PANDANGAN MUḤAMMAD ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ TENTANG

HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH

(Analisis Menurut Teori Maṣlaḥah)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SARI RAHMAH

NIM. 150101102

Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2020 M/1441 H

SARI RAHMAH

NIM. 150101102

Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

v

ABSTRAK

Nama/NIM : Sari Rahmah/150101102

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī Tentang Hukum

Wanita Bekerja Di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori

Maṣlaḥah)

Tebal Skripsi : 76 Halaman

Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag

Kata Kunci : Hukum Wanita Bekerja, Di Luar Rumah, Teori

Maṣlaḥah.

Penelitian ini mengkaji tentang hukum wanita bekerja di luar rumah menurut

teori maslahah dalam pandangan Muhammad Ali al-Sabuni, seperti diketahui

perspektif ulama tentang hukum wanita bekerja diluar rumah tampak masih

tidak padu dan diperdebatkan. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya dalil

yang tegas mengharamkan atau membolehkan wanita bekerja diluar rumah. Hal

lain ditambah dengan kenyataan bahwa ada bidang-bidang tertentu yang

pekerjanya dimungkinkan dilakukan oleh kalangan wanita.Masalah yang dikaji

adalah bagaimana pandangan, dalil dan metode istinbat yang dugunakan oleh al-

sabuni. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang

digunakan adalah deskriptif-analisis. Hasil analisa penelitian menunjukkan

bahwa menurut al-Sabuni, hukum wanita yang bersuami bekerja diluar rumah

dilarang, sebab ia dibatasi dengan kewajibannya dalam melaksanakan tugas-

tugas rumah tangga. Dalil yang digunakan adalah QS.Al-Maidah [5] ayat 2, QS.

Al-ahzab [33] ayat 33, HR. al-Bukhari dari Ibn Abi Laila, HR. Tirmizi dari

Abdullah bin Ma’sud. Menurut al-Sabuni dalil dan hadits tersebut menjelaskan

larangan bagi wanita untuk keluar rumah tanpa ada keperluan atau hajat. Dalam

makna ini, tidak berarti mengekang wanita untuk tetap dirumah selamanya.

Hanya saja, rumah adalah tempat asal seorang wanita, dan tempat menetapnya

seorang wanita. Seorang wanita dibenarkan keluar rumah apabila memang ada

kebutuhan dan hajat, seperti kemasjid, rekreasi dan istirahat untuk kebutuhan

tubuhnya, tetapi dengan syarat harus sopan dan mematuhi tata krama. Adapun

metode istinbat yang dipakai oleh al-Sabuni cenderung pada penalaran istislahi,

yaitu penalaran dengan bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan. Pendapat

al-Sabuni tentang hukum wanita bekerja diluar rumah dilihat tampak sejalan

dengan teori maslahah. Sebab, larangan wanita bekerja di luar rumah bertujuan

untuk meminimalisir terjadinya kerusakan bagi wanita dan mendatangkan

kemaslahatan baginya.

vi

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah

menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring

salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat

perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia

untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu

pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan

judul: “Pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī Tentang Hukum Wanita

Bekerja Di Luar Rumah (Analisis Menurut Teori Maṣlaḥah)”.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak

terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril

maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang

juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan

motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam

berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis

sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau

dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan

waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan

skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq,

MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat

vii

Akademik Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI, serta seluruh Staf pengajar

dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat

menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada

Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN

Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta

Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi

bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis

sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan

bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula

penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun

2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta

sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam

menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih

sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat

terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka

kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya

memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh 1 Agustus 2019

Penulis,

Sari Rahmah

viii

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman

Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai

berikut:

