pembahasan soal uts i ilmu negara 2016-2017 - mnj.my.id fileilmu negara adalah ilmu yang mempelajari...

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER I

TAHUN 2017/2018

MATA KULIAH ILMU NEGARA

Disusun oleh:

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

mnj.my.id

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II


Halaman 2


Silakan follow ya J J J

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin


Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat


Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MATA KULIAH : ILMU NEGARA

HARI, TANGGAL : KAMIS, 9 NOVEMBER 2017

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / III

WAKTU : 60 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Jelaskan oleh saudara pengertian dan objek studi Ilmu Negara serta skema Ilmu negara menurut

Bapak Ilmu Negara Goerge Jellinek!

Jawaban:

a. Pengertian Ilmu Negara

1) Menurut Kranenburg, Ilmu Negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan

penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh

persoalan di sekitar negara. Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-

pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal

yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada, misalnya tentang

terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara,

bentuk negara dan sebagainya. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum

dengan menganggap negara sebagai genus (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-

sifat khusus dari negara-negara. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan

hal-hal umum itu dalam suatu negara tertentu. Maka Ilmu Negara bernilai teoritis.

2) M. Solly Lubis, S. H., dalam bukunya Ilmu Negara berpendapat bahwa Ilmu Negara

mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya, perkembangan

dan jenis-jenisnya. Objek Ilmu Negara bersifat abstrak dan umum, tak terikat ruang,

tempat, waktu dan bersifat universal.


Halaman 5


b. Objek Studi Ilmu Negara

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa objek lmu Negara mempelajari

negara dalam pengertian umum (genus) secara abstrak dan umum, tak terikat ruang, waktu,

tempat, dan bersifat universal.

c. Skema Ilmu Negara menurut Bapak Ilmu Negara Goerge Jellinek

Timbulnya istilah Ilmu Negara sebagai akibat penyelidikan dari seorang sarjana Jerman

bernama Georg Jellinek sehingga ia dinamakan bapak Ilmu Negara. Ilmu Negara adalah ilmu

pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang

Negara dan Hukum Tata Negara. Ilmu Negara Umum maupun Ilmu Negara Khusus Jellinek

mengintrodusir suatu teori baru yang berbeda dengan sarjana-sarjana lain yaitu teori dua segi

(Zweiseiten Theori), teori ini meninjau Negara dari dua segi, yaitu: segi sosiologis dan segi

yuridis. Segi sosiologis melihat Negara sebagai bangunan masyarakat atau Negara sebagai

suatu kebulatan (Ganzheit), sedangkan segi yuridis melihat Negara dalam strukturnya atau

Negara sebagai suatu bamgunan hukum. G. Jellinek membagi ilmu kenegaraan dalam arti luas

(Staatswissenschaften) menjadi 2 bagian, yaitu:


Halaman 6


1) Staatswissenschaften (dalam arti sempit) adalah golongan ilmu pengetahuan negara yang

menekankan pada Negara sebagai objeknya.

2) Rechtswissenschaft (ilmu pengetahuan hukum) adalah golongan ilmu pengetahuan

Negara yang menekankan pada segi hukumnya, yaitu Hukum Tata Negara, Hukum

Administrasi Negara, dan Hukum Antar Negara.

Staatswissenschaften dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Beschreibende Staatswissenschaft (Staatskunde). Sifat ilmu kenegaraan ini adalah

deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi

yang berhubungan dengan Negara yang disebut history of State, alam, flora dan fauna.

Ilmu Negara merupakan ajaran-ajaran tentang negara yang mengambil bahan-bahannya

dari Staatskunde.

2) Theoretische Staatswissenschaft (Staatslehre). Mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari

bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Staatskunde dengan mengadakan analisis-analisis

dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri khusus. Staatslehre mengadakan

penyusunan tentang hasil-hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan yang teratur dan

sistematis. Inilah ilmu kenegaraan yang merupakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya.

3) Praktische Staatswissenschaft (Angewandte Staatswissenschaft). Ilmu pengetahuan yang

tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan Staatslehre dapat dilaksanakan di

dalam praktik dan pelajaran-pelajaran yang diberikan itu semata-mata mengenai hal-hal

yang berguna untuk tujuan praktik. Apabila Staatskunde yang telah disistematisir dalam

Staatslehre hendak diterapkan, maka penerapannya lewat Praktische Staatswissenschaft

(ilmu praktis tentang kenegaraan). Ilmu Politik yang sekarang ini merupakan bentuk

penerapan dari Praktische Staatswissenschaft.

