ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) dan GOOD GOVERNANCEFakultas Hukum Universitas IndonesiaOleh : Eka Sri Sunarti1

Dulu : Kekuasaan yang bebas dan tidak terjamah (discretionary power, discretionaire bevoegdheid) oleh peraturan perundangundangan dan hukumSekarang : Kemajuan dan perkembangan Hkm.Adm.Negara kriteria yang digunakan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Di Indonesia di sebut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2

Kenapa disebut asas ?Menurut Hoogewert : Asas merupakan aturan tingkah laku secara umum dan abstrak ide. tidak mempunyai sanksiNorma merupakan aturan tingkah laku secara khusus dan konkrit penjabaran dari ide. mempunyai sanksi3

Norma ada 2 :

1. Norma Moral (etis): melekat pada manusia sebagai pribadi yang bersifat bathiniah, sehingga tidak dapat dipindahkan dan dihilangkan. 2.Norma Hukum : melekat pada kehidupan ekstern yang berasal dari suatu perjanjian. memiliki sifat objektif dan dapat mewajibkan.4

AUPB

sebagai asas hukum memiliki daya pengikat dan harus dipatuhi oleh badan/pejabat , sebagaimana halnya norma/aturan hukum yang harus dilaksanakan.

5

Kenapa harus dipatuhi oleh badan/ pejabat ?

sebelum memangku jabatan, seorang pejabat harus dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :

ATRIBUSI DELEGASI MANDAT6

Sifat dari Kewenangan :

1. Terikat pada masa berlakunya kewenangan 2.Tunduk pada batas materi kewenangan 3.Terikat pada wilayah berlakunya kewenangan.7

Yang membatasi wewenang :

1.Doelmatigheid : setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

2.Asas Yuridikitas (Rechtmatigeheid) : setiap keutusan harus berdasarkan atas hukum secara umum (keadilan,kepatutan dan kewajaran)8

3.Asas legalitas (wetmatigeheid): setiap keputusan harus diambil berdasarkan ketentuan hukum tertulis.4.Asas Diskresi (discretionary power) : kewenangan pejabat untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri

5.AUPB ( algemene beginselen van behoorlijk).9

Paul scholten : AUPB merupakan pemberi dasar dan kecenderungan etis dalam tertib hukum.Bellefroid : AUPB sebagai norma dasar dan pedoman bagi para pejabat Administrasi Negara dalam membuat kebijakan publik.10

Konijnenbelt : AUPB menentukan arah pada waktu melaksanakan pemerintahan dalam membuat keputusan.

11

AUPB menurut Prof.Prayudi :AUPB dikatagorikan dalam 2 gol :1.

Asas mengenai Prosedur Pengambilan Keputusan :Pembuat keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan Kepentingan yang merugikan masyarakat terlebih dahulu meminta pendapat masyarakat Keputusan mempertimbangkan kondisi nyata.12

2. Asas tentang kebenaran fakta yang dijadikan dasar pembuat keputusan :

Asas larangan kesewenang2an Asas larangan penyalahgunaan dan pelampauan wewenang ; Asas kepastian hukum ; Asas larangan melakukan diskriminasi hukum ; Asas batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan .13

De Monchy thn 1950 di Belanda: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, meliputi :

1.Asas Kepastian hukum2.Asas Keseimbangan

3.Asas Kesamaan4.Asas Bertindak Cermat 5.Asas Permainan yang layak 6.Asas Keadilan dan Kewajaran14

Lanjutan .7. Asas Perlindungan atas pandangan hidup 8. Asas Kebijaksanaan 9. Asas Penyelenggaraan 10. Asas Kejujuran 11. Asas Tidak Pandang bulu 12. Asas Penghargaan terhadap pendapat orang lain. 13. Asas pertanggung jawaban.

15

AUPB di Indonesia :Dalam penjelasan umum UU 5/1986 : tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang nomor 29 tahun 1999 : tentang Pemerintahan yang bersih , bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme UU tentang Administrasi Pemerintahan ( MenPAN )16

Fungsi AUPB : sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh suatu jabatan secara yuridis. Orientasinya ; berdasar kepada peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum maka kepatuhan terhadap batas-batas jabatan dapat dipaksakan.17

Manfaat AUPB : Tercipta tata pemerintahan yang baik ( Good Governance)

18

Definisi :Government (Pemerintah) :mencakup kekuasaan eksekutif saja, yaitu Kepala Pemerintahan dan kabinetnya (Inggris); mencakup kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (AS); mencakup kekuasaan eksekutif : ps 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan.

