasal III(2) dari Undang2 Pokok Agraria Uo.5/19^P*

3*' Surat Keterangan ini dibuat: berdasarkar*. Surat Keterangan Pen-;* daftaran Tanahbtgl.22 - 5 - 19^8 No*132.

K e te m u ^n khusUs : U n tu k nU-mbUal 0 ef)anji<ih jual bull, h ibah. tU k a r - m f ln u ka r penytirahah p e fn b o *

basart, h ip o ty k a iau c ted ie t v t r b a r d ya n g b e rko p e m ih g a n harus h ie h ip e rg u n ik a n

S E R T lP lK A T T A N A H atau o u k a n sura t in i . •

:ar Is ian 3 0 5 No. / Z 1 9 8 S “

/a - Rp l & O , -

ar Panghasllan C j r j f f 1 8 ^ 5

tohori :

ly l l

Daorah t i n g k a t II M e leng

m a

j a t

;Kepala Direktorat Agraria.Tk.I Propinsi Jawa.Timur t ,

: Jl.Achmad Yani No.l8 Surabay

1& <9 S



FITRI DINAR PRAMITA

DAi- 'TAli TL. ' fAGA A H L I U K T U K KJi l iUN " Y/OHOSARI " P T P K R K EB UN AN X X I I I (P L ' R S E R O )

74

in a J a b a t a n Pondidiknn Ke.terangan

Suryudil a m ^ u r i

n j o t o S.ono l,dy Santosoal Manapa. Juchrii Raharjoilo>voto

Administratur Sindor Kepaln binder Bagian Kobun

Sirulcr Pabrik Staf Pengolahan Sinder Kantor J.lantri Kesehatan

SPMAsp :;ji SPVAj:;.pSDSTMSKA/CPAAPSekolah Perawat

Pejabat semcntai

Surabaya, 27 Deaembor 1985PERKEBUNAN XXIII (PERSERO)

jjpala Bagian S.D.M

(aoKTIKHO IuUNTOilA S.II)



FITRI DINAR PRAMITA

im'.w-.vat ri';ii(;Ui\:.:AM! \ m m " v;u!lO:;A)i'J " IV PKItKi-JJUNAN .X a.L.1 !J ( m ^ h K U ) 79

' J L J H R -

*75 pernulannCo\\2

Gfi

Gyj d p a i s e k a r a i i ^

TAliAF.IAU POKOK.

'IVh/Ki.na

■'VI;' . t ib

V u h

w m h n / v m c . w im

N V . C u U i n i r hiY W UNO UAm

1'PJ‘I JAfilAm i k k-atuaim vxLJii AN TAN XII PT PEKKKJjUNAN XXIIX

]2iLS4i!iM

JAKARTAJAKARTAilUMllAYASURABAYAWUKABAYA

, tturnl'tjyu, 16 December 1985 j PT PE 1'tKE UUNAN XXIII (PERSJiRO)



FITRI DINAR PRAMITA

Kobun : NGHANGK/UI PAV/ON

RI3ALAH PEMERIK3AAN TANAH 79No.

Pada hari ini kamia, tanggal IP. September I985 kami yang bertanda. tangan dibawah ini s

1. Ir, IHAN MAKSUM2*' Ir, A. ROCHMAN A3YKUR3. R 0 E 3 T A D J I4* R.'SOEKARDJONO SOEKARDI, SH5 , ! A s H 0 K 0

yang berBama-oama merupakan Panitia yang dimakaud dalam Surat Keputuaan Mente ri Dalam Negeri No, SK« 142/DJA/1973 yu.ng dioertai Muspik®. dan Kepala Desa — setempat dari Dee* Sepawon dan D«sa Wonorejo Trisulo Keoaraatan Plooo Klaten,- Dea* Babadan Keoamaton Ngancar Kabupaten Da*rah Tingkat II Kediri telah datai^ di Desa teraebut diatas dan mengadakan peraerikaaan atas tanah perkebunan Hgrangkah Panonlapakah ada keberatan atan tidak terfcadap diluluakannya permohonan dari <

a*: N a. m a, i Dro,’ H TJS SUQANDA ADIWINATAb.‘ Pekerjaan i Direlctuv Utama FT.' Perkobunan XXIII (Peruoro)

Kewarganegaraan I Indonecia.d.1 Tempsrt tinggal i; Jalan R-i-jawali No#1 44 Surabayae.1 Akta. Pendirian I Dibuat oleh NotariB OHS,1 LOEMBAN TOBINO S1I di-

Jakarta tanggal 31-8-1972 No*'- 56 ton dioyahkan oleji Me.rfcori Kehakiman R«'l tanggal 4-8-1973 T A . 5 / 2 7 3 / 8

untuk menintaaebidang tanah dengan Hak Oiina Uaaha yang letaknya di Deaa' tersebul diatas, seluaa + 2612,0315 Ha. sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi,

Setelah mengadakan pemerikaaan dengan teliti dit«mpat, kami berpendapat bahwa pemberian tanah tersebut diatas dengan Hak yang dimintanya. tidak berten - tangan dengan kepentingan uimun atau Negara, aorta asaa-asaa kebijaksanaan Pem«- rintak.

