anomali indonesia sebagai role model demokratisasi di kawasan asean

8/15/2019 Anomali Indonesia Sebagai Role Model Demokratisasi Di Kawasan Asean

1/21


2/21

Page 2 of 21

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………………… 3

BAB II Pembahasan

a. Kondisi Demokratisasi di Kawasan ASEAN ……………………………………. 4

b. Perbandingan Sistem dan Budaya Politik antara Indonesia, Singapura, Myanmar dan

Malaysia ……………………………………………………………………… 6

c. Kondisi Demokrasi di Indonesia …………………………………………….. 11

d. Indonesia dan Usaha Sosialisasi Demokrasi ………………………………... 13

e. Hipotesis Seymour Martin Lipset …………………………………………. . 15

f. Tingkat Kesejahteraan di Indonesia ………………………………………… . 16

BAB III Kesimpulan …………………………………………………………………….. 20

Daftar Pustaka …………………………………………………………………………… 21


3/21

Page 3 of 21

BAB I

Pendahuluan

ASEAN merupakan salah satu kawasan regional yang mempunyai stabilitas yang cukup

tinggi di dunia, konflik-konflik yang terjadi masih dalam taraf internal negara dan tidak terlalu

mempengaruhi hubungan-hubungan antar negara di kawasan ASEAN itu sendiri. Mungkin

kondisi demokrasi di negara-negara di kawasan ASEAN tidak bisa digeneralisasikan secara sama

semuanya tetapi negara-negara di ASEAN, dewasa ini, mulai banyak memperkenalkan elemen-

elemen demokrasi untuk menggantikan banyak sistem aristokrasi dan lain-lain. Brunei

Darussalam, Malaysia dan Kamboja mulai banyak membuka ruang bagi kebebasan berpendapat

dan lain-lain. Kamboja baru-baru ini melakukan pemilihan umum secara demokratis di tahun

2013 dan diikuti oleh 8 partai, ini merupakan progres yang cukup mengagumkan dari sebuah

negara yang tadinya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosialisme.

Indonesia merupakan negara yang dipandang mengimplementasikan elemen-elemen

demokrasi lebih baik daripada negara-negara lain di ASEAN, ini mengakibatkan Indonesia

dianggap sebagai role model bagi pengimplementasian nilai-nilai demokrasi. Indonesia

diasumsikan sebagai negara yang cukup berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan ASEAN yang

berkaitan dengan demokrasi, bahkan pengaruh Indonesia juga sampai dalam ranah internasional.

Bali Democracy Forum merupakan sebuah usaha Indonesia dalam mensosialisasikan elemen-

elemen demokrasi.

Tapi demokrasi di Indonesia ternyata tidak seperti yang diungkapkan oleh Martin

Seymour Lipset, seorang ahli politik dari Amerika Serikat, bahwa semakin sejahtera suatu negara

maka makin demokrasilah negara itu. Seperti yang kita tahu, tingkat kesejahteraan di Indonesia

tidak lebih baik dari negara-negara yang tidak menerapkan demokrasi sebaik Indonesia sepertiSingapura dan Thailand. Ini menjadi sebuah anomali tersendiri buat kita sebagai sebuah

akademisi, ini yang akan kita bahas dalam makalah ini. Bahwa tidak semua bisa

diimplementasikan dari hipotesis SM Lipset.


4/21

Page 4 of 21

BAB II

Pembahasan

A. Kondisi Demokratisasi di Kawasan ASEAN

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang mempunyai keberagaman budaya yang

cukup tinggi, begitu juga dengan suku, ras dan agama yang mempunyai tingkat heterogenitas

yang cukup tinggi. Menurut Prof. Dr. Hafid Abbas, situasi di ASEAN sangatlah tidak bisa

diprediksi karena terkadang kondisi bisa kondusif tetapi bisa juga menimbulkan gejolak-gejolak

yang tidak pernah terduga sebelumnya. Menurut beliau pula, sulit untuk menemukan perekat

yang bisa merekatkan perbedaan-perbedaan yang ada diantara negara-negara di ASEAN, jikalaukita sudah bisa menemukan perekatnya, kita bisa mengelola kebhinekaan ini dengan baik dari

segi ideologi, politik, ekonomi dan juga sosial budaya. 1 Begitu pula dengan proses demokrasi

atau demokratisasi yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, berbeda negara, berbeda pula

penerapan dari elemen-elemen demokrasi itu sendiri di negara-negara anggota ASEAN. Masing-

masing negara di ASEAN mempunyai cara interpretasi sendiri terhadap sistem demokrasi.

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie pernah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara

demokrasi terbesar ketiga di dunia ini setelah Amerika Serikat dan India, Indonesia seharusnya

mampu untuk menjadi leader dalam bidang demokrasi di kawasan ASEAN tetapi tingkat

integritas dari institusi politik di Indonesia masih kurang. Thailand merupakan negara yang

mempunyai masalah demokrasi yang cukup banyak seperti kudeta yang selalu terjadi dan lain-

lain, Filipina juga merupakan negara yang menerapkan demokrasi tetapi mempunyai tingkat

heterogenitas yang lebih rendah daripada yang dimiliki oleh Indonesia, ini yang menyebabkan

Filipina dan Indonesia juga menjadi sebuah model bagi negara-negara lainnya di ASEAN dalam

bidang demokrasi.2

1 http://www.politik.lipi.go.id/in/kegiatan/293-fgd-asean-piagam-asean-perkembangan-isu-demokrasi-dan-ham-di-negara-negara-asean-studi-kasus-indonesia-filipina-dan-thailand.html (diakses tanggal 5 Juni 2014, jam 00.41WIB)2 Ibid.


