pengentasan kemiskinan. dan kedua, sebagai rancang … · dalam penyusunan laporan komprehensif:...

1

Dalam mempersiapkan masukan ILO kepada KomitePenanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparanteknis singkat (Technical Briefing Notes-TBNs) telah disusununtuk memenuhi dua kegunaan. Pertama, sebagai dokumenlatar belakang yang mencakup kebijakan-kebijakan kuncirekomendasi kebijakan berbagai hal terkait denganpengentasan kemiskinan. Dan kedua, sebagai rancang bangundalam penyusunan laporan komprehensif: "Terbebas dariKemiskinan: Masukan ILO atas PRSP Indonesia".

Paparan teknis ini membahas: Jender dan Kemiskinan. Tema-tema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi:

1. Dimensi Ketenagakerjaan Dalam Kebijakan Makro DanSektoral;

2. Desentralisasi Dan Pekerjaan Yang Layak: MenjalinHubungan Dengan MDGs;

3. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan Usaha(Pengembangan UKM dan Ekonomi Lokal dan LapanganKerja);

4. Pengurangan kemiskinan kaum muda melalui perbaikanjalur dari sekolah menuju bekerja;

5. Pembangunan Desa, Akses, Kesempatan Kerja danPeluang Memperoleh Penghasilan

6. Pengenbangan Keterampilan untuk PertumbuhanEkonomi dan Kelangsungan Hidup;

7. Pengembangan Kemampuan untuk PemenuhanDeklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-hak di tempat Kerja;

8. Buruh Anak di Indonesia;

9. Perlidungan Sosial untuk Semua;

10. Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik dalam PasarTenaga Kerja melalui Penguatan Dialog Sosial danTripartisme;

11. Migrasi: Peluang dan Tantangan Program StrategiPengentasan Kemiskinan (PRSP) di Indonesia.

2

Jender dan Kemiskinan

Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi HakCipta Dunia (Universal Copyright Convention ). Walaupun begitu, kutipan singkat yangdiambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agarmenyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, suratlamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions),International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor PerburuhanInternasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

_______________________________________________________________________________

ILO

Seri Rekomendasi Kebijakan:Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2003

ISBN 92 2 015540 0

_______________________________________________________________________________

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa Bangsa, pencantuman informasi dalampublikasi publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya samasekal i t idak mencerminkan opini apapun dar i Kantor Perburuhan Internasional(International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukumsuatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukumpihak pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuanbatas batas negara tersebut.

Dalam publikasi publikasi ILO sebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentukkontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing masingpenulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing masing penulis tersebut.Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa KantorPerburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidakberart i bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukungperusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan,produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagaitanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur penyalur buku utama ataumelalui kantor kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui KantorPusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH 1211 Geneva22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5,Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat dimintasecara cuma cuma pada alamat tersebut, atau melalui e mail:[email protected] ;[email protected].

Kunjungi website kami:www.ilo.org/publns ; www.un.or.id

Dicetak di Jakarta, Indonesia

3

Pendahuluan

JENDER dan KEMISKINAN

Sebagian besar orang miskin di Indonesiaadalah perempuan. Konsep feminisasi kemiskinandengan jelas menggambarkan ketidakadilan dalamsoal keterwakilan wanita di antara orang miskindibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, kaumwanita miskin lebih menderita karena padasebagian besar masyarakat, wanita juga menjadisubyek dari nilai-nilai sosial yang membatasimereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi ataumenikmati akses yang sama ke pelayanan umum.Di Indonesia, nilai-nilai yang diberlakukan dalammasyarakat dapat berupa pernikahan di usiamuda, keharusan segera memiliki anak, kehamilanberkali-kali untuk memperoleh anak laki-laki, danjam kerja yang panjang di rumah. Beberapa nilaisosial dapat langsung mempengaruhi asupannutrisi bagi wanita, misalnya, pembagian makanandalam keluarga diutamakan untuk pria dan anaklaki-laki. Ketika sumber daya dalam keluarga ituterbatas, akses ke pendidikan akan diutamakankepada anak laki-laki.

