panduan pendidikan program doktor program studi...

PANDUAN PENDIDIKAN

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Surabaya

2017

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat AllahSWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahNya kepada kita semua sehingga Buku Panduan bagi Peserta Program Studi

Pendidikan Doktor Ilmu Hukum ini dapat diselesaikan. Buku Panduan ini berisi Kurikulum

Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum yang merupakan pembaharuan Kurikulum

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tahun 2012 yang dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan akan pengembangan teori dan praktik hukum yang berkeadilan yang terus

berkembang dalam sebuah negara hukum yang demokratis.

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tahun 2014 memberikan kesempatan

kepada Peserta Program Doktor untuk fokus kepada bidang keilmuan yang akan

dikembangkan. Peserta Program Doktor Ilmu Hukum wajib menempuh 10 (sepuluh) satuan

kredit semester (sks) terdiri dari 3 (tiga) mata kuliah wajib, yaitu Filsafat Hukum, Teori

Hukum dan Penelitian Hukum. Sebagai pengembangan keilmuan dan penunjang disertasi,

Peserta Program wajib menempuh 6 (enam) sks Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan

Keahlian (MKPKK) dan 6 (enam) sks Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yang

sifatnya pilihan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, c.q

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rektor Universitas Airlangga yang

telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan dan mengembangkan

Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum. Ucapan terima kasih juga disampaikan

kepada semua panitia yang telah menyelesaikan dokumen kurikulum ini.

Surabaya, 27 Juli 2017

Dekan Fakultas Hukum

iii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II KETENTUAN UMUM 3

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI LULUSAN

PROGRAM DOKTOR

6

BAB IV PENGELOLAAN PROGRAM 10

BAB V PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM 12

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI 14

BAB VII KURIKULUM 14

BAB VIII TATA LAKSANA PENDIDIKAN 19

BAB IX SANKSI AKADEMIK 36

BAB X CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI 36

BAB XI PERUBAHAN PANDUAN PENDIDIKAN 37

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN 37

BAB XIII PENUTUP 38

LAMPIRAN 1:

Deskripsi Mata Kuliah pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum :

3.1.1. Deskripsi Filsafat Hukum

3.1.2. Deskripsi Teori Hukum ............................................................

3.1.3. Deskripsi Penelitian hukum.......................................................

3.2.1. Deskripsi Teori Hukum Islam..................................................

3.2.2. Deskripsi Teori-Teori Tanggungjawab Hukum Dan

Tanggunggugat..........................................................................

3.2.3. Deskripsi Hukum dan Teori-Teori Keadilan ............................

3.2.4. Deskripsi Konstitusi Ekonomi ......................................................

3.2.5. Deskripsi Sengketa Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara .

3.2.6. Deskripsi Teori Penyelenggaraan Negara ................................

3.2.7. Deskripsi Good Governance Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Di Indonesia .......................................................

3.2.8. Deskripsi Dinamika Hukum Lingkungan Dan Pemba –

Ngunan Berkelanjutan .............................................................

3.2.9. Deskripsi Hukum Agraria Dalam Penataan Dan

Pengembangan Wilayah ..........................................................

3.2.10.Deskripsi Hukum Perlindungan WNI dan Badan Hukum

Indonesia.................................................................................

3.2.11. Deskripsi Hukum Pajak Internasional.....................................

3.2.12. Deskripsi Hukum Dalam Sistem Internasional .......................

3.2.13. Deskripsi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional ...

3.2.14. Deskripsi Hukum WTO .........................................................

iv

3.2.15. Deskripsi Hukum Pembangunan Internasional ...................... 3.2.16. Deskripsi Kejahatan Transnasional ........................................

3.2.17. Deskripsi Keadilan Restoratif .................................................

3.2.18. Deskripsi Perlindungan Saksi Dan Korban ............................

3.2.19. Deskripsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu ...........................

3.2.20. Deskripsi Teori Hukum Perusahaan .......................................

3.2.21. Deskripsi Teori Tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis .........

3.2.22. Deskripsi Ekonomi Dan Moralitas Hukum ................................

3.2.23. Deskripsi Perkembangan Hukum Kontrak .............................

3.2.24. Deskripsi Perbandingan Hukum Perdata ................................

3.2.25. Deskripsi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Persaingan

Sehat........................................................................................

LAMPIRAN 2 Format Naskah Ujian Kualifikasi

LAMPIRAN 3 Format Naskah Ujian Proposal

LAMPIRAN 4 Format Naskah Ujian Hasil Penelitian Disertasi/Kelayakan

LAMPIRAN 5

Format Naskah Ujian Tahap I (Tertutup)

LAMPIRAN 6

Format Naskah Ujian Tahap II (Terbuka)

LAMPIRAN 7

Daftar Nama Dosen dan Bidang Keilmuan

1

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga dimulai pada Tahun 1976

dengan mendapat biaya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan melalui proyek Tim Manajemen Program Doktor (TMPD). Berdasarkan

Surat Keputusan Rektor Nomor A.II.2883/Rektor/25a/UA/1979, tanggal 16 Maret 1979,

Penyelenggaraan Program Administrasi Program Pendidikan Pascasarjana Universitas

Airlangga dilakukan oleh Koordinator Program Pendidikan Pascasarjana Universitas

Airlangga dibawah tanggung jawab Pembantu Rektor I (Bidang Akademik). Kegiatan

akademik dilaksanakan oleh Ketua Program Pendidikan Pascasarjana atau Pimpinan di setiap

Fakultas yang bersangkutan. Pada tahap ini cukup banyak peserta yang menyelesaikan

program dan berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum. Selain itu dijalin kerjasama

dengan Belanda untuk mengikuti ”Sandwich Programme” di Belanda dengan beasiswa

Program Doktor yang dikelola Nederlandsche Stichting voor Juridisce Samenwerking tussen

Indonesia en Nederland.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1982 tentang Susunan

Organisasi Universitas Airlangga dan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor

8897/PT.03.6/0/1982 tanggal 19 Oktober 1982 tentang Penetapan Pejabat Dekan Fakultas

Pascasarjana Universitas Airlangga, maka pengelolaan program pendidikan Doktor dialihkan

secara bertahap kepada Pejabat Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga dan

diarahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok

Organisasi Universitas atau Institut Negeri.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :

23497/C/I./1983 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga,

tanggal 10 Maret 1983 mulai tanggal 1 April 1983 administrasi Program Doktor Pendidikan

Pascasarjana sepenuhnya dikelola oleh Fakultas Pascasarjana, sehingga dapat dinyatakan

sebagai tahun Program Studi mulai disenggarakan. Pendidikan Pascasarjana dengan program

TMPD tahun 1976-1982 merupakan program tidak terjadwal. Sejak tahun 1983 dimulai

program terjadwal dengan kurikulum dan jadwal akademik. Sebagai dasar hukum

pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor diberlakukan SK Nomor

1443/PT.03.1/O/1984, tanggal 8 Maret 1984. Kemudian, sejak tahun 1987 berlaku

2

SK.Mendikbud Nomor 0207/U/1987 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan

Tinggi.

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga Nomor

26212/PT.03.H 4.FPS/1/1988 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program

Doktor tanggal 1 September 1988, Pendidikan Program Doktor mulai ditata lebih seksama

dengan mempersiapkan susunan kurikulum sesuai dengan masing-masing bidang ilmu yang

ada termasuk bidang ilmu hukum. Lebih lanjut, penataan diatur dengan Keputusan

Mendikbud Nomor 0311/O/1991 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana di Lingkungan

Universitas dan Institut Negeri. Dengan berlakunya Keputusan Mendikbud Nomor

053/U/1993 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Perguruan Tinggi, maka susunan

kurikulum Program Studi Ilmu Hukum disempurnakan disertai penataan berbagai aspek

kegiatan akademik dan diharapkan mampu memacu Peserta Didik untuk menyelesaikan

studinya dalam batas waktu yang ditetapkan.

Keabsahan Program Studi dikokohkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 593/DIKTI/Kep./1993 tentang Pemberian Ijin

Penyelenggaraan Program Doktor (Lampiran A.1) dan Keputusan Mendiknas RI Nomor

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

Belajar Mahasiswa.

Kegiatan akademik Program Studi Ilmu Hukum selama ini mengacu kepada

Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 7844/J03/PP/2008 tentang Peraturan

Pendidikan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang dilengkapi

dengan Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum dan Silabus Program Doktor Program Studi Ilmu

Hukum tahun 2007/2008.

Pada Tahun 2009 pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Program Doktor

dialihkelolakan ke Fakultas Hukum berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1289/H3/KR/2009

tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum

dari Program Pasacasarjana ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan batasan

terhadap penjaminan mutu dan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPS) masih ditangani oleh

Program Pascasarjana . Untuk mengatasi kekosongan hukum di bidang kurikulum, sambil

menunggu pengukuhan kurikulum oleh Rektor, maka sejak Tanggal 17 September 2009

diberlakukan kurikulum berdasarkan Peraturan Dekan No. 271.A/H3.J.3/KD/2009 Tentang

Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum.

3

Pada tahun 2012, diberlakukan Kurikulum 2012 dengan dikeluarkannya Peraturan

Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan Kurikulum Pada

Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlanggga

pada tanggal 30 Juli 2012.

Pada tanggal 30 Mei tahun 2014, Rektor Universitas Airlangga mengeluarkan

Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pendidikan Universitas

Airlangga. Kemudian disusul dikeluarkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21

tahun 2014 tentang pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga, pada

tanggal 30 Juni 2014.

Berdasarkan kedua Peraturan Rektor tersebut, sambil menunggu Peraturan Rektor

tentang pemberlakuan kurikulum Program Doktor (S3) Ilmu Hukum yang baru, maka

dikeluarkan Peraturan Dekan Nomor 391/UN3.J3/2014 Tentang Pengelolaan

Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum. Peraturan Dekan Fakultas

Hukum Universaitas Airlangga ini memberlakukan kurikulum sebagaimana dalam buku

pedoman ini. Kurikulum ini berlaku untuk angkatan tahun 2014/2015. Sedangkan untuk

angkatan sebelumnya tetap diberlakukan kurikukum sebelumnya yaitu kurikulum tahun 2012

Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang Penetapan

Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas Hukum

Universitas Airlanggga pada tanggal 30 Juli 2012.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Buku Panduan ini yang dimasud dengan:

1. Program Doktor adalah program pendidikan strata 3 (S3) Ilmu Hukum yang ditujukan

untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum sebagai gelar akademik tertinggi.

2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah

atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3

(tiga) minggu kegiatan penilaian.

3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan

menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Peserta

Program, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

4

4. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat “sks” adalah satuan penghargaan terhadap

pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terstruktur per

minggu sebanyak 1 (satu) jam/ tutorial perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4

(empat) jam kerja lapangan, dan 1 (satu) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1

(satu) jam kegiatan mandiri. Satu jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi maupun bahan kajian

dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

6. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan

pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan

keterampilan tertentu.

7. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh

Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan

digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang

diteliti untuk disertasi.

8. Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahlian (MKPKK) adalah mata kuliah di

luar MKPD dan bersifat pilihan, yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan

pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk lebih

mempertajam keilmuan dan keahlian sesuai dengan masalah yang sedang diteliti untuk

disertasi.

9. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan

pilihan yang yang akan diikuti oleh Peserta Program atau Calon Doktor.

10. Penelitian adalah kegiatan akademik taat kaidah yang menggunakan penalaran ilmiah

dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

11. Disertasi adalah tugas akhir hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan

secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan

atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui

jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah

mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor

di bawah bimbingan Promotor dan Kopromotor.

12. Dosen tetap adalah dosen tetap UNAIR yang memiliki NIDN, sebagai pendidik

professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan

5

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Koordinator Program Studi (KPS) adalah tenaga akademik berjabatan Guru Besar dan

Bergelar Doktor yang bertanggung jawab atas kurikulum, baku mutu pendidikan dan

kelancaran proses belajar mengajar pada program studi.

14. Promotor adalah dosen tetap UNAIR, dengan jabatan Guru Besar/Profesor atau bergelar

Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah menjadi Kopromotor serta pernah

sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi serta

mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.

15. Kopromotor adalah pendamping Promotor, dengan jabatan Guru Besar/Profesor

Emeritus atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor, yang berasal dari dalam atau luar

UNAIR, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.

16. Penasihat Akademik adalah dosen tetap UNAIR, dengan jabatan Guru Besar/Profesor

atau gelar Doktor berjabatan minimal Lektor dengan tugas dan tanggung jawab

memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor.

17. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau keterampilan khusus

yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan penyusunan

disertasi dengan persetujuan promotor.

18. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti pendidikan Doktor di

Fakultas Hukum UNAIR.

19. Calon Doktor adalah Peserta Program Doktor di Fakultas yang telah dinyatakan lulus

ujian kualifikasi.

20. Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian akhir tahap

pertama (Ujian Tertutup).

21. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.

22. Proposal/usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan

disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman

penelitian untuk disertasi.

23. Ujian Proposal adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.

24. Ujian Kelayakan adalah ujian naskah hasil penelitihan untuk dinilai kelayakannya

sebagai disertasi.

25. Ujian Tertutup/Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah

dinilai layak untuk dipromosikan sebagai promovendus.

6

26. Ujian Terbuka/Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentu kelulusan promovendus

menjadi doktor setelah dinyatakan lulus ujian Tertutup (Tahap1) dihadapan sidang

terbuka.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN KOMPETENSI LULUSAN

PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

III.1.Visi

Menjadi pusat pendidikan Doktor Ilmu Hukum yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat

regional dan internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum,

berdasarkan moral dan agama.

III.2. Misi

a. Menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang berilmu, memiliki kemampuan akademik

tinggi, kreatif, dinamis, profesional dan berdaya saing tinggi.

b. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk menunjang pengembangan pendidikan dan

pengabdian kepada masyarakat.

c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang hukum kepada masyarakat.

d. Mengupayakan kemandirian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui

pengembangan kelembagaan manajemen yang berorientasi pada mutu dan kemampuan

bersaing secara internasional.

III.3. Tujuan Program Doktor Ilmu Hukum

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:

a. Mengembangkan konsep IPTEK baru di bidang hukum.

b. Mengembangkan program penelitian dasar dan terapan di bidang Hukum .

c. Mengembangkan pendekatan interdisipliner.

7

III.5. Karakteristik Pendidikan Program Doktor

Pendidikan Doktor berorientasi pada pencapaian dan pengendalian mutu (quality control)

akademik yang tinggi, dan mempunyai landasan pengembangan instrumen proses pendidikan

Doktor yang memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu:

a. Atribut lanjut (advanced)

b. Atribut terfokus ( a discrete body of knowledge)

c. Atribut kecendekiawanan ( kesujanaan = “scholarly”)

III.4.Kompetensi Lulusan

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem

pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga mencakup proses yang

menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut :

1. SIKAP:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,

moral, dan etika;

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasrkan Pancasila;

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa;

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandanan, agama, dan kepercayaan, serta

pendapat atau temuan orisinal orang lain;

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosisal serta kepeduliaan terhadap masyarakat

dan lingkungan;

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri; dan

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

8

2. PENGUASAAN PENGETAHUAN:

a. metode penalaran hukum secara utuh dan mendalam dengan menerapkan metode

berpikir yuridik dan hermeneutika, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum yang menjadi

landasan untuk mengembangkan, memperluas, memperdalam, atau menemukan hal

baru dan orisinal, di bidang Ilmu Hukum dan/atau bidang Hukum Positif Indonesia;

b. filsafat hukum yang melandasi teori bidang hukum tertentu yang menjadi bahan

kajian utama secara utuh dan mendalam, sebagai pengembangan dari bidang hukum

dasar antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, dan Hukum

Internasional;

c. metode penelitian hukum normatif atau komparatif, baik dengan pendekatan inter,

multi, atau transdisipliner; dan

d. teknik penulisan karya ilmiah hukum dalam bentuk disertasi sesuai dengan etika

akademik.

3. KETERAMPILAN KHUSUS

a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu

Hukum dan hukum positif;

b. mampu merumuskan ide secara argumentatif, inovatif, dan solutif di bidang Ilmu

Hukum, Hukum Positif Indonesia, dan/atau masalah hukum mutakhir dalam

masyarakat;

c. mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang terkait, antara

lain dengan asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan

atau pembaharuan Ilmu Hukum dan/atau Hukum Positif Indonesia dalam bentuk

disertasi Hukum; dan

d. mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter, multi, atau

transdisipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan

penelitian bidang ilmu hukum yang dapat dikembangkan untuk keperluan penelitian

lanjutan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, sehingga mampu

mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.

