pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian smk tahun

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun Pelajaran 2019/2020

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................... ii

I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM .................................................................................... 1

II. ACUAN NORMATIF ......................................................................................................................... 1

III. TUJUAN ............................................................................................................................................... 2

IV. SASARAN ............................................................................................................................................ 2

V. JENIS UJI KOMPETENSI KEAHLIAN ......................................................................................... 3

VI. MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN ......................................... 3

A. Uji Kompetensi mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau Asosiasi Profesi ........................................................................................................................................... 5

B. Uji Kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1, P2, dan P3) dan PTUK ............................................................................................................................................. 5

C. Uji Kompetensi secara Mandiri .......................................................................................... 6

VII. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN ................................................................................... 7

VIII. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN .......................................................................... 7

IX. PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN ......... 7

X. PENILAIAN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN ........................................ 8

XI. PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI ............................................................................. 8

XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN ..................................... 9

XIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN ........................................... 9

Daftar Nama dan Kode Kompetensi Keahlian SMK pada UKK Tahun Pelajaran 2019/2020 ...................................................................................................................................... 10


1

I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM

1. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia usaha/industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan/atau portofolio;

2. UKK adalah proses penilaian melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kualifikasi tertentu;

3. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi;

4. Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji;

5. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang

6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus

8. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan perundangan;

9. Peserta UKK merupakan siswa SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran yang akan diujikan;

10. UKK menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam 1 (satu) event penilaian;

11. Pelaksanaan UKK dikelola oleh satuan pendidikan terakreditasi;

12. Ujian Nasional Teori Kejuruan tidak lagi menjadi bagian dari UKK.

II. ACUAN NORMATIF

Acuan yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahian (UKK) ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,


2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207);

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

III. TUJUAN

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) bertujuan untuk :

1. Mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh;

2. Memfasilitasi siswa SMK yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat uji kompetensi;

3. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Memfasilitasi kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

IV. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah:


3

1. Terlaksananya proses penilaian bagi seluruh siswa SMK kelas XII atau kelas XIII melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terukur;

2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi, sertifikat uji kompetensi, atau yang setara bagi seluruh peserta uji yang dinyatakan kompeten sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh.

V. JENIS UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Model pelaksanaan UKK ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan UKK dalam bentuk penugasan atau proyek dengan standar instrumen yang disusun oleh pemerintah. Satuan pendidikan melalui kerjasama dengan industri diperkenankan mengubah sebagian atau keseluruhan isi sepanjang minimal setara;

2. Pelaksanaan UKK dalam bentuk sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha/Industri bekerjasama dengan satuan pendidikan;

3. SMK atau lembaga sertifikasi yang mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan;

VI. MEKANISME PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Dalam Pelaksanaan UKK, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa dari 6 (enam) jenis skema ujian berikut.

a. Ujian melalui kerja sama dengan mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau Asosiasi Profesi: SMK terakreditasi dan mitra DUDI atau asosiasi profesi melakukan uji kompetensi pada TUK yang telah disepakati bersama mengacu standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan mitra DUDI atau asosiasi profesi dengan tujuan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh mitra DUDI, asosiasi profesi, asosiasi industri, atau mitra dari mitra DUDI;

b. Ujian melalui LSP Pihak Kesatu (LSP-P1): LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP;

c. Ujian melalui LSP Pihak Kedua (LSP-P2): LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP;

d. Ujian melalui LSP Pihak Ketiga (LSP-P3) : LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan


4

sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP;

e. Ujian melalui Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh BNSP;

f. UKK Mandiri : SMK terakreditasi yang melakukan uji kompetensi secara mandiri menggunakan instrumen UKK yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal dengan melibatkan institusi pasangan dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan.

2. Dalam pelaksanaan setiap jenis skema ujian agar melibatkan mitra industri sebagai bentuk endorsement (pengakuan) kepada kualitas lulusan SMK.

Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan UKK tahun pelajaran 2019/2020, ditetapkan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama unsur pendidik, unsur dunia usaha/industri, dan/atau unsur perguruan tinggi menyusun standar instrumen UKK mengacu pada skema sertifikasi dan/atau kualifikasi lulusan;

2. Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau media komunikasi digital;

3. Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan sosialisasi pedoman UKK kepada penyelenggara atau pengelola penyelenggaraan UKK (satuan pendidikan);

4. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan menetapkan SMK yang layak menjadi TUK;

5. Satuan Pendidikan menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang UKK;

6. Satuan Pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi membuka pendaftaran peserta didik yang berhak mengikuti UKK;

7. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UKK melaksanakan ujian dengan menggandeng institusi pasangan;

8. Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)/Institusi Pasangan dapat menambah atau memodifikasi soal dengan kriteria/spesifikasi yang lebih tinggi dari soal yang telah disiapkan;

9. Satuan pendidikan penyelenggara UKK memperhitungkan hasil pelaksanaan UKK untuk dicantumkan sebagai nilai ujian sekolah mata pelajaran kompetensi keahlian pada ijazah;

10. Satuan Pendidikan dan/atau lembaga sertifikasi menunjuk asesor sesuai persyaratan uji kompetensi;

11. Pelaksanaan UKK menggunakan strategi, bentuk, dan teknik yang sesuai dengan kompetensi yang diujikan;

12. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilainya pada Dinas Pendidikan Provinsi, Direktorat Pembinaan SMK dan/atau tim lain yang ditunjuk;


5

13. Peserta didik dalam satuan pendidikan dapat memilih skema UKK sesuai kebutuhan, yaitu: Kerjasama dengan Insitusi Pasangan, LSP-P1, LSP-P2, LSP-P3, atau UKK Mandiri;

14. Peserta UKK diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan berlatih, melaksanakan orientasi, dan/atau melakukan asesmen mandiri;

15. Peserta UKK memilih salah satu paket ujian atau skema sertifikasi yang tersedia;

16. Sertifikat kompetensi atau yang setara dapat diterbitkan bagi peserta uji yang dinyatakan kompeten;

17. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu program, dan perumusan kebijakan satuan pendidikan.

A. Uji Kompetensi mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau Asosiasi Profesi

1. SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia usaha/dunia industri (DUDI) atau institusi pasangan berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian peserta yang akan diujikan;

2. Persyaratan DUDI adalah telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah antara lain sebagai guru tamu atau terlibat dalam penyusunan kurikulum SMK atau sebagai tempat magang peserta uji;

3. DUDI memberikan kontribusi dalam penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan penguji/asesor, memfasilitasi TUK;

4. SMK bersama-sama dengan DUDI atau institusi pasangan menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi atau yang setara bagi peserta uji yang dinyatakan lulus;

B. Uji Kompetensi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1, P2, dan P3) dan PTUK

1. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK serta SMK lainnya yang menggabung mengikuti ujian dengan LSP, dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

2. SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), bekerjasama dengan LSP dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan;

3. LSP wajib menyiapkan penguji/asesor dan materi uji kompetensi;

4. Asesor Kompetensi harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikat tersebut masih belum habis masa berlakunya


6

5. LSP menyiapkan skema sertifikasi dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan;

6. LSP wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang dinyatakan lulus;

7. Kegiatan uji kompetensi dengan LSP dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran;

8. Setiap siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi setara kualifikasi, okupasi, klaster besar (>6 unit kompetensi), atau kombinasi beberapa klaster dengan total minimal 7 unit kompetensi.