■ RIWATAT DARI TANAH ITU *

1*' Bahva tanah ternebut adalah tanah Negara bekao flak Erfpaoht Verp# 70 j 71 J 85 j 152 j 111 I 112 j 113 | 151 J 145 i 146 j 147 J 190 | 220 j tertulia - atas naraa t - NV. Cultuur Maataohappy Jfgrangkah 3umber Olatik Geveategd©

— NV, Cultuur Maatsohappj* Babadan Gevestigde te Surabaya- NY* Cultuur Maatsohappj Badek Oeveotigde te Surabaya

dengan luas seluruhnya t ^ 2612^031^ Ha •2„1 Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 66 Tahun 195^» tentang Naaionalisaai Per

uflahaan-peruoaliaan milik Belanda aehingga. dengan domikian tanah dimakfiud — menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

3* D«ngan Peraturan Pemerintah tanggal Mei 19^3 No*1 27 Tahun 19^3 kebun Nfjran^ kah Pawon tersebut dikuaoai/dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Negara An«ka —

Tanaman XII ( PPN Antan XII )

4 . D o n / r a n . ♦ . «



FITRI DINAR PRAMITA

4. Dengan Peraturan Pomorintah tanggal 13 April I96B No. 14 Tahun I96O Kobun Ngrangkah pnwon yang 0 omul a rUlcuanai/diknloltt oleli Porudnhacvn Nogura Anoka. Tanaman XII tersebut dimasukkan kedalam Pcrunahaan Negara Perkebunan — XXXII.

5« Dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1971 Perusahaan Negara Perkebunan XXXII dialihkan bentuknya menjadi PT. Perkebunan XXIII ( Persero).

KEADAAN TANAH ITU.

1#. Bahwa. pemohon sudah sejak lama mcnguasai dan mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman Kopi, Coklat, Cengkeh dan Kelapa.

2. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan Emplasement, perumahan dan- tanaman Kopi, Cengkeh, dan Kelapa milik pemohon dengan luas seluruhnya t 2612,0315 Hac

3«' Bahwa'. dari luas tanah tersebut, terdapat tanah Penampungan seluas^ 62r12Ha oehingga luas tanah yang senyatanya yang dikuasai kobun + 2549,9115 Ha,

4. Bahwa tanah yang dimohon beserta banginan dan tanaman yang terdapat diatas nya tidak dibebani dengan Hipotik/CreJietverband.

5 . Bahwa -tanah yang dimohon akan dipergunakan untuk perkebunan Kopi, Coklat , Cengkeh dan Kelapa,

6e Bahwa. pengelolaan tanaman yang diusahakan dan pengolahan hasil produksinya* dinilai telah memenuhi syarat-syarat tehnis budidaya yang layak, sebagaimana tercantum dalam Konstatasi Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Da erah Tingkat I Jawa Timur (terlampir).

KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN KEPKNTINGAN UMUM.

lo Bahwa terhadap permohonan itu tidak terdapat keberatan - keberatan yang di terima , kecuali pemohon tidak ada yang berhak atas tanah tersebut.

20 Bahwa diatas tanah itu tidak terdapat tiang- tiang / Instalasi untuk salur an listrik, sedang oleh Panitia tidak diketahui adanya maksud untuk mema- Dangnya#

3o Bahwa diatao tanah itu tidak terdapat bangunan Triangulasi.

\* Bahwa tanah itu tidak tcrletak didalam lingkungan daerah pelabuhan atau di dalam daerah dimana terdapat pembangkit tenaga yang mempergunakan tenaga air dan dalam daerah pertahanan / Obyek militer.

5, Bahwa menurut anggapan Panitia, tanah yang dimohon tidak perlu disedia - kan untuk sesuatu keperluan Negara.



FITRI DINAR PRAMITA

6« Bahwa diatas tanah yang dimohon tersebut tidak tordapat bagian-ba#an yang dipor- lukan oloh pemogang konoesi tambang atau yang beroanglcut paut dengan kepentingan pemegang ijin penyelidikan tambang.

7o Bahwa menurut kepercayaan penduduk sekitarnya, tanah yang dimohon tersebut tidak dianggap keramat*

8. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat sungai yang mengalir melauli kebun.9* Bahwa diatas tanah tersebut terdapat kuburan untuk karyawah dan buruh perkebunan10* Bahwa diatas tanah tersebut terdapat jalan tumim.

DITINJAU DARI SEGI TATA GUNA TAKAH.

Ditinjau dari segi Tata Guna Tanahnya, tanah yang dimohon cocok uirtuk diper untukkan mcnjadi perkebunan Kopi, Coklat, Cengkeh, Kelapa sebagaimana diuraikan-' dalam Fatwa Tata Guna ânah yang dibuat oleh Sub Direktorat Tata Guna ânah Dirdc tor at Agraria Propinsi Jawa Timur

KESIMHILAN.

1* Bahwa pemohon tersebut dapat diluluakan dengan alasan Ia* Pemohon sudah sejak lama mengelola tanah dan tanaman yang ada diatasnya sesuai

dengan tehnik budidaya perkebunan yang layak.b. Bahwa pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh Hale Guna Usaha.

2* Bahwa luas tanah yang diusulkan untuk memperoleh Hak Guna Usaha adalah 2549j9315'Ha.BCSBwdaa3. Bahwa pemborian Hak Guna Usaha hendaknya disertai syarat-syarat khusus oebagai ber

ikut ia# Bahwa untuk mengetahui luas dan letak tanda batas tanah yang sebenarnya atas ta

nah yang diberikan Hak Guna Usaha ir-i harua diadakan pengukuran dan penetapan - batasnya kembali yang dilakukan oleh Sub Direktorat Pendaftaran ânah Direkto’- rat Agraria Propinsi Jawa Tirnur.

b* Pemohon diwajibkan membuat teras dan inenanam tanaman penguat teras pada tanah - yang miring dan meyempurnakan rorak-rorak.

c. Bahwa dengan pemberian Hak Guna Usaha , diharapkan agar penerima hak ikut serta secara aktif meningkatkan keikut sertaan dalam melestarikan lingkungan hidup 7 dan menccgah kcrusakan tanah dengan cara melipatgandakan kesuburan tanah.

d« Bahwa pemohon diwajibkan mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan sungai - yang mengalir didalam kebun.

e0 Diharapkan dengan pemberian Hak Guna Usaha, akan menyerap tenaga kerja terutaina dari sekitar perkebunan untuk meningkatkan taraf hidup petani sekitarnya.

f* Dengan pemberian Hak Guna Usaha diharapkan kebun ini dapat menjadi puoat pengem bangan perkebunan dengan cara memberi contoh dalam pengolahan dan pengelolaan - kebun.