Oleh sebab i tu, sangat pent ing untukmemutuskan mata rantai kemiskinan dan jenderkarena beberapa hasil riset menunjukkan bahwakemiskinan di kalangan wanita mempengaruhikesehatan dan perkembangan anak lebih daripadapria. Ketika penghasilan wanita meningkat danjumlah wanita miskin berkurang, anak-anak jugamemperoleh manfaat dari perkembangan itukarena dibandingkan dengan pria, wanita lebihbanyak membelanjakan uang mereka untukkeluarga dan khususnya untuk anak-anak. Dengankata lain, mengurangi jumlah wanita miskin justru

4


Jender danKemiskinan di

Indonesia

akan memunculkan efek berganda dalammeningkatkan kesejahteraan anak, yang menjadigenerasi masa depan.

Beberapa studi ekonomi makro menegaskanbahwa wanita yang lebih berpendidikan akanmemberikan sumbangan yang lebioh baik bagikesejahteraan generasi muda melalui penurunanangka kematian bayi dan anak-anak, tingkatkesuburan yang lebih rendah, dan peningkatan gizianak-anak. Pada tingkat ekonomi makro, salah satuhasil studi menunjukkan bahwa setiap peningkatansatu persen kepesertaan wanita dalam pendidikansekolah menengah menghasilkan 0,3 persenpeningkatan dalam pendapatan per kapita (Dollardan Gatti, 1999: dalam Michael Bamberger dkk., hal.341). Kesejahteraan wanita menjadi penentu utamadalam mewujudkan korelasi posit i f antarapertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Kitatidak bisa berbicara tentang kemiskinan padaumumnya dan khususnya strategi pengentasankemiskinan, tanpa mengatasi hubungan jender.

Data statistik menunjukkan bahwa kemiskinandi Indonesia jelas berdimensi jender. Tabel 1memperlihatkan bahwa kemiskinan sudah menjadisumber dan sekaligus akibat dari kemiskinan, yangpada gilirannya telah menciptakan lingkaran setandi kalangan wanita di Indonesia. Data tentangpendidikan, jenis pekerjaan, lapangan kerja, upah,dan keterwakilan politik dalam Tabel 1 menunjukkanbahwa wanita mengalami tingkat kemiskinan yanglebih memprihatinkan dibanding pria. Oleh karenaitu, selain menganalisis berbagai keadaan dansebab kemiskinan pada umumnya, PRSP perlu jugamemetakan dan menganalisis hubungan jenderyang tidak setara yang telah membuat lebih banyakwanita miskin, dan wanita miskin jauh lebihmenderita karena kemiskinan.

Tabel 1 menunjukkan juga bahwa dinamikaregional jelas sudah berjalan seiring denganketidaksetaraan jender, yang membuat wanita yangtinggal di daerah pedesaan dan daerah-daerah diluar Jawa menjadi lebih menderita. Data tentangpendidikan juga menunjukkan bahwa wanita(miskin) di pedesaan juga mengalami nasib yangsama. Sul i t bagi wanita di daerah untuk

5

mempengaruhi pembuatan keputusan publik padaumumnya dan alokasi anggaran pada khususnyaagar dapat meningkatkan penghasilan, pendidikandan kondisi kesehatan mereka karena merekajarang diwakili dalam badan legislatif. Tabel 2menunjukkan bahwa walaupun berjumlah hampir52% dari penduduk, jumlah keterwakilan wanitadalam badan eksekutif dan legislatif daerah hanyamencapai delapan persen. Di tingkat desa, hanyasedikit wanita yang memegang kedudukan sebagaikepala desa atau menjadi aparat pemerintah,sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Oleh karenaitu, bila jender tidak dimasukkan sepenuhnya dalamPRSP, pemecahan sepenggal-sepenggal tidak akandapat sepenuhnya mengurangi jumlah wanitamiskin.

