Politik luar negeri Kepentingan nasinal merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan daam forum internasional. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci daam poitik luar negeri. Menurut Couloumbis dan Wolfe, politik luar negeri merupakan sintesis dari tujuan atau kepentingan nasiona dengan power dan kapabiitas. P oitik luar negeri pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu aparat pemerintah mempunyai pengaruh terhadap poitik luar negeri . Disamping aparat pemerintah, kekuatan sosial politik yang lebih dikena dengan pressure ikut berpengaruh pulaTujuan poitik luar negeri Tujuan poitik luar negeri adaah untuk mewujudkan kepentingan nasinal tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan. Pemerintah negara menetapkan berbagai sarana yang diusahakan untuk dicapai dengan meakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Dalam pelaksanaan politik luar negeri yang mencerminkan operasionalnya kepentingan nasinal, terlihat bahwa peranan nasinal, orientasi politik luar negeri, tujuan dan tindakan berada dalam satu rangkaian. Adapun tindakan pemerintah negara bisa berupa langkah-langkah diplomatik, militer, dan ekonomiAdakalanya antara keputusan yang diambil dalam suatu kegiatan poitik luar negeri dengan kebijaksanaan yang mengarah kepada terwujudnya tujuan, tidak menampakkan adanya hubungan. Hal ini bisa terjadi pada saat-saat terjadi krisis di mana keputusan-keputusan penting dibuat seain bukan berdasarkan keputusan bersama serta memiiki jangkauan yang jauh, keputusan tersebut dibentuk lebih berdasarkan kepada tekanan yang mendesak yang disebabkan oeh adanya krisis yang genting dalam suatu situasi khusus.Sekalipun para diplomat dan pejabat Departemen luar Negeri concern terhadap berbagai masalah yang mendesak, tetapi ha itu tidak berarti mengesampingkan sasaran-sasaran yang akan dicapai melalui berbagai tindakan yang mengarah kepada terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan

Organisasi pelaksana poitik luar negeriYang dimaksudkan sebagai pelaksana poitik luar negeri adaah para pejabat dan badan administrasi pemerintahan yang bertugas menyiapkan angsung maupun tidak angsung pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang berkenaan dengan poitik luar negeri.Adapun organisasi pelaksana poitik luar negeri merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanaakan oleh para pelaksana poitik luar negeri menurut Dr Budiono organisasi tersebut pada umumnya terdiri dari:1. Pimpinan tertinggi Eksekutif, tergantung kepada sistem pemerintahan dari negara bersangkutan, bisa dipegang serang Presiden seperti di Indnesia dan Amerika Serikat, bisa serang Perdana Menteri seperti Maysia dan Jepang, bisa juga Poit Biro seperti layaknya di negara-negara komunis Kuba dan Vietnam;2. Dibawah Pimpinan Tertinggi Eksekutif Adaah Para Pejabat Tinggi Seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perdagangan, dan Kepala Dinas Intelijen;3. Lembaga-lembaga negara seperti Parlemen dengan komisi luar negerinya dan berbagai departemen yang tugasnya meliputi bidang pitik uar negeri atau yang berhubungan erat dengannya.Organisasi peaksana poitik luar negeri menurut Jfranke mencakup pula badan-badan administrasi yang bertugas memberikan pelayanan tambahan seperti Biro pemberi bantuan luar negeri, Biro proganda dan Biro intelijen. Pelayanan tambahan tersebut dimaksudkan untuk membantu melancarkan proses pembutan keputusan.

Berdasarkan prinsip diatas, indonesia menggariskan politik, bebas aktif dalam melaksanakan politik luar negerinya. Dasar-dasar pokok luar negeri indonesia adalah (Fernandes, 1988: 97): a) Diabadikan untuk lkepentingan nasional, khususnya kepentingan pembangunanb) Bebas aktif, tetap anti imperialisme-kolonialisme dalam segala bentukc) Ikut ambil bagian dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia khususnya stabilitas di wilayah asia tenggara, tanpa mengurangi kemampuan kita untuk membangund) Mendorong adanya bantuan luar negeri kepada indonesia tapa disertai ikatan politik dan syarat seringan-ringannyae) Persahabatan saling hormat menghormati dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.Pelaksanaan politik luar negeriMerujuk kepada berbagai landasan konstitusi dan perangkat lainnya dan juga memperhatikan realita kondisi obyektif nasional dan perkembangan hubungan internasional serta prioritas perumusan kebijakan luar negeri, tahapan pelaksanaan politik luar negeri RI oleh Departemen Luar Negeridan perwakilan RI di luar negeri senantiasa berpijak kepada hal-hal sebagai berikut (Wibisono, : 284):1. Bertanggung jawab untuk memberikan pandangan dan penilaian terhadap seluruh kegiatan yang menyangkut hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh setiap pelaku hubungan internasional. Mandat dan wewenang tersebut diarahkan tidak hanya untuk mempertajam aspek-aspek substantif tetapi juga untuk memantapkan dan menambah bobot hubungan dan kerja sama luar negeri bagi tercapainya kepentingan nasional secara optimal;2. Memfasilitasi dan sekaligus menjembatani berbagai kesepakatan bilateral, subregional, regional, intraregional, dan internasional dengan tahapan pelaksanaan berbagai kesepakatan tersebut di tingkat lapangan sehingga akan senantiasa menjamin komitmen, konsistensi dan kredibilitas pemerintahan indonesia terhadap proses lahirnya kesepakatan sampai pada pemantauan efektivitas pelaksanaannya:3. Dimensi konsultasi dan koordinasi oleh setiap pelaku hubungan internasional dalam setiap bentuk penyelenggaraan hubungan luar negeri merupakan komponen utama yang mutlak dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya implikasi lebih lanjut yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri dan kebijakan Pemerintah Indonesia;4. Pelaksanaan dan peningkatan di mensi konsultasi dan koordinasi khususnya oleh lembaga negara dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri merupakan suatu sarana yang tidak hanya untuk menghindari dualism and ambiguity tetapi juga untuk menjamin kesatuan sikap dan tindakan dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri di berbagai forum;5. Dalam menyatukan persepsi operasional penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, perlu dengan seksama dan dalam waktu singkat, aktif untuk menyebarluaskan segala kebijakan pemerintah baik yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri setiap minggu maupun yang dihasilkan dari Sidang Kabinet setiap dua minggu kepada Perwakilan RI di luar negeri; dan 6. Dalam kaitan ini, Departemen Luar Negeri aktif dalam menyebarluaskan berbagai laporan, masukan dan kebijakan negara akreditasi dan organisasi internasional yang diterima dari Perwakilan RI di luar negeri kepada lembaga-lembaga negara dan instansi terkait lainnya di dalam negeri.