*

*Pasal 150 UUK

*Mencakup pemutusan hubungan kerja yang terjadi

di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,

milik orang perseorangan, milik persekutuan atau

milik badan hukum baik swasta, pemerintah, usaha

sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

*Memberikan sejumlah ketentuan tambahan

berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja

1. Kewajiban memberitahukan

2. Pencegahan dan negosiasi/perundingan

3. Prosedur di hadapan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

4. Alasan-alasan yang dilarang

5. Uang pesangon

6. Tenggang waktu untuk pemberitahuan PHK

7. PHK karena kesalahan berat

8. Penahanan

9. Pelanggaran lainnya

*Tiap pihak berhak memutuskan

hubungan kerja dengan pemberitahuan

*Hal ini berlaku untuk perjanjian kerja

waktu tidak tentu maupun waktu

tertentu

*Pengusaha, pekerja, Serikat Pekerja dan

pemerintah dengan segala upaya harus

mengusahakan agar tidak terjadi PHK

*Bila tidak memungkinkan, maka PHK tsb

wajib dirundingkan dulu oleh pengusaha

dan Serikat Pekerja, atau pengusaha dan

buruh bersangkutan

*Bila tetap tidak menghasilkan persetujuan,

maka pengusaha baru dapat mem-PHK

buruh setelah ada penetapan dari

Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial (LPPHI)

*Permohonan kepada LPPHI diajukan secara

tertulis disertai alasan

*LPPHI hanya dapat menerima permohonan tsb

bila telah dirundingkan sesuai Pasal 151 UUK

*Penetapan oleh LPPHI hanya diberikan bila

maksud untuk PHK telah dirundingkan, namun

tidak menghasilkan kesepakatan

*Pasal 152 UUK tidak memberikan kriteria

terhadap LPPHI utk mengabulkan atau menolak

permohonan PHK

Situasi yang tidak disyaratkan perlunya

penetapan oleh LPPHI (Pasal 154 UUK):

*Pekerja masih dalam masa percobaan, sesuai

perjanjian kerja tertulis sebelumnya

*Pekerja mengajukan pengunduran diri secara

tertulis, tanpa ada paksaan dari pihak

manapun

*Pekerja mencapai usia pensiun, sesuai

perjanjian kerja atau peraturan per-UU-an

*Pekerja meninggal dunia

*Pekerja tidak masuk karena sakit sesuai keterangan dokter, dalam

waktu tidak lebih dari 12 bulan terus-menerus

*Pekerja tidak masuk karena memenuhi kewajiban pada negara sesuai

UU yang berlaku

*Menjalankan ibadah sesuai perintah agamanya

*Menikah

*Hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya

*Karena ada pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan

pekerja lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam

perjanjian sebelumnya

*Aktif di SP, atau berdasarkan perjanjian kerja

*Pekerja mengadukan pengusaha pada pihak berwajib karena

kejahatan, SARA, kondisi fisik atau status perkawinan

*Cacat tetap, sakit karena kecelakaan atau hubungan kerja sesuai

keterangan dokter yg jangka waktu penyembuhannya belum pasti

Yaitu apa yang dibayarkan pengusaha dalam

hal PHK, meliputi :

a.Uang pesangon dan/atau

b.Uang penghargaan masa kerja, dan

c.Uang pengganti hak yang seharusnya

diterima (cuti yg tidak diambil, biaya

perjalanan, tunjangan perumahan atau

kompensasi lainnya yang disepakati)

Besaran uang pesangon dan uang

penghargaan lainnya dikaitkan dengan

besaran upah bulanan dan lama masa

kerja dari pekerja bersangkutan (Pasal

156 UUK).

Upah, dalam hal ini mencakup upah pokok

dan segala tunjangan yang bersifat tetap

dan berdasarkan aturan yg ditetapkan

dalam Pasal 157 UUK

*Menurut KUHPerdata, tenggang waktu pemberitahuan

PHK sekurang-kurangnya adalah 1 bulan, jika hubungan

kerja pada waktu pemberitahuan PHK itu sedikitnya

telah 2 tahun terus-menerus

*Bagi majikan adalah berturut-turut 1 bulan, 2 bulan

atau 3 bulan jika pada waktu pemberitahuan PHK,

hubungan kerja telah berlangsung sedikitnya 1 tahun

tapi kurang dari 2 tahun, sedikitnya 2 tahun tetapi

kurang dari 3 tahun, atau sedikitnya 3 tahun terus-

menerus.