4. KETERAMPILAN UMUM:

a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru,

memberikan kontribus pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan

9

dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang

keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilimiah,

pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk

kajian teoritis dan/atau ekssperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan

inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di

jurnal internasional bereputasi;

c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan

kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau

transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian

masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil

kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,

multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian

dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;

e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan

pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta

mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan

dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung

jawabnya;

g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan

menemukan kembali data dan informasihasil penelitian yang berada di bawah

tanggung jawabnya; dan

h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di

dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti

di luar lembaga.

Lulusan Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR mampu :

1. Mengembangkan pengetahuanbaru di dalam bidang ilmu hukum atau praktik

profesihukum melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji

10

2. Memecahkan permasalahan di dalam bidang hukum melalui pendekatan inter, multi atau

transdisipliner.

3. Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang Ilmu Hukum yang

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia agar mendapat

pengakuan nasional maupun internasional

BAB IV

PENGELOLAAN PROGRAM

IV.1. Struktur Organisasi Program Doktor

1. Pengelolaan Program Doktor dilakukan oleh Pimpinan Fakultas.

2. Struktur organisasi Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Dekan;

b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

c. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan; dan

d. Wakil Dekan Bidang Kerjasama.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan dibantu oleh

Koordinator Program Studi (KPS) yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan.

IV.2. Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor

A. Dekan

1. Dekan berwenang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat serta membina Peserta Program, Dosen dan tenaga kependidikan.

2. Lingkup wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek akademik

dan penandatanganan ijazah bersama Rektor.

3. Aspek akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kurikulum,

administrasi akademis, penyelenggaraan program studi, pengembangan program

studi, dan penerbitan transkrip akademik.

4. Dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Rektor.

11

B. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan

dalam memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan

pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai

pengendali pelaksanaan pendidikan Program Doktor.

2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Dekan.

C. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan

1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Keuangan bertugas membantu Dekan dalam

memimpin Program Doktor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan

pelayanan di bidang administrasi umum dan keuangan.

2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Dekan Bidang

Sumber Daya dan Keuangan bertanggung jawab kepada Dekan.

D. Wakil Dekan Bidang Kerjasama

1. Wakil Dekan Bidang Kerjasama bertugas membantu Dekan dalam memimpin

Program Doktor dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama baik secara

internal maupun eksternal demi kelancaran penyelenggaraan Program Doktor.

2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil dekan Bidang

Kerjasama bertanggung Jawab kepada Dekan.

E. Koordinator Program Studi (KPS)

1. KPS bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses belajar-

mengajar.

2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPS bertanggung

jawab kepada Dekan.

12

BAB V

PENERIMAAN CALON PESERTA PROGRAM

V.1. Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik bagi calon Peserta Program Doktor Ilmu Hukum adalah:

1. Magister Ilmu Hukum dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 dari Program

Studi yang terakreditasi minimal B;

2. Mempunyai karya tulis ilmiah hukum yang dipublikasikan melalui jurnal/seminar di

bidang hukum;

3. Mempunyai konsep karya tulis ilmiah yang relevan dengan konsep rencana penelitian

dalam rangka penulisan disertasi; dan

4. Lulus ujian seleksi.

V.2. Persyaratan administratif

1. Calon Peserta Program wajib memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut:

a. Melakukan pendaftaran online melalui web resmi Pusat Penerimaan Mahasiswa

Baru UNAIR;

b. Memperoleh izin atasan langsung bagi calon Peserta Program yang bekerja pada

suatu instansi;

c. Memperoleh izin dari Rektor atau Pimpinan Institusi bagi calon Peserta Progran

yang bekerja sebagai Dosen;

d. Mendapat rekomendasi dari atasan atau pakar di bidang Hukum yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan/atau integritas keilmuan

serta mampu mengikuti Pendidikan Program Doktor; dan

e. Memiliki surat keterangan sehat yang diperoleh melalui tes kesehatan setelah

calon Peserta Program lulus seleksi penerimaan.

2. Calon Peserta Program berkewarganegaraan asing wajib menempuh prosedur

penerimaan sebagai berikut:

3. Melakukan pendaftaran online melalui web resmi Pusat Penerimaan Mahasiswa

BaruUNAIR;

4. Berdasarkan Letter of Acceptance (LoA)UNAIRCalon Mahasiswa mengurus visa

ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di tempat asal Calon Mahasiswa;

13

5. Atase Pendidikan dan Kebudayaan asal calon peserta melaporkan bukti

penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sekretaris Jenderal dan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan

6. Menyesuaikan dengan persyaratan lain tentang izin tinggal bagi orang asing.

V.3. Status Peserta Program

1. Setiap calon Peserta Program yang dinyatakan diterima sebagai Peserta Program

wajib:

a. Menyatakan kepastian mengikuti pendidikan Program Doktor dengan cara

mendaftarkan diri di Direktorat Pendidikan UNAIR sesuai prosedur dan jadwal

yang ditetapkan.

b. Melunasi pembayaran semua biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester.

2. Sebutan Peserta Program Doktor terdiri atas:

a. Peserta Program Doktor, yaitu mereka yang telah lulus seleksi penerimaan.

b. Calon Doktor, yaitu Peserta Program Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian

kualifikasi.

c. Promovendus, yaitu Calon Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian akhir tahap

pertama ( Ujian Tertutup).

V.4. Kartu Rencana Studi

1. Setiap Peserta Program Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang

disediakan oleh Fakultas selambat-lambatnya tiga minggu setelah perkuliahan dimulai

secara resmi pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester

untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya.

2. KRS Peserta Program Doktor diketahui oleh KPS.

3. Setiap Calon Doktor wajib mengisi KRS tentang MKPKK dan MKPD yang

ditentukan dengan persetujuan Promotor dan diketahui KPS.

4. Peserta Program Doktor dan Calon Doktor yang tidak mengisi KRS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan

akademik.

14

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN BEBAN STUDI

Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai dengan kalender akademik

Universitas yang ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas semester gasal dan semester genap.

1. Pendidikan program Doktor merupakan pendidikan terstruktur yang:

a. Terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;

b. Mengikuti perkuliahan dengan beban studi yang diukur dengan SKS; dan

c. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud huruf b di atas, diselenggarakan melalui

perkuliahan, seminar, studi mandiri dan komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan

karya ilmiah.

VI.1. Beban Studi Program Doktor

Beban studi Program Doktor Ilmu Hukum sekurang-kurangnya adalah 50 (lima puluh)

sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan masa studi selama-lamanya 14 (empat

belas) semester.

BAB VII

KURIKULUM

VII.1. Pengembangan Kurikulum

1. Pengembangan kurikulum ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator

Program Studi (KPS), Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) dan dosen-

dosen lain yang memenuhi kualifikasi guna menyesuaikan dengan perkembangan

ilmu.

2. Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) wajib membuat silabus mata kuliah

yang diembannya.

VII.2. Struktur Kurikulum

1. Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran secara rinci adalah sebagai

berikut:

15

a. Semester I dengan beban studi 10 sks meliputi mata kuliah :

1). Filsafat Hukum ( 2 sks ).

2). Teori Hukum ( 4 sks ).

3). Penelitian Hukum ( 4 sks ).

b. Semester II dengan kegiatan atau beban studi 12 sks meliputi:

1) Ujian Kualifikasi.

2) MKPKK ( 6 sks).

c. Semester III sampai maksimum semester XIV dengan beban studi 30 (tiga puluh) sks

adalah penyusunan disertasi yang meliputi:

1) Pembimbingan dan penelitian.

2) Usulan penelitian disertasi/proposal (6 sks).

3) MKPD (6 sks).

4) Penelitian dan penulisan naskah disertasi.

5) Seminar penilaian naskah disertasi.

6) Ujian akhir Tahap I (tertutup).

7) Ujian akhir Tahap II (terbuka).

2. Kurikulum yang disusun sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan

Rektor.

Tabel 7.1. Daftar Mata Kuliah Program Studi Doktor Ilmu Hukum

NO MATA KULIAH BEBAN

STUDI

(sks)

JENIS

KOMPETENSI

ELEMEN

KOMPETENSI KODE NAMA

1 1 3 4 5 6

Semester I

1 PHH 801 Filsafat Hukum 2 U MKK

2 HKD 801 Teori Hukum 4 U MKK

3 PNH 801 Penelitian Hukum 4 U MKK

Sub Jumlah Beban Studi Semester 1 10 sks

Semester 2

Mata Kuliah Pilihan

4 HKD 802 Teori Hukum Islam 2 P MKK

5 HKD 803 Teori-teori Tanggung Jawab

Hukum dan Tanggung Gugat

2 P MKK

6 HKD 804 Hukum dan Teori-Teori

Keadilan

2 P MKK

7 HKD 805 Konstitusi Ekonomi

2 P MKK

8 HKA 801 Sengketa Kewenangan

Lembaga- Lembaga Negara

2 P MKK

16

9 HKA 802 Teori Penyelenggaran Negara

2 P MKK

10 HKA 803 Good Governance dalam

Penyelesaian Pemerintahan di

Indonesia

2 P MKK

11 HKA 804 Dinamika Hukum Lingkungan

dalam Pembangunan

Berkelanjutan

2 P MKK

12 HKA 805 Hukum Agraria dalam

Penataan dan

Pengembangan Wilayah

P MKK

13 HKI 801 Hukum Perlindungan Warga

Negara Indonesia dan Badan

Hukum Indonesia

2 P MKK

14 HKI 802 Hukum Pajak Internasional 2 P MKK

15 HKI 803 Hukum dalam Sistem

Internasional

2 P MKK

16 HKI 804 Hukum HKI Internasional 2 P MKK

17 HKI 805 Hukum WTO (World Trade

Organization)

2 P MKK

18 HKI 806 Hukum Pembangunan

Internasional

2 P MKK

19 HKP 801 Kejahatan Transnasional 2 P MKK

20 HKP 802 Keadilan Restoratif 2 P MKK

21 HKP 803 Perlindungan Saksi dan

Korban

2 P MKK

22 HKP 804 Pencarian Alat Bukti Secara

Melawan Hukum

2 P MKK

23 HKP 805 Sistem Peradilan Pidana

Terpadu

2 P MKK

24 HKT 801 Teori Hukum Perusahaan 2 P MKK

25 HKT 802 Teori tentang Penyelesaian

Sengketa Bisnis

2 P MKK

26 HKT 803 Ekonomi dan Moralitas

Hukum

2 P MKK

27 HKT 804 Perkembangan Hukum

Kontrak

2 P MKK

28 HKT 805 Perbandingan Hukum Perdata 2 P MKK

29 HKT 806 HKI dalam Persaingan Sehat 2 P MKK

Sub Jumlah Beban Studi Semester 2

6 sks

Semester 3

Mata Kuliah Pilihan

30 PDH 801 Mata Kuliah Penunjang

Disertasi (MKPD).

4 P MKK


Disertasi (MKPD).

3 P MKK


Disertasi (MKPD)

3 P MKK


Disertasi (MKPD)

2 P MKK

34 PDH 805 Mata Kuliah Penunjang 2 P MKK

17

Disertasi (MKPD)


Disertasi (MKPD)

2 P MKK


Semester 4

36 PNH899 Disertasi 28 sks U MKK


Jumlah Beban Studi Prodi

50 sks

18

Skema 7.1.

UJIAN TAHAP II

(TERBUKA)

MKPD

MKPKK

TEORI

HUKUM

FILSAFAT

HUKUM

PENELITIAN

HUKUM

KUALIFIKASI

UJIAN TAHAP I

(TERTUTUP)

UJIAN KELAYAKAN

NASKAH DISERTASI

UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI/PROPOSAL

DISERTASI

19

BAB VIII

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

VIII.1. Penasihat Akademik

1. Peserta Program wajib memiliki Penasihat Akademik dengan kualifikasi tertentu yang

ditetapkan Keputusan Dekan berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan.

2. Penasehat Akademik ditetapkan pada awal semester 1 (satu) atau bersamaan dengan

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) semester 1 (satu).

3. Penasihat Akademik (PA) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping

peserta program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan hingga Peserta Program

lulus ujian kualifikasi dan mendapatkan status Calon Doktor.

4. Penasihat akademik hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10

(sepuluh) orang Peserta Program secra kumulatif.

5. Peserta program wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur. Kegiatan

konsultasi dilakukan dengan mengisi Buku Kegiatan Peserta Program dan diketahui

oleh KPS.

6. Peserta Program dengan didampingi PA wajib menyusun pokok pikiran tertulis atau

materi kualifikasi berisi ide dan ruang lingkup, yang merefleksikan kemampuan untuk

mengkaji permasalahan secara komprehensif dalam upaya menghasilkan temuan

ilmiah baru sebagai ide dasar materi ujian kualifikasi.

VIII.2. Promotor, Ko-promotor dan Pembimbingan

A. Promotor

1. Calon Doktor wajib mengusulkan calon Promotor dan Kopromotor kepada Dekan

beserta pernyataan dari Fakultas tentang kesediaan membimbing dari calon Promotor,

setelah mendapat pertimbangan dari KPS, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah

dinyatakan lulus ujian kualifikasi.

2. Calon Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan setelah

menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing calon doktor.

3. Calon Promotor harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Dosen tetap UNAIR;

b. Mempunyai jabatan Guru Besar; atau

20

c. Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah menjadi Ko-promotor serta

pernah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;

dan

d. Mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.

4. Dalam hal Promotor dengan jabatan fungsionalGuru Besar yang sedang dalam tugas

pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang

bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.

5. Jika tidak ada Promotor yang berasal dari Universitas Airlangga yang menguasai

bidang keilmuan yang akan di tulis oleh Calon Doktor, maka dimungkinkan untuk

menunjuk Promotor yang berasal dari luar UNAIR, akan tetapi wajib didampingi satu

Ko-promotor dari UNAIR.

B. Ko-promotor

1. Promotor wajib mengusulkan seorang atau 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada

Dekan.

2. Calon Ko-promotor wajib mengisi pernyataan kesediaannya untuk membimbing

Calon Doktor untuk mendapatkan Keputusan Dekan.

3. Kriteria Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:

a. Jabatan fungsional Guru Besar atau Guru Besar Emeritus atau Doktor dengan

jabatan minimal Lektor;

b. Mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan

c. Dosen tetap UNAIR atau dosen (orang yang mempunyai jabatan akademik) dari

perguruan tinggi lain sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Fakultas;

4. Seorang Promotor dan/atau Ko-promotor hanya diperkenankan membimbing

sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif.

C. Pembimbingan

Promotor dan Ko-promotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab

atas :

1. Orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;

2. Ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;

3. Sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor; dan

4. Pemilihan MKPKK , MKPD dan pemenuhan persyaratan akademik.

21

D. Penggantian Promotor dan/atau Kopromotor

1. Dalam hal Promotor dan/atau Kopromotor berhalangan tetap, Dekan secepatnya

menetapkan pengganti Promotor dan/atau Kopromotor yang sesuai dengan bidang

ilmunya dengan Promotor dan/atau Kopromotor sebelumnya, atas usul Calon Doktor

dengan pertimbangan KPS.

2. Promotor dan/atau Kopromotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah

disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.

3. Atas usul Calon Doktor, dengan pertimbangan KPS, Dekan dapat mengganti

Promotor dan/atau Kopromotor apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan

Calon Doktor dengan Promotor dan/atau Kopromotor yang disebabkan oleh

perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi.

4. Atas usul Calon Doktor, dengan pertimbangan KPS, Dekan dapat mengganti

Promotor dan/atau Kopromotor apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan

Calon Doktor dengan Promotor dan/atau Kopromotor yang disebabkan oleh

perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi.

5. Seorang Promotor dan/atau Kopromotor tidak dapat diganti dengan alasan semata-

mata disebabkan adanya hambatan akademik pada Calon Doktor.

6. Prosedur penggantian Promotor dan/atau Kopromotor ditetapkan dengan Peraturan

Dekan.

E. Kewajiban Melakukan Pembimbingan bagi Calon Doktor

1. Calon Doktor wajib mengikuti bimbingan Promotor dan/atau Kopromotor secara aktif

dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu semester.

2. Calon Doktor wajib menyelesaikan masa studinya sesuai dengan jangka waktu yang

telah di tentukan.

