penyelesaian kewarisan ahli waris pengganti dan …

PENYELESAIAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI

DAN MUNASAKHAH DI PENGADILAN AGAMA

(Analisis Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PA.JB)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh Dede Umu Kulsum

NIM : 1110044100004

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

iv

ABSTRAK

Dede Umu Kulsum. NIM 1110044100004. Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.JB). Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436 H / 2015 M. Ix + 72 halaman + 120 halaman lampiran.

Skripsi yang berjudul Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 108/Pdt.P/2014/PA.JB) ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana penetapan hakim terhadap ahli waris pengganti dan munasakhah. Karena pada saat ini didapatkan beberapa kasus munasakhah dibagikan bagian ahli warisnya menggunakan ahli waris pengganti.

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif (pustaka) dan penelitian yuridis empiris (Penetapan No: 108/Pdt.P/2014/PA. JB).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan Hakim terhadap kasus ahli waris pengganti dan munasakhah tidak ditetapkan secara rinci, mana yang ahli waris, ahli waris pengganti dan munasakhah, dan hakim tidak menetapkan ahli waris yang seharusnya sebagai munasakhah.

Kata Kunci : Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama.

Pembimbing : Ibu Sri Hidayati, MA,. Daftar Pustaka : Tahun 1973 s.d Tahun 2011

v

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada

Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa Syariahnya yang universal bagi semua

umat manusia dalam setiap waktu dan tempat hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada alm. Ayahanda Ahmad Madabighi

dan Ibunda Ipah Latifah yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, kasih

sayang, dan doa tanpa kenal lelah dan bosan. Semoga Allah senantiasa

melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang

penulis temukan, namun syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya,

kesungguhan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung

maupun tidak langsung segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya

sehingga pada akhir skripsi ini dapat terselesaikan.Oleh karena itu, sudah

sepantasnya pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang

sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, S. Ag, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Kamarusdiana S,ag M.H dan Ibu Hj. Sri Hidayati, M.A., selaku

Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal al Syakhshiyah

vi

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Ibu Hj. Sri Hidayati, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama membimbing penulis.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada lingkungan Program

studi Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu

pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.

5. Segenap jajaran staf dan karyawan akademik Perpustakaan Fakultas Syariah

dan Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu penulis dalam

pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

6. Doa dan harapan penulis panjatkan kepada adinda Abdullah Abduh dan

Aden Muhammad Qosim yang senantiasa memberikan semangat sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi.

7. Sahabat sahabat seperjuangan penulis : Wardhatul Jannah, Erwin Hikmatiar,

Defi Uswatun Hasanah, Restia Gustiana, Nisa Oktaviani, Nurul Hikmah.

8. Semua teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2010. Teman-teman

Kajian Peradilan Agama kelas A. Teman- teman KBPA (Keluarga Besar

Peradilan Agama) dari adik kelas sampai kakak-kakak kelas yang telah

lebih dulu menjadi sarjana. Teman-teman Guru TPQ Al-Muhajirun, yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

vii

Akhirnya tidak ada yang dapat penilis berikan sebagai balas jasa kecuali

hanya do’a Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dibalas oleh Allah

SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Sungguh, hanya Allah SWT yang dapat

membalas kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda pula.

Ciputat, 01 Maret 2015

Penulis

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .......................................................... iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1

B. Pembatasan & Perumusan Masalah ......................................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................ 7

D. Review Kajian Terdahulu ........................................................................ 8

E. Metode Penulisan dan Penelitian ............................................................. 9

F. Sistematika Penulisan............................................................................. 10

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS, AHLI WARIS

PENGGANTI DAN MUNASAKHAH

A. Waris dan Ahli Waris ............................................................................. 12

B. Ahli Waris Pengganti ............................................................................. 30

C. Munasakhah ........................................................................................... 41

ix

BAB III PUTUSAN DAN ANALISA NO 108. Pdt. P/2014/ PA. JB.

A. Duduk Perkara ....................................................................................... 47

B. Permohonan Pemohon dan Penetapan Hakim ......................................... 56

C. Dasar Hukum Penetapan dan Analisa ..................................................... 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................ 71

B. Saran-saran ............................................................................................ 73

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

System waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya

perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak

material dari pihak yang mewariskan (muwarits), setelah yang bersangkutan

wafat, kepada para penerima warisan (waratsah) dengan jalan pergantian

yang didasarkan pada hukum syara’. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu

setelah memenuhi hak-hak yang terkait denagn harta peninggalan si mayit.

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak

terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang

hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan

sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakan. Ketentuan

tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-

tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut

dengan baik.1

Bentuk dan system hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk

masyarakat dan sifat kekeluargaan, sedangkan system kekeluargaan pada

masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada system menarikan garis

keturunan.

1 Ahmad, Rofiq, Fiqih Mawaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 2, h. 4

2

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum

Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Quran dan

sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-

hasil ijtidah atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.2

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan

masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat

diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan

ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua

belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu

tidak melampaui batas-batas dari norma-norma.3

Segolongan fuqaha tabi’in dan imam-imam fiqih dan hadits,

diantaranya Sa’id ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Hasan Al-Bishri,

Ahmad ibn Hambal, Daud ibn Ali, Ishaq ibn Rahawaih, Ibnu Jarir dan ibnu

Hazm. Berpendapat: “Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat

yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dalam firman Allah”

(QS. Al-Baqarah: 180).4

Tata aturan pembagian harta pusaka antara para waris, adalah

manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap

harta bergerak, maupun terhadap harta yang tidak bergerak, dan suatu

manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati, berpindah

2 Eman, Suparman, Hukum Waris Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, Cet.

II, h. 11 3 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,

Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Cet. Keenam, h. 1. 4 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqih Mawaris ‘Hukum Pembagian

Warisan Menurut Syariat Islam, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2011, Cet. Ketiga, h. 261.

3

kepada ahli warisnya, dan harus dibagi secara adil, baik lelaki maupun

perempuan, baik anak kecil maupun dewasa apabila telah terpenuhi syarat-

syarat menerima pusaka.5

Masalah ahli waris pengganti juga telah lama menjadi perdebatan di

kalangan hakim, akademisi, dan praktisi. Bahkan dalam Rapat Kerja

Nasional Mahkamah Agung 2009 di Palembang ada sesi khusus yang

membahas masalah ini. Salah satu perdebatan yang selama ini muncul,

apakah penentuan ahli waris pengganti bersifat wajib atau tentatif.

Konsep ahli waris pengganti muncul belakangan, dan sering

dihubungkan dengan gagasan Prof. Hazairin. Gagasan itu kemudian

diakomodir dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 185

KHI menyebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada

pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Pengecualiannya adalah pasal 173 KHI.6

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya

tidak lain dari pada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim harus

menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan

hukum dan keadilan.7

5 Ibid., h. 6. 6 Ahmad Munawir, Kedudukan Ahli Waris Pengganti, diakses pada 01 April 2015 dari

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d3c22960a85/kedudukan-ahli-waris-pengganti-harus-jelas. H. 3

7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 191.

4

Al-Quran juga telah menetapkan siapa saja yang berhak untuk

menerima warisan, yang dikenal dengan istilah ashabul furud atau dzawil

furudh yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’

(dalam al-Quran), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang,

kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi radd dan ‘aul. Bagian-bagian

yang telah ditentukan dalam al-Quran hanya ada enam, yakni : ½, ¼, 1/8,

2/3, 1/3, dan 1/6. Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian

tersebut adalah : suami, bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara laki-

laki seibu, isteri, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki dan

seterusnya kebawah, ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu,

saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu.8

Setelah adanya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, para hakim

sudah tidak lagi menggunakan kitab-kitab fiqih dalam memutuskan perkara

yang sedang mereka tangani, tetapi menggunakan KHI sebagai pedoman

untuk memutuskan perkara, termasuk perkara waris. Secara keseluruhan

pasal-pasal yang tertera di dalam KHI khususnya masalah waris, semuanya

mengutip dari ketentuan-ketentuan faraidh yang digunakan oleh seluruh

umat Islam. Karena permasalahan waris adalah sudah merupakan ketetapan

yang telah tertulis dalam al-Quran dan al-Hadits yang merupakan pedoman

umat Islam.

Adanya Pasal 185 tentang Ahli Waris Pengganti di dalam Kompilasi

Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi : “Ahli Waris yang meninggal lebih

8 Suparman Usman dan Yusuf Somawija, Dasar-Dasar Fiqih Mawaris (Serang :

Saudara, 1993), h. 60.

5

dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”9

Dalam Fiqih adanya ketentuan ahli waris Munasakhah yaitu ialah

memindahkan bagian sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya,

lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan.10

Tidak adanya peraturan munasakhah di dalam KHI timbul keingintahuan

penulis untuk menganalisa penetapan Hakim mengenai Ahli waris

Pengganti dan Munasakhah. karena sering terjadi di Indonesia bahwa

lamanya pembagian warisan.

Penetapan Nomor 108. Pdt. P/1992/PA.JB. dalam penetapan ini

bagaimana hakim menetapkan Ahli waris dan Ahli waris pengganti.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk

membahasnya secara lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk

skripsi dengan judul :

“PENYELESAIAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI

DAN MUNASAKHAH DI PENGADILAN AGAMA ( Analisa Putusan

No. 108 Pdt P/2013/PA. JB)

9 Undang-undang Republik Indonesia No 1 tentang, Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 295. 10 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT AL-Maarif, 1981, cet ke-dua), h. 460.

6

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Terkait putusan mengenai masalah kewarisan yang ada di Indonesia

cukup banyak dan dengan berbagai macam permasalahannya, maka dari itu

untuk mempermudah dan memperjelas pokok pembahasannya penulis

membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini hanya

fokus pada “Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan

Munasakhah di Pengadilan Agama” (Analisa Putusan No. 108/ Pdt. P/ 2013/

PA.JB )

2. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah skripsi ini adalah: Penyelesaian Kewarisan

Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama” (Analisa

Putusan No. 108/ Pdt. P/ 2013/ PA.JB) berdasarkan teori antara munasakhoh

dan ahli waris pengganti berbeda. Istilah ahli waris pengganti yang sudah

ada dalam KHI Pasal 185 tidak terdapat dalam fiqih-fiqih kewarisan Islam,

hal tersebut baru adanya di Negara Indonesia, yang belum ada dalam KHI

yaitu Munasakhah sedangkan adanya ditemukan dalam fiqih. karena sering

terjadi di Indonesia lamanya pembagian waris.

Sejauh yang penulis ketahui bahwa umat Islam haruslah merujuk

kepada hukum Islam yang berlaku, adapun pertimbangan lain adalah

semata-mata untuk mencapai keadilan.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan dan masalah pokok diatas

dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

7

a. Bagaimana ketentuan ahli waris, ahli waris pengganti, dan

Munasakhah ?

b. Bagaimana hakim menyelesaikan kewarisan ahli waris pengganti dan

munasakhah pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2014/PA. JB ?

c. Apa dasar Hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti

pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2014/PA. JB ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ahli waris pengganti

dan munasakhah.

b. Untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan ahli waris

pengganti dan munasakhah di Pengadilan Agama.

c. Untuk mengetahui apakah sama dasar dan landasan hukum untuk

memutuskan ahli waris pengganti dan munasakhah.

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi besar keilmuan

bagi yang berminat untuk mengkaji.

8

b. Agar mengetahui lebih luas apa saja yang menjadi pertimbangan

hakim-hakim di Indonesia dalam memutuskan suatu perkara.

c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan

penulis khususnya.

D. Studi Kajian Terdahulu

Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada skripsi ini

terkait pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Nurul Fajri, pada tahun 2013, dengan judul penelitian : “Ahli waris

Pengganti dan Munasakhah (Perbandingan dan Studi Putusan

Pengadilan Agama)” didalam penelitian ini ia menjelaskan pengertian

dan perbedaan ahli waris pengganti dan munasakhoh serta

perbandingan antara keduanya, bagaimana pula landasan yuridis

Hakim di dalam menetapkan ahli waris pengganti. Dan menganalisa

dua putusan, analisa putusan pertama yaitu terdapat kekeliruan dalam

putusan hakim.

2. Jejen Sukrillah, pada tahun 2013, dengan judul penelitian skripsi

“Status Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Yuridis Penetapan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor.0037/Pdt

.P/2011/PA JS)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bagaimana

posisi ahli waris pengganti dalam Hukum Islam dan alasan yuridis

terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara No.

0037/Pdt.P/2011/PA.JS.

9

Setelah melakukan analisa dari studi kajian terdahulu, penulis merasa

bahwa pembahasannya berbeda dengan judul penulis. “Penyelesaian

Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama

(Analisa Putusan No 108. Pdt. P/2014/PA. JB)”. Didalam penelitian skripsi

ini penulis memaparkan bagaimana ketentuan ahli waris pengganti dan

munasakhah serta analisis penetapan Hakim mengenai penyelesian ahli

waris pengganti dan munasakhah.

E. Metode Penulisan dan Penelitian

Salah satu karya ilmiah adalah upaya yang sistematis dalam

penyusunannya dengan menggunakan data yang objektif. Penelitian juga

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berguna dan menambah

perkembangan ilmu pengetahuan juga agar usaha tersebut dapat mencapai

apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode

ilmiah:

1. Metode Pendekatan

Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat

deskriptif. Metode deskkriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh

penjelasan yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti

mungkin tentang objek yang diteliti.

Metode Deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan

dan memberikan analisis terhadap kenyataan dilapangan. Sumber

utama penelitian kualitatif adalah objek di lapangan, selain itu juga

data tambahan berupa dokumen, dan penelitian kepustakaan lainnya.

10

2. Data Penelitian

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam studi kepustakaan, penulis mencari data primer yang

berkaitan dengan masalah yang akan diketengahkan untuk

dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.

Bahan-bahan yang digunakan : Buku-buku, Arsip-arsip yang

mendukung dan kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Data yang penulis gunakan dan dapatkan berupa putusan

Pengadilan Agama tentang pembagian ahli waris No 108. Pdt.

P/108/PA. JB.

b. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam skripsi ini adalah kualitatif-normatif

yakni pengumpulan data dari berbagai dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan materi, putusan dengan teori fiqih, KHI serta

Undang-undang mengenai kewarisan.

F. Sistematika Penulisan

Mengenai teknik penelitian penulisan skripsi ini, penulis mengikuti

dari buku pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan untuk

11

menggambarkan gambaran yang jelas, terdiri dari empat bab antara lain

sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan dengan uraian yaitu

mengungkapkan latar belakang penulisan skripsi, merumuskan identifikasi

permasalahan, menunjukan maksud dan tujuan dari penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka teori dan mengungkapkan metedologi yang

dipergunakan sebagai kerangka menuju uraian yang sistematis dan terakhir

sistematika penulisan.

Bab kedua, pembahasan tentang penjelasan beberapa teori tentang

ahli waris, ahli waris pengganti, dan munasakhoh.

Bab ketiga, menguraikan dan menjelaskan kronologi perkara,

permohonan para pemohon, analisa putusan dan dasar hukum.

Bab keempat, yaitu merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian

tulisan karya ilmiah ini, penutup dalam bab ini penulis akan mengemukakan

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan untuk kemudian penulis memberi

saran-saran, juga dipergunakan dalam penulisan skripsi yaitu library

research ditulis dalam daftar pustaka, serta lampiran-lampiran data.

12

BAB II

KETENTUAN AHLI WARIS, AHLI WARIS PENGGANTI

DAN MUNASAKHAH

A. Waris dan Ahli Waris

1. Beberapa Pengertian Waris

a. Al-mirats dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari

kata waritsa-yaritsu-miratsan. Maknanya menurut bahasa ialah

berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu

kaum kepada kaum yang lain.11 Pengertian menurut bahasa ini

tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta

benda dan nonharta benda misalnya, Allah SWT dalam Al-Qur’an

surat al-Naml ayat 16

Artinya: dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai

manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan

Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar

suatu kurnia yang nyata".

11 Kamus Lengkap Bahasa Arab, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 588

12

13

Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan

Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur

yang diturunkan kepadanya.

“mawarisa sulaimanu dauda” (dan sulaiman telah mewarisi daud)

dan hadits “al-ulama Warasatul Anbiya’I” (Ulama adalah ahli waris

para nabi). Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal

para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang

ditinggal itu berupa harta, uang, tanah atau apa saja yang berupa hak

milik legal secara syar’i.12

b. Waris adalah bentuk isim fa’il dari kata waritsa, yaritsu,iritsan,

fahuwa waritsun yang bermakna orang menerima waris. Kata-kata itu

berasal dari waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau

perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu

yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka

peninnggalan mayit kepada ahli warisnya.13

c. Mawaris adalah jama’ dari Mirats. Maka yang dimaksud dengan

irats, demikian pula irts, wirts, wiratsah dan turats yang maknanya

dengan mauruts, ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal

yang diwarisi oleh para warisnya.

d. Orang yang meninggalkan harta yang dipusakai oleh waris disebut

muwarits. Sedang yang berhak menerima pusaka dinamakan warits.

12 H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 205

13 Ibid, 205-206

14

e. Al-faraidh secara etimologi kata “faraid” merupakan jama’ dari

Faridhah. Kata ini diambil dari “fardhu” fardhu dalam istilah ulama

fiqih Mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara untuk

waris.14

Masalah-masalah mawaris didalam syariat Islam adalah salah satu

dari pembahasan-pembahasan ilmu yang terpenting.