No Tingkat kemiskinan Wanita (muda) Pria (muda) Sumber danwanita Tahun

Pendidikan1. Wanita muda yang tidak 11,9% 5,34% Susenas 2002

(atau tidak tamat) sekolahdasar

2. Tingkat buta-huruf wanita 12,69% 5,85% Susenas 2002

Jenis Pekerjaan3. Persentase pekerja yang 35,6% 10,8% 1999

tidak dibayar dari totalpekerja wanita

4. Wanita bekerja di sektor 68,3% 59,9% 1999informal

Upah5. Upah wanita yang tidak Rp 124.232 Rp 231.061 1999

tamat sekolah dasar6. Upah wanita yang tamat Rp 161.112 Rp 277.817 1999

sekolah dasar7. Upah wanita yang tamat Rp 214.100 Rp 334.800 1999

sekolah menengahpertama

8. Upah wanita yang tamat Rp 367.900 Rp 468.600 1999sekolah menengah atas

9. Upah wanita yang tamat Rp 559.000 Rp 695.500 1999akademi

10. Upah wanita yang tamat Rp 573.200 Rp 769.600 1999universitas

Kesempatan Kerja11. Tingkat pengangguran 7,5% 5,8% 1999

wanita12. Tingkat setengah- 24,9% 12,5% 1999

pengangguran wanita

Tabel 1. Beberapa fakta kemiskinan wanita di Indonesia

6


No Tingkat kemiskinan Wanita (muda) Pria (muda) Sumber danwanita Tahun

Politik13. Keterwakilan wanita di 5% 1999

DPRD I dan II14. Wanita sebagai kepala <5% 1999

desa dan aparatpemerintahan

Kesenjangan Wilayah15. Rata-rata masa Papua: 4,8%;

sekolah Yogyakarta: 9,3% 1999anak perempuan

16. Tingkat buta-huruf Sumatera Utara: 4,69%;di kalangan wanita Papua: 32,75% 1999

17. Tingkat buta-huruf Perkotaan: 9,21%;di kalangan wanita Pedesaan: 17,72% 1999

Sumber: Profil Jender Indonesia (draf, 21 April, 2003)

Tabel 2. Keterwakilan wanita di badan eksekutif dan leg islatif daerah

Jabatan Wanita Pria Persentasi

Ketua DPRD I 1 26 4

Wakil Ketua DPRD I 1 70 1

Ketua DPRD II 6 245 2

Wakil Ketua DPRD II 10 657 2

Gubernur 0 27 0

Bupati/Walikota 6 330 2

Eselon I 31 235 12

Eselon II 72 1.359 5

Eselon III 1.374 14.379 9

Total 1.501 17.328 8

Sumber: Mayling Oei Gardiner, dalam Kathryn Robinson & Sharon Bessell (eds.) Women in Indonesia,Gender, Equity and Development, 2000

Yang perlu dipahami adalah bahwakeberhasilan pengurangan mengurangi tingkatkemiskinan dan jumlah wanita miskin tidak dapatdicapai hanya dengan program antikemiskinan. Initerjadi karena adanya nilai-nilai sosial yang,misalnya, membuat wanita banyak mengerjakan hal-hal dalam rumah tangga yang tidak menghasilkanupah seperti mengasuh anak, pekerjaan rumahtangga, dan menyiapkan makanan. Di pedesaan,

7

pekerjaan tanpa-gaji itu juga meliputi bertani untukmemenuhi kebutuhan sendiri dan pengambilan kayubakar dan air. Oleh karena itu, agar berhasilmengentaskan kemiskinan wanita, program anti-kemiskinan harus disertai program-program yangbertujuan menghapus nilai-nilai sosial yangmenempatkan wanita dalam kedudukan yang tidakmenguntungkan. Untuk mengembangkan danmelaksanakan kedua program secara simultan,wanita harus di l ibatkan dan berada padakedudukan setara dalam merumuskan kebijakandan strategi ekonomi makro dan sosial untukpengentasan kemiskinan.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telahmenerbitkan berbagai kebijakan tentangpemberdayaan wanita dan kearus-utamaan(mainstreaming) jender, seperti dalam Garis-garisBesar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, ProgramPembangunan Nasional (Propenas), PeraturanPemerintah No. 25/2000 tentang Peran PemerintahPropinsi dalam Otonomi Daerah, Keputusan MenteriNo. 50/2000 tentang Organisasi dan Prosedur KerjaPemerintah Daerah, dan Inpres No. 9/2000 tentangKearus-utamaan Jender di Tingkat Lembaga danProgram Pemerintah. Secara khusus, dalam strategipengentasan kemiskinan, “Kertas Kerja SementaraStrategi Pengentasan Kemiskinan” 2003 yangditerbitkan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinanyang dipimpin oleh Menteri KoordinatorKesejahteraan Rakyat, telah mengakui hubunganantara jender dan kemiskinan (hal. 6). Dokumen inijuga memperlihatkan argumentasi bahwa kebijakanpemberdayaan wanita harus diarahkan padapengurangan kesenjangan kualitas hidup antarapria dan wanita (hal. 28).