3. Calon Doktor yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi akademik.

VIII.3. Konsultan

1. Dalam menjalankan tugasnya, Promotor atas sepengetahuan KPS dapat mengusulkan

seorang Konsultan kepada Dekan.

22

2. Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberikan materi di bidang

keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi yang diperlukan

oleh Calon Doktor.

3. Pembiayaan Konsultan dibebankan kepada Calon Doktor selama sekurang-kurangnya

satu semester.

VIII.4. Perkuliahan dan Ujian

1. Materi perkuliahan pada pendidikan Program Doktor disusun berdasarkan tingkat

perkembangan dan kedalaman penalaran sesuai dengan jenjang pendidikan Doktor,

berdasarkan kurikulum inti, MKPKK dan MKPD.

2. Materi MKPKK dan MKPD merupakan mata kuliah wajib bagi calon Doktor dalam

rangka pendalaman kajian Disertasi.

3. MKPKK dilaksanakan pada Semester II atau paling lambat akhir semester IV, setelah

Calon Doktor lulus ujian kualifikasi.

4. MKPD dilaksanakan pada Semester IV atau paling lambat akhir semester VI, setelah

Calon Doktor lulus ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal).

A. Perkuliahan MKPKK

1. MKPKK ditetapkan oleh Promotor dan Calon Doktor yang selanjutnya dilaporkan

kepada KPS dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan MKPKK yang

disediakan Fakultas.

2. MKPKK diselenggarakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya.

3. Materi MKPKK berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan MKPD,

terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan

Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi.

4. Beban studi MKPKK adalah 6 (enam) sks yang terdiri atas 3 (tiga) mata kuliah yang

meliputi satu mata kuliah wajib (sesuai dengan bidang penelitian Disertasinya) dan 2

(dua) mata kuliah pilihan pada masing-masing minat, masing-masing setara dengan 2

(dua) sks.

5. Promotor atau Ko-promotor dapat menjadi PJMK MKPKK untuk satu mata kuliah

dengan persetujuan KPS.

6. Jenis Mata Kuliah dan Prosedur perkuliahan MKPKK tiap-tiap angkatan ditetapkan

dengan Keputusan Dekan.

23

B. Perkuliahan MKPD

1. MKPD ditetapkan oleh Promotor, Kopromotor dan Calon Doktor yang selanjutnya

dilaporkan kepada KPS dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan

MKPD yang disediakan Fakultas.

2. MKPD diselenggarakan secara terstruktur sebagaimana perkuliahan lainnya.

3. Materi MKPD berbeda dengan materi perkuliahan pada semester I dan MKPKK,

terutama dalam keluasan cakupan dan atau kedalaman pemahaman serta diperlukan

Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi.

4. Beban studi MKPD adalah 6 (enam) sks yang terdiri atas 2 (dua) atau 3 (tiga) mata

kuliah wajib ( sesuai dengan permasalahan disertasi) masing-masing setara dengan 2

(dua) SKS atau 3 (tiga) sks.

5. Promotor atau Kopromotor dapat menjadi PJMK MKPD untuk satu mata kuliah

dengan persetujuan Dekan.

6. Jenis Mata Kuliah dan Prosedur perkuliahan MKPD tiap-tiap angkatan ditetapkan

dengan Keputusan Dekan.

C. Ujian MKPKK dan MKPD

1. Untuk dapat mengikuti ujian perkuliahan semester I, MKPKK dan MKPD Peserta

Program wajib hadir kuliah atau konsultasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima

prosen) dari jadwal perkuliahan yang dibuktikan dari hasil rekapitulasi presensi pada

akhir semester oleh Fakultas.

2. Ujian perkuliahan diselenggarakan secara tertulis dan terjadwal oleh PJMK dan atau

oleh Dosen Pengajar.

3. Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan

dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.

4. Ujian perbaikan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

24

D. StandarPeniliaian

Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B,

BC, D dan E dengan setaraan sebagai berikut:

Nilai Huruf

Nilai Angka

Nilai Mutu

A

AB

B

BC

C

D

E

86 -100

78 -<86

70 -<78

62 -<70

54 -<62

40-<54

< 40

4

3,5

3

2,5

2

1

0

E. Persyaratan Nilai Lulus Ujian Perkuliahan

1. Nilai lulus ujian perkuliahan semester I adalah sama dengan atau lebih besar dari B.

2. Nilai lulus ujian perkuliahan MKPPK termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih

besar dari B

3. Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga)

atau nilai huruf B.

4. Nilai lulus ujian naskah disertasi adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu

3 (tiga) atau nilai huruf B.

5. Nilai lulus ujian tertutup (tahap pertama) adalah sama dengan atau lebih besar dari

nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

6. Syarat kelulusan adalah :

a. Lama studi tidak lebih dari 14 (empat) semester;

b. IPK minimal 3,00; dan

c. Publikasi Internasional yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama.

F. Yudisium

1. Rapat yudisium diadakan pada akhir semester I.

2. Rapat yudisium dipimpin oleh Dekan.

3. Rapat yudisium dilaksanakan untuk menetapkan Peserta Program:

a. Boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus ujian perkuliahan semester I

dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf

B;

25

b. Tidak lulus dan wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus nilai sama

dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B;

c. Dinyatakan gagal studi dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan

Program Doktor apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan b;

d. Apabila rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Peserta

Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum lulus, maka setelah

lulus ujian perbaikan dengan nilai IPK nilai sama dengan atau lebih besar dari

nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B, selanjutnya KPS dengan persetujuan Dekan

memutuskan bahwa Peserta Program boleh ujian kualifikasi; atau

e. Apabila Peserta Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d setelah

ujian perbaikan nilai IPKnya tetap kurang dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf

B, maka Peserta Program dinyatakan gagal studi.

G. Ujian Perbaikan

1. Peserta Program wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang dinyatakan belum lulus

pada rapat yudisium tanpa mengikuti kuliah ulang.

2. Jika nilai IPK pada akhir semester I kurang dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B,

Peserta Program diberi kesempatan memperbaiki nilai dengan menempuh ujian

perbaikan 1 (satu) kali paling lambat pada semeter II.

3. Nilai ujian perbaikan setinggi-tingginya B.

VII.5. Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik dengan melampirkan transkrip

akademik semester I.

2. Ujian kualifikasi dijadwalkan pada semester II atau selambat-lambatnya pada awal

semester III.

3. Apabila sampai awal semester II ujian kualifikasi belum terlaksana, Dekan dapat

menjadwalkan ujian tersebut dengan mengirimkan surat teguran/peringatan.

4. Peserta Program diminta untuk menyerahkan perkembangan studinya paling lambat 2

(dua) minggu setelah surat teguran diterima.

26

5. Apabila peserta program tidak menyerahkan laporan perkembangan studi, Peserta

Program tersebut diusulkan oleh Dekan kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal

studi.

6. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang terdiri atas 7

(tujuh) orang, terdiri atas Penasihat Akademik (PA) sebagai ketua, 3 (tiga) dosen mata

kuliah di semester 1 (satu)dan 3 (tiga) dosen dari bidang disiplin ilmu terkait.

7. Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri

sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Ujian Kualifikasi.

8. Dalam hal PA berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia

Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.

9. Materi ujian kualifikasi meliputi:

a. penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya;

b. penguasaan materi (teori, substansi) bidang atau disiplin ilmunya, baik yang

bersifat dasar maupun khusus;

c. kemampuan penalaran, termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi

dan ekstrapolasi; dan

d. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.

10. Untuk lulus ujian kualifikasi, Peserta Program harus memperoleh nilai sekurang-

kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.

11. Peserta program yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor.

12. Peserta program yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti

ujian perbaikan 1 (satu) kali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah ujian

kualifikasi pertama.

13. Jika Peserta Program gagal dalam ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada point

(12) yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.

VIII.6. Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)

1. Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) disusun oleh Calon Doktor dengan bimbingan

Promotor dan Kopromotor pada semester III.

2. Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh

Promotor dan Kopromotor serta disahkan oleh KPS diajukan kepada Dekan untuk

diproses lebih lanjut.

27

3. Untuk dapat menempuh Penelitian Disertasi (Proposal), setiap Calon Doktor wajib

memiliki bukti kemampuan dalam 2 (dua) bahasa asing yang salah satunya adalah

bahasa Inggris.

4. Bukti Kemampuan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan

dengan skor setara TOEFL/ELPT serendah-rendahnya 500 yang dinyatakan oleh

Pimpinan Laboratorium Bahasa (PINLABS) UNAIR. atau perguruan tinggi negeri

selain UNAIR.

5. Kemampuan untuk bahasa asing selain bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

A. Penilaian Usulan Penelitan Disertasi (Proposal)

1. Penilaian Penelitian Disertasi (Proposal) dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir

semester IV, dengan syarat Calon Doktor telah lulus semua MKPKK dan MKPD.

2. Apabila sampai akhir semester IV Calon Doktor belum melaksanakan Penilaian

Penelitian Disertasi (Proposal), Dekan akan memberikan Surat Peringatan.

3. Calon Doktor wajib menyerahkan laporan perkembangan studi dengan mengetahui

KPS paling lambat 2 (dua) minggu setelah mendapatkan Surat Peringatan dari Dekan.

4. Apabila waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui

ternyata Calon Doktor tidak melaksanakan kewajibannya, Dekan dapat mengajukan

kepada Rektor sebagai Peserta Program gagal studi.

5. Penilaian Penelitian Disertasi (Proposal) dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua)

kali.

B. Panitia Penelitian Disertasi (Proposal)

1. Panitia Penilai Penelitian Disertasi (Proposal) dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua

Penguji.

2. Panitia Penilai Penelitian Disertasi (Proposal) terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga

akademik, termasuk Promotor dan Kopromotor, diusulkan oleh Promotor dan

ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan KPS.

3. Salah satu penguji Penelitian Disertasi (Proposal) adalah penguji eksternal yang

berasal dari luar UNAIR yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program

Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan tidak berasal dari

28

institusi Calon Doktor, dengan jabatan minimal Lektor Kepala (IV-a) bergelar Doktor

dan dilengkapi dengan curriculum vitae.

4. Penilaian Penelitian disertasi (Proposal) hanya dapat dilaksanakan dan memberi

keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Panitia

Penilai, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji yang berasal dari

luar UNAIR (penguji eksternal).

C. Materi Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi

Materi penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi mencakup masalah yang akan diteliti

(didahului oleh kerangka konseptual), tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan

dan metodologi serta kepustakaan yang akan digunakan dan juga aspek fisibilitas

pelaksanaan penelitian.

C.1. Penilaian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)

1. Panitia Penilai Usulan Penelitian disertasi (Proposal) menetapkan Usulan Penelitian

diterima (dengan atau tanpa perbaikan) atau ditolak.

2. Dalam hal Usulan Penelitian disertasi (Proposal) dinyatakan ditolak, kepada Calon

Doktor diberi kesempatan 1 (satu) kali mengikuti penilaian kedua dengan batas waktu

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penilaian yang pertama.

3. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilampaui, Usulan

Penelitian disertasi (Proposal) dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor

dinyatakan gagal studi.

4. Dalam hal Usulan Penelitian disertasi (Proposal) pada penilaian kedua dinyatakan

tetap ditolak, Calon Doktor dinyatakan gagal studi.

C.2.Naskah Usulan Penelitian Disertasi (Proposal)

1. Naskah Usulan Penelitian Disertasi (Proposal) wajib diserahkan kepada Program

Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAIR selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

setelah diperbaiki dan disetujui/diterima oleh semua anggota Panitia Penilai serta

disahkan oleh KPS.

2. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Usulan

Penelitian disertasi (Proposal) dinyatakan batal atau ditolak dan Calon Doktor wajib

mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan terakhir.

29

3. Naskah Usulan Penelitian disertasi (Proposal) yang sudah disahkan dipakai sebagai

acuan dalam menyusun disertasi.

4. Dalam hal terdapat perubahan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Kopromotor.

5. Persetujuan serta tanggal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan

pada halaman depan Usulan Penelitian disertasi (Proposal).

6. Usulan Penelitian disertasi (Proposal) wajib dibawa oleh Calon Doktor pada setiap

konsultasi dengan Promotor dan Kopromotor serta pada saat Calon Doktor mengikuti

Usulan Penelitian disertasi (Proposal) dan Ujian Akhir Tahap Pertama (tertutup).

VIII.7. Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi

1. Naskah Disertasi disusun menurut format penulisan yang ditetapkan oleh Fakultas

Hukum, ditulis sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak

mengandung unsur plagiat dan atau replikasi.

2. Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila:

a. Karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya

sendiri; atau

b. Sumber dari setiap kutipan atau bahan yang digunakan tidak diakui dengan cara

membubuhkan acuan yang sesuai.

3. Replikasi merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi apabila

karya seseorang ditiru seperti aslinya atau duplikat hasil karya seseorang terdahulu.

4. Sebelum ujian Penilaian Naskah disertasi, Calon Doktor wajib membuat surat

pernyataan bahwa konsep yang disusun untuk disertasi adalah tulisan dan pemikiran

asli dari Calon Doktor sendiri.

5. Apabila tulisan dan pemikiran itu ternyata tidak asli, merupakan plagiat, replikasi atau

duplikasi, maka Calon Doktor akan menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

.

5. Ujian Penilaian Naskah Disertasi

1. Ujian Penilaian Naskah disertasi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam)

bulan setelah Ujian Penilaian Usulan Penelitian disertasi (Proposal).

2. Ujian Penilaian naskah disertasi diselenggarakan selambat-lambatnya pada akhir

semester VIII.

30

3. Apabila sampai dengan akhirsemester VIII Ujian Penilaian naskah disertasi belum

dapat diselenggarakan, Fakultas akan memberikan surat peringatan.

4. Calon Doktor yang mendapatkan Surat Peringatan wajib menyerahkan Laporan

Perkembangan Studi (progress reports) paling lambat 2 (dua) minggu sejak surat

peringatan diterima.

5. Apabila waktu 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampaui Calon

Doktor tidak menyerahkan Laporan Perkembangan Studi, Dekan dapat mengusulkan

kepada Rektor untuk menetapkan Calon Doktor sebagai Peserta Program gagal studi.

6. Panitia Ujian Penilian Naskah Disertasi

1. Ujian Penilaian Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi

yang terdiri atas 7 (tujuh) orang tenaga akademik, termasuk Promotor dan

Kopromotor), yang diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan dengan

pertimbangan KPS.

2. Ujian Penilaian Naskah Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan

apabila dihadiri oleh sekuruang-kurangnya 5 (lima) orang Panitia Penilai Naskah

Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor.

3. Panitia Penilai Naskah Disertasi sedapat mungkin sama dengan Panitia Penilai Usulan

Penelitian Disertasi (Proposal).

4. Panitia Penilai disertasi bertugas memberikan koreksi, masukan dan penyempurnaan

terhadap naskah disertasi yang akan diajukan sebagai materi ujian akhir tahap pertama

(tertutup) dengan memutuskan:

a. Dapat/tidak dapat diajukan untuk ujian Tahap I; atau

b. Diseminarkan kembali untuk perbaikan yang wajib dilaksanakan selambat-

lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal seminar tahap pertama.

7. Materi Ujian Penilaian Naskah Disertasi

1. Materi ujian Penilaian Naskah disertasi mencakup substansi dan metodologi

keilmuan.

(1) Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah disertasi wajib mendapatkan

persetujuan dari semua anggota Panitia Penilai Naskah Disertasi yang dibuktikan

dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Fakultas.

31

(2) Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai hasil proses evaluasi ujian

setelah Panitia Penguji Naskah Disertasi lainnya.

(3) Berita acara perbaikan Seminar Penilaian Naskah Disertasi wajib dilampirkan pada

permohonan ujian akhir tahap pertama (tertutup).

VIII.8. Ujian Akhir

1. Ujian akhir program doktor diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. ujian akhir tahap pertama yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan

b. ujian akhir tahap kedua yang bersifat terbuka.

2. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah Ujian Penilaian Naskah Disertasi atau pada akhir semester IX bagi mereka

yang belum melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi.

3. Calon Doktor yang tidak dapat melaksanakan Ujian Akhir Tahap Pertama

sebagaimana dilaksud pada ayat (2) akan mendapatkan surat peringatan dari Dekan.

4. Pelaksanaan Ujian Akhir Tahap Pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan setelah

mendapatkan masukan dari KPS.

5. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) dipimpin oleh Ketua Penguji bukan promotor

atau Kopromotor yang ditetapkan oleh Dekan.

6. Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) terdiri atas 8 (delapan)

orang tenaga akademik dan seorang di antaranya berasal dari luar UNAIR (penguji

eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UNAIR

dan bukan dari institusi Calon Doktor, dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor

Kepala dan bergelar Doktor yang diusulkan oleh Promotor dan dilengkapi dengan

currikuculum vitae (CV).

7. Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) sedapat mungkin sama

dengan Panitia Penilai Naskah Disertasi.

8. Ujian akhir tahap pertama (tertutup) hanya dapat dilaksanakan dan memberikan

keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang Panitia Penguji

Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji eksternal yang

salah satu Panitia Penguji Disertasi paham mengenai metodologi penelitian hukum.

9. Panitia Penguji Disertasi ujian akhir tahap pertama (tertutup) ditetapkan oleh Dekan

dengan pertibangan KPS.

32

A. Materi Ujian Akhir Tahap Pertama

Materi ujian akhir tahap pertama (tertutup) mencakup kecermatan menyusun alur pikir

ilmiah, identifikasi masalah, kesesuaian kajian pustaka dengan masalah penelitian,

kemampuan argumentasi dalam ilmu yang ditekuni, kecanggihan metodologi terkait,

originalitas dan sumbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

B. Penentuan Hasil Akhir Ujian Tahap Pertama

1. Hasil akhir ujian tahap pertama (tertutup) menyatakan Calon Doktor:

a. lulus;

b. lulus dengan perbaikan. atau

c. tidak lulus.

2. Calon Doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (tertutup) memperoleh

status sebagai Promovendus.

3. Calon Doktor yang dinyatakan lulus dengan perbaikan wajib melaksanakan perbaikan

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama

(tertutup). Perbaikan naskah Disertasi meliputi substansi dan format Bahasa

Indonesia.

4. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian akhir tahap pertama (tertutup)

diberikan kesempatan untuk mengulang satu kali ujian dan menyempurnakan naskah

Disertasi yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak

tanggal ujian akhir tahap pertama (tertutup).

5. Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) statusnya dinyatakan gagal studi.

C. Perbaikan Naskah Disertasi

1. Perbaikan yang telah dituangkan dalam Naskah Disertasi wajib mendapat persetujuan

dari semua anggota Panitia Penguji Naskah Disertasi tahap pertama yang dibuktikan

dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan yang disediakan oleh Fakultas

Promotor menandatangani lembar persetjuan sebagai orang terakhir.

2. Naskah Disertasi yang telah diperbaiki dan mendapat persetujuan Promotor dapat

diajukan sebagai materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) disertai menyerahkan satu

karya ilmiah yang merupakan sebagian dari disertasinya.

33

D. Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka)

1. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dapat diselenggarakan dengan syarat mahasiswa

menyerahkan bukti tulisan di jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;

2. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan setelah Promovendus dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama

(tertutup).

3. Jika ujian akhir tahap kedua (terbuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat dilaksanakan yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, hasil ujian akhir

tahap pertama (tertutup) dinyatakan tidal berlaku lagi.

4. Promovendus yang masih menginginkan menyelesaikan studinya wajib mengikuti

kembali ujian akhir tahap pertama (tertutup) satu kali sebagai kesempatan terakhir

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan mengulang ujian tertutup.

5. Jika ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Promovendus dinyatakan tidak lulus,

Promovendus dinyatakan gagal studi.

6. Jika ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) semester

setelah ujian tertutup yang disebabkan ketidaksiapan Promovendus, Dekan dapat

mengusulkan Promovendus gagal studi kepada Rektor.

E. Penguji dan Penyanggah dalam Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka)

1. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) merupakan forum penyanggahan terdiri atas

sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) penguji atau Penyanggah dalam disiplin ilmu yang

diuji, serta dapat diikuti oleh sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang undangan

akademik.

2. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dilaksanakan dengan Penguji atau Penyanggah

yang diprioritaskan kepada tenaga akademik yang sesuai dengan bidang kajian

Disertasi dengan memberi peluang kepada penguji atau penyanggah dari disiplin ilmu

terkait.

3. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) dipimpin oleh Ketua Sidang Penguji yang

ditetapkan oleh Dekan.

4. Penguji atau penyanggah tamu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

5. Sanggahan merupakan pendapat berbeda dengan sudut pandang Promovendus.

6. Penguji atau penyanggah dapat memberikan pertanyaan atau sanggahan.

34

7. Ujian akhir tahap kedua (terbuka) hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan

jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang penguji atau penyanggah.

8. Undangan akademik hanya dapat mengajukan pertanyaan atau sanggahan saja tetapi

tidak memberikan penilaian.

9. Sikap ilmiah Promovendus dalam mempertahankan pendapatnya merupakan dasar

penilaian yang mengedepankan obyektivitas kemampuan keilmuannya.

F. Materi Ujian Akhir Tahap Kedua (Terbuka)

1. Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup:

a. Alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap

berbagai sanggahan; dan

b. Sumbangan terhadap bidang ilmu yang ditekuninya dan nilai penerapannya.

2. Materi ujian akhir tahap kedua (terbuka) mencakup perbaikan substansi dan tidak

untuk analisis metodologi yang telah diputuskan pada ujian akhir tahap pertama

(tertutup).

VIII.9. Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor

A. Penilaian Ujian Akhir

1. Penilaian ujian akhir tahap kedua meliputi:

a. Indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II.

b. Hasil ujian akhir tahap pertama (tertutup) atau UTTP, dan

c. Hasil ujian akhir tahap kedua (terbuka) atau UTBK.

2. Pada ujian akhir tahap kedua, Penguji atau Penyanggah hanya memberi nilai 3 (tiga)

sampai 4 (empat) untuk menetapkan predikat kelulusan.

3. Formulir Penilaian Ujian Akhir Tahap Kedua sesuai dengan Lampiran III dan menjadi

satu kesatuan dengan Peraturan ini.

4. Penilaian ujian akhir tahap kedua didasarkan atas rumus:

1 x IPK + 3 x UTTP + 2 x UTBK

6

Dengan pengertian:

IPK adalah indeks Prestasi Akademik Kumulatif semester I dan semester II.

UTTP adalah nilai ujian akhir tahap pertama (tertutup)

UTBK adalah nilai ujian akhir tahap kedua (terbuka).

35

5. Nilai yang didapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mutlak.

B. Pemberian Gelar Doktor

1. Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam

ujian akhir tahap kedua (terbuka) berhak atas gelar Doktor (Dr.)

2. Pemberian gelar Doktor diberikan :

a. Dengan syarat kelulusan :

1) Lama studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester;

2) IPK minimal 3,00; dan

3) Publikasi internasional yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama.1

b. Predikat kelulusan :

1. Memuaskan, apabila nilai akhir 3,00 – 3,40;

2. Sangat memuaskan, apabila nilai akhir 3,41 – 3,74;

3. Dengan pujian (cum laude), apabila nilai akhir 3,75 – 4,00, dengan

memperhatikan batas studi maksimal 4 (empat) tahun, terhitung sampai Ujian

Disertasi Terbuka, ditambah dengan :

a) Publikasi internasional yang relevan dengan disertasi sebagai penulis

utama, atau

b) Publikasi nasional terakreditasi sejumlah 2 (dua) accepted.

VIII.10. Penyelesaian Administrasi

Ijazah diserahkan kepada Doktor setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagai

berikut:

1. Memperbaiki disertasi dengan mempertimbangkan masukan dan sanggahan pada

ujian akhir tahap kedua;

2. Menyempurnakan disertasi agar memenuhi persyaratan format penulisan yang berlaku

di Fakultas Hukum dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar;

3. Menyerahkan naskah disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui Tim Promotor

kepada Fakultas Hukum secepatnya setelah ujian akhir tahap kedua (terbuka); dan

4. Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Fakultas Hukum.

1 Scopus atau Thomson Reuters

36

BAB IX

SANKSI AKADEMIK

Sanksi akademik dikenakan Dekan kepada Peserta Program atau Calon Doktor yang

melakukan:

1. pelanggaran ketentuan akademik;

2. plagiat;

3. pelanggaran etika akademik; dan/atau

4. pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.

Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. teguran secara tertulis;

2. pembatalan nilai mata kuliah (semester I , semester II, MKPKK dan MKPD);

3. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 – 2

semester, atau

4. dinyatakan gagal studi.

Sanksi pelanggaran etika akademik ditentukan oleh Dewan Kehormatan Akademik

Universitas Airlangga sesuai dengan Peraturan Universitas Airlangga tentang Etika

Akademik yang berlaku.

Pelanggaran hukum diselesaikan melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI

IX.1. Cuti Akademik

Peserta Program atau calon Doktor dapat mengambil cutiakademikdengan alasan yang

dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan

ketentuan:

1. Wajib membayarbiaya pendidikan selama cuti akademik;

2. Selama cuti akademik, masa studi tidakdiperhitungkan;

3. Telah mengikuti Program Doktor selama 2 (dua) semester;

37

4. Cuti akademik disetujui PA atau Promotor dan KPS serta ditetapkan dengan

Keputusan Dekan; dan

5. Peraturan akademik tetap berlaku bagi yang bersangkutan.

IX.2. Gagal studi

1. Gagal studi diputuskan oleh Dekan dan dikukuhkan dengan Keputusan Rektor.

2. Peserta Program, Calon doktor atau promovendus dinyatakan gagal studi apabila

terbukti:

a. Melanggar ketentuan administrasi, tidak mendaftar ulang, dan/atau tidak

membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut; atau

b. Melanggar ketentuan akademik yang berlaku, dengan akibat gagal studi.

3. Peserta Program, Calon doktor atau promovendus yang terancam dinyatakan gagal

studi dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Program Doktor kepada

Dekan untuk dapat melanjutkan studi di Universitas lain.

4. Peserta Program, Calon doktor atau promovendus yang telah mengundurkan diri atau

gagal studi karena melanggar ketentuan administrasi, melanggar ketentuan akademik

dan etika akademik atau melewati batas masa studi pada Program Doktor dilarang

mendaftarkan diri kembali

BAB XI

PERUBAHAN PANDUAN AKADEMIK

Dekan dapat mengubah Buku Panduan Akademik setelah mendapat masukan dari Pengelola

Program Studi Doktor Ilmu Hukum.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

1. Peraturan Dekan ini berlaku terhadap Peserta Program Doktor angkatan Tahun 2014 dan

seterusnya.

38

2. Peserta program Doktor Angkatan 2013 dan sebelumnya, berlaku kurikulum

berdasarkanPeraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9437/H3/KR/2012 tentang

Penetapan Kurikulum Pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Doktor pada Fakultas

Hukum Universitas Airlanggga pada tanggal 30 Juli 2012.

BAB XIII

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Panduan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya

diatur dalam ketentuan (Pedoman Prosedur) tersediri.

Buku Panduan Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

39

LAMPIRAN 1

DESKRIPSI MATA KULIAH PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

3.1. 1. DESKRIPSI MATA KULIAH (MK) FILSAFAT HUKUM

No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran FILSAFAT HUKUM

2. Kode Mata Ajaran PHH 801

3. Beban studi 2 sks

4. Semester Gasal dan Genap

5. Mata Ajaran prasyarat ---

6. Kompetensi Mahasiswa mampu membahas masalah hukum

kontemporer berdasarkan nilai-nilai filsafat.

7 Jenis kompetensi Kompetesi Utama

8 Elemen Kompetensi MKK

9 Silabus Perkembangan legislasi nasional menempatkan filsafat

hukum sebagai bagian yang essensial. Untuk itu pengkajian

dan pemahaman tentang pemikiran falsafati dan cara

berfilsafat merupakan sesuatu yang tidak dapat dinisbikan.

Mata kuliah ini dimulai dengan menganalisis artikulasi

filsafat , aliran-aliran filsafat hukum, masalah-masalah

filsafat hukum dan dipungkasi dengan kajian maqasid al

syariah

10 Atribut Softskill 1. Percaya diri (berani tampil)

2. Disiplin (mengumpulkan tugas tepat waktu)

11. Strategi Metode

Pembelajaran

Ceramah/diskusi dan tugas terstruktur

12. Penilaian Hasil

Belajar - Tugas: 70%

- Atribut Softskill : 30 %

13. Dosen Prof Dr, Frans limahelu, S.H.,LLM

Prof. Dr. Drs. Abd.Shomad, SH., M.H

Dr. M. Hadi Shubhan., S.H., MH., CN.

14. Referensi Wajib Andrei Marmor. 2011. Philosophy of Law. Princeton

University Press. New Jersey. United States of America.

Armatya Sen. 2010. The Idea of Justice. Second Published.

Penguin Books Ltd. 80 Strand. London WC2R

ORL. England.

Carl Joachim Friedrich. 1969. The Philosophy of Law in

Historical Perspective. The University of Chicago

Press.

Sobhi,Mahmassani, Falsafah Hukum Dalam Islam,

terjemahan Aghmad Sudjono, Almaarif, Bandung,

1981

40

1.1.2. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM

NO

KRITERIA

URAIAN

1 Nama Mata Ajaran Teori Hukum

2 Kode Mata Ajaran HKD 801

3 Beban Studi 4 SKS

4 Semester Gasal

5 Mata Ajaran Prasarat -

6 Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Ilmu Hukum agar

mampu memberikan argumentasi dalam

menyelesaikan permasalahan hukum dari aspek

perundang-undangan dan aspek teoretik.

7 Jenis Kompetensi Kompetensi Utama


9 Silabus Pokok bahasan yang disampaikan adalah diawali dengan

mengemukakan karakteristik Ilmu Hukum sebagai suatu

ilmu preskriptif dan terapan yang tidak masuk ruas ilmu

pengetahuan yang ada (bersifat sui generis). Selanjutnya

dikemukakan kebutuhan akan teori hukum dalam studi

hukum. Kemudian diperbincangkan tugas teori hukum.

Pokok bahasan berikut adalah tentang epistemologi hukum

yang di dalamnya terkandung teori-teori kebenaran dan

perkembangan metode dalam teori hukum. Setelah itu

diperbincangkan mengenai perundang-undangan, yaitu

tentang perbedaan antara prinsip hukum, norma hukum,

dan aturan hukum; dalam perbincangan mengenai

perundang-undangan ini juga dibahas wilayah pengaturan

undang-undang dan konsistensi undang-undang.

Perbincangan ini disusul dengan topik mengenai peradilan.

Akhirnya, perkuliahan ini ditutup dengan perbincangan

mengenai institusi dan konsep hukum.

10 Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar.

2. Mengumpulkan tugas tepat waktu.

11 Strategi Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi

12 Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50 %

- Tugas Akhir 50 %

13 Dosen 1. Prof.Dr. Peter Machmud Mz.,S.H.,MS,LL.M.

2. Prof.Dr. Yohanes Sogar Simamora., S.H.,

M.Hum.

3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko., S.H., MH.

4. Dr. Sarwirini., S.H., MS.

14 Referensi Wajib 1. Andrei Marmor, Interpretation and Legal Theory,

Hart Publishing, Portland, Oregon, 2005,

2. Bajai Narain Mani Tripathi, An Introduction to

Jurisprudence (Legal Theory), Allahabad Law

Agency, Allahabad, India, 1984

41

1.1.3. DESKRIPSI MATA KULIAH PENELITIAN HUKUM

NO

KRITERIA

URAIAN

1 Nama Mata Ajaran Penelitian Hukum

2 Kode Mata Ajaran PNH 801

3 Beban Studi 4 SKS

4 Semester Gasal dan Genap



dapat menyokong pembuatan proposal penelitian

hukum normatif dengan pendekatan secara benar

sesuai dengan karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu

perspektif dan terapan.

7 Jenis Kompetensi Kompetensi Utama


9 Silabus Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan

diskusi kelas. Pokok bahasan yang disampaikan

adalah diawali dengan mengemukakan karakteristik

Ilmu Hukum , karakteristik penelitian hukum (legal

research) , masalah hukum, kebenaran yang dicari,

pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum,

sumber-sumber penelitian hukum, dan diakhiri

dengan penyusunan proposal penelitian.



11 Strategi Metode

Pembelajaran

Ceramah dan diskusi


- Tugas Akhir 50 %

13 Dosen 1. Prof.Dr. Muchammad Zaidun,S.H.,Msi.

2. Prof. Dr. Peter Machmud

Mz.,S.H.,MS,LL.M.

