p u t u s a n nomor 112 / pdt / 2015/ pt mdn demi … · tahun 1925 no. 448 jo. undang-undang no. 9...

P U T U S A N

NOMOR 112 / PDT / 2015/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini

dalam perkara antara :

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA RI, berkedudukan di Jalan

Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya : 1. Hambra, 2. Rini Widyastuti, 3.

August Harris, 4. Yudi Yudhawan, 5. Parlautan Napitupulu, 6.

Fahresha Muchtar, 7. Nani Sukamto dan 8. Agus Supriyanto,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2013,

selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMBANDING semula

PELAWAN ;

---------------------------------- L A W A N -----------------------------

1. PT. ARGA CITRA KHARISMA, berkedudukan di Medan, beralamat di Jalan Timor

No. 1 Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,Kota

Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Hakim Tua

Harahap, SH, MH, 2. Joni Asmono, SH, 3. Rizal Sihombing,

SH, 4. Raja Paisal Harahap, SH, 5.Torang Manurung, SH dan

6.Iwan Rohman Harahap, SH, Para Advokat berkantor pada Kantor

Hukum Duta Keadilan beralamat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH,

Komplek Serdang Mas Blok B No. 9 Medan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, selanjutnya dalam

hal ini disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN I

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan

Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala

Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Medan,

beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Masyhur

Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. Rotua Noviyanti,

SH, 2. Haris Syahbana Pasaribu, SH, 3. Sabirin, SH dan 4.

Robert Silalahi Kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.477/SK-

2

12.71/VIII/2013 dan Surat Perintah Tugas No. 910/SPT-

12.71/VIII/2013 masing - masing tertanggal 27 Agustus 2013,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula

TERLAWAN II ;

3. PEMERINTAH KOTA MEDAN, berkedudukan di Medan,beralamat di Jalan

Maulana Lubis, Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1.

Soritua, SH, 2. Bambang, SH, 3. Iskandar, SmHk, 4. Albert

Yasokhi Lase, SH, MH dan 5. Deus Levolt Sihombing, SH

Kesemuanya Pegawai pada pada Bagian Hukum, Kantor

Walikota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24

September 2013 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai

TERBANDING III semula TERLAWAN III ;

4. PT. KERETA API INDONESIA ( Persero ), suatu badan hukum yang didirikan

berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117, Indonesia,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. M. Salim Radjiman, SH,

2. Savitri Kusumawardhani, SH, 3. Maleakhi W.Sitompul,SH dan

4.Ebinsianus G. Samador, SH Masing - masing Advokat pada

Kantor Hukum Radjiman Billitea & Partners, beralamat di The H

Tower lantai 19 Suite E Jalan H .R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Jakarta Selatan, baik Bersama - sama maupun sendiri - sendiri

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013, No.

HK.214/IX/27/KA-2013, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai

TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor.

112/Pdt/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara No. 112/Pdt/2015/PT-MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 1 Agustus

2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Agustus

2013 Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

3

I. OBYEK EKSEKUSI YANG BERUPA BIDANG-BIDANG TANAH DI JL. JAWA

DAN JL. MADURA, SETEMPAT DIKENAL SEBAGAI KELURAHAN GANG

BUNTU, KOTA MEDAN, MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG

DIPISAHKAN YANG DIMILIKI YANG DIGUNAKAN OLEH TURUT

TERLAWAN.

1. Bahwa PERLAWANAN ini PELAWAN ajukan dalam rangka mempertahankan,

melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan negara yang dipisahkan yang

dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN, berupa bidang-bidang tanah

di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377

M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai

Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, yang merupakan bagian dari Eigendom

Verponding No. 9 yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W.

tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement

Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg

Matschapij (“DSM”) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi (“OBYEK

EKSEKUSI”).

2. Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian dari 12

(dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang beroperasi di wilayah

Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van Nederlands Indische Spoor

en Tramweg Maatschappij atau disebut juga Verenigde Spoorwegbedrijft (“VS”),

disamping keberadaan Perusahaan Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang

disebut Staats Spoorwegen (“SS”). Kemudian setelah terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan Maklumat Kementerian

Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946 dibentuklah Perusahaan

Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kreta Api Republik Indonesia (“DKARI”).

3. Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan

Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, dinyatakan bahwa sejak

tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan

dengan nama Djawatan Kereta Api (“DKA”). Kemudian DKA diubah menjadi

Perusahaan Negara Kereta Api (“PNKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan Djawatan Kereta Api

(“PJKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971. Selanjutnya,

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990, PJKA diubah kembali

menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (“Perumka”). Dan pada akhirnya

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Perumka diubah menjadi PT

Kereta Api Indonesa (Persero) hingga saat ini.

4

4. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Pengumuman Menteri

Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari

1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah negara. Selanjutnya, berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta-

Api dan Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer) oleh Djawatan Kereta

Api (“DKA”), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah berubah menjadi dikuasai

dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN I.

5. Bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf 1. sampai dengan 4.

di atas merupakan aset kekayaan negara yang dikelola oleh TURUT TERLAWAN

berdasarkan Hak Baheer, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan

tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925

No. 448 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-

Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 4`48 Jo. Undang-

Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Undang-Undang No.

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2003

tentang BUMN, dimana secara tegas diatur bahwa pemindahtanganan kekayaan

negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh BUMN harus mendapatkan ijin terlebih

dahulu dari Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham

pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum sesuai PP No. 41 tahun 2003. Dapat

kami informasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003

tersebut, kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang

pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara

Badan Usaha Milik Negara

6. Bahwa disamping uraian-uraian di atas, kedudukan OBYEK EKSEKUSI sebagai

tanah negara yang dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN tersebut

juga dikuatkan dengan adanya beberapa pernyataan melalui surat yang dikeluarkan

oleh lembaga-lembaga negara yakni:

a. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-1069/HK.03/1990

tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban Tanah Hasil Konversi Hak

Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-badan Negara dan

BUMN;

b. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 530.22-134 tertanggal 9

Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang

dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-Badan Negara dan BUMN, yang

berasal dari ex Eigendom Verponding No. 33 dan Eigendom Verponding No. 9;

5

c. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. RH.48/KA.101/MPHB

tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Perihal:

Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan

dalam grondkaart;

d. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 8-11/MK. 16/1994

tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal: Penatausahaan

dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam

grondkaart;

e. Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

dengan Nomor: S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada intinya

menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu merupakan tanah

milik PT Kereta Api Indonesia (Persero);

f. Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan Tertanggal 19 Februari

2007, Perihal: Opini Hukum dari JPN Atas Tanah Milik PT Kereta Api

(Persero) di Kelurahan Gang Buntu Medan.

Serta diperkuat kembali dengan adanya 5 (lima) putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 523/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13

Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

281/PDT.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997;

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4685 K/PDT/1998

tertanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

557/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 9 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri

Medan No. 282/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997;

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4994 K/PDT/1998

tertanggal 17 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

472/PDT/1997/PT.Mdn tanggal 31 Agustus 1997 Jo. Putusan Pengadilan Negeri

Medan No. 283/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4684 K/PDT/1998

tertanggal 30 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

481/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13 Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan

Negeri Medan No. 284/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997;

e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4548 K/PDT/1998

tertanggal 16 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.


Negeri Medan No. 285/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 30 April 1997.

6

Berdasarkan uraian-uraian di atas, demi tegaknya hukum dan menjaga

kehormatan lembaga peradilan di Indonesia, serta dalam rangka memberikan perlindungan

terhadap aset kekayaan Negara yang dikelola oleh TURUT TERLAWAN berupa bidang-

bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ±

22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai

Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan dimaksud, oleh karenanya PERLAWANAN ini demi

hukum patut untuk diterima dan dikabulkan.

II. LANDASAN HUKUM PELAWAN DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Kereta Api Indonesia (Akta Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 02 tanggal 1 Juni

1999 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Surjadi Jasin,

SH Nomor 65 tanggal 9 Agustus 2008 jo Nomor 49 tanggal 9 September 2009),

diketahui bahwa Menteri BUMN merupakan satu-satunya Pemegang Saham

TURUT TERLAWAN I dengan prosentase kepemilikan sebesar 100% (seratus

persen).

2. Bahwa Menteri BUMN telah memberikan kuasa kepada PELAWAN berdasarkan

Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-218/MBU/2013 tanggal 2 Juli 2013.

Menteri BUMN sesuai PP No.41 tahun 2003 adalah Menteri yang ditunjuk untuk

mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan pemilik

modal pada PERUM. Disamping itu, Menteri BUMN memiliki kekuasaan dalam

kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan memiliki kekuasaan untuk

melakukan pengurusan terhadap aset-aset Negara yang dipisahkan yang dikelola

dan digunakan oleh BUMN berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 19

tahun 2003 tentang BUMN.

3. Bahwa berdasarkan uraian pada butir I di atas, OBYEK EKSEKUSI merupakan

kekayaan negara yang dipisahkan yang yang dikelola dan digunakan oleh TURUT

TERLAWAN selaku Badan Usaha Milik Negara. Oleh karenanya, sangatlah

beralasan bagi PELAWAN untuk merasa dirugikan dan berkepentingan untuk

mengajukan PERLAWANAN a quo kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan

terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn

tertanggal 25 Juni 2013

4. Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003

tentang BUMN, pengalihan aktiva BUMN harus disetujui terlebih dahulu oleh

Menteri BUMN, sebelum diputuskan dalam RUPS. Sampai dengan saat ini, Menteri

BUMN tidak pernah memberikan izin persetujuan pengalihan atas OBYEK

EKSEKUSI dimaksud.

7

5. Bahwa PELAWAN sangat keberatan dan menolak dengan tegas Penetapan

Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013, karena PELAWAN

merupakan satu-satunya pemegang saham TURUT TERLAWAN selaku pemilik

sah OBYEK EKSEKUSI yang merupakan bagian dari Eigendom Verponding No. 9

yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober

1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d

D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun

1918 dengan Hak Konsesi.

6. Bahwa dengan dilaksanakannya Penetapan Eksekusi terhadap OBYEK EKSEKUSI

yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-

Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-

Undang No. 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang

Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. Undang-Undang No. 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara, dapat menimbulkan kerugian terhadap PELAWAN

sebagai Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham TURUT

TERLAWAN. Oleh karenanya, kerugian yang diderita PELAWAN dimaksud

merupakan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara, serta berpotensi melanggar Undang-Undang No. 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa OBYEK EKSEKUSI merupakan aset

kekayaan negara yang dikelola dan digunakan oleh TURUT TERLAWAN selaku

perusahaan milik PELAWAN, maka demi mempertahankan, melindungi, serta

mengembalikan aset kekayaan negara yang berupa OBYEK EKSEKUSI tersebut,

maka apabila Penetapan Eksekusi a quo tetap dijalankan, jelas akan merugikan

Negara c.q. PELAWAN selaku Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Oleh

karena itu, sangat berdasar hukum jika PELAWAN mengajukan PERLAWANAN

a quo untuk membela dan mempertahankan aset kekayaan negara dimaksud.

8. Bahwa ahli hukum Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya M. Yahya

Harahap, S.H., halaman 42 menyatakan bahwa alasan untuk mengajukan

Perlawanan adalah:

“Pelawan mempunyai kepentingan, dan nyata-nyata putusan atas penetapan

yang dilawan tersebut merugikan hak-hak Pelawan”.

8

Berdasarkan hal tersebut, maka PELAWAN mempunyai kualitas hukum untuk

mengajukan PERLAWANAN, sehingga PERLAWANAN yang diajukan

PELAWAN harus diterima dan dikabulkan. Pendapat tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 378 Rv. Selanjutnya, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam

halaman 48 menyatakan bahwa:

“...penekanan rumusan Pasal 378 Rv dititikberatkan pada “kerugian”. Apabila

suatu Putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang

bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzet untuk mempertahankan dan

memulihkan kepentingan dari hak tersebut.”

Tentang Pasal 378 Rv ini, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam halaman 48

s.d. 49 menyatakan bahwa:

“...oleh karena RV merupakan salah satu sumber hukum acara yang dapat

diterapkan sesuai dengan asas proses orde dan proses doelmatigheid, maka

dalam menentukan patokan landasan kualitas hak yang menjadi dasar gugat

Darden Verzet ... Tetapi bebas untuk menerapkan apa yang ditentukan dalam

Pasal 378 Rv.”