C. Uji Kompetensi secara Mandiri

1. Tempat penyelenggaran UKK harus memenuhi syarat kelayakan, untuk itu perlu dilakukan verifikasi kelayakan satuan pendidikan atau tempat uji kompetensi;

2. Verifikasi kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK yang menggunakan standar instrumen uji kompetensi yang disusun pemerintah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat;

3. Dinas Pendidikan Provinsi membentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan unsur dunia usaha/dunia industri atau institusi pasangan yang relevan;

4. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK serta SMK lainnya yang menggabung mengikuti ujian dengan standar instrumen uji kompetensi yang disusun pemerintah, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi;

5. Penguji UKK Mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;

6. Penguji Internal adalah guru mata pelajaran muatan produktif yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada Instrumen Verifikasi;

7. Penguji Eksternal berasal SDM dari dunia usaha/industri/asosiasi profesi/institusi pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman kerja yang relevan dengan Kompetensi Keahlian yang akan diujikan;

8. Satuan pendidikan bersama DUDI dapat mengembangkan penugasan dan lembar penilaian dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan DUDI

9. Penguji/asesor wajib mengembangkan instrumen penilaian aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi yang tercantum pada pedoman penilaian.


7

VII. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pelaksanaan UKK mandiri dilangsungkan secara serentak pada rentang waktu tanggal 1 April sampai dengan 3 Mei 2020.

VIII. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Perangkat Uji Kompetensi Keahlian yang menggunakan Instrumen Standar yang disusun pemerintah terdiri atas:

1 Instrumen Soal UKK (SPK).

Instrumen Soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk/jasa. Standar Instrumen Soal UKK yang disusun oleh pemerintah menguji aspek keterampilan dan sikap dan harus dilengkapi dengan Instrumen pengujian yang disusun oleh penguji atau asesor untuk menguji aspek pengetahuan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum pada lembar penilaian UKK aspek pengetahuan. Instrumen pengujian aspek pengetahuan dapat berupa soal pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, dan/atau wawancara;

2 Lembar Pedoman Penilaian UKK (PPsp).

Lembar Pedoman Penilaian UKK terdiri dari lembar penilaian dan rubrik penilaian. Lembar penilaian (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat komponen, sub-komponen penilaian, dan lembar rekapitulasi penilaian. Rubrik penilaian memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan sub-komponen penilaian.

3 Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK (InV).

Instrumen vertifikasi Penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar persyaratan tempat/ruang serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

IX. PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1 Direktorat Pembinaan SMK mengirimkan instrumen UKK beserta perangkat uji lainnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi berupa soft-file serta diunggah melalui laman Direkorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (psmk.kemdikbud.go.id);

2 Dinas Pendidikan Provinsi dapat menggandakan dan mengirimkan softfile instrumen UKK beserta perangkat uji lainnya kepada satuan pendidikan;

3 Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan menggunakan anggaran penyelenggara UKK yang relevan;

4 Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah Soal Teori Kejuruan dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, turunan, dan perubahannya;


8

X. PENILAIAN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Penguji melakukan penilaian dengan menggunakan lembar penilaian yang telah disediakan;

2. Penguji melakukan penilaian sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian didasarkan atas unjuk kerja/kinerja/produk yang dihasilkan oleh peserta uji;

3. Penguji memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap komponen penilaian;

4. Penguji dapat menambahkan indikator dan komponen penilaian lebih tinggi dari yang telah ditetapkan;

5. Penguji dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan/perbaikan bagi peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar sampai batas tanggal ujian terakhir;

6. Penguji dari LSP mengonversi tingkat kompetensi peserta uji dalam rentang 0 sampai 100;

7. Kriteria pencapaian tingkatan kompetensi hasil konversi dari UKK bersama LSP dapat diuraikan sebagai berikut:

Kriteria Rentang Nilai Predikat

Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan tambahan mutu/kualitas hasil pekerjaan/penugasan atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa

90-100 Sangat Kompeten

Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja 80-89 Kompeten

Penentuan skor peserta uji pada rentang nilai ditentukan oleh jumlah pengulangan yang dilakukan, pemenuhan standar waktu yang ditetapkan, dan aspek sikap yang ditunjukkan peserta uji.

8. Penguji menyerahkan nilai hasil ujian peserta uji kepada Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;

9. Peserta uji dinyatakan lulus UKK jika nilai UKK mencapai minimal 70;

10. Pelaksana Ujian tingkat satuan pendidikan mengumumkan kelulusan UKK sebelum pengumuman kelulusan;

11. Satuan Pendidikan mengirimkan Nilai UKK ke Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau aplikasi e-Rapor paling lambat tanggal 27 Mei 2020.