Theoretische Staatswissenschaft (Staatslehre) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara dalam arti umum). Yaitu ilmu Negara umum yang

membahas teori-teori tentang Negara yang berlaku umum terhadap semua orang.

a) Allgemeine Soziale Staatslehre (segi sosial/sosiologis). Dimana negara dilihat sebagai

gejala sosial dan dapat dipersamakan dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Yang

termasuk dalam Allgemeine Soziale Staatslehre adalah:

(1) Teori mengenai sifat hakikat Negara

(2) Teori mengenai pembenaran hukum/penghalalan Negara

(3) Teori mengenai terjadinya hukum Negara

(4) Teori mengenai tujuan Negara

(5) Teori mengenai penggolongan tipe-tipe Negara


Halaman 7


b) Allgemeine Staatsrecht Lehre (segi yuridis). Dimana negara dalam strukturnya atau

negara sebagai suatu bangunan hukum. Yang termasuk dalam Allgemeine Staatsrecht

Lehre adalah:

(1) Teori mengenai bentuk Negara dan bentuk pemerintahan

(2) Teori mengenai kedaulatan

(3) Teori mengenai unsur Negara

(4) Teori mengenai fungsi Negara

(5) Teori mengenai konstitusi

(6) Teori mengenai lembaga perwakilan

(7) Teori mengenai alat-alat perlengkapan Negara

(8) Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan

(9) Teori mengenai kerja sama antarnegara

2) Besondere Staatslehre (Ilmu Negara dalam arti khusus). Yaitu Ilmu Negara khusus yang

membahas teori-teori tentang Negara yang hanya berlaku pada suatu Negara tertentu.

a) Spezialle Staatslehre (Sosiologis). Penyelidikan ditujukan kepada Negara dalam

pengertian umum, dan kemudian selanjutnya yang dipelajari adalah suatu lembaga

kenegaraan khusus, misalnya badan perwakilan. Yang khusus ialah lembaga

kenegaraannya.

b) Individuelle Staatslehre. Penyelidikan ditujukan kepada suatu Negara tertentu

(khusus), yang konkret, misalnya Negara Indonesia, Inggris, dll. Kemudian dari

Negara tertentu ini dipelajari lebih lanjut lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya

badan perwakilan. Yang khusus ialah negaranya.

Contoh: Kalau kita mempelajari badan perwakilan, kedudukan kepala negara dari

Indonesia, maka ini termasuk Individuelle Staatslehre. Sedangkan jika kita mempelajari

lembaga perwakilan dari negara-negara Indonesia, Australia, Swiss, Amerika Serikat,

maka ini termasuk Spezielle Staatslehre.

2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan negara yang dapat diterima scara umum para ahli

mendapat kesulitan. Sehubungan pernyataan tersebut, jelaskan:

a. Jelaskan, mengapa negara sulit dirumuskan!

Jawaban:

Menurut Georg Jellinek pada dasarnya merujuk pada Ilmu Negara bahwa negara sulit

dirumuskan karena kajian di dalamnya itu menganggap negara sebagai genus (bentuk umum)

dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Adapun pembahasan negara


Halaman 8


dalam Ilmu Negara yaitu tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi

negara, perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya. Selanjutnya objek Ilmu Negara

itu bersifat abstrak dan umum, tak terikat ruang, tempat, waktu dan bersifat universal. Dengan

demikian negara akan sulit dirumuskan karena hal tersebut.

b. Dari mana istilah negara pertama kali ditemukan?

Jawaban:

Sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu sudah ada yang disebut Polis atau

negara kota seorang filsuf Yunani Kuno Aristoteles (384-322), dalam bukunya Politica,

Polis berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara dan pemerintah dan sebagai

benteng untuk menjaga keamanan dari serangan musuh. Plato, Guru aristoteles, melihat

bahwa negara ada karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam

yang mendorong mereka untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Polis yang terkenal adalah Sparta dan Athena. Polis-polis Yunani Sparta berbentuk oligarki

militer dan Athena berbentuk demokrasi memungkinkan partisipasi rakyat dalam berbagai

persoalan politik. Konsep pemerintahan oleh rakyat ini, terutama di Athena, memberi nuansa

kebebasan dan harmoni.

3. Diketahui bahwa ilmu negara sebagai objeknya mempelajari negara dalam pengertian umum.

Sehubungan dengan hal tesebut, jelaskan:

a. Apa masksudnya bahwa ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian umum?