(M.Yahya Harahap, S.H.: Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta

Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi; Citra Aditya

Bhakti, Bandung, Hal. 42 dan 47 – 48)

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan, pendapat

ahli hukum, serta berdasarkan surat kuasa yang diperoleh dari Menteri Keuangan

sebagaimana butir (2) di atas, maka demi hukum terbukti bahwa PELAWAN

memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mengajukan PERLAWANAN

terhadap Penetapan Eksekusi No. : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013.

III. PENETAPAN EKSEKUSI NO.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn YANG

DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL

25 JUNI 2013 TIDAK MEMUAT DASAR ALASAN YANG JELAS.

1. Bahwa Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 sama sekali

tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum terhadap hak-hak atas tanah

yang seperti apa yang dimohonkan eksekusi oleh TERLAWAN I. Serta tidak

memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum atas hak atas tanah seperti apa yang

9

timbul sebagai akibat dari pelaksanaan eksekusi a quo, beserta dasar-dasar

ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Bahwa Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 sama sekali

tidak mengutip pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan

permohonan eksekusi TERLAWAN I sehubungan dengan penguasaan secara

melawan hak yang dilakukan oleh TERLAWAN I terhadap aset negara milik

TURUT TERLAWAN yang berada dibawah naungan PELAWAN selaku

Pemegang Saham.

3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

4. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 189 Reglement Tot Regeling Van Het

Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (“RBg.”) jelas menyatakan

sebagai berikut:

“(1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah

dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

(2) Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.

(3) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau

memberikan lebih dari yang dimohon.”

5. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Medan sepatutnya benar-benar menggali nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mengeluarkan

Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25

Juni 2013. Namun kenyataannya, Ketua Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak

menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

khususnya tidak melihat posisi hukum PELAWAN sebagai Kementerian Badan

Usaha Milik Negara, sehubungan dengan perampasan kekayaan negara milik

TURUT TERLAWAN selaku perusahaan milik PELAWAN terhadap OBYEK

EKSEKUSI. Oleh karenanya, demi hukum pelaksanaan eksekusi terhadap OBYEK

EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013 /314/Pdt.G

/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 menjadi TIDAK DAPAT

DILAKSANAKAN.

IV. PENETAPAN EKSEKUSI NO: 16/EKS/2013/314/PDT.G/2011/PN. MDN YANG

DIKELUARKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL

10

25 JUNI 2013 BERSIFAT REKAYASA, KARENA PADA KENYATAANNYA

OBYEK EKSEKUSI TELAH DIKUASAI OLEH TERLAWAN I SECARA

MELAWAN HUKUM

1. Bahwa PELAWAN sangat keberatan dan menolak dengan tegas Penetapan

Eksekusi Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013, karena TERLAWAN I telah

mempergunakan/memanfaatkan OBYEK EKSEKUSI milik TURUT

TERLAWAN secara melawan hak dengan mendirikan bangunan-bangunan

berupa:

a. Kompleks Medan Center Point, yang terdiri atas Hotel, Apartment, Office

Medical Center, SuperMall, Convention Hall, Shop House, Pertokoan;

b. Kompleks Rumah Toko;

c. Hotel Karibia;

d. Rumah Sakit Teguh Memoriam Hospital.

2. Bahwa pembangunan sebagaimana disebut pada butir 1 di atas, terindikasi tidak

memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Kepala

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Nomor: 640/0933 tanggal 5 Februari 2013.

3. Quad non, apabila benar bahwa TERLAWAN I merupakan pihak yang paling

berhak terhadap OBYEK EKSEKUSI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia No. 1040 K/PDT/2012 Tanggal 5 November 2012 (untuk

selanjutnya disebut “Putusan MA No. 1040“) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Medan No. 415.PDT/2011/PT-MDN Tanggal 12 Januari 2012 (untuk selanjutnya

disebut “Putusan PT No. 415“) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. Tanggal 12 September 2011 (untuk selanjutnya disebut

“Putusan PN No. 314“), maka secara hukum TERLAWAN I baru memiliki hak

untuk membangun di atas OBYEK EKSEKUSI setelah adanya putusan inkracht

berdasarkan Putusan MA No. 1040. Dengan demikian, demi hukum terbukti bahwa

penguasaan lahan OBYEK EKSEKUSI oleh TERLAWAN I sebelum

dikeluarkannya Putusan MA No. 1040 telah dilakukan tanpa dasar alas hak yang

sah.

4. Bahwa meskipun atas fakta-fakta tersebut di atas, pada tanggal 3 Juli 2013

Pengadilan Negeri Medan tetap melaksanakan sita eksekusi atas OBYEK

EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor :

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, dimana pelaksanaan tersebut sebagaimana

tercantum dalam Berita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011 /PN. Mdn.

11

5. Bahwa pelaksanaan sita eksekusi atas OBYEK EKSEKUSI berdasarkan Berita

Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN. Mdn tersebut, diketahui bahwa telah dilaksanakan

sita atas sebagian OBYEK EKSEKUSI kecuali atas sebidang tanah yang menjadi

OBYEK EKSEKUSI yaitu di areal seluas lebih kurang 3.700 m2 yang terletak

persis dipinggir Jalan Jawa/ Ex Jalan Madura Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan

Medan Timur yang saat ini dipertahankan oleh TURUT TERLAWAN dalam

rangka melindungi aset kekayaan Negara.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, demi hukum membuktikan bahwa

Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2013 bersifat rekayasa belaka,

karena pada kenyataannya OBYEK EKSEKUSI telah dikuasai oleh TERLAWAN

I secara melawan hak sejak kurung waktu 2002.

7. Bahwa selanjutnya dengan mencermati uraian diktum Penetapan Eksekusi No.:

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013, khususnya pada

halaman 8 pargaraf 1 yang menyebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara dalam 5 (lima) perkara tersebut di

atas adalah mengenai Rumah Dinas yang ditempati oleh orang yang tidak berhak

in-casu Tergugat, dan rumah dinas yang menjadi objek perkara tersebut saat ini

sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar/digusur sejak tahun 2004, sehingga

dengan demikian saat ini tidak dapat dipastikan lagi letak rumah dinas objek

perkara tersebut;”

Bahwa bunyi diktum amar di atas sangat tidak beralasan, berdasarkan dasar

argumentasi sebagai berikut :

a. Bahwa dengan dibongkar/digusurnya rumah dinas di tahun 2004, tidak

menghilangkan hak TURUT TERLAWAN I sebagai pemilik yang sah terhadap

OBYEK EKSEKUSI;

b. Bahwa dengan tidak dapat dipastikannya letak rumah dinas, tidak membatalkan

isi putusan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde) yakni:

1) Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 523/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 13

Januari 1998 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

281/PDT.G/1996/PN.Mdn tertanggal 15 April 1997;

2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4685 K/PDT/1998

tertanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

12

557/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 9 April 1998 Jo. Putusan Pengadilan



tertanggal 17 April 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

472/PDT/1997/PT.Mdn tanggal 31 Agustus 1997 Jo. Putusan Pengadilan



tertanggal 30 Agustus 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.




tertanggal 16 Februari 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.



Dimana berdasarkan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas, demi hukum menyatakan bahwa

TURUT TERLAWAN merupakan pemilik yang sah terhadap OBYEK

EKSEKUSI.

8. Bahwa keberadaan fakta hukum adanya 5 (lima) putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana disebutkan pada

butir (b) di atas, demi hukum patut dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Medan untuk menolak permohonan eksekusi TERLAWAN I atas OBYEK

EKSEKUSI.

9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka demi hukum terbukti bahwa Penetapan

Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sangat

tidak beralasan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan

beracara (asas doelmatigheid) dan oleh karenanya Penetapan Eksekusi No.:

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 PATUT

DIBATALKAN.

V. PERMOHONAN PROVISI

1. 1. Bahwa PERLAWANAN yang diajukan oleh PELAWAN mempunyai dasar

hukum yang sangat kuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 206 ayat (6) RBg dan

Pasal 378 Rv serta mempunyai fakta landasan yang kuat yang diuraikan dalam

Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli

Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah

diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi,

13

sehingga agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, maka

pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. :

16/EKs/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sepatutnya tidak

dilanjutkan sampai dengan adanya putusan a quo yang mempunyai kekuatan hukum

tetap.

2. Bahwa mengingat tingkat urgensi PERLAWANAN a quo sangat tinggi dan

mengingat apabila eksekusi OBYEK EKSEKUSI tersebut tetap dilanjtutkan akan

menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal

191 RBg, sangat berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan

memberikan Putusan Provisi untuk menangguhkan Penetapan Eksekusi No.:

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 serta membatalkan

Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013.

3. Bahwa tindakan untuk tidak melanjutkan eksekusi atau menyatakan eksekusi non-

eksekutabel yang diajukan oleh PELAWAN semata-mata dimaksudkan untuk

ketertiban umum, untuk menghindari pelanggaran kepentingan PELAWAN atas

PELAKSANAAN EKSEKUSI YANG SALAH, termasuk untuk melindungi

kepentingan terhadap aset kekayaan negara milik PELAWAN agar tidak

mengalami kerugian yang lebih besar.

4. Bahwa oleh karena PERLAWANAN ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang

tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka dalam rangka mempertahankan,

melindungi, serta menghindari kerugian negara terhadap hilangnya aset kekayaan

negara yang berupa OBYEK EKSEKUSI milik TURUT TERLAWAN ,

PELAWAN dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk

memberi putusan yang dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij

voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau

upaya-upaya hukum lain dari TERLAWAN I, TERLAWAN II, atau

TERLAWAN III.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka PELAWAN mohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk

memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Tidak melanjutkan eksekusi yang dimohonkan oleh TERLAWAN I atas aset

kekayaan negara yang berupa bidang-bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-

masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ±

35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, milik TURUT

TERLAWAN yang berada dibawah naungan PELAWAN selaku Pemegang Saham,

14

berdasarkan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25

Juni 2013 jo Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan No.

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013, sampai dengan adanya putusan

a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;

3. Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18

Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No.

IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada

tahun 1918 dengan Hak Konsesi;

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn

tertanggal 25 Juni 2013 serta seluruh produk turunanannya baik itu berupa Berita

Acara maupun Penetapan-Penetapan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan Penyerahan

No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013.

6. Menyatakan Putusan Provisi sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan agar TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN I, dan TURUT

TERLAWAN II untuk tunduk pada Putusan Provisi;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya

hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari

TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT TERLAWAN

(uitvoerbaar bij voorrad);

9. Memerintahkan TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT

TERLAWAN tunduk pada putusan ini;

10. Membebankan biaya perkara pada TERLAWAN I , TERLAWAN II,

TERLAWAN III, dan TURUT TERLAWAN secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa

dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Terbanding I

semula Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sekaligus

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar memutuskan perkara ini

sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

15

- Menerima Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (N.O) ;

II. DALAM PROVISI ;

- Menolak Permohonan Provisi Seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan Bukan Sebagai Pelawan Yang Baik (Bad Opposant)

- Menolak Perlawanan Pelawan Seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III

semula Terlawan III, melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan jawaban sekaligus

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini

agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono):

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan, melalui Kuasa

Hukumnya juga telah mengajukan jawaban, sekaligus memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar;


Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No.

IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada

tahun 1918 dengan Hak Konsesi;

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.:

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 serta

seluruh produk turunannya baik itu berupa Berita Acara maupun

Penetapan-Penetapan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) dan

Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli

2013.