*UUK juga memuat ketentuan2 tentang PHK karena

kesalahan berat yg dilakukan oleh pekerja. Dalam

hal ini pekerja hanya akan mendapat uang

penggantian hak, tapi tidak uang pesangon atau

uang penghargaan masa kerja.

*Dalam hal ini, pekerja dapat mengajukan gugatan

mengenai PHK tsb kepada lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

Menurut KUHPerdata:

“masing-masing pihak dpt memutuskan

hubungan kerja tanpa pemberitahuan PHK “

“atau tanpa mengindahkan aturan2 yg

berlaku bagi pemberitahuan PHK”

“tapi pihak yg berbuat demikian tanpa

persetujuan pihak lain adalah menentang

hukum”

“kecuali ia harus membayar ganti rugi

berdasar ketentuan yg berlaku”

*Pekerja yang ditahan pihak berwajib tapi bukan atas

pengaduan pengusaha, maka yg wajib dibayarkan oleh

pengusaha hanya bantuan kpd keluarga pekerja yg

menjadi tanggungan pekerja bersangkutan (pasal 160

UUK).

* Besarnya berkisar 25% dari upah utk satu orang

tanggungan, s/d 50% utk empat orang tanggungan.

*Tanggungan tsb meliputi suami/istri, anak, atau orang

lain yg menurut hukum yg berlaku (peraturan

perusahaan atau perjanjian/kesepakatan kerja bersama)

menjadi tanggungan pekerja.

*Bantuan diberikan utk paling lama 6 bulan sejak hari pertama

pekerja ditahan.

*Bila pengadilan memutuskan perkara pidana tsb sebelum masa 6

bulan dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha

wajib mempekerjakannya kembali

*Pengusaha dpt melakukan PHK bila setelah 6 bulan pekerja

bersangkutan tidak dpt bekerja sebagaimana mestinya karena

proses perkara pidana tsb.

*PHK seperti tsb di atas dapat dilakukan tanpa penetapan lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Pengusaha wajib membayar pada pekerja yg mengalami PHK

sebagaimana dimaksud di atas, yaitu berupa uang penghargaan masa

kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yg berlaku

Jika pekerja melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama:

*pengusaha dpt melakukan PHK, setelah kepada pekerja tsb diberikan

Surat Peringatan (SP) pertama, kedua dan ketiga secara berturut-

turut (pasal 161 UUK)

*SP tsb masing2 berlaku utk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan

lain dlm perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian

kerja bersama

*Pekerja yg mengalami PHK spt tsb di atas berhak mendapat pesangon

sejumlah 1 kali dari uang pesangon spt dalam pasal 156(2), uang

penghargaan sejumlah 1 kali spt dalam pasal 156(3), dan uang

penggantian hak sesuai pasal 176(4) UUK.

*Pekerja yg mengundurkan diri atas kemauan sendiri

memperoleh hak-haknya sesuai pasal 156(4) UUK

SYARAT-SYARAT PEKERJA MENGUNDURKAN DIRI:

*Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis

selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai

pengunduran diri

*Tidak terikat dalam ikatan dinas

*Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai

pengunduran diri

PHK dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri

dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

**Carilah sebuah artikel tentang “kasus-kasus“

Pemutusan Hubungan Kerja

*Artikel diprint out

*Buat ringkasan yang meliputi :

1. siapa yang melakukan PHK

2. siapa yang di PHK

3. Penyebab/alasan PHK

4. bagaimana penyelesaiannya

5. Bagaimana menurut pendapat anda baik

tentang penyebab dan penyelesaiannya