PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP LELANG YANG DIBATALKAN

OLEH PENGADILAN

LEGAL PROTECTION FOR GOOD FAITH PURCHASERS OF THE AUCTION THAT THE AUCTION WAS CANCELED BY COURT

Irfan, Musakkir, Anwar Borahima

Konsentrasi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Alamat Korespondensi : Irfan , S.H. Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2) Universitas Hasanuddin Makassar, 90245 HP: 081355565556 Email: ivan_ip81@ymail.com

Abstrak Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik terhadap lelang yangdibatalkan oleh pengadilan dan untuk mengetahui kedudukan hukum objek lelang yang dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian inii adalah penelitian hukum normative yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori dan yurisprudensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan debitor/pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam suatu proses lelang eksekusi barang jaminan melakukan upaya hukum dengan gugatan dipengadilan yang membutuhkan waktu panjang dan lama sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga kedudukan objek lelang tidak jelas stasusnya. Selain itu kedudukan objek lelang yang telah dibatalkan oleh pengadilan akan dikembalikan ke keadaan semula, hasil lleang dianggap tidap pernah ada dan hak pembeli lelang akan menjadi berakhir. Kesimpulannya bahwa pemenang lelang yang beritikad baik belum mendapatkan perlindungan sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam undang-undang.

Kata kunci : perlindungan hukum, pemenang lelang, lelang yang dibatalkan

Abstrack

Auction is the sale of goods which is open to the public with the Bid in writing or verbally that the increased or decreased to achieve the highest price that preceded the announcement of the auction. This study aims to determine the legal protection for good faith bidder for an auction that was canceled by the court and to determine the legal status objects auction is canceled by the court. Research is surely legal research by examining normative juridical laws, theories and jurisprudence. Results of this study indicate that resistance debtor / third party who feels aggrieved in an auction process execution collateral to take legal actions to claim in court that takes a long, long time to get a binding decision so that the position is not clear stasusnya auction object. In addition to the object position auctions that have been canceled by the court will be restored to its original state, the results are considered tidap lleang exist and the right buyer will be ending auction. The conclusion that the winning bidder is not acting in good faith in accordance with the protection of what is required in the legislation.

Keywords: legal protection, the winning bidder, the auction is canceled

PENDAHULUAN

Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilaii suatu

barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif, untuk

memenuhi kebutuhan penjulan lelang sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan, dan untuk

memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik barang

dimungkinkan melakukan penjualan lelang.

Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin yaitu action yang berarti

peningkatan harga secara bertahap. Lelang adalah penjualan dihadapan banyak orang (dengan

tawaran yang mengatas) yang dipimpin oleh pejabat lelang. Lelang dikenal sebagai suatu

perjanjian yang termasuk jual beli baik dalam Civil Law maupun Common Law. Lembaga

lelang yang diatur melalui system hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Dalam system perundang-undangan di Indonesia, lelang digolongkan sebagai

suatu cara penjualan khusus yang prosesdunya bebeda dengan jual beli pada umumnya. Oleh

karena itu, lelang diatur tersendiri dari Vendu Reglement yang sifatnya hukum khusus (lex

spesialis). Kekhususan ini antara lain tampak pada sifatnya yang transparan, dengan cara

pembentukan yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang

itu dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat lelang yang independen dan

profesional. (Ngajarno dkk, 2006).

Pasal 1 Stb. 1908 peraturan lelang (vendu reglement) merumuskan bahwa ; penjualan dimuka umum ialah pelelangan dan penjulan barang, yang diadakan dimuka umum dengan

penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga yang semakin menurun

Asas yang terdapat dalam lelang adalah asas keterbukaan yaitu menghendaki seluruh

masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesepatan yang sama untuk

mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Asas keadilan mengandung

pengertian dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara

proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas kepastian hukum menghendaki

agar lelang yang dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Asas efisiensi akan menjamin pelaksanan lelang

dilakukan dengan cepat dgn biaya yang relative murah karena dilakukan pada tempat dan

waktu yang telah ditentukan. (Indrilistini 2007).

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang khusus sejak semula dimaksudkan sebagai

pelayanan umum. Artinya, siapapun dapat memanfaatkan pelayanan jasas unit lelang negara

untuk menjual barang secara lelang yang tercermin dalam fungsi privat dan fungsi public

(Sutardjo, 1993)

Salah satu objek lelang adalah penjualan barang jaminan atau lelang eksekusi barang

jaminan baik dari lelang ekesekusi grose akta yang terdapat dalam akta jaminan hak

tanggungan dan jaminan fidusia maupun eksekusi putusan pengadilan. Peringatan. Eksekusi

grose akta timbul dari perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan dimana debitor

dinyatakan dalam keadaan lalai (wanprestasi).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan : apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggugan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek

hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelusanan piutang dari hasil penjualan tersebut.