7. Menyatakan agar TERLAWAN I, TERLAWAN II, dan TERLAWAN III untuk

tunduk pada Putusan Provisi;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum

banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari TERLAWAN I ,

TERLAWAN II, dan TERLAWAN III (uitvoerbaar bij voorrad);

9. Memerintahkan TERLAWAN I , TERLAWAN II, TERLAWAN III, dan TURUT

TERLAWAN untuk tunduk pada putusan ini;

16

10. Membebankan biaya perkara pada TERLAWAN I , TERLAWAN II, dan

TERLAWAN III, secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang menerima, memeriksa dan

mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari Pembanding semula Pelawan

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 16

Juli 2014 Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;


- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.1. 921.000.- ( satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) .-

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh SAYID YUSRI HAMDANI Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2014 Nomor :

438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan

relaas tentang isi putusan pengadilan Negeri Medan tersebut kepada Kuasa Hukum

Terlawan II dan Terlawan III ;

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Medan, Pelawan melalui kuasanya RUDI RUSLI, menerangkan bahwa pada tanggal 16

Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Medan, tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 91/2014 tersebut ;

3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SAYID

YUSRI HAMDANI H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, menerangkan

bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Kuasa

Hukum Terlawan I pada tanggal : 6 Oktober 2014, Kuasa Hukum Terlawan II, pada

tanggal 18 Agustus 2014, Kuasa Hukum Terlawan III pada tanggal 23 September 2014,

Turut Terlawan pada tanggal 14 Oktober 2014 ;

17

4. Memori banding tertanggal 07 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Pelawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan,

tanggal 07 Oktober 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum

Terlawan I pada tanggal : 4 November 2014, Kuasa Hukum Terlawan II, pada tanggal 14

Oktober 2014, Kuasa Hukum Terlawan III pada tanggal 22 Oktober 2014, Turut Terlawan

pada tanggal 10 Oktober 2014;

5. Kontra Memori banding tertanggal 5 November 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding I semula Terlawan I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan,

tanggal 6 November 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa Hukum

Terlawan I pada tanggal : 9 Desember 2014, Kuasa Hukum Terlawan III, pada tanggal 10

Desmber 2014, Kuasa Hukum Turut Terlawan pada tanggal 5 Pebruari 2015, dan kepada

Pelawan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan surat Pengadilan Negeri

Medan tanggal 10 Desember 2014 Nomor : W2.U1-18.740/Pdt.04.10/XII/2014;

6. Kontra Memori banding tertanggal 14 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Turut Terbanding semula Turut Terlawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan, tanggal 14 Oktober 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada : Kuasa

Hukum Pelawan pada tanggal : 14 Januari 2015, Kuasa Hukum Terlawan I, pada tanggal

16 Desember 2014, Kuasa Hukum Terlawan II pada tanggal 27 November 2014,

Terlawan III pada tanggal 27 November 2014;

7. Bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada : Pelawan

tanggal 29 Januari 2015, Terlawan I, 13 Oktober 2014, Terlawan II, 25 Agustus 2014,

Terlawan III, 29 September 2014, Turut Terlawan 14 Oktober 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang

ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Pelawan adalah

sebagai berikut :

A. PENYERAHAN MEMORI BANDING TELAH SESUAI DENGAN HUKUM YANG

BERLAKU.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 438/Pdt.Plw /

2013/PN.Mdn telah dibacakan pada tanggal 16 Juli 2014, dan pada saat putusan

dibacakan PEMBANDING hadir dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014,

PEMBANDING telah menyatakan banding sebagaimana Akta banding No.91/2014

18

sehingga dengan demikian pengajuan pernyataan banding dimaksud masih dalam

tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya PEMBANDING menyampaikan dan / atau menyerahkan Memori

Banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor

438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn pada tanggal ... Oktober 2014, sehingga dengan demikian

pernyataan banding dan penyerahan penyampaian Memori Banding telah dajukan

dalam jangka waktu sesuai ketentuan Undang – Undang, dan oleh karena itu

pernyataan banding dan pengajuan Memori Banding dari PEMBANDING ini telah sah

menurut hukum dan Memori Banding ini patut diterima.

B. AMAR PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn (“Putusan 438”)

Bahwa Majelis HakimPengadilan NegeriMedan pada tanggal16 Juli 2014 telah

memutus perkara Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;


- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 921.000.- ( satu

juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah ) .-

ALASAN dan KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP PUTUSAN Nomor 438:

Adapun alasan dan keberatan-keberatan PEMBANDING terhadap Putusan Nomor

438, akan PEMBANDING uraikan sesuai urutan pertimbangan Judex Factie Tingkat

Pertama dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak mengambil pertimbangan yang cukup dalam

putusannya pada halaman 78 hingga 80 sehingga menolak permohonan provisi

PEMBANDING padahal telah terbukti tanah Obyek Perkara a quo yaitu setempat dikenal

sebagai tanah Gang Buntu yang terletak di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas +

13.578 M2, dan seluas + 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas +35.955 M2 "Tanah

Obyek Perkara") merupakan kekayaan milik Negara yang dipisahkan in casu

PEMBANDING, sehingga sudah sepantasnya permohonan provisi PEMBANDING

19

dikabulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Justru Judex Factie Tingkat Pertama dalam

nengambil putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan

oleh PEMBANDING, TURUT TERBANDING serta dalil yang diajukan TERBANDING

III.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING yaitu bukti-bukti P-1

hingga P-9 (vide hat 69 - 70) serta saksi yang diajukan PEMBANDING (vide hat 70 - 72),

Jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik Negara yang

dipisahkan in casu PEMBANDING, demikian halnya dengan bukti-bukti yang diajukan

oleh TURUT TERBANDING yaitu bukti TT-O1 hingga bukti TT-14 (vide hat 75 - 77)

jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan merupakan milik

Negara yang dipisahkan in casu PEMBANDING. Kepemilikan PEMBANDING atas Tanah

Obyek perkara a quo juga disampaikan oleh TERBANDING III dalam dalilnya dalam

jawaban sebagaimana pada halaman 54 Putusan, dimana TERBANDING III telah

menyatakan tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING yang dikelola

oleh TURUT TERBANDING.

Bahwa dengan bukti-bukti tersebut maka cukup beralasan jika PEMBANDING sebagai

wakil Negara yang memiliki Tanah Obyek Perkara a quo sebagai kekayaan Negara yang

dipisahkan memohonkan putusan provisi semata-mata untuk melindungi kepentingan

Negara agar Negara in casu PEMBANDING tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Bahwa dengan demikian PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan agar memeriksa kembali perkara a quo dan mengabulkan permohonan

provisi PEMBANDING karena bukti-bukti dan saksi telah cukup membuktikan jika Tanah

Obyek perkara a quo merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan milik

PEMBANDING, hingga cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan provisi

PEMBANDING agar Negara in casu PEMBANDING tidak mengalami kerugian yang

lebih besar.

DALAM EKSEPSI

Bahwa PEMBANDING mendukung pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama

dalam pertimbangannya pada halaman 85 hingga 95 sehingga mengambil putusan

untuk menolak seluruh eksepsi TERBANDING I.

DALAM POKOK PERKARA:

A. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK

BERDASARKAN KEADILAN KARENA TELAH BERAT SEBELAH

20

DENGAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN DALIL TERRANDING I

TANPA MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 90

hingga 93 sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING baik

dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh

PEMBANDING, demikian . juga Judex Factie Tingkat Pertama tidak

mempertimbangkan dalil-dalil( TERBANDING III dan TURUT TERBANDING

serta bukti-bukti TURUT TERBANDING.

2. Bahwa khususnya pada halaman 92 paragraf pertama dan ketiga, Judex Factie

Tingkat Pertama mengambil pertimbangan hanya berdasarkan dalil TERBANDING

I mengenai adanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT

TERBANDING, selengkapnya PEMBANDING kutip sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal

05 Nopember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 12 September 2011 tersebut,

Tergugat I/Termohon Eksekusi I (Turut Terlawan dalam perkara a quo) telah

mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI

sebagaimana dari bukti surat T.1-9 s/d TI-13.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil

gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara menyangkut 2 (dua) bidang

tanah ...

Catatan: Cetak tebal PEMBANDING pada kutipan di atas menunjukkan Judex

Factie sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING.

3. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut khususnya pada frasa "...Menimbang,

bahwa dari fakta tersebut di atas terlepas dari apa yang menjadi dalil

gugatan perlawanan Pelawan... ",terlihat bahwa Judex Factie Tingkat

Pertama telah berat sebelah dan tidak berdasarkan keadilan, yaitu dengan

hanya mempertimbangkan dalil TERBANDING I yaitu mengenai adanya

upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT

TERBANDING serta adanya perkara Nomor 385/Pdt.P1w12013/PN.Mdn.

Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang berat sebelah dan hanya

rnempertimbangkan dalil salah satu pihak yang demikian tentunya telah

bertentangan dengan azas penyelenggaraan peradilan sebagaimana yang

diatur dalam Undang-Undang dimana Peradilan harus dilakukan dan

21

diterapkan dengan prinsip Keadilan, sebagaimana diatur pada pasal 2

ayat (1) dan (2) serta pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 2

(1). Peradilan dilakukan. "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA ".

(2). Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila.

Pasal 5

(1). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Bahwa Hakim sebagai penyelenggara peradilan seharusnya memberikan Putusan

yang berimbang dan yang bebas dari pengaruh manapun agar keadilan dapat

ditegakkan, sebagaimana semangat kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam

paragraf pertama penjelasan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan Judex Factie yang berat sebelah dan

mengabaikan dalil-dalil PEMBANDING telah menunjukkan betapa Judex Factie

Tingkat Pertama tidak menjalankan prinsip-prinsip peradilan sebagaimana yang

diatur dalam Undang-Undang. Selengkapnya paragraf pertama penjelasan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan

bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan degani ketentuan tersebut maka

salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

B. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA

PERTIMBANGAN YANG CUKUP DAN TIDAK TELITI MENURUT

CARA YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam seluruh pertimbangannya pada

halaman 90 hingga 93 sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil

PEMBANDING baik dalam Perlawanan dan Replik serta bukti-bukti dan saksi

yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat

Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil TERBANDING III dan TURUT

TERBANDING serta bukti-bukti TURUT TERBANDING.

22

2. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang demikian telah bertentangan

dengan Undang-Undang karena tidak memasukkan alasan dan dasar yang cukup

dalam pertimbangan putusannya. Pada pertimbangan dalam halaman 90 hingga

93 putusan tersebut, Judex Factie juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari

peraturan perundangundangan a quo atau sumber hukum tidak tertulis lainnya.

3. Bahwa dengan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh

bagian perlawanan PEMBANDING, Replik, Bukti-bukti dan keterangan Saksi,

maka dengan demikian Judex Factie Tingkat Pertama tidak memasukkan

alasan-alasan, dan dasardasar yang jelas dan rinci yang merupakan salah satu

azas suatu Putusan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 53

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU

Kekuasaan Kehakiman"). Putusan yang tidak diambil berdasarkan

pertimbangan yang cukup tersebut, dengan demikian merupakan putusan yang

cacat, yang tidak cukup dipertimbangkan atau onvolende gemotivered.

Selengkapnya Pasa1 50 dan Pasa1 53 UU Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 50 ayat 1

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasa1 53 ayat 2

Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat

pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang

tepat dan benar.

4. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang tidak

mempertimbangkan dalil-dalil, Bukti-bukti dan Saksi PEMBANDING

tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 03 tahun 1974 yang mengatur bahwa putusan-putusan yang

diambil oleh Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan.

Demikian juga kaidah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 104

K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari

tuntutan, bila Hakim tidak mengadili semua bagian tuntutan, maka putusan

tersebut harus dibatalkan.

23

C. PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MERUPAKA,N PERTIMBANGAN

YANG KELIRU YANG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN DAN

DASAR HUKUM YANG TEPAT

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam seluruh pertimbangannya

pada halaman 90 hingga 93, khususnya pada halaman 92 paragraf ketiga serta

pertimbangan pada halaman 93 paragraf pertama, yang selengkapnya

PEMBANDING kutip:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil

gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara menyangkut 2 (dua) bidang tanah

yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota

Medan tersebut masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) di

Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Termohon Eksekusi I(Turut Terlawan

dalam perkara a quo) maka untuk menghindari terjadinya putusan yang saling

bertentangan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berpendapat agar para pihak

menunggu sampai adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) menyangkut 2 (dua)

bidang tanah objek eksekusi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil perlawanan Pelawan dalam perkara a

quo dengan dalil perlawanan Pelawan dalam perkara No.

385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn. pada pokoknya tidak jauh berbeda, sehingga atas dasar

pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan

harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING tidaklah terkait

dan tidak berhubungan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12

Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011

yang diajukan TURUT TERBANDING (dahulu TURUT TERLAWAN), karena:

2.1 PEMBANDING Mdn:mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Nomor

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.

Upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan

upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga untuk mempertahankan hak-hak Negara

in casu PEMBANDING terhadap putusan atau penetapan yang nyata-nyata

telah merugikan Negara in casu PEMBANDING. Upaya hukum Perlawanan

Pihak Ketiga yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut sebagaimana diatur

dalam Pasal 378 Rv, yang menitikberatkan pada "kerugian", apabila suatu

putusan atau penetapan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak

24

seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Darden Verzet atau

perlawanan pihak ketiga untuk mempertahankan dan memulihkan

kepentingan dari hak tersebut, selengkapnya Pasa1378 Rv:

Pasal 378 Rv

Pihak pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang

merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang

sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di

sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan

tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

Dengan demikian jelas merupakan suatu kekeliruan jika Judex Factie Tingkat

Pertama menyatakan untuk menghindari adanya suatu putusan yang saling

bertentangan, karena jelas dasar Perlawanan PEMBANDING adalah Penetapan

Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tertanggal 25 Juni 2013,

sementara upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT

TERBANDING (dahulu TURUT TERLAWAN) adalah terhadap Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12

Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011.