1. Konsonan

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket

ا 1Tidak

dilambangkan

ṭ ط 61

t dengan

titik di

bawahnya

B ب 2

ẓ ظ 61

z dengan

titik di

bawahnya

‘ ع T 61 ت 3

Ś ث 4

s dengan

titik di

atasnya

gh غ 61

f ف J 02 ج 5

ḥ ح 6

h dengan

titik di

bawahnya

q ق 06

k ك kh 00 خ 7

l ل D 02 د 8

m م Ż z dengan 02 ذ 9

ix

titik di

atasnya

n ن R 02 ر 10

w و Z 01 ز 11

h ه S 01 س 12

’ ء sy 01 ش 13

Ş ص 14

s dengan

titik di

bawahnya

y ي 01

ḍ ض 15

d dengan

titik di

bawahnya

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin

Fatḥah a

Kasrah i

Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan

x

Huruf Huruf

ي Fatḥah dan ya Ai

و Fatḥah dan wau Au

Contoh:

,kaifa = كيف

haula = هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan

Huruf

Nama Huruf dan tanda

ا/ي Fatḥah dan alif atau ya Ā

ي Kasrah dan ya Ī

و Dammah dan wau Ū

Contoh:

qāla = ق ال

م ي ramā = ر

qīla = ق يل

yaqūlu = ي قول

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( ة) hidup

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.

xi

b. Ta marbutah ( ة) mati

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طافالا ضة الا rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : روا

رةا نو /al-Madīnah al-Munawwarah : الامديانة الام

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طلاحةا

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

xii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

2. Daftar Riwayat Penulis

xiii

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .................................................................................. i

PENGESAHAN PEMBIMBING ................................................................ ii

PENGESAHAN SIDANG ............................................................................ iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ......................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................. vi

TRANSLITERASI ....................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xii

DAFTAR ISI ................................................................................................. xiii

BAB SATU PENDAHULUAN ............................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................... 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian................................... 5

D. Penjelasan Istilah ........................................................... 6

E. Kajian Pustaka ............................................................... 8

F. Metode Penelitian .......................................................... 15

1. Pendekatan Penelitian ............................................... 15

2. Jenis Penelitian ......................................................... 16

3. Sumber Data ............................................................. 16

4. Teknik Pengumpulan Data ....................................... 16

5. Validitas Data ........................................................... 17

6. Teknik Analisis Data ................................................ 18

7. Pedoman Penulisan Skripsi ...................................... 18

G. Sistematika Pembahasan ............................................... 18

BAB DUA KAJIAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN WANITA

DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA ISLAM ... 20

A. Pengertian Hak dan Kewajiban ..................................... 20

B. Bentuk-Bentuk Hak Wanita dalam Perspektif

Keluarga Islam dan Dasar Hukumnya .......................... 25

C. Pembagian Tugas Pria dan Wanita dalam Hukum

Keluarga Islam .............................................................. 40

D. Teori Maṣlaḥah ............................................................. 44

1. Terminologi Maṣlaḥah ................................................ 44

2. Pendapat Ulama tentang Maṣlaḥah Sebagai Tujuan

Umum Syariat ........................................................... 45

xiv

BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN MUḤAMMAD ALĪ AL-

ṢĀBŪNĪ TENTANG HUKUM WANITA BEKERJA

DI LUAR RUMAH: ANALISIS MENURUT TEORI

MAṢLAḤAH ....................................................................... 50

A. Biografi Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī .............................. 50

B. Pandangan Muḥammad Alī al-Ṣābūnī tentang Hukum

Wanita Bekerja di Luar Rumah ..................................... 53

C. Dalil dan Metode Istinbāṭ Muḥammad Alī al-Ṣābūnī

dalam Menetapkan Hukum Wanita Bekerja di Luar

Rumah ........................................................................... 57