Jawaban:

Menurut M. Solly Lubis, S. H., dalam bukunya Ilmu Negara berpendapat bahwa Ilmu

Negara mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya,

perkembangan dan jenis-jenisnya. Objek Ilmu Negara bersifat abstrak dan umum, tak terikat

ruang, tempat, waktu dan bersifat universal. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwa Ilmu Negara mempelajari negara dalam pengertian umum (genus) secara abstrak dan

umum, tak terikat ruang, waktu, tempat, dan bersifat universal.

b. Adakah ilmu pengetahuan yang objeknya mempelajari negara tetapi tidak dalam arti umum?

Sebutkan 2 macam ilmu pengetahuan tersebut!

Jawaban:

Ada yaitu Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik. J.H.A. Logemann berpendapat

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Atau dalam bahasa


Halaman 9


yang berbeda, Hukum Tata Negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau

kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu

negara. Kemudian menurut Roger. F. Soltau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari

negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan

itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

c. Bentangkan oleh Saudara hubungan diantara ilmu-ilmu pengetahuan tersebut di atas dan

kemukakan pula persamaan dan perbedaannya.

Jawaban:

Hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara

merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum

Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang

negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara. Kemudian menurut

konsepsi Ilmu Politik modern, Ilmu Politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek yang

bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis formal

yang menjadi fokus kajian Ilmu Negara. Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan

Ilmu Politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yang mengenai

organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena

itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik terjalin hubungan

yang “komplementer”. Jadi saling melengkapi dalam pendalaman dan pengembangan ilmu

masing-masing. Persamaan antara Ilmu Negara, Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik

yaitu objek materil atau pokok kajian ilmiahnya (subject matter) sama-sama fokus pada

negara. Namun ada juga perbedaan dari masing-masing ilmu tersebut. Adapun penjelasan

perbedaannya yaitu berdasarkan objek kajian masing-masing ilmu tersebut, yaitu:

1) Objek Ilmu Negara

Menurut Kranenburg, objek penyelidikan Ilmu Negara adalah negara, kemudian dalam

Ilmu Negara diselidiki asal mula, sifat, hakikat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan

negara. Ilmu Negara menitikberatkan penyelidikannya kepada pengertian negara secara

umum (genus). Prof. M. Nasroen S. H., dalam hal ini sependapat dengan Kranenburg,

menurutnya, sebab wujud dari Ilmu Negara Umum adalah menyelidiki dan

menetapkan asal mula, inti sari dan wujud negara pada umumnya. Objek penyelidikan

Ilmu Negara adalah negara secara umum, sehingga ia sering disebut sebagai Ilmu Negara

umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup serta objek penyelidikan Ilmu

Negara adalah negara dalam pengertian abstrak, terlepas dari waktu dan tempat,


Halaman 10


bukan suatu negara tertentu yang secara positif ada pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Ilmu Negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok (grondbegrippen) dan sendi-sendi

pokok (grondbeginselen) dari negara yang berlaku untuk dan terdapat pada setiap negara

secara umum (genus).

2) Objek Hukum Tata Negara

Objek kajian ilmu Hukum Tata Negara adalah negara. Selanjutnya negara dipandang dari

sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya objeknya terikat pada tempat, keadaan

dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas

tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur

kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

3) Objek Kajian Ilmu Politik

Objek Ilmu Politik meliputi dua hal, yaitu:

a) Objek material yaitu objek ini berwujud pada perjuangan memperoleh dan

mempertahankan kekuasaan dengan objek negara, kekuasaan, pemerintah, fakta-fakta

politik, kegiatan politik, dan organisasi masyarakat.

b) Objek formal yaitu pengetahuan pusat perhatian pada Ilmu Politik itu sendiri.

Dengan demikian, Syarbaini menyimpulkan ada lima konsep tentang Ilmu Politik, yaitu:

a) sebagai usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan

mewujudkan kebaikan bersama;

b) segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah;

c) segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan;

d) kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum;

e) sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang

dianggap penting.

4. Jelaskan:

a. Uraikan maksud bahwa nilai ilmu negara bernilai totalitas, umum dan abstrak!

Jawaban:

Adapun yang menjadi nilai-nilai ilmu negara adalah sebagai berikut:

a. Totalitas, yakni objek penyelidikan ilmu negara ditujukan secara menyeluruh atau tidak

tertuju semata-mata kepada suatu aspek kenegaraan di negara tertentu saja.

b. Umum/universal, yakni objek penyelidikan ilmu negara tidak tertuju kepada negara

tertentu,tetapi semua negara secara umum.