2.2 Putusan dalam Perlawanan a quo serta putusan terhadap permohonan

Peninjauan Kembali tidak akan mengakibatkan putusan yang saling

bertentangan, karena dasar dan alasan Perlawanan PEMBANDING serta dasar

dan alasan permohonan Peninjauan Kembali adalah berbeda:

- Perlawanan a quo yang diajukan PEMBANDING bertujuan untuk membatalkan

penetapan eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25

Juni 2013. Penetapan eksekusi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040

K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 12 September 2011 jelas merupakan dua produk hukum

yang berbeda;

- Sementara putusan yang akan dijatuhkan dalam permohonan Peninjauan Kembali

yang diajukan oleh TURUT TERBANDING tentunya bertujuan untuk

membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 tanggal 05

Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri

Medan tanggal 12 September 2011.

25

2.3 PEMBANDING bukan pihak dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan

TURUT TERBANDING:

Sangat jelas jika upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut merupakan upaya hukum

yang berbeda dengan yang diajukan PEMBANDING, satu dan lain hal karena

PEMBANDING bukanlah pihak dalam Perlawanan a quo yang diajukan

PEMBANDING. Perlawanan PEMBANDING merupakan perlawanan yang diajukan

untuk membela kepentingan Negara in casu PEMBANDING, dan tidak ada kaitan

dengan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT

TERBANDING tersebut.

2.4 Upaya hukum Perlawanan yang diajukan PEMBANDING memiliki dasar

hukum yang berbeda dengan upaya hukum yang diajukan TURUT

TERBANDING terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040

K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi

Medan Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 September 2011:

Antara upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan

upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan PT Kereta Api (Persero)

Indonesia memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda. Peninjauan Kembali

merupakan upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ("UU

Mahkamah Agung"), khususnya dalam Pasal 66 s.d. Pasal 77 UU Mahkamah

Agung, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum atas putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap. Sementara upaya hukum yang diajukan

PEMBANDING merupakan Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam

pasal 378 Rv yang tujuannya untuk mempertahankan hak PEMBANDING atas

Tanah Obyek Perkara a quo yang karena adanya Penetapan Nomor

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Negara in casu PEMBANDING telah

dirugikan hak-haknya.

3. Bahwa terkait dengan perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn dan

perlawanan yang diajukan PEMBANDING, telah jelas bahwa keduanya tidak

memiliki relevansi. Perlawanan yang diajukan PEMBANDING merupakan

Perlawanan Pihak Ketiga yang didasarkan pada ketentuan pasal 378 Rv untuk

membela Lepentingan Negara yang dirugikan, sementara perlawanan Nomor

26

385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn merupakan perlawanan yang diajukan oleh PT

Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak tereksekusi dalam putusan,

sebagaimana diatur dalam Rbg tentang Pelaksanaan Keputusan Hukum pada

pasal 206 ayat (6). Dengan demikian Judex Factie Tingkat Pertama telah

melakukan kekeliruan dengan tidak mendasarkan pertimbangannya dengan

peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengaitkan antara upaya

Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya

Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

D. BERDASARKAN DALIL-DALIL, BUKTI-BUKTI DAN SAKSI YANG

DIAJUKAN PEMBANDING, TERBUKTI BA.HWA TANAH OBYEK

PERKARA A QUO MERUPAKAN KEKAYAAN NEGARA YANG

DIPISAHKAN YANG DIKELOLA OLEH TURUT TERBANDING.

1. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi

yang diajukan PEMBANDING, berikut ini PEMBANDING uraikan kembali

pokok-pokok dari dalil, bukti, dan keterangan saksi, agar kiranya Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perlawanan a quo dengan lebih

rinci, teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu

sebagai berikut:

a. Bahwa PEMBANDING mengajukan perlawanan dalam rangka

mempertahankan, melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan Negara

yang dipisahkan yang dikelola oleh TURUT- TERBANDING berupa

bidang-bidang tanah di Jl. Jawa dan Jl. Madura masing-masing seluas ±

13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955

M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan, yang

merupakan bagian dari Eigendom Verponding Nomor 9 yang diuraikan dalam

Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober 1888 / Bukti TT-13

(vide hal 77 Putusan No. 438) dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappy

Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W. / Bukti TT-14 (vide hal 77

Putusan No. 438), yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapy

(DSM) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi.

b. Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian

dari 12 (dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang

beroperasi di wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van

Nederlands Indische Spoor en Tramweg Maatschappij atau disebut juga

Verenigde Spoorwegbedrijft ("VS"), di samping keberadaan Perusahaan

Kereta Api milik Pemerintah Belanda yang disebut Staats Spoorwegen ("SS").

http://d.s.m.w.w.tanggal/

27

Kemudian setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka

berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23

Oktober 1946 dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan

Kreta Api Republik Indonesia ("DKARI").

c. Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan

Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Januari 1950, dinyatakan bahwa sejak

tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SS/VS digabungkan menjadi satu Djawatan

dengan nama Djawatan Kereta Api ("DKA"). Kemudian DKA diubah menjadi

Perusahaan Negara Kereta Api ("PNKA") berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan Djawatan

Kereta Api ("PJKA") berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1971.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990, PJKA

diubah kembali menjadi Perusahaan Umum Kereta Api ("Perumka") dan pada

akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998, Perumka

diubah menjadi PT Kereta Api Indonesa (Persero) hingga saat ini.

d. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958

tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dan Pengumuman

Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6

Djanuari 1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah Negara. Selanjutnya,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi

Perusahaan Kereta-Api dan Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer)

oleh Djawatan Kereta Api ("DKA"), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah

berubah menjadi dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

e. Bahwa bidang-bidang Tanah Obyek Perkara a quo merupakan tanah milik

negara in casu PEMBANDING berdasarkan Hak Baheer, dan merupakan

kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang

Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 Nomor 448 Jo. Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang

Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 Nomor 448 Jo. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PPrbendaharaan Negara Jo. Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUNK dimana diatur bahwa pemindahtanganan

kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN harus mendapatkan izin terlebih

dahulu dari Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham

pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum sesuai PP Nomor 41 tahun

2003. Dapat kami informasikan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 tahun 2003 tersebut, kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri

28

Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN sebagian

dilimpahkan kepada Menteri BUMN, termasuk dalam hal ini kewenangan

memberikan persetujuan pelepasan atas aset.

f. Bahwa di samping uraian-uraian di atas, kedudukan Tanah Obyek Perkara

sebagai tanah kekayaan milik negara yang dipisahkan in casu

PEMBANDING juga dikuatkan dengan adanya beberapa pernyataan melalui

surat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Negara yakni :

- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-

1069/HK.03/1990 tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban

Tanah Hasil Konversi Hak Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi

Pemerintah/Badan-badan Negara dan BUMN / bukti P-03 (vide hal 69

Putusan Nomor 438);

- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 530.22-134

tertanggal 9 Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak

Barat yang dikuasai/dimiliki Instansi PemerintahlBadan-Badan Negara

dan BUMN yang berasal dari ex Eigendom Verponding No. 33 dan

Eigendom Verponding Nomor 9 / bukti P-04 (vide ha169 Putusan Nomor

438);

- Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor

RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan

kepada Menteri Keuangan, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan

tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart / bukti P-06

(vide hal 70 Putusan Nomor 438);

- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5-11/MK.

16/1994 tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal:

Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang

diuraikan dalam grondkaart / bukti P-05 (vide hal 70 Putusan Nomor

438);

- Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

dengan Nomor S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada

intinya menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu

merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)1 bukti P-07 (vide

ha170 Putusan Nomor 438).

2. Bahwa sebagaimana juga keterangan saksi yang diajukan PEMBANDING, yang

tercantum dalam Putusan Nomor 438 (vide hal 70). Berdasarkan keterangan saksi

PEMBANDING jelas menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan

29

kekayaan Negara yang dipisahkan milik PEMBANDING yang diperoleh

berdasarkan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Hindia Belanda dalam hal ini

yaitu DSM beserta seluruh aset-asetnya melalui seperangkat peraturan perundang-

undangan yaitu UndangUndang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi

Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda; Pengumuman Menteri Perhubungan,

Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan

Kereta-Api dan Tilpon Milik Belanda. Selain itu, TERBANDING III dalam

dalilnya sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 438 (vide hal 54 paragraf

terakhir) juga menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo telah dimiliki oleh

PEMBANDING secara terus-menerus sejak diserahkan oleh Pemerintah Hindia

Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia yang pengelolaannya ada pada TURUT

TERBANDING, selengkapnya PEMBANDING kutip dalil TERBANDING III

(dahulu TERLAWAN III) sebagai berikut:

“Bahwa setahu T'erlawan III selama ini terhadap tanah objek perkara yang

terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura tersebut merupakan secara terus

menerus telah dikelola dan dikuasai oleh Pelawan selaku Perusahaan Umum

Kereta Api ("Perumka ")” .

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka PEMBANDING mohon kepada Ketua

Pengadilan Tingggi Sumatera Utara di Medan yang menerima, memeriksa, dan mengadili

kara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

-Mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari PEMBANDING;

-Membatalkan Putusan Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

Mengangkat sita eksekusi yang diletakkan atas aset kekayaan milik Negara yang

dipisahkan in casu PEMBANDING/PELAWAN yang berupa bidang-bidang tanah di

Jl. Jawa dan Jl Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2

dengan total keseluruhan seluas 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang

Buntu, Kota Medan, milik PEMBANDING/PELAWAN berdasarkan Penetapan

Eksekusi Nomor 6/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sampai

dengan adanya putusan terhadap perlawanan a quo yang mempunyai kekuatan hukum

tetap.

30

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi TERBANDING/TERLAWAN I


1. Mengabulkan PERLAWANAN PEMBANDING / PELAWAN untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan PEMBANDING / PELAWAN adalah PEMBANDING /

PELAWAN yang baik dan benar;


Oktober 1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappy Emplacement Medan

No. IJ135d D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg

Matschapij pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi;

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn

tertanggal , 25 Juni 2013 jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming)

Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 3 Juli 2013 tidak sah

dan tidak memiliki kekuatan hukum;


6. Menyatakan agar TERBANDING / TERLAWAN I, TERBANDING II /

TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III untuk tunduk pada

Putusan Provisi;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada

upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari

TERBANDING/TERLAWAN I, TERBANDING II/TERLAWAN II, dan

TERBANDING III/TERLAWAN III, atau uitvoerbaar bij voorrad;

8. Membebankan biaya perkara pada TERBANDING I/TERLAWAN I,

TERBANDING II/TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN

III secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang

menerima, memeriksa dan mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar

diberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I

berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah menerima, membaca, dan mempelajari serta melakukan kontemplasi secara

sungguh-sungguh atas Memori Banding Pembanding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada tanggal 07 Oktober 2014 dan kemudian Terbanding I memverifikasinya


31

terhadap pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014dan kemudian diperoleh kesimpulan uraian

Memori Banding Pembanding tersebut adalah tidak berdasar hukum dan keliru,serta hanya sebatas

pengulangan atas dalil-dalil perlawanannya sebelumnya, dan karenanya tidak dapat melumpuhkan

atau melemahkan argumentasi hukum yang dibangun oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan

tersebut atau dengan kata lain Pertimbangan hukum Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang menyatakan perlawanan

pelawan/pembanding tidak dapat diterima telah tepat dan benar serta telah ditopang dengan

argumentasi hukum yang kuat karenanya putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan,

kepastian serta kemanfaatan hukum, sehingga atas dasar mana cukuplah beralasan hukum Judex

Factie Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan tersebut ;

Bahwa berikut ini diuraikan jawaban/bantahan terhadap tudingan-tudingan Pembanding

atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014,

yang tentunya jawaban/bantahan ini telah didukung dengan fakta-fakta hukum yang terungkap

dipersidangan serta diselimuti dengan argumentasi hukum yang kuatdan valid serta disesuaikan

dengan sistematika Memori Banding Pembanding tersebut, yakni sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa oleh Pembanding pada halaman 3 aliena paling bawah dan bersambung ke halaman

4, menyebutkan yang pada pokoknya menyebutkan Putusan Judex Factie tingkat pertama yang

menolak Permohonan Provisi Pembanding tidak mengambil pertimbangan hukum yang

cukupdengan alasan menurut pembanding kedua objek perkara masing-masing seluas + 13.578 M2

dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu,

Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah terbukti sebagai kekayaan milik negara yang

dipisahkan in casu Pembanding yang dikelola oleh Turut Terbanding (PT. Kereta Api Indonesia)

berdasarkan bukti Pembanding (vide bukti P-1 s/d P-9) dan keterangan saksi (ahli) yang bernama