Fuqoha Islam telah memperkatakan pembahasan-pembahasan

dalam masalah-masalah yang berpautan dengan mirats, sehingga

sebagian mereka menulis buku-buku sendiri untuk masalah-masalah

ini, bahkan mereka menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan

menamakannya : Ilmu Mawarits atau Ilmu Faraidh.

f. Al-tirkah tarikah atau tirkah, dalam pengertian bahasa searti

dengan mirats atau harta peninggalan atau harta yang ditinggalkan.15

Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta

mawarits sesudah meninggalnya, yang ditinggalkan oleh si mayit

secara mutlak. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada

harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia

mati. Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali yang

mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya : hak pakai,

hak penghormatan, hak tinggal ditanah yang dimonopoli untuk

bangunan dan tanaman. Menurut madzhab Maliki, Syafi’I dan

Hanbali, peninggalan itu meliputi semua harta dan hak yang

14 Hasbi Ash-shiddieqy, Fiqhul Mawaris, hokum-hukum warisan dalam syari’at Islam, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 17-18.

15 Kamus Lengkap Arab-Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 66.

15

ditinggalkan oleh si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan

harta benda.16

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat

sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya

ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki

maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat

Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia

meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya,

dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-Qur’an telah

menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan

kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata

secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum

kekeluargaan. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 :

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan

hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan siapa

yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-

masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

16 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cet.2 (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 238

16

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik

yang berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya.

e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang

dan pemberian untuk kerabat.

2. Ahli Waris dan Dasar Hukum

Ahli waris atau orang-orang yang berhak menerima pusaka menurut

hukum Islam adalah:

1. Suami dan isteri, yakni apabila suami meninggal dunia, maka isteri

mendapat pusaka, begitu juga jika isteri meninggal dunia, maka suami

mendapat pusaka.17

2. Ibu dan bapak, jika anak meninggal dunia, maka ibu bapaknya

mendapat pusaka anaknya itu.18

3. Anak (laki-laki atau perempuan), jika ibu atau bapak meniggal dunia,

maka anaknya mendapat pusaka.19

Mereka ini selalu mendapat pusaka, tidak terhalang oleh siapapun. Selain

dari pada itu ada lagi orang-orang yang mendapat pusaka, tetapi jika ada

syarat-syaratnya, yaitu:

17 Q.S An-nisa (4) Ayat: 12 18 Q.S An-nisa (4) Ayat: 11 19 Q.S An-nisa (4) Ayat: 11

17

4. Nenek (bapak dari bapak, ibu dari ibu, atau ibu dari bapak), nenek itu

mendapat pusaka, bila tak ada bapak atau ibu. Tetapi jika bapak atau

ibu masih hidup, maka nenek tidak mendapat pusaka.Adapun ibu dari

bapak ibu, maka tiada mendapat pusaka.

5. Cucu (anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dari

anak laki-laki). Cucu itu mendapat pusaka, bila tak ada anak laki-laki,

tetapi jika anak laki-laki msih hidup, maka cucu tidak dapat mendapat

pusaka.

6. Saudara kandung (seibu-sebapak), laki-laki- perempuan. Saudara itu

mendapat pusaka bila tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, atau

bapak.Kalau salah seorang diantara mereka masih hidup, maka

saudara itu tidak mendapat puasaka.20

7. Saudara sebapak, laki-aki atau perempuan. Ia mendapat pusaka, bila

tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak atau saudara kandung

laki-laki.

8. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan). Ia mendapat pusaka, bila tak

ada anak (laki-laki atau perempuan), cucu bapak, atau nenek.

9. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ia mendapat pusaka,

bila tak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, nenek laki-laki,

saudara kandung atau saudara sebapak. Apabila salah seorang diantara

mereka masih hidup, maka ia tidak mendapat pusaka.21

20 Q.S An-nisa (4) Ayat: 12 21 Q.S An-nisa (4) Ayat: 176

18

10. Anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki. Ia mendapat pusaka, bila

tak ada orang-orang yang termaktub dalam nomor 9.

11. Paman (saudara bapak) kandung laki-laki. Ia mendapat pusaka, bila

tak ada orang yang temaktub dalam nomor 9 dan 10.

12. Paman (saudara bapak) yang sebapak laki-laki. Ia mendapat pusaka

bila tak ada orang-orang yang termaktub dalam nomor 9,10, dan 11.

13. Anak laki-laki dari paman kandung. Ia mendapat pusaka bila tak ada

orang yang termaktub dalam nomor 9,10,11 dan 12.

14. Anak laki-laki dari paman sebapak. Ia mendapat pusaka bila tak ada

orang yang termaktub dalam nomor 9,10,11,12 dan 13.

15. Mu’tiq (orang yang memerdekakan hamba sahaya), laki-laki atau

perempuan. Ia mendapat pusaka dari hamba yang telah

dimerdekakanya, bila tak ada ahli warisnya yang tersebut dari nomor

1 sampai 14, (Hal ini tidak ada di Indonesia).22

Berdasarkan uraian tentang ahli waris tersebut, maka jumlah ahli

waris laki-laki yaitu lima belas :23

(1) anak, (2), cucu sampai kebawah, (3) bapak, (4) nenek sampai

keatas, (5) saudara sekandung, (6)saudara sebapak, (7)saudara seibu,

(8) anak saudara kandung laki-laki, (9)anak saudara sebapak laki-laki,

(10) paman kandung, (11)paman sebapak, (12)anak paman kandung

22 H. Mahmud Yunus, Hukum Warisan Dalam Islam, Cet.V, (Jakarta: PT. Hidakarya

Agung, 1989), h. 10-12 23 Ibid, h.12

19

laki-laki, (13)anak paman sebapak laki-laki, (14) suami, (15)orang

yang memerdekakan.

Sedangkan ahli waris perempuan yaitu berjumlahsepuluh :24

(1) anak perempuan, (2) cucu perempuan sampai kebawah, (3) ibu,

(4)nenek perempuan dari pihak ibu, (5) nenek perempuan dari pihak

bapak, (6)saudara kandung perempuan, (7)saudara sebapak

perempuan, (8) saudara seibu perepuan, (9) isteri, (10) orang yang

memerdekakan.

Ahli waris yang merupakan pengembangan pemahaman dari yang

tersurat dalam ayat mawaris berarah kebawah disebut bunuwwah,dan

merupakan pengembangan makna dari kata aulad. Para ulama telah sepakat

bahwa yang dimaksud dengan aulad itu berjenis dua yaitu baik yang lelaki

maupun yang perempuan.Yang lelaki, ibn, dikembangkan kepada para

keturunannya terus kebawah yaitu ibnu ibn, dan seturusnya ibnu ibnu ibn

berkelanjutan tanpa terhenti asalkan terpancar lelaki tidak disela garis

keturunan perempuan.Sedang yang perempuan, bint, dikembangkan kepada

para keturunan terus kebawah yaitu bintu ibn dan seterusnya bintu ibnu ibn

berkelanjutan tanpa terhenti asalkan berpancar lelaki tidak disela dengan

garis keturunan perempuan.25

Keturunan yang lelaki diperhitungkan derajat keturunannya berurutan

menduduki ketentuan dan hak-hak yang berlaku untuk anak lelaki (ibn).Ibnu

sulb dihitung dengan bergaris keturunan derajat pertama, cucu dihitung

24 Ibid, h. 12-13 25 Achmad Kuzari, Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta

Peninggalan,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 127

20

dengan derajat dua, dan anak cucu dihitung dengan derajat seterusnya.26

Dalam ketentuan dimana yang berderajat sedikit (misalnya pertama) masih

ada, maka yang berderajat lebih banyak (misalnya dua atau tiga) tertutup

(mahjub), karena dalam kedudukannya sebagai ahli waris mereka menjadi

ahli asabah binafsih.Berbeda dengan yang perempuan derajat bawah atau

banyak mungkin saja tampil bersama dengan yang berderajat atasnya yang

lebih sedikit, sebagai ahli waris yang memperoleh haknya masing-masing.

Jadi ketentuan lelaki hanya dalam dua kemungkinan, kalau tidak tertutup ia

akan tampil sebagai ahli asabah binafsih.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah Waris dasar dan sumber

utama waris dari hukum Islam, sebagai hukum agama adalah nash atau teks

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi (Hadits). Ayat-ayat Al-

Qur’an sebagai berikut

1. Ayat-ayat Al-Qur’an

a. QS. An-Nisa ayat 7-14

Artinya: “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak

bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik

26 Ibid, h. 128

21

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. ( Q.S An-

Nisa (4) : 7 )

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka

untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan

bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya

perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh

separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya

22

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian

tersebutb diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah

dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisaa (4 ):11

Ibu dapat sepertiga, dan selebihnya buat bapak sebagai ashabah, jika

simayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, dan tidak

meninggalkan lain-lain warits.

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut:

Dari jabir, dia berkata: Istri Sa’d ibnu Rabi’ datang kepada

Rasulallah SAW. Dengan membawa kedua anak perempuannya yang dari

Sa’d, lalu katanya: wahai Rasulallah kedua perempuan ini adalah anak

Sa’d ibnu Rabi’. Ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu

berperang bersama engkau di uhud. Dan paman keduanya telah

mengambil harta keduanya, sehingga dia tidak lagi meninggalkan harta

bagi keduanya.Sedang keduanya itu tidak dapat menikah kecuali dengan

harta. Maka kata beliau: “Allah akan memutusi perkara itu.” Lalu turunlah

ayat warisan ini. Maka Rasulallah SAW. pun mengirim utusan kepada

paman dari keduanya agar dia menghadap kepada beliau, lalu kata beliau:

“Berikan kepada kedua anak perempuan Sa’d ini dua pertiga, dan kepada

23

ibu keduanya seperdelapan; dan sisanya untukmu” HR lima orang ahli

hadits kecuali an-Nasa’i.27

Bagian-bagian waris yang dapat diperoleh oleh suami yang ditinggal

mati oleh isterinya dan sebaliknya bagian isteri yang ditinggal mati oleh

suaminya dijelaskan dalam surat an-Nisaa ayat 12 sebagai berikut:

27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 237

24

Artinya:“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para

isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan

(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu

seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah

dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan

yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (QS. An-Nisaa (4): 12)

Dalam ayat kewarisan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan

Allah yang wajib dijalankan. Dalam ayat tersebut pun memberikan

peringatan dan ancaman dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang

25

ditetapkan di atas, itu adalah batas-batas Allah, yakni ketentuan-

ketentuanNya yang tidak boleh dilanggar. Sebagaimana firman Allah yang

tertera dalam surat an-Nisaa ayat 13 dan 14. Sebagai berikut:

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan

dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah

memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-

sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang

besar”. (Q.S An-Nisa (4) 13)

Artinya: “dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya

dan melanggar ketentuan-ketentuanNya kedalam api neraka sedang ia

kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakannya”. (QS. an-

Nisaa (4): 14)

26

2. Hadits-hadits Nabi

ھ صلى االله علیھ وسلم الرَّجُلُ یَرِثُ أَخَاهُ لِاَبِیْھِ واُمِّھِ دُوْنَ أَخِیْھِ لِاَبِیْھِلُ الَّقَا ل عَلِيُّ : قَضى رَسُو

Artinya: Telah berkata Ali “Rasulallah SAW telah hukumkan, bahwa

seorang mewarisi saudaranya seibu sebapak, tidak saudaranya sebapak.

(Tirmidzie)

Maksudnya: Kalau seorang meninggalkan saudara laki-laki seibu

sebapak dan saudara laki-laki sebapak, maka saudara seibu sebapaklah

yang jadi ahli waris, tidak saudara sebapak.

مَوْلُوْدُ وُرِّثَ (ابو داود)اِذَاسْتَھَلَّ الْ

Artinya: Apabila saudara (bernyawa) anak yang lahir, maka dia

diberi pusaka. (Abu Dawud)

مُّا اُھَنَوْدُ نْكُیَ مْلَ السُّدُسُ اِذَا لِلْجَدَّةِ لَعَجَ صَلَى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمْ الّنبِيَّ نّاَ ةَدَیْرَى بُبِن اَعَ

(ابو داود)

Artinya:Dari Buraidah: bahwasannya Nabi SAW telah beri bagi nenek

seperenam, apabila tidak dihalangi dia oleh ibu. (Abu Dawud)28

28A. Hasan, Al-Fara’id ilmu pembagian Waris, Cet. XIII, (Surabaya: Pustaka

Progressif:1992), h. 28.

27

3. Syarat-syarat Mewarisi dan Penghalang untuk Mewarisi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal pusaka-mempusakai

adalah sebagai berikut:

1. Matinya muwarits

Apabila yang meninggal itu betul-betul telah meninggal, atau karena

putusan hakim dengan ijtihadnya bahwa orang itu telah meninggal

karena sudah lama pergi tidak karuan tempatnya, dan menurut

keyakinannya tidak mungkin jika orang tersebut masih hidup pada

masa itu, yaitu setelah ditinjau dari beberapa jurusan dan keadaan.

Prinsip yang demikian sama dengan pasal 830 B.W. yang berbunyi

“pewaris hanya berlangsung karena kematian”.

2. Hidupnya warits

Orang yang akan mewaris, nyata-nyata benar-benar hidup sepeninggal

si mayat, atau karena keputusan hakim, bahwa orang itu sepeninggal

mayat masih dalam keadaan hidup berdasarkan keyakinannya setelah

ditinjau dari beberapa segi tidak mungkin orang itu telah mati. Dalam

hal ini maka jika terjadi dua orang meninggal bersama-sama dalam

satu waktu yang sama, atau mati berturut-turut tetapi tidak diketahui

mana yang lebih dulu meninggalnya, maka kedua orang tersebut

diantara salah satunya tidak dapat mewarisi terhadap yang lain.

Demikian menurut pendapat Jumhur Ulama29

29 Moh, Anwar. Faraidl Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya,

(Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 33

28

Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa orang yang mati bersama-

sama atau berturut-turut tetapi tidak diketahui mana yang lebh dahulu

meninggal, adalah saling mewaris. Cara mewaris mereka ialah

masing-masing dari mereka mewaris dari yang lain pada pokok

hartanya sendiri, bukan harta yang diperoleh daripada harta yang

lain.30

3. Tidak ada Sebab Penghalang Menerima Waris

Apabila telah diketahui benar-benar bahwa orang itu memang

termasuk golongan ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana

ketentuan dalam faraid, dan tidak ada penghalang-penghalang

menerima waris seperti, membunuh pewaris, berbeda agama dengan

pewaris dan karena perbudakan.

Adapun kriteria dan sebab-sebab seseorang menerima waris ada

tiga hal, yakni:

1. Hubungan kekerabatan (al-qarabah)

Kata kerabat berasal dari kata qariibun, artinya adalah karib atau

dekat. Istilah lain untuk kata kerabat adalah saudara (bahasa

Indonesia), dulur atau baraya (bahasa Sunda).

Dalam hukum keluarga, yang dimaksud dengan “kerabat adalah

pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat/karib dengan seseorang

karena pertalian darah, perkawinan atau pendakuan”. Kerabat

30 Ibid, h. 33-34

29

karena pertalian darah disebut kerabat sedarah, kerabat karena

pertalian perkawinan disebut kerabat semenda, dan kerabat karena

pendakuan disebut kerabat angkat. 31

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang

mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat

digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:

a. Furu’, yaitu anak turunan si mayit.

b. Ushul, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.

c. Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit

melalui garis menyamping seperti saudara kandung, seayah atau

seibu.

2. Hubungan Perkawinan (al-musaharah)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling

mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan

rukunya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif.

3. Hubungan karena sebab al-wala’

Al-Wala’, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan

hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang

terakhir, agaknya jarang dilakukan, makah tidak ada sama sekali.

Adapun al-wala’ yang pertama disebut dengan wala’ al-‘ataqah atau

usubah sababiyah dan yang kedua disebut wala’ al-muwalah, yaitu

wala’ yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong

31 Otje Salman S dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Cet.II, (Bandung: PT Refika

Aditama: 2006), h. 29

30

dengan yang lain melakukan suatu perjanjian perwalian. Orang yang

memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut mu’tiq, jika

perempuan mu’tiqah. Wali penolong disebut maula dan orang yang

ditolong disebut dengan mawali.32

B. Ahli Waris Pengganti

1. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Mewaris berdasarkan pergantian, yakni pewarisan dimana ahli

waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan

yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti

Thalib adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh

bagian warisan yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang

digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau

dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal

terlebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikannya ini hendaklah

merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris

yang meninggalkan harta peninggalan. 33

Menurut Al-Yasa Abu Bakar dalam bukunya Ahli Waris

Sepertalian Darah, Ahli waris pengganti dalam hukum adat adalah orang-

orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi

32 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet 2. H.

34-35. 33Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2004,

Cet. Kedelapan), h. 80.

31

telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sebab, sekiranya ahli waris

itu masih hidup tentu kehadiran ahli waris pengganti tidak perlu

diperhitungkan.34 Misalnya hubungan kakek-cucu, diselingi oleh anak.

Cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak telah meninggal

terlebih dahulu dari pada kakek. Sekiranya anak masih hidup, maka cucu

tidak akan menjadi ahli waris. Saudara tidak akan menjadi ahli waris

pengganti bagi ayah, karena dia merupakan ahli waris langsung.

Keturunan saudara dianggap menjadi ahli waris pengganti bagi saudara.