Governance:adalah proses pembuatan keputusan dan proses bgmn keputusan tsb diimplementasikan di berbagai tingkat Pemerintahan (Prof.Safri). Pemerintah adalah salah satu pelaku dari governance.

Good Governance :proses pembuatan keputusan dan proses bgmn kepts itu dilaksanakan dengan mengadopsi 8 karakteristik (participation, concensus oriented, accountable, transparency, responsive, effective dan efficient, equity dan follows the rule of law). 19

GOVERNMENTDalam mengelola berbagai kehi dupan masyarakat, didominasi oleh Pemerintah (peran privat sector dan civil society kecil sekali);

GOVERNANCEDalam mengelola berbagai kehi dupan masyarakat melibatkan stake holder lainnya, tidak hanya instansi Pemerintah (peran privat sector dan civil society cukup signifikan)

Prinsip2 Pemerintahan, masih lemah untuk diterapkan dan memang masih belum berkembang dengan baik

Prinsi good governance sudah dikembangkan dengan baik: participatory, concensus orien ted, accountable, transparency, responsive, effective dan efficient, equity, rule of law.20

Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDPPARTICIPATION : baik laki2 maupun perempuan mempunyai hak suara dalam pembuatan keptsn, baik sec langsung maupun melalui lembaga2 perwakilan CONCENSUS ORIENTED : dalam pengambilan keputusan hal tsb dijadikan media untuk mencapai kesepaka tan yang terbaik yang mewakili berbagai kepentingan ACCOUNTABLE : pembuatan keputusan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, sebagai skate holder bertanggung jawab kepada publik TRANSPARENSCY: adanya arus informasi yang terbuka dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan RESPONSIVE : lembaga dan proses melayani stake holder secara tanggap EFFECTIVE DAN EFFICIENT : proses dan pelaksanaan keputusan dilakukan seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi EQUITY : baik laki2 maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan RULE OF LAW : Dasar dari kerangka bekerja haruslah jelas dan menerapkan prinsip2 HAM

21

Penerapan prinsip GG biasanya didahului oleh penerapan AUPB (asas umum pemerintahan yang baik = algemene beginselen van behoorlijk bestuur)

AUPB merupakan panduan tidak tertulis bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.Materi AUPB : a. asas larangan penyalahgunaan wewenang b. larangan melaks tindakan se-wenang2 c. asas kecermatan d. asas kewajiban memberi dasar pertimbangan pd putusan e. asas kepentingan umum.22

Prof. Prayudi mengkategorikan AUPB dalam 2 golongan:1. Asas mengenai prosedur pengambilan

keputusan:a. pembuatan keputusan tdk boleh memp kepentingan pribadi; b. kepts yg merugikan masy terlebih dahulu dimintakan pendapat masyarakat; c. keputusan mempertimbangkan kondisi nyata.

2. Asas mengenai kebenaran fakta yg dijadikan pembuatan keputusan :a. asas larangan kesewenang2an; b. asas penyalahgunaan&pelampauan wewenang; c. asas kepastian hukum; d. asas larangan melakukan diskriminasi; e. asas batal karena kecerobohan pejabat ybs.23

Good Governance dan Bad GovernanceGovernance akan menjadi baik (Good Governance) bila : a. tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dg baik; b. proses dlm pembuatan keputusan telah diamati dengan baik; c. para pejabat memperlihatkan fungsi dan tugas mereka sesuai dengan kewenangannya; d. organisasni berkelanjutan. Governance akan menjadi jelek (Bad Governance) bila : a. hanya beberapa tujuan saja yg tercapai; b. beberapa tindakan para pejabat melanggar peraturan yg tertulis; c. kekuasaan dan kelembagaan melampaui kewenangannya; d. organisasi mengalami berbagai gangguan, sehingga terpecah belah.

24

6 karakter yang dapat mendorong Good Governance1. Supremacy of the law (supremasi hukum) : setiap tindakan harus didasari oleh hukum bukan berdasar diskresi; 2. Legal certainty (kepastian hukum) : menjamin suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif; 3. Hukum yang responsive : hukum mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mengakomodasinya; 4. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminasi; 5. Independensi peradilan sebagai syarat penting dalam perwujudan rule of law; 6. Aparatur Pemerintah (birokrasi) yang profesional dan25 memiliki integritas yang kokoh

Tujuan Pemerintah menerapkan Good Governance :1.Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi kinerja birokrasi; 2. Mewujudkan iklim birokrasi yg kondusive melalui pengaturan kinerja yang profesional; 3. Mencegah praktek penyalahgunaan wewenang;

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pelayanan publik.26

Perlu diingat :Penerapan governance tidak terlepas dari aktivitas yg dilakukan oleh administrasi negara, baik di pusat maupun di daerah; Jadi tanggung jawab utama penerapan GG berada di tangan Pemerintah, dan adm negara sbg pelak sana kegiatan pemerintahan sehari-hari. Lebih jauh tujuan GG adalah mencapai keadilan, dimana dalam perspektif negara hukum berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep GG dapat dilihat dari upaya strategi pemba ngunan yg melibatkan seluruh lapisan masyarakat27

Usaha Pemerintah kearah penciptaan Good Governance :Membentuk Peraturan perundang-2an, a.l : 1. UU No.5 Th 1986 : PTUN; 2. UU No.28 Th 1999 : Pem yg bersih bebas KKN; 3. UU Adm Pemerintahan; 4. UU Etika Penyelenggara Negara; 5. Tersebar dalam berbagai UU lainnya; 6. UU No.10 Th 2004 : Pembentukan Perat. Perundang2an 7. Peraturan2 Pelaksanaan. Membtk Lembg yang membantu Pem. dalam mewujudkan GG, a.l : 1. KPK; 2. Ombudsman; 3. Tim2 Independent; 3. Komisi2/ badan2 lainnya Membtk Kegiatan intern Pem yg mendukung penciptaan GG, misal nya membentuk Tim KORMONEV Pusat dan Daerah (Inpres 15/05). Membentuk Lembaga2 pengawas : Irjen, BPK,BPKP,BPK Daerah, Bawasda, Tim2 Independent yg bertugas sebagai 28 Pengawas dsb.

Kinerja Pemerintah :Masa Pemerintahan SBY dicanangkan 4 arahan, yaitu : a. laksanakan reformasi birokrasi; b. tegakkan dan terapkan prinsip GG; c. tingkatkan kualitas pelayanan publik; d. berantas korupsi. Kenyataannya menurut CSIS, persoalan kinerja birokrasi dituduh sebagai sebab keterpurukan bangsa ini, dengan tudingan : a. birokrasi lambat; b. birokrasi tidak efisiendan efektif; c. birokrasi tidak tanggap; d. banyak praktik KKN Menteri Negara PAN menjelaskan 4 hal yang saat ini terjadi : a. berbagai keluhan masyarakat kurang direspons oleh aparatur; b. belum adanya data awal yang pasti dan sama; c. tolok ukur keberhasilan belum jelas; d. belum ada analisis yg jelas mengapa pemberantasan korupsi belum menunjukkan tanda2 keberhasilan29

Patologi yang biasa timbul dalam Pemerintahan :1. Patologi yang timbul krn persepsi dan gaya manajerial para birokrat; ( co: mempersulit , lambat, susah dihubungi) 2. Patologi yg disebabkan krn kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi; (co:kurang cermat, tidak teliti, tidak mampu menjabarkan kebijakan pimpinan )

3. Patologi yg timbul krn tindakan para birokrat yg melanggar norma hkm dan perat per-uu-an;(co: menerima suap, mark up, korupsi)4. Patologi yg dimanifestasikan dlm perilaku para birokrat yg bersifat disfungsional/negatif; (co;diskriminasi, tidak sopan) 5. Patologi yg mrpkn akibat situasi dalam berbagai analisis dalam lingkungan Pemerintahan , (co:beban kerja yg melebihi, tdk ada indikator kinerja).

30

Selanjutnya MenPAN mengatakan 7 kelemahan yg menonjol:a. lemahnya kehendak pemerintah atau political will; b. belum ada kesamaan persepsi tentang visi, misi dari tujuan c. kurang memanfaatkan teknologi informasi (egovernment, e-procurement, information technology) dalam pemberantasan KKN; d. belum ada kesepakatn penerapan SIN (single identification) tentang data kepegawaian, askes, taspen, pajak, tanah dll; e. masih banyak duplikasi, pertentangan dan ketidakwajaran peraturan perundang2an; f. kelemahan dalam criminal justice (sistem penanggulangan kejahatan); g. belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN.31

Pembaruan Birokrasi ( David Osborne dan Ted Gaebler ) :1. Catalytic Government : Steering rather Rowing. (Pemerintah sbg katalis, lbh baik menyetir dari pada mendayung. Pemerintah disarankan melepas bidang yg sdh dpt dikerjakan oleh masyarakat sendiri); 2. Community owned government :empowering rather than serving. (Pemerintah adalah milik masyarakat, lebih baik memberdayakan drpd melayani ) ; 3. Competitive Government : injecting competition into service delivery. (Pemerintah yang kompetitif adalah pemerintah yang memasukkan semangat kompetitive dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menja dikan birokrasinya saling bersaing.32

Paradigma baru untuk Indonesia kedepan :Perlu tumbuhnya kesadaran di kalangan PNS, pejabat struktural, maupun fungsional, bahwa rakyat lah yg berkuasa sedangkan pemerintah dan birokrasi hanya merupakan pelaksana. Birokrasi adalah public servant . Birokrasi perlu transparansi dalam kegiatan dan dalam membuat ketentuan teknis; Pejabat birokrasi perlu merakyat, mau turun ke lapangan yang menjadi bidang tugasnya; Membangun birokrasi yang mempunyai kultur dan struktur yang rasional hirarkhis; Birokrasi perlu bertindak lebih profesional terhadap public; Birokrasi perlu menerapkan sistem rekruitmen SDM terbuka; Institusi birokrasi perlu menjalankan prinsip netralitas politik .

33

Upaya Penanggulangan :1. PARADIGMA BIROKRASI YANG IDEAL a. Paradigma kelembagaan : Birokrasi mrpk organisasi yg paling besar wilayah kerjanya meliputi sel wil kekuasaan negara. Untuk itu dalam pelaksanaannya perlu penetapan prinsipprinsip organisasi b. Manajemen sumber daya manusia : harus diarahkan pd tersedianya tenaga kerja yg me menuhi tuntutan keseluruhan tugas dan peranan birokrasi yang meliputi : perencanaan, rekruitmen, seleksi, penempatan sementra & tetap; penentuan sistem imbalan; perencanaan & pembinaan karier; peningktan penget dan keterampilan pemutusan hub kerja, pensiun dan audit pegawai

34

Lanjutan.

c. Pengembangan sistem kerja : pendekatan kesisteman, dmn dpt mewujudkan kesatuan gerak dan langkah dlm pelaksanaan birokrasi; d. Pengembangan citra birokrasi yg positif: loyalitas, kejujuran, semangat, pengabdian, disiplin kerja untuk mendahulukan kepentingan bangsa selalu ditekankan untuk dijunjung tinggi. Beberapa cara menghilangkan citra negatif, antara lain : - mendorong proses demokrasi dlm masyarakat; - mengurangi campur tangan birokrasi dlm berbagai kegiatan - menggunakan kesempt utk menumbuhkan persepsi pentingnya orientasi pelayanan - menghrskan para pejbt tinggi membuat pernyataan mengenai kekayaan waktu mulai menjabat

35

2. Total Quality management (TQM) :a. menekankan pengkajian yg intensif dr hub yg saling berkaitan, agar semua langkah dan tindakan dlm proses manajemen selalu tertuju pd proses pencapaian tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dengan tingkat produktivi tas yg setinggi mungkin, bebas dari pemborosan b. pemahaman persyaratan hrs dipenuhi dlm hub antara birokrat dengan masyarakat yg hrs dilayani, berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Sikap tanggap birokrasi thd tuntutan para angg kelompok masyarakat. Hal negatif yg sering dirasa oleh masyarakat adalah: -penerapan ketententuan yg dipandang kurang transparan -perlakuan yg dirasa diskriminatif -kelambanan dalam memberikan pelayanan .36

Yang paling penting dari semua pembaharuan tersebut adalah :ADANYA KESADARAN DAN KEMAUAN DARI DALAM DIRI APARATUR PEMERINTAH UNTUK BERBUAT BAIK DAN BEKERJA DEMI KEPENTINGAN NUSA DAN BANGSA, BUKAN UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI BERARTI KEMBALI KEPADA AKHLAK MASING - MASING APARATUR PELAKSANANYA.37

SEKIAN

TERIMAKASIH

38