Namun demikian, karena kantor-kantorpemerintah di Indonesia t idak mempunyaipengetahuan yang memadai serta komitmen padakesetaraan jender, ada bahaya besar bahwa PRSPdi Indonesia akan berakhir pada pengembanganbeberapa program pemberdayaan wanita danberharap bahwa upaya ini secara otomatis akanmemecahkan masalah kemiskinan wanita. PRSPdapat membantu mengurangi kemiskinan kaumwanita hanya bi la perspekti fnya dipadukansepenuhnya dalam PRSP, membuat PRSP

ManfaatKesetaraanJender dalamproses PRSP

8


mengembangkan sejumlah strategi khusus untukmengurangi jumlah wanita miskin, bukan sekedarmengembangkan beberapa program pemberdayaanwanita.

Terdapat sekurang-kurangnya dua manfaatyang dibawa bersama dengan pengarus-utamaanjender dalam PRSP. Pertama, penetapan langkah-langkah dan strategi pengurangan jumlah wanitamiskin, di mana PRSP akan lebih efektif dalammewujudkan sasarannya. Integrasi masalah jenderdalam PRSP perlu dilakukan baik pada level analitikdan metodik. Pada tingkat analitik, analisis jenderakan menghasilkan informasi yang diperlukan untukmengarahkan PRSP mencapai sasarannyamengurangi jumlah wanita miskin, seperti:

• berbagai sifat, penyebab dan dampak kemiskinanpada pria dan wanita;

• spesifikasi ketidak-setaraan berbasis-jenderdalam akses ke dan pengendalian aset ekonomi,manusia dan sosial;

• integrasi pertukaran antara pekerjaan wanita didalam dan di luar rumah.

Pada tingkat metodik, integrasi perspektifjender akan membuat PRSP mengadopsi metode-metode tertentu untuk menjalankan programseperti:

• pengembangan keseimbangan jender dalam timyang menyusun PRSP;

• pemetaan para stakeholder yang terbuka dalamsoal jender;

• pelaksanaan konsultasi keterbukaan jenderdengan kaum miskin;

• pengembangan data dan indikator yangdiagregasikan oleh jenis kelamin;

• pengembangan indikator pemberdayaan wanitadan pengembangan yang berkaitan denganjender.

Penggunaan analisis jender dalam PRSPmemungkinkan identifikasi ketidak-setaraan jendersebagai penyebab penting kemiskinan. Denganmemetakan hubungan antara ketidak-setaraanjender dengan kemiskinan wanita, PRSP dapatmenetapkan pemecahan terpadu untuk mengurangi

9

jumlah wanita miskin. Belajar dari kasus negara lain,kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia ketidak-setaraan jender yang menyebabkan kemiskinanwanita meliputi:

• wanita sering terlibat dalam melaksanakanpekerjaan pertanian yang berproduktivitasrendah

• wanita tidak mempunyai akses ke pelatihan

• wanita menerima upah lebih rendah dalampekerjaan yang sama

• usaha yang dimiliki wanita seringkali kurangmodal

• wanita tidak mempunyai hak yang menjamin atastanah yang mereka garap

• wanita berpendidikan lebih rendah

• dibandingkan dengan anak laki-laki, lebih banyakanak perempuan yang tidak sekolah

• wanita mempunyai akses lebih sedikit keperawatan kesehatan

• wanita menjadi subyek hubungan seks yang tidakaman

• wanita kurang terlibat pembuatan keputusan dikeluarga

• wanita mempunyai beban berat dalam pekerjaankeluarga

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangikemiskinan wanita dan mengurangi jumlah wanitamiskin di Indonesia bukan hanya denganmenyediakan sumber daya ekonomi bagi wanita. Jikakita tidak mengubah hubungan ketidak-setaraanjender dalam masyarakat, maka wanita akanmemiliki lebih sedikit kesempatan untukmenggunakan sumber daya yang ada secara efisien.