Ismuha memberikan arti yang berbeda. Menurut beliau, penggantian tidak

saja seperti yang didefinisikan di atas, tetapi juga mencakup orang-orang

yang karena perurutan menjadi berhak setelah orang-orang yang di atasnya

tidak ada lagi.35 Menurut Ismuha, cucu dan saudara laki-laki seayah seperti

dalam aturan fiqih itu, telah termasuk ke dalam ahli waris karena

penggantian (beliau menggunakan istilah penggantian tempat).

Kelihatannya Ismuha ingin menyamakan ahli waris penerus dengan ahli

waris pengganti.

Ahli waris pengganti itu mengambil alih saham yang seharusnya

menjadi hak dari orang yang digantikannya. Jadi ahli waris pengganti tidak

mewarisi karena dirinya sendiri, dia selalu mengambil alih hak yang

seharusnya menjadi saham dari orang (ahli waris) yang menghubungkan

dia dengan pewaris.

34 Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap

penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab (Jakarta: INIS, 1998), h. 52. 35 Ibid, h. 52-53

32

Beberapa pendapat yang timbul mengenai adanya ketentuan ahli

waris pengganti pada Rakernas Mahkamah Agung di Palembang :

Diskusi hangat itu diawali oleh gagasan Hakim Agung

Habiburahman yang menggugat ketentuan ahli waris pengganti yang nota

bene selalu dilekatkan kepada Hazairin sebagai penggagas teori kewarisan

bilateral yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Islam Indonesia.

Ketentuan ahli waris pengganti tersebut pernah digulirkan oleh

Habiburrahman pada Rakernas 2009 di Palembang. “Saya melihat

Hazairin sebagai anak hukum adat yang menginduk kepada Van

Vollenhoven dan Snouck Hourgronje. Di bukunya, Hazairin mengaku

sebagai mujtahid tetapi tulisan-tulisannya tidak mencerminkan layaknya

mujtahid,” kata Habiburrahman mengungkapkan latar belakang idenya.36

Kontan saja gagasan tersebut menuai respon beragam. Mukhsin

Asyrof, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menyebut ketentuan

ahli waris pengganti memang tidak diatur dalam fikih, sama halnya dengan

beberapa ketentuan lainnya seperti wasiat wajibah. “Saya kira ketentuan

ahli waris pengganti ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada

para ahli waris. Kenapa kita tidak mengkaji pemahaman Hazairin dan

temukan kelemahan dan mungkin kesalahan dari teorinya ketimbang

mengkritisi kehidupan pribadinya,” tanya Mukhsin Asyrof.

Ada juga yang mempertanyakan apakah ketentuan ahli waris

pengganti ini merupakan penemuan hukum ataukah penciptaan hukum.

36 Ahmad Munawir, ketentuan ahli waris pengganti, diakses pada 11Maret 2015 dari http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi-457734.html. H. 2

33

Dari hal inilah akar masalah bisa ditelusuri. Demikian kata Abd. Halim

Syahran, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.37

Ahli waris kelompok terakhir ini, kedudukan dan bagiannya

memang tidak dijelaskan dalam al-Quran. Kedudukan mereka sebagai ahli

waris dan bagiannya dapat dipahami melalui perluasan pengertian waris

yang disebutkan dalam al-Quran, pengertian anak diperluas ke cucu,

pengertian saudara diperluas kepada anak saudara dan seterusnya. Dari

dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, mereka dapat disebut

ahli waris penganti, ahli waris karena penggantian itu mengambil alih

saham yang seharusnya menjadi hak dari orang yang digantikan.38

Ahli Waris Pengganti ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

185 yang berbunyi :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali

mereka yang tersebut dalam pasal 173.

2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari

bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 185 diatas menunjukan bahwa ahli waris yang orang tuanya

telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan

orang tuanya (penerima warisan seandainya ia masih hidup) dalam

menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian,

kedudukannya menjadi ahli waris pengganti. Sebagaimana dalam BW

37 Ibid, h.3 38Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap

penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab. h. 80.

34

yang dikenal dengan istilah plaatsvervulling. Pemberian bagian kepada

ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti

plaastvervulling dalam BW, hal ini sejalan dengan doktrin Hazairin dan

cara succesior dan prinsip representasi yang dipakai oleh golongan Syi’ah.

Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris

pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.39

Menurut garis pokok pergantian seperti yang berlaku di Indonesia,

maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan

syarat, bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau

tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang

tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah mati sebelum saat

pembagian harta dan dalam sistem kollektif telah mati terdahulu dari si

pewaris.

Tidak ada penghubung ialah antara si pewaris dengan anaknya,

atau antara si pewaris dengan ayah atau ibunya.

Tidak ada penghubung yang masih hidup ialah misalnya antara

cucu si pewaris dengan si pewaris manakala anak si pewaris yang menjadi

penghubung dalam keturunan itu telah mati, atau antara piut si pewaris

dengan si pewaris manakala anak si pewaris dan cucu si pewaris yang

menjadi penghubung dalam keturunan itu telah mati. Sebaliknya dalam

dua contoh itu masih ada lagi penghubung yang masih hidup jika anak si

pewaris itu belum mati sehingga cucu itu tidak berhak menajdi ahli waris

39Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama, 2004), h. 200.

35

atau anak itu memang sudah mati tetapi cucu itu masih hidup, maka piut

itu bukan ahli waris, tetapi ahli waris ialah cucu itu.40

Jadi ahli waris pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri, dia

selalu mengambil alih hak yang seharusya menjadi saham dari ahli waris

yang menghubungkan dia dengan pewaris.Tentang sejauh mana

kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli

waris langsung yang digantikannya, dari segi bagian yang mereka terima,

tidak ada petunjuknya secara pasti dalam al-Quran atau hadits Nabi.Dalam

hal ini Allah SWT menyerahkan penyelesaiannya kepada akal manusia.

2. Ahli Waris Pengganti Menurut Fiqih

Cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak

anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta

warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat 2/3 bagian. Kalau ada

anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.

Dengan demikian dalam hukum tidak ada ketentuan pergantian

warisan (plaatvervulling), artinya cucu perempuan tadi tidak

menggantikan ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si

peninggal warisan (pewaris).41

40Hazairin, Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith (Jakarta:

P.T. Tintamas Indonesia, 1982, cet. Keenam), h. 22. 41 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan

Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 123

36

Jika seorang cucu perempuan bersama anak perempuan dari pewaris,

maka cucu perempuan mendapat 1/6 bagian dari harta warisan (lihat

gambar I):

GAMBAR I

P Keterangan gambar:

B laki-laki

B= anak perempuan

A

Jika ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka mendapat 2/3

bagian, dan cucu perempuan tidak mendapat apa-apa (lihat gambar II)

GAMBAR II

P Keterangan Gambar:

A= Cucu perempuan dari anak laki-laki

B dan C = anak perempuan

B C

A

Jika ada anak laki-laki cucu perempuan juga tidak mendapat bagian sama

sekali (lihat gambar III)

37

GAMBAR III

P

Keterangan Gambar:

A= cucu dari anak laki-laki

B B= anak laki-laki

A

3. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti

Dalam Al-Quran Allah SWT menerapkan hubungan darah antara ayah

bersama ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak sebagai hubungan

yang amat khusus dan paling akrab.42Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-

Quran surat An-Nisa: ayat 11. Hubungan pertalian darah ini dirinci dalam

Al-Quran dengan dua istilah. Pertama, istilah al-aqrabun (keluarga dekat),

yang biasanya selalu ditempatkan setelah istilah al-walidani (dua orang

tua). Kedua istilah ulul qurba (keluarga jauh).

Sesuai dengan maknanya dalam istilah kekeluargaan yang selalu ada

arti perhubungan yang ada didalamnya selalu ada perbandingannya, maka

alwalidani dan al-aqrabun menurut al-Quran dalam satu sisi merupakan

pewaris yang sama kedudukannya. Al-walidani

Kemudian sebagai pangkal dari garis pokok pergantian adalah surat

an-Nisa : 33

42Moh, Dja’far. Polemik Hukum Waris, (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous, 2007),

38

Artinya :bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia

dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya.

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.(An-Nisa (4) : 33)

Ayat diatas diterjemahkan oleh mayorotas ulama, sebagaimana dalam Al-

Qur’an Departemen Agama. Sedangkan Prov. Hazairin

menerjemahkannya sebagai berikut :

Dan untuk setiap orang itu (aku) Allah telah mengadakan mawali

bagi harta peninggalan ayah dan emak dan bagi harta peninggalan

keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi keluarga

seperjanjianmu, karena itu berikanlah kepada mereka bagian-bagian

kewarisannya 43

Dalam ayat di atas tergambar dengan jelas bahwa nashibahum (bagian

mereka) menurut perintah Allah dalam ayat itu harus diberikan kepada

43Moh, Dja’far, Moh. Polemik Hukum Waris, (Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous,

2007),

39

mawali, bukan kepada orang yang termasuk dalam likullin, karena mawali

itu adalah ahli waris.

Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata

walidan dan aqrabun yang menjadi pewaris. Hanya fulan tersebut

mempunyai mawali yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang

menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin,

ahli waris adalah anak dan atau mawali anak. Jika anak-anak itu masih

hidup, maka tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan

berdasarkan surat An-nisa ayat 11. Mawali disini hanya mungkin

dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih

dahulu. Demikian dikatakan, karena dengan disebutnya nama ayah atau

ibu maka otomatis ahli warisnya adalah anak. Tidak ada kemungkinan lain

selain dari pada mengartikan mawali dengan keturunan dari anak yang

telah meninggal dunia, karena hanya dalam keadaan inilah posisi ayah

sebagai pewaris tidak akan tertukar .44

Pengertian Mawali dalam al-Qur’an menurut para ilmuan :

Dalam hukum kewarisan Islam dalam al-Qur’an ayat yang mengatur

mengenai istilah wallidan,dan aqrobun juga istilah mawali, yaitu dalam

Q.S An-Nisa ayat 33. Permasalahan tentang mawali muncul setelah

Hazairin menerjemahkan atau menafsirkan surat an-Nisa ayat 33 berbeda

dengan para ulama tafsir dan Fiqih.

44Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan Terhadap

penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab (Jakarta: INIS, 1998), h. 55.

40

Mawali itu adalah ahli waris, sedangkan yang dimaksud si pewaris

disini ialah ayah atau ibu atau seseorang dari aqrobun. Jika ayah ibu yang

mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang

mati atau pun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup, jika tidak

ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-

anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu

bukan ayah tetapi seorang dari pada aqrabun. Kepada anak-anak yang

masih hidup sudah harus diberikan bagiannya sebagai ahli waris, tetapi

disamping bagian dari anak-anak ini harus pula diberikan bagian kepada

mawali yang diadakan Allah SWT bagi si fulan ikut serta sebagai ahli

waris bagi ayah dan bukan fulan sendiri.45

Hazairin juga mengatakan bahwa arti mawali dalam faham beliau

adalah seorang laki-laki atau perempuan yang diberi hak oleh Al-Qur’an

sebagai ahli waris pengganti bagi anak yang telah mati sebelum membagi

harta pusaka atau sebagai ahli waris pengganti bagi seorang saudara yang

telah mati sebelum berbagi harta, mawali ialah menunjukan siapa yang

berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti sebagaimana disebut tadi.46

Mahmud Yunus tidak sepakat dengan Hazairin dalam mengartikan

mawali (Q.S An-Nisa/3: 33) sebagai ahli waris pengganti. Sebab meskipun

arti mawali (jama’ mawla) itu banyak, seperti: yang mempunyai tuan,

budak, yang memerdekakan dan lain-lain, namun dalam ayat tersebut arti

45 Hazairin, Hukum Kewarisan Islam Bilateral Menurut Quran dan Hadits (Jakarta: PT.

Tintamas Indonesia, 1982, Cet. Keenam), h. 28. 46 Habibirrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Seri Disertasi

(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 160.

41

mawali, sebagaimana sudah sisepakati para mufassir, ialah: anak, ahli

waris, ashabah atau yang mempunyai hak atas harta peninggalan.47

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Hazairin telah

melakukan suatu pembaharuan terhadap hukum kewarisan Islam dengan

memberikan penafsiran tentang adanya pergantian ahli waris seperti yang

telah dijelaskan di atas dan penafsiran inilah yang sepertinya telah menjadi

suatu sumber hukum Kewarisan di Indonesia yang dituangkan di dalam

pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

C. Al-Munasakhoh

1. Pengertian Munasakhah

Menurut Bahasa, al-munasakhah artinya an-naql (memindahkan) dan

al-izalah (menghilangkan). Seperti kalimat, “Nasakhtu al-kitab”,

maksudnya “Naqalthu ila nuskhah ukhra” (Aku memindahkan atau

menyalin naskah atau tulisan dari buku itu).48 Seperti kalimat, “Nasakhat

asy syamsu” matahari itu menghilangkan atau menghapus bayangan.49

Pengertian pertama mengacu pada firman Allah SWT:

47 Muhammad Dja’far, Polemik Hukum Waris: Perdebatan antara Prof. Dr. Hazairin

dan Ahlus Sunnah, (Tangerang: Kencanamas, 2007), h.63. 48 Kamus Lengkap Arab Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000), h. 540. 49 Muhammad, Ali Al-Sabouni. Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, (Jakarta: Dar

Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 190

42

Artinya:(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan

terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat

apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S Al-Jaatsiyah (45): 29)

Yakni, kami telah menyuruh menyalin atau memindahkan.

Untuk makna kedua (menghilangkan), terdapat dalam firman Allah

swt. Berikut ini.

Artinya : “Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan, atau Kami jadikan

(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya

atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa

sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah (2) :

106)

Maksudnya, “Nubaddiluha aw nuzillu tilawataha wa nughayyiru

hukmala ‘Kami ganti atau hilangkan bacaanya dan kami ubah hukumnya’.”

Adapun pengertian al-munasakhah menurut istilah adalah wafatnya

salah seorang ahli waris sebelum pembagian harta warisan sehingga

bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain. Jika ada salah seorang ahli

43

waris wafat sebelum pembagian harta warisan atau sebelum memperoleh

pembagian harta itu, maka bagiannya beralih kepada ahli warisnya.50

Sedangkan menurut ulama fiqih al-munasakhah adalah situasi atau

kondisi dimana salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum

pembagian warisan.51 Apabila keadaannya demikian, hak orang yang

meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya. Sebab,

penamaan masalah ini dengan al-munasakhah dikarenakan masalah pertama

dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris berpindah dari

satu ahli waris,

Dikutip dalam bukunya Fatchur Rahman, As-Sayyid as-Syarif

menta’rifkan munasakhah ialah memindahkan bagian sebagian ahli waris

kepada orang yang mewarisinya, lantaran kematiannya sebelum pembagian

harta peninggalan dilaksanakan. Beliau menta’rifkan demikian, karena arti

kata munasakhah tersebut berasal dari suku naskh yang menurut pengertian

bahasa berarti naqlu atau tahwil, yakni memindahkan.52

Adapun rukun-rukun dan unsur-unsur yang masuk dalam masalah

munasakhah ialah :53

1) Harta pusaka belum dibagi-bagikan.

2) Adanya kematian seorang atau beberapa orang ahli waris.

50 Muhammad, Ali Al-Sabouni. Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah, h. 191 51 Ibid, h. 191 52Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT AL-Maarif, 1981, cet. Kedua), h. 460.

53 Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 190

44

3) Adanya hak pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang

meninggal dunia.

4) Adanya ahli waris yang semula belum bisa menjadi ahli waris

orang yang meninggal pertama kali.

5) Hak pemindahan itu harus melalui jalan “pusaka mempusakai”

Sedangkan bentuk ahli waris yang akan menerima pindahan hak pusaka

mempusakai itu ada dua, yaitu :54

a. Bentuk orang yang benar-benar menjadi ahli waris orang yang mati

pertama dan mayat ke II.

b. Bentuk orang yang tidak termasuk ahli waris mayat I, tetapi

menjadi ahli waris mayat II.

2. Macam-Macam Munasakhah

Ketika ada orang meninggal dunia sebelum harta peninggalan dibagi-

bagikan kepada para ahli warisnya, maka tata cara untuk membagi harta

pusaka tersebut, dengan melihat pada bentuk mereka, al-Munasakhah,

terbagi dalam tiga macam (keadaan) yakni sebagai berikut:55

Pertama, Para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang juga

menjadi ahli waris dari mayit pertama dan tidak ada ahli waris yang lain

54A Dimyati Romli dan Mohammad Ma’shum Zaini Al-Hasyimi.Pengantar Ilmu

Faroidh, (Jawa Timur: GBI ‘Anggota IKAPI 036/JTI, 1994), h. 134. 55 Muhammad Ali Al-Sabouni, Al-Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah (Jakarta:

Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 191

45

lagi, dalam kondisi ini, masalah tidak berubah dan cara pembagiannya

juga tidak berganti.

Sebagai contoh, seorang wafat dan meninggalkan ahli waris lima

orang anak laki-laki. Sebelum harta warisan terbagi, salah seorang anak

tersebut wafat dan tidak meninggalkan ahli waris selain empat orang

saudara laki-lakinya. Dalam kondisi ini, maka harta warisan mayit

pertama hanya dibagi-bagikan kepada empat orang anak laki-laki yang

menjadi saudara mayit kedua, sedangkan mayit kedua tidak

diperhitungkan karena ia telah wafat sebelum pembagian harta warisan

dan tidak mempunyai ahli waris selain mereka.