3. Nurul Barizah,S.H.,LL.M, Ph.D.

14 Referensi Wajib 1. Edgar Bodenheimer, Jurisprudence: The Method

and Philosophy of Law, Harvard University Press,

Cambridge, Massachusetts, 1962.

2. Edwin W. Patterson, Law in A Scientific Age,

Columbia University Press, New York, 1963.

3. Enid Campbell et al., Legal Research, The Law

Book Company, Melbourne, 1988

42

3.2.1. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM ISLAM

No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran TEORI HUKUM ISLAM

2. Kode Mata Ajaran HKD 802

3. Beban studi 2 sks


5. Mata Ajaran prasyarat ----

6. Kompetensi Mahasiswa mampu memberikan argumentasi berdasarkan

Teori Hukum Islam, sebagai landasan untuk memecahkan

masalah hukum kontemporer

7 Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung


9. Silabus Perkembangan lesgislasi nasional menempatkan hukum

islam sebagai bagian yang essensial. Pengkajian teori

hukum islam merupakan sesuatu yang tidak dapat

dinisbikan.

Mata kuliah ini dimulai dengan menganalisis artikulasi teori

hukum, maqasid al syariah, ijtihad, mujtahid dan mufti,

utilitarisme religius, liberalisme religius, syariah dan hak

asasi manusia, teori fiqh ibadah, teori fiqh transaksi, teori

fiqh warits, teori fiqh jihad, teori fiqh jinayat, teori fiqh

siyasah, dan dipungkasi dengan analisis mengenai teori fiqh

ekonomi islam.

10. Atribut Softskill 1. Percaya diri (berani tampil)


11. Strategi Metode

Pembelajaran

Ceramah/diskusi dan tugas terstruktur

12. Penilaian Hasil

Belajar - Tugas: 70%


13. Dosen Dr. Abd.Shomad, SH., M.H

14. Referensi Wajib Abd.Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta,

2010.

43

3.2.2. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI-TEORI TANGGUNGJAWAB HUKUM

DAN TANGGUNG GUGAT

No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran TEORI-TEORI TANGGUNGJAWAB HUKUM DAN

TANGGUNGGUGAT

2. Kode Mata Ajaran HKP 803

3. Beban Studi 2 SKS

4. Semester Genap

5. Mata Ajaran Prasyarat ----

6. Kompetensi Mahasiswa mampu menyimpulkan Sistem Peradilan Pidana

Terpadu, sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan

pengembangan terkait fungsi masing-masing aparat penegak

hukum.


8. Elemen Kompetensi MKK

9. Silabus Teori-teori tanggungjawab hukum dan tanggunggugat

merupakan mata kuliah mata kuliah yang memberikan

pemahaman kepada mahasiswa filosofis tanggungjawab

hukum dan tanggunggugat. Juga dibahas konsep, karakteristik

dan prinsip tanggungjawab hukum dan tanggunggugat.

Hubungan hokum sebagai dasar lahirnya tanggungjawab

hukum dan tanggunggugat, merupakan bahasan yang penting

dipahami oleh mahasiswa.

10. Atribut Softskill 1. Jujur yaitu mengerjakan tugas secara mandiri

2. Disiplin yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu.

11. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi dan pemberian tugas terstruktur

12. Media Pembelajaran LCD

14. Penilaian Hasil Belajar 1. Aktif diskusi : 30 %

2. Tugas Akhir : 70 %

15. Dosen (PJMK Dan

Anggota)

1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

16. Referensi Wajib 1. Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 2003.

2. Kwantjik Saleh, Pelengkap KUHP, Ghalia Indonesia.

3. Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara.

44

3.2.3. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM DAN TEORI-TEORI KEADILAN

1 Nama Mata Ajaran Hukun Dan Teori-teori Keadilan


3 Beban Studi 2 SKS

4 Semester GENAP

5 Prasyarat -----

6 Kompetensi Mahasiswa mampu Menyimpulkan Hakikat keadilan

serta keterkaitan antara hukum dan keadilan.



9 Silabus Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan

memahami hakikat keadilan serta keterkaitan antara

hukum dan keadilan. Melalui pemahaman ini

diharapkan mahasiswa melakukan kajian filosofis dan

teoritis terhadap disertasi yang akan ditulis oleh

mahasiswa. Pada pertemuan pertama dan kedua

disampaikan bahasan mengenai hakikat keadilan dan

problema keadilan. Pertemuan ketiga dikaji mengenai

hubungan hukum dan keadilan. Perkuliahan diakhiri

dengan pembuatan makalah yang disesuaikan dengan

topik disertasi masing-masing

10 Atribut Soft Skill Disiplin, kerja sama, mengemukakan pendapat

11 Metode Pembelajaran Tutorial, diskusi dan makalah

12 Penilaian Hasil Belajar Diskusi : 40%

Tugas : 40%

Softskill : 20%

13 Team Teaching Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, SH., M.Hum.

14 Referensi 1. Rawls, John, A Theory of Justice, Harvard

University Press, Cambridge, 1995.

2. Dworkin, Ronald, Justice for Hedgehogs, Belknap,

Harvard, 2011.

3. Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously,

Duckworth, London, 2009.

4. Sen, Amartya, The Idea of Justice, Penguin Books,

London, 2009.

5. Komesar, Neil K., Law’s Limits, Cambridge

University Press, Cambridge, 2001.

45

3.2.4. DESKRIPSI MATA KULIAH KONSTITUSI EKONOMI

NO

KRITERIA

URAIAN

1 Nama Mata Ajaran KONSTITUSI EKONOMI


3 Beban Studi 2 SKS



6 Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Untuk mengevaluir

konstitusi sebagai acuan substantif dalam kebijakan resmi

pembangunan ekonomi



9 Silabus Sebagai awal perbincangan dikemukakan arti penting

perumusan ketentuan mengenai perekonomian dalam

Undang-undang Dasar. Perbincangan demikian

dikemukakan dalam hal perbincangan mengenai isi

konstitusi dan makna konstitusi dalam kehidupan

bernegara. Selanjutnya dikemukakan mazhab-mazhab

dalam ilmu ekonomi. Perbincangan itu kemudian disusul

dengan perbincangan mengenai ketentuan konstitusi

berbagai negara yang bersangkut paut dengan

perekonomian yang dianut negara yang bersangkutan.

Dalam hal ini dikemukakan konstitusi liberal-kapitalis,

komunis, negara-negara berkembang, dan negara-negara

yang baru maju. Selanjutnya perbincangan difokuskan

kepada Konstitusi Ekonomi Indonesia dari satu periode ke

periode yang lain. Pada perbincangan mengenai Konstitusi

Ekonomi Indonesia juga dibicarakan fungsi lembaga-

lembaga negara yang ditetapkan dalam UUD 1945 dalam

perekonomian nasional.



11 Strategi Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi


- Tugas Akhir 50 %

13 Dosen 1. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.

2. Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H, M.H.,LL.M.

14 Referensi Wajib 1. Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi Ekonomi, Kompas,

Jakarta, 2010

2. Dewet, K.K., Modern Economic Theory, S. Chand,

New Delhi, 2005

3. Hatta, Mohammad, Beberapa Fasal Ekonomi, Balai

Pustaka, Jakarta, 1958

46

3.2.5. DESKRIPSI MATA KULIAH SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA-

LEMBAGA NEGARA

NO

KRITERIA

URAIAN

1 Nama Mata Ajaran Sengketa Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara

2 Kode Mata Ajaran HKA 801

3 Beban Studi 2 SKS




mampu menyimpulkan permasalahan yang terkait

dengan sengketa kewenangan lembaga-lembaga

negara.





adalah diawali dengan pemahaman tentang

pembagian kekuasaan menurut UUDNRI 1945,

kemudian dilanjutkan dengan pengertian lembaga

negara menurut UUDNRI 1945, hukum acara

penyelesaian sengketa kewenangan lembaga-lembaga

negara dan diakhiri dengan penugasan membahas

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan

penyelesaian sengketa kewenangan lembaga-lembaga

negara.



11 Strategi Metode

Pembelajaran

Ceramah dan diskusi


- Tugas Akhir 50 %

13 Dosen Dr. Sukardi,S.H.,MH.

14 Referensi Wajib 1. Andrew Beale, Essential Constitutional Law,

second edition, Cavendish Publishing Limited,

London-Sydney, 1997.

2. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan

Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi, Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia, Jakarta, 2006.

3. Rofiqul-Umam Ahmad et.al, ed., Konstitusi

dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer,

Pemikiran Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H. dan

Para Pakar Hukum, The Biography Institute,

Bekasi, 2007.

47

3.2.6. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI PENYELENGGARAAN NEGARA

NO

KRITERIA

URAIAN

1 Nama Mata Ajaran Teori Penyelenggaraan Negara


3 Beban Studi 2 SKS




mampu membahas permasalahan yang terkait dengan

penyelenggaraan negara dari dua pilar utama, yaitu

prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi.

7 Jenis Kompetensi Kompetensi Penunjang




adalah: Sistem pemerintahan negara, pengisian

jabatan lembaga-lembaga negara, wewenang

lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan

dan asas-asas penyelenggaraan negara dan

pemerintahan antara lain asas praduga keabsahan

tindakan pemerintahan (praduga rechtmatigheids),

asas “contrarius actus”, dan asas “delegatus non

potes delegare”.



11 Strategi Metode

Pembelajaran

Ceramah dan diskusi


- Tugas Akhir 50 %

13 Dosen Dr. Sukardi,S.H.,MH.

14 Referensi Wajib 1. A.V. Dicey, An Introduction to the Study of the

Law of the Constitution, tenth edition, English

Language Book Society and Macmillan, Great

Britain, 1973.

2. Randy E. Barnett, The Structure of Liberty

Justice and the Rule of Law, Oxford University

Press, Great Britain, 2000.

3. Harjono, Transformasi Demokrasi, Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi, Jakarta, 2009.

48

3.2.7. DESKRIPSI MATA KULIAH GOOD GOVERNANCE DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

NO

KRITERIA

URAIAN

1 Nama Mata Ajaran Good Governance dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan


3 Beban Studi 2 SKS

4 Semester Gasal



mampu menyimpulkan prinsip-prinsip Good

Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan

modern .





adalah diawali dengan mengemukakan perkembangan

tugas dan fungsi pemerintahan, asas-asas umum

pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip good

governance, Akuntabilitas dalam konteks

maladministrasi, Perbandingan AUPB dan Good

Governance, dan pengawasan terhadap pemerintahan.



11 Strategi Metode

Pembelajaran

Ceramah dan diskusi


- Tugas Akhir 50 %

13 Dosen Prof.Dr. Tatiek Sri Djatmiati,S.H.,MS.

14 Referensi Wajib 1. Alec Stone Sweet, Governing with Judges

Constitutional Politics in Europe, Oxford

University Press, New York, 2002.

2. David M. Olson and Michael L. Mezey, ed.,

Legislature in the Policy Process the

Dilemmas of Economic Policy, Cambridge

University Press, New York, 2008.

3. Hans Kelsen, General of Law and State,

Russell & Russell, New York, 1944.

49

3.2.8. DESKRIPSI MATA KULIAH DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN DAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Dinamika Hukum Lingkungan dan Pembangunan

Berkelanjutan

2. Kode Mata Ajaran HKA 804

3. Beban studi 2 SKS

4. Semester Gasal

5. Mata Ajaran prasyarat -

6. Kompetensi Dengan menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan

mampu memberikan argumentasi secara komprehensif dan

sangat profesional dalam mengikuti dinamika hukum

lingkungan dalam kerangka pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan, baik secara konsepsional maupun normatif.

7

Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung


9 Silabus Mata kuliah ini disusun untuk memberikan pemahaman

komprehensif mengenai dinamika problematika lingkungan

dan aspek hukumnya dalam perkembangan model

pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

yang telah menjadi tren global. Pembangunan berkelanjutan

dikonsesikan sebagai pola pembangunan yang mampu

mengintegrasikan tiga kepentingan sekaligus: ekonomi,

sosial dan lingkungan. Hal ini tentu saja membutuhkan

pengaturan hukum dan memberi pengaruh kepada

perkembangan hukum lingkungan pada tingkat lokal,

nasional, regional dan internasional.

Dengan demikian, mata kuliah ini dilakukan dengan

memperhatikan aspek konsep dan aspek hukum yang

disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut:

a. Konsepsi dinamika hukum lingkungan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas

beberapa topik penting yang menjelaskan:

Sejarah hukum lingkungan

Pembentukan norma hukum

lingkungan

Hukum lingkungan dan dinamika

pembangunan

b. Mengenal model-model pembangunan dan

pembangunan berkelanjutan:

Dalam pokok bahasan ini akan dibahas


Perkembangan model pembangunan

Pembangunan dan lingkungan

50

Kesadaran global pembangunan berkelanjutan

Indonesia dan pembangunan

berkelanjutan

c. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

dan implementasinya:



Wujud prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan

Implementasi prinsip-prinsip

pembangunan berjkelanjutan pada

pembangunan nasional

Sumber daya lingkungan dan

pembangunan

d. Kebijakan lingkungan dan tren

perkembangan pengaturannya:



Kebijakan publik

Kebijakan lingkungan dalam

penyelenggaraan negara

Kebijakan lingkungan dan

pembentukan hukum lingkungan

nasional

e. Green issues dalam pembangunan

berkelanjutan:



green constitution

green legislation

green butgeting

bio-biraucratic

green banking

green company, dan

bio-economy

f. Kearifan lokal dan manajemen lingkungan:



Kesadaran lingkungan dan tradisi

perlindungan lingkungan

Kearifan lokal dalam manajemen

lingkungan

g. Membangun budaya lingkungan dengan

51

hukum lingkungan: Dalam pokok bahasan ini akan dibahas


Perkembangan kota dan cagar budaya

Peradaban lingkungan dan hukum

lingkungan

Hukum lingkungan dalam

perkembangan budaya

10 Atribut Softskill 1. Percaya diri (berani tampil)

2. Komunikasi (bertanya atau menjawab pertanyaan

dengan logis)


4. Amanah

11. Strategi/Metode

Pembelajaran

Ceramah dan dialog

12. Penilaian Hasil

Belajar - UTS : 30%

- UAS : 45%

- Tugas/Responsi : 10%


13. Dosen Dr Suparto Wijoyo,S.H.,MH.

14. Referensi Addink, G.H., Environmental Law in a Comparative

Perspective: National, European and International Law: Legislation Part I: Dutch Law, Utrecht University, Utrecht,

2002.

------, Norms and Enforcement of Climate Change

Convention, Utrecht University, Utrecht, t.th.

Aditjondro, George Junus, Korban-korban

Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Backes, Ch.W., et al., Codificatie van Milieurechtelijke

Beginselen in de Wet Milieubeheer, Boom

Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.

52

3.2.9. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM AGRARIA DALAM PENATAAN DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

NO KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Hukum Agraria Dalam Penataan dan Pengembangan

Wilayah

2. Kode Mata Ajaran HKA805



5. Mata Ajaran Prasarat -

6. Kompetensi Membekali Peserta Program S3 agar mampu

mengembangkan konsep yang terkait dengan Penataan

Ruang serta mencari dan menemukan teori-teori yang

terkait dengan penataan dan pengembangan wilayah

7. Jenis Kompetensi Kompetensi Pendukung


9. Silabus Perkuliahan ini disampaikan secara tatap muka dan


adalah: arti pentingnya penataan ruang dalam

pemanfaatan wilayah, landasan filosofis penataan

ruang, peran Negara dalam penataan dan

pengembangan wilayah, teori-teori tentang perolehan

tanah (peralihan hak, pengadaan tanah, konsolidasi

tanah) serta pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga

melalui BOT/BOOT.