XI. PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

1. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan dunia usaha/industri/asosiasi profesi atau institusi pasangan yang terlibat dalam UKK menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi;


9

2. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat dapat disesuaikan berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri atau institusi pasangan;

3. Secara umum bentuk sertifikat yaitu :

a. Sertifikat berlogo Garuda Pancasila yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Profesi

b. Sertifikat berlogo Lembaga Sertifikasi Profesi

c. Sertifikat berlogo mitra industri atau asosiasi profesi

d. Serttifikat berlogo Tut Wuri Handayani

4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta uji, nama kompetensi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;

5. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta uji yang lulus UKK;

6. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh dunia usaha/industri/asosiasi profesi atau institusi pasangan yang terlibat dalam ujian UKK atau Satuan Pendidikan terakreditasi dan ditandatangani oleh Penguji;

7. Bagi peserta uji melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi, maka penerbitan sertifikat dilakukan oleh LSP yang bersangkutan;

8. Setiap sertifikat kompetensi yang terbitkan harus memenuhi kaidah mampu telusur.

XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Pemerintah pusat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan pemantauan UKK SMK;

2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan DUDI, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;

3. Pemerintah pusat melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK.

XIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

UKK dibiayai dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dengan tidak menutup peluang bagi Pemerintah Daerah, DUDI, LSP, atau BNSP untuk dapat berkontribusi.


10

Daftar Nama dan Kode Kompetensi Keahlian SMK pada UKK Tahun Pelajaran 2019/2020

Nama Kompetensi Keahlian kode Keterangan kurikulum

Teknik Survei dan Pemetaan 1014 K06

Teknik Gambar Bangunan 1023 K06

Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 1027 K13-rev

Teknik Konstruksi Batu dan Beton 1049 K06

Bisnis Konstruksi dan Properti 1051 K13-rev

Teknik Konstruksi Baja 1058 K06

Teknik Konstruksi Kayu 1076 K06

Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan 1079 K13-rev

Teknik Furnitur 1085 K06

Teknik Plambing dan Sanitasi 1094 K06

Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 1097 K13-rev

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 1103 K06

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 1104 K13-rev

Teknik Distribusi Tenaga Listrik 1112 K06

Teknik Transmisi Tenaga Listrik 1156 K06

Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 1165 K06

Teknik Audio -Video 1174 K06

Teknik Elektronika Industri 1192 K06

Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 1194 K13-rev

Instrumentasi Medik 1196 K13-rev

Teknik Pendinginan dan Tata Udara 1218 K06

Teknik Pengelasan 1227 K06

Teknik Fabrikasi Logam 1236 K06

Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 1239 K13-rev

Teknik Pengecoran Logam 1245 K06

Teknik Pemesinan 1254 K06

Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri 1263 K06

Teknik Mekanik Industri 1267 K13-rev

Teknik Gambar Mesin 1272 K06

Teknik Perancangan dan Gambar Mesin 1275 K13-rev

Teknik Kendaraan Ringan 1289 K06

Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 1291 K13-rev

Teknik Alat Berat 1298 K06

Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 1307 K06

Teknik Bodi Otomotif 1309 K13-rev

Teknik Sepeda Motor 1316 K06

Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 1319 K13-rev

Pemesinan Pesawat Udara 1325 K06

Konstruksi Rangka Pesawat Udara 1334 K06

Konstruksi Badan Pesawat Udara 1343 K06


11


Air Frame dan Power Plant 1352 K06 Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara 1369 K06