Contoh yang lain adalah, seseorang wafat dan meninggalkan ahli

waris tiga orang saudara perempuan kandung. Sebelum harta waris

dibagi, salah seorang dari bersaudara tersebut wafat dan tidak

meninggalkan ahli waris selain dua orang saudara perempuan tadi, maka

harta warisan mayit pertama, sebagaimana pada contoh diatas, hanya

dibagikan pada kedua orang saudara perempuan kandung . dengan

demikian, pada kedua contoh ini hukumnya sama.

Kedua, Para ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang yang sama

dengan ahli waris dari mayit pertama, hanya saja hubungan mereka pada

mayit berbeda-beda.

Sebagai contoh, seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan dua

orang istri, satu anak laki-laki dari istri pertama dan tiga orang anak

perempuan dari istri kedua. Sebelum harta warisan dibagikan kepada

46

mereka, salah seorang anak perempuannya wafat. Dalam keadaan seperti

ini, maka ahli waris dari mayit kedua adalah orang-orang dari mayit

pertama.

Ketiga, Para ahli waris dari mayit kedua berbeda dengan mayit

pertama, atau sebagian mereka ada yang menjadi hali waris dari dua

jalur, yaitu dari jalur mayit pertama dan dari jalur mayit kedua. Dalam

keadaan seperti ini, harus menggunakan system al-jam’iah karena

pembagiannya berbeda-beda sesuai kedudukan para ahli waris

47

BAB III

PENETAPAN HAKIM DAN ANALISA

NO 108. Pdt. P/2014/ PA. JB.

A. Duduk Perkara

berdasarkan kutipan akta kematian tertanggal 10 juni 2007 yang

diterbitkan oleh kelurahan kemanggisan, kecamatan palmerah jakarta barat,

bahwa Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 juni

2007.

Semasa hidupnya Almh Pewaris tidak pernah menikah dan tidak

mempunyai anak, Almh Pewaris adalah anak ke-7 dari 13 bersaudara lahir

dari Pasangan Alm Ayah Pewaris dan Almh Ibu Pewaris.

Anak pertama yaitu Almh. Saudara 1 pewaris telah meninggal dunia

pada tanggal 08 juli 2003 dan mempunyai suami yang telah meninggal

dunia dan meninggalkan lima orang anak yaitu: anak pertama telah

meninggal pada tanggal 18 November 2001 mempunyai satu orang istri

yang telah meninggal dan mempunyai empat orang anak (pemohon 1,2,3

dan 4). Anak kedua telah meninggal dunia pada tanggal 08 agustus 2013

mempunyai seorang istri (pemohon 5) dan mempunyai tiga orang anak

(pemohon 6,7 dan 8). Anak ketiga (pemohon 9). anak ke-empat (pemohon

10). Anak ke-lima (pemohon 11).

47

48

Anak ke-dua Saudara II Pewaris masih hidup sampai sekarang

(pemohon 12), menikah dengan Alm Suami dan mempunyai enam orang

anak (pemohon 12).

Anak ke-tiga Alm. Saudara III Pewaris telah meninggal pada tanggal

3 Juli 1989 mempunyai istri yang juga telah meniggal dan mempunyai dua

belas orang anak. Anak pertama (pemohon 13), anak ke-dua (pemohon 14),

anak ke-tiga (pemohon 15), anak ke empat telah meninggal pada tanggal 29

september 1995, semasa hidupnya telah menikah dan mempunyai suami

(pemohon 16) dan mempunyai enam orang anak (pemohon

17,18,19,20,21,dan 22), anak ke-lima (pemohon 23), anak ke-enam

(pemohon 24), anak ke-tujuh (pemohon 25), anak ke-delapan (pemohon

26), anak ke-sembilan (pemohon 27), anak ke-sepuluh (pemohon 28), anak

ke-sebelas (pemohon 29), anak ke-duabelas (pemohon 30).

Anak ke-empat Alm. Saudara IV Pewaris telah meninggal pada

tanggal 22 November 1996 mempunyai istri dan mempunyai tiga orang

anak. Anak pertama telah meninggal pada tanggal 19 mei 2009, selama

hidupnya telah menikah dan mempunyai dua orang anak (pemohon 31),

anak ke-dua (pemohon 32), anak ke-tiga (pemohon 33).

Anak ke-lima Alm Saudara V Pewaris telah meninggal pada tanggal

11 februari 1996, telah menikah dan mempunyai isteri (pemohon 34) dan

mempunyai enam orang anak. Anak pertama (pemohon 35), anak ke-dua

(pemohon 36), anak ke-tiga (pemohon 37), anak ke-empat (pemohon 38),

anak ke-lima (pemohon 39), anak ke-enam (pemohon 40).

49

Anak ke-enam Alm. Saudara VI Pewaris telah meninggal pada

tanggal 03 februari 1999, mempunyai suami yang telah meninggal juga dan

mempunyai tiga orang anak. Anak pertama (pemohon 41), anak kedua telah

meninggal pada tanggal 06 maret 2013 selama hidup telah menikah dan

mempunyai suami (pemohon 42), dan mempunyai satu orang anak

(pemohon 43), anak ke-tiga (pemohon 44).

Anak ke-tujuh Almh Pewaris telah meninggal pada tanggal 10 juni

2007, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak.

Anak ke-delapan Almh. Saudara VIII Pewaris telah meninggal, tidak

pernah menikah dan tidak mempunyai anak.

Anak ke-sembilan Alm. Saudara IX Pewaris telah meninggal pada

tanggal 28 Juli 1998, menikah dan mempunyai isteri (pemohon 45) dan

mempunyai dua belas orang anak. Anak pertama (pemohon 46), anak ke-

dua (pemohon 47), anak ke-tiga (pemohon 48), anak ke-empat (pemohon

49), anak ke-lima (pemohon 50), anak ke-enam (pemohon 51), anak ke-

tujuh (pemohon 52), anak ke-delapan (pemohon 53), anak ke-sembilan

(pemohon 54), anak ke-sepuluh (pemohon 55), anak ke-sebelas (pemohon

56), anak ke-duabelas (pemohon 57).

Anak ke-sepuluh Alm. Saudara X Pewaris telah meninggal pada

tanggal 22 Mei 1989, menikah dan mempunyai istri (pemohon 58) serta

mempunyai tiga orang anak. Anak pertama (pemohon 59), anak Kedua

telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2011 belum menikah dan tidak

mempunyai anak. Anak ke-tiga (pemohon 60).

50

Anak ke-sebelas Alm. Saudara XI Pewaris telah meninggal, telah

menikah dan mempunyai istri (pemohon 61) serta mempunyai dua orang

anak, anak pertama (pemohon 62), anak ke-dua (pemohon 63).

Anak ke-dua belas Almh. Saudara XII Pewaris telah meninggal pada

tanggal 05 Juni 2002, menikah dan mempunyai suami serta mempunyai dua

orang anak, anak pertama (pemohon 64), anak ke-dua (pemohon 65).

Anak ke-tiga belas Almh. Saudara XIII Pewaris telah meninggal

pada tanggal 20 Desember 2011, menikah dan mempunyai suami (pemohon

66), serta mempunyai dua orang anak, anak pertama (pemohon 67), anak

ke-dua (pemohon 68).

Kronologis Perkara ini sesuai dengan Putusan Nomor

108/Pdt.P/2014/PA. J.B. dan Para Penetapan diantaranya :

1. Pemohon I, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 1;

2. Pemohon II, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 2;

3. Pemohon III, perempuan, agama Islam, lahir di Jakarta, beralamat di

Jakarat Timur, sebagai pemohon 3;

4. Pemohon IV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Jakarta Pusat, sebagai pemohon 4;

5. Pemohon V, selaku istri dari Anak II dari saudara I Pewaris,

Perempuan, lahir di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 5;

6. Pemohon VI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


51

7. Pemohon VII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


8. Pemohon VIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


9. Pemohon IX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Tangerang, sebagai pemohon 9;

10. Pemohon X, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Depok, sebagai pemohon 10;

11. Pemohon XI, laki-laki, lahir di jakarta, agama Islam, beralamat di


12. Pemohon XII, agama Islam, beralamat di Bogor, sebagai Pemohon

12;

13. Pemohon XIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Jakarta Selatan, sebagai pemohon 13;

14. Pemohon XIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam beralamat di


15. Pemohon XV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


16. Pemohon XVI, selaku suami dari almh. Anak IV dari aaudara III

Pewaris, laki-laki, lahir di Jakarta, gama Islam, beralamat di Depok,

sebagai pemohon 16;

17. Pemohon XVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat

di Depok, sebagai pemohon 17;

52

18. Pemohon XVIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Jakarta Timur, sebagai pemohon 18;

19. Pemohon XIX, laki-laki, lahir di Jakarta, Agama Islam, beralamat di


20. Pemohon XX, laki-laki, lahir di Tangerang, agama Islam, beralamat di


21. Pemohon XXI, laki-laki, lahir di Tangerang, agama Islam, beralamat


22. Pemohon XXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam beralamat di


23. Pemohon XXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


24. Pemohon XXIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat

di Tangerang, sebagai pemohon 24;

25. Pemohon XXV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam berlamat di

Tangerang Selatan, sebagai pemohon 25;

26. Pemohon XXVI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


27. Pemohon XXVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat


28. Pemohon XXVIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam,

beralamat di Depok, sebagai pemohon 28;

53

29. Pemohon XXIX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Depok, pemohon 29;

30. Pemohon XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


31. Pemohon XXXI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat

di Bekasi, sebagai pemohon 31;

32. Pemohon XXXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat


33. Pemohon XXXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat


34. Pemohon XXXIV, selaku istri dari alm. Saudara V Pewaris,

perempuan, lahir di Cirebon, agama Islam, beralamat di Jakarta

Selatan, sebagai pemohon 34;

35. Pemohon XXXV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat

di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 35;

36. Pemohon XXXVI, Perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam,

beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 36;

37. Pemohon XXXVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat


38. Pemohon XXXVIII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam,

beralamat di Jakarta, sebagai pemohon 38;

39. Pemohon XXXIX, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam,

beralamat di Jakarta Selatan, sebagai pemohon 39;

54

40. Pemohon XL, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


41. Pemohon XLI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


42. Pemohon XLII, selaku istri dari Alm. Anak II dari saudara VI pewaris,

perempuan, lahir di Bandung, agama Islam, beralamat di Bogor,

sebagai pemohon 42;

43. Pemohon XLIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat

Bogor, sebagai pemohon 43;

44. Pemohon XLIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat


45. Pemohon XLV, selaku istri dari Alm. Saudara IX pewaris,

perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat,

pemohon 45;

46. Pemohon XLVI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat

di Jakarta Pusat, sebagai pemohon 46;

47. Pemohon XLVII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat


48. Pemohon XLVIII, laki-laki, lahir di jakarta, agama Islam, beralamat di


49. Pemohon XLIX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


55

50. Pemohon L, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


51. Pemohon LI, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


52. Pemohon LII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


53. Pemohon LIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


54. Pemohon, LIV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat


55. Pemohon LV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


56. Pemohon LVI, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


57. Pemohon LVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Jakarta Pusat, sebagai pemohon 57

58. Pemohon LVIII, selaku istri dari Alm. Saudara X pewaris, perempuan,

lahir di Bandung, agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, sebagai

pemohon 58;

59. Pemohon LIX, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Jakarta Barat, sebagai pemohon 59;

60. Pemohon LX, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Jakarta Barat, sebagai pemohon 60;

56

61. Pemohon LXI, selaku istri dari Alm. Saudara XI pewaris, perempuan,

lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai

pemohon 61;

62. Pemohon LXII, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat


63. Pemohon LXIII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di


64. Pemohon LXIV, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Sidoarjo, sebagai pemohon 64;

65. Pemohon LXV, perempuan, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat

di Jakarta Barat, sebagai pemohon 65;

66. Pemohon LXVI, selaku suami almh. Saudara XIII, laki-laki, lahir di

Purworejo, agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, sebagai

pemohon 66;

67. Pemohon LXVII, laki-laki, lahir di Jakarta, agama Islam, beralamat di

Jakarta Timur, sebagai pemohon 67;

B. Permohonan Pemohon dan Penetapan Hakim

1. Permohonan Pemohon

Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama

Jakarta Barat guna mendapatkan penetapan ahli waris dan bagiannya

terhadap harta warisan yang ditingalkan oleh Pewaris yang telah meninggal

pada tanggal 10 Juni 2007 berupa :

57

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menetapkan Almarhumah Pewaris sebagai Pewaris.

3. Menetapkan para Pemohon atau para Ahli Waris yang sah dari

almarhumah pewaris.

4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya

seluas 252 M2, berdasarkan sertifikat Hak milik No. XXXXXXX,

Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas

nama Pewaris sebagai harta warisan

5. Menetapkan para pemohon berhak atas pembagian Hak Waris

(harta warisan) almarhumah pewaris dengan bagian sama rata.

6. Menetapkan para pemohon berhak dan berwenang untuk

pengalihan (balik nama), penjualan atas harta warisan tersebut.

7. Membebankan biaya-biaya yang timbul kepada pemohon.

Pemeriksaan perkara dimulai dari membicarakan surat permohonan

para pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, dimana para

pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Guna memperkuat dalil

permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi

sebagai berikut:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pewaris.

2) Fotokopi surat keterangan kematian tertanggal 10 Juni 2007.

3) Fotokopi surat keterangan yang menyatakan atas nama pewaris

semasa hidupnya tidak pernah menikah.

58

4) Fotokopi kartu tanda penduduk semua para pemohon yang

berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang pemohon.

5) Fotocopi Akta Kelahiran semua para pemohon yang berjumlah 67

(enam puluh tujuh) orang pemohon.

6) Fotokopi kartu keluarga dan bukti-bukti lainnya guna

memperkuatkan permohonannya para pemohon mengajukan

bukti-bukti dan saksi-saksi yang tertera dalam lembar penetapan

Nomor 108/Pdt.P/ 2014/ PA. JB.

2. Penetapan hakim

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan para

Pemohon sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan

selebihnya:

a) Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian

b) Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni

2007.

c) Menetapkan :

Sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah

pewaris yaitu :

1. Pemohon XII (saudara kandung/pemohon 12);

2. Saudara XIII pewaris (saudara kandung);

3. Anak II dari saudara I pewaris (keponakan);

59

4. Pemohon IX (keponakan/pemohon 9);

5. Pemohon X (keponakan/pemohon 10);

6. Pemohon XI (keponakan/pemohon 11);

7. Pemohon XIII (keponakan/pemohon 13);

8. Pemohon XIV (keponakan/pemohon 14);

9. Pemohon XV (keponakan/pemohon 15);

10. Pemohon XXIII (keponakan/pemohon 23);

11. Pemohon XXIV (keponakan/pemohon 24);

12. Pemohon XXV (keponakan/pemohon 25);

13. Pemohon XXVI (keponakan/pemohon 26);

14. Pemohon XXVII (keponakan/pemohon 27);

15. Pemohon XXVIII (keponakan/pemohon 28);

16. Pemohon XXIX (keponakan/pemohon 29);

17. Pemohon XXX (keponakan/pemohon 30);

18. Anak I Saudara IV pewaris (keponakan);

19. Pemohon XXXII (keponakan/pemohon 32);

20. Pemohon XXXIII (keponakan/pemohon 33);

21. Pemohon XXXV (keponakan/pemohon 35);

22. Pemohon XXXVI (keponakan/pemohon 36);

23. Pemohon XXXVII (keponakan/pemohon 37);

24. Pemohon XXXVIII (keponakan/pemohon 38);

25. Pemohon XXXIX (keponakan/pemohon 39);

26. Pemohon XL (keponakan/pemohon 40);

60

27. Pemohon XLI (keponakan/pemohon 41);

28. Anak II dari saudara VI pewaris (keponakan);

29. Pemohon XLIV (keponakan/pemohon 44);

30. Pemohon XLVI (keponakan/pemohon 46);

31. Pemohon XLVII (keponakan/pemohon 47);

32. Pemohon XLVIII (keponakan/pemohon 48);

33. Pemohon XLIX (keponakan/pemohon 49);

34. Pemohon L (keponakan/pemohon 50);

35. Pemohon LI (keponakan/pemohon 51);

36. Pemohon LII (keponakan/pemohon 52);

37. Pemohon LIII (keponakan/pemohon 53);

38. Pemohon LIV (keponakan/pemohon 54);

39. Pemohon LV (keponakan/pemohon 55);

40. Pemohon LVI (keponakan/pemohon 56);

41. Pemohon LVII (keponakan/pemohon 57);

42. Pemohon LIX (keponakan/pemohon 59);

43. Anak II Saudara X pewaris (keponakan);

44. Pemohon LX (keponakan/pemohon 60);

45. Pemohon LXII (keponakan/pemohon 62);

46. Pemohon LXIII (keponakan/pemohon 63);

47. Pemohon LXIV (keponakan/pemohon 64);

48. Pemohon LXV (keponakan/pemohon 65);

61

d) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah saudara XIII

pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember

2011 yaitu :

1. Pemohon LXVI (suami/pemohon 66);

2. Pemohon LXVII (anak/pemohon 67);

3. Pemohon LXVII (anak/pemohon 68);

e) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum anak I dari saudara

I pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Novenber

2001 yaitu :

1. Pemohon I (anak/pemohon 1);

2. Pemohon II (anak/pemohon 2);

3. Pemohon III (anak/pemohon 3);

4. Pemohon IV (anak/pemohon 4);

f) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhum anak II dari saudara

I pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus

2013 yait u:

1. Pemohon V (isteri/pemohon 5);

2. Pemohon VI (anak/pemohon 6);

3. Pemohon VII (anak/pemohon 7);

4. Pemohon VIII (anak/pemohon 8);

g) Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah anak IV dari

saudara III pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 29

September 1995, yaitu:

62

1. Pemohon XVI (suami/pemohon 16);

2. Pemohon XVII (anak/pemohon 17);

3. Pemohon XVIII (anak/pemohon 18);

4. Pemohon XIX (anak/pemohon 19);

5. Pemohon XX (anak/pemohon 20);

6. Pemohon XXI (anak/pemohon 21);

7. Pemohon XXII (anak/pemohon 22);

h) Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah anak I saudara IV

pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009,

yaitu:

1. Pemohon XXXI (anak/pemohon 31);

2. Saudara pemohon XXXI (anak);

i) Menetapkan sebagai ahli waris almarhumah anak II dari saudara

VI pewaris, yaitu :

1. Pemohon XLII (isteri/pemohon 42);

2. Pemohon XLIII (anak/pemohon 43);

C. Dasar Hukum Penetapan dan Analisa

1. Dasar Hukum Penetapan

Dalam memeriksa kasus ini para hakim yang memeriksa kasus ini

mempunyai pandangan sesuai dengan KHI yaitu Pasal 174 menentukan

bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama

63

Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga

orang yang tidak memiliki hubungan darah atau tidak terkait dalam

perkawinan yang sah dengan pewaris, maka tidak dapat dinyatakan sebagai

ahli waris.