D. Pendapat Muḥammad Alī al-Ṣābūnī tentang Hukum

Wanita Bekerja di Luar Rumah dalam perspektif

Teori Maṣlaḥah ............................................................. 63

BAB EMPAT PENUTUP ........................................................................... 67

A. Kesimpulan.................................................................... 68

B. Saran .............................................................................. 68

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 70

LAMPIRAN .................................................................................................. 77

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................... 78

1

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perspektif Islam tentang wanita ditempatkan sejajar dengan laki-laki

terkait hak-haknya sebagai manusia di muka bumi. Wanita memang memiliki

sisi fisik yang berbeda dengan laki-laki. Ia dipandang sebagai makhluk lemah,

baik dari sisi fisik maupun psikis, dengan keterbatasan inilah wanita seharusnya

diposisikan sebagai makhluk yang mendapat perhatian khusus dibandingkan

dengan laki-laki. Meski keterbatasan psikis dan fisik tersebut ada pada wanita,

justru tidak harus memposisikannya pada posisi yang marginal, membedakan

status sosialnya. Namun, wanita tetap harus mempunyai hak yang sama dengan

laki-laki, misalnya hak yang sama untuk mendapatkan peluang kerja, hak untuk

hidup aman, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari sikap diskriminasi.

Ditemukan batasan-batasan tentang tindakan yang harus dilakukan

wanita, baik ia telah berkeluarga ataupun tidak. Misalnya, seorang wanita yang

telah berkeluarga dilarang keluar rumah tanpa izin suaminya, baik itu untuk

bekerja untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk keperluan lainnya.1 hal ini

mengikuti makna QS. al-Ṭalāq ayat 1. Meskipun konteks ayat ini bicara tentang

hukum larangan isteri yang sudah di talak raj’i untuk keluar rumah, namun ayat

ini juga berlaku bagi isteri yang masih dalam ikatan pernikahan.2 Lebih jelas

lagi, larangan tersebut ada dalam surat al-Aḥzāb ayat 33 yang berbunyi:

1Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam: Pernikahan,

Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani,

dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45. Menurut kesepakatan ulama, seperti

dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu’ al-Fatāwā, bahwa seorang wanita yang telah

bersuami dilarang dan diharamkan keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya. Dimuat dalam

Ibn Taimiyah, Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatāwa Ibn Taimiyah, (penyusun:

Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim), ed. In, “Majmu Fatawa tentang Nikah”, (terj: Abu

Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 160. 2Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah, ed. In,

Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era

2

لييةي ٱل ن ت ب رج ٱل ن في ب يوتيكن ول ت ب رج وقر هي ة وءاتيين وأقيم أول ج ن ٱلصلوع ة وأطي ا يرييد ٱلله لييذ ۥ ن ٱلله ورسوله ٱلزكو ب عنكم ٱلرج إين تي ب ل ٱل س أه هي

ركم ي تط ويطه ا هيDan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah

shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu,

hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Larangan tersebut pada surat al-Ṭalāq ayat 1 dan surat al-Aḥzāb ayat 33

pada prinsipnya bukan pembatasan kebebasan hak yang melekat padanya, tetapi

itu semua hanya untuk memberi perlindungan hukum baginya, termasuk bagi

suaminya. Perlindungan ini dalam arti bahwa hukum menempatkan wanita

(yang berstatus isteri) tadi sebagai makhluk yang haknya harus dibatasi demi

dapat ditunaikannya kewajiban sempurna kepada laki-laki yang menjadi

suaminya, sedangkan untuk bekerja di luar rumah merupakan kewajiban suami

untuk memenuhi hak nafkah isterinya tadi.

Islam pada dasarnya tidak menempatkan pihak wanita sebagai makhluk

inferior atau sebaliknya laki-laki sebagai makhluk superior. Artinya hukum

tentang larangan bagi wanita yang bersuami untuk keluar rumah untuk bekerja

justru dibolehkan dalam agama Islam dalam batasan yang dibenarkan, misalnya

untuk pergi ke pasar membeli kebutuhan keluarga, bekerja di luar rumah untuk

sementara suaminya dalam keadaan sakit, dan hal-hal yang dipandang perlu bagi

wanita untuk keluar rumah.

Tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah, baik untuk bekerja dan

kepentingan lainnya menjadi pendapat beberapa ulama, misalnya Ibnu Katsir

dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur,

menyebutkan wanita makna surat al-Aḥzāb ayat 33 tersebut di atas tentang

wanita dilarang keluar rumah, selagi tidak ada keperluan. Sebaliknya, jika ada

Intermedia, 2005), hlm. 177: Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, ed. In, Fikih

Sunnah, (terj: Asep Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I’Tishom, 2013), hlm. 298.

3

keperluan maka ia dibolehkan, seperti kebutuhan menunaikan shalat di masjid

dengan memenuhi syarat-syaratnya.3 Demikian juga menurut Ibnu Muflih al-

Hanbali, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang membolehkan wanita keluar rumah

karena darurat atau untuk menjalankan kewajiban syariat, atau untuk bekerja

sekalipun.4

Perkembangan globalisasi, teknologi dan informasi, serta kepentingan

akan pekerjaan tentu lebih meningkat. Isu tentang kesetaraan gender

dinaungkan, khususnya tentang persamaan hak bagi wanita untuk bekerja di luar

rumah. Wanita dipandang mempunyai hak yang sama dan mesti dilindungi

sebagaimana hak-hak kaum laki-laki.5 Bahkan, pengaruh perkembangan zaman

tersebut banyak sekali ditemukan wanita bekerja sebagai pelayan restauran,

kafe-kafe, menjadi pramugari, menjadi cleaning service, costumer service pada

bank konvensional dan bank syari’ah, dan lain sebagainya. Ini tentu tuntutan

realita yang tidak mungkin dihindari.

Terkait fenomena wanita-wanita bekerja di luar rumah, ulama tentu tidak

menutup mata, dan pastinya memiliki pendapat-pendapat hukum tersendiri

tentang wanita bekerja di luar rumah tersebut. Dalam penelitian ini, secara

khusus diarahkan pada pendapat hukum Muḥammad Alī al-Ṣābūnī (selanjutnya

ditulis al-Ṣābūnī).

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī seorang ulama kontemporer, lahir di kota

Halb/Aleppo, Syiria pada tahun 1928 M. Setelah lama berkecimpung dalam

dunia pendidikan di Syiria, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan

merampungkan program magisternya di Universitas Al Azhar mengambil tesis

khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Selama

3Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, (tp), jilid 5, (Jakarta:

Pustaka Ibnu Katsir, tt), hlm. 208. 4Diakses melalui: https://konsultasisyariah.com/520-bolehkah-wanita-bekerja.html, pada

tanggal 15 Juni 2019. 5Pembahasan persamaan hak wanita dan laki-laki, banyak dimuat dalam literatur umum

tetang gender, misalnya dalam buku Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme:

Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, (Jakarta: Garuda Wacana, 2012), hlm. 23.

4

hidupnya, Muḥammad Alī al-Ṣābūnī telah banyak menyumbangkan karya tulis

yang mengandung sisi ilmu cukup luas dan bermanfaat.6 Menarik untuk dikaji

pendapat al-Ṣābūnī tersebut dalam kaitannya dengan hukum wanita bekerja di

luar rumah.

Analisa sementara menunjukkan bahwa al-Ṣābūnī tidak membolehkan

wanita bekerja di luar rumah. Karena secara fitrahnya, wanita memiliki fisik

yang lemah, selain itu ia ditugaskan hanya untuk bekerja di dalam rumah, dan

mendidik anak-anak.7 Hal tersebut menurutnya sesuai dengan struktur fisik,

serta kelemahlembutan yang diciptakan pada seorang perempuan. Alasan ini

tentu demi kebaikan dan kemaslahatan wanita itu sendiri.

Terhadap isu persamaan hak dan gender, al-Ṣābūnī justru membantah isu

yang dibangun oleh kaum feminis tentang wanita mempunyai hak yang sama

dengan laki-laki tentang pekerjaan di luar rumah. Menurut beliau, isu tersebut

bukanlah atas nama persamaan hak antara laki-laki dengan wanita tentang

pekerjaan, tetapi justru menzalimi wanita, dan tidak sesuai dengan fitrah wanita

dalam hukum Islam.8 Al-Ṣābūnī tampak tidak setuju dengan isu persamaan hak

wanita dengan laki-laki dalam urusan bekerja di luar rumah.