Dr. Agus Mulyana, M.Hum serta bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding (vide bukti TT-01 s/d

TT-14) ;

Bahwa semua alat bukti yang disebutkan oleh Pembanding sebagai dasar membuktikan

kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak

di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan adalah alasan yang keliru dan tidak berdasar hukum

sebab baik secara satu persatu maupun secara keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh

Pembanding maupun Turut Terbadning tersebut tidak satu pun yang dapat dikategorikan sebagai

alas hukum atas tanah objek perkara sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan karena baik

Pembanding maupun Turut Terbanding tidak dapat membuktikan dan tidak mampu

membuktikankedua areal bidang tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2

yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,

Kota Medan terdaftar sebagai asset/kekayaan milik Turut Terbanding ;

32

Bahwa disisi lain bukti yang diajukan Pembanding hanya berupa peta, itu pun bukandibuat

oleh pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan hanya produk Turut Terbanding/PT. Kareta Api

Indonesia tanpa ada stampel atau pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu yakni Badan

Pertanahan Nasional Kota Medan dan demikian juga saksi (ahli) Dr. Agus Mulyana, M.Hum yang

diajukan oleh Pembanding tidak ada menerangkan kedua areal bidang tanah terperkara sebagai

milik/asset Turut Terbanding dan lagi pula keterangan seorang saksi saja tanpa didukung oleh alat

bukti lainnya tidaklah ada kekuatan nilai pembuktiannya (unus testis nullus testis) ;

Bahwa inheren dengan uraian diatas berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Turut

Terbanding II/Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yakni fotocopy Hak Eigendom Verponding

No. 33 yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya (vide bukti T.II-1)

membuktikan kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2

yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,

Kota Medan adalah terdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indie, dimana status haknya telah

berakhir sesuai bukti T.I-7 dan T.I-8 dan kedua bidang tanah tersebut tidak pernah dilakukan

konversinya oleh siapapun kesalah satu alas hak yang disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah

No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa Turut Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia melalui Direksi sebagai Organ

BUMNPembanding telah mempertahankan haknya atas kedua bidang areal tanah masing-masing

seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura,

Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan akan tetapi Turut Terbanding

tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan haknya atas kedua bidang tanah objek perkara

sebagaimana disebut dalam Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12

September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040

K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5)dan Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 385/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, tanggal 29 Januari 2014 (vide bukti

T.I-15) karenanya secara mutatis mutandis Pembanding sebagai Pemegang saham pada Turut

Terbanding tidak ada hubungan hukum lagi dengan kedua bidang tanah objek sengketa ;

Bahwa apalagi berdasarkan pasal 1 butir 9 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN telah

secara tegas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas

pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam

maupun diluar Pengadilan, oleh sebab itu Pembanding sebagai pemegang saham pada Turut

Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia sebagai BUMN tidak lagi berwenang untuk mengajukan

perlawanan a quo karena PT. Kereta Api Indonesia/Turut Terbanding telah tidak dapat

membuktikan haknya atas kedua bidang areal tanah tersebut sebagaimana disebut dalam Putusan

Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor :

415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05

33

November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-

Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) dan Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor : 385/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, tanggal 29 Januari 2014 (vide bukti T.I-15) ;

Bahwa oleh karenanya tudingan atau klaim Pembanding yang menyebutkan kedua bidang

areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa

dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan sebagai

kekayaan milik negara yang dipisahkan adalah tidak terbukti serta tidak berdasar hukum, lemah dan

tidak didukung oleh fakta hukum dipersidangan, atas dasar mana sangat beralasan hukum agar

terhadap tudingan pembanding yang demikian untuk dikesampingkan ;

Bahwa uraian diatas adalah bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh

Terbanding I (vide bukti T.I-2 s/d T.I-8) yang secara keseluruhan bukti mana menunjukkan kedua

bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di

Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

adalah milik Terbanding I, dan oleh karena kedua bidang areal tanah milik Terbanding I maka

secara acontrarionyata dan terbuktilahlah kedua bidang areal tanah dimaksud adalah bukan

kekayaan milik negara yang dipisahkan sebagaimana tudingan Pembanding dalam memori

bandingnya tersebut ;

Bahwa dengan segala kelemahan dan ketiadaan dasar hukum memori banding Pembanding

tersebut dan kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh Judex

Factie Pengadilan Negeri Medan halaman 78 s/d halaman 80 yang pada pokoknya menyebutkan

tidak ada alasan yang sifatnya sangat mendesak dalam perkara a quo untuk mengabulkan

permohonan provisi pembanding tersebutadalah menjadikan argumentasi hukum Pengadilan Negeri

Medan tersebut semakin kuat dan kokohkarena Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan dan

tidak mampu membuktikan kedua bidang areal tanah tersebut sebagai kekayaan milik negara yang

dipisahkan melainkan bidang tanah tersebut adalah telah terbukti sebagai milik Terbanding I

sebagaimana diuraikan diatas, dari dan oleh karena itu mohonlah untuk mengesampingkan memori

banding pembanding tersebut seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa khusus pada bagian ini Pembanding menyebutkan memberikan dukungan atas

pertimabangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan halaman 85 s/d halaman 95 dan

menjadikannya sebagai dasar menolak seluruh eksepsi Terbanding I, akan tetapi dalam hal ini oleh

Pembanding sendiri dalam memori bandingnya tidak menyabutkan secara konkrit, jelas dan tegas

alasan hukum apa Pembanding mendukung dan menjadikan pertimbangan hukum tersebut sebagai

alasan menolak eksepsi Terbanding I ;

Bahwa oleh karena tidak disebutkan alasan hukum dukungan tersebut, maka uraian

Pembanding setentang dengan hal ini tidak beralasan karenanya haruslah dikesampingkan seraya

34

dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali secara sungguh-

sungguh eksepsi Terbanding I tersebut dan selanjutnya untuk dikabulkan secara keseluruhan dengan

membatalkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sepanjang mengenai eksepsi

tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

A. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN JUDEX

FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK BERDASARKAN KEADILAN

KARENA TELAH BERAT SEBELAH DENGAN HANYA

MEMPERTIMBANGKAN DALIL TERBANDING I TANPA

MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING

Bahwa adalah benar dan sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan

terhadap dua areal bidang tanah masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas +

22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu,

Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah diserahkan pengadilan kepada Terbanding

I berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Dan

Penyerahan No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 03 Juli 2013 (vide

bukti T.I-6) sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor :

314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-

Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012

Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-

Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) telah dimohonkan peninjauan

kembali oleh Turut Terbanding (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) yang hingga saat ini masih

sedang berproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa disamping upaya hukum peninjauan kembali tersebut diatas, oleh Turut

Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia adalah juga mengajukan perlawanan terhadap

Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn,

tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-5 Jo bukti T.I-14 dan T.I-15) yang alasan dan dasar

hukumnya adalah sama persis dengan perkara a quo yang dimohonkan bandingnya oleh

pembanding tersebut ;

Bahwa atas dasar uraian diatas dan kemudian dihubungkan dengan

pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang dikutip oleh

Pembanding dalam memori bandingnya halaman 5 s/d halaman 6, maka pertimbangan

hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah didasarkan pada ketentuan yang

dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman ;

35

Bahwa karena itu lema “TERLEPAS” yang terdapat dalam pertimbangan

hukum Pengadilan Negeri Medan yang dikutip oleh Pembanding tersebut tidak dapat

dijadikan sebagai dasar atau patokan untuk menuding Judex Factie tingkat pertama

telah berlaku berat sebelah, tidak adil dan hanya mempertimbangkan dalil-dalil

Terbanding I saja dengan mengabaikan dalil dalil Pembanding sebab pertimbangan

hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah dibangun diatas fondasi fakta-fakta

hukum yang terungkap dipersidangan, yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan,

sehingga ketika pertimbangan hukum judex factie didasarkan pada alat-alat bukti yang

sah dipersidangan maka pertimbangan hukum yang demikian tidak dapat dikategorikan

sebagai yang berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara ;

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraian pada bagian provisi diatas, dimana

Pembanding sendiri berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya dipersidangan adalah

tidak dapat mambuktikan kedua bidang areal tanah tersebut sebagai kekayaan milik

negara yang dipisahkan, dan justru adalah sebaliknya Terbanding I telah mampu dan

membuktikan dalil-dalil jawabannya yakni kedua bidang areal tanah tersebut sebagai

milik Terbanding I berdasarka Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn,

tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari

2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25

Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) yang asal muasal kedua bidang tanah tersebut

adalah bekas hak Eigendom Verpounding No. 33 atas nama Gauvernement Ned Van

Indie (vide bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan T.I-8) ;

Bahwa oleh karena jawaban Tergugat I tersebut telah terbuktikan maka jawaban

tersebut meningkat kedudukannya menjadi fakta hukum secara yuridis imperative fakta

hukum mana haruslah dipertimbangkandan diterima sebagai suatu kebenaran hukum ;

Bahwa disamping itu frase “TERLEPAS” yang termuat dalam pertimbangan

hukum yang dikutip oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah juga telah

mengokohkan pertimbangan hukum judex factie telah sempurna, imparsial dan bukan

hanya mendengar pihak Terbading I saja tapi juga telah mendengarkan semua pihak

dipersidangan sebab jika dengan menelisik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

lema “TERLEPAS” bermakna ; a) sudah lepas, ; b) terhindar, ; c) lepas dari ikatan,dan ;

d) bebas dari kewajiban (KBBI, Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia

Pustaka Utama, Edisi Keempat, Jakarta, 2008, halaman 818) ;

Bahwa dari semua makna yang dikutip diatas menunjukkan adanya sikap atau

perbuatan yang telah terjadi sebelumnya, artinya dalam perkara a quo Judex Factie

36

Pengadilan Negeri Medan telah menunjukkan sikap atau perbuatan berupa

medengarkan dan mempelajari seluruh dalil-dalil semua pihak yang berperkara secara

imparsialdan kemudian setelah diperhatikan alat-alat buktinya, maka terhadap dalil-

dalil yang tidak terbuktikan akan dihindari, dilepaskan atau dibebaskan dari

pertimbangan hukum judex factie sebab dalil dalil tersebut adalah dianggap sebagai

dalil yang tidak mengandung suatu kebenaran/kebohongan belaka, dari dan oleh karena

itu Judex Factie sedapat mungkin mesti menghindari dalil dalil yang tidak mengandung

suatu kebenaran/kebohongan karena pertimbangan hukum yang didasarkan pada

kebohongan akan menghasilkan kesesatan sedangkan kesesatan tentunya melahirkan

ketidakadilan bahkan sebagai bentuk penzaliman yang terstruktur, sistemik dan massif ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nyata dan terbuktilah memori banding

pembanding tersebut adalah sangat lemah dan tidak berdasar hukum dan sama sekali

tidak dapat mengurangi validitas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 tersebut, karenanya

mohonlah untuk mengesampingkan memori banding pembanding tersebut untuk

seluruhnya ;

B. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN PUTUSAN

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA PERTIMBANGAN

YANG CUKUP DAN TIDAK TELITI MENURUT CARA YANG DITENTUKAN

OLEH PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa pada bahagian ini, Pembanding terlihat sangat tendensius menyampaikan

tudingannya yang seolah olah Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak

mempertimbangkan dalil dalil Pembanding baik dalam perlawanan, replik dan bukti-

bukti serta saksi dan begitujuga dalil dalil Terbanding II dan Turut Terbanding serta

bukti-bukti Turut Terbanding, dan dengan hanya bermodal tudingan tersebut meminta

agar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn,

Tanggal 16 Juli 2014 dilakukan pembatalannya ;

Bahwa tudingan pembanding tersebut diatas adalah sebagai tudingan yang tidak

berdasar hukum, lemah dan rapuh karena sama sekali tidak mengandung suatu

kebenaran sebab sebagaimana uraian kami diatas bahwasanya dalam membuat

pertimbangan hukum oleh Judex Factie haruslah didasarkan pada fakta-fakta hukum

yang telah teruji kebenarannya dipersidangan bukan didasarkan pada dalil-dalil masing-

masing pihak yang belum tentu mengandung suatu kebenaran hukum ;

