pengadilan tinggi medan - pt-medan.go.id fileperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, ......

P U T U S A N Nomor : 51/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

Marry Pardede Alias Marry Lumban Tobing, Umur : 65 tahun, Agama :

Kristen Protestan Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :

Jalan Bango III No: 14 B, Kelurahan Pondok Labu,

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Dalam hal ini

diwakili Kuasanya : C. P. SIREGAR, SH., GINDO

NADAPDAP, SH., ABDULLAH MUHAMMAD AMIN, SH.,

BONATUA PAKPAHAN, SH.MH., FERY ARIANZA, SH.

seluruhnya Advokat - Penasehat Hukum - Konsultan

Hukum, berkantor dan berkedudukan di Jl. Akasia I No.

9 A, Karantina Sutomo Ujung Medan, Telp. (061)

77637444, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober

2014;

L a w a n :

Anny Pardede Alias Any Pardede, Umur : 66 tahun, Agama : Kristen

Protestan Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Linggar

Jati, Nomor: 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan

Maimun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I

semula Tergugat I;

Dr. Surya Indriani Alias Surya Indriany Pardede, Umur : 54 tahun,

Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Wiraswasta,

Alamat : Jl. Bukit Mas II B VII, Nomor : 02, Kelurahan

Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Bandung,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula

Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 2 -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat

dan ditanda tangani Kuasanya tersebut diatas, tertanggal 04 Nopember 2014

dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04

Nopember 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn.,

telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba

International berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba International nomor 103,

tanggal 24 Februari 2011 dan Akta Penegasan Pernyataan Rapat nomor

90 tanggal 24 Mei 2011 dan persetujuan oeh Kementrian Hukum dan

HAM Republik Indonesia sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum Umum

nomor AHU-AH.01.10-16243 tanggal 27 mei 2011 dengan tanda daftar

perseroan nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27 mei 2011.;-----------

2. Bahwa sebelum perkara ini diajukan, telah diajukan gugatan perbuatan

melawan hukum kepada Penggugat sebagai Tergugat I dengan Register

Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN di Pengadilan Negeri Medan;--

3. Bahwa dalam gugatan perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN,

Tergugat II bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai

Tergugat VI sedangkan Penggugat adalah pihak Tergugat I dalam

perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN;-----------------------------------------

4. Bahwa secara terselubung Tergugat I telah melakukan kerjasama

dengan Tergugat II dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN,

sebagaimana dengan Laporan Polisi di Kepolisan Daeran Sumatera

Utara nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 sebagai

Terlapor adalah Penggugat ;-----------------------------------------------------------

5. Bahwa hal ini semakin dipertegas dengan amar putusan yang

dimohonkan oleh Tergugat II dalam Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-

MDN hanya dibebankan kepada Penggugat (ic. Tergugat I, yang mana

permohonan amar putusannya berupa:----------------------------------------------

- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat I baik secara tangggung renteng untuk

membayar kepada Penggugat (ic. Tergugat II) kerugian materil dan

immaterial.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 3 -

Pada hal Tergugat I dalam perkara dimaksud adalah juga sebagai

Tergugat VI dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN-MDN.;--------------

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dahulu sebagai Penggugat dan

Tergugat VI dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN dengan

sengaja tidak menghadiri persidangan dimaksud, walaupun sudah

dipanggil secara patut dan resmi, selain itu pula tidak bersedia membayar

tambahan biaya panjar ongkos perkara.;--------------------------------------------

7. Bahwa pemeriksaan perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN sudah

dalam tahap proses pembuktian saksi-saksi, dengan kata lain, tahap

Pembuktian surat pada perkara dimaksud sudah selesai dilaksanakan.;---

8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui kelanjutan pemeriksaan perkara

tersebut, apakah akan dilanjutkan atau tidak, padahal sesuai dengan

ketentuan hukum acara perdata dan praktek peradilan, apabila pihak

penggugat tidak hadir / menyetor biaya perkara, maka perkara nomor.

683/Pdt.G/2013/PN-MDN tidak dapat dihentikan begitu saja oleh Majelis

Hakim kecuali ada persetujuan untuk menghentikan proses dari pihak

lawan (i.C Penggugat dalam perkara aquo).;--

9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan

kembali tambahan Panjar biaya perkara adalah akal bulus Tergugat I dan

Tergugat II agar perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN dapat

digugurkan atau gugur dengan sendirinya.;----------------------------------------

10. Bahwa adalah tidak logis menurut Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I

dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN), Tindakan Tergugat II

yang tidak mau kembali menyetorkan ongkos perkara karena

ketidakmampuan Tergugat II secara finansial. dikarenakan Tergugat II

adalah orang yang mampu dan berkecukupan secara finansial dan

mempunyai usaha .;--------------

11. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ini juga erat kaitannya dengan

Laporan polisi nomor 1188/XI/2013/SPKT II tanggal 10 Nopember 2013

di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Laporan mana Penggugat adalah

pihak Terlapor. dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana

menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana

dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana yang dilaporkan oleh Tergugat I

(dahulu Tergugat VI dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN).;----

12. Bahwa unsur yang hakiki dari pasal 266 KUHPidana tersebut adalah ada

atau tidak dilaksanakannya Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel Danau

Toba International oleh Penggugat dalam perkara nomor

683/Pdt.G/2013/PN-MDN.;--------------------------------------------------------------

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 4 -

13. Bahwa adalah tidak pernah sama sekali dilakukannya Rapat Dewan

Komisaris PT. Hotel Danau Toba International dilaksanakan oleh

Penggugat. Sehingga laporan tersebut merupakan rekayasa dari

Tergugat I.;--------------------------------

14. Bahwa dengan jelas dan tegas disebutkan pula dalam akta Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional,

Nomor 20; tanggal 07 November 2013, yang diperbuat oleh Notaris Adi

Pinem SH, tidak ada disebutkan hasil Rapat Dewan Komisaris

sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat I, akan tetapi disebutkan

“bahwa atas persetujuan para komisaris permintaan pemegang saham

tersebut disetujui untuk diadakan dan dilangsungkan”;--------------------------

15. Bahwa persetujuan para komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan

ditandatangani oleh 4 (empat) dari 6 (enam) komisaris yaitu: Presiden

Komisaris Marry Pardede, Komisaris Sariati Pardede, Komisaris Rudolf

M. Pardede, Komisaris Reny Pardede. Sedangkan yang tidak dimintakan

persetuannya adalah Komisaris Anny Pardede (ic. Tergugat I) yang mana

Tergugat I ikut serta menangani bagian keuangan di PT. Hotel Danau

Toba Internasional sehingga harus ikut dimintakannya

pertanggungjawabannya menyangkut keuangan PT. Hotel Danau Toba

Internasional. Komisaris Jhonny Pardede sedang berada di Australia

sehingga hanya dapat dihubungi melalui telepon seluler;-----------------------

16. Bahwa cukup petunjuk, pada perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN

sengaja tidak berlanjut atau dilanjutkan oleh Tergugat II (dahulu sebagai

Penggugat dalam perkara No. 683/Pdt.G/2013/PN-MDN) agar

keberadaan tentang kebenaran tentang Rapat Dewan Komisaris PT.

Hotel Danau Toba International yang dilaporkan oleh Tergugat I tidak

terungkap (agar tertutup) ;

17. Bahwa dari point-point yang telah penggugat jelaskan, dengan jelas

Tergugat I (dahulu Tergugat VI dalam perkara nomor

683/Pdt.G/2013/PN-MDN) telah merugikan Penggugat. ;-----------------------

18. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap perbuatan Tergugat I

menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel

Danau Toba International dan Perbuatan Tergugat II dahulu Penggugat

dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN yang dengan sengaja

tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan telah menimbulkan kerugian

bagi penggugat dalam perkara ini.;---------------------------------------------------

19. Bahwa akibat sikap dan perbuatan dari Tergugat I ( dahulu Tergugat VI

dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN) dan Tergugat II ( dahulu

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 5 -

Penggugat dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN) yang telah

diuraikan diatas, adalah sangat merugikan Penggugat, (dahulu Tergugat I

dalam perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN-MDN ) berupa .;--------------------

Kerugian Materil

- Untuk menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum

Tergugat II, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari

Jakarta ke Medan pulang pergi sebesar RP. 15.000.000 x 10 kali

sidang. Sehingga total biaya sidang yang dikeluarkan oleh

Penggugat sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupih);----------------------------------

- Bahwa untuk menghadiri sidang perbuatan melawan hukum

Tergugat II, Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua)

hari dan meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha

di Jakarta sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.

50.000.000,00/hari x 10 kali sidang, total kerugian Penggugat

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);---------------------

A. Kerugian Immateril:

Penggugat selaku pengusaha menjadi malu karena kehilangan

wibawa dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan

kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga

tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan

usahanya sehingga produktivitas Penggugat menjadi berkurang, yang

semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan pergantian dalam

bentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar

rupiah);--------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diurai maka kami untuk dan atas

nama Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk dalam waktu yang

ditentukan untuk itu untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, serta

berkenaan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut .;-----------------

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;--------

2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);------------------------------

3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan Rapat Dewan

Komisaris di PT. Hotel Danau Toba Internasional sebagaimana yang

dituduhkan oleh Tergugat;---------------------------------------------------------------

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 6 -

4. Menyatakan bahwa dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional,Nomor 20; tanggal 07

November 2013 oleh Notaris Adi Pinem SH tidak ada disebutkan adanya

Rapat Dewan Komisaris;-----------------------------------------------------------------

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada

Penggugat ganti kerugian materil dan immaterial secara tunai dan

sekaligus dalam waktu paling lama 7 (tujuh ) hari sejak putusan ini

diucapkan, dengan perincian sebagai berikut;-------------------------------------

A. Kerugian Materil

- Untuk menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum

Tergugat II, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari

Jakarta ke Medan pulang pergi sebesar RP. 15.000.000 x 10 kali

sidang. Sehingga total biaya sidang yang dikeluarkan oleh

Penggugat sebesar RP. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupih);----------------------------------

- Bahwa untuk menghadiri sidang perbuatan melawan hukum

Tergugat II, Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua)

hari dan meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai pengusaha

di Jakarta sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.

50.000.000,00/hari x 10 kali sidang dengan jumlah kerugian

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);-

B. Kerugian Immateril:

Penggugat selaku pengusaha menjadi malu karena kehilangan

wibawa dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan

kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga

tidak dapat berpikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan

usahanya sehingga produktivitas Penggugat menjadi berkurang, yang

semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan pergantian dalam

bentuk uang tunai sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar

rupiah);--------------------------------------------

6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat berupa

uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

setiap hari keterlambatan sampai Tergugat Idan Tergugat II

melaksanakan isi putusan ini;----------------------------------------------------------

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij

voorad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;------------------------------

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; ------------------------

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 7 -

SUBSIDIAIR

Jika Majelis berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang

seadil-adilnya (ex aeqou et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa

Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada

pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil

gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA

DALAM PENYUSUNAN SURAT GUGATAN;

- Bahwa untuk sahnya suatu Gugatan harus memenuhi syarat formil

maupun syarat Materil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3)

RV yakni bahwa Gugatan pada pokonya harus memuat :

a. Identitas Para Pihak;

b. Alasan-Alasan Gugatan;

c. Tuntutan (petitum).

- Bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bahwa surat

gugatan harus memuat identitas para pihak yang jelas baik

Penggugat maupun Tergugat syarat materil adalah bahwa surat

gugatan harus memuat alasan-alasan gugatan sebagai dasar

mengajukan gugatan (adanya perselisihan atau sengketa) dan

harus memuat apa yang menjadi tuntutan pihak Penggugat;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman

3 (tiga) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah

melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara Nomor :

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan laporan polisi di

Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II,

tanggal 10 Nopember 2013 sebagai terlapor adalah Penggugat:

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 18 (delapan belas)

halaman 5 (lima) yang pada intinya menerangkan bahwa tindakan

Tergugat I (dahulu Tergugat VI dalam perkara Nomor :

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah merugikan Penggugat;

- Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap perbuatan Tergugat I

menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris PT. Hotel

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 8 -

Danau Toba International (PT. HDTI) dan perbuatan Tergugat II

dahulu sebagai Penggugat dalam perkara Nomor :

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang dengan sengaja tidak bersedia

melanjutkan pemeriksaan telah menimbulkan kerugian bagi

penggugat dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak

menentukan alasan gugatan yang jelas dan konkrit apakah

Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan gugurnya perkara

Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn atau menyangkut laporan polisi di


tanggal 10 Nopember 2013 serta Penggugat tidak ada menguraikan

dasar hukum dalil-dalil gugatannya untuk menyatakan bahwa

Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum sebagaimana dalam Petitum Penggugat, Penggugat hanya

mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan

kerugian bagi Penggugat tanpa adanya perselisihan atau sengketa;

- Bahwa atas hal tersebut dengan ketidak jelasan Penggugat

menguraikan peristiwa hukumnya dan tidak menguraikan dasar

hukum dalil gugatanya sehingga alasan-alasan gugatan Penggugat

tidak memenuhi syarat materil dalam penyusunan surat gugatan,

dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak

tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvaankelijke verklaard);

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM

MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING);

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 1 (satu) halaman 2

(dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah Presiden

Komisaris PT. HDTI berdasarkan Akta Berita Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 103, tanggal 24

Februari 2011 dan Akta Penegasan Pernyataan Rapat Nomor 90

tanggal 24 Mei 2011 dan persetujuan oleh kementerian Hukum dan

HAM Republik Indonesia sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum

Umum Nomor: AHU-AH.01.10.-16243 tanggal 27 Mei 2011 dengan

tanda daftar perseroan nomor AHU-0043175.AH.01.09 tanggal 27

Mei 2011.