Dan juga Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan bahwa ahli waris yang

meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat

digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

KHI. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI ini dapat melebar kemana-

mana yang dapat menimbulkan persoalan lebih rumit lagi, karena itu

Mahkamah Agung dalam Rakernas tahun 2010 dan 2011, membatasi bahwa

ahli waris pengganti hanya sampai cucu dalam garis lurus kebawah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis

menyimpulkan bahwa pemohon 5 (isteri dari anak kedua saudara 1

pewaris), pemohon 16 (suami dari anak keempat saudara 3 pewaris,

pemohon 34 (isteri dari saudara 5 pewaris), pemohon 42 (suami dari anak

kedua saudara 6 pewaris, pemohon 45 (isteri dari saudara 9 pewaris),

pemohon 58 (isteri dari dari sudara 10 pewaris), pemohon 61 (isteri dari

saudara 11 pewaris), dan pemohon 66 (suami dari saudara 13 pewaris), tidak

memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan almarhum

Pewaris, sehingga tidak termasuk ahli waris dari almarhumah pewaris;

Menimbang, bahwa pemohon 67 (anak dari saudara 13 pewaris) bin

pemohon 66 (suami saudara 13 pewaris) dan pemohon 68 (anak kedua dari

saudraa 13 pewaris), tidak dapat mewarisi secara langsung kepada

64

almarhumah pewaris, sebab ketika almarhumah pewaris meninggal dunia,

ibu kandung pemohon 67 dan pemohon 68 yang bernama saudara XIII

Pewaris (saudara kandung almarhumah masih hidup);

Demikian pula pemohon 6 (cucu dari saudara 1 pewaris), pemohon 7

(cucu dari saudara satu pewaris), pemohon 8 (cucu dari saudara satu

pewaris), pemohon 31 (cucu dari saudara 4 pewaris), saudara pemohon 31

dan pemohon 43 (cucu dari saudara 6 pewaris), tidak dapat mewarisi secara

langsung kepada almarhumah pewaris, karena ketika almarhumah pewaris

meninggal dunia ayah kandung pemohon 6, pemohon 7, pemohon 8 yang

bernama anak II dari saudara I pewaris, ibu kandung pemohon 31 yang

bernama anak I saudara IV pewaris, dan ayah kandung pemohon 43 yang

bernama anak II saudara VI pewaris (keponakan almarhumah) masih hidup;

Bahwa setentang pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4,

sebagai anak-anak dari anak I dari saudara I pewaris dan cucu dari saudara I

pewaris, demikian pula pemohon 17, pemohon 18, pemohon 19, pemohon

20, pemohon 21 dan pemohon 22, sebagai cucu-cucu dari saudara III

Pewaris, Majelis berpendapat bahwa permohonannya tidak dapat diterima,

sebab pertama, karena ayah/ibu kandung dan nenek/kakek para pemohon

yang menghubungkannya dengan almarhumah pewaris telah meninggal

lebih dahulu, dan kedua karena saudara kandung (pemohon 12 dan saudara

13 pewaris) dan para keponakan almarhumah pewaris masih hidup;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis

menyimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dari

65

almarhumah pewaris adalah dua orang saudara kandungnya yakni pemohon

12 dan saudara 13 pewaris, dan 46 orang keponakannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang meninggal dunia tanpa

meninggalkan ayah dan anak, sedang dia mempunyai 2 orang saudara

perempuan kandung dan 46 orang keponakan sebagai anak-anak dari

saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung, maka saudara

perempuan kandung tersebut bersama-sama dengan keponakannya mawaris

secara bersama-sama (vide Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Qur’an

surat An-Nisaa ayat 176);

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387].

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai

saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua

dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki

mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai

66

anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika

mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan,

Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya

kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[387] Kalalah Ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

2. Analisa

Dalam sub bab ini, penulis akan mencoba menganalisa mengenai

Penetapan Nomor : 108/Pdt. P/2014/PA. JB. Yang diajukan oleh beberapa

Pemohon diatas.

Analisis yang penulis lakukan pada kasus ini adalah bagaimana hakim

menetapkan kasus ahli waris pengganti dan munasakhah yaitu:

Hakim menetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhumah pewaris

yaitu :

1. Anak II dari saudara I pewaris (keponakan);

2. Pemohon IX (keponakan/pemohon 9);

3. Pemohon X (keponakan/pemohon 10);

4. Pemohon XI (keponakan/pemohon 11);

5. Pemohon XIII (keponakan/pemohon 13);

6. Pemohon XIV (keponakan/pemohon 14);

7. Pemohon XV (keponakan/pemohon 15);

8. Pemohon XXI II (keponakan/pemohon 23);

67

9. Pemohon XXIV (keponakan/pemohon 24);

10. Pemohon XXV (keponakan/pemohon 25);

11. Pemohon XXVI (keponakan/pemohon 26);

12. Pemohon XXVII (keponakan/pemohon 27);

13. Pemohon XXVIII (keponakan/pemohon 28);

14. Pemohon XXIX (keponakan/pemohon 29);

15. Pemohon XXX (keponakan/pemohon 30);

16. Anak I Saudara IV Pewaris (keponakan);

17. Pemohon XXXII (keponakan/pemohon 32);

18. Pemohon XXXIII (keponakan/pemohon 33);

19. Pemohon XXXV (keponakan/pemohon 35);

20. Pemohon XXXVI (keponakan/pemohon 36);

21. Pemohon XXXVII (keponakan/pemohon 37);

22. Pemohon XXXVIII (keponakan/pemohon 38);

23. Pemohon XXXIX (keponakan/pemohon 39);

24. Pemohon XL (keponakan/pemohon 40);

25. Pemohon XLI (keponakan/pemohon 41);

26. Anak II dari Saudara VI Pewaris (keponakan);

27. Pemohon XLIV (keponakan/pemohon 44);

28. Pemohon XLVI (keponakan/pemohon 46);

29. Pemohon XLVII (keponakan/pemohon 47);

30. Pemohon XLVIII (keponakan/pemohon 48);

31. Pemohon XLIX (keponakan/pemohon 49);

68

32. Pemohon L (keponakan/pemohon 50);

33. Pemohon LI (keponakan/pemohon 51);

34. Pemohon LII (keponakan/pemohon 52);

35. Pemohon LIII (keponakan/pemohon 53);

36. Pemohon LIV (keponakan/pemohon 54);

37. Pemohon LV (keponakan/pemohon 55);

38. Pemohon LVI (keponakan/pemohon 56);

39. Pemohon LVII (keponakan/pemohon 57);

40. Pemohon LIX (keponakan/pemohon 59);

41. Anak II Saudara X Pewaris (keponakan);

42. Pemohon LX (keponakan/pemohon 60);

43. Pemohon LXII (keponakan/pemohon 62);

44. Pemohon LXIII (keponakan/pemohon 63);

45. Pemohon LXIV (keponakan/pemohon 64);

46. Pemohon LXV (keponakan/pemohon 65);

Yang menjadi ahli waris pengganti dari Almarhumah Pewaris adalah

46 orang keponakannya Pewaris, penetapan Hakim ini sudah tepat dengan

ketentuan ahli waris pengganti, karena telah sesuai dengan Pasal 185 ayat

(1) bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut

dalam pasal 173 KHI.

69

Analisa menggunakan ketentuan munasakhah maka Penetapan

Nomor: 108/Pdt. P/2014/PA. JB. ahli waris munasakhah yaitu:

Saudara 13 pewaris saudara kandung yang telah meninggal pada

tanggal 20 Desember 2011, menikah dan mempunyai dua orang anak

yaitu:

1. Pemohon LXVII (anak/pemohon 67)

2. Pemohon LXVIII (anak/pemohon 68)

Anak II dari saudara I pewaris yang telah meninggal dunia pada

tanggal 08 Agustus 2013 dan mempunyai tiga orang anak yaitu:

1. Pemohon VI (anak/pemohon 6)

2. Pemohon VII (anak/pemohon 7)

3. Pemohon VIII (anak/pemohon 8)

Anak I dari Saudara V pewaris yang telah meningal dunia pada

tanggal 19 Mei 2009, dan mempunyai dua orang anak yaitu:

1. Pemohon XXXI (anak/pemohon 31)

2. Saudara pemohon XXXI (anak/saudara pemohon 31)

Dalam ketentuan Fiqih orang-orang yang tersebut diatas adalah ahli

waris munasakhah, tetapi hakim tidak membedakan ahli waris pengganti

dan munasakhah dalam menetapkannya.

Hakim menetapkan ahli waris tidak merinci, siapa yang menjadi ahli

waris, ahli waris pengganti, dan munasakhah. Mungkin karena isi

permohonan pemohon yaitu membagi rata seluruh harta pewaris, sehingga

tidak perlu merinci bagian-bagiannya.

70

Dalam kitab-kitab Fiqih Klasik tidak ditemukan Ketentuan ataupun

istilah Ahli Waris pengganti tidak mendapatkan bagian hak waris apabila

orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris (kakek atau

nenek). Dari perincian ahli waris dan bagian masing-masing, terlihat bahwa

ada ahli waris tertentu dan bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran

yaitu: anak, ayah, ibu, saudara, suami atau isteri. Kedudukan mereka

sebagai ahli waris adalah murni, karena hubungannya dengan pewaris,

bukan menempati kedudukan ahli waris yang lain. Kelompok ahli waris

dalam bentuk ini dapat disebut ahli waris langsung. Dapat disimpulkan

keputusan Hakim tidak sesuai dengan kitab-kitab Fiqih karena Hakim

memberikan warisan kepada ahli waris pengganti.

Pada akhir Analisis ini penulis mendukung diadakannya ahli waris

pengganti sebagai sebuah kemaslahatan bagi umat Islam sendiri, karena ahli

waris pengganti tidak diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits.

71

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa

poin sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib adalah

ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan

yang pada mulanya akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah

orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi

dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung antara dia

yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta

peninggalan.

2. Sedangkan yang dimaksud Munasakhah menurut ulama fiqih adalah situasi

atau kondisi dimana salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum

pembagian warisan. Apabila keadaannya demikian, hak orang yang

meninggal itu atas harta waris berpindah kepada ahli warisnya. Sebab,

penamaan masalah ini dengan al-munasakhah dikarenakan masalah pertama

dipindahkan menjadi masalah kedua, atau karena harta waris berpindah

kepada ahli waris.

Perbedaan keduanya adalah, ahli waris pengganti menurut KHI adalah

ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris. Dalam

71

72

ketentuan KHI Pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa bagian ahli waris

pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan

ahli waris yang diganti. Dan dalam ahli waris pengganti, warisan hanya

diberikan kepada anak ahli waris yang meninggal terlebih dahulu, serta ahli

waris pengganti merupakan hasil ijtihad para Ulama Indonesia. Sedangkan

Munasakhah, ketika pewaris telah meninggal, harta peninggalan tidak

langsung atau cepat-cepat dibagikan. Sehingga ada pewaris yang meninggal

sebelum sempat menerima bagiannya.di dalam ketentuan munasakhah tidak

ada ketentuan yang membatasi bagian ahli wari, karena memang posisinya

bukan sebagai ahli waris pengganti. Dan dalam munasakhah warisan tidak

hanya diberikan kepada anak dari ahli waris yang meninggal sebelum

warisan dibagikan. Ada ahli waris lain yang berhak menerima harta

peninggalan dari ahli waris yang meninggal sebelum warisan diberikan,

serta Munasakhah merupakan ketentuan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.

3. Landasan yuridis Hakim pada penetapan Nomor : 108/Pdt. P/2014/PA. JB.

Adalah Pasal 185 KHI tentang Ahli Waris Pengganti.

4. Akan ada dampak jika ketentuan ahli waris pengganti menggunakan

munasakhah dan begitupun sebaliknya, seperti yang penulis jelaskan di

analisis putusan pada bab III. Secara garis besar dampaknya adalah:

menyangkut kepada siapa saja pihak-pihak yg menjadi ahli waris.

73

B. Saran

Setelah penulis memaparkan beberapa hal tentang ahli waris penganti

dan munasakhah, selanjutnya penulis ingin memaparkan saran-saran

sebagai berikut:

1. Begitu pentingnya permasalahan ahli waris pengganti ini untuk kita

ketahui dan kita kaji lebih dalam lagi sehingga kita perlu adanya

kitab-kitab atau buku-buku lainnya, karena begitu kurangnya literatur

yang tersedia, maka sebaiknya kepada para pihak yang berkompeten

dibidangnya agar melakukan pengadaan kitab-kitab dan buku-buku

lainnya untuk mempermudah bagi para mahasiswa dan masyarakat

luas terhadap kitab-kitab fiqih dan ilmu-ilmu lainnya.

2. Tentang ahli waris pengganti ini hendaknya disosialisasikan melalui

pengajian-pengajian kemasyarakatan, agar masyarakat pada umumnya

tidak merasa bahwa ketentuan itu menyalahi aturan hukum Islam.

3. Materi ahli waris pengganti dan munasakhah ini hendaknya

dimasukan kedalam kurikulum mata pelajaran Fiqih, baik di Madrasah

Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, maupun melalui mata pelajaran

Agama.

74

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Fiqih Mawaris ‘Hukum Pembagian

Warisan Menurut Syariat Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.

Ash-shiddieqy, Hasbi. Fiqhul Mawaris, hukum-hukum warisan dalam syari’at

Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Abu Zuhrah, Muhammad. Hukum Waris Menurut Imam Ja’far Shadiq, Jakarta:

PT. Lentera Basritama Anggota IKAPI, 2001.

Asqalany, Ibnu Hajar: Fathul Baari Syarah Shahih Bukhary Juz 12. Kairo: Daarul

Hadits, 2004.

Anwar, Moh. Farai’dl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya.

Surabaya: AL-Ikhlas, 1981.

Al-Humawi, Zuhair Muhammad. Wasiat-wasiat di Akhir Hayat dari Rasulallah,

Abu Bakar, dll. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Al-Sabouni, Muhammad Ali. Al- Mawarits fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah,

Penerjemah Drs. Hamdan Rasyid MA. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,

2005.

Abu Bakar, Al Yasa. Ahli Waris Sepertalian Darah : Kajian Perbandingan

Terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Madzhab, Jakarta:

INIS, 1998.

74

75

Budiono, A. Rachmad. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam diIndonesia. Jakarta:

Citra Aditya Bakti, 1999.

Dja’far, Moh. Polemik Hukum Waris, Jakarta: Kencana Mas Publishing Hous,

2007.

Hasbi Ash Shiddieqiy, Muhammad Teungku. Fiqih Mawaris. Semarang: PT.

Pustaka Rizki Putra, 1997.

Hasan, A. Al-Fara’id ilmu pembagian Waris. Surabaya: Pustaka Progressif:1992.

Idris, M. Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan

Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Surabaya: Kashiko, 2000.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris. jakarta:

Senayan Abadi Publishing, 2004.

Kuzari, Achmad. System Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta

Tinggalan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:

Kencana, 2006.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, (Jakarta:

Edisi Revisi 2010), h.ix.

76

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan

Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Munawir, Ahmad. ketentuan ahli waris pengganti, diakses pada 11Maret 2015

http://hukum.kompasiana.com/2012/05/16/ahli-waris-pengganti-dalam-khi-

457734.html.

Rahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Romli, A Dimyati dan Zaini Al-Hasyimy. Mohammad Ma’shum. Pengantar Ilmu

Faroidh, Jawa Timur: GBI (Anggota IKAPI 036/JTI), 1994.

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung: Alma’arif 1988.

Salman S Otje dan Haffas Mustofa, Hukum Waris Islam. Bandung: PT Refika

Aditama: 2006.

Sopyan, Yayan. Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian. Ciputat: 2010.

Undang-undang Republik Indonesia No 1 tentang, Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Yunus, Mahmud. Hukum Warisan Dalam Islam. Jakarta: PT. Hidakarya Agung,

1989.