37

Bahwa oleh karena Jufex Factie dalam membuat pertimbangan hukum dalam

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16

Juli 2014 telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sesungguhnnya dan kemudian

disertai dengan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh masing-

masing pihak lalu berkesimpulan terhadap kedua bidang tanah yang menjadi objek

perkara dalam perkara a quo sedang diperiksa dalam perkara lain pada tingkat

peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) ;

Bahwa penilaian terhadap fakta hukum yang disebutkan diatas adalah telah dapat

dikategorikan sebagai alasan-alasan hukum atau dasar hukum yang jelas dan rinci yang

tentunya cukuplah secara yuridis pertimbangan hukum judex factie tersebut

sebagaimana ketentuan yang dikehendaki oleh pasal 50 dan pasal 53 dari Undang-

Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dari dan oleh karena

itu sempurnalah pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, sehingga

telah cukup alasan hukum untuk menolak Memori Banding Pembanding tersebut untuk

seluruhnya

Bahwa disamping itu jika pun dilihat secara detail, satu persatu terhadap bukti-

bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dan begitu juga dengan ketarangan saksi

(ahli) Dr. Agus Mulyana, M.Hum dan kemudian dicocokkan dengan dalil-dalil

perlawanannya tersebut ternyata disimpulkan semua bukti-bukti tersebut tidak lah

mendukung dalil-dalil perlawanannya,akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan

Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor :

415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal

05 November 2012 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5)

yang asal muasal kedua bidang tanah tersebut adalah bekas hak Eigendom Verpounding

No. 33 atas nama Gauvernement Ned Van Indie (vide bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan

T.I-8) membuktikan kedua bidang areal tanah tersebut adalah milik Terbanding I

karenanya secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 secara hukum haruslah dikuatkan ;

C. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN

PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG

KELIRU YAG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN DAN DASAR HUKUM

YANG TEPAT

Bahwa sebagaimana diatas telah kami uraikan bahwasanya adalah benar dan

sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dua areal bidang tanah

38

masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa

dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan telah

diserahkan pengadilan kepada Terbanding I berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan

Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Dan Penyerahan No.

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 03 Juli 2013 (vide bukti T.I-6) sebagai

tindak lanjut atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn,

tanggal 12 September 2011 Jo Nomor : 415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari

2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal 05 November 2012 Jo Penetapan


Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) telah dimohonkan peninjauan kembali oleh Turut

Terbanding (vide bukti T.I-9 s/d T.I-13) yang hingga saat ini masih sedang berproses ;

Bahwa disamping upaya hukum peninjauan kembali tersebut diatas, oleh Turut

Terbanding/PT. Kereta Api Indonesia adalah juga mengajukan perlawanan terhadap


tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-5 Jo bukti T.I-14 dan T.I-15) yang alasan dan dasar

hukumnya adalah sama dengan perkara a quo yang dimohonkan bandingnya oleh

pembanding tersebut ;

Bahwa dari serangkaian uraian diatas dapat disimpulkan Putusan Pengadilan

Nomor : 314/Pdt.G/2011/PN-Mdn, tanggal 12 September 2011 Jo Nomor :

415/PDT/2011/PT-Mdn, tanggal 12 Januari 2012 Jo Nomor : 1040 K/Pdt/2012, tanggal

05 November 2012 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan


Juni 2013 (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5) yang dimohonkan perlawananya oleh Pemanding

yang kesemuanya adalah menyangkut kepemilikan atas kedua bidang areal tanah

masing-masing seluas + 13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa

dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dan

demikian juga halnya dengan perlawanan yang diajukan oleh Turut Terbanding atas


tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-14 dan T.I-15) adalah juga menyangkut

kepemilikan kedua bidang areal tanah tersebut ;

Bahwa bila pun ada (quad noon) perbedaan dalam perlawan a quo dengan bukti

T.I-2 s/d T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15 hanya sebatas kedudukan hukum/legal

standing Pembanding saja sebagai pemegang saham 100% pada Turut

Terbanding/PT.Kereta Api Indonesia, oleh karena itu sebagai pemegang saham pada

Turut Terbanding, Pembanding tidaklah berkapasitas untuk mengajukan perlawanan a

quo karena yang berhak mewakili BUMN baik diluar maupun dalam pengadilan adalah

39

Direksi sebagai organ BUMN sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara, oleh karenanya tindakan Pembading a quo

sebenarnya adalah sebagai perbuatan illegal, tidak sah dan perbuatan penzaliman

khususnya terhadap Terbanding I ;

Bahwa dalam bukti T.I-2 s/d T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15, Direksi sebagai

Organ BUMN telah mempertahankan haknya atas kedua areal bidang tanah terperkara

akan tetapi berdasarkan fakta hukumnya kedua areal bidang tanah terperkara telah

dinyataka sah sebagai milik Terbanding I dan dengan demikian nyata dan teranglah

kedua bidang areal tanah perkara sama sekali tidak tercatat sebagai asset Turut

Terbanding maupun Pembanding ;

Bahwa dari uraian diatas terlihatlah secara jelas bahwasanya perkara perlawanan

a quo adalah satu kesatuan dan sama dengan perkara yang disebut dalam bukti T.I-2 s/d

T.I-5, dan bukti T.I-9 s/d T.I-15, maka semua uraian pembanding yang berupaya

memisah-misahnya atau supaya terlihat seolah-olah tidak berkaitan antara

perlawanannya dalam perkara a quo dengan upaya hukum peninjauan kembali (vide

bukti T.I-2 s/d T.I-5) maupun perlawanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)/Turut

Terbanding(vide bukti T.I-14 dan T.I-15) sebagaimana disebut dalam memori banding

pembanding halaman 10 s/d 12 adalah tidak beralasan hukum, lemah dan tidak sesuai

dengan logika hukum maupun akal sehat ;

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pembanding tersebut adalah sebagai bentuk

penyesatan yang dilakukan oleh Pembanding untuk dapat mengelabui majelis hakim

banding yang kelak memeriksa perkara a quo,padahal berdasarkan fakta hukum yang

terungkap dipersidangan substansi perkara perlawanan a quo adalah sama dengan

perkara sebelumnya (vide bukti T.I-2 s/d T.I-5 dan bukti T.I-14 s/d T.I-15 ) yakni

menyangkut kepemilikan atas kedua bidang areal tanah masing-masing seluas + 13.578

M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan

Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;

Bahwa oleh karena itu, nyata dan teranglah uraian memori banding Pembanding

tersebut tidak argumentative dan tidak berdasar hukum karenanya

menjadikanpertimbangan hukum Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan

Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 semakin kuat dan valid serta

akuntabel karena telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, dari dan

oleh karenanya mohonlah untuk mengesampingkan dalil-dalil memori banding

pembanding tersebut untuk seluruhnya ;

40

D. TERHADAP TUDINGAN PEMBANDING YANG MENYEBUTKAN DALIL-

DALIL, BUKTI-BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN PEMBANDING,

TERBUKTI BAHWA TANAH OBJEK PERKARA A QUO MERUPAKAN

KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN YANG DIKELOLA OLEH

TURUT TERBANDING

Bahwa dengan melihat subjudul yang diberikan oleh Pembanding, terlihat dan

sangat meyakinkan seolah olah benar kedua aral bidang tanah masing-masing seluas +

13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura,

Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan adalah sebagai

kekayaan milik Negara yang dipisahkan dan dikelola oleh Turut Terbanding/PT.Kereta

Api Indonesia ;

Bahwa namun setelah membaca uraian pembanding selanjutnya mulai dari

halaman 13 sampai pada halaman 16, ternyata uraiannya tersebut hanya sebatas

pengulangan dari dalil-dalil perlawanan pembanding semula yang setelah diperiksa oleh

Judex Factie Pengadilan Negeri Medan, dalil-dalil mana ternyata tidak dapat

dibuktikannyasebagaimana telah kami uraiakan diatas, karenanya dalil-dalil tersebut

tidaklah mengandung suatu kebenaran hukum karenanya bukanlah sebagai fakta

hukum, sehingga mohonlan agar jawaban Terbanding I semula dijadikan sebagai

tanggapan terhadap dalil-dalil Memori Banding Pembanding a quo dan karenanya

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian Kontra Memori Banding ini ;

Bahwa meskipun demikian demi memudahkan Yang Mulia Mejlis Hakim

Banding, dibawah ini diuraikan tanggapannya yakni sebagai berikut :

Bahwa adalah tidak benar kedua bidang areal tanah masing-masing seluas +

13.578 M2 dan seluas + 22.377 M2 yang terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura,

Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan merupakan bagian dari

Eigendom Verponding Nomor : 9 yang diuraikan dalam Grandplan No. I K.6.b D.S.M.

W.W sebab berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagaimana

disebut dalam bukti T.II-1 dan bukti T.I-7 dan bukti T.I-8 yang secara tegas disebutkan

kedua areal bidang tanah tersebut adalah merupakan bekas hak Eigendom Verpounding

No. 33 terdaftar atas nama Gouvernement Van Ned Indieyang saat ini berdasarkan bukti

T.I-2 s/d T.6 adalah milik Terbanding I ;

Bahwa disamping itu, oleh Pembanding sendiri maupun Turut Terbanding sama

sekali tidak membuktikan atau tidak memperlihatkan Eigendom Verpondong No. 9

dipersidangan karenanya mejadikan semakin tidak benarnya dalil-dalil Pembanding

tersebu dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

41

Bahwa mengenai Peta Tanah Deli (vide bukti TT-14) adalah bukan termasuk

sebagai salah satu alas hak yang disebutkan dalam undang-undang pokok agraria

sebagaimana uraian kami terdahulu, apalagi peta tersebut hanya dibuat sendiri oleh

Turut Terbanding/PT.Kereta Api Indonesia tanpa ada stampel atau pengesahannya dari

pejabat yang berwenang untuk itu yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ;

Bahwa oleh karena kedua bidang areal tanah tersebut adalah milik Terbanding I,

maka uraian memori banding Pembanding halaman 14 huruf c,d, e dan f adalah uraian

yang tidak beralasan hukum karena bukan alas hak yang sah melainkan semuanya

hanyalah sebatas peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak ada kaitannya

baik langsung maupun tidak langsung terhadap kedua bidang areal tanah tersebut dan

hanyalah sebatas surat-surat instansi pemerintahan yang bukan sebagai alas hak

sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasar pokok agraria yang telah kami uraian

diatas, sehingga dari kesemua uraian Pembanding dalam memori bandingnya tersebut

sama sekali tidak dapat dibuktikan bahwasanya kedua bidang areal tanah tesebut

sebagai kekayaan milik negara yang dipisahkan akan tetapi fakta hukum yang

terungkap diperisangan adalah kedua bidang areal tanah tersebut telah terbukti sebagai

milik Terbanding I, karenanya cukup beralasan hukum untuk menolak memori banding

pembanding seluruhnya seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :

438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan bandingnya

tersebut ;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum diatas mohonlah Majelis Hakim Banding

yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya menolak

permohonan banding Pembanding seluruhnya seraya menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan

Negeri Medan Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, Tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan

bandingnya tersebut

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Turut Terbang semula Turut

Terlawan adalah sebagai berikut :

Melalui Kontra Memori Banding ini, TURUT TERBANDING semula TURUT

TERLAWAN dengan ini mengakui dan mendukung seluruh dalil PEMBANDING dalam

Memori Bandingnya atas Putusan No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014

yang selengkapnya sebagai berikut:

A. PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING TELAH SESUAI DENGAN

HUKUM YANG BERLAKU :

42

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn

telah dibacakan pada tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya PEMBANDING telah menyatakan

banding pada tanggal 16 Juli 2014, dan mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober

2014. Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Memori Banding PEMBANDING

kepada TURUT TERBANDING melalui relaas tertanggal 10 Oktober 2014, kemudian

TURUT TERBANDING menyampaikan dan/atau Menyerahkan Kontra Memori Banding

terhadap Memori Banding PEMBANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam

perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn pada tanggal 14 Oktober 2014, sehingga Kontra

Memori Banding ini telah sah menurut hukum dan patut diterima.