4. Bahwa melihat letak dan keadaan tanahnya maka diusulkan untuk membayar ganti rugi- Jcepada Negara sesuai dengan tarip yang ditetapkan dalam Peraturan Mentcri Dalam No gcri Uomor. 1 Tahun 1975*



FITRI DINAR PRAMITA

$\

-4—

ANGOOTAr- ANGGOTA. I

Kepala Bagian Kependudukan pada. Biro Pemerintahan Kantor Guber- nur Kepala Daerah Tingka-t I ,;r*

2*. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Pro pinsi Daerah Tingkat I Jawa. Timur.

Ir. A,. ROCHMAU ASYKUR NIP 060015120



FITRI DINAR PRAMITA

D k l W R T h M L N D A I . A M N l i G U R I

K l ' P U l t i I K I N D O N E S I A

W o N Q M l f i

K l - I M J T U S A N M I - M T E I U D A L A M N l ? . G E R I

N O M O i \ : 1 3 / H G U / D A / 8 8

T E N T A N G

F I C M L S 1 - i n A N H A K G U N A I J S A M A A T A S N A M A

p . * r . p R ^ K J ; : n u N A N * x x i t i , s u k a h a y a .

M ! : « J ' f ’ F i l i V O A l . A M n k g i - : ! - : ! ,

i C . C t ; h . ' f l w . t s t ‘ i n o i u n • j i 1 I I . i k G u n . i i l r m l m i m r i I * ’ ! * . I M : i U K K H U N A N X X I f I

i i l v i !'< r a i m 1 1 \ m • i J v i ■ I » u i n i n W < 1 1 n i s , i r i ■ 1 * 1 . 1 i / S f ) , C i ( ) 1 ( A ( I m | n h r a I i r . .

l i m a p u l u l i k t i i i M k - r u n n s e m b i t < t n h c M n } , t e r l o t . a k r | j K u o a m a I . m

S i n q o i i . ' i r i , K a h u p c i I - a n M a . h - . n r j , P i . <. v | > i 1 1 i ; i . J u W t t T i m u r , y a m j d i s a m -

p a i k a n i l o n < /. j n s u r . i ) p u n t j < j n t a r K u p a I a I n k t o i v i t A i j r a r i . u P r o p i n

s : i . J < » w a T i n m r , l . m r j ' . j a ' I .•’ / I ' o P r u a r i ! ‘ J ( J 7 M u m a i "

j 3 . -1 I / 4 ( i 0 - A / . i . / 1 ) / I l i 7 , l / ' j i i r i ’ i i i : i i . i j j r - , : j u r <\ t ' y a n q 1 1 < ‘ r l i u l ) u n < } a n -

d e n t ) a n i f n .

n b a i i ' j j a . f J a h w . i P t . i - t ' S v I ' k u p n a N X X I ! I , r i •. i . . = . * ; • ‘ ; > m l ' u b a d a n h u k u i n y a m )

f t i I. a h h u - ! i i i M i u I i i p < : i . y . i i . 1 1 11 *• | ' i . i • . , m r . i r , 1 1 , u n I : u k n u * n i | ><•: r o 1 a h

H a k G u i u i U r i . ' h a ■ i t a n I ' a r m ! ; ; . /! •: I ’ l -. , . f n i m h W o n o s a r i , m e n u r u i

H i i r a 1 K o i: (.■ J v i i . - i n n P i - i M i a ! ' I < i I . i i ; T . , i . . i 1 1 t . a i < } < / a J J 9 J u n i . 1 . 1 > H ' ' j ,

N o m o r - I I ! / K ; ; 1 i S , N m n o r A I ? / K p / f ' - , H n . i u a 4 i i / K p / B ' > , N o m o f

l \ V ' 1 / K p / , M i > n m > i l\ I f > / K p / H ' » , l o i i h i . j - < n i > K j > / , c l a n I a n « | c j a )

I V . H t . M l l b O I ' M u l i U ' ) ! ' / u I I / K [ ; / « i ' > . / ('» I / K p / M , S i l f t : l K n

!• j p « ' « n P o i : a 1 .1 . f u n i r / o n u j r < \ 2 ‘j / K p / I 9 B f i , l u a s n y a

7 r ) U , t > (J H A { i i . r p j h r a i n s [ ; i i l u h k o m a o n a / n s o m b l l c i n h e k -

t f i r ) , l e r l e ' - i i s •: I i K c . ' c a i n a ( a n S i . n > i c . : i a r i , K a b u p a f e r n M a l . a r u j ,

P r o p i n s i . J a ' . / a T i m u r , b c - r : . ; i r a v u s r a n a h N o v ) c u : a b c ' k a s 1 ' i d k

e r f p a c h t , L t i r » i . * r i a r a i . i s n a n i a i . ' u J r u n r M i j W o n o : > f U ‘ i , y « n < ; j I t *

. l a h i ) i . ; ; ' ( i k l i 1 1 a . i l a i y a | : m c t a l a n q q a 1 / ! 6 M \ j p i ! i n b « r 1 9 ^ ) 0 c l a n

t a n » ] > . j u l i N ( - j . < . - Mi l l a i I ' . i n ' i , i m ' ) « ] a : i c j . i k : > a a l ; i t : \ i t ; i n a h j j o t -

k c h i i u . i n l : b u I k i : m l » v . I i m a u j . i u i l . a n a h y a n « ; j i l i k u . : i L > a j i a f K j -

s u n i ] i > U : t i N . • « . ' ) . i r « i .