Penyataan debitor telah ingkar janji (wanprestasi) diberikan melalui somasi atau surat

peringatan berdasarkan redaksi Pasal 1238 KUHPerdata (Satrio, 1993). Somasi yang tidak

terpenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitor berada dalam keadaan lalai dan sejak itu

semua akibat kelalaian (wanprestasi) berlaku (Satrio, 2013).

Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang

dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam

perjanjian dilarang untuk dilakukan (Miru 2010). Wanprestasi timbul dari persetujuan,

artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi harus ada lebih dahulu

perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHperdata

(Harahap, 1988).

Saat ini lelang menjadi suatu alternative penjualan yang efektif dan efisien. Namun

dalam praktek penjualan barang secara lelang tidak selalu berfungsi dengan baik, karena

adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Perlawanan dan keberatan debitor/pihak

ketiga terhadap hasil lelang barang jaminan debitor salah satu kendala yang sering terjadi

dalam lelang eksekusi barang jaminan. Adakalanya pembeli/pemenang lelang tidak dapat

langsung menikmati barang hasil lelang yang telah dibelinya melalui lelang yang sah karena

masih dihuni oleh debitor, bahkan pembeli lelang digugat dipengadilan oleh debitor.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemenang lelang

yang beritikad baik terhadap lelang yang dibatalkan oleh pengadilan dan untuk mengetahui

kedudukan hokum objek lelang terhadap lelang yang dibatalkan oleh pengadilan.

BAHAN DAN METODE

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (legal research) dengan

mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori, yurisprudensi, melalui teknik analisis

bahan hukum secara kualitatif terhadap bahan hukum primer berkenaan dengan objek

penelitian.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkap peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dalam masyarakat.

Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi

dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan, peraturan

perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan yurisprudensii yang terkait dengan

pelaksanaan lelang barang jaminan.

Analisis Data

Data yang diperloeh baik data primer dan data sekunder akan dianalisis secara deskriptif

analisis, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya dan di analisa secara

kualitatif, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum

yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang

dirumuskan.

HASIL

Perlindungan hukun bagi pemenang lelang yang beritikad baik terhadap lelang

yang dibatalkan oleh pengadilan.

Pemenang lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/2010 tentang

petunjuk pelaksanaan lelang adalah pembeli yang mengajukan penawaran tertinggi dan

disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Pernyataan seorang sebagai pemenang lelang belum efektif sebagai pemilik barang.

Pada saat pernyataan seorang sebagai pemenang lelang baru merupakan proses kearah

peralihan hak milik. Hak milik beralih sepenuhnya apabila setelah pemenang lelang

memenuhi syarat lelang yaitu pembayaran harga dan pejabat lelang mengesahkan pemenang

lelang dengan diberikan Risalah lelang.

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang

yang merupakan akta autentik yang memberi kepastian hukum bahwa telah terjadi peralihan

hak antara penjual dan pembeli.

Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah

dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat

didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang.

Risalah lelang mempunyai kedudukan yang sama dengan akta jual beli yang dibuat oleh

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang biasa dipergunakan sebagai salah satu dasat untuk

mendaftar perlaihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan.

Kedudukan hukum objek lelang terjadap lelang yang dibatalkan oleh pengadilan.

Dalam lelang eksekusi, kebanyakan barang yang dilelang tanpa kesukarelaan dari

pemilik barang dan seringkali banyak pihak yang berkepentingan terhadap barang tersebut

tidak menginginkan lelang. Apabila yang dilelang itu adalah tanah/tanah dan rumah yang

sedang ditempati/dikuasai oleh tersita/lelang, maka dengan menunjuk kepada ketentuan yang

terdapat dalam pasal 200 ayat (10) dan ayat (11) HIR atau pasal 218 Rbg, apabila terlelang

tidak bersedia untuk menyerahkan tanah/tanah dan rumah itu secara kosong, maka terlelang,

beserta keluarganya, akan dikeluarkan dengan paksa, apabila perlu, dengan bantuan yang

berwajib, dari tanah/tanah dan rumah tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh

pemenang lelang.

Bila lelang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum yang dinyatakan dalam putusan

pengadilan yang terlah berkekuatan hukum tetap, maka hak pembeli lelang menjadi berakhir

dan upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli/pemenang lelang adalah menuntut ganti rugi

tehadap penjual.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlndungan terhadap pembeli/pememang lelang

yang beritikad baik belum mendapat perlindungan sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh

undang-undang. Impikasi dari putusan pengadilan yang menyatakan lelang tidak sah dan batal

demi hukum serta risalah lelang tidak mempunyai kekuatan mengikat yang arinya bahwa

pembeli lelang atas objek lelang akan menjadi berakhir. Hal ini membawa dampak yang

sangat besar terhadap pihak-pihak dirugikan yaitu kreditor dan pembeli lelang.