B. AMAR PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn ("Putusan No. 438") :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2014 telah memutus

perkara No. 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya


1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,

1.921.000,(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Adapun dasar alasan Kontra Memori Banding TURUT TERBANDING semula

turut terlawan yaitu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Telah tepat dalil Memori Banding dari PEMBANDING yang mendalilkan bahwa

Judex Factie Tingkat Pertama tidak mengambil pertimbangan yang cukup dalam

putusannya pada halaman 78 hingga 80 sehingga menolak permohonan provisi

PEMBANDING padahal telah terbukti tanah Obyek Perkara a quo yaitu setempat .

dikenal sebagai tanah Gang Buntu yang terletak di JI. Jawa JI. Madura masingmasing

seluas ± 13.578 M2, seluas ± 22.377 M2 dengan total keseluruhan seluas ± 35.955

M2 ("Tanah Obyek Perkara') merupakan milik negara in casu PEMBANDING,

maka sudah sepantasnya permohonan provisi PEMBANDING dikabulkan oleh Judex

Factie Tingkat Pertama. Akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil

putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh

43

PEMBANDING, TURUT TERBANDING serta dalil yang diajukan

TERBANDING III.

2. Bahwa TURUT TERBANDING mendukung dalil PEMBANDING yang

mendalilkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING

yaitu bukti-bukti P-1 hingga P-9 (vide hal 69 - 70) serta saksi yang diajukan

PEMBANDING (vide hal 70 - 72) telah jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek

Perkara a quo merupakan milik negara in casu PEMBANDING, demikian halnya

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh TURUT TERBANDING yaitu bukti TT-01

hingga bukti TT-14 (vide hal 75 - 77) jelas membuktikan bahwa Tanah Obyek

Perkara a quo merupakan milik negara in casu PEMBANDING.

3. Bahwa status kepemilikan PEMBANDING atas Tanah Obyek Perkara a quo juga

disampaikan oleh TERBANDING III dalam dalilnya dalam jawaban sebagaimana

pada halaman 54 Putusan, dimana TERBANDING III telah menyatakan Tanah

Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING yang dikelola oleh TURUT

TERBANDING

4. Bahwa dengan bukti-bukti tersebut maka cukup beralasan jika PEMBANDING

sebagai wakil negara yang memiliki Tanah Obyek Perkara a quo memohonkan

putusan provisi semata-mata untuk melindungi kepentingan negara agar negara tidak

mengalami kerugian yang semakin besar.

5. Bahwa TURUT TERBANDING mendukung permohonan PEMBANDING yang

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara a quo dan mengabulkan

permohonan provisi PEMBANDING karena bukti-bukti dan saksi telah cukup

membuktikan jika Tanah Obyek Perkara a quo merupakan milik PEMBANDING

yang dikelola TURUT TERBANDING, maka cukup beralasan agar Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan provisi PEMBANDING agar negara

tidak mengalami kerugian yang semakin besar.

DALAM EKSEPSI :

Bahwa PEMBANDING mendukung pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam

pertimbangannya pada halaman 85 hingga 95 sehingga mengambil putusan untuk

menolak seluruh eksepi TERBANDING I.


A. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING YANG

MENDALILKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA

44

TIDAK BERDASARKAN KEADILAN KARENA TELAH BERAT SEBELAH

DENGAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN DALIL TERBANDING I

TANPA MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PEMBANDING SERTA

DALIL-DALIL TURUT TERBANDING

1. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa Judex Factie ;

Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 90 (sembilan puluh)

hingga 93 (sembilan puluh tiga) sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil


yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat Pertama

tidak mempertimbangan dalil-dalil TERBANDING III dan TURUT


2. Bahwa khususnya pada halaman 92 paragraf pertama dan ketiga, Judex Factie

Tingkat Pertama mengambil pertimbangan hanya berdasarkan dalil

TERBANDING I mengenai adanya permohonan Peninjauan Kembali yang

diajukan oleh TURUT TERBANDING, selengkapnya TURUT TERBANDING

kutip sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1040 K/POT/2012

tanggal 05 Nopember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo. Putusan Pengadilan

Negeri Medan No 314/Pdt. G/2011/PN. Mdn tanggal 12 September 2011

tersebut, Tergugat I/Termohon Eksekusi I (Turut Terlawan dalam perkara

aquo) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke

Mahkamah Agung RI sebagaimana dari bukti surat T. I-9 s/d T. I-13.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang

menjadi dalil gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara

menyangkut 2 (dua) bidang tanah ...

Catatan: cetak tebal TURUT TERBANDING menunjukkan Judex Factie

sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMBANDING.

3. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut khususnya pada frasa "...Menimbang,

bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang menjadi dalil gugatan

perlawanan pelawan...,terlihat bahwa judex Factie Tingkat Pertama telah berat

sebelah dan tidak berdasarkan keadilan, yaitu dengan hanya mempertimbangan

dalil TERBANDING I yaitu mengenai adanya upaya hukum Peninjauan

45

Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING serta adanya perkara No.

385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn. Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang berat

sebelah dan hanya mempertimbangkan dalil salah satu pihak yang demikian

tentunya telah bertentangan dengan azas penyelanggaraan peradilan

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dimana Peradilan harus

dilakukan dan diterapkan dengan prinsip Keadilan, sebagaimana diatur pada

pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 2

1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.

4. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa Hakim

sebagai penyelenggara peradilan seharusnya memberikan putusan yang

berimbang dan yang bebas dari pengaruh manapun agar keadilan dapat

ditegakkan, sebagaimana semangat kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam

paragraph pertama penjelasan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan judex Factie yang berat sebelah dan

mengabaikan dalil-dalil PEMBANDING telah menunjukkan betapa Judex

Factie Tingkat Pertama tidak menjalankan prinsip-prinsip peradilan sebagaimana

yang diatur dalam undang-undang. Selengkapnya paragraph pertama penjelasan

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan

ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum

adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

B. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING DIMANA

PEMBANDING MENYATAKAN BAHWA PUTUSAN JUDEX FAME

TINGKAT PERTAMA DIAMBIL TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP

46

DAN TIDAK TELITI, SERTA TIDAK SESUAI DENGAN CARA YANG

DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa telah tepat apa yang didalilkan PEMBANDING, dimana PEMBANDING

dalam Memori Bandingnya mendalilkan jika pertimbangan Judex Factie Tingkat

Pertama dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 90 (sembilan puluh)

hingga 93 (sembilan puluh tiga) sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil


yang diajukan oleh PEMBANDING, demikian juga Judex Factie Tingkat Pertama

tidak mempertimbangan dalil-dalil TERBANDING III dan TURUT


2. Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang demikian telah bertentangan

dengan Undang-Undang karena tidak memasukkan alasan dan dasar yang cukup

dalam pertimbangan putusannya. Pada pertimbangan dalam halaman 90 (sembilan

puluh) hingga 93 (sembilan puluh tiga) putusan tersebut, Judex Factie juga tidak

memuat pasal-pasal tertentu dari, peraturan perundang-undangan a quo atau

sumber hukum tidak tertulis lainnya.

3. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang mendalilkan bahwa dengan Judex

Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh bagian perlawanan

PEMBANDING, Replik, Bukti-bukti dan keterangan Saksi, maka dengan

demikian Judex Factie Tingkat Pertama tidak memasukkan alasan-alasan, dan

dasar-dasar yang jelas dan rinci yang merupakan salah satu azas suatu putusan

yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan pasal 53 Undang-Undang No.

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman'

Putusan yang tidak diambil berdasarkan pertimbangan yang cukup tersebut,

dengan demikian merupakan putusan yang cacat, yang tidak cukup

dipertimbangkan atau onvolende gemotivered. Selengkapnya pasal 50 dan pasal

53 UU Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 50 ayat 1

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

atau sumber hukum tak tertulis yang duadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 53 ayat 2

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat

pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum

yang tepat dan benar.

47

4. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tngkat Pertama yang tidak memperambangkan

dalil-dalil, Bukti-bukti dan Saksi PEMBANDING serta bukti-bukti TURUT

TERBANDING, maka pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang

demikian juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun

1974 yang mengatur bahwa putusan putusan yang diambil oleh Pengadilan harus

memuat alasan-alasan dan dasar putusan yang jelas. Hal mana juga terdapat dalam

kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 104 K/Sip/1968 yang menyatakan

bahwa Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, bila Hakim tidak

mengadili semua bagian tuntutan, maka putusan tersebut harus dibatalkan.

C. TURUT TERBANDING MENDUKUNG DALIL PEMBANDING YANG

MENDALILKAN BAHWA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE

MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU YANG TIDAK

DIDASARKAN PADA ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG TEPAT.

1. Bahwa telah tepat dalil PEMBANDING yang mendalilkan Judex Factie Tingkat

Pertama telah keliru dalam seluruh pertimbangannya pada halaman 90 hingga 93,

khususnya pada halaman 92 paragraf ketiga serta pertimbangan pada halaman 93

paragraf pertama, yang selengkapnya TURUT TERBANDING kutip:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlepas dari apa yang

menjadi dalil gugatan perlawanan Pelawan, mengingat perkara

menyangkut 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Jawa,

Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tersebut

masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) di

Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Termohon Eksekusi I (Turut

Terlawan dalam perkara a quo) maka untuk menghindari terjadinya

putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya Majelis

Hakim berpendapat agar para pihak menunggu sampai adanya putusan

Peninjauan Kembali (PK) menyangkut 2 (dua) bidang tanah objek

eksekusi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil perlawanan Pelawan dalam

perkara a quo dengan dalil perlawanan Pelawan dalam perkara No.

385/Pdt,Plw/2013/PN.Mdn, pada pokoknya tidak jauh berbeda, sehingga

atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat

perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa telah tepat yang didalikan PEMBANDING mengenai tidak terkaitnya

Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya hukum

Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K,/PDT/2012

48

tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 12 September 2011 yang diajukan TURUT TERBANDING (dahulu TURUT

TERLAWAN), karena:

a. PEMBANDING mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Nomor 16/ Eks

/2013 /314/ Pdt.G/2011/PN.Mdn:

Upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh PEMBANDING merupakan upaya

hukum Perlawanan Pihak Ketiga untuk mempertahankan hak-hak Negara in casu

PEMBANDING terhadap putusan atau penetapan yang nyata-nyata telah merugikan

Negara in casu PEMBANDING. Upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga yang

diajukan oleh PEMBANDING tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 378 Rv,

yang menitik beratkan pada "kerugian", apabila suatu putusan atau penetapan

Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat

mengajukan gugat Darden Verzet atau perlawanan pihak ketiga untuk

mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut, selengkapnya

pasal 378 Rv:

Pasal 378 Rv

Pihak pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu

putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi

atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka

wakili tidak dipanggil dl sidang pengadilan, atau karena penggabungan

perkara atau campur tangan tangan dalam perkara pernah menjadi

pihak

.

Dengan demikian telah tepat dalil PEMBANDING, yang menyatakan bahwa jelas

merupakan suatu kekeliruan jika Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan untuk

menghindari adanya suatu putusan yang saling bertentangan, karena dasar dari

perlawanan pembanding yaitu Penetapan Nomor

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tertanggal 25 Juni 2013 sementara upaya

hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT TERBANDING (dahulu

TURUT TERLAWAN) yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040

K/PDT/2012 tanggal 05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 12 September 2011.

a. Putusan dalam Perlawanan a quo serta putusan terhadap permohonan Peninjauan

Kembali tidak akan mengakibatkan putusan yang saling bertentangan, karena terdapat

49

perbedaan antara dasar dan alasan Perlawanan yang diajukan PEMBANDING dengan

dasar dan alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan TURUT

TERBANDING:

- Perlawanan a quo yang diajukan PEMBANDING bertujuan untuk membatalkan

penetapan eksekusi No. 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni

2013. Penetapan eksekusi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040


Nomor 415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 12 September 2011 jelas merupakan dua produk hukum

yang berbeda;

- Sementara putusan yang akan dijatuhkan dalam permohonan Peninjauan Kembali

yang diajukan oleh TURUT TERBANDING tentunya bertujuan untuk

membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040 K/PDT/2012 Tanggal

05 Nopember 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

415/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri

Medan tanggal 12 September 2011.

b. PEMBANDING bukan pihak dalam upaya Peninjauan Kembali yang diajukan

TURUT TERBANDING:

Sangat jelas jika upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut merupakan upaya hukum

yang berbeda dengan yang diajukan PEMBANDING, satu lain hal karena

PEMBANDING bukanlah pihak dalam Perlawanan a quo yang diajukan

PEMBANDING. Perlawanan PEMBANDING merupakan perlawanan yang

diajukan untuk membela kepentingan Negara in casu PEMBANDING, tidak ada

kaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh TURUT

TERBANDING tersebut.

c. Upaya hukum Perlawanan yang diajukan PEMBANDING memiliki dasar

hukum yang berbeda dengan upaya hukum yang diajukan TURUT

TERBANDING terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1040


Nomor 415/Pdt/2011/PT. Mdn tanggal 12 7anuari 2012 jo Putusan Pengadilan

Negeri Medan tanggal 12 September 2011:

Antara upaya Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING , dengan

upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan PT Kereta Api (Persero) Indonesia

memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda.