Berangkat dari uraian masalah di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut

mengenai pendapat al-Ṣābūnī tentang hukum wanita bekerja di luar rumah,

kemudian menarik pula untuk diketahui alasan-alasan al-Ṣābūnī berikut dengan

dalil-dalil yang digunakan, serta kaitan teori maṣlaḥah dengan hukum wanita

bekerja di luar rumah. Untuk itu, permasalahan tersebut akan dikaji dengan

judul: Pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita

Bekerja di Luar Rumah: Analisis menurut Teori Maṣlaḥah.

6Dimuat dalam Redaksi Fimadani, diakses melalui http://www.fimadani.com/biografi-

syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/, pada tanggal 14 Oktober 2019. 7Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-

Mubakkir Sa’ādah wa Ḥasānah, ed. In, Hadiah Untuk Pengantin, (terj: Ikhlah Muzayyanah

Djunaedi). Cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 349. 8Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Hadiyyah al-Afrāh..., hlm. 347.

5

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum wanita

bekerja di luar rumah?

2. Bagaimana dalil dan metode istinbāṭ Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang

hukum wanita bekerja di luar rumah?

3. Bagaimana pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum wanita

bekerja di luar rumah dalam perspektif teori maṣlaḥah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum

wanita bekerja di luar rumah.

2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbāṭ Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī

tentang hukum wanita bekerja di luar rumah.

3. Untuk mengetahui pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum

wanita bekerja di luar rumah dalam perspektif teori maṣlaḥah.

Adapun kegunaan penelitian ini ada dua, yaitu

a. kegunaan praktis bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan

penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas

wawasan tentang hukum perempuan bekerja di luar rumah dan sekaligus

memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada

Fakultas Syari’ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan

perkuliahan. Dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil

penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima

sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum

keluarga.

6

b. kegunaan akademis diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan

rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan hukum wanita

bekerja di luar rumah, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi

mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

D. Penjelasan Istilah

Terdapat empat istilah yang perlu dijelaskan terkait judul penelitian yaitu

istilah “pandangan”, “hukum”, “wanita bekerja di luar rumah”, dan istilah “teori

maṣlaḥah”. Masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

1. Pandangan

Istilah pandangan dalam Bahasa Indonesia berarti pendapat yang di

dalamnya disertakan dengan argumentasi. Terkait dengan istilah ini, maka

pandangan bermaksud semua pendapat, pemikiran, dan termasuk fatwa hukum

yang disertakan dengan argumentasi baik dali-dalil maupun cara penemuan

hukum yang digunakan oleh Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī.

2. Hukum

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata hukum memiliki empat arti: (1)

peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi

semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan,

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan

(kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang

tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam

pengadilan), atau vonis.9

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil,

kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan

hakim.10

Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ḥukmun,

9Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008),

hlm. 531. 10

Jonaedi Efendi, dkk., Kamus Istilah Hukum Populer, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2016), hlm. 182.

7

artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan

pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu

hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Misalnya, hukum

diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya,

hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang.11

Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku

bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak

boleh melakukan sesuatu. Dalam kaitan dengan hukum wanita bekerja, maka

istilah tersebut mengandung arti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

hukum seorang wanita bekerja.

3. Wanita

Kata wanita atau perempuan merujuk pada jenis kelamin, yaitu lawan

dari pria atau laki-laki.12

Kata wanita yang dimaksud di sini dimaknai secara

khusus, yaitu wanita yang telah bersuami atau menikah dan statusnya sebagai

isteri. Hal ini barangkali sejalan dengan maksud hukum wanita bekerja di luar

rumah menurut Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī dalam kaitannya dengan wanita yang

telah menikah.

