BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan lahirnya undang-undang No.32 Tahun 2004 tentag

Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah terutaa daerah-daerah yang memiliki

potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan

pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan pelimpahan kewenangan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan

daerah tersebut.

Dalam waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan paradigma organisasi dalam

berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat

sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang

kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat

dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk

mengadaptasi perubahan. Factor politik yang mempengaruhi perubahan peran

organisasi dalam hal ini dimana organisasi public menuntut penerapan Good

Governance.

Good Governance yakni penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih

atau pemerintahan yang baik. Semangat rreformasi telah mewarnai pendayagunaan

aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan

Good Governance dan Good Governance ini berlaku pada setiap pemerintahan

daerah yang sanagt diperlukan dalam penyelenggaran otonomi daerah.

Dengan demikian organisasi public setiap pemerintah daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur

pemerintah daerah yang mampu mewujudkan karakteristik Good Governance.

Jelaslah bahwa perubahan paradigma organisasi yang memerlukan pendekatan baru

di dalam pengelolaannya adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk

1

mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa efektivitas organisasi tidak lepas dari efektivitas kerja pegawai sebagai salah

satu unsur organisasi, memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan

organisasi. Oleh karena itu tanpa manusia dalam suatu organisasi maka tujuan

organisasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis,

artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan manusia dalam

organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur - unsur lain. Sehingga dalam

organisasi pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi agar memiliki

kemampuan untuk mewujudkan Good Governance.

Dinas Sosial Kotamadya Binjai adalah salah satu dinas pemerintah sebagai

mitra pemerintah daerah Kotamadya Binjai dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka

menciptakan good governance, Dinas Sosial Kotamadya Binjai sangat berperan

penting, dengan pengertian lain Dinas Sosial Kotamadya Binjai harus menjadi suatu

organisasi yang efektif., karena salah satu karakteristik Good Governance adalah

efektivitas. Efektivitas organisasi tentu akan tercapai apabila terccipta efektivitas

pegawai Dinas Sosial Kotamadya Binjai.

Selanjutnya ukuran pokok atau prinsip Good Governance adalah

akuntabilitas, transparansi, fairness atau keadilan, responsivitas atau ketanggapan.

Dinas Sosial yang memberikan pelayanan umum dalam bidang kesejateraan social

sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk mendapatkan

pelayanan yang demikian, pegawai kantor Dinas Sosial harus memiliki motivasi

untuk mengerjakan pekerjaannya agar efektivitas organisasi dapat tercapai. Namun

kenyataannya selama ini banyak pegawai yang datang terlambat dan menunda

pekerjaannya. Hal ini tentu berdampak pada pemberian pelayanan yang tidak

memuaskan. Selain itu, mengenai anggaran daam dinas tersebut .. Kapabilitas

kebijakan yang rendah, manajemen keuangan yang lemah, peraturan yang terlalu

berbelit -belit dan sewenang-wenang, alokasi sumber-sumber yang kurang tepat juga

menjadi suatu masalah dalam mewujudkan efektivitas kerja pegawai.

2

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disebutkan bahwa Good Governance

akan tercapai apabila prinsip-prinsip Good Governance dapat terlaksana dengan

baik. Dengan demikian ada pengaruh pelaksanaan prinsip- prinsip Good Governance

terhadap efektivitas kerja pegawai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian tentang pelaksanaan Good Governane dan efektivitas kerja pegawai dan

menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : " Pengaruh Penerapan

Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Dinas

Sosial Kotamadya Binjai"

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini dan agar penelitian

memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam

penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

"Bagaimana Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap

Efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good

Governance di Dinas Sosial Kotamadya Binjai.

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja pegawai di

Dinas Sosial Kotamadya Binjai.

3. Untuk mengetahui apakaha ada pengaruh penerapan prinsip-

prinsip Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Dinas

Sosial Kotamadya Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya yaitu :

1. Bagi Penulis, untuk mengembangkan pengetahuan dalam

meningkatkan kemampuan berpikir.

3

2. Bagi para mahasiswa lainnya sebagai khasanah ilmiah untuk

penelitian selanjutnya.

3. Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.

4. Sebagai masukan bagi Dinas Sosial Kotamadya Binjai dalam

mencapai efektivitas organisasi.

E. Kerangka Teori

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan

teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana

penelitian menyoroti masalah yang dipilih. Singerimbun (1995:37) menyebutkan

teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, defenisi dann proposisi

untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara

merumuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka

teori adalah :

1. Pengertian Good Governance

Istilah Good Governance berasal dart induk bahasa Eropa, Latin, yaitu

Gubernare yang diserap oeh bahasi inggris menjadi govern, yang berarti steer

(menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah).

Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, atau

memerintah dengan kewenangan.

Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha

atau korporat. Manajemen professional yang diperkenalkan pasca perang dunia II

dengan prinsip dasar "memisahkan kepemilikan dengan kepengelolaan" benar- benar

menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan

menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika,

khususnyasetelah para titians entrepreneur mengalami kegagalan besar

mempertahankan kebesaran untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satu contohnya

adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena ia tidak

mengenal manajemen professional.

4

Pada tahun 1980 an mulai terlihat sisi buruk dari manajemen professional,

khususnya di Amerika Serikat. Dengan model manajemen one tieer system,dimana

lembga komisaris menjadi satu dengan lembaga direksi. Meskipun terdapat direksi

independent namun tetap saja kontrol tidak bias efektif. Para eksekutif korporat

kemudian menjadi pemilik modal baru, dimana mereka menjalankan organisasi

sesuka hati, mengambil keuntungan terbesar untuk

mereka sendiri melalui mekanisme gaji, tunjangan, bonus, hak atas saham dan

deviden dan sebagainya. Berbeda dengan model Eropa yang masih banyak

menggunakan pola two tieer system, dimana terdapat pemisahan yang tegas antara

lembaga kekomisarisan dan lembaga kedireksian. eperti halnya dalam politik,

masalahnya adalah siapa yang mengawasi pengawas. Para manajemen

professional bukan saja pengelola yang diberi kepercayaan pemiliknya untuk

menjadikan korporat menjadi sehat dan menguntungkan, namun mereka adalah

pengawas dari korporat.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa perkataaan governance pada

mulanya digunakan dalam dunia usaha dan konsep governance ini mempunyai arti

yang penting dalam keberhasilan usaha, sehingga konsep Good Governance

menjadi populer, dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF

meletakkan Good Governance sebagai kriteria Negara-Negara yang baik dan

berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk

memperoleh bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah

standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.

Bintoro Tjokroamidjojo memandang Good Governance sebagai suatu

bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai adminstrasi

pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent

of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara

berkembang. Agent of change karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi

planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga Agent of

Development. Agent of Development diarikan sebagai pendorong proses

pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui

5

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran

perencanaan dalam anggaran.

Pengertian Good Governance menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu

konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh

pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, meburut Bank Dunia yang dikutip Wahab

(2002:34) menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang

langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administrative,

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya

aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan Good

Governance sebagai hubungan sinergis dan konsturktif diantara Negara,sektoor

swasta dan masyarakat.

Dalam Sistem Administrasi Indonesia, penerapan Good Governance seperti

dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan dokumen kebijakan

UNDP dalam "Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia

Berkelanjutan". Januari 1997, yang dikutip Buletin iformasi Proggram Kemitraan

untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for governance

Reform in Indonesia), 2000, disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan

wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara

pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan

lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan mereka.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik Governance, yaitu :

legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebaab berasosiasi

dan partisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial),manajemen sektor

publik yang efisien, kebebasab informasi dan ekspresi, system yudisial yang adail

dan dapat dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi superioritas

majemuk, multi-partai,system orientasi pemilihan umum,dan pemahaman bahwa

perbedaan bentuk kewenangan politik dapat dikombinasikan dengan prinsip efisiensi

dan akuntabilitas dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan

6

terhadap argumentasi mengenai nila-nilai kebudayaan yang relatif; system

penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin bervariasi mengenai respon terhadap

perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, ata dalam hal-

hal seperti : partisipasi, individualitas, serta perintah dan kewenangan. UNDP

menganggap bahwa Good Governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-

indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya.

2. Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan pengertian Good Governance oleh Mardiasmo dan Bank Dunia

yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan

aparatur Negara termasuk daerah aadlah perlunya mewujudkan administrasi Negara

yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan

konsep Good Governance sebagai kepemerintahan yang baik, relevan dan

berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan

Tingkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal

dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai

regulator maupun sebagai Agent of Change.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Good Governance awalnya

digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun

sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan

manajemen professionalnya, maka ditetapkan Good Corporate Governance.

Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah:

transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas.

(Nugroho,2004:216)

Transparansi merupakan keterbukaan, yakni adanya sebuah system yang

memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari organisasi

manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi kepada

dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewn komisaris kepada

masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara financial.