5/21

Page 5 of 21

Masih ada beberapa lagi negara-negara di ASEAN yang tidak menerapkan secara penuh

sistem demokrasi yang sesungguhnya. Seperti Malaysia yang membatasi ruang kebebasan pers

dan merenggut keleluasaan berpendapat yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat. Disana juga

masih banyak kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan orang pribumi dan

mendiskriminasi masyarakat non-pribumi. Ini menjadi masalah tersendiri apalagi kehidupan

politik di Indonesia hanya dikuasai oleh satu partai yaitu UMNO.

Myanmar seperti yang kita tahu merupakan negara yang lebih dikuasai oleh militer

daripada pihak-pihak sipil. Pemerintah junta militer tidak segan-segan untuk bertikai dengan

siapapun yang mempertanyakan legitimasi mereka dalam memimpin negara, bahkan para biksu.

Ini menjadikan demokratisasi disana berjalan lambat bahkan tidak berjalan dibawah era 2010an.

Setelah tekanan dari pihak internasional untuk melakukan pemilihan umum secara demokratis,

barulah pemerintah Myanmar banyak melakukan pembebasan atas tahanan-tahanan politik

seperti Aung San Suu Kyi. ASEAN sebagai organisasi regional dilihat tutup mata atas terjadinya

hal-hal tersebut.

Singapura merupakan negara kecil yang tingkat kesejahteraannya paling tinggi diantara

negara-negara ASEAN lainnya. Sistem demokrasi di Singapura sendiri tidak berjalan lancar

karena kesadaran politik yang cukup rendah di masyarakat serta masyarakat disana terlalu fokus

pada peningkatan ekonomi. Singapuran juga merupakan penggerak ekonomi ASEAN dan juga

merupakan partner dekat dari Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. 3

Negara lainnya yaitu Kamboja. Berdasarkan Konstitusi tahun 1993, Kamboja adalah

sebuah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan berorientasi

pada ekonomi pasar. Seperti dalam negara kerajaan lainnya, raja hanyalah kepala negara dan

kepala pemerintahan diserahkan pada Perdana Menteri. 4 Walaupun masih ada elemen aristokrasi

di Kamboja, demokrasi disana berjalan dengan lancar. Seperti pemilihan umum yang terjadi di

Kamboja pada tahun 2013, pemilu yang diikuti oleh delapan partai politik ini berlangsung amandan damai. Meskipun memang terjadi beberapa kasus seperti partai oposisi setempat yang

3 http://www.anneahira.com/perbandingan-sistem-politik.htm (diakses tanggal 5 Juni 2014, jam 01.11 WIB)4 http://www.antaranews.com/berita/257482/profil-asean-kamboja-monarki-demokratis-liberal (diakses tanggal 5Juni 2014, jam 01.25 WIB)


6/21

Page 6 of 21

mengadukan dugaan kecurangan dan lain-lain, tetapi situasi kondusif masih bisa diciptakan di

Kamboja. 5

Laos tadinya merupakan negara yang cukup sosialis tetapi sekarang mulai membuka diri

pada elemen-elemen demokrasi dan sudah mulai proses pada sistem multipartai ketika pemilihanumum diadakan disana. Vietnam juga merupakan negara yang cukup sosialis karena kedekatan

hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok, sistem pemerintahan di Vietnam bisa disebut

sebagai republik sosialis yang semi-presidensil dan dimana presiden menjadi kepala negara dan

perdana menteri menjadi kepala pemerintahan, serta di Vietnam hanya ada partai tunggal yaitu

Partai Komunis Vietnam. 6

Brunei Darussalam merupakan sebuah negara di ASEAN yang mempunyai sistem politik

yang cukup unik, kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah seorang Sultan. Sistemrekrutmen yang dilakukan oleh sultan untuk menduduki pemerintahan cenderung tertutup, tetapi

walaupun begitu, hampir tidak ada konflik yang terjadi karena rakyat merasa sultan sangat

memikirkan rakyatnya. 7 Thailand adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional,

artinya kekuasaan kerajaan dibatasi oleh hukum-hukum negara. Tetapi batasnya menjadi tidak

jelas ketika banyak sekali intervensi-intervensi yang dilakukan pihak kerajaan kepada

pemerintahan. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi juga sangat terkekang di Thailand, ini

menjadi demokratisasi disana berjalan lambat. 8

B. Perbandingan Sistem dan Budaya Politik antara Indonesia, Singapura, Myanmar

dan Malaysia

Pengertian Budaya Politik menurut para ahli adalah sebagai berikut,

1. Menurut Gabriel Almond dan S. Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi

warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam perannya, dan sikap terhadap

peranan warga negara dalam sistem tersebut (Civic Culture. 1991:21)