10. Atribut Skill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar

2. Mengumpulkan tugas tepat waktu

11. Strategi Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi

12. Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50%

- Tugas Akhir 50%

13. Dosen Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.

14. Referensi Wajib 1. Martin Dixon, Principles of Land Law, Cavendish

publishing Com, London, 2002

2. Halstead P, Human Property Right, 2002

3. Martin Dixon, Modern Land Law Cavendish

Publishing, London, 2005

53

3.2.10. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PERLINDUNGAN WNI DAN BADAN

HUKUM INDONESIA No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Hukum Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia

2. Kode Mata Ajaran HKI 801


4. Semester GENAP

5. Mata Ajaran Prasyarat --------

6. Kompetensi Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu

menguraikan tujuan dan fungsi perlindungan warga Negara dan

badan hukum Indonesia di luar negeri. Perlindungan WNI dan badan

hukum Indonesia ini terbatas keberlakuannya karena adanya batasan

yurisdiksi Negara



9 Silabus Mata kuliah ini membahas mengenai perlindungan warga Negara

dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Seiring dengan adanya

kemajuan teknologi informasi dan transportasi, maka perpindahan

penduduk atau manusia dari satu Negara ke Negara lain sangat

intens dan seringkali menimbulkan permasalahan baik bagi Negara

penerima maupun Negara pengirim. Pada umumnya ada factor

penarik dan factor pendorong bagi seseorang untuk pergi ke luar dari

negaranya. Seorang warga Negara pergi dari negaranya dengan

berbagai alasan misalnya studi, bekerja, menikah atau mendirikan

perusahaan di Negara lain. Mata kuliah ini akan mengkaji segala

permasalahan yang berkaitan dengan perpindahan penduduk antar

Negara. Mekanisme perlindungan warga Negara di luar negeri yang

dilakukan pemerintah, mengkaji Negara tujuan, dan membahas

konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah tersebut.

10 Atribut Softskill Kerjasama, disiplin

11 Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi kelompok, tugas kelompok dan presentasi


13 Penilaian Hasil Belajar a) Partisipasi di kelas dan persiapan membaca materi

pembelajaran: 15%

b) presentasi kelompok: 25%

c) Tugas bernilai 60%

14. Dosen (PJMK Dan Anggota) 1. Koesrianti, S.H.,LL.M.Ph.D

2. Dr Lanny Ramly, S.H.,M.H

15 Referensi Wajib a) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI,

Lokakarya Nasional, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya,

24-25 Maret 2010

b) Goodwin-Gill, Guy S, 1978, International Law and the

Movement of Persons between States, Clarendon Press,

Oxford

c) Kementrian Luar Negeri RI, Lokakarya Nasional, Fakultas

Hukum UNAIR, Surabaya, 24-25 Maret 2010

54

3.2.11. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

No KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Hukum Pajak Internasional



4. Semester Gasal

5. Prasyarat -

6. Kompetensi

Membekali mahasiswa mampu menguraikan pemahaman

secara komprehensif tentang sistem perpajakan

internasioanal, berdasarkan hukum pajak Indonesia di era

globalisasi, yang difokuskan pada pemungutan pajak pada

Wajib Pajak Penghasilan Luar Negeri serta tentang

implikasim pemungutan pajak berganda.



9. Silabus Materi diberikan melalui tatap muka dan pemberian tugas,

yang dimulai dengan memaparkan kebijakan pemungutan

pajak dan sistem perpajakan internasional secara global.

Dilanjutkan dengan penjelsan tentang subyek pajak luar

negeri dan sistem pemungutan PPh Wajib Pajak Luar

Negeri, Yurisdiksi pemungutan pajaknya, pajak berganda

dan perjanjian pajak berganda, transfer pricing, serta

implikasinya dalam sistem hukum pajak di Indonesia .

10. Atribut Softskill 1.Percaya diri dalam penguasaan materi/substansi

2.Disiplin dalam berdiskusi dan pengumpulan tugas

11. Metoda pembelajaran Ceramah dan diskusi

12. Media Pembelajaran OHP, Blackboard, LCD, Power Point

13. Penilaian Hasil

Belajar

-UTS : 30%

-UAS : 45%

-Tugas : 25%

14. Dosen & PJMA Dr. Sarwirini, S.H., MS.

15. Referensi Wajib 1.GT Pagone, Tax Avoidance in Australia, The Federation

Press,

Sydney, 2010.

2.Joseph Raz, The Authority of Law, 2009

3.Anthony C. Infanti & Bridget J. Crawford (eds.), Critical

Tax Theory, Cambridge University Press, New York, 2009.

55

3.2.12. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM DALAM SISTEM INTERNASIONAL

1 Nama Mata Ajaran Hukum dalam Sistem Internasional

2 Kode Mata Ajaran HKI 803

3 Beban Studi 2 SKS

4 Kategori Mata Ajaran Pilihan Minat

5 Semester GENAP

6 Prasyarat ----

7 Kompetensi Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan minat

hukum internasional yang diperlukan oleh mahasiswa

agar mampu mengevaluasi secara mendalam terhadap

kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan

untuk lebih mempertajam keilmuan dan keahlian sesuai

dengan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.

8 Jenis Kompetensi Kompetensi Penunjang


10 Silabus Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan

dapat menganalisa dan melakukan sintesa terhadap

keberlakuan hukum internasional dalam masyarakat

internasional, hokum nasional negara-negara dan peran

hukum internasional pada saat ini dan perkembangan

hukum internasional. Pada pertemuan pertama dan

kedua disampaikan asas-asas dan teori yang berkaitan

dengan topik terkait, pertemuan ketiga diskusi dengan

mahasiswa. Perkuliahan diakhiri dengan pembuatan

makalah yang disesuaikan dengan topik disertasi

masing-masing

11 Atribut Soft Skill Disiplin, kerja sama, mengemukakan pendapat

12 Metode Pembelajaran Tutorial, diskusi dan makalah

13 Penilaian Hasil Belajar Diskusi : 40%

Tugas : 40%

Softskill : 20%

14 Team Teaching Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, SH., MHum.

15 Referensi 1. Academy of Sciences of the USSR, Institute of

State and Law, International Law, A Textbook

for Use in Law School, Foreign Languages

Publishing House, Moscow, tanpa tahun.

2. Alexander, Larry and Emily Sherwin, The Rule

of Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law, Duke University Press, Durham and

London, 2001.

56

3.2.13. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL INTERNASIONAL

No KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Hukum Hak Kekayaan Intelektual Internasional




5. Mata Ajaran Prasyarat -

6. Kompetensi

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa mampu:

1. Memberikan argumentasi tentang eksistensi regime Hukum HKI internasional dan implementasinya pada

hukum nasional yang akan dipakai sebagai landasan

untuk memecahkan masalah perlindungan HKI

conventional maupun contemporer.

2. Menjelaskan tentang regime hukum HKI Internasional yang berbeda dengan regime Hukum HKI nasional and

overview terhadap isue-issue HKI global.

3. Melakukan analisa tentang semakin kompleknya sistem perlindungan HKI internasional, implikasi

ketentuan-ketentuan HKI internasional tersebut

terutama terhadap pembangunan di negara-negara yang

sedang berkembang, dari akses masyarakat terhadap

obat-obatan, hak-hak petani atas benih, sampai akses

pengetahui di internet.

4. Melakukan analisa terhadap berbagai debat terakhir pada level internasional terkait dengan, dampak HKI

pada pembangunan, kontroversi mengenai

biotechnology dan hak milik atas sesuatu yang hidup,

klaim penduduk asli dan negara-negara berkembang

akan perlindungan HKI yang baru dibidang

pengetahuan tradisional.

5. Melakukan analisa mengenai trend bilateralism dan regionalism dalam kerangka percepatan hamonisasi

regime HKI internasional.


8 Elemen Kompetensi: MKK

9 Silabus:

Perkuliahan ini diawali dengan dengan sejarah

perlindungan HKI pada level internasional (Paris

Convention for Industrial Property and Bern Convention

sampai dengan TRIPs Agreement), landasan pemikirannya

dan perkembangan konvensi-konvensi internasional

tentang HKI, baik yang diorganisasikan oleh WIPO,

WTO, maupun UNESCO, UNTAC, FAO, dan lembaga

internasional lainnya.

Dengan memahami berbagai konvensi internasional

tersebut, mahasiswa memahami pula legal substance dan

legal culture serta preoses pembuatan treaty atau

Convension internasional tersebut, termasuk driving force

57

dibalik perlindungan HKI global. Kemudian, mata ajaran ini menganalisa berbagai isu-isu hukum yang muncul

terkait dengan perlindungan HKI global ini, terutama yang

terkait dengan karya intelektual yang berdasarkan

landasan teori tidak dapat dilindungi dalam conventional

yang dimiliki oleh negara-negara yang sedang

berkembang (traditional knowledge, genetic resources

dan folklore).

Lebih lanjut, Mata kuliah ini juga membahas tentang

perlindungan HKI internasional dan penerapannya pada

negara-negara terutama negara-negara yang sedang

berkembang, yang berdasarkan Doha Development

agenda, HKI ini berpotensi untuk menghambat

pembangan di negara-negara yang sedang berkembang

(akses kesehatan publik, akses pendidikan di internet dan

hak-hak petani).

Terakhir, mata ajaran ini juga menganalisa trend yang

berkembang pada 10 tahun terakhir tentang isu-isu

bilateralism dan regionalism dalam kerangka percepatan

harmonisasi perlindungan HKI global sebagai

konsekuensi dari gagalnya perundingan-perundingan pada

level multilateral. Sehingga dapat dianalisa langkah-

langkah hukum yang tepat yang bisa dipakai oleh negara-

negara terutama Indonesia menghadapi berbagai isue

global perlidnungan Hki tersebut.

10 Atribut Soft Skills

1. Disiplin;

2. Jujur;

3. Percaya diri;

4. Kemampuan menulis tulisan ilmiah;

5. Kemampuan mengemukakan dan menghargai

pendapat.

11. Strategi/Metode

Pembelajaran

1. Ceramah

2. Diskusi,

3. Presentasi.

12. Media Pembelajaran 1. White Board (Papan tulis)

2. LCD.

13. Penilaian Hasil Belajar:

Keaktifan di kelas : 20 %

Presentasi : 20 %

Paper/Makalah : 50 %

Soft skill : 10 %

14. Dosen Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D

15. Referensi Wajib

Graham Dutfield and Uma Suthersanan, Global Intellectual

Property Law, Edward Elgar Publishing, 2008.

Peter Drahos and Ruth Mayne, Global Intellectual Property;

Knowledge, Access and Development, Basingstoke, Palgrave,

MacMillan, 2002

Long Doris E, A Cousebook in International intellectual

Property, St Paul Minn, West Group, 2000.

58

3.3.14. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM WTO

No KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Hukum WTO



4. Semester GENAP

5. Prasyarat ----

6. Kompetensi

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu

menjelaskan tentang WTO. Tujuan dan fungsi dibentuknya WTO

dalam system perdagangan dunia.



9 Silabus

Mata kuliah ini berfokus pada World Trade Organization (WTO) atau

Organisasi Perdagangan Dunia. WTO merupakan satu-satunya badan

internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar

negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu

persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional

sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-

negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-

anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam

pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh

pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen

barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan.

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah

meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994.

Mata kuliah ini akan membahas mengenai struktur dasar persetujuan

WTO, meliputi:

1. Barang/ goods (General Agreement on Tariff and Trade/ GATT)

2. Jasa/ services (General Agreement on Trade and Services/

GATS)

3. Kepemilikan intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual

Properties/ TRIPs)

4. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)

10. Atribut Softskill Kerjasama, disiplin

11. Metoda pembelajaran Ceramah, diskusi kelompok, tugas kelompok dan presentasi

12. Media Pembelajaran LCD dan komputer

13. Penilaian Hasil Belajar d) Partisipasi di kelas dan persiapan membaca materi pembelajaran:

15%

e) presentasi kelompok: 25%

f) Tugas bernilai 60%.

14. Dosen (PJMA&Anggota) 1. Koesrianti, S.H.,LL.M.Ph.D

2. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D

15 Referensi Wajib a) H.S. Kartadjoemena "GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round".

Jakarta: UI Press, 1997.

b) John H. Jackson, William J. Davey, dan Allan O. Sykes. "Legal

Problems of International Economics Relations: Cases, Materials

and Text". St. Paul, Minn.: West Group, 2002.

c) Adolf Warouw. "Sistem Perdagangan Multilateral dalam Kerangka

WTO: Suatu Observasi terhadap 'Rule-based System'" dalam

"Jurnal Hukum Internasional" Vol. 1 No. 2, Januari 2004.

59

3.2.15. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

No KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Hukum Pembangunan Internasional




5. Mata Ajaran Prasyarat -

6 Kompetensi:

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami teori hukum internasional yang terkait

dengan pembangunan internasional dan

penerapannya di negara-negara berkembang serta

kritik-kritik yang fundamental terhadap

perkembangan hukum internasional modern.

2. Menganalisa konsekuensi Hukum penerapan

hukum internasional di berbagai bidang, terutama

perdagangan, lingkungan, hak-asasi manusia, pada

hukum nasional negara-negara dan implikasinya

terhadap pembangunan di negara-negara

berkembang.

3. Menganalisa dan memahami ketentuan-ketentuan

hukum internasional yang terkait dengan keadilan

global, perlindungan hak-hak minoritas, hak-hak

disable people, indigeous (traditional) rights,

communal property rights, dan konsep yang terkait

dengan ethical globalisation innisiative.

4. Menganalisa konsep keadilan global, perlindungan

hak-hak minoritas, hak-hak disable people,

indigeous (traditional) rights, communal property

rights, dan konsep yang terkait dengan Ethical

Globalisation Innisiative, serta ketentuan-

ketentuan hukum internasional yang terkait.



9 Silabus:

Perkuliahan ini diawali dengan memberikan pengantar umum mengenai teori hukum yang terkait dengan

pembangunan internasional dan penerapannya di negara-

negara berkembang serta isu-isu kritisnya. Teori-teori ini

meliputi, teori pembangunan klasik (classical development

theory), neo-liberalism, rule of law, modernity and the

law, natural law dan positivism, colonialism, formalism feminist legal theory, dan southern legal theories.

Fundamental Critics dari Perkembangan hukum Hukum

Internasional Modern serta keterlibatan dunia ketiga juga

akan dielaborasi dalam perkuliahan ini. Selanjutnya,

perkuliahan dilanjutkan dengan elaborasi konsekuensi

penerapan hukum internasional di berbagai bidang,

terutama perdagangan, lingkungan, hak-asasi manusia,

60

pada hukum nasional negara-negara dan implikasinya terhadap pembangunan di negara-negara berkembang.

Dengan elaborasi seperti itu, akan mengantarkan

mahasiswa melakukan critical thingking terhadap

ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait

dengan keadilan global, perlindungan hak-hak minoritas,

hak-hak disable people, indigeous (traditional) rights,

communal property rights, dan konsep yang terkait dengan

ethical globalisation innisiative. Lebih lanjut kuliah ini

akan menganalisa konsep keadilan global, perlindungan

hak-hak minoritas, hak-hak disable people, indigeous

(traditional) rights, communal property rights, dan konsep

yang terkait dengan Ethical Globalisation Innisiative,

serta ketentuan-ketentuan hukum internasional yang

terkait.

10. Atribut Soft Skills

1. Disiplin;

2. Jujur;

3. Percaya diri;

4. Kemampuan menulis tulisan ilmiah;

5. Kemampuan mengemukakan dan menghargai

pendapat.

11. Strategi/Metode

Pembelajaran

1. Ceramah

2. Diskusi,

3. Presentasi.

12. Media Pembelajaran 1. White Board (Papan tulis)

2. LCD.

13. Penilaian Hasil Belajar:

Keaktifan di kelas : 20 %

Presentasi : 20 %

Paper/Makalah : 50 %

Soft skill : 10 %

14 Dosen Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D

15. Referensi Wajib

Rumu Sarhar, International Development Law: Rule of

Law, Human Rights and Global Finance, Oxford

University Press, USA, 2009.

Wayne Sandholtz and Kendall Stiles, International Norms

and Cycles of Change, Oxford University Press, USA,

2008.

Sean D. Murphy, Principles of International Law,

Thomson West, 1st Ed, 2006.

61

3.2.16. DESKRIPSI MATA KULIAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL

No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran KEJAHATAN TRANSNASIONAL



4. Semester Genap


6. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami Kejahatan Transnasional,

sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan pengembangan

kejahatan-kejahatan berdimensi transnasional.



9 Silabus Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat

menyebabkan terjadinya perubahan modus operandi, pelaku

tindak pidana. Tindak pidana sekarang sudah melintasi

wilayah suatu Negara, inilah yangd isebut kejahatan

transnasional. Perkuliahan diawali dengan cirri-ciri masyarakat

abad millennium, konsep kejahatan transnasional, kejahatan-

kejahatan yang masuk kejahatan transnasional dan ditutup

dengan penanggulangan kejahatan transnasional.