4. Bekerja di Luar Rumah

Bekerja berarti usaha dalam memenuhi segala tuntutan hidup berupa

nafkah, dan lainnya dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Bekerja di luar

rumah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bekerja melakukan sesuatu

berada di luar rumah atau tempat kediaman sebuah keluarga, seperti bekerja

sebagai supir, pelayan kafe, petani, dan pekerjaan lainnya. Istilah “di luar

rumah” juga dipandang perlu untuk dijelaskan. Sebab, istilah inilah yang

menjadi fokus masalah yang dikaji. Istilah tersebut dalam pembahasan ini

berarti seorang perempuan bekerja di luar rumah. Intinya, keberadaan wanita

11

A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia:

Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaiakan Masalah Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2. 12

Tim Redaksi, Kamus Bahasa..., hlm. 976.

8

untuk bekerja di luar rumah yang jauh dari rumahnya, termasuk bekerja berbaur

dengan laki-laki di luar dalam melakukan pekerjaannya.

5. Teori maṣlaḥah

Istilah teori maṣlāḥah terdiri dari dua kata, yaitu teori dan maṣlāḥah.

Teori berarti pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung

oleh data dan argumentasi, atau logika, metodologi, argumentasi, asas dan

hukum umum yang menjadi dasar penemuan hukum.13

Sementara itu, kata

maṣlāḥah berarti kebaikan, maslahat, adanya manfaat dan kebaikan dari suatu

hal, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, faedah dan

kegunaan.14

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, maṣlāḥah berarti mengambil

keuntungan, menolak mudharat dan mengilangkan kesulitan.15

Berangkat dari makna kata tersebut, maka yang dimaksud dengan istilah teori

maṣlāḥah penelitian ini adalah suatu kaidah atau asas hukum yang telah

ditetapkan oleh para ulama tentang cara pengambilan hukum melalui teori

maṣlāḥah.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang pandangan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum

wanita bekerja di luar rumah, khususnya dalam kaitan analisis menurut teori

maṣlaḥah belum pernah ada. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian

yang relevan, di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Ovi Munawarah, mahasiswa Fakultas Syariah

dan Hukum, Prodi Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

tahun 2018, dengan judul: “Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga: Studi

13

Tim Redaksi, Kamus Bahasa..., hlm. 1290. 14

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, cet. 2, jilid 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2011), hlm. 47. 15

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi

Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

9

Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”.16

Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa menurut Ibnu Qayyim, isteri wajib mentaati suami dalam

perkara yang baik, tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah ketika suami

tidak ada, tidak keluar rumah tanpa izin suami, menjaga harta suami,

mensyukuri kebaikan suami, dan wajib melayani dan membantu suami. Dalam

hal melayani dan membantu suami, isteri wajib mengerjakan pekerjaan dalam

rumah tangga, seperti memasak, menyapu, membuat kue dan roti, dan pekerjaan

rumah lainnya. Landasan hukum yang digunakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

yaitu Alquran surat al-Baqarah ayat 228, hadis tentang ketetapan Rasulullah atas

pekerjaan Fatimah di dalam Rumah, dan kebiasaan para perempuan di masa

sahabat.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup

signifikan dengan skripsi ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan

secara sekilas tentang pengkajian hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Yang

membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian di atas

cenderung mengupas pendapat ulama kewajiban isteri dalam rumah tangga

dalam pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sedangkan penelitian Penulis

dalam hal ini memusatkan pada pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang

Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah.

Skripsi Heri Suwandi, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul: “Pemahaman

Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga:

Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh”.17

Penelitian ini adalah

masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang kewajiban

16

Skripsi Ovi Munawarah, Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Terhadap

Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan

Hukum, Prodi Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018. 17

Skripsi Heri Suwandi, Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan Pengabdian

Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, (Skripsi

yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-

Raniry, tahun 2016,

10

dan pengabdian/bakti seorang isteri memiliki makna yang sama. Masyarakat

memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban isteri yang

mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada

pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami, serta

kewajiban untuk menjaga harta dan dan kesucian diri. Namun, isteri juga wajib

untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu,

memasak dan tugas rumah tangga lainnya.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi

ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang

pemahaman kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga. Yang

membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian di atas

mengupas kasus-kasus yang terdapat di lapangan pada masyarakat di Kecamatan

Jaya Baru Kota Banda Aceh. Sementara dalam penelitian ini secara khusus

diarahkan pada pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita

Bekerja di Luar Rumah.