Manfaat kedua adalah dari segi citra dandukungan. Integrasi jender dalam PRSP akanmenjadikan PRSP lebih terbuka dan lebih demokratis,memungkinkan PRSP menggalang dukungan yanglebih luas dan memperoleh lebih banyak komitmendan kredibilitas. Meningkatnya citra dan meluasnyadukungan pada gilirannya akan memperkuatefektifitas PRSP dalam mencapai sasarannya dalammengurangi jumlah wanita miskin.

10


Integrasi masalah jender dalam PRSP perludi lakukan secara bertahap. Tetapi sebelummembahas tentang langkah-langkah konkrit untukmemadukan jender ke dalam PRSP itu sendiri, diIndonesia intervensi harus dilakukan lebih dulupada tataran rancangan PRSP itu sendiri. Apa yangharus dilakukan adalah mengidentifikasi bidang-bidang kearus-utamaan jender dalam perancanganPRSP, dan melaksanakan proses penguatankonseptual dalam bidang-bidang itu sekaligus.Tanpa memperkuat rancangan PRSP itu sendiri,masalah-masalah jender hanya akan menjadi hiasandalam PRSP. Ada sekurang-kurangnya lima bidangkonseptual dalam PRSP yang perlu dijadikansasaran pengarusutamaan jender: strukturorganisasi , metode atau proses, subtansi,pemantauan dan evaluasi, serta pemberdayaan.

Yang menjadi soal di sini adalah bagaimanamemasukkan ahli-ahli masalah jender ke dalamstruktur organisasi PRSP.

• Memasukkan tenaga ahli jender sebagai anggotatetap di semua badan dan komite tingkat tinggidi tingkat daerah serta tingkat pusat.

• Meminta perwakilan tenaga ahli jender dalambadan penasehat, satuan tugas dan komite PRSP

• Meminta tim tenaga ahli jender khusus, ad-hocuntuk memberi nasehat/konsultasi pada tingkat-t ingkat kr it is pembuatan keputusan danperencanaan PRSP.

• Memast ikan para pelaksana PRSP dapatmenunjukkan atau akan mendapatkan kapasitasuntuk menjadikan jender sebagai arus utamadalam semua pekerjaan mereka, sesuai dengankomitmen internasional (CEDAW, Beijing ILS) dannasional (INPRES No. 9/2000).

Yang perlu dipikirkan di sini adalah bagaimanamenjamin bahwa metode dan proses untukmelaksanakan PRSP sudah mengenal dengan baiktentang ketidak-setaraan jender.

• Perancangan proses penilaian, konsultasi,pemetaan, rapat, diskusi kelompok sasaran, danlokakarya PRSP harus mencakup jender dalam halmetode, substansi, dan peserta.

BagaimanaMendorong PRSP

Prasaranaorganisasi:

Metode atau proses

11

• Mengundang organisasi, instansi, titik pumpun(focal point) yang bertanggung jawab untukkonsultasi masalah jender, menyerahkan bahan,anal is is, kepedul ian sebagai masukan,mempelajari-kembali dan memberi umpan balikatas draf PRSP, ikut-serta dalam badan-badanPRSP serta menghadiri rapat, lokakarya, seminardan sidang pleno.

Yang menjadi soal di sini adalah bagaimanameyakinkan bahwa pengarusutamaan jendermenjadi tujuan PRSP dan bahwa pelaksanaan PRSPdidasarkan pada data yang mengandung informasitentang masalah jender.