Electrical Avionics 1371 K13-rev

Kelistrikan Pesawat Udara 1378 K06

Elektronika Pesawat Udara 1387 K06

Teknik Konstruksi Kapal Baja 1396 K06

Konstruksi Kapal Baja 1399 K13-rev

Teknik Pengelasan Kapal 1405 K06

Konstruksi Kapal Non Baja 1409 K13-rev

Teknik Instalasi Pemesinan Kapal 1414 K06

Teknik Pemesinan Kapal 1417 K13-rev

Kelistrikan Kapal 1423 K06

Teknik Kelistrikan Kapal 1426 K13-rev

Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal 1432 K06

Desain dan Rancang Bangun Kapal 1435 K13-rev

Teknik Konstruksi Kapal Kayu 1449 K06

Interior Kapal 1458 K06

Teknik Pemintalan Serat Buatan 1485 K06

Teknik Pembuatan Benang 1494 K06

Teknik Pembuatan Kain 1503 K06

Teknik Penyempurnaan Tekstil 1512 K06

Persiapan Grafika 1538 K06

Desain Grafika 1541 K13-rev

Produksi Grafika 1547 K06

Geologi Pertambangan 1556 K06

Kontrol Proses 1574 K06

Kontrol Mekanik 1583 K06

Instrumentasi dan Otomatisasi Proses 1585 K13-rev

Teknik Instrumentasi Logam 1592 K06

Kimia Industri 1609 K06

Analisis Pengujian Laboratorium 1625 K13-rev

Kimia Analisis 1627 K06

Kimia Tekstil 1639 K13-rev

Nautika Kapal Niaga 1645 K06

Teknika Kapal Niaga 1654 K06

Nautika Kapal Penangkap Ikan 1663 K06

Teknika Kapal Penangkap Ikan 1672 K06

Teknik Mekatronika 1707 K06

Teknik Pemboran Minyak 1725 K06

Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petro Kimia 1734 K06

Teknik Otomasi Industri 1743 K06

Teknik Tenaga Listrik 1746 K13-rev


12


Teknik Ototronik 1752 K06

Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 1754 K13-rev

Otomotif Daya dan Konversi Energi 1757 K13-rev

Teknik dan Manajemen Transportasi 1769 K06

Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass 1778 K06

Teknik dan Manajemen Produksi 1787 K06

Teknik dan Manajemen Pergudangan 1796 K06

Teknik Geomatika 1807 K13-rev

Informasi Geospasial 1809 K13-rev

Airframe Power Plant 1834 K13-rev

Teknik Pengendalian Produksi 1851 K13-rev

Teknik Logistik 1861 K13-rev

Teknik Pemboran Minyak dan Gas 1869 K13-rev

Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia 1878 K13-rev

Teknik Produksi Minyak dan Gas 1887 K13-rev

Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin 1915 K13-rev

Teknik Energi Biomassa 1931 K13-rev

Teknik Jaringan Akses 2027 K06

Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi 2029 K13-rev

Teknik Suitsing 2036 K06

Teknik Transmisi Telekomunikasi 2045 K06

Teknik Komputer dan Jaringan 2063 K06

Rekayasa Perangkat Lunak 2072 K06

Multi Media 2089 K06

Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 2091 K13-rev

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio 2098 K06

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian 2107 K06

Animasi 2116 K06

Produksi dan Siaran Program Radio 2127 K13-rev

Produksi dan Siaran Program Televisi 2131 K13-rev

Rekayasa Perangkat Lunak 2136 K13-rev

Produksi Film dan Program Televisi 2139 K13-rev

Produksi Film 2141 K13-rev

Teknik Komputer dan Jaringan 2145 K13-rev

Multimedia 2154 K13-rev

Teknik Transmisi Telekomunikasi 2171 K13-rev

Keperawatan 3014 K06

Asisten Keperawatan 3016 K13-rev

Keperawatan Gigi 3023 K06

Dental Asisten 3025 K13-rev

Analisis Kesehatan 3032 K06