7

Fairness agak sulit diterjemahkan karena menyangkut keadilan dalam konteksmoral.

Fairness lebih menyangkut moralitas dari organisasi bisnis dalam menjalankan

hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal.

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan.

Dalam konteks ini, penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika

korporat, termasuk dalam hal etika professional dan etika manajerial. Sementara itu

komite governansi korporat di Negara-negara maju menjabarkan prinsip governansi

korporat menjadi lima kategori, yaitu: (1) hak pemeganng saham, (2) perlakuan yang

fair bagi semua pemegang saham, (3) peranan konstituen dalam governansi korporat,

(4) pengungkapan dan transparansi dan (5) tanggungjawab komisaris dan direksi.

Prinsip-prinsip Good Governance diatas cenderung kepada dunia usaha,

sedangkkan bagi suatu organisasi public bahkan dalam skala Negara prinsip- prinsip

tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tingkilisan (2005:115)

menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor

swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik

Good Governance, yaitu:

a)Partisipasi (Participation)

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusa, baik secara

langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mmewakili

kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibanguna atas dasar kebebasan

berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif

b) Penerapan Hukum (Fairness).

Kerangka hokum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama

ukum untuk hak azasi manusia.

c)Transparansi (Transparency)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat

diterima oleh mereka yang mambutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan

dapat dimonitor.

d) Responsivitas (Responsiveness)

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk

melayani setipa stakeholders.

8

e) Orientasi (Consensus Oreintation)

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk

memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal

kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f) Keadilan (Equity)

Semua warga Negara, baik laki-laki mapuin permpuan mempunyai kesempatan

untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam

pemerintahan.

g) Efektivitas (Effectivness)

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah

digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

h) Akuntabilitas (Acoountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil

(civil society) bertanggungjawab kepada public dan lembaga-lembaga

stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan

yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal

organisasi.

i) Strategi visi (Strategic vision)

Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif good governance dan

pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang

diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

9

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dippenuhi

dalam hal pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan control dan

pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan

penggunaan cara sungguh-sugguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders.

Penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakt

memastikan mandat, wewenanang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan

sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah kedepan dari Good Governance

adalah membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah

yang dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi

professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu

mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dandalam melaksanakannya

berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai

kualifikasi professional mengarajh kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi

publik sehingga dalam peyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja

organisasi publik, yakni responsivitas (Responsiveness), responsibilitas

(Responsibility), dan akuntabilitas (Accountability).

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan

program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. (Tingkilisan, 2005:117)

Berdasarkan pernyataan tingkilisan diatas maka disebutkan bahwa

responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan

yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan

masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik , maka

kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas dimasukkan sebagai

salah satu indikator Good Governance karena responsivitas scara langsung

menggambarkan kemampuan suatu organisai public dalam menjalankan misi dan

tujuannya, terutaa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang

sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagagalan organisasi

10

dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki

tingkat responsivitas yang rendah dengan sendirinya juga akan memiliki kinerja

yang rendah.

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi

public itu dilakukan sesuai dengan yang implicit atau eksplisit. Semakin kegiatan

organisasi public itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinspi administrasi dan

peraturan serta kebijaknsanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin

baik.

Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan

kegiatan organisasi public tunduk pada pejabat polotok yang dipilih oleh rakyat.

Asumsinnya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat,

maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini kinerja organisai public dinilai baik apabila sepenuhnya atau

setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk

memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak

lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi

tersebut akan semakin baik.

Konsep akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar

kebijakan dan kegiatan organisasi public atau pemerintah seperti prncapaian

target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public

memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai

dengan nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat.

3. Efektivitas Kerja

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu:"effective" yang berarti

berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederet arti diatas, yang

paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik

maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif.

Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan: "Efektivitas adalah

hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuat dengan benar,

11

yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan".

Selanjutnya Permata Wesha (1992:148) mengatakan : Efektivitas adalah keadaan

atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukakn oleh manusia untuk

memberikan hasil yang diharapkan. Untuk melihat Efektivitas kerja, pada

umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi,

pertimbangan fisiologi, pertombangan psikologi dan pertimbangan sosial.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas

merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kkeberhasilan kerja yang ditetapkan.

Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah

diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat

tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya,

dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada

penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto (1990:126)

mengistilahkan efektivitas dengan "berhasil guna", yaitu pelayanan yang baik

corak dan mutunya dan benar-benarsesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian

tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa Efektivitas kerja berhubungan dengnan hasil yang telah

ditentukan sebelumnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah efektivitas

kerja tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja berhubungan

dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran.Jadi efektivitas kerja adalah

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan

tertentu atau efektivitas kerja juga dapat diartikan dengan hasil guna penekannya

pada efeknya, atau hasil tanpa perlu memperdulikan pengorbanan yang perlu

diberikan oleh hasil tersebut. Jadi efektivitas kerja dalam organisasi merupakan

usaha untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan menggunakan sumber daya

yang masih tersedia dalam waktu yang relatif singkat tanpa menunggu

keseimbangan tujuan alat dan tenaga serta waktu. Apa yang dimaksud efektivitas

kerja dipertegas Siagian (1996:19) yaitu " penyelesaian pekerjaan tepat pada

waktu yang ditentukan, artunya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak

adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan

12

terutama menjawab tetang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang

dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut".

Dari definisi diatas dapatlah kiranya diinterpretasikan bahwa efektivitas

kerja mengandung arti tentang penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik

pula efektivitas kerja yang dicapai. Demikian pula sebaliknya dengan semakin

lamanya pekerjaan tersebut terselesaikan, maka semakin jauh pula pekerjaan

tersebut dari keefektifannya. Menurut Handoko (1999;62) pegawai mampu

mencapai efektivitas kerja apabila pegawai 'menunjukkan kemempuan

mengekumulasikan pemilihan tujuan yang dilaksanakan dengan peralatan yang

akan dipergunakan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga pekerjaan

tersebut terselenggara sebagaimana yang diharapkan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilihan alternatif

yang tepat sangat menentukan tingkat efektivitas kerja yang sangat tinggi dan

tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas dari hasil pekerjaan dan

kualitas pekerjaan itu sendiri.

4.Pengukuran Efektivitas Kerja

Pada dasarnya Efektifitas kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil

pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau

dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektivitas

pada dasarnya ditenrukan oleh tercapainya tujuan organisasi serta factor kesesuain

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Jadi Efektifitas kerja pada tiap-tiap

organisasi akan berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi yang

lainnya, tergantung pada jenis dan sifat dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut campel yang dikutip Richard M, Steers (1998:45) untuk

mengukur Efektifitas kerja, ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan, yaitu:

1. Kesiagaan

Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi

mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta.

13

2. Kemangkiran

Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja.

3. Motivasi

Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan

sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap

hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnay kepuasan, tetapi lebih

merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

4. Kepuasan kerja

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam

organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena

pekerjaan mereka.

5. Beban Pekerjaaan

Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan

kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.

6. Waktu menyelesaikan tugas

Waktu merpuakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting

sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah

dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota berorganisasi. (Steer,

1998:46)

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan

diri perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bias

melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Pengukuran Efektifitas kerja yang

penulis lakukan didasarkan atas banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah

pegawai yang melaksanakan tugas tersebut, sehingga dari kedua hal tersebut dapat

disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan/organisasi sehingga menghasilkan

Efektifitas kerja sebagaimana diharapkan.

Pengukuran Efektifitas kerja berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul

dan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut dapat berarti bahwa bila

tugas yang dibebankan kepada pegawai sedikit, sementara jumlah pegawai yang

melaksanakan tugas tersebut lebih banyak, maka akan terjadi banyak pegawai

yang menganggur sehingga menjadi tidak efektif.

14

Sebaliknya jika tugas yang di bebankan banyak sedangkan banyak pegawai

yang melaksanakannya terbatas, maka akan terjadi penumpukan pekerjaan dimana

hal ini akan mengakibatkan banyajnya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan

atau tertunda sehingga terjadi ketidakefektifan.

5.Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap

Efektivitas Kerja

Dinas Sosial adalah salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi untuk

melayani kebutuan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Dalam melayani

masyarakat, aparatur dinas sosial dituntut untuk mealaksanakan tugas dengan baik,

yakni efektifitas kerjanya harus tinggi. Tercapainya efektifitas kerja bukan saja

ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai, akan tetapi juga dipengaruhi oleh

factor lain, seperti pengelolaan organisasi, pengendalian yang baik yang disebut

dengan Good Governance.

Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi public

menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama, yaitu untuk

menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunann yang solid dan

bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,efisiensi, pencegahan

korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Dengan pengertian lain

Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,

transparan, akuntabel oleh organisasi-organisasi pemerintah seperti organisasi

public pemerintah Kotamadya Binjai yang mencakup kepemimpinan, struktur

organisasi dan sumber daya manusia nya.

Berdasarkan uraian diatas disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi

public,struktur organisasi dan sumber daya manusianya baik, maka akan tercipta

prinsip Good Governance yang berpengeruh terhadap efektifitas kerja pegawai ari

organisasi itu sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan prinsip-prinsip Good

Governance akan berpengaruh terhadap efektifitas kerja pegawai.

15

F. Hipotesis

Sugiyono (2003:70) menyebutkan "hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian". Dikatakan smentara karena

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh

melalui pengumpulan data dan harus diuji kebenarannya melalui pengujian

hipotesis.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. 'Hipotesis Nihil (Ho):

"Tidak ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good

Governance dan efektifitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai".

2. Hipotesis Alternatif (Ha):

"Ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance

dan efektifitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai".

G. Definisi Konsep

Menurut singarimbun (1993:33) "konsep adalah istilah dan definisi yang

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok

atau individu yang menjadi pusat perhatia ilmu sosial.

Berdasarkan uraian dan kerangka teori diatas, konsep yang digunakan dla

penelitian ini adalah:

1. Prinsip-prinsip good Governance, adalah suatu karakteristik atau

ukuran pokok dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Efektifitas Kerja pegawai, adalah kemampuan menyelesaikan suatu

kegiatan tepat pada wktu dan sesuai dengan apa yang ditentukan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel

diukur. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni satu

variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi dan satu variabel terikat yaitu

variabel yang dipengaruhi.

16

a) Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini adalah Penerapan prinsip- prinsip Good

Governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu:

1. Akuntabilitas.

yaitu Terukurnya kinerja, sumber daya dan kewenangan yang

digunakan oleh Dinas Sosial Kotamadya Binjai.

2. Transparansi atau keterbukaan

yaitu Keterbukaan informasi kepada masyrakat terkait seluruh

kegiatan Dinas Sosial Kotamadya Binjai.

3. Responsivitas atau ketanggapan.

yaitu mampu dan tanggap menanggapi aspirasi maupun

kebutuhan masyarakat dan menjadikannya sebagai acuan

pengambilan keputusan di Dinas Sosial Kotamadya Binjai.

4. Partisipasi.

yaitu adanya kebebasan setiap warga memberikan suara dalam

formulasi keputusan, baik secara langsung maupun melalui

intermediasi institusi. Seperti ikutnya lembaga-lembaga atau

institusi lain dalam pengembilan keputusan.

5. Keadilan.

yaitu adanya perlakuan yang sama baik laki-laki maupun

perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau

menjaga kesejahteraan mereka.

b) Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Efektifitas Kerja Pegawai,

yaitu pencapaian atau hasil kinerja dengan tingkat prestasi yang ditunjukkan

pegawai. Efektifitas kerja pegawai adapt diukur melalui indikator sebagai

berikut:

Menurut Campel yang dikutip Steers (1998:45) untuk mengukur efektifitas

kerja ada beberapa variabel yang bias digunakan, yaitu:

1. Kesiagaan

Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa

organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta.

2. Kemangkiran

17

yaitu Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada

saat jam kerja.

3. Semangat kerja

yaitu kecenderungan anggota kerja organisasi berusaha lebih keras

mencapai sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja

adalah gejala kelompok yang melibatkan kerja sama dan perasaan

memiliki.

4. Motivasi

Yaitu Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam

kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan

senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan

sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela

bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

5. Kepuasan kerja

yaitu Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya

dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai

karena pekerjaan mereka.

6. Keahlian dan fasilitas yang tersedia

yaitu kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan nya, dan fasilitas

yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

7. Waktu menyelesaikan tugas

yaitu Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat

penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi

sudah dijalankan dengan sebaik- baiknya oleh setiap anggota berorganisasi.

(Steer, 1998:46)

18

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Yaitu sebagai awal penulisan yang berisikan : Latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,

hipotesis, definisi konsep, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II Metode Penelitian

Yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas : bentuk

penelitian, populasi dan sample teknikpengumpulan data, teknik

penentuan skor dan teknik analisis data.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

memuat gambaran sejarah lokasi penelitian dan struktur organisasi.

BAB IV Penyajian Data Penelitian Penyajian data yang diperoleh secara

sistematis.

BAB V Analisa Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan analisis yang

digunakan serta menguji hipotesis yang dikemukakan.

BAB VI Penutup

Sebagai akhir bab, disajikan kesimpulan dan saran.

19