Zahari, Ahmad. Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’i, Hazairin dan KHI.

Pontianak: Romeo Grafika, 2006.

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2014/PA-JB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1 PEMOHON I, umur XX tahun, agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, sebagai

Pemohon 1 ;

2 PEMOHON II, umur XX tahun, agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, sebagai

Pemohon 2 ;

3 PEMOHON III, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK XXXXXXX, sebagai

Pemohon 3.

4 PEMOHON IV, laki-laki, Umur XX Tahun, Lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX, sebagai

Pemohon 4 ;

5 PEMOHON V, selaku istri dari ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS ,

Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX,

sebagai Pemohon 5 ;

6 PEMOHON VI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK XXXXXXX; sebagai

Pemohon 6 ;

7 PEMOHON VII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


Pemohon 7 ;

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


8 PEMOHON VIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


Pemohon 8 ;

9 PEMOHON IX, laki-laki, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Tangerang, Pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai

Pemohon 9 ;

10 PEMOHON X, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Depok, Pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon

10 ;

11 PEMOHON XI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon

11 ;

12 PEMOHON XII, umur/lahir tanggal XXXXXXX, agama Islam, beralamat di

Bogor, sebagai Pemohon 12 ;

13 PEMOHON XIII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK.

XXXXXXX, sebagai Pemohon 13 ;

14 PEMOHON XIV, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK.


15 PEMOHON XV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


15 ;

16 PEMOHON XVI, selaku suami dari Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III

PEWARIS, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama

Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 16 ;

17 PEMOHON XVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK XXXXXXX,

sebagai Pemohon 17 ;

2


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


18 PEMOHON XVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai

Pemohon 18 ;

19 PEMOHON XIX, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


19 ;

20 PEMOHON XX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Tangerang tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK. XXXXXXX,


21 PEMOHON XXI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Tangerang tanggal



22 PEMOHON XXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



23 PEMOHON XXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



24 PEMOHON XXIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan pemegang NIK.


25 PEMOHON XXV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Tangerang Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX,


26 PEMOHON XXVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


26 ;

27 PEMOHON XXVII, Perempuan, Umur XXTahun, lahir di Jakarta tanggal



3


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


28 PEMOHON XXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



29 PEMOHON XXIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



30 PEMOHON XXX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


30 ;

31 PEMOHON XXXI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi Selatan, pemegang NIK

XXXXXXX, sebagai Pemohon 31;

32 PEMOHON XXXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK. XXXXXXX,


33 PEMOHON XXXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK. XXXXXXX,


34 PEMOHON XXXIV, selaku istri dari Alm. SAUDARA V PEWARIS, perempuan,

Umur XX tahun, lahir di Cirebon tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di

Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 34 ;

35 PEMOHON XXXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



36 PEMOHON XXXVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



37 PEMOHON XXXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai

Pemohon 37 ;

4


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


38 PEMOHON XXXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



39 PEMOHON XXXIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



40 PEMOHON XL, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai

Pemohon 40 ;

41 PEMOHON XLI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



42 PEMOHON XLII, selaku istri dari alm ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS,

perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX, Agama Islam,

beralamat Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 42 ;

43 PEMOHON XLIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon

43 ;

44 PEMOHON XLIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



45 PEMOHON XLV,selaku istri dari alm. SAUDARA IX PEWARIS, perempuan,

umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di

Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 45 ;

46 PEMOHON XLVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



47 PEMOHON XLVII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



5


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


48 PEMOHON XLVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



49 PEMOHON XLIX, laki-laki, umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



50 PEMOHON L, laki-laki, umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai

Pemohon 50 ;

51 PEMOHON LI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


Pemohon 51 ;

52 PEMOHON LII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



53 PEMOHON LIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


Pemohon 53 ;

54 PEMOHON LIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



55 PEMOHON LV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


Pemohon 55 ;

56 PEMOHON LVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


Pemohon 56 ;

57 PEMOHON LVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,


Pemohon 57 ;

6


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


58 PEMOHON LVIII, selaku istri dari alm. SAUDARA X PEWARIS, perempuan,

Umur 64 tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat

di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 58 ;

59 PEMOHON LIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK.


60 PEMOHON LX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai

Pemohon 60 ;

61 PEMOHON LXI, selaku istri dari alm. SAUDARA XI PEWARIS, perempuan,

Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di

Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 61;

62 PEMOHON LXII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



63 PEMOHON LXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta XXXXXXX,


Pemohon 63 ;

64 PEMOHON LXIV, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Sidoarjo, pemegang NIK. XXXXXXX,


65 PEMOHON LXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di akarta Barat, pemegang NIK.


66 PEMOHON LXVI, selaku suami almh. SAUDARA XIII PEWARIS, laki-laki,

Umur XX tahun, lahir di Purworejo tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat

di Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX, sebagai Pemohon 66 ;

67 PEMOHON LXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK.


7


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


68 PEMOHON LXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal



Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Denny Sedana SH, Magda

Widjajana, SH. dan M. Ferry Sapta Adi, SH, advokat- advokat yang berkantor di

BMN Law Office Jalan Srengseng Raya No. 8 J Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon ;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon, dengan surat permohonan yang ditandatangani

kuasa hukumnya tertanggal 12 Mei 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Jakarta Barat dengan Register Nomor 108/Pdt.P/2014/PA-JB., dan perbaikan serta

penjelasan secara lisan di persidangan mengemukakan permohonan Penetapan Ahli Waris

sebagai berikut ;

1 Bahwa Almarhumah PEWARIS lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXX telah

meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta

Kematian tertanggal 10 Juni 2007 Nomor XXXXXXX yang diterbitkan oleh

Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

2 Bahwa semasa hidupnya Almh PEWARIS tidak pernah menikah dan tidak mempunyai

anak;

3 Bahwa Almarhumah PEWARIS adalah anak ke-7 dari 13 bersaudara lahir dari

Pasangan Alm AYAH PEWARIS dan Almh IBU PEWARIS, selengkapnya anak-anak

dari pasangan Alm AYAH PEWARIS dan Almh IBU PEWARIS adalah sebagai

berikut :

1 Anak pertama : Almh. SAUDARA I PEWARIS

2 Anak Kedua : PEMOHON XII;

3 Anak Ketiga : Alm. SAUDARA III PEWARIS

4 Anak Ke empat : Alm. SAUDARA IV PEWARIS

5 Anak ke lima : Alm. SAUDARA V PEWARIS

6 Anak Ke enam : Almh. SAUDARA VI PEWARIS

7 Anak Ke tujuh : Almh. PEWARIS

8 Anak ke delapan : Almh. SAUDARA VIII PEWARIS

8


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


9 Anak ke sembilan : Alm. SAUDARA IX PEWARIS

10 Anak ke sepuluh : Alm SAUDARA X PEWARIS

11 Anak ke sebelas : Alm SAUDARA XI PEWARIS

12 Anak ke duabelas : Almh SAUDARA XII PEWARIS

13 Anak ke tigabelas : Almh. SAUDARA XIII PEWARIS

4 Bahwa anak Pertama dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Almh. SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tangal 8 Juli 2003 mempunyai

suami Alm. SUAMI SAUDARA I PEWARIS dan mempunyai 5 (lima) orang anak

yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : Alm. ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS;

2 Anak Kedua : Alm. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS;

3 Anak Ketiga : PEMOHON IX;

4 Anak Ke empat : PEMOHON X;

5 Anak Ke lima : PEMOHON XI;

5 Bahwa anak ke dua dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

PEMOHON XII masih hidup sampai sekarang, menikah dengan Alm. SUAMI

PEMOHON XII mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : Alm. ANAK I PEMOHON XII;

2 Anak Ke dua : ANAK II PEMOHON XII;

3 Anak Ke tiga : ANAK III PEMOHON XII;

4 Anak Ke empat : ANAK IV PEMOHON XII;

5 Anak Ke lima : ANAK V PEMOHON XII;

6 Amak Ke enam : ANAK VI PEMOHON XII.

6 Bahwa anak ketiga dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Alm. SAUDARA III PEWARIS telah meninggal pada tangal 3 Juli 1989 mempunyai

istri Almh. ISTRI SAUDARA III PEWARIS dan mempunyai 12 (dua belas) orang

anak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON XIII;

2 Anak Kedua : PEMOHON XIV;

3 Anak Ketiga : PEMOHON XV;

4 Anak Ke empat : Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS;

5 Anak Ke Lima : PEMOHON XXIII;

9


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6 Anak Ke enam : PEMOHON XXIV;

7 Anak ke tujuh : PEMOHON XXV;

8 Anak ke delapan : PEMOHON XXVI;

9 Anak ke Sembilan : PEMOHON XXVII;

10 Anak Ke sepuluh : PEMOHON XXVIII;

11 Anak ke sebelas : PEMOHON XXIX;

12 Anak ke dua belas : PEMOHON XXX

7 Bahwa anak ke-empat dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Alm. SAUDARA IV PEWARIS telah meninggal pada tangal 22 November 1996

mempunyai istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagai berikut :

7.1. Anak pertama : Almh. ANAK I SAUDARA IV PEWARIS;

7.2. Anak Ke dua : PEMOHON XXXII;

7.3. Anak Ke tiga : PEMOHON XXXIII;

8 Bahwa anak ke lima dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Alm. SAUDARA V PEWARIS telah meninggal pada tanggal 11 Pebruari 1996

mempunyai istri PEMOHON XXXIV dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu

sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON XXXV;

2 Anak Kedua : PEMOHON XXXVI;

3 Anak Ke tiga : PEMOHON XXXVII;

4 Anak Ke empat : PEMOHON XXXVIII;

5 Anak Ke lima : PEMOHON XXXIX;

6 Anak Ke enam : PEMOHON XL.

9 Bahwa anak ke – enam dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Almh. SAUDARA VI PEWARIS telah meninggal pada tangal 3 Pebruari 1999

mempunyai suami Alm. SUAMI SAUDARA VI PEWARIS dan mempunyai 3 (tiga)

orang anak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON XLI;

2 Anak Kedua : Alm. ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS;

3 Anak Ke tiga : PEMOHON XLIV.

10 Bahwa anak ke tujuh dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Almh. PEWARIS telah meninggal pada tangal 10 Juni 2007, tidak pernah menikah

dan tidak mempunyai anak.

10


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


11 Bahwa anak ke delapan dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Almh. SAUDARA VIII PEWARIS telah meninggal, tidak pernah menikah dan tidak

mempunyai anak;

12 Bahwa anak ke sembilan dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS

yaitu Alm. SAUDARA IX PEWARIS telah meninggal pada tangal 28 Juli 1998,

menikah dan mempunyai istri PEMOHON XLV dan mempunyai 12 (dua belas)

orang anak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON XLVI;

2 Anak Kedua : PEMOHON XLVII;

3 Anak Ke tiga : PEMOHON XLVIII;

4 Anak Ke empat : PEMOHON XLIX;

5 Anak Ke lima : PEMOHON L

6 Anak Ke enam : PEMOHON LI;

7 Anak Ke tujuh : PEMOHON LII;

8 Anak Ke delapan : PEMOHON LIII

9 Anak Ke Sembilan : PEMOHON LIV;

10 Anak Ke sepuluh : PEMOHON LV;

11 Anak Ke sebelas : PEMOHON LVI;

12 Anak Ke duabelas : PEMOHON LVII.

13 Bahwa anak ke sepuluh dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Alm. SAUDARA X PEWARIS telah meninggal pada tangal 22 Mei 1989, menikah

dan mempunyai istri PEMOHON LVIII dan mempunyai 3(tiga) orang anak, yaitu

sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON LIX;

2 Anak Ke dua : Alm. ANAK II SAUDARA X PEWARIS;

3 Anak Ke tiga : PEMOHON LX.

14 Bahwa anak ke sebelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS yaitu

Alm. SAUDARA XI PEWARIS telah meninggal, menikah dan mempunyai istri

PEMOHON LXI dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON LXII;

11


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 Anak Kedua : PEMOHON LXIII.

15 Bahwa anak ke duabelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS

yaitu Almh. SAUDARA XII PEWARIS telah meninggal pada tangal 5 Juni 2002,

menikah dan mempunyai suami Alm. SUAMI SAUDARA XII PEWARIS dan

mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON LXIV;

2 Anak Kedua : PEMOHON LXV.

16 Bahwa anak ke tigabelas dari Alm. AYAH PEWARIS dan Almh. IBU PEWARIS

yaitu Almh. SAUDARA XIII PEWARIS telah meninggal pada tangal 20 Desember

201, Menilkah dan mempunyai suami PEMOHON LXVI dan mempunyai 2 (dua)

orang anak, yatu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON LXVII;

2 Anak Ke dua : PEMOHON LXVIII.

17 Bahwa anak Pertama dari almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu alm. ANAK I DARI

SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tanggal 18 November 2001, menikah

dengan Almh. ISTRI ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS dan mempunyai 4

(empat) oranganak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON I;

2 Anak Kedua : PEMOHON II;

3 Anak Ke tiga : PEMOHON III;

4 Anak Ke empat : PEMOHON IV.

18 Bahwa Anak ke dua dari Almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu Alm. ANAK II DARI

SAUDARA I PEWARIS telah meninggal pada tanggal 8 Agustus 2013, menikah

dengan PEMOHON V dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON VI;

2 Anak Kedua : PEMOHON VII;

3 Anak Ke tiga : PEMOHON VIII.

19 Bahwa anak ke empat dari Alm. SAUDARA III PEWARIS yaitu Almh. ANAK IV

DARI SAUDARA III PEWARIS telah meninggal pada tanggal 29 September 1995,

semasa hidupnya telah menikah dengan Dradjat dan mempunyai 6(enam) orang anak,

yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON XVII;

2 Anak Ke dua : PEMOHON XVIII;

3 Anak Ketiga : PEMOHON XIX;

12


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


4 Anak Ke empat : PEMOHON XX;

5 Anak Ke lima : PEMOHON XXI;

6 Anak Ke Enam : PEMOHON XXII.

20 Bahwa anak Pertama dari Alm. SAUDARA IV PEWARIS yaitu Almh. ANAK I

SAUDARA IV PEWARIS telah meninggal pada tanggal 19 Mei 2009, selama

hidupnya telah menikah dengan SUAMI ANAK I SAUDARA IV PEWARIS dan

mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :

1 Anak Pertama : PEMOHON XXXI;

2 Anak Kedua : SAUDARA PEMOHON XXXI;

21 Bahwa anak ke dua dari Almh. SAUDARA VI PEWARIS yaitu Alm. ANAK II

SAUDARA VI PEWARIS telah meninggal pada tanggal 6 Maret 2013, selama hidup

telah menikah dengan PEMOHON XLII dan mempunyai1 (satu) orang anak yaitu :

1 Anak Pertama : PEMOHON XLIII;

22 Bahwa anak ke dua dari Alm. SAUDARA X PEWARIS yaitu Alm. ANAK II

SAUDARA X PEWARIS telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2011, belum

menikah dan tidak mempunyai anak.

23 Bahwa selengkapnya daftar silsilah Keluarga Besar Alm AYAH PEWARIS dan Almh.

IBU PEWARIS kami lampirkan dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan

dengan permohonan ini.

24 Bahwa dikarenakan Almh. PEWARIS selama hidupnya tidak pernah menikah dan

tidak mempunyai anak dan pada saat meninggal pada tanggal 10 Juni 2007 orang tua

dari almh. PEWARIS juga telah meninggal maka yang berhak menjadi ahli waris dari

Almh. PEWARIS adalah Saudara laki-laki dan saudara perempuan yang masih hidup

dan apabila telah meninggal lebih dulu maka kedudukannya digantikan oleh anak-

anaknya, maka ahli waris dari Almh. PEWARIS adalah sebagai berikut :

1 Ahli Waris dari Keluarga Almh. SAUDARA I PEWARIS yaitu :

1 Ahli Waris Keluarga Alm. ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS, yaitu :

1 PEMOHON I, Perempuan, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, alamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK :

XXXXXXX.

2 PEMOHON II, Perempuan, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Pusat, Pemegang NIK

XXXXXXX;

13


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3 PEMOHON III, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK

XXXXXXX;

4 PEMOHON IV, laki-laki, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX:

2 Ahli Waris Keluarga Alm. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS,

yaitu :

1 PEMOHON V selaku istri dari Alm. ANAK II DARI SAUDARA I

PEWARIS. Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

2 PEMOHON VI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;,

3 PEMOHON VII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

4 PEMOHON VIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

3 PEMOHON IX, laki-laki, Umur XX tahun, Lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Tangerang, Pemegang NIK.

XXXXXXX;

4 PEMOHON X, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, Pemegang NIK.

XXXXXXX;

5 PEMOHON XI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK.

XXXXXXX;

2 PEMOHON XII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bogor, pemegang NIK. XXXXXXX;

14


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA III PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON XIII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

2 PEMOHON XIV, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

3 PEMOHON XV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

4 Ahli Waris Almh. ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON XVI selaku suami dari almh. ANAK IV DARI SAUDARA

III PEWARIS, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

2 PEMOHON XVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang NIK

XXXXXXX;

3 PEMOHON XVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, Jakarta Timur, pemegang NIK.

XXXXXXX;

4 PEMOHON XIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

5 PEMOHON XX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Tangerang tanggal


XXXXXXX;

6 PEMOHON XXI, laki-laki, Umur XX Tahun, lahir di Tangerang

tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Depok, pemegang

NIK. XXXXXXX;

15


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


7 PEMOHON XXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

5 PEMOHON XXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

6 PEMOHON XXIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan pemegang NIK.

XXXXXXX;

7 PEMOHON XXV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Tangerang Selatan, pemegang

NIK. XXXXXXX;

8 PEMOHON XXVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

9 PEMOHON XXVII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

10 PEMOHON XXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

11 PEMOHON XXIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

12 PEMOHON XXX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

4 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA IV PEWARIS yaitu :

1 Ahli Waris Almh. ANAK I SAUDARA IV PEWARIS yaitu :

16


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


1 PEMOHON XXXI, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta

tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang

NIK XXXXXXX

2 PEMOHON XXXII, Perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK.

XXXXXXX;

3 PEMOHON XXXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

07-06-1972, Agama Islam, beralamat di Bekasi, pemegang NIK.