. l i a l n ^ r j l , n n i i t p * . * r l a ; I ; u u . m t <-.* r . s I m l s i j j a k r . i h u n t i i k u a s a l

o I o l i I 1 l ^ r j . a h V ' - I . X I I , l > . • i a . t 1 1 1 ; . , i i I * i ■ i ■, 1 1 u i, n i l I ' n . m i u •. r i . n 1 . 1 i l l M f i j n o r

A / I . 1 1 1 u 11 I Ki 11 ! y i 1 1 1 1 | I . i ' 11 ; i 11 i i i 1 1 1 1 11 ' ' i . 11 i » i I I ‘ i • i . i I ' 1 1 r \ i n l . ' t : l i i i ; C J ( i I • 1 1 1

N o m o i 1 * 1 i \ i l u i : t I \» I a ; j u u i : l . i i l J * • i \ i I v. ; i . » n I ’ c i f i o t . ' i . r i l l c t h N O i i K j r

a T d l i u i i I ' J / . l a i u 1 1 , , 1 1 u ; « •. i j a M i l ‘ T . I ' l ' . K K L - U i U N A N X X X J .1 ' . ‘. a l a m h a X -

t n i I ' i ■- u i c j I . o i l .A : . . U a h w a . . . * .



FITRI DINAR PRAMITA

n. Bahwa I'.mji i..i "H" Propinsi J«iw.i Tiruur, dalam Uisalah Pemo riksaan Tanahnya tangga.l 2 3 A-justus 1905 Nomor A 7/Agr/1ICU/ Ja i i m/ 19{}l', bir rK(..• r.i i mijjii I rin bahwa pormohonan torr se.but dapat. d i .1 ulusknn unt.uk diberikan Hak Guna Usaha se- liiini * iia (t.u;juh rarus belas koma enam tiga-hektar), dengan jketentuan tanah selebihnya seluas + 36,26 IIA (Liga puluh enam koma dua enam hektar) yang di gnnakan oleh Tolevisi Republik Indonesia (TVRI) dan yang dikuasai oloh Perum Perhutani, dikeluarkan dari areal yang diberikan Hak Guna Usaha kopada PT. Perkebunan XXTIV da 1 am ha.I i.ni Pomohon.

(J. Bahwa bo rdasa rkan hal-hal yang leruebut di atas dan rnong i.

n g a I, run gj; i pr r kebunan £ebaga i ponghas j 1 do visa Nega ca s e n a sosua.i dongan kobd jaksnnaan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan p.'mbangunan maka dipandang perlu untuk memberikan llak Guna Usaha atas tanah Negara bekas hak erfpacht' tersebut seluas + 71*1 , 63 HA (tujuh ratus ernpat belas koma enam t iga hektar) kopada P T .PftKKEBUNAN XXIII, sedangkan - tanah. solobihnya !';o lu.is » 30,?i. HA ( tiga puluh enam koma dua enam lu.'kl.ir) yang digunak.m nloh TVRi dan yang dikua- .'5 an nloh l;i?niin Porhutarri d i k< - I \ r ka n dar.i. aroal yang di.be r i k . n i Hals ( l u n . i U : , , i h a h o p . u l . i P't\ I ' K R K K I U i n a n X X I I I , d a tarn -

11 ,i I ini IV i iu * 11. >i i .

i )<i L : I . I fi ni . 11111 IJm 1. 111 < | N' ink > f 'i 'l'i d 11111 I ') * 11 , I .«• inb. 11 a n N o g ( i r<\t

T a h u n 19b 0 N i n n o r I. 0 *);

2. IV r. 11 n ran iVmei intah Nnnmr Id T.ihun I ‘m> I , hembaran Negara Tdlnm SSHi.l Nomiim' 2H;

J. Poratur.in Menteri I'o t'i<inidii d,m Agrai :a Nomor J .1.Tahun I 962 ;

4/ Peraturan H o m o r i Pertaninn dan Agraria Nomor 2 Tahun ID 64;

5. Peraturan Mi-ni:t:ri Agraria Nomor 10 Tahun 1961);6. Peraturan Borsama Men tori Da .1 am Ntfger i. dan Mentori Perta-

nian ranggal 20 Agu:itus 1.96‘> Nomor H Tahun 1969 Nomor 2/Porf/OP/fi/ I 969.

7. Peraturan Monlori Oalam Nogeri Nomor 6 Tahun 1972;8 Peraturan Mon ter i Da.] am Nogori Numor f> Tahun 1973;9. Poraturan Montori Da.Lam Nogori Nomor 1 Tahun 197S?

10. Peraturan Muutori Dalam Nogori Nomor 2 Tahun 1970;11. Peraluran MoiHori. Dalam No go ri Nomor 12 Tahun 197.8;12. Keput.usan Presiden Nomor 2 4 5 / M /1 9 8 6 .

/MJ2MUTUSKAN



FITRI DINAR PRAMITA

J -

M !■: M LJ T U ‘j K A N ;pkan :A : Meneguskan bahwa Lana]) po i:k ebunan Wonosari tersebut di bawah

ini ya.itu :

1. bekas hak erfpacht Ve rponding Nomor 659, luas 335,29 H A . •2 . bekas hak erfpacht Verponding Nomor 1063, luas 18,22 HA.3, bekas hak erCpacht Verponding Nomor 1773, luas 380,37 HA.4 . bekas hak erfpacht Verponding Nomor 1009, . luas 1,80 HA.5. bekas hak erfpacht Verponding Nomor 1981, luas 0,20 HA.6. bekas hak erfpacht Verponding Nomor 1982, luas 0,27 HA.7. bekas hak erfpacht Verponding Nomor 2046, luas 5,65 HA,8. bekas hak erfpacht Verponding Nomor 2949 , luas 8,89 HA.