Teknologi Laboratorium Medik 3035 K13-rev

Farmasi 3049 K06


13


Farmasi Klinis dan Komunitas 3051 K13-rev

Perawatan Sosial 3058 K06

Social Care (Keperawatan Sosial) 3061 K13-rev

Caregiver 3065 K13-rev

Farmasi Industri 3067 K06

Farmasi Industri 3125 K13-rev

Seni Patung 4036 K06

Seni Lukis 4054 K06

Desain dan Produksi Kria Tekstil 4063 K06

Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 4065 K13-rev

Desain dan Produksi Kria Kulit 4072 K06

Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi 4075 K13-rev

Desain dan Produksi Kria Keramik 4089 K06

Kriya Kreatif Keramik 4091 K13-rev

Desain dan Produksi Kria Logam 4098 K06

Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 4102 K13-rev

Desain dan Produksi Kria Kayu 4107 K06

Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 4109 K13-rev

Seni Musik Non Klasik 4125 K06

Seni Musik Populer 4128 K13-rev

Seni Tari 4132 K13-rev

Seni Tari Jawatimuran 4134 seni etnis

Seni Tari Makasar 4143 seni etnis

Seni Tari Minang 4152 seni etnis

Penataan Tari 4159 K13-rev

Seni Pedalangan 4163 K13-rev

Seni Pedalangan Yogyakarta 4169 seni etnis

Seni Pedalangan Surakarta 4178 seni etnis

Seni Pedalangan Jawatimuran 4187 seni etnis

Seni Pedalangan Bali 4196 seni etnis

Seni Tari Sunda 4205 seni etnis

Seni Tari Bali 4214 seni etnis

Seni Tari Surakarta 4223 seni etnis

Seni Tari Yogyakarta 4232 seni etnis

Seni Tari Banyumasan 4249 seni etnis

Seni Karawitan Jawatimuran 4258 seni etnis

Seni Karawitan Makassar 4267 seni etnis

Seni Karawitan Minang 4276 seni etnis

Seni Karawitan Sunda 4285 seni etnis

Seni Karawitan Surakarta 4294 seni etnis

Seni Karawitan Yogyakarta 4303 seni etnis

Seni Karawitan Bali 4312 seni etnis

Seni Karawitan Banyumasan 4329 seni etnis


14


Penataan Karawitan 4331 K13-rev

Seni Teater 4338 K06

Desain Komunikasi Visual 4347 K06

Seni Musik Klasik 4365 K06

Usaha Perjalanan Wisata 4409 K06

Akomodasi Perhotelan 4418 K06

Perhotelan 4421 K13-rev

Wisata Bahari dan Ekowisata 4424 K13-rev

Hotel dan Restoran 4426 K13-rev

Jasa Boga 4427 K06

Patiseri 4436 K06

Tata Boga 4438 K13-rev

Kecantikan Kulit 4445 K06

Seni Karawitan 4453 K13-rev

Kecantikan Rambut 4454 K06

Tata Kecantikan Kulit dan Rambut 4457 K13-rev

Spa dan Beauty Therapy 4459 K13-rev

Busana Butik 4463 K06

Desain Produk Interior dan Landscaping 4472 K06

Seni Tari Betawi 4489 seni etnis

Seni Karawitan Betawi 4498 seni etnis

Pemeranan 4509 K13-rev

Tata Artistik Teater 4518 K13-rev

Tata Busana 4526 K13-rev

Desain Fesyen 4527 K13-rev

Desain Interior dan Teknik Furnitur 4537 K13-rev

Usaha Perjalanan Wisata 4545 K13-rev

Seni Tari Bengkulu 4738 seni etnis

Seni Lukis 4609 K13-rev

Desain Komunikasi Visual 4627 K13-rev

Animasi 4635 K13-rev

Seni Musik Klasik 4697 K13-rev

Seni Patung 4715 K13-rev

Seni Pedalangan Banyumasan 4729 seni etnis

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 5032 K06

Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 5035 K13-rev

Mekanisasi Pertanian 5058 K06

Agribisnis Rumput Laut 5067 K06

Agribisnis Rumput Laut 5069 K13-rev

Agribisnis Ternak Ruminansia 5094 K06

Agribisnis Ternak Unggas 5103 K06