5http://news.detik.com/read/2013/07/27/231720/2316414/10/damainya-pesta-demokrasi-di-kamboja (diaksestanggal 5 Juni 2014, jam 01.35 WIB)6 http://www.anneahira.com/sistem-pemerintahan-vietnam.htm (diakses tanggal 5 Juni 2014, jam 01.46 WIB)7 http://www.anneahira.com/sistem-pemerintahan-brunei.htm (diakses tanggal 5 Juni 2014, jam 01.50 WIB)8 http://www.suarapembaruan.com/home/krisis-demokrasi-di-negeri-monarki-thailand/45482 (diakses padatanggal 5 Juni 2014, jam 01.59 WIB)


7/21

Page 7 of 21

2. Mochtar Mas‟oed dan Coli n MacAndrews menjelaskan bahwa budaya politik adalah

sikap dan orientasi warga negara terhadap kehidupan pemerintah negara dan politiknya.

(Perbandingan Politik. 1986:23)

Secara umum, budaya politik suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penyikapan pemerintah dan warga negara tersebut terhadap berbagai model pemerintahan dan politik.

Budaya politik suatu negara tidak dapat terlepas dari akar budaya atau nilai-nilai yang terdapat

pada masyarakat negara tersebut, karena suatu sikap atau orientasi seseorang merupakan

interpretasi dari nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam penulisan ini, kami mengambil titik

penting dari budaya kebebasan berpendapat yang juga menjadi salah satu poin penting dalam

demokrasi.

Indonesia

Secara letak geografis, Indonesia merupakan sebuah negara dengan luas wilayah paling

luas dan paling besar jumlah kependudukannya di wilayah Asia Tenggara. Maka tingkat

kemajemukan di dalam masyarakatnya pun otomatis tinggi. Tingkat kemajemukan yang sangat

tinggi di masyarakat dan pemerintah membuat sikap dan orientasi masyarakat terhadap proses

demokrasi menjadi lebih fleksibel, maksudnya adalah proses demokrasi di Indonesia sangat

membebaskan semua orang dalam opini dan pendapatnya masing-masing tanpa ada batasan yang

terlihat jelas. Idealisme toleransi menjadi dasar perjalanan sistem politk terlebih setelahReformasi 1998 dan amandemen Konstitusi Indonesia (UUD 45). Semua individu di negara

memilih sikap dan orientasi dari nilai-nilai yang mereka yakini sendiri, hal ini membuat

kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang menurut Amien Rais, Ultra

Demokrasi atau demokrasi yang berlebihan tanpa batasan, melesat seperti mobil tanpa rem.

Implikasinya adalah, tingkat konflik yang harusnya dengan kebebasan ini dapat ditekan malah

menjadi semakin memanas diantara para kelompok karena meluasnya opini-opini publik yang

sulit di filter sehingga menjadi titik provokasi di dalam masyarakat. Opini publik yang

berkembang tanpa batas ini juga dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan yang kurang

maksimal di Indonesia, khususnya pendidikan politik.

Secara umum, masyarakat Indonesia sudah merupakan masyarakat yang “melek” politik,

namun belum pada pemahaman politik itu sendiri. Dilihat dari antusiasme masyarakat pada


8/21

Page 8 of 21

setiap penyelenggaraan acara perpolitikan Indonesia, masyarakat hampir kebanyakan mengikuti

perkembangan tersebut. Dimulai dari media cetak, elektronik, hingga media sosial. Namun,

karena pendidikan dan pemahaman yang kurang terhadap pemfilteran berita, masyarakat

Indonesia masih sering terprovokasi oleh opini-opini yang belum jelas kebenarannya.

Singapura

Sedangkan di Singapura, merupakan sebuah negara kecil yang terletak di Selat Malaka

dan bertetanggaan secara langsung dengan Indonesia dan Malaysia. Secara budaya, Singapura

juga merupakan negara dengan tingkat kemajemukan dan kemultikultural yang cukup tinggi.

Etnisitas masih menjadi identitas politik mereka. Namun, yang membuat Singapura unik adalah,

dengan kemajemukannya di Singapura terdapat partai besar yang berkuasa yaitu Partai Aksi

Rakyat. Partai ini merupakan partai pemerintahan yang membawa Singapura menjadi salah satunegara maju saat ini. Pemerintah Singapura merupakan pemerintah yang fokus terhadap

pembangunan ekonomi dibanding proses demokratisasi di Singapura. Dilihat dari berbagai

kebijakan yang “terlihat” membatasi ruang gerak m asyarakat dalam berpendapat di Singapura.

Seperti dilarangnya aksi turun ke jalan. Proses ini ditambah pada rasa partisipasi masyarakat

yang rendah akan kepekaan politik di Singapura dalam prinsip masyarakat Singapura, siapapun

penguasanya maka yang terpenting adalah bisnis yang mereka jalankan.