Jumlah * 750,69 HA

(tujuh ratus lima puluh koma enam sembilan hektar), terletak di Kecamntan Singossari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur menurut Surat Keterangan Penda ft.aran Tanah dari Kepala Kantor .Agraria Kabupaten Malang, tangga.l 19 Juni 1985 , Nomor 411/Kp/-05, Nomor 4.l2/Kp/85, Nomor 413/Kp/85, Nomor 414/Kp/B5, Nomor 415/Kp/U5, Nomor 4.16/Kp/B5 dan tanggal19 Dcscfflber 19S35 Nomor 760/Kp/G5, Nomor 761/Kp/85, serta Ku- tipan Peta tanggal V9 Juni 1905, Nomor 429/Kp/1985, terdaftar atas nama NV.Cultuur Mij Wonosari, telah berakhir haknya pada tanggal 26 Nopember 1950 dan tanggal 3 Nopember 1969, sehiny- ga sejak saat itu tanah perkebunan tersebut kembali menjadi - tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

: Meng.instruksikan kopada Kepala Kam.or Agraria Kabupaten Malang, untuk mnnghapuy dari Daftnr Umum bekas hak erfpacht tersebut pada Diktum PEKTAMA dan sulanjutnya mencatat seba gai tanah yang dikuasai langs ung ‘n I eh Negara.

: Memberikan kepada P T . pfc'KKEBUNAN XXIII, berkedudukan diSurabaya, Hak Guna Usaha atas fcariah perkebunan tersebut pada Diktum PER'L’AMA Kcputusan ini seluas + 714,63 HA ( tujuh ratus empat belas koma enam tiga hektar) terletak di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.

: Pemberian Hak Guna Usaha tersebut Diktum KETIGA Keputusan-* ini disert.ai syarat dan keteutuan sebagai berikut :

a. Penerima Ilak Guna Usaha tunduk pada dan diwajibkan untuk - memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Pertanian - dan Agraria Nomor 11 'J'ahun 1962 juncto Nomor 2 Tahun 1964 yang telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri DalamNegori dan Muntori Pertariian tanggal 20 Agustus 1969 Nomor0 Tahun 1960 Nomor 2/i,orL/01J/8/fi9.

/b. Luas .....



FITRI DINAR PRAMITA

b. i, mis- dan batas-bat as yam;} past! dari tanah yang cUbnik.ii! dengan Hak. Guna Usaha ini akan ditentukan sesuai dengan - hasil. pengukuran dari Instansi Agraria.

c. Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak GunaUsaha ini tornyata rnasih terdapat pendudukan/penggarapanrakyat secara menetap yang sudah ada dan belum mendapat -

'i 1penyelesaiari, maka menjadi kewajiban/tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan .sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yarig berlaku.

d. Tanah yancj diberikan dengan llak Guna Usaha ini harus di - pergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanainan teh.

e. Hak Guna Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal didaftar - kan pada Kantor Agraria Kabupaten yang bersangkutan dan - akan berakhir pada tanggal 3.1 December 2012,

. Hak Guna Usaha ini akan dipmrpan jang dengan jangka waktu paling lama 25 (ciua puluh lima) tahun, apabila pada waktu nya kelak menurut penilaian Pomorintah tanah perkebunan - dengan Hak Guna Usaha ini telah diusahakan dengan baik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan,

Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan membayar kepada.Negara untuk Mata Anggaran Penerimaan Direktorat Jendefal-'^raria Departemen Dalam Negeri, yang harus disetor pada Kas Negara setempat terdiri dari : '

a. Uang pemasukan sebesar Kp 3.467.800,- (tiga juta empat ra tus onam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

b. Uang pemasukan untuk pelaksanaan Landrefonn sebesarRp 2.627.700,- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh rat.us rupiah),

yang harus dibayar iunas dalam waktu 6 (enam) bulan setel.ah diteri.manya Koputusan i ni da r i iU;pa la Direktorat Agrari a Propinsi Jawa *Pi.mur di Surabaya.

Penerima llak Guna Usaha diwa j i bkan membayar kepada Negara untuk Mata Anggaran Penerimaan Di rektorat: Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang harus disetor pada Kas Negara - setempat uang wajib t.ahunan sebesar Rp 71.500,- (tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)set Lap tahun, dengan ketentuan - sebagai berikut :



FITRI DINAR PRAMITA

- 5 -

a. Uancj w<» j i.l> tahunan t oruobul: harua dibayar dimuka dalam dua kali angsuran, masing-masing mengenai masa 6 (enam) bulan, selnmbat-lambatnya pada tanggal 15 Januari dan 15 Juli dari tahun yang bersangkutan.