Industri Peternakan 5106 K13-rev

Kehutanan 5129 K06


15


Pengawasan Mutu 5156 K06

Agribisnis Tanaman Perkebunan 5183 K06

Penyuluhan Pertanian 5245 K06

Perawatan Kesehatan Ternak 5254 K06

Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura 5263 K06

Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman 5272 K06

Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman 5274 K13-rev

Lanskap dan Pertamanan 5276 K13-rev

Produksi dan Pengelolaan Perkebunan 5278 K13-rev

Agribisnis Organik Ekologi 5281 K13-rev

Agribisnis Perikanan 5289 K06

Agribisnis Aneka Ternak 5298 K06

Alat Mesin Pertanian 5310 K13-rev

Otomatisasi Pertanian 5319 K13-rev

Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan 5329 K13-rev

Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan 5337 K13-rev

Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 5346 K13-rev

Teknologi Produksi Hasil Hutan 5357 K13-rev

Agribisnis Perikanan Air Tawar 5381 K13-rev

Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut 5383 K13-rev

Agribisnis Ikan Hias 5385 K13-rev

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 5426 K13-rev

Agribisnis Tanaman Perkebunan 5435 K13-rev

Agribisnis Ternak Ruminansia 5461 K13-rev

Agribisnis Ternak Unggas 5471 K13-rev

Keperawatan Hewan 5486 K13-rev

Kesehatan dan Reproduksi Hewan 5487 K13-rev

Pengawasan Mutu Hasil Pertanian 5504 K13-rev

Agroindustri 5505 K13-rev

Nautika Kapal Penangkap Ikan 5516 K13-rev

Teknika Kapal Penangkap Ikan 5532 K13-rev

Industri Perikanan Laut 5542 K13-rev

Nautika Kapal Niaga 5549 K13-rev

Teknika Kapal Niaga 5559 K13-rev

Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan 5567 K13-rev

Akuntansi 6018 K06

Akuntansi dan Keuangan Lembaga 6021 K13-rev

Perbankan 6027 K06

Perbankan dan Keuangan Mikro 6029 K13-rev

Perbankan Syariah 6037 K13-rev

Manajemen Logistik 6039 K13-rev

Administrasi Perkantoran 6045 K06

Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 6047 K13-rev


16


Pemasaran 6054 K06

Bisnis Daring dan Pemasaran 6056 K13-rev

Retail 6057 K13-rev

Teknik Pembangkit Tenaga Listrik 7029 K13-rev

Teknik Jaringan Tenaga Listrik 7039 K13-rev

Teknik Otomasi Industri 7047 K13-rev

Teknik Pendinginan dan Tata Udara 7056 K13-rev

Teknik Pemesinan 7065 K13-rev

Teknik Pengelasan 7074 K13-rev

Teknik Pengecoran Logam 7101 K13-rev

Pemesinan Pesawat Udara 7127 K13-rev

Konstruksi Badan Pesawat Udara 7136 K13-rev

Kostruksi Rangka Pesawat Udara 7145 K13-rev

Kelistrikan Pesawat Udara 7154 K13-rev

Elektronika Pesawat Udara 7171 K13-rev

Produksi Grafika 7199 K13-rev

Teknik Instrumentasi Logam 7207 K13-rev

Teknik Pemintalan Serat Buatan 7235 K13-rev

Teknik Pembuatan Benang 7251 K13-rev

Teknik Pembuatan Kain 7261 K13-rev

Teknik Penyempurnaan Tekstil 7271 K13-rev

Geologi Pertambangan 7279 K13-rev

Kimia Analisis 7287 K13-rev

Kimia Industri 7296 K13-rev

Teknik Alat Berat 7331 K13-rev

Teknik Pengelasan Kapal 7385 K13-rev

Interior Kapal 7421 K13-rev

Teknik Audio Video 7429 K13-rev

Teknik Elektronika Industri 7439 K13-rev

Teknik Mekatronika 7447 K13-rev

Teknik Ototronik 7457 K13-rev

pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian smk tahun

Documents