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014, yang

telah diberitahukan dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan

HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 9 -

Umum melalui Surat Nomor: AHU-22344.40.22.2014, perihal

penerimaan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba

International, yang diterbitkan dijakarta, tanggal 04 Agustus 2014,

susunan kepengurusan PT. HDTI adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Tuan Jhonny Pardede

Direktur Umum : Nyonya Venita Pardede

Direktur Keuangan : Nyonya Anny Pardede

Direktur Operational : Nyonya Doktor Surya Indriany Pardede

Komisaris : Nyonya Emmy Pardede

- Bahwa dengan Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai

Presiden Komisaris PT. HDTI merupakan dalil yang salah, keliru

dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan perubahan data

perseroan sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli

2014, Penggugat tidak ada dalam struktur kepengurusan perseroan

PT. Hotel Danau Toba International, maka secara hukum

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan

gugatan dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan

Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat

diterima (niet ontvaankelijke verklaard);

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA);

- Bahwa dengan Penggugat mendalilkan Tergugat II sebagai

Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan

tujuan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan kepada

Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,

sementara dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,

sebagai Penggugat adalah PT. HDTI yang diwakili oleh Dr. Surya

Indriany Pardede, untuk itu apabila Penggugat ingin mengajukan

gugatan kepada Penggugat dalam perkara Nomor :

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, maka Penggugat seharusnya mengajukan

gugatan kepada PT. HDTI bukan kepada Dr. Surya Indriany

Pardede karena kepengurusan perseroan sifatnya tidak tetap dan

selalu berubah ubah yang pengangkatannya diputuskan melalui

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan sesuai

dengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(UUPT) dan anggaran dasar PT. Hotel Danau Toba International;

- Bahwa dengan Penggugat mendalilkan Tergugat I dalam perkara

Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, adalah sebagai Tergugat VI dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 10 -

Penggugat sebagai Tergugat I, akan tetapi Penggugat mengajukan

Gugatan kepada Tergugat I dengan menghubung hubungkan

kepada laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:

1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 yang

menyatakan bawa secara terselubung Tergugat I dan Tergugat II

telah melakukan kerjasama, bahwa dalil tersebut adalah keliru dan

tendensius karena perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan

laporan polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember

2013, sama sekali tidak ada korelasi yuridis karena peristiwa

hukumnya berdiri sendiri serta orang yang berkepentingan juga

sudah berbeda, bahwa dalam perkara Nomor :

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, Penggugat dan Tergugat I sama-sama

pada posisi Tergugat yang digugat oleh PT. HDTI, untuk itu

Penggugat dan Tergugat I dalam perkara a quo adalah pihak yang

dirugikan atas gugurnya perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,

maka apabila Penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan

akibat tindakan Penggugat i.c PT. HDTI dalam perkara Nomor :

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, seharusnya Penggugat mengajukan

gugatan kepada PT. HDTI bukan kepada Tergugat I;

- Bahwa dengan kelirunya Penggugat untuk menentukan pihak-pihak

yang akan digugat maka gugatan Penggugat salah pihak (error in

persona), dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak

atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvaankelijke

verklaard);

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

a. Bahwa gugatan Penggugat disebut kabur atau obscuur libel

dikarenakan gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas

atau tidak tegas (duidelijk), hal ini jelas dalil Penggugat antara Posita

dan Petitum saling kontradiksi dan atau bertentangan satu sama lain;

b. Bahwa kontradiksi itu akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 4 (empat)

halaman 3 (tiga) yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I

telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara

Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan laporan

polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:

1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 sebagai

terlapor adalah Penggugat, bahwa Penggugat telah mencampur

adukkan peristiwa hukum perkara Nomor:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 11 -

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dengan laporan polisi di Kepolisian

Daerah Sumatera Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal

10 Nopember 2013, padahal permasalahan keduanya tersebut

adalah berbeda dan tidak ada kaitannya karena orang yang

berkepentingan dalam perkara tesebut maupun laporan tersebut

adalah juga berbeda,

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak

menentukan dasar gugatan yang jelas dan konkrit apakah

Penggugat mengajukannya gugatannya terkait dengan peristiwa

hukum menyangkut perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn

atau menyangkut laporan polisi di Kepolisian Daerah Sumatera

Utara Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013

serta Penggugat tidak ada menguraikan dasar hukum dalil-dalil

gugatannya untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II

menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam

perkara a quo tidak jelas, sehingga muncul permasalahan hukum

sebagai berikut:

1. Apakah gugatan Penggugat menyangkut Perbuatan Melawan

Hukum terkait gugurnya perkara Nomor :

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn?

2. Apakah gugatan Penggugat menyangkut Perbuatan Melawan

Hukum terkait dengan Laporan Polisi Nomor:

1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013?

- Bahwa Petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I

dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrecht matige daad), tanpa menyebutkan dasar hukumnya

yang jelas yang menjadi alasan Penggugat menyatakan bahwa

Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum, Penggugat hanya menyatakan bahwa Penggugat telah

mengalami kerugian, dan dalam Posita Penggugat terlihat jelas

ketidak konsistenan Penggugat untuk mendalilkan apa yang

menjadi alasan-alasan pengajuan gugatan a quo sehingga antara

posita dengan petitum saling bertentangan;

- Bahwa dengan uraian diatas, menurut hukum gugatan Penggugat

tidak jelas dan menjadi kabur (obscuur libel) yang menyebabkan

gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvaankelijke verklaard).

Hal ini didukung:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 12 -

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 28 November 1956,

Nomor 195 K/Sip/1955 yang menyatakan dalam pertimbangannya:

Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat

diterima”

Hal ini didukung:

Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21

Nopember 1970 yang menyatakan dalam pertimbangannya: “Gugatan

yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa

yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Hal ini didukung:

“Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616

K/Sip/1973 yang dalam pertimbangannya menyatakan: surat gugatan

yang tidak jelas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERMASUK SEBAGAI SURAT

GUGATAN;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 2 (dua) halaman 2

(dua) yang mendalilkan bahwa sebelum perkara ini diajukan, telah

diajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan

Tergugat I dengan Register Perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn

di Pengadilan Negeri Medan, dan berdasarkan dalil Penggugat pada

point 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa akibat

hukum yang disebabkan oleh Tergugat II dengan tidak membayar

biaya perkara, dimana sebelumnya telah dipangggil dengan patut

oleh Majelis Hakim i.c Juru Sita Pengganti Perkara Perdata Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn maka mengakibatkan Majelis Hakim yang

memeriksa, mengadili perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn

menggugurkan perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada

tanggal 30 Oktober 2014;

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, yang menjadi alasan

Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah karena gugurnya

perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dengan demikian sudah

jelas bahwa antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat

II tidak ada perselisihan atau sengketa yang menimbulkan kerugian

bagi Penggugat, dan apabila Penggugat merasa dirugikan dengan

gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, seharusnya

Penggugat mengajukan keberatan atas gugurnya perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut. untuk itu dengan berdasarkan dalil

Penggugat tersebut secara hukum berakibat gugatan a quo bukanlah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 13 -

merupakan sebagai surat gugatan, dengan demikian dalil Penggugat

haruslah ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

(niet ontvaankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian

yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil

Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas dalam

Jawaban;

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang pada

intinya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT.

HDTI berdasarkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT. HDTI Nomor 103, tanggal 24 Februari 2011 dan Akta

Penegasan Pernyataan Rapat Nomor 90 tanggal 24 Mei 2011 dan

persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

sesuai surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10.-

16243 tanggal 27 Mei 2011 dengan tanda daftar perseroan nomor AHU-

0043175.AH.01.09 tanggal 27 Mei 2011, adalah keliru dan tidak

berdasar hukum karena berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT. HDTI Nomor 96, tanggal 26 Juli

2014, yang telah diberitahukan dan didaftarkan di Kementerian Hukum

dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum melalui Surat Nomor: AHU-22344.40.22.2014, perihal

penerimaan perubahan data perseroan PT. Hotel Danau Toba

International, yang diterbitkan dijakarta, tanggal 04 Agustus 2014, telah

terjadi pergantian kepengurusan PT. HDTI karena kepengurusan

perseroan sifatnya tidak tetap dan selalu berubah ubah yang

pengangkatannya diputuskan melalui keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham perseroan, adapun susunan kepengurusan PT. HDTI

berdasarkan Akta Nomor 96, tanggal 26 Juli 2014 adalah sebagai

berikut:

Presiden Direktur : Tuan Jhonny Pardede

Direktur Umum : Nyonya Venita Pardede

Direktur Keuangan : Nyonya Anny Pardede

Direktur Operational : Nyonya Doktor Surya Indriany Pardede

Komisaris : Nyonya Emmy Pardede

Untuk itu Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai Presiden Komsiaris

PT. HDTI dan Penggugat beranggapan bahwa Penggugat selalu

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 14 -

memegang jabatan sebagai Presiden Komisaris sampai batas waktu

yang tidak ditentukan lamanya adalah salah dan keliru sebab

Penggugat sudah mengetahui bahwa kepengurusan perseoran sifatnya

tidak tetap dan selalu berubah ubah yang pengangkatannya diputuskan

melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, maka

secara hukum Penggugat tidak berdasar untuk mengajukan Gugatan

perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak

atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman tiga (3) yang

pada intinya mendalilkan bahwa secara terselubung Tergugat I telah

melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebagaimana dengan Laporan Polisi di


tanggal 10 Nopember 2013 sebagai terlapor, bahwa berdasarkan dalil

tersebut Penggugat telah mengada-ada dan tendensius serta

Penggugat tidak memahami Hukum Acara Perdata, hal ini terbukti

dengan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan

Tergugat II padahal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat

II tidak ada perselisihan atau sengketa yang menimbulkan kerugian

pada Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak

atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

5. Bahwa dalil Penggugat point 5 (lima) halaman 3 (tiga) yang pada intinya

mendalilkan bahwa amar putusan yang dimohonkan oleh Tergugat II

dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn hanya dibebankan

kepada Penggugat (ic. Tergugat I), yang mana permohonan amar

putusannya berupa:

- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan

hukum;

- Menghukum Tergugat I baik secara tanggung renteng untuk

membayar kepada Penggugat;

Padahal Tergugat I dalam perkara dimaksud adalah juga sebagai

Tergugat VI dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa

dalil tersebut adalah keliru karena yang mengajukan gugatan perkara

Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI bukanlah Tergugat II

dalam perkara a quo, dan dalam Perkara tersebut Tergugat I juga

sebagai Tergugat VI, karena dalam gugatan perkara Nomor :

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn bahwa sebagai Tergugat I adalah Presiden

Komisaris PT. HDTI dan Tergugat VI adalah Anny Pardede serta

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 15 -

permohonan amar putusannya yang didalilkan Penggugat adalah salah

sebab permohonan amar putusan dalam perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini

sah dan berharga;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrecht matige daad);

3. Menyatakan bahwa Tergugat XII telah melakukan perbuatan

melawan hukum (onrecht matige daad);

4. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI, nomor: 20, tanggal 07 Nopember

2013 yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah tidak sah dan batal

demi hukum;

5. Menyatakan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPS-LB) PT. HDTI, Nomor :138, tanggal 22 Nopember 2013

yang diterbitkan oleh Tergugat XII adalah tidak sah dan batal demi

hukum;

6. Menyatakan seluruh produk yang dihasilkan dan tindakan yang

didasarkan kepada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI, Nomor : 20, tertanggal 07

Nopember 2013, yang diterbitkan Tergugat XII dan Akta Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor: 138,

tertanggal 22 Nopember 2013, yang diterbitkan Tergugat XII adalah

tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XII baik secara tanggung

renteng maupun sendiri-sendiri untuk membayar kepada Penggugat

ganti kerugian materil dan immateril secara tunai dan sekaligus,

dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, dengan

perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

- Dimungkinkan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan

Penggugat dalam mengelola managemen perseoran PT.

HDTI yaitu: untuk Direktur Operasional sebesar Rp.

65.000,000,- (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 16 -

dan untuk Direktur Umum Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat

puluh juta rupiah) setiap bulannya;

B. Kerugian Immateril;

- Penggugat selaku Direksi Perseroan menjadi malu karena

kehilangan wibawa dan harga diri selaku Direksi yang sah

dimata karyawan, kehilangan kepercayaan di kalangan bisnis

dan masyarakat, sehingga tidak dapat berpikir tenang dan

konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktifitas

Penggugat menjadi berkurang, yang semuanya itu menurut

hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang

tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan dalam

perkara ini yaitu: atas Akta-Akta yang diterbitkan Tergugat XII

berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor : 20, tertanggal 07 Nopember

2013, yang diterbitkan Tergugat XII dan Akta Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS-LB) PT. HDTI Nomor: 138, tertanggal 22

Nopember 2013;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XII untuk membayar kepada

Penggugat uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah), setiap hari keterlambatan sampai Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII

melaksanakan isi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,

Tergugat X, Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar

bij voorad) walapun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa permohonan

amar putusannya hanya dibebankan kepada Penggugat adalah keliru

dan tidak berdasar, dengan demikian dalil Penggugat haruslah

dikesampingkan atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 (enam) halaman 3 (tiga) adalah

keliru dan tidak berdasar karena Tergugat II bukanlah sebagai

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 17 -

Penggugat dalam perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, akan tetapi

Penggugat dalam perkara tersebut adalah PT. HDTI, jadi Penggugat

tidak memahami kedudukan pihak-pihak apakah pihak tersebut

bertindak dan mewakili atas nama perseroan atau bertindak untuk diri

sendiri, dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan


7. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) yang

pada intinya mendalilkan tidak mengetahui kelanjutan pemeriksaan

perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, apakah akan dilanjutkan atau

tidak, dalil tersebut hanyalah kamuflase jika dikaitkan dengan dalil

Penggugat pada point 10 (sepuluh), dalam point 10 (sepuluh) tersebut

Penggugat sudah mengetahui kelanjutan pemeriksaan perkara tersebut

yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

perkara Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, menggugurkan perkara

tersebut pada tanggal 30 Oktober 2014, dengan demikian dalil

Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) halaman 4 (empat)

yang mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini juga erat

kaitannya dengan Laporan Polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal

10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Laporan

mana Penggugat adalah pihak Terlapor, dengan sangkaan telah

melakukan Tindak Pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akta

otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana yang

dilaporkan oleh Tergugat I, dalil tersebut adalah tidak benar adanya dan

Penggugat telah mencampuradukkan perkara yang bersifat perdata dan

perkara yang bersifat pidana yang keduanya jelas-jelas tidak ada

korelasi yuridis dan berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi tidak

jelas apa yang menjadi alasan gugatan Penggugat, dengan demikian

dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak

dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15

(lima belas) dan 16 (enam belas) halaman 4 (empat) yang pada intinya

menguraikan peristiwa hukum atau alasan-alasan hukum dalam perkara

Nomor : 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn sehingga dalil tersebut tidak ada

korelasi yuridis terhadap gugatan a quo dan Penggugat jelas sangat

tidak konsisten untuk mendalilkan apa yang menjadi dasar hukumnya

mengajukan gugatan a quo dan gugatan a quo bukanlah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 18 -

mempermasalahkan gugatan perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn

akan tetapi gugatan penggugat adalah mempermasalahkan atas

gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa dalil

penggugat tersebut sangat relevan diajukan oleh Penggugat dalam

tahap jawab menjawab pada perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn,

dengan demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

10. Bahwa dalil Penggugat pada point 17 (tujuh belas) halaman 4 (empat)

yang pada intinya mendalilkan bahwa perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn sengaja tidak berlanjut atau dilanjutkan oleh

Tergugat II agar keberadaan tentang kebenaran tentang Rapat Dewan

Komisaris PT. HDTI yang dilaporkan oleh Tergugat I tidak terungkap

(agar tertutup), dalil tersebut adalah menyangkut pembahasan pokok

perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan dalil tersebut sangat

relevan diajukan dalam jawab menjawab perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan tidak relevan lagi apabila hal tersebut

didalilkan pada gugatan a quo karena kedua perkara ini sangat jelas

berbeda dan peristiwa hukumnya juga jelas sangat berbeda, dengan

demikian dalil Penggugat haruslah dikesampingkan atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

11. Bahwa dalil Penggugat pada point 18 (delapan belas) halaman 5 (lima)

yang mendalilkan “bahwa dari point-point yang telah Penggugat

jelaskan, dengan jelas Tergugat I (dahulu Tergugat IV dalam perkara

Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn) telah merugikan Penggugat”, dalil

tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum menyatakan

Tergugat I telah merugikan Penggugat karena dalam dalilnya tidak ada

secara rinci menguraikan perbuatan Tergugat I yang telah merugikan

Penggugat, Penggugat justru menguraikan pokok perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan menghubungkannya dengan Laporan

Polisi Nomor: 1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan tidak adanya korelasi

yuridis dan Penggugat justru menguraikan peristiwa hukum pada

perkara lain sehingga alasan dalam gugatan a quo tidak tepat untuk

mengatakan Tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian pada

Penggugat, dengan demikian dalil Pengugat haruslah dikesampingkan


12. Bahwa dalil Penggugat pada point 19 (sembilan belas) halaman 5 (lima)

yang mendalilkan “bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari sikap