b. Pembayaran uang wajib tahunan tersebut dilakukan oleh IV-~ nerima Hak Guna Usaha pada Kas Negara setempat di dalam - waktu tersebut: di atas,' sekalipun belum diterima surat perintah pembayaran dari. Instansi yang bersangkutan. Setiap kali setelah Pemegang Hak Guna Usaha melakukan pem bayaran uang wajib tahunan, maka hal itu harus diberita - hukan kepada Kepala Direktorat. Agraria propinsi Jawa Timur, Surabaya, dengan menunjukkan bukti pembayarannya•

c. Jika pombayaran uang wajib tahunan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu dan menurut cara yang ditent.ukan - di. atas, maka tanpa adanya peinberitahuan terlebih dahulu tontaiuj kulalai.annya itu, Pc-iiu-gang Hak Guna IJnaha dengan- sc.tul i i i tty a dikonakan dvimt.i 4j t (lima porsjuratujj) (l.ii i jumlah nang wuiib tnlumau yang biilum dibayar, }.ika ~ pumb.iya ran i(u I <>. r I .uhImi: 1 (:j..ifu) bu'laiuUntuk tiap-riap bulan ko.1ambatan berikutnya denda terse but ciengan sondirinya bertarribah 5 % (lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan yang beliun dibayar, dengan ketentuan bahwa jumlah denda seluruhnya tidak akan mele - bihi. 25 I (dua puluh lima perseratus).

d. Jika uang wajib tahunan tersebut tidak dibayar sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan tidak mengurangi kewa jiban pemegang Hak Guna Usaha untuk melunasi uang wajib - tahunan yang belum dibayar, maka penunggakan pembayaran itu dapat munyobabkan Hak Guna Usaha yang diberikan dengan Keputusan ini menjadi batal.

Segera setelah diterima Keputusan ini dari Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Surabaya maka penerima Hak diwa jibkan untuk segera menyatakan kesediaannya menerima pemberi an Hak Guna Usaha ini kepada Direktur Jenderal Agraria dengan syarat-syarat yang telah ditentukan secara tertulis - di atas Kertas bermeterai cukup, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal peneriinaan Keputusan tersebut di atas,



FITRI DINAR PRAMITA

- 6 '

CLAPAN

lMBILAN

2PULUI1 •

CI3E L A S

JABELAS.

[GABELA3

t Pcju'rima link <i i wa;j i bkan monda irtarkan llak Guna'Usaha toroe- but pada Kantor Acjraria Kabupaten Malang dalam waktu 3 (tiga) bulan fiotelah dilunasi pembayaran uang pemasukan berdasarkan D.iktum KELIMA huruf a dan b dengan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan peraturan yang berlaku

: Segala biaya, keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat pemberian Hak Guna Usaha ini menjadi tanggung jawabsepenuhnya dari. Penerima Hak.

: Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabjL la yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum KKKMPAT, KKI.1MA, KKKNAM, K l.'ITUJ UN, KUDKLA PAN Kopu Lusan ini.

: Meiuj i ns t j/uk.s ik,m kcjpadu Ku[ /.i 1 d n.i rok Lora U Ay ra ria P ropinsi Jawa Timur untuk :

a. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur'Jenderal Agraria tentang telah dilaksanakannya hal sebagai yang ditentukan dalam Diktum KETUJUH Keputusan ini.

b. Molakukan pcngawasan agar k*. tontuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Membccikan bimbingan toknis dalam pelaksanaan pengawet- an tanah dan air secara in tonsif sesuai dengan pengguna annya.

: Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang, untuk melaporkan secara tertulis kepada Direktur - Jenderal Agraria tentang :

a. Telah dilaksanakan pencatatan hapusnya Hak Guna Usaha - bekas hak erfpacht dari daftar umum Kantor Agraria

4

Kabupaten Malang, atas nama pemiliknya.

b. Telah dilaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Diktum KED12LAPAN Keputusan ini dengan menyebutkan tanggal dan Nomor pc-miaf taran/Buku t anahnya serta menyampaikan tcmbusan laporan tersebut- ku-pada Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



FITRI DINAR PRAMITA

■N CATATAN :

.la dikemudian hari terdapat k ok a .1. i ruan/k es a1a han, Keputusan ini akan,jau kembali sebaga.imana mestinya.

>A :DIREKSI PT. PERKIDUUNAN XXIIIi Rajawali Nomor -1*1, Surabaya..ui Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

)SAN Keputusan ini d.i.sumpaikan kepada YUi :

snfceri Dalam Negeri, Jakarta (Sebagai l.aporan) ..rektur Jenciora 1 Perkebunan Departemen p?»rtan tan , Jakarta. ibernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya, pala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, pala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, Surabaya, pala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, Surabaya, pala S'ub Direktorat Hak Guna Usaha Direktorat Jenderal Agraria ikarta.spala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Agraria, Jakarta.spala Kantor Perbendaharaan Negara, Surabaya.spala Kantor Kas Negara, Malang.ipati Kepala Daerah Tingkat. IT Malang, Malang.2pala Kantor Agraria Kabupaten Malang, Malang.

DITETAPKAN DI : JAKARTAPADA TANGGAL : 16 PEBRUARI 1988



FITRI DINAR PRAMITA

V

5 S E P 198 8

12/V1317/11 (aatu) Ixindal 27 l0B 9lu 1900

IiOO K : . IU ,J WCtfC&AHl MO,13/fl.W/tf7CQ .Û l6 .k Q fl KKPaLa JUNTOS XiUS KBOtfU JUXjU*

J l. ::odUm M A a B tlitn&.A.