13. Penilaian Hasil Belajar 1. Aktif diskusi : 30 %


14 Dosen (PJMK Dan

Anggota)

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

15. Referensi Wajib 1. Gerhard O. W. Mueller, Transnational Crime: Definitions

and Concepts, Transnational Organized Crime, No. 4

tahun 1998.

2. Martin, J. M. and Romano, A. T., Multinational Crime-

Terrorism, Espionage, Drug & Arms Trafficking , SAGE

Publications, 1992.

3. Cyrille Fijnaut, Transnational crime and the role of the

United Nations in its Containment through international

cooperation: A challenge for the 21st century, European journal of crime, criminal law and criminal justice 8(2)

(2002): 119-127.

62

3.2.17. DESKRIPSI MATA KULIAH KEADILAN RESTORATIF

No KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Keadilan Restoratif

2. Kode Mata Ajaran Hkp 802


4. Semester Gasal

5. Prasyarat -

6. Kompetensi

Membekali mahasiswa memperoleh pemahaman secara

komprehensif tentang berbagai konsep, philosofi, prinsip dan

norma, serta penerapan dan pengembangan nilai-nilai yang

terkandung dalam keadilan restoratif, baik di dalam maupun

di luar sistem peradilan pidana.



9. Silabus Materi diberikan melalui tatap muka dan pemberian tugas,

yang dimulai dengan memaparkan beberbagai konsep

keadilan restoratif (restorative justice) dan membedakannya

dengan konsep retributive justice, mengingat berkembangnya

keadilan restoratif berkaitan erat dengan reaksi terhadap

kegagalan sistem peradilan pidana. Dibahas juga perbedaan

model peradilan: welfare model, criminal justice model, &

restorative justice model. Selanjutnya dibahas philosofi

keadilan restoratif yang mendasarkan pada healing and

respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology and making amends. Pada akhir perkuliahan didiskusikan

penerapan di beberapa negara, termasuk bagaimana potensi

perkembangan sebagai norma dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia

10. Atribut Softskill 1.Percaya diri dalam penguasaan materi/substansi

2.Disiplin dalam berdiskusi dan pengumpulan tugas

11. Metoda pembelajaran Ceramah dan diskusi

12. Media Pembelajaran OHP, Blackbard, LCD, Power Point

13. Penilaian Hasil Belajar -UTS : 30%

-UAS : 45%

-Tugas : 25%

14. Dosen & PJMA Dr. Sarwirini, S.H., MS.

15. Referensi Wajib 1.Joseph Raz, The Authority of Law, 2009

2.HLA. Hart,Punishment & Responsility, 2008

3.Maria J.Falcon Y.Tella & Fernando Y. Tella, Punishment &

Culture: A right to punish, 2006

63

3.2.18. DESKRIPSI MATA KULIAH PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

1. Nama Mata Ajaran Perlindungan Saksi Dan Korban



4. Katagori Mata Ajaran MKPKK

5. Semester Gasal – Genap

6. Prasyarat ------

7. Kompetensi Mata Ajaran Setelah menempuh mata kuliah ini akan mampu

menjelaskan dan menganalisis bagaimana

perlindungan hukum atas saksi dan korban dalam

hukum positif.



10. Silabus Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada

mahasiswa mengenai beberapa model perlindungan

saksi dan korban dalam hukum positif kita dengan

melakukan perbandingan pengaturan perlindungan

saksi dan korban dari beberapa negara

11. Atribut soft skill Disiplin, kemampuan beragumentasi hukum

12. Metode Pembelajaran Ceramah, diskusi dan presentasi

13. Media Pembelajaran OHP, Blackboard, LCD, Powerpoint

14. Penilaian Hasil Belajar Tugas 70 %, Penguasaan soft skill 30%

15. Penanggungjawab mata

kuliah

1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M,Hum

16. Referensi 1. Arif Gosita, Perlindungan saksi dan Korban

2. Martin wasik et.all, Criminal Justice text and

material, Longman law Series, p.660.

2. United Nations Office on Drugs and Crime

64

3.2.19. DESKRIPSI MATA KULIAH SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU



4. Semester Genap


6. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami Sistem Peradilan Pidana

Terpadu, sebagai kerangkan berpikir untuk melakukan

pengembangan terkait fungsi masing-masing aparat penegak

hukum.



9. Silabus Penegakkan hukum di Indonesia dirasakan masyarakat tidak

sesuai dengan rasa keadilan yang didambakan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan

baik manakala didukung 5 faktor yaitu peraturan itu sendiri,

mentalitas aparat penegak hukum, sarana prasarana

pendukung, dan kesadaran serta kepatuahn warga masyarakat.

Komponen aparat penegak hukum sendiri yaitu aparat

kepolian, kejaksaan, kehakiman, petiugas lembaga

pemasyarakatan dan advokat. Sebagai suatu subbagian dari

system peradilan pidana, masing-masing aparat selain terikat

dengan Undang-Undang yang mengatur organisasi mereka,

berdasarkan KUHAP, mereka terikat sebagai integrated

criminal justice system.





13 Penilaian Hasil Belajar 1. Aktif diskusi : 30 %


14. Dosen (PJMK Dan

Anggota)

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

15. Referensi Wajib 1. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana

Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010.

2. O.C. Kaligis, Kejahatan Jabatan dalam Sistem

Peradilan Pidana, Alumni, Bandung, 2011.

3. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana

(Penyelidikan dan Penyidikan), Bagian Pertama, Edisi

Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

65

3.2.20. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI HUKUM PERUSAHAAN

NO. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran TEORI HUKUM PERUSAHAAN

2. Kode Mata Ajaran HKT 801

3. Beban Studi 2 sks



6. Kompetensi Mahasiswa mampu memahami , mengkaji dan menganilisis

pengertian dasar tentang perusahaan (korporasi), sumber dari

hukum perusahaan, dan pilihan bentuk perusahaan yang

akan diambil, struktur perusahaan, perubahan struktur

perusahaan melalui merger dan akuisisi serta konsolidasi.

Selain itu akan dikaji berbagai doktrin dan konsep tentang

perusahaan seperti doktrin Piercing the Corporate Viel,

Business Judgment Rule, Duty Care and Duty of Loyalty

dan lain-lain.

Pada akhirnya mahasiswa mampu memecahkan berbagai

problematika di bidang hukum perusahaan secara

komprehensif.



9. Silabus Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keilmuan dan

ketrampilan:

I. PENDAHULUAN:

1. Apa yang dimaksud dengan perusahaan (korporasi)?;

2. Sumber dari hukum perusahaan;

3. Pemilihan bentuk dari organisasi perusahaan;

II. BENTUK PERUSAHAAN

4. Bagaimana pembentukan korporasi?;

5. Kekuasaan dan kewenangan perusahaan dan Doctrin

Ultra Vires;

6. Pembentukan korporasi atau perusahaan oleh pendiri;

7. Perusahaan yang bersifat Defective dan Konsekuensi

Hukumnya;

8. Doctrine Piercing the Corporate Viel;

9. Klaim Orang Dalam Dalam Pembubaran Perusahaan

(korporasi);

III. STRUKTUR PERUSAHAAN

66

10. Alokasi Umum Kewenangan; 11. Dewan Direksi;

12. Organ Dalam Perusahaan dan Kewenangan

13. Formalitas Tindakan Pemegang Saham;

IV. PEMBERIAN KUASA DAN HAK PEMEGANG

SAHAM

14. Hak Pemegang Saham untuk Pemeriksaan

Pembukuan;

15. Pelaporan Perusahaan Untuk Publikasi Perusahaan;

16. Prinsip Umum Tentang Perjanjian Kuasa Dalam

Perusahaan;

17. Keterbukaan (disclosure);

18. Perolehan Informasii dan Data dari Pemegang

Saham;

V. TINDAKAN PRIBADI DALAM RANGKA

PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA

19. Prinsip Umum;

20. Substansi

21. Sebab (causa);

22. Standard Kelalaian;

23. Upaya pemulihan;

VI. PENGKOMUNIKASIAN OLEH PEMEGANG

SAHAM

24. Dua Metode Beban Resiko;

25. Resiko Pemegang saham;

26. Resiko Perusahaan;

VII. PERUSAHAAN TERTUTUP

27. Apa yang dimaksud PT Tertutup?

28. Perjanjian Terkait Hak Suara Pemegang Saham dan

Klasifikasi saham;

29. Perjanjian untuk Pembatasan Diskresi;

30. Persyaratan Mayoritas dan Quorum;

31. Pembatasan Alih Saham;

32. Penyelesaian Sengketa dan Dissolusi;

VIII. ATURAN DUTY OF CARE DAN BUSINESS

JUDGMENT

33. Prinsip Dasar;

34. Standard of Care;

35. Aturan the Business Judgment;

36. Perkembangan Aturan Tentang tanggung Gugat

Direktur;

IX. THE DUTY OF LOYALTY

37. Fiduciary Status;

38. Transaksi yang bersifat “Self Dealing”;

39. Kompensasi;

40. Doktrin The Corporate Opportunity dan

Perkembangannya;

41. Kontrol enjualan;

42. Tugas Lain untuk Mengontrol Pemegang saham;

67

X. GUGATAN PEMEGANG SAHAM 43. Perbedaannya dengan Gugatan Derivatif secara

Langsung;

44. Persyaratan untuk Gugatan derivatif;

45. Permohonan pada Dewan sebagai Awal Penghentian

Penyertaan dalam Perusahaan;

46. Penyelesaian Gugatan derivatif;

47. Isu tentangKesalahan Prosedural;

48. Batas tanggung Gugat;

XI. PERUBAHAN STRUKTUR PERUSAHAAN:

AKUISISI, MERGER DAN KONSOLIDASI

49. Prinsip Umum Penggabungan Perusahaan;

50. Perlindungan Pada Pemegang saham;

51. Rekapitalisasi;

52. Tender Over dan Take Overs;

XII. DEVIDEN DAN PENJUALAN KEMBALI SAHAM

53. Deviden Sebagai Perlindungan pada Kreditor;

54. Deviden dan Perlindungan Pemegang Saham;

55. Penjualan Kembali saham;

XIII. PENERBITAN SURAT BERHARGA

56. Perjanjian Subkripsi;

57. Penawaran Umum;

58. Perkecualian

59. Tanggung Gugat Perdata

10 Atribut softskill 1. Percaya diri ;

2. Disiplin;

3. Berwawasan;

11. Strategi /Metode

Pembelajaran

Ceramah, diskusi, tugas mandiri

12. Penilaian Hasil Belajar UAS: 75%

Tugas /Responsi: 15%

Atribut softskill: 10%

13. Dosen 1. Prof. Dr.Rahmi Jened,S.H., MH

2. Prof. Dr. Budi Kagramanto, S.H.,MH., MM.

14. Referensi Wajib 1. Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan

terbatas Sebagai badan Hukum, Citra adtya Bhakti,

2005;

2. Rudi Prasetya dan Oemar wongsodiwirjo, Hukum

Persekutuan, FHUA, 2000;

3. Steven Emanuel, Corporations, Emmanuel, New

York. 2004;

68

3.2.21. DESKRIPSI MATA KULIAH TEORI TENTANG PENYELESAIAN

SENGKETA BISNIS

NO. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Teori Tentang Penyelesaian Sengketa Bisnis




5. Prasyarat Telah menempuh Penyelesaian Sengketa Alternatif.

6. Kompetensi Mampu menemukan dan mengembangkan tentang

asas dan teori Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis

melalui pendekatan non litigasi (Negosiasi, Mediasi

dan Arbitrase)


8. Elemen Kompetensi MKPKK

9 Silabus Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang

arti penting pilihan penyelesaian sengketa, macam

penyelesaian sengketa alternatif, teori tentang

Penyelesaian Sengketa Hukum Bisnis, pilihan

tentang Strategi dan Pendekatan dalam Penyelesaian

Sengketa Hukum Bisnis.

10 Atribut Skill Mampu menganalisis dengan mengemukakan

landasan teoritik atas masalah hukum yang di kaji

baik secara lisan ataupun tertulis.

11 Strategi Metode Pembelajaran Kuliah dan diskusi

12. Penilaian Hasil Belajar - Presentasi tugas 50%

- Tugas Akhir 50%

13 Dosen Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

14. Referensi Wajib 1. Tania Sourdin, Alternative Dispute Resolution,

Third Edition, Law Book Co, 2008.

2. Julie Macfarlane (Ed), Rethingking Dis putes :

The Mediation Alternative, Cavendish

Publishing Limited, 1977.

3. Mike Brandon and Leigh Robertson, Conflict

and Dispute Resolution, A Guide For Practice,

First Published, Oxford, 2007.

69

3.2.22. DESKRIPSI MATA KULIAH EKONOMI DAN MORALITAS HUKUM No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran EKONOMI DAN MORALITAS HUKUM



4. Semester GENAP

5. Mata Ajaran Prasyarat --------

6. Kompetensi Membekali Peserta Program S3 Untuk mengembangkan konsep

efisiensi yang merupakan suatu pemikiran yang bersifat ekonomis

dalam pengelolaan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang

berorientasi peningkatan kemakmuran yang dihadapkan kepada

moralitas hukum yaitu justice and fairness


8. Elemen Kompetensi MKPKK

9 Silabus Perbincangan diawali dengan mengemukakan pandangan Richard A.

Posner dengan mazhab Chicago-nya, yaitu Economic Analysis of

Law. Pada perbincangan itu dikemukakan kalkulasi ekonomis dalam

penentuan pembuatan aturan hukum dan pengambilan keputusan

oleh pengadilan. Selanjutnya dibahas mengenai Value, Utility, and

Efficiency. Perbincangan kemudian dilanjutkan dengan

mempersoalkan mengenai berkembangnya pemikiran utilitarian

yang mewarnai analisis ekonomi terhadap hukum bagi masyarakat

secara keseluruhan. Pandangan utilitarianisme kemudian

dipertemukan dengan pandangan pragmatisme yang ternyata seiring

sejalan. Selanjutnya dikemukakan masalah efisiensi dalam bingkai

utilitarianisme dan pragmatisme. Pada saat efisiensi dikemukakan

sebagai suatu pertimbangan dalam pembuatan perundang-undangan

maupun pengambilan putusan oleh pengadilan, pada saat itu perlu

dikemukakan dimensi-dimensi moralitas hukum, yaitu justice and

fairness. Perbincangan mengenai justice and fairness dilakukan

secara mendalam karena esensi hukum adalah keadilan dan

pengambilan keputusan dilakukan secara fair. Dalam perbincangan

itu bukan hanya aspek fisik kehidupan bermasyarakat yang dibahas,

melainkan juga aspek eksistensial, yaitu yang berkaitan dengan

masalah moral dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.

Akhirnya, perkuliahan ditutup dengan menghadapkan efisiensi

dengan justice and fairness yang terbuka bagi peserta program untuk

memberi komentar dan/atau penilaian.

10. Atribut Softskill 1. Dapat mengerjakan tugas dengan benar

2. Mengumpulkan tugas tepat waktu

11. Metode Pembelajaran Ceramah dan diskusi


13. Penilaian Hasil Belajar - Presentasi Tugas 50%

- Tugas Akhir 50%

14. Dosen (PJMK Dan Anggota) 1. Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.Si.

2. Prof. Dr. Peter Mahmud Mz., S.H, M.H.,LL.M.

15. Referensi Wajib 1. Dworkin, Ronald, A Matter of Principle, Harvard University

Press, 2000

2. Fuller, Lon L., The Morality of Law, Yale University Press,

1975

3. Marmor, Andrei, Interpretation and Legal Theory, Hart

Publishing, Portland, 2005

70

3.2.23. DESKRIPSI MATA KULIAH PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK

No. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Perkembangan Hukum Kontrak



4. Semester GENAP


6. Kompetensi Mahasiswa mampu membahas dasar filosofis prinsip-prinsip

hukum kontrak dan perkembangannya



9. Silabus Pemahaman kontrak sebagai proses; tahap pra-kontrak,

kontrak dan pasca kontrak. Pemahaman diarahkan pada

prinsip, teori, konsep dan norma tiga tahap tersebut dengan

melakukan studi perbandingan terhadap sistem common law.

10. Atribut Skill Pemahaman prinsip-prinsip hukum kontrak baik civil maupun

common law.