Etnosentrisitas Konfusianisme yang dibawa oleh pemerintahan Singapura juga menjadi

permaasalahan demokrasi tersendiri. Suatu statement yang diungkapkan oleh Perdana Menteri

Singapura pertama, Lee Kwan Yew yang juga perancang sistem politik dan pemerintahan

Singapura yaitu, proses multikultural didalam negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi

di Singapura tidak akan berhasil. Maka dijadikanlah Singapura sebagai salah satu cabang etnis

Cina atau konfusianisme di Asia Tenggara.

Malaysia

Demokrasi adalah suatu ideologi politik yang lahir dari evolusi pemikiran liberalisme

yang menekankan kepada kebebasan dan kedaulatan yang mengutamakan individualisme. Pada

dasarnya negara demokrasi harus menonjolkan tujuh ciri-ciri utama; pertama, kebebasan

bersuara, media massa yang bebas dan independen, pemilu diadakan secara konsisten, bebas dan


9/21

Page 9 of 21

adil, ada kebebasan berorganisasi, pemerintahan yang berdaulat, menghormati hak minoritas dan

hukum yang adil dan tegas. 9

Malaysia boleh menganggap bahwa dia adalah sebuah negara demokrasi karena telah

memenuhi syarat yang disebutkan di atas. Demokrasi di Malaysia hanya bersifat samar-samarsaja, karena dalam praktiknya tidak seperti teori yang telah dijelaskan. Hal tersebut tidak

mengherankan karena sistem politik di Malaysia sebenarnya diwarisi dan disesuaikan dari

Inggris yang menerapkan demokrasi. 10

Di Malaysia, pemilu telah diadakan secara tetap dan konsisten sebanyak 12 kali. 11 Dalam

kenyataannya penguasaan da n manipulasi „3M‟ ( money , media & machinery ) sewaktu pemilu

juga terjadi di Malaysia. Oleh karena itu demokrasi tidak begitu berjalan dengan sebagaimana

mestinya, karena adanya rekayasa dalam pelaksanaan pemilu di Malaysia sendiri. Di sisi lainrakyat Malaysia juga tidak begitu mempersoalkan permasalahan tersebut, dikarenakan mereka

merasa nyaman dengan adanya sistem demokasi yang telah berjalan.

Dengan adanya manipulasi dalam pemilu menjadikan salah satu partai di Malaysia

menjadi dominan dan selalu memenangkan pemilu yang diselenggarakan. Kesadaran rakyat

Malaysia tidak begitu nampak dalam mewujudkan demokrasi yang sebenarnya, demokrasi yang

ada di Malaysia merupakan demokrasi yang unik, unik karena disesuaikan dengan budaya sosial

yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Sampai saat ini belum pernah ada

pergolakan rakyat secara besar-besaran untuk menuntut diterapkannya nilai-nilai demokrasi

secara utuh. Rakyat Malaysia merasa nyaman dengan jalannya pemerintahan yang ada sampai

saat ini, hal tersebut dikarenakan kehidupan mereka telah terjamin dengan kemapanan ekonomi

yang ada.

Myanmar

Myanmar atau Burma merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan

presidensial. Lembaga legislatif di Myanmar terdiri atas dua kamar, yaitu: House of

Nationalities (Amyotha Hluttaw) sebagai kamar atas dan House of Representatives (Pyithu

9 Zaini Othman, Demokrasi di Negara Sedang Membangun: Pengalaman Asia Tenggara , 2006, hal. 23.10 Milne, R. S. & Mauzy, D. K, Politics and Government in Malaysia , 1978, hal. 75.11 Mujibu Abd Muis, Politik Permuafakatan: Satu Analisa Terhadap Amalan Politik di Negara-negara

Bermasyarakat Majmuk , 2009, hal. 59.


10/21

Page 10 of 21

Hluttaw) sebagai kamar bawah. Gabungan antara kedua kamar disebut sebagai Assembly of the

Union (Pyidaungsu Hluttaw), yang juga terdapat di tingkat regional ( Region Assembly ) atau

negara bagian ( State Assembly ).12

Proses pemilu yang diadakan di Myanmar pada tahun 2010 dan 2012 – 20 tahun setelahterjadinya pembatalan hasil pemilu pada tahun 1990, merupakan tanda telah dimulainya electoral

democracy di Myanmar. Fakta di lapangan menunjukkan terjadinya banyak penyimpangan.

Pemilihan umum pada tahun 2010 dilaksanakan melalui dasar-dasar hukum yang

cenderung bias dan parsial. 13

Penyusunan Konstitusi 2008, sebagai dasar hukum dilaksanakannya pemilu 2010,

merupakan usaha militer, dalam hal ini Than Shwe, untuk membentuk pemerintahan sipil yang

berada di bawah kontrol militer. Pembentukan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh TheinSein – mantan jenderal militer dan juga merupakan kaki tangan Than Shwe – merupakan strategi

Than Shwe agar tidak terjadi kudeta yang dilakukan oleh faksi militer lain terhadapnya.

Sementara itu, partai politik oposisi harus menghadapi berbagai aturan yang menghambat

kebebasan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. 14

Pemilihan umum pada tahun 2012 menunjukkan sedikit perkembangan. Berbagai

reformasi di bidang politik, yang meskipun sarat akat kepentingan, telah dilakukan oleh Thein

Shein. Meskipun memenangkan pemilu 2012, NLD masih belum mempunyai kekuatan yang

cukup untuk melakukan perubahan terhadap dasar-dasar hukum Myanmar yang pada hakikatnya

tidak pro-demokrasi. 15

12 Michael F. Marti n, “Burma‟s 2010 Elections: Implications of the New Constitution and ElectionLaws,”Congressional Research Service (April 2010): 1, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdf (diakses

pada tanggal 03 Juni 2014, pukul 16.25).

13 Ibid.14 Philipe C. Schmitter dan Terry Lyn Karl, What Democracy Is… and Is Not , Journal of Democracy, Vol. 2, No.3

(1991) hal. 114.

15 Ibid.

http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdfhttp://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdfhttp://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdfhttp://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdf


11/21

Page 11 of 21

C. Kondisi Demokrasi di Indonesia

a. Demokrasi dari sisi Pemilu

Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat

vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari

bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi

adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat

adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang

dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil

rakyat.

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan

pemerintah dalam sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu,

keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan

yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama,

tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa

hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. 16

Demokrasi dari sisi Kebebasan Berpendapat

Terminologi dari berfikir kritis dalam konteks batas-batas kebebasan menyampaikan

kritik di Indonesia parameternya tidak dicarikan dalam demokrasi yang berdasarkan pada

kedaulatan rakyat yang betumpu pada paham induvidualisme, manusia itu lahir merdeka dan

hidup merdeka. Ia boleh berbuat apa saja sesuka hatinya, asal jangan mengganggu keamanan

orang lain. Terminologi kebebasan menyampaikan kritik di masyarakat kita parameternya dicari

16 http://www.damang.web.id/2013/02/demokrasi-dan-pemilu.html (diakses tanggal 5 Juni 2014,

jam 01.00 WIB)


12/21

Page 12 of 21

dalam demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat yang berdasarkan rasa bersama

“kolektiviteit”.

Selain itu, secara proporsional kebebasan menyampaikan kritik tidak dapat dilepaskan

dari apa yang yang dinamakan kepekaan. Dalam konteks ini harus dipenuhi adanya kesediaan

untuk memahami perkembangan yang berlansung. Dengan kesedian yang demikian, akan

dipahami apa yang ada dalam diri kita adalah the real reality , tetapi orang lain juga punya

konsep tentang the real reality .

Dengan demikian untuk mengimplementasikan kebebasan menyatakan pendapat dan

menyampaikan kritik, tidak sepenuhnya ditentukan atau didukung oleh ada atau tidak adanya

rasa bebas dari rasa takut. Malainkan lebih dimungkinkan oleh terpenuhinya prasyarat; yakni

“keterbukaan” secara timbal balik. Keterbukaan --apakah reflektif atau partisipatif-- itu tidaksemata-mata didorong niat baik, tetapi yang tidak kalah penting adalah bersendikan skill untuk

refleksi dan penyidikan. Dengan begitu, orang tidak perlu takut menyampaikan pendapatnya atau

menyampaikan kritik karena memang rasional dan tentunya disertai dengan rasa tanggung jawab

serta etika.

b. Demokrasi dari sisi Sistem Multipartai

Di Indonesia sistem multi partai terjadi pada era pasca kemerdekaan yang merupakan pemilu (pemilihan umum) pertama di negeri ini tepatnya pada tahun 1955 yang diikuti lebih dai

30 parpol (partai politik). Hal ini juga terulang pada era pasca reformasi setelah tumbangnya

Orde Baru yang dipimpin oleh mantan presiden Soeharto, yaitu pada pemilu tahun 1999 dengan

48 parpol, pemilu tahun 2004 dengan 24 parpol, dan pemilu tahun 2009 dengan 34 parpol.

Pertumbuhan jumlah partai di Indonesia tidak dapat dibendung karena pelarangan pembentukan

partai politik baru akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang merupakan dasar

Demokrasi Pancasila. Sehingga sistem multi partai di Indonesia tidak akan terelakkan walaupun

dengan Electoral Threshold ataupun Parlementary Threshold . Sistem multi partai yang dianut

Indonesia memiliki kelebihan dan juga kekurangan tergantung dari sisi mana sistem ini dilihat.

Sistem multi partai sangat mendukung penerapan Demokrasi Pancasila yang berdasar

padaUUD 1945 terutama pasal 28 tentang kebebasan berkumpul dan berpendapat. Selain itu


13/21

Page 13 of 21

sistem ini juga dapat menampung dan mempersatukan keanekaragaman yang ada di Indonesia.

Dan aspirasi rakyat di daerah-daerah akan lebih tertampung sehingga mengurangi kemungkinan

sentralisasi politik dan ekonomi di negara ini, namun hingga kini setelah lebih dari 10 tahun

penerapan sistem multi partai di Indonesia sentralisasi masih saja terjadi.

Kelemahan atau kekurangan sistem multi partai kini dapat lebih dirasakan daripada

kelebihannya contohnya kebingungan masyarakat, anggaran pemilu yang membengkak, dan

sistem ini dirasa kurang efektif bila dikolaborasikan dengan sistem pemerintahan presidensial.

Kebingungan biasanya terjadi pada masyarakat kalangan bawah yang tingkat pendidikannya

rata-rata masih rendah, bila harus dihadapkan dengan puluhan partai politik yang berbeda-beda

mereka akan bingung menentukan pilihan sehingga yang dipilih bukanlah pilihan dari hati

nuraninya. Anggaran pemilu juga akan membengkak dikarenakan biaya administratif juga

bertambah dan semakin banyak parpol tentu akan menimbulkan permasalahan yang lebih banyak

yang pemecahanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Masih dari segi biaya permasalan juga

timbul dari banyaknya dana yang dibutuhkan untuk membuat sebuah partai baru dan tentu saja

dana tersebut berasal dari para anggota partai tersebut, bayangkan saja berapa dana yang

dibutuhkan untuk meyelengggarakan pemilu.

Kekurangan berikutnya dari sistem multi partai adalah ketidak-efektifannya bila

disandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia apalagi ditambahdengan sistem pemilihan presiden langsung. Sehinga partai pemenang pemilu yang memiliki

kursi legislatif lebih banyak belum tentu calon presidennya terpilih menjadi presiden. Sehingga

kebijakan presiden terpilih dapat ditarik ulur oleh legislatif bila tidak menguntungkan partai yang

memilki banyak anggota di legislatif, apalagi pembentukan kabinet merupakan hak prerogratif

presiden, hal ini dapat menimbulkan kemungkinan adanya penggulingan kekuasaan oleh

legislatif seperti yang dikhawatirkan beberapa waktu lalu. Namun hal ini dapat diatasi dengan

adanya koalisi beberapa partai. Koalisi pun juga memiliki masalah, contohnya koalisi yang ada

pada legislatif saat ini lebih mirip dengan kawin kontrak dan berjalan bila masih ada kontrak

saja, bahkan peserta koalisi dapat keluar dari koalisi kapan saja tidak seperti koalisi pada sistem

pemerintahan parlementer yang mengikat koalisi hingga akhir masa pemerintahan.


14/21

Page 14 of 21

D. Indonesia dan Usaha Sosialisasi Demokrasi

Dalam Piagam ASEAN Bab I, pasal 1 ayat 7 yang dikatakan sebagai komunitas ASEAN

adalah sebuah komunitas yang ditunjukkan untuk memperkuat demokrasi dan mekindungi Hak

Asasi Manusia. Sehingga, negara-negara anggota ASEAN harus memiliki semangat penghargaanatas Hak Asasi Manusia dan kepercayaan pada demokrasi. Terdapat beberapa pertemuan negara-

negara ASEAN yang membahas tentang demokrasi yaitu pada pertemuan Bali Democracy

Forum pada tanggal 10 Desember 2008 di Nusa Dua Bali, dengan tema “ Building And

Consolidating Democracy : A Strategic Agenda for Asia”. Dalam pertemuan tersebut, Perdana

Menteri Australia, Kevin Rudd memberikan bantuan sebesar 3 juta Dollar AS untuk mendukung

forum tersebut dan terbentuknya Institute for Peace and Democracy di Indonesia.

Dalam pertemuan Bali Democracy Forum tersebut untuk pertama kalinya mantan pemimpin dunia, seperti mantan Presiden AS yaitu George HW Bush dan Jimmy Carter, mantan

Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev, mantan Perdana Menteri Australia John Howard,

mantan PM Prancis Lionel Jospin, mantan PM Jepang Junichiro Koizumi, serta mantan Presiden

Filipina Fidel Ramos dan Corazon Aquino, melayangkan surat kepada Jendral PBB yaitu Ban Ki

Moon.

Isi surat tersebut yaitu menagih itikad Sekjen PBB Ban Ki Moon yang dilontarkan pada

tanggal 11 Oktober 2007 terkait pembebasan Aung San Suu Kyi. Tidak hanya itu, puluhan eraih

nobel yang berkumpul pada penyerahan nobel perdamaian kepada mantan Presiden Finlandia

yaitu Marti Ahtisaari tanggal 9 Desember 2008 juga mendorong pembebasan Aung San Suu Kyi

sebagai peraih nobel perdamaian 1991. Sekjen PBB akhirnya merespon positif terhadap

pembebasan Aung San Suu Kyi, dengan meminta seluruh negara di dunia menggunakan

pengaruhnya dan kemampuannya agar junta militer memenuhi komitmennya menuju demokrasi

(Road map to Democracy).

Kasus tersebut membuat ASEAN tidak beranjak kemanapun setelah diratifikasinya

ASEAN Charter tanggal 15 Desember 2008. Dengan adanya ASEAN Charter, akan

menimbulkan ketidaknyamanan bagi anggota ASEAN. ASEAN telah memproyeksikan dirinya

sendiri untuk menjadi suatu institusi yang terintegrasi, namun disisi lain masih belum mengubah

kesetiaannya pada prinsip kedaulatan dan non intervensi. Kesenjangan tersebut merupakan


15/21

Page 15 of 21

hambatan bagi ASEAN untuk beranjak dari posisinya, untuk menerapkan prinsip-prinsip baru

terutama dalam menegakkan HAM dan Demokrasi.

Kecenderungan untuk mempertahankan kepatuhan yang rigid terhadap prinsip non

intervensi dan kedaulatan oleh ASEAN telah semakin dipertegas dengan dikeluarkannya isuMyanmar dari agenda pembahasan KTT ASEAN ke-13, 2007, di Singapura. Dalam KTT

tersebut terjadi perdebatan di antara pemimpin, terkait dengan konsistensi antara

penandatanganan piagam yang mendorong pelaksanaan serta perlindungan HAM dan demokrasi,

dan bagaimana hal itu akan membawa konsekuensi tegas bagi negara-negara ASEAN untuk

menghentikan pelanggaran HAM berat di Myanmar.

Krisis di Myanmar memiliki tiga makna penting bagi ASEAN. Pertama, lambannya

kemampuan antisipasi dini dari pihak ASEAN. Kedua, krisis Myanmar memperkuat dilemmadari prinsip non intervensi dan kedaulatan negara yang tetap dianut ASEAN sampai sekarang,

padahal di era globalisasi seperti sekarang ini seharusnya ASEAN ikut bertanggung jawab

terhadap apa yang terjadi di kawasan. Ketiga, kasus Myanmar mempertegas perlunya mekanisme

penyelesaian konflik di dalam tubuh ASEAN hanya bisa berperan sebagai peredam konflik antar

negara di kawasan.

E. Hipotesis Seymour Martin Lipset

Seymour Martin Lipset (18 Maret 1922 – 31 Desember 2006) merupakan seorang

akademisi di bidang kebijakan publik di George Mason University. Dalam bidang demokrasi di

Amerika Serikat, dia menuliskan beberapa keilmuan tentang sosiologi, dan demokrasi.

Pemikiran Lipset sendiri dipengaruhi oleh beberapa pemikir politik klasik, namun Lipset sendiri

lebih condong dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Dia juga menuliskan bahwa demokrasi

merupakan suatu yang dapat dikomparasi. Dalam hipotesa klasiknya tentang kondisi ekonomi

dan demokrasi. 17 Dalam hipotesa tersebut yang berbunyi : The more well-to-do a nation, the

greater the chances it will sustain democracy ” 18disebutkan bahwa demokrasi dan kondisi

ekonomi di suatu negara berjalan secara berbanding lurus, yang mana ketika suatu negara

kondisi ekonominya sangat baik, begitu juga kondisi demokrasinya.

17 http://www.theguardian.com/news/2007/jan/12/guardianobituaries.usa (diakses pada 04 Juni 2014, pukul17.03)18 http://www.politics.as.nyu.edu/docs/IO/2800/sisson.pdf (diakses pada 04 Juni 2014, pukul 17.03)


16/21

Page 16 of 21

Kemudian, seiring berjalannya waktu teori – teori tersebut dapat dipatahkan dengan bukti

– bukti yang lebih nyata pada masanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesa ini tidak

sesuai dengan Indonesia, yang mana merupakan suatu anomali dalam demokrasi di Asia

Tenggara. Indonesia, merupakan sebuah negara yang tingkat demokrasinya sangatlah tinggi yang

mana rakyat dapat mengomentari kepemerintahan pada saat itu, dan media pula dapat

menyebarkan informasi tentang kepemerintahan dengan bebas. Namun, dengan demokrasi yang

sangat bebas, ekonomi dan pembangunan di Indonesia masihlah sangat kurang dibanding dengan

negara – negara demokrasi lainnya.

Berbanding terbalik dari Indonesia, menurut Human Development Index United Nations

Development Programme , di antara banyak negara maju dikatakan bahwa Singapura masuk

dalam beberapa negara yang tinggi berdasarkan tingkat ekonomi dan pembangunan manusianya,

Singapura mendapatkan posisi di salah satu posisi tertinggi tersebut, namun sayangnya negara

tersebut bukanlah negara yang sangat demokratis. 19

F. Tingkat Kesejahteraan di Indonesia

Penghidupan yang sejahtera tentunya menjadi dambaan bagi tiap warga Negara di

belahan dunia manapun. Tidak dapat kita pungkiri bahwa menciptakan dan memeratakan

kesejahteraan penduduk selalu saja menjadi persoalan di berbagai Negara terutama di Negara-

negara berkembang seperti Indonesia. Untuk melihat tingkat kesejahteraan sebuah Negara,

secara mudah kita dapat melihat bagaimana posisi Negara tersebut menurut Human

Development Index (HDI) dan Gross Domestic Bruto (GDP).

Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia sendiri adalah ukuran

patokan yang dijadikan dasar dalam menilai pembangunan jangka panjang melalui tiga dimensi

dasar pembangunan manusia seperti harapan hidup, akses untuk memperoleh pengetahuan dan

standar hidup yang layak. HDI ini didasarkan pada data internasional dari United Nations

Population Division, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO), Institue for Statistics (UIS) dan World Bank.

19 Diamond Larry, Pembangunan Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi – Hubungan Dan Pengaruhnya, hal 55


17/21


18/21

Page 18 of 21

PDB di tahun 2011 yang berjumlah 706,74 juta dolar AS. 22 Dengan ini Indonesia digolongkan

sebagai Negara dengan pendapatan menengah kebawah.