XXXXXXX;

5 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA V PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON XXXIV selaku istri dari Alm. SAUDARA V PEWARIS,

perempuan, Umur XX tahun, lahir di Cirebon tanggal XXXXXXX, Agama

Islam, beralamat di Jakarta Selatan, pemegang NIK. XXXXXXX;

2 PEMOHON XXXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

3 PEMOHON XXXVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

4 PEMOHON XXXVII, laki-laki, Umur XX tahun , lahir di Jakarta


XXXXXXX;

5 PEMOHON XXXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta

tanggal XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Jakarta Selatan,

pemegang NIK. XXXXXXX;

6 PEMOHON XXXIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

7 PEMOHON XL, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

17


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6 Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA VI PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON XLI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

2 Ahli Waris Alm.ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON XLII selaku Istri dari Alm. ANAK II DARI SAUDARA

VI PEWARIS, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK.

XXXXXXX;

2 PEMOHON XLIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat Bogor, pemegang NIK.

XXXXXXX;

3 PEMOHON XLIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

7 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA IX PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON XLV selaku istri dari Alm. SAUDARA IX PEWARIS,

perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal XXXXXXX, Agama

Islam, beralamat di Jakarta Pusat, pemegang NIK. XXXXXXX;

2 PEMOHON XLVI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

3 PEMOHON XLVII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

4 PEMOHON XLVIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

5 PEMOHON XLIX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

18


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


6 PEMOHON L, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

7 PEMOHON LI, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

8 PEMOHON LII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

9 PEMOHON LIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

10 PEMOHON LIV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

11 PEMOHON LV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

12 PEMOHON LVI, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

13 PEMOHON LVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

8 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA X PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON LVIII selaku istri dari Alm. SAUDARA X PEWARIS,

perempuan, Umur XX tahun, lahir di Bandung tanggal XXXXXXX,

Agama Islam, beralamat di Jakarta Barat, pemegang NIK. XXXXXXX;

2 PEMOHON LIX, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

19


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


3 PEMOHON LX, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

9 Ahli Waris Keluarga Alm. SAUDARA XI PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON LXI selaku istri dari Alm. SAUDARA XI PEWARIS,

perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta Pusat, pemegang NIK.

XXXXXXX;

2 PEMOHON LXII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

3 PEMOHON LXIII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta


XXXXXXX;

10 Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA XII PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON LXIV, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal

XXXXXXX, Agama Islam, beralamat di Sidoarjo, pemegang NIK.

XXXXXXX;

2 PEMOHON LXV, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

11 Ahli Waris Keluarga Almh. SAUDARA XIII PEWARIS yaitu :

1 PEMOHON LXVI selaku suami Almh. SAUDARA XIII PEWARIS, laki-

laki, Umur XX tahun, lahir di Purworejo tanggal XXXXXXX, Agama

Islam, beralamat di Jakarta Timur, pemegang NIK. XXXXXXX;

2 PEMOHON LXVII, laki-laki, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

3 PEMOHON LXVIII, perempuan, Umur XX tahun, lahir di Jakarta tanggal


XXXXXXX;

20


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


25 Bahwa Almarhumah PEWARIS selama hidunya memiliki harta berupa tanah dan

bangunan yang berdiri diatasnya seluas 252 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.

XXXXXXX, Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas nama

PEWARIS, dengan demikian harta tersebut adalah harta peninggalan (harta warisan)

dari Almh. PEWARIS.

26 Bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari PEWARIS telah setuju dan sepakat

untuk membagi hak waris (harta Warisan) yang telah ditinggalkan Pewaris

sebagaimana telah disepakati dalam rapat keluarga besar serta menjalankan pesan

terakhir almarhumah PEWARIS yaitu :

• Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya , seluas 252 M2

berdasarkan Setifikat Hak Milik No. XXXXXXX Jakarta Barat setempat

dikenal sebagai Jakarta Barat, tertulis atas nama PEWARIS :

Setelah dijual akan dibagi sebagai berikut :

Seluruh Para ahli Waris mendapat Bagian yang sama rata.

27 Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan membagikan Harta Warisan

tersebut diatas kepada Para Ahli Waris masing-masing sesuai kesepakatan dalam

Rapat Besar Keluarga dan Merupakan Kehendak Terakhir dari Pewaris ( Almh.

PEWARIS)

28 Bahwa untuk kepentingan pengalihan (balik nama), penjualan, pencairan dari harta

warisan tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas Para Pemohon dengan ini

mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Pengadilan Agama Jakarta Barat

berkenan Memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon yatu :

1 Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2 Menetapkan Almarhumah PEWARIS sebagai Pewaris.

3 Menetapkan Para Pemohon atau Para Ahli Waris, sebagai Ahli Waris yang sah dari

Almarhumah PEWARIS;

4 Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan seluas 252 M2 berdasarkan sertifikat

hak milik No. XXXXXXX, Jakarta Barat, setempat dikenal sebagai Jakarta Barat,

tertulis atas nama PEWARIS sebagai Harta warisan/Harta Peninggalan Almh.

PEWARIS;

21


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 Menetapkan Para Pemohon berhak atas pembagian hak waris (harta warisan)

almarhumah PEWARIS dengan bagian sama rata;

6 Menetapkan Para Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan pengalihan

(balik nama), penjualan atas harta warisan tersebut;

7 Membebankan biaya-biaya yang timbul kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, untuk kepentingan

para Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, selanjutnya para

Pemohon menyatakan tetap meneruskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dan atas

pertanyaan Majelis, para Pemohon tetap pada permohonannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I Surat-surat :

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS (almarhumah) Nomor

XXXXXXX, tertanggal 15 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan

Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, bermaterai cukup, telah

dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;

2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXX tertanggal 10 Juni

2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan

Palmerah, Jakarta Barat, bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan

aslinya (bukti P-2) ;

3 Fotokopi Surat Keterangan yang menyatakan atas nama PEWARIS semasa

hidupnya tidak/belum Nikah , tertanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh

Kantor Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,

bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;

4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA I PEWARIS,

tertanggal 3 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Abadi Jaya,

Kecamatan Sukmajaya, Depok Jawa Barat, bermaterai cukup, copy diatas copy

(bukti P-4) ;

5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA I PEWARIS

Nomor XXXXXXX tertanggal 9 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor

Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai

cukup, copy diatas copy (bukti P-5) ;

6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I SAUDARA I PEWARIS,

tertanggal 7 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan

22


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas

copy (bukti P-6);

7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK I SAUDARA I

PEWARIS tertanggal 19 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor

Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup,

copy diatas copy (bukti P-7) ;

8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI ANAK I DARI SAUDARA

I PEWARIS, tertanggal 15 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan

Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas

copy (bukti P-8);

9 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI ANAK I DARI

SAUDARA I PEWARIS tertanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh

Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai


10 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ISTRI ANAK I DARI

SAUDARA I PEWARIS, tertanggal 27 April 2010, yang dikeluarkan oleh

Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai


11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, tertanggal 16

Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan,

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti

P-11) ;

12 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, tertanggal 24 September

1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta, bermaterai cukup,


13 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, tertanggal 26 Juli

1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan

Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-13) ;

14 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, tertanggal 26 Juli 1978,

yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta, bermaterai cukup, copy

diatas copy (bukti P-14) ;

15 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, yang dikeluarkan

oleh Kantor Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,

bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-15) ;

23


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


16 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, tertanggal 23 Juni 1980,

yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai cukup,


17 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON III,

tertanggal 28 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Malaka

Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, bermaterai cukup, copy diatas

copy (bukti P-17) ;

18 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, tertanggal 31

Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pegangsaan,

Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti

P-18) ;

19 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV, tertanggal 6 Juni 1985,

yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Timur, bermaterai cukup,


20 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA I

PEWARIS, tertanggal 20 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor



21 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XLVIII

tertanggal 12 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung

Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas

copy (bukti P-21) ;

22 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK II SAUDARA I

PEWARIS, tertanggal 9 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor



23 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON V, tertanggal 27

Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali,

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy

(bukti P-23) ;

24 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI, tertanggal 27

Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali,

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy,

(bukti P-24) ;

24


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


25 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VI, tertanggal 12 Oktober

1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatan Sipil Jakarta Pusat, bermaterai


26 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VII, tertanggal 19

Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali,

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy,

(bukti P-26) ;

27 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VII, tertanggal 14 Februari



28 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VIII, tertanggal 27

Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Bali,

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, bermaterai cukup, copy diatas copy

(bukti P-28) ;

29 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VIII, tertanggal 1 Februari


cukup, copy diatas copy bukti P-29) ;

30 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IX (Pemohon 9),

bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-30) ;

31 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON IX (Pemohon 9),


32 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON IX

(Pemohon 9), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-32) ;

33 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON X (Pemohon 10),


34 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON X (Pemohon 10),


35 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON X (Pemohon

10), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-35) ;

36 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XI (Pemohon 11),


37 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XI (Pemohon 11),


25


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


38 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XI

(Pemohon 11), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-38) ;

39 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XII, (Pemohon 11),


40 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XII, (Pemohon


41 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XII,

(Pemohon 11), bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-41) ;

42 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA III PEWARIS,


43 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama SAUDARA III

PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-43) ;

44 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI SAUDARA III PEWARIS,


45 Fotokopi Surat Perpanjangan Penggunaan tanah Makam atas nama

PEMOHON XIII, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-45) ;

46 Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI SAUDARA

III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy, (bukti P-46) ;

47 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIII, bermaterai


48 Fotokopi Surat Keterangan rumah sakit XXXXXXX atas nama SAUDARA III

PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-48) ;

49 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXX, bermaterai

cukup, copy diatas copy, (bukti P-49) ;

50 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIV, bermaterai


51 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XIV, bermaterai


52 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXX, bermaterai


53 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA III PEWARIS,


54 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK IV DARI SAUDARA

III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-54) ;

26


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


55 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah atas nama ANAK IV DARI

SAUDARA III PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-55) ;

56 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XVI,

bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-56);

57 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XVII, bermaterai


58 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XVII (Pemohon




60 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XVIII (Pemohon 18),


61 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON XVIII,


62 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XVIII,


63 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XIX (Pemohon 19),


64 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XIX (Pemohon

19), bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-64) ;

65 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XX (Pemohon 20),


66 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XX, bermaterai


67 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXI (Pemohon 21),


68 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXI, bermaterai


69 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXII (Pemohon 22),


70 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXII, bermaterai


71 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIII (Pemohon 23),


72 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON XXIII,


27


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


73 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXIII,


74 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIV (Pemohon 24),


75 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXIV, bermaterai




77 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXV(Pemohon 25),


78 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXV, bermaterai


79 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXV,


80 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVI (Pemohon 26),


81 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVI, bermaterai


82 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXVI,


83 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVII (Pemohon 27),


84 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVII, bermaterai


85 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXVIII (Pemohon


86 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXVIII, bermaterai


87 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXIX (Pemohon 29),


88 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXIX, bermaterai


89 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXX (Pemohon 30),


90 Fotokopi Surat Lapor Kelahiran atas nama PEMOHON XXX, bermaterai


28


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


91 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXX,


92 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA IV PEWARIS,


93 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA IV PEWARIS,


94 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah, bermaterai cukup, copy

diatas copy (bukti P-94) ;

95 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAUDARA IV


96 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I SAUDARA IV


97 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK I SAUDARA IV


98 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHOHN XXXI (Pemohon


99 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI ANAK I

SAUDARA IV PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-99) ;

100 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXII (Pemohon 32)


101 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXII, bermaterai

cukup, copy diatas copy Bukti P-101);



103 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIII (Pemohon

33) bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-103) ;

104 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXIII, bermaterai

cukup, copy diatas copy (bukti P-104);

105 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXXIII,


106 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA V PEWARIS,


107 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA V PEWARIS,

yang bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-107) ;

108 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIV (Pemohon


29


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


109 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXV (Pemohon 35),


110 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXV, bermaterai


111 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVI (Pemohon


112 Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVI, bermaterai cukup,


113 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVII (Pemohon


114Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVII, bermaterai


115 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXVIII (Pemohon


116 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXVIII,


117 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XXXIX (Pemohon


118 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XXXIX, bermaterai


119 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XL (Pemohon 40),


120 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XL, bermaterai


121 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XXXIV,


122 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA VI PEWARIS,


123 Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama SUAMI SAUDARA VI


124 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI SAUDARA VI

PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-124);

125 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLI (Pemohon 41),


30


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


126 Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON XLI (Pemohon 41),


127 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA VI

PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-127);

128 Fotokopi Surat Kematian atas nama ANAK II SAUDARA VI PEWARIS,


129 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLII (Pemohon 42),


130 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANAK II SAUDARA VI


131 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLIV (Pemohon 44),


132 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLIV, bermaterai


133 Fotokopi Surat Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam atas nama

SAUDARA VIII PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-133)

;

134 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA IX PEWARIS,


135 Fotokopi Surat Kematian atas nama SAUDARA IX PEWARIS, bermaterai


136 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLV (Pemohon 45),


137 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XLV,


138 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVI (Pemohon 46),


139 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVI, bermaterai


140 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVII (Pemohon 47),


141 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVII, bermaterai


142 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON XLVII,


31


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


143 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLVIII (Pemohon


144 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLVIII, bermaterai


145 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON XLIX (Pemohon 49),


146 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON XLIX Agusetiawan,


147 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON L (Pemohon 50),


148 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON L, bermaterai cukup,


149 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON L,


150 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LI (Pemohon 51),


151 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LI, bermaterai cukup,


152 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LII (Pemohon 52),


153 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LII, bermaterai


154 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIII (Pemohon 53),


155 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIII, bermaterai


156 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIV (Pemohon 54),


157 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIV, bermaterai


158 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LIV,


159 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LV (Pemohon 55),


160 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LV, bermaterai


32


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


161 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LV,


162 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVI (Pemohon 56),


163 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LVI, bermaterai


164 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVII (Pemohon 57),


165 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LVII, bermaterai


166 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA X PEWARIS,


167 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA X PEWARIS,


168 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAUDARA X


169 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LVIII (Pemohon 58),


170 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LIX (Pemohon 59),


171 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LIX, bermaterai


172 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK II SAUDARA X


173 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II SAUDARA X

PEWARIS, ermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-173) ;

174 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANAK II SAUDARA X


175 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LX (Pemohon 60),


176 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LX, bermaterai


177 Fotokopi Surat Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam atas nama

SAUDARA XI PEWARIS, bermaterai cukup, copy diatas copy (bukti P-177) ;

178 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXI (Pemohon 61),


33


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


179 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXI,


180 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXII (Pemohon 62)


181 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXII, bermaterai


182 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXII,


183 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXIII (Pemohon 63)


184 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXIII, bermaterai


185 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXIII,


186 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA XII PEWARIS,


187 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA XII PEWARIS,


188 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI SAUDARA XII


189 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUAMI SAUDARA XII


190 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI SAUDARA XII


191 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXIV (Pemohon 64)


192 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXIV, bermaterai


193 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXIV,


194 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXV (Pemohon 65)


195 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXV, bermaterai

cukup, copy diatas copy (bukti P-195);

196 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXV,


34


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


197 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAUDARA XIII PEWARIS,


198 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA XIII PEWARIS,


199 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVI (Pemohon 66),


200 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXVI,


201 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVII (Pemohon 67),


202 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXVII, bermaterai


203 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON LXVIII (Pemohon


204 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON LXVIII, bermaterai


205 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON LXVI,


II. Saksi-saksi :

1 SAKSI 1, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya

disimpulkan sebagai berikut ;

• Bahwa saksi mengaku sebagai teman sekantor PEWARIS ;

• Bahwa setahu saksi PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2007 di

Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

• Bahwa setahu saksi selama hidupnya PEWARIS belum pernah menikah dan

tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak ;

• Bahwa mengenai ayah, ibu dan saudara-saudara almarhumah PEWARIS, saksi

tidak mengetahuinya ;



• Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga PEWARIS ;

• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 di Jakarta

karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;



35


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki seorang saudara

perempuan yaitu SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal tahun 2011) yang

menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki anak 2 orang

yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII (Pemohon

68);

• Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;


















menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki 2 orang anak


68) ;









36


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia




menikah dengan PEMOHON LXVI (Pemohon 66) dan memiliki anak 2 orang


68) ;




• Bahwa saksi mengaku sebagai paman PEWARIS ;





• Bahwa setahu saksi almarhumah PEWARIS memiliki 12 (dua belas) orang

saudara kandung yaitu, SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII, SAUDARA

III PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS,

SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX

PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA

XII PEWARIS dan SAUDARA XIII PEWARIS ;

• Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah

meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian pula 10 (sepuluh) orang saudaranya

yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, ,

SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI

PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS,

SAUDARA X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS dan SAUDARA XII

PEWARIS, telah meninggal dunia lebih dalu ;

• Bahwa almarhumah PEWARIS, meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung,

yakni PEMOHON XII dan SAUDARA XIII PEWARIS (meninggal dunia

tahun 2011), serta 46 (empat puluh enam) orang keponakan sebagai anak-anak

dari saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut, yaitu sebagian dari para

Pemohon ;


7 SAKSI VII, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya





37


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia





















Pemohon ;


8 SAKSI VIII, umur XX tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya


• Bahwa saksi mengaku sebagai saudara sepupu PEWARIS ;











38


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia













Pemohon ;


Menimbang, bahwa para Pemohon telah membenarkan keterangan para saksi

tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah tidak mengajukan bukti-bukti lagi di

persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya

memohon untuk diberikan penetapan;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera

dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan

penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, perkara a quo

termasuk perkara kewarisan Islam dan Para Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Pusat,

Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi dan

Sidoarjo, namun telah memilih untuk beracara di Pengadilan Agama Jakarta Barat, karena

itu berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 huruf b (dan penjelasannya) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

Agama Jakarta Barat secara relative dan secara absolut berwenang memeriksa dan

mengadili perkara a quo ;

39


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para pemohon meliputi 5 (lima)

hal, yakni (1) menetapkan almarhumah PEWARIS sebagai pewaris, (2) menetapkan para

Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS, (3) menetapkan harta warisan

almarhumah PEWARIS, (4) menetapkan bagian masing-masing para ahli waris, dan (5)

menetapkan para Pemohon berhak dan berwenang untuk melakukan pengalihan (balik

nama), penjualan atas harta warisan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan para Pemohon tersebut Majelis

mempertimbangkan sebagai berikut ;

• Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara

contentius juga dapat dilakukan dengan cara volunteer ;

• Bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara volunteer terbatas hanya yang

berkenaan dengan penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Buku II

Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI, halaman 60) ;

• Bahwa para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya, telah

mengajukan perkaranya dalam bentuk volunteer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis

berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon setentang penetapan ahli waris dari

almarhumah PEWARIS, formal dapat diterima, sedangkan selebihnya dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan materi perkara

penetapan ahli waris almarhumah PEWARIS tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai saudara, isteri dan suami dari

saudara, keponakan, isteri keponakan, dan cucu dari saudara almarhumah PEWARIS yang

telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon

telah mengajukan bukti surat produk P-1 sampai dengan P-205 dan 8 (delapan) orang saksi

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di

atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan fotocopy bermaterai cukup

sesuai dengan aslinya, yang secara procedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti

surat, dan secara substansial relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga

40


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


secara formil dan materil berdasarkan Pasal 165 HIR bukti-bukti surat tersebut dapat

diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 s/d P-205 merupakan fotocopy bermaterai cukup,

meskipun tidak diperlihatkan aslinya namun tidak ada pihak yang membantahnya dan

secara substansial relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, karena itu Majelis

menilai bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedelapan saksi di atas telah memenuhi

syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah dan di muka persidangan,

secara materil kesaksian kelima saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan

bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam

perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi

tersebut dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, telah terungkap fakta-fakta

di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



• Bahwa selama hidupnya almarhumah PEWARIS tidak pernah menikah, tidak

mempunyai anak dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak mempunyai wasiat ;

• Bahwa ayah dan ibu almarhumah PEWARIS telah meninggal lebih dahulu ;

• Bahwa almarhumah PEWARIS, mempunyai 12 (dua belas) orang saudara kandung,

yakni SAUDARA I PEWARIS, PEMOHON XII (Pemohon 12), SAUDARA III

PEWARIS, SAUDARA IV PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI

PEWARIS, SAUDARA VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS, SAUDARA

X PEWARIS, SAUDARA XI PEWARIS, SAUDARA XII PEWARIS dan

SAUDARA XIII PEWARIS ;

• Bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia, kesepuluh saudaranya

yang bernama SAUDARA I PEWARIS, SAUDARA III PEWARIS, SAUDARA IV

PEWARIS, SAUDARA V PEWARIS, SAUDARA VI PEWARIS, SAUDARA

VIII PEWARIS, SAUDARA IX PEWARIS, SAUDARA X PEWARIS,

SAUDARA XII PEWARIS, dan SAUDARA XIII PEWARIS, telah meninggal

dunia lebih dahulu ;

• Menimbang, bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia,

meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yakni PEMOHON XII dan

SAUDARA XIII PEWARIS, serta 46 orang keponakan sebagai anak-anak dari

saudara-saudara kandungnya yang telah meninggal dunia, diantaranya sebagian dari

para Pemohon ;

41


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa dalam penentuan ahli waris almarhumah PEWARIS tidak ada sengketa

diantara para ahli waris ;

• Bahwa PEWARIS selama hidup sampai meninggalnya dalam keadaan beragama

Islam, demikian pula ke empat puluh enam keponakan tersebut beragama Islam;

• Bahwa SAUDARA XIII PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20

Desember 2011, dan meninggalkan PEMOHON LXVI (suami/Pemohon 66), dan 2

orang anak, yakni PEMOHON LXVII (Pemohon 67) dan PEMOHON LXVIII binti

PEMOHON LXVI (Pemohon 68) ;

• Bahwa ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA I

PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2001, dan

meninggalkan 4 (empat) orang anak, yakni PEMOHON I (Pemohon 1),

PEMOHON II (Pemohon 2), PEMOHON III (Pemohon 3) dan PEMOHON IV

(Pemohon 4) ;

• Bahwa M. ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA

I PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013, dan

meninggalkan seorang isteri (PEMOHON V/Pemohon 5) dan 3 orang anak yakni,

PEMOHON VI (Pemohon 6), PEMOHON VII (Pemohon 7), dan PEMOHON VIII

(Pemohon 8) ;

• Bahwa ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA

III PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995, dan

meninggalkan seorang suami (PEMOHON XVI/Pemohon 16) dan 6 orang anak,

yakni PEMOHON XVII (Pemohon 17), PEMOHON XVIII (Pemohon 18),

PEMOHON XIX (Pemohon 19), PEMOHON XX (Pemohon 20), PEMOHON XXI

(Pemohon 21), dan PEMOHON XXII (Pemohon 22) ;

• Bahwa ANAK I SAUDARA IV PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA IV

PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009 dan meninggalkan 2

(dua) orang anak, yakni PEMOHON XXXI (Pemohon 31) dan SAUDARA

PEMOHON XXXI;

• Bahwa ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS sebagai anak dari SAUDARA

VI PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2013 dan meninggalkan

seorang isteri (PEMOHON XLII/Pemohon 42) dan seorang anak PEMOHON XLIII

(Pemohon 43) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut ;

42


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


• Bahwa Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 KHI menentukan bahwa ahli waris adalah

orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum

untuk menjadi ahli waris, sehingga orang yang tidak memiliki hubungan darah atau

tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan pewaris, maka tidak dapat

dinyatakan sebagai ahli waris ;

• Bahwa Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih

dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,

kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI. Bahwa ketentuan Pasal 185

ayat (1) KHI ini dapat melebar kemana-mana yang dapat menimbulkan persoalan

lebih rumit lagi, karena itu Mahkamah Agung dalam Rakernas tahun 2010 dan 2011

membatasi bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu dalam garis lurus ke

bawah ;


menyimpulkan bahwa PEMOHON V (Pemohon 5), PEMOHON XVI (Pemohon 16),

PEMOHON XXXIV (Pemohon 34), PEMOHON XLII (Pemohon 42), PEMOHON XLV

(Pemohon 45), PEMOHON LVIII (Pemohon 58), PEMOHON LXI (Pemohon 61), dan

PEMOHON LXVI (Pemohon 66), tidak memiliki hubungan darah dan hubungan

perkawinan dengan almarhumah PEWARIS, sehingga tidak termasuk ahli waris dari

almarhumah PEWARIS ;

Menimbang, bahwa PEMOHON LXVII bin PEMOHON LXVI (Pemohon 67) dan

PEMOHON LXVIII (Pemohon 68), tidak dapat mewaris secara langsung kepada

almarhumah PEWARIS, sebab ketika almarhumah PEWARIS meninggal dunia, ibu

kandung Pemohon 67 dan Pemohon 68 yang bernama SAUDARA XIII PEWARIS

(saudara kandung almarhumah) masih hidup ;

Menimbang, bahwa demikian pula PEMOHON VI (Pemohon 6), PEMOHON VII

(Pemohon 7), dan PEMOHON VIII (Pemohon 8), PEMOHON XXXI (Pemohon 31),

SAUDARA PEMOHON XXXIdan PEMOHON XLIII (Pemohon 43), tidak dapat mewaris

secara langsung kepada almarhumah PEWARIS, karena ketika almarhumah PEWARIS

meninggal dunia ayah kandung Pemohon 6, Pemohon 7 dan Pemohon 8 yang bernama

ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS, ibu kandung Pemohon 31 yang bernama ANAK

I SAUDARA IV PEWARIS, dan ayah kandung Pemohon 43 yang bernama ANAK II

DARI SAUDARA VI PEWARIS (keponakan almarhumah) masih hidup ;

Menimbang, bahwa setentang PEMOHON I (Pemohon 1), PEMOHON II (Pemohon

2), PEMOHON III (Pemohon 3), dan PEMOHON IV (Pemohon 4) sebagai anak-anak dari

ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS dan cucu dari SAUDARA I PEWARIS, demikian

pula PEMOHON XVII (Pemohon 17), PEMOHON XVIII (Pemohon 18), PEMOHON XIX

43


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


(Pemohon 19), PEMOHON XX (Pemohon 20), PEMOHON XXI (Pemohon 21) dan

PEMOHON XXII (Pemohon 22) sebagai anak-anak dari ANAK IV DARI SAUDARA III

PEWARIS dan cucu dari SAUDARA III PEWARIS , Majelis berpendapat bahwa

permohonannya tidak dapat diterima, sebab pertama, karena ayah/ibu kandung dan nenek/

kakek para Pemohon yang menghubungkannya dengan almarhumah PEWARIS telah

meninggal lebih dahulu, dan kedua karena saudara kandung (PEMOHON XII dan

SAUDARA XIII PEWARIS) dan para keponakan almarhumah PEWARIS, masih hidup ;


menyimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah

PEWARIS adalah 2 (dua) orang saudara kandungnya yakni PEMOHON XII dan

SAUDARA XIII PEWARIS, dan 46 orang keponakannya yang nama-namanya

sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan

anak (kalalah), sedang ia mempunyai 2 orang saudara perempuan kandung dan 46 orang

keponakan sebagai anak-anak dari saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan

kandung, maka saudara perempuan kandung tersebut bersama-sama dengan keponakannya

mewaris secara bersama-sama (vide Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat

An-Nisaa ayat 176);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada

alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan

permohonan para Pemohon sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima (niet

onvankelijke verklaard) selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan

ini dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka beralasan

untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang dan semua peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;

2 Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2007 ;

3 Menetapkan :

1 PEMOHON XII (saudara kandung/Pemohon 12);

44


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


2 SAUDARA XIII PEWARIS (saudara kandung) ;

3 ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS (keponakan) ;

4 PEMOHON IX (keponakan/Pemohon 9) ;

5 PEMOHON X (keponakan/Pemohon 10) ;

6 PEMOHON XI (Keponakan/Pemohon 11) ;

7 PEMOHON XIII (keponakan/Pemohon 13) ;

8 PEMOHON XIV (keponakan/Pemohon 14) ;

9 PEMOHON XV (keponakan/Pemohon 15) ;

10 PEMOHON XXIII (keponakan/Pemohon 23) ;

11 PEMOHON XXIV (Keponakan/Pemohon 24) ;

12 PEMOHON XXV (keponakan/Pemohon 25) ;

13 PEMOHON XXVI (keponakan/Pemohon 26) ;

14 PEMOHON XXVII (keponakan/Pemohon 27) ;

15 PEMOHON XXVIII (keponakan/Pemohon 28) ;

16 PEMOHON XXIX (keponakan/Pemohon 29) ;

17 PEMOHON XXX (keponakan/Pemohon 30) ;

18 ANAK I SAUDARA IV PEWARIS (keponakan) ;

19 PEMOHON XXXII (keponakan/Pemohon 32) ;

20 PEMOHON XXXIII (keponakan/Pemohon 33) ;

21 PEMOHON XXXV (keponakan/Pemohon 35) ;

22 PEMOHON XXXVI (keponakan/Pemohon 36) ;

23 PEMOHON XXXVII (keponakan/Pemohon 37) ;

24 PEMOHON XXXVIII (keponakan/Pemohon 38) ;

25 PEMOHON XXXIX (keponakan/Pemohon 39) ;

26 PEMOHON XL (keponakan/Pemohon 40) ;

27 PEMOHON XLI (keponakan/Pemohon 41) ;

28 ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS (keponakan) ;

29 PEMOHON XLIV (keponakan) ;

30 PEMOHON XLVI (keponakan/Pemohon 46) ;

31 PEMOHON XLVII (keponakan/Pemohon 47) ;

32 PEMOHON XLVIII (keponakan/Pemohon 48) ;

33 PEMOHON XLIX (keponakan/Pemohon 49) ;

34 PEMOHON L (keponakan/Pemohon 50) ;

35 PEMOHON LI (keponakan/Pemohon 51) ;

36 PEMOHON LII (keponakan/Pemohon 52) ;

37 PEMOHON LIII (keponakan/Pemohon 53) ;

38 PEMOHON LIV (keponakan/Pemohon 54) ;

39 PEMOHON LV (keponakan/Pemohon 55) ;

45


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


40 PEMOHON LVI (keponakan/Pemohon 56) ;

41 PEMOHON LVII (keponakan/Pemohon 57) ;

42 PEMOHON LIX (keponakan/Pemohon 59) ;

43 ANAK II SAUDARA X PEWARIS (keponakan) ;

44 PEMOHON LX (keponakan/Pemohon 60) ;

45 PEMOHON LXII (keponakan/Pemohon 62) ;

46 PEMOHON LXIII (keponakan/Pemohon 63) ;

47 PEMOHON LXIV (keponakan/Pemohon 64) ;

48 PEMOHON LXVI (keponakan/Pemohon 65) ;

Sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah PEWARIS ;

4 Menetapkan :

1 PEMOHON LXVI (suami/Pemohon 66) ;

2 PEMOHON LXVII (anak/Pemohon 67) ;

3 PEMOHON LXVIII (anak/Pemohon 68) ;

Sebagai ahli waris dari almarhumah SAUDARA XIII PEWARIS yang telah

meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2011 ;

5 Menetapkan :

1 PEMOHON I (anak/Pemohon 1) ;

2 PEMOHON II (anak/Pemohon 2) ;

3 PEMOHON III (anak/Pemohon 3) ;

4 PEMOHON IV (anak/ Pemohon 4) ;

Sebagai ahli waris dari almarhum ANAK I DARI SAUDARA I PEWARIS, yang telah

meninggal dunia pada tanggal 18 November 2001 ;

6 Menetapkan ;

1 PEMOHON V (isteri/Pemohon 5) ;

2 PEMOHON VI (anak/Pemohon 6) ;

3 PEMOHON VII (anak/Pemohon 7) ;

4 PEMOHON VIII (anak/Pemohon 8) ;

Sebagai ahli waris dari almarhum ANAK II DARI SAUDARA I PEWARIS, yang telah

meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2013 ;

7 Menetapkan ;

1 PEMOHON XVI (suami/Pemohon 16) ;

2 PEMOHON XVII (anak/Pemohon 17) ;

3 PEMOHON XVIII (anak/Pemohon 18) ;

4 PEMOHON XIX ( anak/Pemohon 19) ;

46


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


5 PEMOHON XX (anak/Pemohon 20) ;

6 PEMOHON XXI (anak/Pemohon 21) ;

7 PEMOHON XXII (anak/Pemohon 22) ;

Sebagai ahli waris dari almarhumah ANAK IV DARI SAUDARA III PEWARIS, yang

telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1995 ;

8 Menetapkan ;

1 PEMOHON XXXI (anak/Pemohon 31) ;

2 SAUDARA PEMOHON XXXI (anak) ;

Sebagai ahli waris dari almarhumah ANAK I SAUDARA IV PEWARIS, yang telah

meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2009 ;

9 Menetapkan

1 PEMOHON XLII (isteri/Pemohon 42) ;

2 PEMOHON XLIII (anak/Pemohon 43) ;

sebagai ahli waris dari almarhum ANAK II DARI SAUDARA VI PEWARIS ;

10 Menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) selain dan

selebihnya ;

11 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini dihitung sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M.,

bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Jakarta Barat, yang terdiri dari Drs. H. Badruddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Drs. Azwar, S.H., M.E., dan Drs. H.M. Ridwan Ustha E, M.H, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Hj. Nisrin, S.H.,

M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Para Pemohon ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Badruddin, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

47


Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Drs. Azwar, S.H., M.E.I. Drs. H.M. Ridwan Ustha E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nisrin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-

3. Biaya Penggilan = Rp. 100.000,-

4. Redaksi = RP. 5.000,-

5. Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya Jakarta _______________________

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat

ELIAKIM SIHOTANG, S.H.

48


penyelesaian kewarisan ahli waris pengganti dan …

Documents