Ucxv$m boiT»t#

ttetaubuntfoxi doivj&A &K lkik 9uzxa I'aaha untufc kobun >oaoasarl ywy;> tolah kani torlcci yaitu ;io*13AuU/&a/80 tgl«16*2«l9G0

bofcsa oalwâluanu dl ten token da law Llktaa Kolltw dan Xeeumn, lataX telah Ecliuvj cdû aelolui Kaa /leôra /Valiia; low t Rg k Xadoosala tfelong dcaoan perlaolan ooto*jai berikut i

1* U&ntf pcnocukan 3*467*GOC#»2« Uanc landrafona n- 2«627«7CC#- 3. luran t±A2> talma 'r* 71*5CCt-

6.iG7#ca>#~ ( - ^ j w a iîwrus kiu& w m i •7,a Ui- U J U i i U P l A H ) *

fioroani ini turlomplr disaapaifcon i1. ISukU txriia>for kcpa&a kaa Hôrci *3lo,uj uelalul Aaflk IntowaU

&lanc»2. ;:K *<srria&± :(o.13/Ii0UA’A/00 t*>l*lC#i?#19CG*

DealLiazi untuk uonjadl uokluu*

.Etatofiua *1* Diri&tur x’auiUiftnraa -

ftiiiali Jakarta.£• kop.h'ii'oktorat i^rarla

Prop* Ju tiu .3* Kep*K0n to r Agraria iU>b

fta la rv i*4« luopcktur J-^yon 1711. 5# .Adn* K ebu n - o r i o o a r l *<S« f c e t t e o i c t .b i^ r a a r u



FITRI DINAR PRAMITA

m

> {//,., >V 'M I

B a n k B u n i i D a y s

Cabiing Surnbuya Swantlayunl90

ia "i'i’H unf.uk ditrnnsTrr dftntjnn Sojumlnh Up. G a W . O U O , -O VVtifif.l O l ' H i p o i i JSanwjH^fi « u i v i l ;u n ^tin ii ip u lu li r i b u r u p . i n h , -O ‘ I V l r x

H a n k

y f i n l > c J i i c i r i m

nif;kosR p .

R p .

Rp. f'.i i q - t i o y

Inngnn :

Linn iKliri ng

Scndiri y ' / / ; ■ r , : u P. 6 ‘ M X K ) , -

N a m u Pciujrimu ; H T I M M M D . A< JUA RI A H U i l u J . u i

. 1: antuu kas m mo aha Malawi • I’r.p- RAfii. imxjNiSiiiA

M AL AN G l l e k g * n o . 5 0 , 1 . O O O .

A 1 it 111 u I

Natnn Fc n g i r im , :

A 1 a m a tptp xxiii i&io-kfjoy/)

■j , 3 b y

I h

fierita : ) } , !!;Kl n o * 1 5 / U (ili/m /kebmt Wonomvj. llan/' Pp. Jif\-'. ">

I'fuif\ l.niiiii-c i.'orni P p . 6’’y,-------------------------- ------------------------------------ T-t-r—T

M A N K B U M 1

C a b l i n g . S u r a b a y a I

D A Y A

v v a n c l a . v a n i

O '' / '>'

Mengenai segala sexuntu dari transfer/w escH iii Uanii “ " m cn yH u ju i/lu n d u k pada lusUiUluan yang berlaku pa d/» Umik Humi l ) u y ; i . ’ \ [ • ' ' > ! / , - f

Surabava....................l?„'. 1 . . . . i.’j i l l j ) . fcu'i

/ '

T i i i u l a I n n ^ i a

11/N A 0 AUAII



FITRI DINAR PRAMITA

9\

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor : 063/PIR-INTI/I/V/1988

A N T A R A

P.T. PERKEBUNAN XXIII.

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

D E N G A N

DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH

DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

T E N T A N G

PEKKKJAAN KEAGRARIAAN BIDANG PENDAFTARAN TANAH

DALAM RANGKA PKNERB1 TAN SERTTP1KAT HAK GUNA USAHA

LOKASI PROPINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Surat Perjanjian Korja Saina antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Direktorat Jenderal Agraria tanggal 24 Desember 1984 Nomor : K B .840/Ee.1205 a dan Surat permohonan

SPK/185/XII/Agr. tanggal 23 April 1988 Nomor 12/X/677/1988

Pada hari ini, Kamis tangga] l i m a bulan M e i tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, kaini yang bertanda tangan di bawah ini :

I. D r s . DEDE SUGANDA ADIWINATA : Direktur Utama.P.T. Perkebunan XXIII bertindak untuk dan atas nama/mewaki1i Direksi P.T. Perkebunan XXIII (Pnrsero) yang berkedudukan di Jalan Rajawali N'o. 44 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Ir. SUTARDJA SUDRADJAT : Direktur Pendaftaran TanahDirektorat Jenderal Agraria, yang berkedudukan di Jalan. Si singamangaraja No. 2 Jakarta SeJatan bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Agraria, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

iengan ini menyatakan bahwa Kodua Bolah Pihak telah sopakat untuknenanda tangani dan me.i ak sanakan Po r j an j i a n Kerja Samasebagaimana diatur dalam pasal-pasal sopnrt.i t.orsohul di bawah mi



FITRI DINAR PRAMITA

92

B A B I .

RUANG LINGKUP DAN PERINCIAN PEKERJAAN

Pasal 1.

(1). PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan Keagrariaan Bidang Pendaftaran Tanah kepada PIHAK KEDUA niengenai areal Hak Guna Usaha P.T. Perkebunan XXIII seluas 4_ 15.132,34 Ha, yang terletak di lokasi seperti tersebut dibawah ini :

1. Renteng ( Jember ) seluas + 1 . 027 ,94 Ha2. Banjarsari { Jember ) seluas + 1 .076 ,06 Ha3 . Gereng rejo { Jember ) seluas + 603 r 81 Ha4. Zeelandia { Jember ) seluas + 1 . 362 , 58 Ha5. Gondang ( Jember ) seluas + ■ 1 .001 ,61 Ha6. Dampar ( Jember ) seluas + 1 . 277 ,42 Ha7 . G N . Gambir/Tn. Merah (Jember) seluas + 1 .212 ,48 Ha8. Lawang Kedaton (Probolinggo) seluas + 315 ,79 Ha9. Wonosari ( Malang ) seluas +_ 714 ,63 Ha