Halaman 11


c. Abstrak, yakni nilai yang tidak nyata dan diperoleh sebagai akibat dari nilai totalitas dan

umum.

d. Teoritis, yakni nilai yang didapatkan hanyalah merupakan perumusan dari teori teori dan

cita cita.

e. Bebas nilai, yakni ilmu negara bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh tempat, waktu dan

keadaan.

b. Mengapa nilai ilmu negara bebas nilai?

Jawaban:

Karena menurut Georg Jellinek pada dasarnya objek Ilmu Negara itu bersifat abstrak dan

umum, tak terikat ruang, tempat, waktu dan bersifat universal. Dengan demikian negara akan

sulit dirumuskan karena hal tersebut.

5. Sebagai suatu disiplin ilmu, ilmu negara tentunya mempunyai metode dalam mempelajarinya.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut jelaskan oleh Sauadara metode dalam mempelajari ilmu

negara!

Jawaban:

a. Metode Deduksi, yaitu suatu metode berdasarkan proses penyelidikian atas asas-asas yang

bersifat umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus (tertentu)

atau penjelasan-penjelasan teoritis yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat

konkret.

b. Metode Induksi, yaitu suatu metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang

diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau

peristiwa-peristiwa yang konkret.

c. Metode Dialektis (Dialectische Methode), yaitu suatu metode tanya jawab atau dialog,

proses penyelidikan dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mencoba mencari pengertian-

pengertian tertentu. Metode Dialektis ini terkenal setelah digunakan oleh Georg Willhelm

Friedrich Hegel (1770- 1830) seorang guru besar dalam ilmu filsafat di Universitas Berlin

dengan buku-bukunya Grundlinien der Philosophie des Rechts, Wissenschaft der Logik,

Phenomenologie des Geites, Encyclopaedie der philosophischen Wissenschaften. Dengan

cara bekerja yang dialektis itu timbulah tiga macam unsur, yaitu:

1) These/Tesis, yaitu merupakan suatu dalil atau stelling.

2) Antithese/Antitesis, yaitu merupakan suatu serangan terhadap dalil tadi dari pihak yang

berlainan pendapatnya.


Halaman 12


3) Synthese/Sintesis, yaitu merupakan jalan tengah, sebab dengan adanya perlawanan antara

these dan antithese karena itu perlulah dicari penyelesaian untuk mempertemukan

pendapat-pendapat yang berlainan itu melalui jalan tengah sehingga tercapailah

keharmonisan atau suatu perpaduan antara these dan antithese.

d. Metode Filosofis, yaitu suatu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau serta

membahas objek penyelidikannya secara abstrak idiil. Ide abstrak itu, sifatnya khayal dan

lepas atau melampaui kenyataan (transcendental). Kemudian disusunlah suatu deduksi

tentang gejala-gejala yang diselidiki dan dihubungkannya dengan objek.

e. Metode Perbandingan (Methode Van Vergelijking), yaitu suatu metode dengan

mengadakan perbandingan di antara kedua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah

dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki. Jadi di dalam

perbandingan ini terdapat bahwa objek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui

sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas. Oleh karena perbandingan

itu harus diadakan terhadap dua objek penyelidikan atau lebih yang memuat baik persamaan-

persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada, maka persamaan itulah yang

memperlihatkan hakikat sebenarnya, dari objek-objek yang dibandingkan itu. Biasanya

metode perbandingan itu didasarkan kepada metode-metode deskripsi (perlukisan), analisis

(penguraian), teori (perumusan dan konkretisasi ide-ide yang abstrak), dan evaluasi

(penilaian). Maka karenanya bersifat induktif dan deduktif.

f. Metode Sejarah (Methode Van Historische Beschouwing), yaitu suatu metode yang

didasarkan terhadap analisis dari kenyataan-kenyataan sejarah, yaitu ditinjau pertumbuhan

dan perkembangannya, sebab akibatnya sebagaimana terwujud dalam sejarah dan dari

penyelidikan disusun asas-asas umum yang dapat dipergunakan. Selanjutnya metode ini

selalu digandengkan dengan metode deskriptif, analisis, dan perbandingan.