Skrispi Shirhi Athmainnah, mahasiswi prodo al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, tahun 2012 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri

Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di

Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu”.18

Kesimpulannya

yaitu Kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di

Desa Muntur, secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan

sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut.

Sedangkan secara spiritual, keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di

luar negeri, jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. Fakta tersebut terlihat

18

Skrispi Shirhi Athmainnah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja di Luar

Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan

Losarang, Kabupaten Indramayu, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan

Hukum prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

tahun 2012.

11

pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram dalam pemenuhan

kebutuhan biologisnya, serta ketakwaan kepada Allah yang masih sangat minim

(shalat dan puasa). Dikatakan jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya

syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan

rumah tangga. Hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar rumah (luar

negeri). Selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri

kepada suami.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi

ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara tentang istri bekerja

di luar rumah. Yang membedakan dengan skripsi ini pada fokus masalah,

Penelitian di atas berbentuk studi kasus Kondisi kesakinahan pada keluarga

yang istrinya bekerja di luar negeri di Desa Muntur. Sementara dalam penelitian

ini secara khusus diarahkan pada pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang

Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah.

Skripsi Irma Erviana, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Alauddin Makassar, tahun 2017 dengan judul: “Wanita Karir Perspektif Gender

dalam Hukum Islam di Indonesia”. Kesimpulan skripsi ini adalah wanita karir

merupakan wanita yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang

berbeda-beda. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka

penuhi, salah satunya yaitu memajukan kehidupan mereka baik secara fisik

maupun psikologis. Hal ini dapat terpenuhi bilamana wanita berkarir. Sebab

dengan berkarir dia mempunyai lebih banyak wawasan dan juga relasi. Saat ini

kehadiran wanita diranah publik sudah mulai di terima. Walaupun masih banyak

sekelompok tertentu yang masih menentang wanita untuk bekerja di luar rumah

dengan dalil bahwa wanita sudah kodratnya untuk menjadi ibu dan istri, namun

tidak ada satupun dalil dalam al-Qur’an yang melarang wanita untuk bekerja dan

mengaktualisasikan kemampuannya selama hal tersebut sejalan dengan syariat

Islam.

12

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi

ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang

wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah. Yang membedakan dengan

skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian pada pembahasan Wanita mempunyai

hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu memajukan

kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Sementara dalam

penelitian ini secara khusus diarahkan pada pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī

tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah, serta mengkaji pandangan,

Dalil, dan Metode Istinbāṭ yang Digunakan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī.

Skripsi Faishol Abdul Aziz, mahasiswa prodi Ahwal al-Syakhshiyyah,

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru, tahun 2012 dengan

judul: “Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari terhadap

Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam”.19

Penelitian ini

menggunakan studi lapangan (field research). Analisa data digunakan dengan

analisa data kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif, induktif

dan deskriptif. Kesimpulannya yaitu masih ada perawat-perawat yang memiliki

hubungan yang kurang baik dalam keluarga demi menggapai keluarga yang

bahagia, hal ini dikarenakan beberapa kendala dari pekerjaan mereka selaku

perawat diantaranya: a) Kurangnya perhatian dan pelayanan terhadap suami dan

anak-anak mereka sewaktu mereka bekerja di luar rumah. b) Kekhawatiran

suami terhadap istri yang bekerja atas ketidakpandaian istri dalam menjaga diri

dengan orang lain ketika bekerja di luar rumah.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi

ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang

wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah. Yang membedakan dengan

skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian pada pembahasan Wanita mempunyai

19

Skripsi Faishol Abdul Aziz, Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam Hari

terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Skripsi yang tidak

dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum prodi Ahwal al-Syakhshiyyah, UIN SUSKA

Pekanbaru, tahun 2012.