• Menggunakan informasi peka-jender dan datapemisahan jenis kelamin dalam semua analisistentang kemiskinan dan PRSP. Analisis tidak bolehdilaksanakan berdasarkan data yang menyatu(aggregate). Penekanan pada Badan StatistikPusat untuk mengeluarkan data mereka tentangpemisahan jenis kelamin.

• Menerapkan analisis jender tentang pembedaanpartisipasi, kebutuhan, manfaat dari/untukwanita dan pria dalam semua bidang PRSP,termasuk dalam pendidikan, kesehatan danekonomi.

• Mempromosikan kesetaraan jender sebagai halyang selalu ada dalam semua agenda.

• Membuat PRSP memiliki tujuan, indikator, dansasaran yang eksplisit.

Yang perlu dipikirkan di sini adalah bagaimanamembuat PRSP bisa dipertanggungjawabkan untuktujuan pengarusutamaan jender.

• Menyusun indikator jender untuk pemantauandan evaluasi

• Meminta pelaporan tentang pencapaian dankesulitan (yang dipelajari dari pengalaman) dalammenyampaikan ketidak-setaraan jender dalamlaporan pemantauan dan evaluasi.

Yang menjadi soal di sini adalah bagaimanamengidentifikasi lembaga-lembaga kewanitaan yangperlu diberdayakan agar dapat ikut-serta dalam

Pelaksanaan/substansi

Pemantauan danEvaluasi

Pemberdayaan

12


berbagai kegiatan untuk memasukkan jendersebagai arus utama dalam PRSP.

• Mengidentifikasi lembaga-lembaga kewanitaanyang perlu ikut-serta dalam kegiatanpengarusutamaan jender PRSP.

• Menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, danpendidikan populer tentang hak-hak wanitasebagai bagian dari hak asasi manusia padalembaga-lembaga wanita.

• Melaksanakan kampanye dan pelatihan khusustentang penganggaran masalah jender(pengalokasian anggaran untuk mendukungkegiatan wanita), baik di tingkat nasional maupundaerah.

Hanya dengan memperkuat PRSP pada tingkatrancangan, kita dapat merencanakan pelaksanaandi lapangan tahap-demi-tahap daripengarusutamaan jender dalam PRSP. Bila kelimabidang PRSP tidak dapat diperkuat, keci lkemungkinan pengarusutamaan jender dari PRSPdapat dilaksanakan sesuai yang diinginkan padatingkat praktek. Dalam pelaksanaan tahap-demi-tahap dari penguatan PRSP, kita perlu menggunakankelima bidang konseptual di atas dalam PRSP yaitusasaran pengarusutamaan jender (strukturorganisasi, metode atau proses, substansi,pemantauan dan evaluasi, serta pemberdayaan)dalam tiap langkah upaya penguatan PRSP dilapangan.

Langkah 1 : memastikan bahwa jender dicakupdalam semua analisis tentang sebab-sebab kemiskinan.

Langkah 2 : mendokumentasikan pengalamankemiskinan di kalangan wanitamaupun pria.

Langkah 3 : melaksanakan analisis jender atasdata yang dikumpulkan danmengintegrasikan temuan-temuan kedalam diagnosis kemiskinan.

Pemaduanmasalah jender ke

dalam DiagnosisKemiskinan

13

Langkah 4 : mengidentifikasi kebijakan-kebijakanpublik yang perlu dimasukkan ataudiubah untuk menyempurnakanpengentasan kemiskinan.

Langkah 5 : mengembangkan prioritas perubahankebijakan untuk PRSP.

Langkah 6 : merumuskan rekomendasi untukperubahan kebijakan dalam semuamasalah jender.

Langkah 7 : memadukan dimensi jender ke dalamhasil pemantauan.

Langkah 8 : memadukan jender ke dalam strategievaluasi PRSP.

Langkah 9 : mengembangkan kemampuankelembagaan untuk pemantauan danevaluasi yang peka-jender.

Penggunaananalisis kemiskinanyang mengenalidengan baik soaljender dalammenentukanperubahankebijakan

Memadukandimensi jenderdalam pemantauandan evaluasi

pengentasan kemiskinan. dan kedua, sebagai rancang … · dalam penyusunan laporan komprehensif:...

Documents