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 19 -

perbuatan Tergugat I menuduhkan telah mengadakan Rapat Dewan

Komisaris PT. HDTI dan Perbuatan Tergugat II dahulu Penggugat

dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dengan sengaja

tidak bersedia melanjutkan pemeriksaaan telah menimbulkan kerugian

bagi Penggugat dalam perkara ini”, bahwa dalil Penggugat tersebut

adalah sangat tidak berdasar karena Penggugat sudah salah

menentukan pihak yang ditarik dalam perkara a quo, bahwa pihak yang

berkepentingan sebagai Pengugat dalam perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI, jadi bagaimana mungkin

orang yang tidak berkepentingan atau pihak yang salah ditarik dalam

perkara a quo dituntut untuk mengganti kerugian pada Penggugat

sementara pihak yang ditarik tersebut tidak pernah melakukan tindakan

yang merugikan Penggugat dan seharusnya Penggugat mengajukan

gugatan kepada PT. HDTI, dengan demikian dalil Pengugat haruslah

dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijk verklaard);

13. Bahwa Penggugat juga telah menggabungkan peristiwa hukum yang

berbeda sebagai alasan gugatan a quo , dengan demikian Penggugat

seharusnya mengajukan gugatan apakah gugatan penggugat terkait

dengan gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn atau

gugatan terkait dengan adanya Laporan Polisi Nomor:

1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah

Sumatera Utara, jadi Penggugat tidak dapat menggabungkan kedua

peristiwa hukum tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak jelas apa

yang menjadi alasan gugatan a quo, dengan demikian dalil Pengugat

haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat


14. Bahwa dalil Penggugat pada point 20 (dua puluh) halaman 5 (lima)

menyangkut kerugian materil dan kerugian immateril adalah keliru dan

tidak berdasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang

disebabkan karena Penggugat telah salah menentukan pihak yang akan

ditarik sebagai Penggugat selaku pihak yang berkepentingan yang

mengakibatkan kerugian pada Penggugat, dan Penggugat dalam

positanya terlihat tidak terarah untuk menunjukkan dan membuktikan

bahwa Penggugat benar-benar dirugikan akibat gugurnya perkara

Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, hal ini terbukti dalam dalil Penggugat

yang menguraikan pada alasan alasan hukum yang salah dan tidak

jelas sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 20 -

yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo

adalah karena gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, akan

tetapi Penggugat justru mendalilkan atau menguraikan serta membahas

pokok permasalahan dalam perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn

dan membahas atau menguraikan Laporan Polisi Nomor:

1188/XI/2013/SPKT II, tanggal 10 Nopember 2013 di Kepolisian Daerah

Sumatera Utara yang tidak ada korelasi yuridis terhadap perkara a quo

sehingga sasaran Penggugat yang menyatakan Penggugat telah

dirugikan tidak tercapai dengan dalil Penggugat tersebut terbukti bahwa

Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami teknik dan cara-cara

mengajukan surat gugatan yang baik dan benar sesuai dengan

ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan demikian dalil Penggugat

haruslah ditolak atau dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat


II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi (Penggugat I dk) dan Tergugat II

dalam Konvensi (Tergugat II dk) sekarang dalam kedudukannya selaku

Penggugat I dalam Rekonvensi (Penggugat I dr) dan Penggugat II

dalam Rekonvensi (Penggugat II dr) akan mengajukan gugatan

Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (Penggugat dk) dalam

kedudukannya sekarang selaku Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat

dr) ;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi tersebut

diatas mohon agar dianggap telah dimuat dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk adalah

tidak berdasar hukum karena antara Penggugat I dr/Tergugat I dk dan

Penggugat II dr/Tergugat II dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk tidak

ada hubungan hukum atau perselisihan hukum yang mengakibatkan

kerugian pada Tergugat dr/Penggugat dk yang didasarkan pada

gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa yang

menjadi pihak yang berkepentingan dan memiliki hubungan hukum

dengan Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah PT. HDTI selaku Penggugat, untuk itu

apabila Tergugat dr/Penggugat dk merasa dirugikan akibat gugurnya

perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut seharusnya Tergugat

dr/Penggugat dk mengajukan perlawanan dan kalaupun Penggugat

berkesimpulan harus mengajukan gugatan maka gugatan Tergugat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 21 -

dr/Penggugat dk diajukan kepada PT. HDTI selaku Penggugat bukan

kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk;

4. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Perkara Nomor:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, adalah sebagai berikut:

Penggugat : PT. Hotel Danau Toba International;

Tergugat I : Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba

International;

Tergugat II : Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba International;

Tergugat III : Sariaty Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel

Danau International sebanyak 141 lembar saham;

Tergugat IV : Drs. Rudolf M. Pardede, selaku Pemegang Saham PT.

Hotel Danau Toba International sebanyak 218 lembar

saham;

Tergugat V : Emmy Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel

Danau Toba International sebanyak 141 lembar

saham;

Tergugat VI : Anny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel


saham;

Tergugat VII : Marry Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel


saham;

Tergugat VIII : Jhonny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel


saham;

Tergugat IX : Ahli Waris Alm. Raden Hisar Pardede, selaku

Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba

International sebanyak 218 lembar saham;

Tergugat X : Reny Pardede, selaku Pemegang Saham PT. Hotel


saham;

Tergugat XI : Dr. Surya Indriany Pardede, selaku Pemegang Saham

PT. Hotel Danau Toba International sebanyak 141

lembar saham;

Tergugat III : Adi Pinem, SH, selaku Notaris di Medan.

5. Bahwa tindakan Tergugat dr/Penggugat dk yang menggugat Penggugat I

dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk jelas merupakan

perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat I dr/Tergugat I dk

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 22 -

dan Penggugat II dr/Tergugat II dk dengan Tergugat dr/Penggugat dk

tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan kerugian pada

Tergugat dr/Penggugat dk yang didasarkan pada gugurnya perkara

Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn;

6. Bahwa karena Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan

melawan hukum maka hendaknya kepada Tergugat dr/Penggugat dk

dibebebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh

Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk;

7. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat I dr/Tergugat I dk dan

Penggugat II dr/Tergugat II dk adalah berupa kerugian materil dan

immateril. Nama baik Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II

dr/Tergugat II dk menjadi tercemar dan hubungan relasi usahanya

menjadi terganggu dan disamping itu juga Penggugat I dr/Tergugat I dk

dan Penggugat II dr/Tergugat II dk telah mengalami kerugian waktu,

tenaga, biaya dan pikiran;

8. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk dan

Penggugat II dr/Tergugat II dk tersebut masing-masing adalah sebagai

berikut:

a. Kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk

- Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat

Hukum yang telah dikeluarkan untuk mengurus perkara ini

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah);

- Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas

Penggugat I dr/Tergugat I dk, dan kalau dinilai kerugian tersebut

dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.

50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);

- Kerugian Penggugat II dr/Tergugat II dk

- Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat



- Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas

Penggugat II dr/Tergugat II dk, dan kalau dinilai kerugian

tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar

Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian yang didukung dengan dalil-dalil hukum

sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 23 -

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dr/Tergugat I dk dan

Penggugat II dr/Tergugat II dk;

- Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbutaan

melawan hukum (onrecht matige daad);

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi

kepada Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk

dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Penggugat I dr/Tergugat I dk

1) Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat



2) Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas




b. Kerugian Penggugat II dr/Tergugat II dk

1) Kerugian materil berupa Biaya Honorarium Advokat/Penasehat



2) Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas




- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voarbaar bij

vooraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya

yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 24 -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para

Penggugat menyatakan ada mengajukan suatu perubahan yaitu sebagai

berikut;

1. Bahwa dalam surat gugatan hal 2 No. 5 tertulis “MARIANA br SAMOSIR NY

MANGANTAR GULTOM, jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Bertani,

Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung

Desa Sitamiang Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir. Provinsi

Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT V;

Selanjutnya dirubah/ diperbaiki bunyinya sebagai berikut:

5. MARIANA br SIMARE-MARE NY. MANGANTAR GULTOM, Jenis

Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Bertani, Kebangsaan Indonesia, Agama

: Kristen, Tempat Tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan

Onanrunggu Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara dan

selanjutnya dalam hal ini akan disebut : TERGUGAT V;

2. Bahwa dalam surat gugatan hal 2 No.8 tertulis “DEMAS GULTOM, Jenis

Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : wiraswasta, Kebangsaan : Indonesia, Agama

: Kristen, Tempat tinggal di Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onan

Runggu Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam hal ini

akan disebut : TERGUGAT VIII;


8. DEMAS GULTOM, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta,

Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat Tinggal di Huta

Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir

Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dalam hal ini disebut :

TERGUGAT VIII;

3. Bahwa dalam surat surat gugatan hal 4 No. 18 tertulis “Bahwa Elias Gultom

Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom Hutapea, 2. Sudin

Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea dan Medan Gultom Hutapea

Memiliki keturunan yaitu : 1. Herlem Gultom Hutapea (in casu : Penggugat

III), Hardiman Gultom Hutapea 4.Harmadi Gultom Hutapea dan 5. Koradin

Gultom Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu :

Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea.


18. Bahwa dalam surat surat gugatan hal 4 No. 18 tertulis “Bahwa Elias

Gultom Hutapea memiliki keturunan yaitu : 1. Medan Gultom Hutapea, 2.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 25 -

Sudin Gultom Hutapea,3.Mangiring Gultom Hutapea dan Medan Gultom

Hutapea Memiliki keturunan yaitu : 1. Herlem Gultom Hutapea (in casu :

Penggugat III), Hardiman Gultom Hutapea 4.Harmadi Gultom Hutapea

dan 5. Koradin Gultom Hutapea dan Sudin Gultom Hutapea memiliki

keturunan yaitu : Fredddy Gultom Hutapea dan Edu Gultom Hutapea.

4. Bahwa dalam surat gugatan hal 4 No.20 tertulis “bahwa Kampung Sipollung

merupakan perkampungan dan mempunyai areal pekarangan

disekelilingnya yang luasnya kira-kira 16822 m2 dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Timur : Danau Toba;

Sebelah Selatan : Sungai/ Tanah Op. Balubu;

Sebelah Barat : Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi;

Sebelah Utara : Tanah Op. Balubu;

Selanjutnya dirubah/ diperbaiki sebagai berikut:

20. Bahwa Kampung Sipollung merupakan perkampungan dan mempunyai

areal pekarangan disekelilingnya yang luasnya lebih kurang 16822 m2

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Danau Toba;

Sebelah Selatan : Sungai/ Tanah Op. Balubu;

Sebelah Barat : Jalan Raya Onanrunggu-Lagundi;

Sebelah Utara : Tanah Op. Balubu;

5. Bahwa dalam surat gugatan hal 5 no. 25 tertulis “Bahwa para kakek dan

orangtua para penggugat memberitahukan kepada para penggugat bahwa

semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian telah turut bermukim

di Kampung (huta) Sipollung tersebut bersama dengan kakek para

penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom Hutapea dan kedudukan

Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah sebagai saudara semarga

pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe pangisini huta), sehingga

Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta keturunannya tidak termasuk

sebagai marga yang meraja ( belanda : HEERSENDE MARGA atau batak :

tungganihuta/raja huta) di kampung (huta) Sipollung maupun di tanah ulayat

sekitarnya sehingga Oppu Manghomat Gultom Hutapea beserta

keturunannya tidak mempunyai hak milik mutlak (eigendom recht) atas tanah

yang dikuasai dan diusahainya di tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea

maupun di kampung Sipollung dan tanah sekitarnya;

Selanjutnya dirubah/ diperbaiki sebagai berikut:

25. Bahwa para kakek dan orangtua para penggugat memberitahukan kepada

para penggugat bahwa semasa hidupnya Oppu Mangkomat Gultom

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 26 -

Hutabalian telah turut bermukim di Kampung (huta) Sipollung tersebut

bersama dengan kakek para penggugat yang bernama Oppu Balubu Gultom

Hutapea dan kedudukan Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian adalah

sebagai saudara semarga pemukim bersama (batak : dongan tubu parripe

pangisini huta), sehingga Oppu Mangkomat Gultom Hutabalian beserta

keturunannya tidak termasuk sebagai marga yang meraja ( belanda :

HEERSENDE MARGA atau batak : tungganihuta/raja huta) di kampung

(huta) Sipollung maupun di tanah ulayat sekitarnya sehingga Oppu

Manghomat Gultom Hutapea beserta keturunannya tidak mempunyai hak

milik mutlak (eigendom recht) atas tanah yang dikuasai dan diusahainya di

tanah ulayat (golat) Gultom Hutapea maupun di kampung Sipollung dan

tanah sekitarnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa

Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X begitu juga kuasa Tergugat XI

telah mengajukan jawaban tertulis yang masing-masing dibacakan pada

persidangan tanggal 27 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat X:

I DALAM PROVISI :

Bahwa letak tanah tempat pembangunan Tugu GULTOM HUTA BALIAN

berada di Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan

Runggu, Kabupaten Samosir dan Kampung ( Huta ) Sipollung tersebut adalah

sah secara hukum milik turunan GULTOM HUTA BALIAN sesuai dengan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979

Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01

Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan

Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ,

dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak

gugatan Provisi yang dimintakan oleh para Penggugat agar Para Tergugat

menghentikan pembangunan Monumen atau TUGU GULTOM HUTA BALIAN

diatas tanah perkara , sebab Para Penggugat tidak mempunyai otoritas dan

tidak memiliki Hak apapun untuk melarang Para Tergugat membangun dan atau

mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah miliknya para

Tergugat ;-------------------------------------------------------------------------------------------

II DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM ;

Bahwa memperhatikan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan

bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung dimana tempat Tugu GULTOM HUTA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 27 -

BALIAN didirikan adalah milik Para Penggugat selaku keturunan OMPU

BALUBU GULTOM HUTAPEA ; ---------------------------------------------------------

Bahwa sebenarnya Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang,

Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dimana TUGU GULTOM HUTA

BALIAN didirikan adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN bukanlah milik

GULTOM HUTAPEA sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 /

PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14

/ Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----------------------------

Bahwa masalah kepemilikan Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa

Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir ( sekarang ),

keturunan dari OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yakni 1. MONANG

GULTOM, 2. NYONYA TAOAR ALS. NAN JAMAN BORU SITINDAON,

JANDA DARI MENDIANG GANJANG GULTOM HUTA PEA, 3. JAMAN

GULTOM HUTA PEA, selaku PENGGUGAT telah pernah menggugat : 1.

ALLER GULTOM HUTA BALIAN, 2. JIRMAN GULTOM HUTA BALIAN, 3.

KASIRUN GULTOM HUTA BALIAN, 4. AMA NI GAUL GULTOM HUTA

BALIAN, 5. AMA NI PURIDIN GULTOM HUTA BALIAN, 6. AMA NI BOLUK

GULTOM HUTA BALIAN, 7. AMA NI BERLI GULTOM HUTA BALIAN, 8.