g. Metode Sistematik (Methode Van Systematisering), yaitu suatu metode yang berdasarkan

secara menghimpun bahan-bahan yang sudah tersedia, terhadap bahan-bahan itu dilakukan

pelukisan, penguraian, dan penilaian kemudian dilakukan klasifikasi atau rubricering ke

dalam golongan-golongan di dalam suatu sistematik. Sistematik berarti suatu samen

hangende eenheid yaitu suatu kesatuan, masing-masing bagian tidak simpang siur akan tetapi

selalu berhubungan satu dengan yang lainnya, pun di dalamnya tidak ada pertentangan dan

dicakup dalam satu rangka.

h. Metode Hukum (Juridische atau Legalistische Methode), yaitu suatu metode yang di dalam

proses penyelidikannya meninjau serta membahas suatu objek penyelidikan dengan


Halaman 13


menitikberatkan kepada segi-segi yuridis, sehingga faktor-faktor yang bersifat nonyuridis

dikesampingkan.

i. Metode Sinkretis (Syscretisme atau Syncretismus), yaitu metode yang di dalam proses

penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya dengan cara

menggabungkan faktor-faktor baik yang bersifat yuridis maupun nonyuridis.

j. Metode Fungsional (Funktionele Methode), yaitu suatu metode yang dalam proses

penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya dengan menggandingkan

dengan baik gejala-gejala dalam dunia ini masing-masing tidak terlepas satu sama lainnya,

melainkan terdapat hubungan yang timbal balik atau interdependent.

6. Kemukakan oleh Saudara unsur-unsur berdirinya negara menurut Konvensi Motevideo Tahun

1933! Apa yang dimaksud dengan unsur negara yang bersifat konstitutif dan unsur negara yang

bersifat deklaratif? Uraikan pula yang dimaksud dengan syarat statehood dan syarat an

international person menurut Mochtar Affandi!

Jawaban:

Syarat berdirinya negara menurut pasal 1 Montevideo Convention on The Right and Duties Of

State harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) adanya rakyat;

b) wilayah yang permanen;

c) penguasa/pemerintahan yang berdaulat;

d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain;

e) pengakuan.

Unsur konstitutif adalah unsur yang paling penting di mana menjadi syarat wajib yang harus

dimiliki oleh calon negara haruslah memiliki unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang

berdaulat. Kemudian unsur deklaratif adalah unsur tambahan yang boleh saja tidak dimiliki oleh

suatu negara yaitu memperoleh pengakuan dari negara lain. Selanjutnya menurut Mochtar

Affandi pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu negara semata-mata merupakan

syarat konstitutif untuk menjadi an internasional person (masyarakat internasional). Dalam

kedudukan itu keberadaan negara sebagai kenyataan fisik atau pengakuan de facto secara formal

dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact atau pengakuan secara de jure.


Halaman 14


7. Jelaskan apa pengertian kedaulatan menurut Jean Bodin dan sebutkan macam-macam teori

kedaulatan!

Jawaban:

Menurut Jean Bodin (menyatakan pengertian kedaulatan ada dua macam yaitu :

a. Kedaulatan ke dalam (intern) artinya Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya

m,elalui lembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain. Contoh : mengatur pajak, pemilu,

pembangunan dan sebagainya.

b. Kedaulatan ke luar (ekstern) artinya kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan

hubungan atau kerja sama dengan Negara lain (hubungan internasional). Adapun prinsip-

prinsip yang harus dilakukan dalam mengadakan hubungan internasional dengan Negara lain

adalah:

1) Souverighn, pengakuan persamaan derajat sebagai negara merdeka.

2) Resiprositas, timbal balik yang saling menguntungkan.

3) Courtesy, saling menjaga kehormatan antar negara.

4) Pacta Sunt Servanda, mentaati dan melaksanakan perjanjian yang disepakati.

5) Tidak mencampuri urusan dalam negera lain.

Kemudian macam-macam teori kedaulatan, yaitu:

a. Teori Kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari

Tuhan. Artinya, raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga

kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan.

b. Teori Kedaulatan Raja. Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori

kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja

dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari

Tuhan sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

c. Teori Kedaulatan Negara. Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara.

Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul

bersama dengan berdirinya suatu negara.

d. Teori Kedaulatan Hukum. Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi

dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena

itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut.

e. Teori Kedaulatan Rakyat. Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara

tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Teori

ini memunculkan timbulnya suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias

politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.


Halaman 15


Bandung, 4 November 2018

Penulis,

Muhammad Nur Jamaluddin

(MNJ)

pembahasan soal uts i ilmu negara 2016-2017 - mnj.my.id fileilmu negara adalah ilmu yang mempelajari...

Documents