Adaya keberatan debitor/pihak ketiga terhadap hasil lelang dengan mengajukan gugatan

kepengadilan untuk membatalkan hasil lelang sehingga apabila pengadilan telah memberikan

putusan yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan lelang yang diadakan

tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta risalah lelang tidak mempunyai kekuatan

mengikat.

Implikasi dari putusan lelang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum artinya bahwa

hak pembeli lelang atas objek lelang akan menjadi berakhir. Masalah-masalah yang timbul

dari penjualan secara lelang ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian secara hukum dimana

pihak pembeli lelang yang beritikad baik mempercayakan mekanisme pembelian barang

melalui sarana lelang yang dianggap aman. Hal ini sangat berpengaruh terhadap persoalan

perlindungan hukum terhadap pembeli/pemenang lelang sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 821/K/Sip/1974 bahwa pembelian dimuka umum melalui

kantor lelang adalah pembeli beritikad baik, harus dilindungi undang-undang, juga dlaam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 323/K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa suatu

lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh

pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan, dan terhadap

pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.

Ganti kerugian terhadap lelang yang dibatalkan oleh pengadilan tidak diatur dalam

peraturan lelang, sehigga dapat dilihat ke peraturan yang lebih umum yaitu KUHPerdata.

Dalam peraturan lelang

Dalam peraturan lelang hanya disebutkan tentang kewaiban penjual. Pasal 16 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/ 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dinyatakan

bahwa Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap:, keabsahan kepemilikan barang,

keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak

bergerak; dan dokumen kepemilikan kepada Pembeli. Penjual/Pemilik Barang bertanggung

jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak

dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penjual/Pemilik Barang

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena

ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat diartikan bahwa penjual/pemilik barang

bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tutuntutan pidana yang timbul apabila

tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan dalam lelang, dalam hal ini apabila lelang

dinyatakan tidah sah dan batal oleh pengadilan maka penjual/pemilik barang mengembalikan

harga lelang yang telah dibayarkan oleh pembeli lelang beserta dengan ganti kerugian yang

timbul dalam proses pelelangan itu.

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena

kesalahannya untuk mengganti. Undang-undang menjamin perlindungan pembeli yang telah

dirugikan dalam jual beli adalah pembeli dapat menuntut ganti rugi didepan pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang sah dalam praktekanya masih sulit

dilakukan. Adanya gugatan dari debitor/pihak ketiga tidak memberikan kepastian hukum

status objek lelang yang dijual dimana pembeli yang beritikad baik ikut dalam proses

pelelangan dan telah memenuhi kewajibanya tetapi kadangkala tidak dapat langsung

menikmati barang yang dibelinya tersebut. Tanggung jawab atas kerugian yang diderita

pembeli lelang adalah tanggung jawab pembeli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kaidah hukum positif yang mengatur mengenai lelang yang ada selama ini kurang

mendukung perkembangan lelang sebagai lembaga jual beli dan kurang memberikan

perlindungan terhadap kepentingan hak-hak pembeli lelang atas barang yang dibelinya.

Pentingnya perundang-undangan khusus mengatur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

lelang agar diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa para pihak dengan

cara cepat dan sederhana mengingat pesatnya perkembangan peralihan hak melalui lelang

yang terjadi belakangan ini oleh karena secara praktek di Pengadilan membutuhakan waktu

yang lama

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya. (1988). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Indrilistiani, Isti. (2007). Modul Pengetahuan Lelang: Penghapusan Barang Milik Negara. (DTTS Pengelolaan Kekayaan Negara, Pusdiklat Keuangan Umum.

Miru, Ahmadi. 2010. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers. Ngajarno, F.X. Nunung E. laksito, Isti Indilistiani. (2006). Lelang Teori dan Praktek. Jakarta :

LPLPAP-BPPK Departemen keuangan. Satrio, J. (1993). Hukum Perikatan pada Umumnya. Bandung : Alumni ------------ (2013) Beberapa Segi Hukum Tentang Somasi (bagian I) tulisan artikel seri rubric

pakar hukum. Sutardjo. (1993). Eksekusi Lelang Barang Jaminan dan Masalah yang timbul dalam Praktek,

Jakarta. Pasal 1 Stb. (1908) Peraturan Lelang (Vendu reglement)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun (1997) tentang Hak Tanggungan

Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun (1997) tenatang Pendaftaran Tanah

Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun (2010) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang