Triarko NurlambangDept. Geografi FMIPA UI

Disampaikan dalam

Seminar Nasional Pemekaran Wilayah Sulawesi dalam Perspektif Sejarah

Makassar, 26 April 2006

Berdasarkan PP no. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah

Tujuan Pemekaran Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui :

a. Peningkatan pelayanan pada masyarakat;b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;c. Percepatan pelaksanaan pembangunan

perekonomian daerah;d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat

dan Daerah

Syarat Pembentukan Daerah : a. Kemampuan ekonomi;b. Potensi daerah;c. Sosial budaya;d. Jumlah penduduk;e. Luas daerah;f. Pertimbangan lain yang memungkinkan

terselenggaranya Otonomi Daerah - keamanan dan ketertiban- ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan- rentang kendali- Propinsi: min. ada 3 kabupaten/ kota- Kabupaten: min. ada 3 kecamatan - Kota: min. ada 3 kecamatan

Kriteria Pemekaran Daerah : a. Kemampuan ekonomi;b. Potensi daerah;c. Sosial budaya;d. Jumlah penduduk;e. Luas daerah;f. Pertimbangan lain yang memungkinkan

terselenggaranya Otonomi Daerah

• PEMIKIRAN yang terFRAGMENTASI (terkotak-kotak) / tidak menyeluruh; padahal semua berjalan SISTEMIK

• Sikap dan orientasi yang TIDAK berupaya untuk MANDIRI; padahal sepakat dengan KEUNGGULAN DAERAH dan SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

INDONESIA TERTINGGAL?

SAAT BANGSA LAIN BICARA… KITA MASIH BAHAS….

KNOWLEDGE BASED ECONOMY EKONOMI KERAKYATAN

INOVATION DRIVEN GROWTH NATURAL RESOURCES DRIVEN GROWTH

HUMAN CAPITAL SIBUK DGN KONFLIK INTERNAL

UNKNOWN MARKETS REKAPITULASI

Pengangguran

Tabungan terbatas

Kurang modal

Produktifitas rendah

Pendapatan/kapita rendah

Daya beli rendah

Pertmbhn eko. rendah

Keluarga besar

Laju kelahiran

tinggi

Permintaan tenga kerja

tinggi

Output/ pekerja kurang

Pendidikan kurang

Kemiskinan

Perumahan tak layak

Kondisi hidup tak sehat

Kesehatan buruk

Kurang gizi

Diet jelek

Ouput pertanian

kecil

Sedikit input modern

REGION “A”

Jika menggunakan pendekatan

sektoral maka sulit

menentukan prioritas

Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder

Basis Proyek vs sustainable development (jangka pendek vs jangka panjang) Arus Kas vs Porto-folio ada apa dengan angka ajaib ‘0’ dan ‘5’ ?

Positivisme vs Relativisme

POSITIVISME RELATIVISMERasional Rasional + Irrasional

Informasi terbatas Informasi tidak terbatas (open source)

Plural specifik Keatuan holistik

(cenderung fokus pd monodisiplin) (harus multidisiplin)

Global/orientasi ke-barat (western) Kearifan dan keunikan Lokal

Attitudes Perception Cognition Learning

Spatial behavior

Environmental Structure

I n t e r f a c e

Chan

ge in

the

syst

em

Beha

vior

with

the

syst

em c

hang

es th

e in

terfa

ce

Golledge, 1997

Nasional

Regional

Propinsi

Kabupaten

Perusahaan

Sektor Ekonomi

Satu Kabupaten Satu Kompetensi Inti

Industri

SAKA SAKTISAKA SAKTI

Geographic Levels &Cluster Competitiveness

Menggali kekuatan

andalan kabupaten

untuk membangun

kompetensi inti, yang menjadi

unggulan dalam bersaing di

pasar global

DAYA SAING STRATEGI

FAKTOR KUNCIKEBERHASILAN

INDUSTRI

KAPABILITAS ORGANISASI

KOMPETENSI

TANGIBLE INTANGIBLE SDM

FISIK KEUANGAN TEKNOLOGI REPUTASI BUDAYA KETRAMPILAN &PENGETAHUAN KHUSUS

KOMUNIKASI &INTERAKTIF

MOTIVASI

COLLECTIVE LEARNING

SYARAT : AKSES KE PASARTIDAK MUDAH DITIRUKONTRIBUSI KE STAKE HOLDER

654 987 121110

BUSINESS 1 BUSINESS 2 BUSINESS 3 BUSINESS 4

Core Product 1

Core Product 2

KABUPATENCOMPETENCE 1

KABUPATENCOMPETENCE 2

KABUPATENCOMPETENCE 3

THE ROOT OF COMPETITIVENESS

ATASE PERDAGANGANTRADING HOUSEITPC

ATASE PERDAGANGANTRADING HOUSEITPC

ATASE PERDAGANGANTRADING HOUSEITPC

321

ATASE PERDAGANGANTRADING HOUSEITPC

Final product

KABUPATENCOMPETENCE 4

Place Berkaitan

dengan lokasi dan integrasi antara

masyarakat, budaya dan

alam

Setiap manusia (normalsense) memiliki sense of place

Perkembangan sense of place seseorang:

•FisikJenis kelamin, umur, kesehatan, kemampuan finansial

•PsikologisNilai/kepercayaan, keturunan, keperibadian

•Pengalaman/ pengetahuan

Tingkat pendidikan, sosialisasi

Declarative componentDeclarative component:pengetahuan akan makna obyek dan tempatnya

Relational and configurationalRelational and configurationalhubungan keruangan (spatial relationship) diantara pengembangan obyek dan tempatnya

Procedural knowledgeProcedural knowledgemenggambarkan proses perkembangan perubahan obyek dalam konteks keruangan

Environmental cognition

Spatial Cognition

Cognitive mapping Mental MapsMental Maps

Suatu proses transformasi psikologis yang diharapkan, disimpan, recalls dan decodes information tentang lokasi dan atribut dari

satu fenomena kejadian kehidupan sehari-hari.

Social MappingSocial Mapping

Sense of Place

Zone AZone B

t1

t2

t3

Expansion Diffusion

t1t2

t3

Relocation Diffusion

Combination of Expansion and Relocation

Konflik Geografis

Konflik Contiguity bersifat vertikal

Konflik Teritorial bersifat horizontal

Konflik Gabungan vertikal + horizontal

Satu otorita daerah memiliki wilayah pengelolaan yang tumpang tindih dengan otoritas daerah yang lebih tinggi. Contoh kasus Pemda Batam dan Otoritas Batam., Pemda Tk 2 dan Tk 1 atau Perda Pariwisata dan UU Suaka Alam

Satu otorita daerah yang konflik dengan otorita daerah lain yang setara. Contoh kasus konflik batas negara, konflik pengelolaan sumberdaya ikan laut antar Propinsi/ kabupaten

Sebagai contoh adalah pembentukan atau pemekaran Daerah baru. Contoh lain (potensial) adalah penerapan konsep Megapolis di Jabodetabek

Garis batas awal

Kabupaten A

Garis batas pemekaran Daerah

Kabupaten A1:

setelah pemekaran

Kabupaten A2: setelah pemekaran

Tipikal Konflik:•) Konflik antara

pusat dengan daerah (konflik

vertikal)

•Antara Prop A1 dg prop A2

(konflik horizontal

Banyak keterkaitan fungsional pembangunan yang “terpotong” oleh akibat batas admnistrasi baru dan menimbulkan resiko masalah pengambilan keputusan sampai pelaksanaan di lapangan

http://www.hdp-ina.net/ernan/std_spt/3.htm

Manfaat Resiko• Terjadi Peningkatan Kesejahteraan (sesuai Tujuan)• Timbul Peluang Kerja• Rentang Kendali mengecil

• Konflik sosial-ekonomi (masalah lokalitas nilai)• disparitas sosial-ekonomi• Biaya tinggi dan tambah rentang birokrasi, khusus untuk aktifitas pembangunan yang lintas batas inefisiensi; daya saing melemah

Cognitive Space

Affective Space

Sense of Place

Spatial Attributes

Physical Landscape

Cultural Landscape

Spatial Behavior

Spatial Arrangement

Regional Planning Process

Positive Approach

Relative Approach

Spatial Imagination Values

Cognitive Space

Affective Space

Conative

Psychological

transformation

Cognitive

Affective

Conative

Spatial Behavior Practices

Spatial arrangement / Tata Ruang

per e

ncan

aan

wil a

yah

SPACE VALUE ?