MANGANTAR GULTOM HUTA BALIAN ( selaku TERGUGAT ) dalam

Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K / Sip / 1978

tanggal 19 Desember 1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal

01 Agustus 1977, Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan

Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 /

PN-Blg putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ( incracht van

gewijsde ) dimana dalam putusan tersebut telah dengan tegas menyebutkan

bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung adalah milik keturunan GULTOM HUTA

BALIAN ; --

Bahwa kemudian dalam perkara aquo ( Perkara Perdata No.43 / Pdt.G /

2014/ PN-Blg ), PARA PENGGUGAT ( sekarang ), adalah juga sama yaitu

: KETURUNAN DARI OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA, dan dalam

Perkara Nomor 14 / Perdata / 1975/ PN-Blg para Penggugat juga adalah

keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA ; ----

Bahwa Objek perkara dalam perkara Nomor.43 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg

dan Objek dalam Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 28 -

juga adalah sama yaitu TANAH TEMPAT TUGU GULTOM HUTA BALIAN

YAKNI HUTA ( KAMPUNG ) SIPOLLUNG ; -----------

Bahwa dari apa yang telah terurai diatas, dimana Para PENGGUGAT

dalam Perkara Perdata No 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg dan pihak

PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 43 / Pdt.G / 2014 / PN-Blg adalah

sama yaitu KETURUNAN OMPU BALUBU dan Objek Perkara adalah juga

sama yaitu : HUTA (KAMPUNG ) SIPOLLUNG TEMPAT TUGU GULTOM

HUTA BALIAN BERDIRI , oleh karena Pihak Penggugat adalah sama yakni

Turunan OMPU BALUBU dan objek perkara adalah sama yakni Tanah

tempat TUGU GULTOM HUTABALIAN / HUTA SIPOLLUNG berada untuk

itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar menolak gugatan

Para Penggugat dengan dasar : Nebis in Idem ; ----

2. SURAT KUASA TIDAK SAH DAN GUGATAN JUGA TIDAK SAH ;

Bahwa bila memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 1

(satu) dinyatakan bahwa Penggugat - II SAHALA GULTOM dan Penggugat - III

HARLEM GULTOM sesuai dengan Surat Kuasa Tanggal 1 September 2014

diwakili Kuasa Hukumnya dan telah memilih kediaman hukum ( domicilie ) di

alamat Kantor Kuasa Hukumnya : SARLES GULTOM,S.H.M,H

ANTONI SUMIHAR PURBA,S.H

ROSMAWARI PURBA,S.H

MANGEMBANG PANDIANGAN,S.H, M.H

Para Advokat dan Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ),

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kantor di Kompleks Ruko Griya Sitorus

Jalan Kapten M.H.Sitorus No.B.10 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan

Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya

bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai

kuasa hukum dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Penggugat-

Penggugat

Bahwa Penggugat- I SARLES GULTOM telah dengan tegas menyatakan

mengajukan gugatan atas dan untuk dirinya sendiri atau telah memberikan

kuasa khusus kepada SARLES GULTOM,S.H,M.H selaku Advokat /

Penasehat Hukum. Bahwa ternyata SARLES GULTOM selaku PENGGUGAT-I

juga adalah merupakan Advokat / Penasehat Hukum dalam perkara aquo yang

juga merupakan kuasa hukum dari pada PENGGUGAT–I, PENGGUGAT -II

dan PENGGUGAT – III ;

Bahwa secara umum pengertian Kuasa, dapat dirujuk pada pasal 1792

KUHPerdata yang menyatakan “ Pemberian kuasa “ adalah suatu persetujuan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 29 -

dengan mana seseorang memberikan kekuasaan pada orang lain, yang

menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan “.

Bahwa oleh karena “ Pemberian Kuasa “ itu bersifat konsensual dan sifat

dari perjanjian atau persetujuan Kuasa adalah konsensual ( consensuale

overeenkomst ) yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan ( agreement ) antara

hubungan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dalam arti hukum ;

Bahwa oleh karena hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

merupakan dalam bentuk persetujuan maka tidak terlepas dari apa yang telah

diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “ Suatu persetujuan

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “ ;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 1315 KUHPerdata berbunyi : “ Pada

umumnya tak seseorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau

meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri “

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 18 Ayat ( 2 ) Undang-undang No.18

Tahun 2003 tentang Advokat jelas dinyatakan bahwa “ Advokat tidak dapat di

identikan dengan klientnya dalam membela perkara klient --------------------------“

Bahwa ternyata SARLES GULTOM selaku Penggugat - I dalam perkara

aquo, juga merupakan Kuasa hukum bagi dirinya sendiri sebagaimana yang

telah diuraikan dalam gugatan aquo adalah tidak dapat dibenarkan sebab

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku kemudian juga

akan dapat menimbulkan suatu conflict interest dalam perkara aquo ;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus dalam perkara aquo bertentangan

dengan ketentuan hukum dengan jelas dan tegas Surat Kuasa Khusus yang

demikian adalah tidak sah, dan selanjutnya oleh karena Surat Kuasa Khusus

tersebut tidak sah dengan demikian Gugatan para penggugat juga adalah tidak

sah. Oleh karena itu Kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia agar

menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkeljik

veerklaard ) ; --------------------------------------

ERROR IN OBJECTO ;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat menyatakan objek perkara adalah

sebidang tanah yang luasnya ± 64 m2 ( enam puluh empat meter persegi )

tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN berdiri, di Huta ( Kampung ) Sipollung,

Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dengan batas-

batas sebagai berikut

Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Onan Runggu – Lagundi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 30 -

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang diusahai Pangihutan Sijabat

Bahwa dalil para Penggugat tersebut harus ditolak oleh karena para

Penggugat telah salah menetapkan Objek perkara ( error in objecto ) sebab

Tempat / lokasi TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah berada di huta

( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten

Samosir. Sedangkan huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan

Onan Runggu tersebut adalah huta ( Kampung ) milik GULTOM HUTA BALIAN

sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19

Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo

Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata /

1975 / PN-Blg dan sudah berkekuatan hukum tetap ( Incracht van gewijsde ) ; --

KURANG PIHAK YANG DIGUGAT ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) ;

Bahwa huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan

Runggu, Kabupaten Samosir adalah milik bersama semua keturunan GULTOM

HUTA BALIAN baik yang sekarang tinggal di Sipollung maupun diluar huta (

Kampung ) Sipollung oleh karenanya ada banyak pihak yang tidak ditarik

sebagai pihak dalam perkara aquo, termasuk yang tinggal di huta ( Kampung )

Sipollung. Oleh karena ada beberapa orang / pihak yang memiliki, menguasai

dan mengusahai huta ( Kampung ) Sipollung tidak ditarik sebagai pihak dalam

perkara aquo, dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak, atau

setidak-tidaknya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

( Niet Ontvantkelijk veerklaard ) ;.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah para TERGUGAT kemukakan dan

telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-

mutandis mohon dianggap telah termasuk dan atau menjadi bagian yang

tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ; ---------------------

Bahwa para TERGUGAT menolak dengan tegas setiap pernyataan,

klaim, dalil, posita maupun petitum Para PENGGUGAT sebagaimana

disebutkan dalam gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang telah

secara tegas diakui kebenarannya oleh Para TERGUGAT ; ------------------

2. Bahwa para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, klaim para

PENGGUGAT dalam gugatannya karena didasarkan pada cerita belaka,

maupun hikayat dan bersifat sepihak yang nilai kebenarannya sulit

dipertanggung jawabkan secara hukum ; -------------------------------------------

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 31 -

3. Bahwa Para TERGUGAT sangat keberatan dan menolak semua dalil-

dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan di Samosir ada istilah :

HAK ULAYAT, PEMEGANG HAK ULAYAT, TANAH ULAYAT ,

PEMANGKU HAK ULAYAT, TANAH PUSAKA ULAYAT DAN SESAJEN

ADAT / HEWAN SESAJEN ;

Bahwa secara umum dalam Hukum Adat Batak di Samosir dan

sekitarnya yakni tentang tanah serta kepemilikan tanah di Samosir tidak

dikenal dengan kata-kata atau istilah HAK ULAYAT, PEMEGANG HAK

ULAYAT, TANAH ULAYAT, PEMANGKU HAK ULAYAT, TANAH

PUSAKA ULAYAT dan SESAJEN ADAT / HEWAN SESAJEN yang ada

adalah antara lain : TANAH ADAT( TANO ADAT ), GOLAT MARGA,

HUTA, LUMBAN, SOSOR, TUNGGANE HUTA / SIPUNGKA HUTA,

atau SI SUAN BULU, JAMBAR , RAJA HUTA, BIUS dan kemudian

adalagi berbentuk jabatan yang diberikan oleh Pemerintah Belanda

kepada Pribumi yaitu antara lain RAJA PAIDUA ( R-II ) dan DJAIHUTAN ;

Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya dengan

menggunakan istilah-istilah tersebut diatas dalam gugatannya adalah

sangat terlalu dipaksakan dengan demikian sekali lagi kami memohon

kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak semua gugatan para

Penggugat ; ----

4. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada point 3 ( tiga ) dan point 7

(tujuh) pada halaman 3 ( tiga ) yang menyatakan bahwa TOGA GULTOM

semasa hidupnya ada mengangkat seorang anak laki-laki (mangain)

yang diberi nama GULTOM HUTA BALIAN dan sebagai anak angkat

(anak ain) tidak mempunyai pusaka ( golat ) ; -----------------------

Bahwa dalil Para PENGGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan dan

harus ditolak, bila benar TOGA GULTOM semasa hidupnya ada

mengangkat anak laki-laki ( mangain anak ) yakni GULTOM HUTA

BALIAN, jelaslah Para PENGGUGAT tidak memahami dengan baik arti

atau makna yang sebenarnya tentang mangain ( mengangkat ) anak

dan Hak-hak anak na diain ( yang diangkat sebagai anak ) dalam arti

hukum ( Adat Batak ) yakni hak kepemilikan harta warisan dalam hukum

Adat Batak : -----------------------

Bahwa menurut Kamus Bahasa dan Budaya Batak Toba, Penerbit

Balai Pustaka Jakarta yang ditulis oleh M.A.MARBUN dan

I.M.T.HUTAPEA bahwa “ Mangain “ berarti menerima seseorang masuk

dan memakai marga keluarga baik secara perseorangan maupun secara

kelompok . Selanjutnya menurut buku PUSTAHA TOMBAGA HOLING,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 32 -

Adat Batak, Patik Uhum, yang ditulis oleh RAJA PATIK TAMPUBOLON,

Penerbit Dian Utama, Jakarta, perihal kepemilikan harta pusaka anak na

niain menyatakan “ adong do deba sian anak pungut laos diain gabe

anakna ima sian natading dilampin naso marama dohot naso marina,

torus dipagodang-godang jala laos dipanggoarhon asa gabe anakna , jala

na rap mamusakai di arta pusaka dohot anak nanitubuhonna “ ( dalam

bahasa Indonesia : ada dari sebahagian anak pungut jadi diangkat

menjadi anaknya dari sejak kecil yang yatim piatu terus dibesarkan dan

dibuatkan anak dan marganya sama dengan marga yang

mengangkatnya dan mengenai harta pusaka anak angkat sama-sama

memiliki dengan anak kandung ) ; -------------------------------

Bahwa kedua pendapat tersebut diatas telah didukung dan

dikuatkan oleh pendapat Mr.Teer Haar,Bzn dalam bukunya “ Beginselen

en stelsel van het Adatrecht “ ( Asas asas dan Susunan Hukum Adat )

terjemahan dari K.Ng.Soebakti Poesponoto, Penerbit Pradnya Paramata,

Jakarta, Cetakan ke 8 Tahun 1985, halaman 247 menyatakan : “ Anak

angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang

asing, sepanjang perbuatan ambil anak (adoptie) telah menghapuskan

perangainya sebagai orang asing dan menjadikannya perangai anak

maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak itulah titik

pangkalnya Hukum Adat “

Bahwa dari pendapat tersebut diatas, dan dihubungkan dengan

hukum waris adat Batak secara umum anak angkat ( anak na diain )

mempunyai hak kepemilikan warisan sebagaimana anak kandung. Dan

untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menolak dalil-

dalil gugatan para Penggugat ; --------------------------------------------------------

5. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada posita point 5 ( lima ) dan

point 6 ( enam ) dihalaman 3 ( tiga ) harus ditolak, sebab dalil para

Penggugat sangat dipaksakan dan hanya bersumber dari hikayat yang

diciptakan para Penggugat yang nilai kebenarannya sangat diragukan ; -

6. Bahwa tidak benar GULTOM HUTA BALIAN hanya dongan tubu parripe

pangisi huta di Sipollung dan tidak mempunyai kampung ( huta )

Sipollung sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam posita point 7

( tujuh ) dan 8 ( delapan ) halaman 3 ( tiga ), yang benar adalah : bahwa

GULTOM HUTA BALIAN sebagai pemilik Huta ( Kampung ) Sipollung,

Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir dan hal

ini dapat dibuktikan dengan Jurisprudensi Hukum Indonesia yakni

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 33 -

1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo

Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 /

Perdata / 1975 / PN-Blg ( Incracht van gewijsde ) ; -----------

7. Bahwa tidak benar OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang membuka

dan mendirikan HUTA SIPOLLUNG sebagaimana didalilkan Para

Penggugat pada point 19 ( sembilan belas ) halaman 4 (empat), sebab

jauh sebelum OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA moyang para

Penggugat berada di HUTA SIPOLLUNG, GULTOM HUTA BALIAN dan

keturunannya telah berada di HUTA SIPOLLUNG, ini dapat dibuktikan

dengan Makam moyang para Tergugat telah lebih dahulu dimakamkan di

HUTA SIPOLLUNG sementara makam moyang Para Penggugat OMPU

BALUBU GULTOM HUTAPEA tidak dimakamkan di Huta Sipollung dan

hal tersebut membuktikan bahwa Moyang Para Tergugat adalah si

Pemilik Kampung / Sipungka Huta dan jika benar Moyang Tergugat

tidak pemilik kampung Sipollung tentu tidak dapat dimakamkan di

Kampung Sipollung ;

Bahwa Buku Raja Bius Samosir adalah ciptaan pemerintahan

Belanda pada waktu itu, bahwa OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA

yang disebut Raja di kampung Sipollung, dengan putusan tertanggal 25

Mei 1908 Nomor.2043 diberi pangkat R – II oleh Pemerintah Belanda

dan sebutan Raja – II tidak sama dengan SIPUKKA HUTA ; -----------------

Bahwa dalam Buku Bius tersebut tidak ada menerangkan bahwa

OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA adalah pemilik Kampung

Sipollung,melainkan hanya menerangkan bahwa OMPU BALUBU

GULTOM HUTAPEA mempunyai pangkat R-II yakni satu golongan

pangkat dalam Pemerintahan Belanda dan Bukanlah merupakan

SIPUKKA HUTA atau sebagai PEMILIK HUTA SI POLLUNG ; ------------

Bahwa kemudian Sebutan Djaihutan juga pada masa

Pemerintahan Belanda ketika itu adalah bentuk jabatan yang diberikan

oleh Pemerintah Belanda di Samosir, seorang Djaihutan bukanlah juga

berarti seorang pemilik Huta atau Sipukka Huta ; --------------------------------

Bahwa dalil gugatan Para penggugat pada Posita point 23 ( dua puluh

tiga ) di halaman 5 ( lima ) yang menyatakan bahwa JAMAN GULTOM

HUTAPEA Als AMA ROSLI GULTOM telah mendaftarkan kembali

Kampung Sipollung ke Kantor Camat atas namanya pada tahun 1980

dan menyatakan Kampung Sipollung adalah tetap dikuasai dan diusahai

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 34 -

oleh keturunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA termasuk para

Penggugat ; ---------------------------------------

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang

dipaksakan, dan sifatnya mencoba-coba, dan harus ditolak sebab

sebenarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1979

Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanggal 01

Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan

Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata /

1975 / PN-Blg telah dengan tegas dinyatakan bahwa KAMPUNG (HUTA)

SIPOLLUNG adalah milik GULTOM HUTA BALIAN ;

Bahwa JAMAN GULTOM HUTAPEA, NAN JAMAN BORU

SITINDAON ISTERI MENDIANG GANJANG GULTOM HUTAPEA dan

MONANG GULTOM HUTAPEA selaku Keturunan OMPU BALUBU

GULTOM HUTAPEA adalah pihak yang dikalahkan dalam Putusan

Mahkamah Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978,

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977, Jo

Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 /

Perdata / 1975 / PN-Blg dan kemudian mencoba-coba kembali

mendaftarkan Kampung SIPOLLUNG pada Tahun 1980 seakan-akan

Pemilik Kampung Sipollung adalah keturunan OMPU BALUBU yaitu

JAMAN GULTOM d.k.k, padahal pemilik Kampung Sipollung sebenarnya

adalah GULTOM HUTA BALIAN ; -------------------------------------------------

Bahwa adalah benar Moyang Para Tergugat adalah OMPU

MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN sebagaimana didalilkan Para

Penggugat dalam posita point 24 ( dua puluh empat ) pada halaman 5 (

lima )

8. Bahwa sebenarnya, sebelum OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA

BALIAN yakni semasa hidup TOGA GULTOM , GULTOM HUTA BALIAN

telah bermukim dan memiliki kampung Sipollung, dan tidak benar kalau

OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN sebagai saudara

semarga pemukim bersama sebagaimana didalilkan Para Penggugat

dalam gugatan Para Penggugat pada posita point 25 ( dua puluh lima ),

dan OMPU BALUBU bukanlah Tunggane Huta di Sipollung dan perlu

diketahui bahwa TUNGGANE HUTA tidak identik dengan RAJA HUTA

dengan demikian dimintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus perkara aquo agar menolak dalil Para Penggugat ;----------------

9. Bahwa adalah benar OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan

keturunannya tinggal di Huta Sipollung serta menguasai dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 35 -

mengusahai beberapa bidang lahan pertanian sebagai warisan dari

GULTOM HUTA BALIAN sebagaimana didalilkan para Penggugat pada

gugatannya pada posita point 26 ( dua puluh enam ) di halaman 5 (

lima ) dan tidak ada pihak manapun yang keberatan ; -------------------------

10. Bahwa adalah benar ada beberapa orang dari keturunan dari OMPU

MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN yang sampai sekarang tinggal di

Kampung Sipollung sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam

posita point 27 ( dua puluh tujuh ), dan posita point 28 ( dua puluh

delapan ) dan keturunan dari OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA

BALIAN adalah tetap menguasai dan mengusahai lahan yang ada di

Huta Sipollung dan sekitarnya sebagai milik mereka tanpa ada larangan

dari pihak lain, sebab Kampung ( Huta ) Sipollung adalah benar milik

Moyang Para Tergugat dan telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung

tanggal 19 Desember 1979, Nomor : 178 K / Sip / 1978 , Jo.Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD /

1977 / PT.MDN ‘ Jo. Keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20

Juni 1975, Nomor : 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;

11. Bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung adalah milik GULTOM HUTA

BALIAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia

tanggal 19 Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977 Nomor : 184 / PERD /

1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni

1975 Nomor: 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg. Dan sampai sekarang

keturunan GULTOM HUTA PEA, yakni : 1. SARIANA BR PAKPAHAN

ALS. NAI ROSLI BR PAKPAHAN , 2. TURANNA BR NAINGGOLAN

ALS. NAI LUKINAR BR NAINGGOLAN 3. HALOMOAN SITANGGANG

( Menantu NAI ROSLI ) 4. SOBIL GULTOM Anak NAI ROSLI BR

PAKPAHAN tanpa izin dari keturunan GULTOM HUTA BALIAN masih

tinggal dan hidup di SIPOLLUNG ; ---------------------------------------------------

12. Bahwa adalah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat X bukanlah

termasuk keturunan GULTOM HUTAPEA sebagaimana didalilkan Para

penggugat pada posita point 29 ( dua puluh sembilan ), tetapi Tergugat I

sampai dengan Tergugat X adalah keturunan OMPU MANGKOMAT

GULTOM HUTA BALIAN sebagai pewaris dan Pemilik Huta ( Kampung )

Sipollung sebagaimana telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K /

Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 36 -

1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo. Putusan pengadilan

Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;

13. Bahwa benar sesuai asal usul kekerabatan Para Tergugat I sampai

dengan Tergugat X adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN tidak

turut sebagai Pemangku hak ulayat diatas tanah ulayat Nagari Gultom,

sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita 30 ( tiga puluh )

halaman 6 ( enam ) ; -

Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah

keturunan GULTOM HUTA BALIAN dan merupakan pewaris dan pemilik

huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,

Kabupaten Samosir, dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip /

1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977

Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri

Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ---------

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita point 31 ( tiga puluh

satu ) , point 32 ( tiga puluh dua ), 33 ( tiga puluh tiga ) dan point 34 ( tiga

puluh empat ) adalah dalil yang sangat mengada-ada, tidak jelas,

diragukan dan sangat dipaksakan dengan demikian dalil para Penggugat

harus ditolak ; ----

14. Bahwa adalah benar Tergugat – I sampai dengan Tergugat – VIII

menguasai dan mengusahai tanah di Kampung Sipollung, Desa

Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sebagaimana

didalilkan Para Penggugat pada posita point 35 ( tiga puluh lima ) dan

Point 36 ( tiga puluh enam ) adalah didasari bahwa tanah yang berada di

Kampung ( Huta ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM HUTA BALIAN

yang merupakan peninggalan moyang para Tergugat yang bernama

OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN, bukanlah milik OMPU

BALUBU GULTOM HUTAPEA dan Keturunannya termasuk para

Penggugat, hal ini telah dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung

tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD /

1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni

1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----------------------------------

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat dapa posita point 37 ( tiga puluh tujuh )

dengan tegas harus ditolak oleh Para Tergugat, sebab tidak benar

OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya

sebagai MENUMPANG ATAU SEMARGA PENDIAM BERSAMA di

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 37 -

HUTA SIPOLLUNG, tetapi OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA

BALIAN dan keturunannya adalah sah dan benar sebagai Pemilik

KAMPUNG SIPOLLUNG hal ini dibuktikan dengan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 178 K / Sip / 1978, Tanggal 19 Desember 1979 , Jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184

/ PERD / 1977 / PT-MDN, Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20

Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----

16. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita point 38 ( tiga puluh

delapan ) pada halaman 7( tujuh ) menyatakan bahwa sebidang tanah

dengan luas 64 M2 ( enam puluh empat meter persegi ) terletak di

Kampung ( Huta ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,

Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung,

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya Onan Runggu – Lagundi


Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang diusahai Pangihutan

Sijabat

Dan selanjutnya disebut : Objek Terperkara ;

Bahwa dalil Para penggugat tersebut diatas harus ditolak, sebab

Tanah Perkara sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah

merupakan bagian dari Kampung ( Huta ) Sipollung dan merupakan satu

kesatuan dengan Huta (Kampung) Sipollung, sementara Huta (Kampung)

Sipollung adalah milik waris Para Tergugat yang diterima dari Moyang

Tergugat OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ; ------------------

Bahwa sebenarnya tanah yang luasnya ± 64 M2 ( enam puluh empat

meter persegi ) dimana tempat TUGU GULTOM HUTA BALIAN didirikan

berada dalam huta ( kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan

Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Dan Huta ( Kampung ) Sipollung

adalah milik GULTOM HUTA BALIAN dan keturunannya Ic. Para

Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan

Pengadilan Tinggi Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 /

PT-MDN, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975

Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg. Dengan demikian sangat cukup

beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

agar dalil dalam gugatan para Penggugat ditolak ; -----

17. Bahwa tentang KAMPUNG ( HUTA ) SIPOLLUNG tidak benar milik O.

BALUBU GULTOM HUTA PEA , tetapi yang benar adalah Milik

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 38 -

GULTOM HUTA BALIAN ,untuk kesekian kali kami kemukakan

kehadapan Majelis Hakim yang mulia bahwa KAMPUNG ( HUTA )

SIPOLLUNG sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184

/ PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal

20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; -----

18. Bahwa keturunan O.BALUBU GULTOM HUTAPEA yang bernama

MONANG GULTOM HUTAPEA , Ny.TAOAR ALIAS NAN JAMAN BORU

SITINDAON Janda dari Mendiang GANJANG GULTOM HUTAPEA, dan

JAMAN GULTOM HUTAPEA ( PENGGUGAT ) telah pernah mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri Balige perihal : Kepemilikan Kampung (

Huta ) SIPOLLUNG terhadap : 1. ALLER GULTOM HUTA BALIAN, 2.

JIRMAN GULTOM HUTA BALIAN, 3. KADIRAN GULTOM HUTA

BALIAN, 4. AMA NI GAUL GULTOM HUTA BALIAN, 5. AMA NI PURIDIN

GULTOM HUTA BALIAN, 6. AMA NI BOLUK GULTOM HUTA BALIAN,

7. AMA NI BERLI GULTOM HUTA BALIAN, 8. MANGANTAR GULTOM

HUTA BALIAN ( TERGUGAT ) dalam Perkara Perdata Nomor 14 /

Perdata / 1975 / PN-Blg ;

19. Bahwa adapun Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 14 / Perdata /

1975 / PN-Blg, tertanggal 20 Juni 1975 tersebut adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima gugat Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan sebagai hukum, bahwa Kampung Sipollung terperkara

adalah Kampung Penggugat sebagai sipukka huta ;

- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat2 adalah sebagai Parripe

di Kampung Sipollung ;

- Menghukum Tergugat2 supaya meninggalkan dan mengosongkan

Kampung Sipollung, dan menyerahkan dalam keadaan baik kepada

Penggugat guna dapat leluasa diusahai dan dimiliki dengan jalan

membongkar segala bangunan2nya dari atau Kampung Sipollung ;

- Menetapkan bahwa gongga yang telah dilakukan lebih dahulu tetap

sah dan berharga ;

- Menghukum Tergugat2 untuk membayar ongkos ongkos perkara

yang sampai hari ini berjumlah Rp 20,000,- ( dua puluh ribu rupiah ) ;

- Menolak gugat selebihnya ;

20. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 14 / Perdata /

1975 / PN-Blg tertanggal 20 Juni 1975 tersebut, ALLER GULTOM, d.k.k

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 39 -

selaku Tergugat dalam Perkara Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg

tersebut telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Medan,

dengan Nomor Perkara 184 / PERD / 1977 / PT-MDN ;

21. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01

Agustus 1977, Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN adalah sebagai

berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat ;

- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 20 Juni

1975 No.14/Perdata/1975/PN-Blg dalam perkara antara kedua pihak

yang dibanding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat-Terbanding ;

- Memerintahkan supaya gongga yang telah diletakkan atas Kampung

Sipollung terperkara dan rumah bangunan Tergugat dicabut dengan

segera ;

- Menghukum Penggugat membayar ongkos2 perkara dalam kedua

tingkatan, dalam tingkat pertama ditetapkan sebanyak Rp 20,000,- (

dua puluh ribu rupiah ) dan dalam tingkat banding ini dihitung

sebanyak Rp 3,125,- ( tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah ) ;

22. Bahwa kemudian MONANG GULTOM HUTAPEA, d.k.k, selaku

Terbanding / semula Penggugat, atas putusan Pengadilan Tinggi Medan

Tanggal 1 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN tersebut

mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, yang

terdaftar dengan perkara Nomor 178 K / Sip / 1978 ;

23. Bahwa adapun Amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 19 Desember 1979, Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut adalah

sebagai berikut :

M E M U T US K A N :

- Menolak permohonan Kasasi dari Penggugat untuk Kasasi :

MONANG GULTOM, untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari : 1. Ny.

TAOAR ALIAS NAN JAMAN BORU SITINDAON, 2. JAMAN GULTOM

dan pemohon Kasasi dari Penggugat untuk Kasasi : ALLER GULTOM

tersebut ;

- Menghukum Penggugat2 untuk Kasasi akan membayar biaya perkara

dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 10,105 ( sepuluh

ribu seratus lima rupiah ) ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 40 -

24. Bahwa dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember

1979, Nomor 178 K / Sip / 1978 tersebut, Penggugat MONANG

GULTOM,d.k.k / Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya hukum

PENINJAUAN KEMBALI ( P K ) atas Putusan Mahkamah Agung Nomor

178 K / Sip / 1978 tersebut, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung

tersebut yang telah memutuskan bahwa Kampung ( Huta ) Sipollung

adalah milik GULTOM HUTA BALIAN adalah telah berkekuatan hukum

tetap ( Incracht van gewijsde )

25. Bahwa oleh karena tanah tempat Tugu Gultom Huta balian tersebut

berada atau berdiri di Kampung ( Huta ) Sipollung dan Huta ( Kampung )

Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten

Samosir adalah milik Gultom Huta balian Ic Para Tergugat maka

penyerahan tanah tempat Tugu Gultom Huta balian berdiri / berada yang

dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat

V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII kepada Tergugat IX dan

Tergugat X dihadapan Notaris Ny.Edith Siahaan Naibaho,S.H dengan

Akta Notaris tanggal 12 April 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum ;--

26. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X

yang telah mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik

nya sendiri yaitu di Kampung ( Huta ) Sipollung, adalah tidak perlu

mendapat izin atau persetujuan dari Keturunan OPPU BALUBU

GULTOM HUTAPEA, sebab tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM

HUTA BALIAN yang terletak di Kampung ( Huta ) Sipollung adalah tanah

milik GULTOM HUTA BALIAN , bukanlah milik OPPU BALUBU

GULTOM HUTAPEA hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 178 K / Sip / 1978 Tanggal 19 Desember

1979, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977

Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN,Jo Putusan Pengadilan Negeri

Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ; ----

27. Bahwa oleh karena tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM HUTA

BALIAN berada dan terletak di Huta ( Kampung ) Sipollung dan oleh

karena Huta ( Kampung ) Sipollung adalah tanah milik GULTOM HUTA

BALIAN sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 19 desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978 Jo.Putusan



1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg dengan demikian Para

Penggugat tidak mempunyai otoritas untuk melarang Para Tergugat I

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 41 -

sampai Tergugat X untuk membangun TUGU GULTOM HUTABALIAN

diatas tanah miliknya sendiri, kami memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara aquo agar menolak dalil-dalil gugatan

para Penggugat ; -----------------------------------------

28. Bahwa adalah benar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tetap

melanjutkan pembangunan TUGU GULTOM HUTA BALIAN dengan

alasan bahwa tanah tempat berdirinya TUGU GULTOM HUTA BALIAN

tersebut merupakan harta peninggalan / warisan dari OMPU

MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN. Dan Ijin ataupun Rekomendasi

dari Tergugat XI ( Camat Kecamatan Onan Runggu ) untuk mendirikan

TUGU GULTOM HUTA BALIAN adalah sudah benar, sebab

Rekomendasi yang dikeluarkan Tergugat XI yakni Camat Onan Runggu

dengan Nomor : 06 / Tahun 2014, tertanggal 17 Juni 2014 adalah telah

berdasarkan keabsahan kepemilikan Kampung ( Huta ) Sipollung yakni

milik GULTOM HUTABALIAN sesuai dengan Keputusan Mahkamah

Agung Tanggal 19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan



1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;-----------------------------------------

29. Bahwa keberatan Para Penggugat selaku Keturunan OMPU BALUBU

GULTOM HUTAPEA atas didirikannya Tugu GULTOM HUTA BALIAN

oleh keturunan OPPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN

sebagaimana didalilkan para penggugat pada posita point 43 ( empat

puluh tiga ) di halaman 8 ( delapan ) adalah sangat tidak beralasan. Dalil

para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan

sifatnya mencoba-coba, sebab sudah jelas bahwa tanah tempat / lokasi

berdirinya Tugu GULTOM HUTA BALIAN adalah berada di kampung (

Huta ) Sipollung yang merupakan Kampung ( Huta ) milik Para Tergugat

I ~ tergugat - VIII sebagai keturunan OPPU MANGKOMAT GULTOM

HUTA BALIAN hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Tanggal

19 Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-

MDN, Jo Putusan Pengadilan Neger Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor

14 / Perdata / 1975 / PN.Blg. Dan untuk itu kami mohon kepada Majelis

Hakim yang mulia agar menolak dalil gugatan para Penggugat tersebut ;

30. Bahwa tindakan para Tergugat-I sampai dengan Tergugat-X yang

mendirikan TUGU GULTOM HUTA BALIAN diatas tanah milik para

tergugat–I sampai dengan tergugat – X yakni di Huta Sipollung, Desa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 42 -

Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu sesuai dengan Putusan Mahkamah


Sip / 1978 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus

1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan

Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN -Blg

tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum, oleh karena

itu dalil-dalil Para Penggugat harus di kesampingkan ; ------------------------

31. Bahwa tindakan Para Penggugat yang melarang para Tergugat–I

sampai Tergugat-X untuk meneruskan pembangunan Tugu GULTOM

HUTA BALIAN di Huta Sipollung tidak dapat dibenarkan, sebab para

Tergugat-I sampai dengan Tergugat–X membangun Tugu GULTOM

HUTA BALIAN diatas tanah milik mereka sendiri sesuai dengan Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979

Nomor 178 K / Sip / 1978,Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal

01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo.Putusan

Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata /

1975 / PN-Blg, dengan demikian gugatan dalam Provisi para penggugat

harus ditolak ; ---------------------------------------------------

32. Bahwa permohonan sita ( conservatoir beslag ) atas tanah perkara oleh

para Penggugat harus ditolak sebab tidak didasari oleh hukum, oleh

karena tanah perkara berada dihuta ( kampung ) Sipollung, Desa

Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir sedangkan

Kampung ( Huta ) Sipollung adalah jelas milik Para Tergugat sesuai

dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19

Desember 1979 Nomor 178 K / Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Medan Tanggal 01 Agustus 1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN,

Jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 nomor 14 /

Perdata / 1975 / PN-Blg ;-----------------------------------

33. Bahwa oleh karena para Penggugat di pihak yang dikalahkan dalam

perkara aquo, adalah pantas dan wajar bagi Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum para Penggugat

untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; ---------------

DALAM REKONVENSI

Bahwa Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, X dalam Konvensi, sekarang

menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X ;

Selanjutnya disebut : -----------------------------------------------------------------

PENGGUGAT DALAM REKONVENSI :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 43 -

Bahwa PENGGUGAT DALAM REKONVENSI dengan ini akan membuat,

menandatangani dan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :

PENGGUGAT DALAM KONVENSI - I : SARLES GULTOM,

PENGGUGAT DALAM KONVENSI - II : SAHALA GULTOM,

PENGGUGAT DALAM KONVENSI – III : HARLEM GULTOM ,

Selanjutnya disebut : -------TERGUGAT DALAM REKONVENSI :

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah

sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat d/r sebagaimana

telah disampaikan didalam konvensi adalah satu kesatuan dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini ;

2. Bahwa para Penggugat d/r adalah keturunan GULTOM HUTA BALIAN

dari Turunan OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA BALIAN ‘

3. Bahwa tanah perkara yang diperkarakan oleh Para Tergugat d/r yang

luasnya ± 64 M2 (enam puluh empat meter persegi ) tempat TUGU

GULTOM HUTA BALIAN didirikan adalah terletak didalam huta (

kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,

Kabupaten Samosir dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sipollung

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Onan Runggu – Lagundi


Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah yang diusahai Pangihutan

Sijabat

4. Bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan

Runggu, Kabupaten Samosir, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 1979,Nomor : 178 K / Sip /

1978 . Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus 1977

Nomor 184 / PERD / 1977 / PT-MDN, Jo Putusan Pengadilan Negeri

Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg, adalah

sah milik GULTOM HUTA BALIAN dan Keturunannya ; ----------------------

5. Bahwa Huta ( Kampung ) Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan

Runggu, Kabupaten Samosir, adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi

berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19

Desember 1979 Nomor : 178 K / Sip /1978, Jo.Putusan Pengadilan

Tinggi Medan tanggal 1 Agustus 1977, Nomor : 184 / PERD / 1977 / PT-

MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Juni 1975 Nomor

: 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg . Dan sampai sekarang turunan OMPU

BALUBU GULTOM HUTA PEA masih berada di Huta SIPOLLUNG

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 44 -

antara lain : 1. SARIANA BR PAKPAHAN Als. NAI ROSLI BR

PAKPAHAN, 2. TURIANNA BR NAINGGOLAN Als. NAI LUKINAR BR

NAINGGOLAN, 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu dari SARIANA

BR PAKPAHAN Als. NAI ROLI BR PAKPAHAN, 4. SOBIL ( Anak dari

NAI ROSLI BR PAKPAHAN ) ;

6. Bahwa atas tindakan para Tergugat d/r yang telah mengajukan gugatan

kepada Penggugat d/r ke Pengadilan telah menimbulkan kerugian

kepada Para Penggugat d/r, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa akibat tindakan dari pada Tergugat d/r membuat pengurus

Punguan GULTOM HUTA BALIAN (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

sejabodetabek yang berkedudukan di Jakarta harus datang ke Sipollung,

Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir (pulang-

pergi) untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, yang dapat

diperhitungkan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan besarnya

pembiayaan sebagai berikut : 5 x 3 x Rp 4,000,000.- = Rp 60.000.000.-

(enam puluh juta rupiah ) ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat d/r yang melakukan gugatan

ke Pengadilan telah mempermalukan dan merendahkan harkat dan

martabat semua keturunan GULTOM HUTA BALIAN yang tidak ternilai

tetapi cukup kami tetapkan sebesar Rp 5,000,000,000.- ( lima miliard

rupiah ) ;---------------

Hingga kerugian Materiill dan Immateriil yang dialami para Penggugat d/r

adalah sebesar Rp 5.060,000,000.- (lima miliard enam puluh juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan didasari fakta-fakta hukum yang

tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat d/r, supaya putusan dalam

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad )

meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Demikian jawaban, eksepsi dan Gugat Rekonvensi ini kami sampaikan

kehadapan Majelis Hakim yang terhormat dan dengan segala kerendahan hati

memohon agar Majelis Hakim yang terhormat agar memuat putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 45 -

- Menerima Eksepsi para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya :

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah Keturunan

GULTOM HUTA BALIAN ;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan

GULTOM HUTA BALIAN dari OMPU MANGKOMAT GULTOM HUTA

BALIAN ;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah tempat berdirinya TUGU

GULTOM HUTABALIAN adalah terletak didalam Huta ( Kampung )

Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten

Samosir ;

5. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum tetap Putusan Mahkamah


Sip / 1978, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 01 Agustus

1977 Nomor 184 / PERD / 1977 / PT.MDN, Jo Putusan Pengadilan

Negeri Balige Tanggal 20 Juni 1975 Nomor 14 / Perdata / 1975 / PN-Blg ;

6. Menyatakan dalam hukum bahwa huta ( kampung ) Sipollung adalah

huta ( kampung ) milik GULTOM HUTABALIAN ;

7. Menghukum semua turunan OMPU BALUBU GULTOM HUTAPEA yang

tinggal di Huta Sipollung, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu,

Kabupaten Samosir, termasuk didalamnya :1. SARIANA ALS. NAI

ROSLI BR PAKPAHAN , 2. TURIANNA ALS. NAI LUKINAR BR

NAINGGOLAN , 3. HALOMOAN SITANGGANG ( Menantu dari NAI

ROSLI ) , 4. SOBIL ( Anak dari NAI ROSLI ) agar menyerahkan tanah

huta ( kampung ) Sipollung kepada keturunan dari GULTOM HUTA

BALIAN tanpa dibebani persyaratan apapun ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

banding, kasasi maupun verzet ( uit voor baar bij voorraad ) ;

9. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar ganti Kerugan Materill dan

Kerugian Materiil keseluruhannya sebesar Rp 5,060,000,000.- ( lima

miliard enam puluh juta rupiah ) sekaligus ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat d.k/ Tergugat d.r membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini ;

A T A U :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 46 -

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya ( aequo et bono ).

Jawaban Tergugat XI sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan PARA

PENGGUGAT, maka secara jelas dapat diketahui bahwa yang menjadi

objek gugatan PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan Pengadilan

Tata Usaha Negara karena PARA PENGGUGAT mendalilkan

Gugatannya pada Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu yang

dikeluarkan oleh TERGUGAT XI.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata

Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

kongkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata".

3. Bahwa berdasarkan defenisi sebagaimana dikemukakan dalam angka 2

di atas, Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu Nomor: 06 Tahun 2014

yang ditujukan kepada Saudara Kasirun Gultom adalah terang

benderang berbentuk keputusan tertulis yang berisi penetapan

(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang

membuatnya (einmalig), sehingga objek sengketa berupa Rekomendasi

Izin Mendirikan Tugu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara.

4. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah

untuk penyelesaian masalah hak ulayat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Samosir khususnya yang berada di Sipollung Desa Sitamiang

Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir, dimana hak ulayat pada

pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup hukum publik

bukan hukum privat, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur

penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas

hak untuk memiliki.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah disebabkan oleh belum adanya

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang penetapan hak ulayat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 47 -

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dimana

ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada

Pemerintah Kabupaten/Kota dimana hal tersebut juga selaras dengan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Hak Ulayat yang mengatakan bahwa penetapan ada

tidaknya hak ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Bahwa berdasarkan pada poin 4-5 diatas, maka gugatan Para Penggugat

adalah juga menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat

Fiktif Negatif sehingga hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari

Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka

TERGUGAT XI memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa

Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang secara absolut untuk

memeriksa dan mengadili perkara a-quo oleh karena perkara a-quo

merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. TENTANG PLURIUM LITIS CONSORTIUM (DIMANA PENGGUGAT DAN

TERGUGAT TIDAK LENGKAP).

1. bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya dengan mendalilkan

bahwa Oppu Balubu Gultom Hutapea mewariskan Huta Sipollung kepada

Para Penggugat, termasuk objek perkara.

2. bahwa Huta Sipollung bukan hanya dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat

dan Tergugat I s/d Tergugat X, tetapi masih banyak pihak lain yang

menguasai tanah Huta Sipollung tersebut, namun tidak diikutsertakan

sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat yang

mempunyai hubungan hukum dengan yang didalilkan dalam gugatan

PARA PENGGUGAT.

3. bahwa Keturunan dan/atau ahli waris dari Oppu Balubu Gultom Hutapea

bukan hanya Para Penggugat saja, akan tetapi masih banyak keturunan

dan/atau ahli warisnya yang lain, namun tidak diikutsertakan sebagai

pihak dalam perkara ini.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan tidak

diikutsertakannya Pihak-pihak tersebut, maka subjek gugatan PARA

PENGGUGAT tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 48 -

• Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam posita nomor 52 Tergugat XI

ikut serta dalam menguasai tanah terperkara tanpa persetujuan Para

Penggugat sedangkan dalam posita nomor 47 yang melakukan perbuatan

melawan hukum hanyalah Tergugat I s/d Tergugat X, sehingga gugatan

diatas adalah kabur (obscuur libel). Dengan demikian Gugatan yang

demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima.

D. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang intinya mendalilkan

bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

Para Penggugat, yaitu dengan menguasai dan mendirikan Monumen atau Tugu

Gultom Hutabalian di Huta Sipollung yang luasnya lebih kurang 64 M2 adalah

Nebis In Idem, karena terhadap objek sengketa dimaksud telah pernah

diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum

yang tetap, yaitu dalam:

• Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 14/Perdata/1975/PN.BIg tanggal 20

Juni 1975 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

184/PRD/1977/PT.MDN tanggal 26 Juni 1977 Jo. Putusan Mahkamah

Agung Rl No. 178/K/Sip/1978 tanggal 19 Desember 1979.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain tentang eksepsi yang diajukan TERGUGAT XI bersama ini

kami sampaikan Jawaban atas Gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan DALAM EKSEPSI diatas mohon

secara mutatis mutandis dianggap telah kami uraikan DALAM POKOK

PERKARA ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.

2. Bahwa TERGUGAT XI menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan

PARA PENGGUGAT kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas

dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

3. Bahwa PARA PENGGUGAT sesungguhnya tidak dapat membedakan

aspek hukum Publik dalam hak ulayat sehingga dalam dalil-dalil

Gugatannya telah mempersamakan hak ulayat dengan hak milik. Bahwa

Hak Ulayat harus dilihat sebagai hak pemanfaatan bersama, dimana

konsep hak ulayat mengandung pengertian bahwa wilayah tertentu itu

adalah wilayah yang dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh warga

persekutuan. Basis material hak-hak ulayat adalah satu persekutuan

hidup setempat, bukan pada satu kategori kebudayaan, sub-kebudayaan,

atau etnisitas. Secara kewilayahan, persekutuan hidup terikat pada satu

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 49 -

wilayah tentorial tertentu. Hak-hak adat hidup dan/atau melekat pada

wilayah teritorial yang menjadi wilayah kedaulatan persekutuan.

Kesatuan wilayah teritorial inilah yang disebut sebagai wilayah dibawah

hak ulayat persekutuan hidup setempat itu.

4. Bahwa tidak ada hak ulayat yang bisa diwarisi sebagaimana dalam dalil

PARA PENGGUGAT pada angka 5 karena apabila seseorang anggota

persekutuan tidak lagi menggunakan tanah ulayat, maka tanah tersebut

akan kembali kepada persekutuan hidup setempat sehingga hak ulayat

lebih menekankan kepada hak publik dan tidak ada hak ulayat yang

dimiliki oleh orang pribadi.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman

penyelesaian masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat, kriteria dan

penentuan masih adanya hak ulayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu:

- Unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih

merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama

suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan

ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

- Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi

lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan

tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.

- Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu

terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan

penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para

warga persekutuan hukum tersebut.

Senada dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut kriteria

penentuan masih adanya hak ulayat menurut Maria Soemardjono (Tanah Dalam

Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,

2008, hal.43) adalah bahwa bila disepakati untuk mengatur tentang pengakuan

hak ulayat, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi secara kumulatif karena

merupakan petunjuk bahwa hak ulayat dikalangan masyarakat hukum itu masih

ada, sebaliknya kiranya adil bila salah satu diantara persyaratan itu sudah tidak

ada lagi, maka dapat dikatakan bahwa hak ulayat sudah tidak ada lagi.

6. Bahwa dalil - dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Huta

Sipollung sebagai hak ulayatnya adalah hal yang mengada-ada dan tidak

berdasar atas hukum karena penentuan ada tidaknya hak ulayat harus

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana sampai dengan saat ini

belum pernah diterbitkan suatu Peraturan Perundang-undangan di

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 50 -

Indonesia terutama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang

menetapkan Huta Sipollung Desa Sitamiang Kecamatan Onanrunggu

Kabupaten Samosir sebagai hak ulayat dari PARA PENGGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT XI menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada

angka 52 karena TEGUGAT XI tidak dapat dinyatakan telah melakukan

perbuatan melawan hukum karena perbuatan TERGUGAT XI dalam

mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tidak memenuhi

unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal

1365 KUH Perdata, dimana unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan: bahwa perbuatan TERGUGAT XI yang

mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu adalah semata-

mata dalam posisinya sebagai Camat Onanrunggu yang mempunyai

wewenang dalam memberikan rekomendasi tersebut sesuai dengan

ketentuan dan syarat yang telah diajukan pemohon yaitu adanya data-

data sebagai berikut:

a. Formulir Permohonan IMB dari TERGUGAT I;

b. Surat Keterangan Keabsahan Tanah Nomor:

60/2008/04/SAM/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

c. Surat Pernyataan dan Penyerahan Tanah Kampung Sipollung

kepada Pengurus Punguan Gultom Hutabalian se-Jabodetabek;

d. Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 14/Perdata/1975/PN.BIg

tanggal 20 Juni 1975 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

184/PRD/1977/PT.MDN tanggal 26 Juni 1977 Jo. Putusan

Mahkamah Agung Rl No. 178/K/Sip/1978 tanggal 19 Desember

1979.

- Perbuatan tersebut melawan hukum: bahwa perbuatan-perbuatan yang

dilakukan oleh TERGUGAT XI sama sekali bukan merupakan perbuatan

melawan hukum, melainkan dalam rangka melaksanakan tugasnya

sebagai abdi masyarakat yang melayani permohonan masyarakat.

- Adanya kesalahan dari pihak pelaku: bahwa PARA PENGGUGAT dalam

gugatannya tidak menguraikan perihal adanya kesalahan dari

TERGUGAT XI dan TERGUGAT XI tidak melakukan kesalahan dalam

penerbitan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu tersebut.

- Adanya kerugian bagi korban: bahwa dengan adanya tindakan

TERGUGAT XI yaitu mengeluarkan Rekomendasi Izin Mendirikan Tugu

tidak merugikan pihak manapun.

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian: bahwa

mengacu pada uraian butir diatas terbukti tidak ada perbuatan melawan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 51 -

hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XI, sehingga dengan demikian

tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan TERGUGAT XI

terhadap kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.

8. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 48 adalah dalil

gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali

karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah, dimana tuntutan tersebut

semata-mata hanya merupakan pemikiran dan asumsi PARA

PENGGUGAT belaka tanpa didasari oleh suatu data yang akurat dan

dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa

yurisprudensi berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 558.K.SIP/1983 tanggal 28 Mei

1984, menegaskan: Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena

tidak disertai dengan bukti, harus ditolak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 117K/SIP/1971 tanggal 2 Juni

1971 dan No. 459K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975, menegaskan:

Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak

mempunyai dasar hukum dan harus ditolak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 550K/SIP/1979 pada intinya

menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian immateril haruslah

dirinci.

9. Bahwa tuntuntan uitvoerbaar bij voorraad dari PARA PENGGUGAT

adalah sangat mengada-ada karena sangat bertentangan dengan SEMA

Rl No.Um/282/VI/1136/III/69 tertanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No. 3

Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan

Provisionil Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001

tentang permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan

provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan

Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan

bahwa : setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar

bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7

SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan agar setiap akan

melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus

disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai

barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak

lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang

membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan

tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Bahwa

selanjutnya menurut pasal 180 (1) HIR, putusan uitvoerbaar bij voorraad

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 52 -

hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang

otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap. Bahwa kalaupun terdapat akta otentik, quod non,

terhadap permohonan uitvoerbaar bij voorraad ini, Mahkamah Agung Rl

berpendapat sebagai berikut:

- Dalam Surat Edaran No. 02 Tahun 1975: agar Pengadilan

Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam

mempergunakan lembaga uitvoerbaar bij voorraad.

- Dalam Surat Edaran No. 06 Tahun 1975: kepada Ketua/Hakim

Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij

voorraad walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 RBg

telah dipenuhi.

- Dalam Surat Edaran No. 03 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978:

menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri diseluruh

Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voorraad

walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi. Bila

putusan uitvoerbaar bij voorraad dikabulkan maka dalam waktu 2 (dua)

minggu setelah putusan, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus

mengirimkan salinannya kepada Pengadilan Tinggi dan tembusannya

kepada Mahkamah Agung.

Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sangat tepat mengingat akibat

hukum yang ditimbulkan apabila putusan bersangkutan ditingkat berikutnya

dibatalkan, maka dengan demikian tuntutan/Gugatan Penggugat yang meminta

agar Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)

haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas TERGUGAT XI memohon agar

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan

amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum

pemeriksaan Pokok Perkara;

2. Menerima Eksepsi TERGUGAT XI untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang

timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 53 -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut

Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor :

518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tegugat II tersebut di

atas ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini yang diperhitungkan berjumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus

sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat II

dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat I dalam Rekonpensi dan Penggugat II dalam

Rekonpensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini yang

diperhitungkan nihil ;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat tanggal 6 Juli 2015, telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn

tanggal 29 Juni 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada

Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 20 Oktober

2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Agustus 2015, yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Agustus 2015, dan memori

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum

Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanggal 20 Oktober 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tertanggal 6 Nopember 2015, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2015,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 54 -

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Nopember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan

Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan

kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Nopember

2015 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II

tanggal 20 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah

pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

1. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN

Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie Klas I-A Medan tertanggal 29

Juni 2015 Nomor 518/ Pdt.G/2014/PN.Mdn, secara nyata tidak

mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat secara khusus bagi

PEMBANDING dahulu PENGGUGAT, karena didasarkan kepada

pertimbangan hukum yang keliru, cacat hukum, tidak profesional dan sama

sekali tidak seksama dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang nyata dalam

proses hukum pemeriksaannya di persidangan.:--------------------------------------

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan dan tidak

sependapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie pada

halaman 58 yang menyatakan :

“ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena gugatan

tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam perkara Aquo sesuai posita

gugatan Penggugat No. 19 dan No. 20, halaman 5 adalah didasarkan atas

alasan telah diajukan gugatan perdata oleh Tergugat II kepada Penggugat

dalam Perkara No. 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tetapi Tergugat II dengan

sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan dan juga karena telah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 55 -

dilaporkan Penggugat oleh Tergugat I kepada Polisi sesuai dengan Laporan

Polisi No.1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, namun oleh

karena pertimbangan setiap orang menurut hukum dijamin haknya untuk

mengajukan gugatan atau melapor kepada aparat penegak Hukum, maka

dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara Aquo terbukti tidak

mempunyai dasar Hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang maupun

Yurispudensi.”

Bahwa perlu Pembanding tegaskan dahulu Penggugat, dasar dari gugatan

yang diajukan Pembanding sangat jelas, tegas dan lugas tentang dasar-

dasar dari Pembanding dahulu Penggugat mengajukan gugatan dalam

perkara aquo. :--------------------------------------------------

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya hanya

memahami secara sepenggal-sepenggal dan tidak secara menyeluruh/utuh

gugatan Pembanding dahulu Penggugat dimana antara korelasi Yuridis

tentang digugurkannya Gugatan Perbautan Melawan Hukum nomor

683/Pdt.G/2013/PN.Medan dengan laporan Polisi di Kepolisian Daerah

Sumatera Utara nomor LP 1188/XI/2013/SPKT II tanggal 10 November

2013. :---------------------------------------

Bahwa yang menjadi dasar dari Gugatatan Pembanding dahulu Penggugat

adalah dengan telah digugurkan secara sepihak dan tanpa alasan yang sah

menurut hukum perkara nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan, sangat

bertentangan dengan hukum acara perdata. Sehingga atas hal tersebutlah

tindakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Melawan hukum

(onrecht matigedaad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1368 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Pembanding dahulu Penggugat

mengalami kerugian baik moril dan materi akibat adanya gugatan perdata

Nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan. :------------------------------------------

Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II

telah menuduh Pembanding dahulu Penggugat melakukan sesuatu dan

ternyata dalam persidangan perkara perdata nomor

683/Pdt.G/2013/PN.Medan tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Terbanding I

dahulu Tergugat I dan Terbanding II. Dalam proses pemeriksaaan di

persidangan yang sudah sampai pada tahap pembuktian keterangan saksi,

Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II dengan

sengaja mencabut kuasa dari penasihat hukumnya dengan tujuan agar

Terbanding dahulu Pembanding hadir secara langsung di dalam

persidangan. Ternyata Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II

dahulu Tergugat II tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara patut

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 56 -

dan dan resmi oleh pengadilan Negeri Medan, sehingga terhadap perkara

tersebut digugurkan, bahwa hal itulah salah satu dasar Pembanding dahulu

Penggugat dalam melakukan gugatan dalam perkara ---------------------------

Bahwa demikian juga tentang Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum Tergugat I

dan Tergugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding II adalah juga

pemegang Kuasa dalam perkara perdata nomor 683/Pdt.G/2013/PN.Medan,

sehingga sangat jelas dan nyata adanya unsur kesengajaan untuk

menggugurkan perkara terdahulu, perkara mana terdaftar dengan No.

Registrasi : 683/Pdt.G/2013/PN.Medan dan didalam perkara tersebut

Terbanding I dan Terbanding II dalam perkara Aquo , adalah sebagai

Penggugat ketika itu, bahwa hal itulah salah satu dasar Pembanding dahulu

Penggugat dalam melakukan gugatan dalam perkara a quo-------------

Bahwa dengan merujuk pada dasar Penggugat/ Pembanding dalam perkara

a quo melakukan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka

terbantahkanlah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie yang

memutus perkara a quo yang menyebutkan “gugatan Penggugat dalam

perkara a quo, terbukti tidak mempunyai dasar hukum yang dibenarkan oleh

undang-undang maupun Yurisprudensi.” :-----------------------------------------------

Bahwa mengenai Pengguguran Gugatan telah dengan jelas diatur dalam

pasal 124 HIR yang berbunyi :

“Jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan Negeri pada

hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak

pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat

gugatannya dianggap dapat gugur dan penggugat dihukum biaya perkara

; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi,

sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR tersebut, Pengguguran suatu

Gugatan hanya dapat dilakukan apabila Penggugat tidak datang

mengahadap pada hari sidang yang ditentukan, walaupun telah dipanggil

secara patut dan sah untuk itu. :----------------------------------------------

Secara tersirat, makna kalimat jika penggugat tidak hadir menghadap

persidangan yang ditentukan adalah hari sidang pertama. Penafsiran

tersebut disimpulkan berdasarkan kaitan kalimat dengan Panggilan.

Berdasarkan tata tertib beracara, relevansi atau urgensi panggilan adalah

sidang pertama, karena proses sidang selanjutnya tidak memerlukan

panggilan.

Pendapat ini sesuai dengan pedoman yang digariskan Mahkamah Agung

dalam Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 57 -

MA RI, Jakarta 1994 yang mengatakan : “ jika Penggugat pada hari sidang

pertama tidak datang …, tetapi pada hari kedua ia datang dan pada hari

ketiga Penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (Pasal

124 HIR/ Pasal 148 RBG). :-----------------------------------------------------------------

Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor : 683 Pdt.G/2013/PN Mdn tersebut

yang digugurkan oleh Majelis Hakim, tahapan persidangan sudah selesai

pada tahap Pembuktian Surat. Para Pihak telah melakukan Jawab

menjawab dan mengajukan bukti surat masing-masing. Akan tetapi sdengan

alasan yang tidak jelas Tergugat telah dengan sengaja mencabut kuasa dari

penasihat hukumnya dan dengan sengaja tidak menghadiri persidangan

dalam tahap Pembuktian keterangan saksi. :-------------------------------------------

Bahwa atas perbuatan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II

Tergugat II tersebutlah Pembanding dahulu Penggugat merasa dirugikan. :---

Bahwa dengan tegas dalam hukum acara perdata menyebutkan tentang

Pencabutan Gugatan “Gugatan dapat ditarik kembali apabila sebelum tahap

jawab menjawab” dan apabila Gugatan ingin ditarik kembali setelah tahap

jawab menjawab haruslah mendapat persetujuan pihak Tergugat. :-------------

Faktanya, Gugatan Perdata perkara nomor 683 /Pdt.G/2013/PN.Mdn

tersebut digugurkan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tanpa

terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat (i.c Penggugat) dalam

perkara a quo. :--------------------------------------------------------------------------

Bahwa atas hal tersebutlah Tindakan Terbanding I dahulu Tergugat I dan

Terbanding II dahulu Tergugat II dikategorikan telah melakukan perbuatan

melawan hukum, Yaitu dengan sewenang-wenang telah melanggar

ketentuan hukum acara perdata sehingga menurut Pembanding dahulu

Penggugat, tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II selain melakukan

Perbuatan Melawan Hukum, telah dapat dikategorikan sebagai Penghinaaan

terhadap Pengadilan (Contemp of court) :-----------------------------------------------

Bahwa sebagaiman pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya

berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 76

sampai dengan 80 tentang Pengguguran Gugatan, menyebutkan syarat-

syarat digugurkannya Gugatan setelah dipanggil secara sah dan patut pada

sidang pertama atau dipanggil kembali pada sidang berikutnya apabila

dalam persidangan Pertama Penggugat tidak hadir: :--------------------------------

Bahwa adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dan mustahil tindakan

Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Terbanding II yang

tidak mau membayar tambahan biaya perkara Nomor: 683 Pdt.G/2013/PN

Mdn, dikarenakan Tergugat I dan II adalah orang yang sangat berkecukupan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 58 -

apalagi dalam perkara aquo Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding

II dahulu Terbanding II merupakan pengurus dari Perseroan Terbatas PT.

Hotel Danau Toba International yang memiliki jabatan dan mempunyai Gaji

yang telah ditetapkan.;---

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, Pertimbangan Majelis Hakim

Judex Factie tentang Gugatan Pembading dahulu Penggugat tidak

mempunyai dasar hukum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah

Keliru, cacat hukum dan tidak beralasan. Maka oleh karenanya terhadap

pertimbangan hukum tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

diterima. :-----------------

Bahwa adapun pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Judex Factie

telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan Gugatan Pembanding

dahulu Penggugat, oleh karenanya terhadap Pertimbangan hukum tersebut

haruslah dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim pada

tingkat Pengadilan Tinggi Medan yang menerima, memeriksa dan memutus

perkara aquo. :----------------------------------------------------------------------------------

2. PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF

Bahwa disisi lain pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie perkara

aquo pada halaman 58 alinea kedua sangatlah kontradiktif disatu sisi

menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, namun

disisi lain menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas. :--

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut sangatlah tidak berdasar,

karena Majelis Hakim Judex Factie telah keliru dan salah dalam melakukan

pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya Pertimbangan hukum Hakim

Judex Factie yang menyatakan gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas,

maka sudah sepatutnya eksepsi dari Terbanding I dahulu Tergugat I dan

Tergugat II dahulu Tergugat II haruslah dikesampingkan dan dinyatakan

tidak diterima. :--------

Bahwa Majelis Haim Judex Factie dalam perkara aquo telah INKONSISTEN

dalam mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang telah diajukan

Pembanding dahlu Penggugat.;---

Sudah sangat terang dan tegas dalam dalil gugatan yang diuraikan

Pembanding dahulu Penggugat dalam surat gugatannya, Replik maupun

konklusi yang disampaikan. Yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim

judex factie menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka meskipun dalil

gugatan penggugat sudah dinyatakan jelas…”

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 59 -

Sehingga apabila gugatan Pembanding dahulu Penggugat sudah jelas,

maka gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formil maupun materiil

dalam suatu Gugatan dan sudah memiliki dasar hukum untuk mengajukan

gugatan di Pengadilan Negeri Medan. :------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pertimbangan hukum yang

menyatakan Gugatan Penggugat sudah dinyatakan jelas, haruslah dikuatkan

dan dipertahankan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan,

dikarenakan putusan Judex factie tidak memuat pertimbangan hukum yang

benar, proporsional, tidak rinci, tidak seksama, bahkan keliru dan

mencerminkan kedangkalan pemahaman hukum dan tidak jujur dalam

menyatakan kebenaran. :-------------------

3. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA

DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN

Bahwa Judex Factie tidak memperhatikan dengan akurat dan seksama

sesuai fakta dan bukti yang benar secara Materil, dan secara Formil,

Pembanding dahulu Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang

menyatakan bahwa , Pembanding dahulu Penggugat selaku Presdien

Komisaris PT. Hotel Danau Toba International (PT.HDTI) dalam

melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa pada tanggal 07 November 2013

tidak ada melakukan / melaksanakan Rapat Dewan Komisaris PT. HDTI

terlebih dahulu dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan

gugatan Perbuatan Melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan, dengan

Registrasi Nomor: 683 Pdt.G/2013/PN Mdn. :------------------------------------------

Bahwa dalil gugatan mana dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan

oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam keterangan saksi halaman 39

samapai dengan halaman 41 putusan nomor 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn yaitu

saksi Wakimin dan saksi Adi Pinem, SH .

Bahwa ternyata terhdap saksi yang dihadirkan oleh Terbanding I dan II

dahulu Tergugat I dan II tidak mengetahui tidak menyaksikan, tidak

berkualitas dan tidak mempunyai relevansi terhadap perkara aquo. :------------

Bahwa keterangan yang diberikan di persidangan oleh saksi David

Halomoan Lingga dan Yos Andri adalah keterangan yang tidak mempunyai

hubungan hukum dengan perkara yang sedang digugat pada perkara aquo.

Sehingga dengan jelas dan terang Pembanding dahulu Penggugat telah

berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya pada perkara aquo. :---------------

FAKTA DAN KEBENARAN MATERIILNYA YANG TIDAK DAPAT DIBATAH

OLEH TERBANDING I DAN II DAHULU TERGUGAT I DAN II ADALAH,

PENGGUGAT SEBELUM MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 60 -

SAHAMA LUAR BIASA PT. HDTI. TIDAK ADA MELAKSANAKAN RAPAT

DEWAN KOMISARIS TERLEBIH DAHULU. :------------------------------------------

Bahwa dari argumen-argumen hukum tersebut diatas, sangat jelas dan nyata

diketahui bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tidak didasarkan atas fakta-

fakta maupun bukti-bukti yang nyata dan benar secara materil dan dengan

demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dengan demikian Pembanding

dapat meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima dan

mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding Pembanding ini,

dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ------------

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding.

2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri medan Nomor: 518/Pdt.G/2014/PN

Mdn, tanggal 29 Juni 2015.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu disebut

Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

Perbuatan Melawan

Hukum (onrecht matigedaad).

3. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan Rapat Dewan

Komisaris di PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI)

sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat.

4. Menyatakan bahwa dalam Akta Rapat Umum Pemegang saham Luar

Biasa (RUPS-LB) PT. Hotel Danau Toba International (PT. HDTI) Nomor

20, tanggal 07 November 2013 oleh Notaris ADI PINEM, SH tidak ada

disebutkan adanya Rapat Dewan Komisaris.

5. Menghukum Tergugat I dan dan Tergugat II untuk membayar kepada

Penggugat ganti kerugian materil dan immaterial secara tunai dan

sekaligus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini

diucapkan dipersidangan dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Untuk menghadiri sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum tergugat II,

Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan dari Jakarta ke Medan

pulang pergi sebesar Rp 15.000.000,- X 10 kali sidang sehingga total

biaya yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp

150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).:-------------------------------

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 61 -

Bahwa untuk menghadiri sidang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II,

Penggugat harus menghabiskan waktu selama 2 (dua) hari dan

meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai Pengusaha di Jakarta

sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,-/hari x

10 kali Sidang dengan jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp.

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).-----------------------------------------------

b. Kerugian Immateril

Penggugat selaku Pengusaha menjadi malu karena kehilangan wibawa

dan harga diri terhadap sesama pelaku bisnis dan kehilangan

kepercayaan dari sesama pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga tidak

dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam menjalankan usahanya

sehingga produktifitas Penggugat menjadi berkurang yang semuanya itu

menurut hukum dapat dimintakan pergantian dalam bentuk uang tunai

sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).---------------------

6. Menghukum tergugat II untuk membayar Kepada Penggugat berupa uang

paksa (dwang Som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari

keterlambatan sampai Tergugat I dan Tergugat II Melaksanakan isi

putusan ini.---------------------------------------------------------

7. Menyatakan putusan ini dapat serta merta dijalankan (uit voorbaar bij

Voorad) walaupun ada verzet, Banding dan Kasasi.:-----------------------------

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.:-------------------------

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara Aquo

berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex

Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II menerangkan sebagai

berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A

Medan pada Putusannya telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta

hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memberikan rasa

keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya PARA

TERBANDING dahulu sebagai PARA TERGUGAT.

Bahwa mencermati Memori Banding yang telah diajukan oleh

PEMBANDING dahulu disebut PENGGUGAT tidak ada hal-hal baru

sebagai alasan-alasannya dalam mengajukan memori bandingnya, dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 62 -

terhadap semua alasan-alasan yang di uraikan PEMBANDING dahulu

PENGGUGAT hanyalah mengulangi dalil –dalilnya yang sudah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie secara tepat dan benar,

dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding yang

diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

2. Bahwa setelah mencermati Memori Banding dari PEMBANDING dahulu

PENGUGUGAT pada intinya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT

keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Judex

Factie Pengadilan Negeri Medan terkait:

I. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN;

II. PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF;

III. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-

FAKTA DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN.

3. Bahwa terhadap alasan-alasan PEMBANDING dalam memori

bandingnya, PARA TERBANDING memberikan tanggapan hukum

sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN

Bahwa alasan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam Memori

Bandingnya pada lembaran ke 3 (tiga) tentang Pertimbangan Judex

Factie pada halaman 58 yang menyatakan “Menimbang bahwa

berdasarkan petimbangan diatas karena gugatan tuntutan ganti rugi

oleh Penggugat dalam perkara a quo sesuai posita gugatan perdata

oleh Tergugat II kepada Penggugat dalam perkara No:

683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tetapi Tergugat II dengan sengaja tidak

bersedia melanjutkan pemeriksaan dan juga karena telah dilaporkan

Penggugat oleh Tergugat I kepada Polisi sesuai dengan Laporan

Polisi No. 1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, namun

oleh karena pertimbangan setiap orang menurut hukum dijamin

haknya untuk mengajukan gugatan atau melapor kepada aparat

penegak hukum, maka dengan demikian gugatan penggugat dalam

perkara a quo terbukti tidak mempunyai dasar hukum yanng

dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Jurisprudensi;

Bahwa setelah mencermati alasan-alasan PEMBANDING pada dalil-

dalil PEMBANDING tidak mengutip secara utuh dan seksama akan

tetapi hanya mengutip sepenggal-sepenggal pertimbangan Judex

Factie Pengadilan Negeri Medan sehingga dapat menyesatkan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 63 -

Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa, mengadili dan memutus

perkara a quo;

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut

sudahlah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan dan didasari dengan dasar hukum yang kuat

sebagaimana dalam pertimbangan Judex Factie halaman 57 (lima

puluh tujuh) yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya meninjau perumusan luas dari

Perbuatan Melawan Hukum, diketahui bahwa barulah merupakan

perbuatan melawan hukum apabila:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;

3. Bertentangan dengan kesusilaan atau;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat mengenai orang atau benda.”

“Menimbang, bahwa dengan diketahui batasan alasan-alasan suatu

perbuatan digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum

diatas maka menurut Majelis telah jelas bahwa melakukan gugatan

perdata ke Pengadilan atau melaporkan suatu perbuatan pidana ke

pihak yang berwenang/kepolisian apapun kemudian hasilnya,

menurut Majelis adalah tidak termasuk dalam kriteria sebagai

perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut suatu ganti kerugian.

Bahkan menurut Majelis melakukan gugatan perdata ke pengadilan

atau melaporkan suatu perbuatan pidana ke pihak yang

berwenang/kepolisian adalah hak yang melekat pada setiap warga

negara yang dijamin undang-undang (Vide Pasal 17 UU No. 39 Tahun

1999 tentang Hak Azasi Manusia) dan sikap yang demikian adalah

justru untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang yang

menjurus perbuatan main hakim sendiri (eigen richting);

Bahwa untuk memperkuat dan mendukung pertimbangan tersebut,

Judex Factie telah mengutip beberapa Jurisprudensi sebagaimana

dalam pertimbangannya pada halaman 57 s/d halaman 58 yang

dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa guna mendukung pertimbangan diatas, maka

berikut ini akan dipaparkan Jurisprudensi yang berkaitan dengan

masalah diatas, diantaranya yaitu:

1. Putusan MA No. 3313 K/Pdt/1983, 29-01/1985. Jo. PT. Medan No.

310/1982, 16-3-1983, Jo. PN. Tanjung Balai No. 02/1980, tanggal

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 64 -

27-08-1980 yang menyebutkan memang benar Tergugat I

melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana dan karena

laporan itu Penggugat telah diperiksa dan diproses persidangan

pengadilan dan selanjutnya Pengadilan menjatuhkan putusan

yang menyatakan Penggugat bebas. Akan tetapi putusan bebas

tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor

melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti tuntutan ganti

rugi atas alasan bahwa di negara hukum dibenarkan melaporkan

tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang

masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur

delik merupakan hak sepenuhnya pengadilan memberikan

penilaian. Dengan demikian gugatan yang demikian dianggap

tidak mempunyai dasar hukum;

2. Putusan MA No. 1085 K/Pdt/1984, 17-10-1985, Jo. PT. Padang

No. 175/1983, 4-10-1983, Jo. PN. Padang No. 68/1982, 17-01-

1983, yang menyebutkan bahwa gugatan wanprestasi yang

didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup

menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi, karena setiap orang

berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat

hukum;

3. Putusan MA No. 2329 K/Pdt/1985, 18-12-1986, yang menegaskan

bahwa adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya

tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan

berdasarkan laporan itu, tetapi tindakan itu dianggap sah menurut

hukum apabila penahanan memenuhi syarat formil dan materil

Pasal 20 Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedang pemberitaan

pemeriksaan perkara di pengadilan tidak bertentangan dengan

hukum karena persidangan dilakukan sesuai asas terbuka untuk

umum;”

Dengan demikian sangat beralasan hukum Permohonan Banding

yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT haruslah

ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijk verklaard).

II. PERTIMBANGAN HUKUM KONTRADIKTIF

Bahwa alasan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam Memori

Bandingnya pada lembaran 7 (tujuh) tentang pertimbangan Judex

Factie pada halaman 58 alinea ke 2 (dua) yang menyatakan

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 65 -

meskipun dalil gugatan Penggugat dinyatakan jelas namun oleh

karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo terbukti tidak

mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat

dalam perkara a quo adalah mengandung cacat formil”.

Bahwa dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya yang

mendalilkan bahwa pertimbangan Judex Factie sangatlah kontradiktif

disatu sisi menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memiliki

dasar hukum namun disisi lain menyatakan bahwa gugatan

PENGGUGAT sudah dinyatakan jelas, adalah dalil yang sebab

PEMBANDING tidak memahami atau salah menafsirkan

pertimbangan Judex Factie dan telah menafsirkan secara sepenggal-

sepenggal pertimbangan Judex Factie tersebut.

Bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat

membedakan antara gugatan dinyatakan jelas dengan gugatan yang

tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam putusannya telah jelas dan

terang benderang pada halaman 55 (lima puluh lima) menyatakan

bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

menurut Majelis gugatan Penggugat telah jelas alasan dan dalil

gugatannya yaitu Penggugat mengajukan gugatan adalah karena

terkait gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan

Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:

1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, yang tidak ada

kejelasan”.

Bahwa dengan alasan-alasan gugatan PEMBANDING dahulu

PENGGUGAT tersebut, timbul Pertanyaan Hukum Apakah dengan

alasan terkait gugurnya perkara Nomor: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan

Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:

1188/XI/2013/SPKT III, tanggal 10 Nopember 2013, dapat dijadikan

sebagai dasar untuk tuntutan ganti rugi dengan Perbuatan Melawan

Hukum?

Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Factie

sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan Judex Factie

halaman 57 (lima puluh tujuh) Putusan perkara a quo yang

menyatakan bahwa:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 66 -

“Menimbang, bahwa selanjutnya meninjau perumusan luas dari

Perbuatan Melawan Hukum, diketahui bahwa barulah merupakan

perbuatan melawan hukum apabila:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;

3. Bertentangan dengan kesusilaan atau;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat mengenai orang atau benda:”

“Menimbang, bahwa dengan diketahui batasan alasan-alasan suatu

perbuatan digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum...

dst. Bahkan menurut Majelis melakukan gugatan perdata ke

pengadilan atau melaporkan suatu perbuatan pidana ke pihak yang

berwenang/kepolisian adalah hak yang melekat pada setiap warga

negara yang dijamin undang-undang (Vide Pasal 17 UU No. 39 Tahun

1999 tentang Hak Azasi Manusia) dan sikap yang demikian adalah

justru untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang yang

menjurus perbuatan main hakim sendiri (eigen richting);

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan

tersebut juga telah diperkuat dan didukung oleh beberapa

Jurisprudensi yang telah dipaparkan oleh Judex Factie sebagaimana

telah diuraikan di atas, sehingga secara hukum dan menurut hukum

pertimbangan Judex Factie tersebut tidaklah Kontradiktif dan sudah

tepat dan benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan karenanya Pertimbangan hukum Judex

Factie dalam putusannya pada halaman 58 sudahlah tepat dan benar

yang menyatakan “Menimbang bahwa berdasarkan petimbangan

diatas karena gugatan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat dalam

perkara a quo sesuai posita gugatan perdata oleh Tergugat II kepada

Penggugat dalam perkara No: 683/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tetapi

Tergugat II dengan sengaja tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan

dan juga karena telah dilaporkan Penggugat oleh Tergugat I kepada

Polisi sesuai dengan Laporan Polisi No. 1188/XI/2013/SPKT III,

tanggal 10 Nopember 2013, namun oleh karena pertimbangan setiap

orang menurut hukum dijamin haknya untuk mengajukan gugatan

atau melapor kepada aparat penegak hukum, maka dengan demikian

gugatan penggugat dalam perkara a quo terbukti tidak mempunyai

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 67 -

dasar hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang maupun

Jurisprudensi;



ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

verklaard).

III. PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-

FAKTA DAN BUKTI-BUKTI PADA PERSIDANGAN

Bahwa terhadap dalil PEMBANDING dahulu PENGGUGAT yang

mendalilkan Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan

bukti-bukti pada persidangan, secara hukum tidak ada lagi urgensinya

untuk dipertimbangkan karena gugatan PEMBANDING dahulu

PENGGUGAT bukan merupakan kategori atau kriteria Perbuatan

Melawan Hukum dan secara hukum telah jelas tidak memiliki dasar

hukum, sehingga pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya

halaman 59 telah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan

bahwa “Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, oleh karena

eksepsi terbukti gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum

dan mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan dalam

pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan dan karenanya harus

dinyatakan tidak dapat diterima”.



ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan

memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan

sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk

seluruhnya;

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

3. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya

perkara.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 68 -

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I Dalam Rekonpensi dan

PENGGUGAT II dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

- Menghukum TERGUGAT Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang

timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain,

mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat

melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan

hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut pada prinsipnya

mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori

banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut,

tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,

meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, memori banding

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula

Tergugat I dan II, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah

diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan

dengan menerima eksepsi dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II,

yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pembanding semula

Penggugat tidak dapat diterima, telah tepat dan benar menurut hukum, maka

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 69 -

penguatan pertimbangan bahwa gugatan wanprestasi yang didasarkan atas

alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup manjadi dalil gugatan

menuntut ganti rugi, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada

polisi atau kepada aparat hukum, maka dengan demikian gugatan Pembanding

semula Penggugat dalam perkara aquo terbukti tidak mempunyai dasar hukum

yang dibenarkan oleh Undang-Undang maupun Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29

Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam

peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap

dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam

peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat

peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan

hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :

518/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 29 Juni 2015, yang dimohonkan banding

tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh kami : DHARMA E.

DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN,

SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari

2016, nomor : 51/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 70 -

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

PASTI, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

Hj. MERI ULFA, SH.MH.

NIP. 195703011985032002.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

pengadilan tinggi medan - pt-medan.go.id fileperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, ......

Documents