50

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung”), khususnya dalam

Pasal 66 s.d. Pasal 77 UU Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali

merupakan upaya hukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara upaya hukum yang diajukan PEMBANDING merupakan

Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 378 Rv yang

tujuannya untuk mempertahankan hak PEMBANDING atas Tanah Obyek

Perkara a quo yang karena adanya Penetapan Nomor

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, Negara in casu PEMBANDING

telah dirugikan hak-haknya.

3. Bahwa terkait dengan perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn dan perlawanan

yang diajukan PEMBANDING, telah jelas bahwa keduanya tidak memiliki relevansi.

Perlawanan yang diajukan PEMBANDING merupakan Perlawanan Pihak Ketiga yang

didasarkan pada ketentuan pasal 378 Rv untuk membela kepentingan Negara yang

dirugikan, sementara perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn merupakan

perlawanan yang diajukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pihak

tereksekusi dalam putusan, sebagaimana diatur dalam Rbg tentang Pelaksanaan

Keputusan Hukum pada pasal 206 ayat (6). Dengan demikian Judex Fac6"e Tingkat

Pertama telah melakukan kekeliruan dengan tidak mendasarkan pertimbangannya

dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengaitkan antara upaya

Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan PEMBANDING dengan upaya Perlawanan

Pihak Ketiga yang diajukan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

D. BERDASARKAN DALIL-DALIL, BUKTI-BUKTI DAN SAKSI YANG

DIAJUKAN PEMBANDING DAN TURUT TERBANDING, TERBUKTI BAHWA

TANAH OBYEK PERKARA A QUO MERUPAKAN MILIK PEMBANDING

YANG DIKELOLA OLEH TURUT TERBANDING.

1. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan saksi yang

diajukan PEMBANDING dan TURUT TERBANDING, berikut ini TURUT

TERBANDING uraikan kembali pokok-pokok dari dalil, bukti, dan keterangan saksi,

agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali perlawanan

a quo dengan lebih rinci, teliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yaitu sebagai berikut:

51

a. Bahwa PEMBANDING mengajukan perlawanan dalam rangka

mempertahankan, melindungi, serta mengembalikan aset kekayaan negara yang

ada pada PEMBANDING berupa berupa bidang-bidang tanah di JI. Jawa dan JI.

Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan total

keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang

Buntu, Kota Medan, yang merupakan bagian dari Eigendom Verponding No. 9

yang diuraikan dalam Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober

1888 / Bukti TT-13 (vide hal 77 Putusan No. 438) dan Peta Tanah Deli

Spoorweg Matschapij Emplacement Medan No. IJ135d D.S.M. W.W. / Bukti

TT-14 (vide hal 77 Putusan No. 438), yang telah diberikan kepada Deli

Spoorweg Matschapij (DSM) pada tahun 1918 dengan Hak Konsesi.

b. Bahwa DSM sebagaimana dimaksud di atas, sebelumnya merupakan bagian dari

12 (dua belas) perusahaan kereta api swasta milik Belanda yang beroperasi di

wilayah Sumatera Utara yang tergabung dalam Vereniging Van Nederlands

Indische Spoor en Tramweg Maatschapij atau disebut juga Verenigde

Spoorwegbedrijft (“V”) disamping keberadaan Perusahaan Kereta Api milik

Pemerintah Belanda yang disebut Staats Spoorwegen ("SS'). Kemudian setelah

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan Maklumat

Kementerian Perhubungan RI. Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946

dibentuklah Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kreta Api

Republik Indonesia ("DKARI').

c. Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja

dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, dinyatakan bahwa

sejak tanggal 1 Januari 1950 DKARI SS/VS digabungkan menjadi satu

Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (“DKA”) Kemudian DKA diubah

menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (“PNKA”) berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 22 Tahun 1963. Lalu diubah kembali menjadi Perusahaan

Djawatan Kereta Api (“PJKA”) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun

1971. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990, PJKA

diubah kembali menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (“Perumka”) pada

akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998, Perumka diubah

menjadi PT Kereta Api Indonesa (Persero) hingga saat ini.

d. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Pengumuman Menteri

Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari

1950, tanah DSM dinasionalisasi menjadi tanah negara. Selanjutnya,

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi


52

Perusahaan Kereta-Api Tilpon Milik Belanda yang dikuasai (Hak Beheer) oleh

Djawatan Kereta Api ("DKA"), saat ini terhadap tanah-tanah tersebut telah

berubah menjadi dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesa (Persero).

e. Bahwa bidang-bidang Tanah Obyek Perkara a quo merupakan tanah milik

negara in casu PEMBANDING berdasarkan Hak Baheer, merupakan kekayaan

negara yang dipisahkan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan

Negara (ICW) Stbl. Tahun 1925 No. 448 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 1968

tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW) Stbl.

Tahun 1925 No. 448 Jo. UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang

Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN),

Perusahaan Umum (PERUM) Perusahaan Perseroan (PERSERO) Jo.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 89/KMK.013/1991

tentang Pedoman Pemindah tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik

Negara, dimana secara tegas diatur bahwa pemindahtanganan aset negara

yang dikuasai oleh perusahaan BUMN harus mendapatkan ijin terlebih

dahulu dari Menteri Keuangan.

f. Bahwa disamping uraian-uraian di atas, kedudukan Tanah Obyek Perkara

sebagai tanah milik negara in casu PEMBANDING juga dikuatkan dengan

adanya beberapa pernyataan melalui surat yang dikeluarkan oleh lembaga -

lembaga negara yakni:

- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S1069/HK.03/1990

tertanggal 4 September 1990, Perihal: Penertiban Tanah Hasil Konversi

Hak Barat Yang Dikuasai/dimiliki Instansi Pemerintah/Badan-badan

Negara dan BUMN / bukti P03 (vide hal 69 Putusan No. 438);

- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 530.22-134 tertanggal 9

Januari 1991 perihal: Penertiban Tanah Asal Konversi Hak Barat yang

dikuasai/dimiliki Instansi.. Pemerintah/BadanBadan Negara dan BUMN,

yang berasal dari ex Eigendom trerponding No. 33 dan Eigendom

Verponding No. 9 / bukti P-04 (vide hal 69 Putusan No. 438)

- Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.

RH.48/KA.101/MPHB tertanggal 28 Februari 1994 yang ditujukan

kepada Menteri Keuangan, Perihal: Penatausahaan dan pengamanan

tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan dalam grondkaart/ bukti P-06

(vide hal 70 Putusan No. 438)

- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-11/MK. 16/1994

tertanggal 24 Januari 1995 yang ditujukan kepada Menteri Negara

http://no.rh.48/KA.101/MPHB



53

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal:

Penatausahaan dan pengamanan tanah-tanah milik Perumka yang diuraikan

dalam grondkaart / bukti P-OS (vide hal 70 Putusan No. 438);

- Surat Menteri Keuangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan

Nomor: S-66/MK.6/2005 tanggal 05 Januari 2005, yang pada intinya

menyatakan bahwa tanah yang berada di lokasi Gang Buntu merupakan tanah

milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) / bukti P-07 (vide hal 70 Putusan No.

438).

2. Bahwa TURUT TERBANDING mendukung keterangan saksi yang diajukan

PEMBANDING, keterangan saksi yang diajukan PEMBANDING tersebut

sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 438 (vide hal 70). Berdasarkan keterangan

saksi PEMBANDING jelas menyatakan bahwa Tanah Obyek Perkara a quo merupakan

milik PEMBANDING yang diperoleh berdasarkan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan

Hindia Belanda dalam hal ini yaitu DSM beserta seluruh aset-asetnya melalui

seperangkat peraturan perundang undangan yaitu Undang-Undang No. 86 tahun 1958

tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda; Pengumuman Menteri

Perhubungan, Tenaga Kerja Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950; dan

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta-Api

Tilpon Milik Belanda. Selain itu, TERBANDING III dalam dalilnya sebagaimana

tercantum dalam putusan No. 438 (vide hal 54 paragraf terakhir) juga menyatakan bahwa

Tanah Obyek Perkara a quo telah dimiliki oleh PEMBANDING secara terus menerus

sejak diserahkan oleh pemerintah Hindia Belanda ke pemerintah Republik Indonesia

yang pengelolaannya ada pada TURUT TERBANDING, selengkapnya

PEMBANDING kutip dalil TERBANDING III sebagai berikut:

Bahwa setahu Terlawan III selama ini terhadap tanah objek perkara yang terletak dl Jalan

Jawa dan Jalan Madura tersebut merupakan secara terus menerus telah dikelola dan

dikuasai oleh Pelawan selaku Perusahaan Umum Kereta Api ("Perumka').

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, maka TURUT TERBANDING mohon kepada

Ketua Pengadilan Tingggi Sumatera Utara di Medan yang menerima, memeriksa, dan

mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari PEMBANDING;

2. Membatalkan Putusan Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2014.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

Mengangkat sita eksekusi yang diletakkan atas aset kekayaan milik Negara yang

dipisahkan in casu PEMBANDING/ PELAWAN yang berupa bidang-bidang tanah di JI.

54

Jawa dan JI Madura masing-masing seluas ± 13.578 M2, dan seluas ± 22.377 M2 dengan

total keseluruhan seluas ± 35.955 M2, setempat dikenal sebagai Kelurahan Gang Buntu,

Kota Medan, milik PEMBANDING/ PELAWAN berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal 25 Juni 2013 sampai dengan adanya

putusan terhadap perlawanan a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh Eksepsi TERBANDING I/ TERLAWAN I


1. Mengabulkan PERLAWANAN PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya;

2. Menyatakan PEMBANDING/ PELAWAN adalah PEMBANDING/ PELAWAN

yang baik dan benar;

3. Menyatakan sah dan berharga Grondplan No. I K.6b D.S.M. W.W. tanggal 18 Oktober

1888 dan Peta Tanah Deli Spoorweg Matschappij Emplacement Medan No. IJ135d

D.S.M. W.W., yang telah diberikan kepada Deli Spoorweg Matschapij pada tahun 1918

dengan Hak Konsesi;

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tertanggal

25 Juni 2013 serta seluruh produk turunannya baik itu berupa Berita Acara maupun

Penetapan-Penetapan tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Membatalkan Berita Acara Sita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Penyerahan No.

16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2013.

6. Menyatakan Putusan Provisi sah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan agar TERBANDING I/TERLAWAN I, TERBANDING II/TERLAWAN

II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III untuk tunduk pada Putusan Provisi;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum

banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari TERBANDING I/

TERLAWAN I, TERBANDING II/ TERLAWAN II, TERBANDING III/

TERLAWAN III, atau uitvoerbaar bij voorrad;

9. Membebankan biaya perkara pada TERBANDING I/TERLAWAN I, TERBANDING

II/TERLAWAN II, dan TERBANDING III/TERLAWAN III secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang menerima,

memeriksa mengadili perkawa a quo ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Pembanding semula Pelawan

dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I , serta kontra memori

banding dari Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada pokoknya tidak ada hal hal


55

baru yang dikemukakan yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan

hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dan kedua kontra memori

banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan

meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, serta

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah

mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan menurut

hukum karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah kadaluarsa dikarenakan

Penetapan eksekusi Nomor 16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 25 Juni 2013

telah dilaksanakan, sehingga kalau eksekusi telah selesai dilaksanakan maka upaya

hukumnya bukan mengajukan perlawanan, akan tetapi mengajukan gugatan baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Juli 2014, Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN-

Mdn dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah,

maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara

ini ;

M E N G A D I L I :

-------- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;

-------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2014, Nomor :

438/Pdt.Plw/2013/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

-------- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara di kedua

tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh

ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH M.

Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E.

DAMANIK, SH MH dan DAHLIA BRAHMANA, SH MH para Hakim Anggota yang

56

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor 112/PDT/2015/PT MDN, dan

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

27 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,

serta JOHORLAN DONGORAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1. DHARMA E.DAMANIK, SH MH.

Dr. H. SOEDARMADJI,S.H M.Hum

2. DAHLIA BRAHMANA,SH MH.

PANITERA PENGGANTI,

JOHORLAN DONGORAN, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai ............................Rp. 6.000,-

2. Redaksi ............................Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan ....................Rp. 139.000,-

Jumlah .................................Rp. 150.000,-

p u t u s a n nomor 112 / pdt / 2015/ pt mdn demi … · tahun 1925 no. 448 jo. undang-undang no. 9...

Documents