11. Strategi Metode

Pembelajaran

Ceramah/ diskusi dan presentasi

12. Penilaian Hasil Belajar - Tugas :

13. Dosen 1. Prof. Dr. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.


14. Referensi Wajib 1. Burgerlijk Wetboek, R. Soebekti dan Tjitrosudibio.

2. UNIDROIT Principle of International Commercial

Contract (PICC). 3. The New Civil Code of The Netherlands (Nieuw

Burgerlijk Wetboek), Kluwer International, 2009.

71

3.2.24. DESKRIPSI MATA KULIAH PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

NO KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Perbandingan Hukum Perdata



4. Semester GENAP


6. Kompetensi Membekali mahasiswa untuk memperoleh pemahaman

komprehensif tentang perbandingan hukum perdata antara

Indonesia, Belanda dan sistem common law.



9 Silabes Materi diberikan dengan tatap muka dan pemberian tugas

(assignment) yang dimulai dengan penguraian materi/

pokok bahasan yang bersifat mendasar hukum perdata yang

terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), kemudian

mengkaitkannya dengan perkembangan yang terdapat

dalam Niuew Burgerlijk Wetboek (NBW) dan

membandingkannya dengan sistem yang ada pada common

law yaitu menyangkut sejarah dan perkembangan hukum

orang dan keluarga, sejarah dan perkembangan hukum

benda dan jaminan (pledge, mortgage), serta sejarah dan

perkembangan hukum perikatan.

10 Atribut Skill 1. Percaya diri dalam penguasaan naskah perjanjian.


11 Strategi Metode

Pembelajaran

Ceramah/ diskusi dan pelatihan

12 Media Pembelajaran LCD, Power point

13 Penilaian Hasil Belajar - UAS : 60%

- Tugas : 30%

- Atribut softskill : 10%

14 Dosen 1. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.H.


15 Referensi Wajib 1. Burgerlijk Wetboek (BW), R. Subekti dan

Tjitrosudibio

2. Niuew Burgerlijk Wetboek (NBW), Kluwer

3. H. Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common

Law, Pustaka Sinar Harapan, 1996

4. UNIDROIT Principle of International Commercial

Contract.

72

3.2.25. DESKRIPSI MATA KULIAH HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

DALAM PERSAINGAN SEHAT

NO. KRITERIA URAIAN

1. Nama Mata Ajaran Hukum Kekayaan Intelektua dalam Persaingan Sehat


3. Beban Studi 2 sks

4. Semester Gasal

5. Mata Ajaran Prasyarat

6. Kompetensi Mahasiswa mampu memberikan argumentasi secara

komprehensif WTO/TRIPs Agreement, implikasi

perlindungan HKI bagi investasi dan perdagangan guna

mendukung persaingan sehat (fair competition).



9. Silabus 1. Hak Eksklusif dan Kriteria dari Hak Kekayaan

Intelektual (Intellectual Property Law mencakup:

a. Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyrights and

Related Rights)

b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property

Rights)

- Paten (Patent);

- Perlindungan Varitas Tanaman ( Plant Variety Right);

- Merek (Trademark);

- Indikasi Geografis (Geographical Indication);

- Desain Industri (Industrial Design);

- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Design

of Topographic of Integrated Circuits);

- Rahasia Dagang (Trade Secret); 2. Hukum Persaingan (Competition Law):

a. Free Movement of Goods, Services and

Personels;

b. Perbuatan yang Dilarang;

c. Perjanjian yang Dilarang;

d. Posisi Dominan;

3. Persinggungan HKI dan Persaingan (interface

between IP and Competition Law)

a. Prinsip Hak Maksimal (Exhaustion Principle);

b. Konsep Bidang Khusus (specific subject matter);

c. Pasar yang Relevan (the Relevant Market) dan

Pelaksanaan HKI;

73

d. Penolakan untuk Memasok (Refusals to supply) dan HKI;

e. Klausula Pembatasan (Tie-in Clause) dan HKI ;

f. Kelebihan , Perbedaan dan Harga Predator

(Excessive, Discriminatory and Predatory

Pricing) dalam HKI;

g. Penyalahgunaan Hak (abuse of IPR).

h. Contoh kasus-kasus konkrit;

10. Atribut softskill 1. Percaya diri ;

2. Disiplin;

3. Mampu bekerja mandiri sekaligus bekerjasama dalam

tim.

11. Strategi /Metode

Pembelajaran

Ceramah, diskusi kelompok , role play; tugas mandiri

12. Penilaian Hasil Belajar UAS:60%

Tugas Responsi: 25%

Atribut softskill: 15%

13. Dosen 1. Prof. Dr.Rahmi Jened,S.H., MH

2. Dr. Agung Sujatmiko, S.H.,MH.

14. Referensi Wajib 1. Rahmi Jened , Hak Kekayaan Intelektual,:

Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University

Press, Surabaya, 2007;

2. Rahmi Jened, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi

Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, 2000;

3. Rahmi Jened, Penyesuaian Perindungan Hak Cipta

Terhadap Persetujuan TRIPs, Yuridika, Surabaya, 2000;

74

LAMPIRAN 2

(COVER WARNA BIRU)

JUDUL

NAMA MAHASISWA

NIM

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

TAHUN

NASKAH UJIAN KUALIFIKASI

75

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN KUALIFIKASI INI TELAH DISETUJUI

UNTUK DIUJI PADA TANGGAL ……..

Oleh:

PENASIHAT AKADEMIK

. ………………………………………

NIP …………………..

Mengetahui

Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

…………………………..

NIP.

76

NASKAH KUALIFIKASI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

2. Tujuan Penelitian

3. Manfaat Penelitian

4. Orisinalitas Penelitian

5. Kerangka Teoritik

6. Metode Penelitian

a. Type Penelitian

b. Pendekatan Masalah

c. Sumber Bahan Hukum

d. Analisis Bahan Hukum

7. DAFTAR BACAAN

77

LAMPIRAN 3

(COVER WARNA BIRU)

JUDUL DISERTASI

NAMA MAHASISWA

NIM



SURABAYA

TAHUN

NASKAH UJIAN

PROPOSAL DISERTASI

78

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN PROPOSAL DISERTASI INI TELAH DISETUJUI


Oleh:

PROMOTOR

………………………………………

NIP …………………..

KO PROMOTOR

…………………………………..

NIP ………………………..

Mengetahui



…………………………………..

NIP…………………………

79

NASKAH PROPOSAL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

2. Tujuan Penelitian

3. Manfaat Penelitian

4. Orisinalitas Penelitian

5. Kerangka Teoritik

6. Metode Penelitian

a. Type Penelitian

b. Pendekatan Masalah

c. Sumber Bahan Hukum

d. Analisis Bahan Hukum

8. Sistematika Penulisan

9. Rencana Daftar Isi

10. DAFTAR BACAAN

80

LAMPIRAN 4

(COVER WARNA BIRU)

JUDUL DISERTASI

NAMA MAHASISWA

NIM



SURABAYA

TAHUN

NASKAH UJIAN

NASKAH HASIL PENELITIAN

DISERTASI/KELAYAKAN

81

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN NASKAH HASIL PENELITIAN DISERTASI/KELAYAKAN

INI TELAH DISETUJUI


Oleh:

PROMOTOR

………………………………………

NIP …………………..

KO PROMOTOR

…………………………………..

NIP ………………………..

Mengetahui



…………………………………..

NIP…………………………

82

NASKAH HASIL PENELITIAN DISERTASI/KELAYAKAN

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

UCAPAN TERIMA KASIH

SUMMARY

RINGKASAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

1.2. Tujuan Penelitian

1.3. Manfaat Penelitian

1.4. Orisinalitas Penelitian

1.5. Kerangka Teoritis

1.6. Metode Penelitian

1. 6.1. Type Penelitian

2. 6.1. Pendekatan Masalah

3. 6.1. Sumber Bahan Hukum

4. 6.1. Analisis Bahan Hukum


BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

5.2. Saran

DAFTAR BACAAN

83

LAMPIRAN 5

(COVER WARNA BIRU)

JUDUL DISERTASI

NAMA MAHASISWA

NIM



SURABAYA

TAHUN

NASKAH UJIAN TAHAP I

(TERTUTUP)

84

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN TAHAP I (TERTUTUP) INI TELAH DISETUJUI


Oleh:

PROMOTOR

………………………………………

NIP …………………..

KO PROMOTOR

…………………………………..

NIP ………………………..

Mengetahui



…………………………………..

NIP…………………………

85

NASKAH DISERTASI (TERTUTUP)

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

UCAPAN TERIMA KASIH

SUMMARY

RINGKASAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN












BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V PENUTUP

5.3. Simpulan

5.4. Saran

DAFTAR BACAAN

86

LAMPIRAN 6

(COVER WARNA BIRU)

JUDUL DISERTASI

NAMA MAHASISWA

NIM



SURABAYA

TAHUN

NASKAH UJIAN TAHAP II

(TERBUKA)

87

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN TAHAP II (TERBUKA) INI TELAH DISETUJUI


Oleh:

PROMOTOR

………………………………………

NIP …………………..

KO PROMOTOR

…………………………………..

NIP ………………………..

Mengetahui



…………………………………..

NIP…………………………

88

NASKAH DISERTASI (TERBUKA)

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

UCAPAN TERIMA KASIH

SUMMARY

RINGKASAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN












BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V PENUTUP

5.5. Simpulan

5.6. Saran

DAFTAR BACAAN

89

LAMPIRAN 7

DAFTAR NAMA DOSEN DAN BIDANG KEILMUAN

No

Nama

Bidang Keahlian

1 Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. 1. Hukum Adat

2. Pengantar Hukum Indonesia

3. Hukum Agraria

4. Hukum Waris (Adat, Islam, BW)

2 Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H. M.Si. 1. Hukum Investasi

2. Hukum Pidana

3. Penyelesaian Sengketa Alternatif

4. Hukum Pasar Modal

3 Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,

M.H.

1. Hukum Acara Pidana

2. Hukum Pidana

3. Hak Kekayaan Intelektual

4. Praktik Peradilan Pidana & Perdata

5. Hukum Pidana Anak

6. Hukum Siber

7. Hukum Pidana Militer

4 Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H.,

M.Hum

1. Hukum Perdata

2. Hukum Kontrak

3. Argumentasi Hukum

4. Perancangan Kontrak

5. Hukum Acara Perdata

6. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

5 Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H.,

M.M.

1. Hukum Persaingan Usaha

2. Hukum Dagang

3. Hukum Perseroan

4. Hukum Transportasi

5. Hukum Asuransi

6 Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. 1. Hukum Administrasi

2. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

3. Hukum Perizinan


5. Pemerintahan Daerah

7 Prof.Dr.Peter Machmud Mz, S.H., M.S.,

LL.M.

1. Filsafat Hukum

2. Penelitian Hukum

3. Pengantar Ilmu Hukum

8 Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,

M.H.

1. Hukum Perdata

2. Hukum Perikatan

3. Hukum Kontrak



9 Prof. Dr. Rahmi Djened, S.H., M.H. 1. Hak Kekayaan Intelektual

2. Hukum Investasi

3. Hukum Dagang


5. Hukum Pembiayaan

10 Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,

M.Hum.

1. Hukum Acara Pidana

2. Hukum Pidana Korupsi


4. Praktik Peradilan Pidana & Perdata

11 Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. 1. Hukum Islam

2. Hukum Perbankan

90

3. Pengantar Ilmu Fiqh

4. Pengantar Fiqh Muamalat

5. Pengantar lembaga Keu. Syariah

6. Hukum Wakaf & Zakat

12 Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. 1. Hukum Dagang


3. Hukum Surat Berharga


5. Pengantar Perdagangan Syariah

6. Hukum Perdagangan Syariah

13 Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. 1. Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi

2. Hukum Imigrasi

3. Hukum Kepegawaian

4. Hukum Perburuhan

5. Hukum Administrasi


14 Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. 1. Hukum Agraria

2. Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak

Atas Tanah


4. Hukum Perumahan dan Permukiman

5. Hukum Rumah Susun

15 Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. 1. Hukum Pidana

2. Hukum Pidana Ekonomi

3. Hukum Pidana Politik

4. Hukum Pidana Pers

5. Hukum Pidana Korporasi

16 Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. 1. Penyelesaian Sengketa Internasional

2. Perjanjian Dagang Internasional

3. Hukum Negara-negara ASEAN

4. Hukum Internasional

5. Perbandingan Hk. Kontrak ASEAN

17 Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. 1. Hukum Agraria

2. Hukum Penataan Ruang

3. Hukum Perumahan dan Permukiman

4. Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak

Atas Tanah

5. Hukum Rumah Susun

18 Dr. Sukardi, S.H., M.H. 1. Hukum Tata Negara

2. Hukum Perundang-undangan

3. Perancangan Perundang-undangan

4. Hukum Pemilu

5. Teori Konstitusi

6. Ilmu Negara

19 Dr. Sarwirini, S.H., M.S. 1. Hukum Pidana

2. Hukum Pajak

3. Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan

4. Hukum Pidana Anak

5. Kriminologi

20 Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. 1. Hukum Internasional

2. Hukum Laut

3. Hukum Perancangan dan Perjanjian

Internasional

4. Hukum Lingkungan Internasional

21 Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,

M.H.

1. Pengantar Lembaga Keu. Syariah

2. Hukum Perdata

3. Pengantar Perbankan Syariah

4. Hukum Perbankan

91

22 Fifi Junita, S.H., M.H., C.N., LL.M., Ph.D. 1. Hukum Perikatan

2. Hukum Kontrak



5. Arbitrase Internasional

23 Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. 1. Hak Kekayaan Intelektual

2. Hukum Investasi

3. Hukum Dagang


5. Pengantar Perdagangan Syariah

24 Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. 1. Hak Kekayaan Intelektual

2. Hukum Perdagangan Internasional


4. Penyelesaian Sengketa Internasional

25 Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. 1. Pengantar Filsafat Hukum

2. Hukum Pelayanan Publik

3. Hukum Pertambangan

4. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam

5. Hukum Lingkungan



26 Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. 1. Pengantar Ilmu Fiqh

2. Hukum Kepailitan

3. Hukum Perburuhan


27 Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M.,

Ph.D.

1. Hukum Laut



4. Arbitrase Internasional

5. Hak Asasi Manusia Internasional

28 Dr. Lina Hastuti., S.H., MH 1. Hukum Internasional

2. Hukum Organisasi Internasional

3. Hukum Humaniter Internasional

4. Hukum Diplomatik dan Konsuler

5. Kejahatan Internasional dan Transnasional

29 Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. 1. Hukum Pajak

2. Hukum Acara. Peradilan Tata Usaha Negara

3. Hukum Keuangan Negara


5. Hukum Kepegawaian

30 Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S. 1. Hukum Administrasi



4. Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan

Jasa

5. Pancasila

31 Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. 1. Hukum Administrasi

2. Hukum Lingkungan

3. Hukum Perizinan

4. Hukum Pertambangan


6. Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi



32 Dr. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,

M.H.

1. Hukum Dagang

2. Hukum Surat Berharga


4. Hukum Asuransi

92

33 Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. 1. Hukum Administrasi

2. Hukum Agraria




34 Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. 1. Hukum Internasional

2. Hukum Perancangan dan Perjanjian

Internasional


4. Hukum Udara dan Angkasa

5. Hukum Lingkungan Internasional

35 Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman,

S.H., M.A.

1. Hak Asasi Manusia

2. Hukum Tata Negara

3. Hukum Perundang-undangan

36 Dr. Deddy Sutrisno., S.H., MH. 1. Hukum Agraria

2. Hukum Pajak

3. Hukum Perizinan

4. Hukum Penataan ruang

37 Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H.,

M.Hum.



3. Hukum Siber

38 Dr. Prawita Thalib., S.H., MH. 1. Hukum Islam

2. Hukum Perbankan

3. Pengantar Fiqh Muamalat

39 Dr. Astutik., S.H., MH 1. Hukum Pidana

2. Hukum Pidana NAPZA

3. Kejht. Thd. Nyawa & Harta Kekayaan

4. Hukum Pidana Pers

5. Ilmu Kedokteran Kehakiman

40 Dr. Radian Salman., S.H., LL.M 1. Hukum Tata Negara

2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

3. Hukum Pemilu

4. Teori Konstitusi

5. Perbandingan HTN

41 Dr. Enny Narwati., S.H., MH 1. Hukum Internasional

2. Hukum Laut

3. Hukum Humaniter Internasional

4. Hak Asasi Manusia Internasional

5. Kejahatan Internasional & Transnasional

41

Dr. Ghansam Anand., S.H., M.Kn.

1. Hukum Acara Perdata

2. Hukum Islam

panduan pendidikan program doktor program studi...

Documents