Gross Domestic Products 2012 23

Ranking Economy (millions of dollars)

1 United States16,244,600

16 Indonesia 878,043

33 Thailand 365,966

35 Malaysia 305,033

36 Singapore 276,520

189 Tuvalu 40

Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang signifikan. Namun begitu, berbagai

tantangan bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakatnya masih tetap ada. Dari 234 juta penduduk Indonesia, saat ini lebih dari 32 juta

hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada disekitar garis kemiskinan nasional yang ditetapkan pada Rp200.262 per bulan. 24

Selain itu, pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia lebih lambat daripada pertumbuhan

penduduk. Layanan publik tetap tidak mencukupi berdasarkan standar negara berpendapatan

menengah. Indonesia pun mencatatkan prestasi buruk dalam sejumlah indikator terkait kesehatan

dan infrastruktur, dan akibatnya, Indonesia mungkin akan gagal mencapai sejumlah target

Tujuan Pembangunan Milenium (MDG).

Data dari tahun 2009 menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami 307 kematian

untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, sementara MDG bertujuan untuk menurunkannya menjadi

22 http://www.tribunnews.com/bisnis/2011/11/18/gdp-indonesia-tertinggi-di-asean diakses pada 04 Juni 2014pukul 10.45 WIB23 World Development Indicators database by World Bank published on 7 May 2014.24 http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#2 , diakses pada 04Juni 2014 pukul 11.18 WIB

http://www.tribunnews.com/bisnis/2011/11/18/gdp-indonesia-tertinggi-di-aseanhttp://www.tribunnews.com/bisnis/2011/11/18/gdp-indonesia-tertinggi-di-aseanhttp://www.tribunnews.com/bisnis/2011/11/18/gdp-indonesia-tertinggi-di-aseanhttp://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#2http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#2http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#2http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview#2http://www.tribunnews.com/bisnis/2011/11/18/gdp-indonesia-tertinggi-di-asean


19/21

Page 19 of 21

105 kematian pada tahun 2015. Angka kematian ibu juga masih tinggi, dan mungkin hal ini

menjadi salah satu tujuan MDG yang tak bisa dipenuhi. Selain itu, meski telah terjadi kemajuan

baru, akses ke peningkatan fasilitas sanitasi saat ini mencatatkan hanya 68 persen dari populasi,

yang masih sangat jauh dari target MDG sebesar 86 persen. Untuk iklim usaha, meski tetap

positif, masih mengalami tantangan dengan adanya ketidakpastian regulasi, terbatasnya

infrastruktur, dan penyesuaian upah minimum.


20/21

Page 20 of 21

BAB III

Kesimpulan

Hubungan antara demokrasi dengan kesejahteraan suatu negara tidak memiliki

keterkaitan sama sekali. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan indikator freedom house index di

masing-masing negara ASEAN dan juga indikator dari pendapatan per kapita masing-masing

negara anggota ASEAN, selain dari indikator-indikator lainnya, seperti GDP dan HDI. Apabila

dilihat dari indikator freedom house index dan pendapatan per kapita, meskipun Indonesia

dikatagorikan sebagai negara demokratis dengan memiliki indeks, yaitu 2,5, akan tetapi

pendapatan per kapita Indonesia masih berada di katagori rendah, yaitu di sekitar 3000.

Dengan demikian, apabila dilihat dari keseluruhan indikator yang ada, pengakuan

ASEAN terhadap Indonesia sebagai contoh negara demokratis masih patut dipertanyakan apakah

indikatornya hanya pada tingkat demokrasi di Indonesia dan menghiraukan tingkat

kesejahteraannya atau kedua indikator tersebut dipergunakan, karena pada dasarnya, berdasarkan

data-data tersebut, Indonesia memang demokratis secara politik dan patut dijadikan contoh bagi

negara-negara anggota lain ASEAN, namun dilihat secara ekonomi makro, kesejahteraan

Indonesia masih rendah.


21/21

Page 21 of 21

DAFTAR PUSTAKA

Milne, R. S. & Mauzy, D. K. 1978. Politics and Government in Malaysia . Singapore: Times

Books International.

Mujibu Abd Muis. 2009. Politik Permuafakatan: Satu Analisa Terhadap Amalan Politik di

Negara-negara Bermasyarakat Majemuk . Kedah: UPENA.

Zaini, Othman. 2006. Demokrasi di Negara Sedang Membangun: Pengalaman Asia Tenggara .

Bangi: Penerbit UKM.

Philipe C. Schmitter dan Terry Lyn Karl. 1991. What Democracy Is… and Is Not , Journal of

Democracy, Vol. 2, No.3 : 114.

Michael F. Martin, “Burma‟s 2010 Elections: Implications of the New Constitution and Election

Laws,”Congressional Research Service (April 2010):

1, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdf (diakses pada tanggal 03 Juni 2014, pukul 16.25).
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdfhttp://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdfhttp://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdfhttp://www.fas.org/sgp/crs/row/R41218.pdf

anomali indonesia sebagai role model demokratisasi di kawasan asean

Documents