10. Sumberjeru ( Malang ) seluas + 1 .863,86 Ha11. Kalibakar ( Malang ) seluas + 2 .050,50 Ha12. Penataran { B1 i. tar ) seluas + 361 ,70 Ha13 . Kajaran (Lumajang) seluas _+ 1.063 ,64 Ha14 . Kertowono (Lumajang) seluas + 1 .200 , 32 Ha

(2). PIHAK KEDUA menyatakan menerima serta akan melaksanakan kegiatan Keagrariaan Bidang Pendaftaran Tanah yang meliputi :

a. Pengukuran dan Pemetaan Batas Keliling.

b. Penetapan Batas Keliling Hak Guna Usaha.

c. Pembuatan dan Pengeluaran Sertipikat Hak Guna Usaha untuk areal Perkebunan atas nama P.T. Perkebunan XXIII { Persero ).

(3). Hasil Pekerjaan yang diserahkan P THAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA berupa :

a. Peta Batas Keliling.

b. Peta Penetapan Batas Keliling Hak Guna Usaha.

c. Sertipikat Hak Guna Usaha;'

Untuk mnsing-masing areal perkebunan yang terletak di lokasi seperti tersebut pada Ayat 1 (satu) di atas.



FITRI DINAR PRAMITA

9*

Pasal 2.

Spesifikasi teknis dari pekerjaan dimaksud dalam Pasal' 1 (satu) di atas dilampirkan dalam Suraj^ Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan lampiran serta bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal. .

Penyerahan hasil-hasil pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 (satu) Ayat (3) di atas dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau oleh aparat masing-masing pihak di Daerah seteJah mendapat kuasa dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara.

B A B II .

TANGGUNG JAWAB DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 4.

(1). Penyelesaian Pekerjaan seperti tersebut dalam Pasal 1 (satu) pada dasarnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali bila terjadi hal-hal seperti yang akan diuraikan dalam Pasal 8 ( delapan )»

(2). PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan tersebut di atas daiam jangka waktu sebagai berikut :

a. Pengukuran dan Pemetaan Bat.as Keliling akan - diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) bulan, semenjak PIHAK PERTAMA menyerahkan Biaya Tahap I dan Peta Petunjuk Lokasi kepada PIHAK KEDUA.

b. Pembuatan dan Pengeluaran Sertipikat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan, setelah selesainya pekerjaan pengukuran dan pemetaan serta setelah dipenuhinya semua persyaratan yang d.itetapkan dalam Surat Keputusan P e m b e r i a n H a k .

(3). Pertanggung Jawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah seluruh pekerjaan dimaksv^d dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini selesai dan hasilnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA atau petugas yang ditunjuk, yang dibuktikan dengan sliatu Berita Acara.



FITRI DINAR PRAMITA

9*

B A B III.

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5.

(1). PIHAK PERTAMA menyediakan biaya untuk PIHAK KEDUA guna melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini sebesar 15.132 x Rp. 7.500 = Rp. 113.490.000,- < Seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah )

(2). Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Jakarta Metropolitan Plaza Rekening Giro Nomor 08.84.24775 atas nama Direktur Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria dengan tahapan sebagai berikut :

Tahap I : Sebesar 60 % dari jumlah biaya atau sebesarRp. 68.094.000,- ( Enam puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah ) dibayark an setelah Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak.

Tahap II : Sebesar 30 % dari jumlah biaya atau sebesarR p . 34.047.000,- ( Tiga puluh empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah ) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pe kerjaan 50 % seperti dimaksud Pasal 1 (satu) Ayat (2) huruf a dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara.

Tahap III : Sebesar 10 % dari jumlah biaya atau sebesarR p . 11.349.000,- ( Sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) dibayar kan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh pekerjaan seperti yang dimaksud Pasal 1 (satu) dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Penyerahan.

(3). Pelaksanaan pembayaran ini dapat. diubah sesuai dengan situasi dan kebutuhan atau persetujuan Kedua Belah Pihak.



FITRI DINAR PRAMITA

99

B A B I V .

L A I N - L A I N .

Pasal 6.

(1). Perubahan isi Perjanjian dapat dilaksanakan dengan Addendum atas persetujuan Kedua Belah Pihak, yang dinyatakan dalam suatu Surat Perjanjian Tambahan.

(2). Apabila terjadi perselisihan Kedua Belah Pihak mengenai Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh permufakatan.

(3). Bilamana tidak diperoleh permufakatan, maka Kedua Belah Pihak akan menyerahkan penyelesaiannya kepada yang lebih tinggi yaitu Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal masing-mas ing.

Pasal 7.

1). Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan diatur tersendiri di kemudian hari atas persetujuan Kedua Belah Pihak.

2). Bea Meterai dan biaya-biaya lain yang timbul karena pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal. 8.

Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal diluar kemampuan Kedua Belah Pihak yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini, Kedua Belah Pihak akan mengadakan perundingan untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 9.

Bila ternyata di kemudian hari t.nrdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan atas dasnr persetujuan Kedua Belah Pihak dengan ketentuan bahwa Perjanjian Tambahan tersebut tidak bertentangan dengan isi Perjanjian ini.



FITRI DINAR PRAMITA

%

B A B V.

P E N U T U P

Pasal 10..

Perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini dibuat dalam rangkap10 (sepuluh) dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.Rangkapan pertama dan kedua masing-masing dibubuhi meterni cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

I r X SUTARDJA .'SUDRAD J AT N1E.,. 010028750



FITRI DINAR PRAMITA

perolehan hak guna usaha pt. …repository.unair.ac.id/13616/1/fitri dinar pramita.pdfpeholehan hak...

Documents