13

hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu memajukan

kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Sementara dalam

penelitian ini secara khusus diarahkan pada pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī

tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah, serta mengkaji pandangan,

Dalil, dan Metode Istinbāṭ yang Digunakan Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī.

Tesis Muhammad Rusli, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar (Uinam), Pada Tahun 2016, dengan judul: “Wanita

Karir Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus DiKecamatan Rappocini Kota

Makassar”.20

Kesimpulannya yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

Wanita karir dalam perspektif Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan

bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga

status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai

pengabdi Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang seorang

wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri

tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya

Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja

di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat

izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan

istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan

suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh

seorang istri.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi

ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang

wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah. Yang membedakan dengan

skripsi ini pada fokus masalah, Penelitian pada pembahasan studi kasus di

Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Sementara dalam penelitian ini secara

20

Tesis Muhammad Rusli, Wanita Karir Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus

DiKecamatan Rappocini Kota Makassar, (Tesis yang tidak dipublikasikan), Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar (Uinam), Pada Tahun 2016.

14

khusus diarahkan pada kajian pustaka khusus pendapat Muḥammad Alī Al-

Ṣābūnī tentang Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah, serta mengkaji

pandangan, Dalil, dan Metode Istinbāṭ yang Digunakan Muḥammad Alī Al-

Ṣābūnī.

Jurnal yang ditulis dengan judul: “Hukum Perempuan Yang Sudah

Menikah Bekerja Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam”, dimuat dalam

Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI Kalimantan, ditulis oleh Sanawiah.21

Kesimpulannya yaitu hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan

pendapat antara Ulama Klasik Imam Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab tentang

Perempuan bekerja di luar rumah, Imam Ibnu Katsir lebih menekankan

perempuan yang sudah menikah untuk berada di rumahnya, kecuali keluar kalau

ada keperluan yang sangat mendesak. Berbeda halnya dengan M. Quraish

Shihab yang berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja dan berkarir, dan

menjadi pemimpin diranah publik, Quraish Shihab berpendapat bahwasanya

perempuan yang sudah menikah tidak ada larangan untuk atau boleh bekerja

dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri

maupun bersama orang lain dengan lembaga pemerintahan maupun swasta

dengan syarat menjaga harga diri dan norma-norma aturan Agama.

Penelitian di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi

ini. Persamaannya terletak pada adanya pembahasan secara sekilas tentang

hukum wanita yang bekerja diluar rumah. Yang membedakan dengan skripsi ini

pada fokus masalah, Penelitian pada pandangan M. Quraish Shihab yang

berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja dan berkarir, dan menjadi

pemimpin diranah publik, Quraish Shihab berpendapat bahwasanya perempuan

yang sudah menikah tidak ada larangan dan boleh bekerja dalam berbagai

bidang di dalam atau di luar rumah. Sementara dalam penelitian ini secara

21

Jurnal yang ditulis Sanawiah, Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja Di

Luar Rumah Dalam Perspektif Islam”, dimuat dalam Jurnal Ittihad Kopertais Wilayah XI

Kalimantan.

15

khusus diarahkan pada pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī yang melarang

wanita Bekerja di Luar Rumah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dan masih banyak penelitian

lainnya yang bicara masalah wanita yang bekerja, maka terdapat perbedaan

mendasar dengan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian sebelumnya memiliki

kesamaan khusus dalam hal pembahasan wanita bekerja di luar rumah, namun

berbeda dengan konteks kajiannya. Penelitian ini dalam konteks kajian

pemikiran Muhammad Ali al-Sabuni yang dianalisis dengan menggunakan teori

maṣlaḥah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian, sebab

digunakan sebagai cara dan alat dalam perolehan data, sehingga penelitian

terarah pada objek yang dikaji. Pembahasan ini terdiri dari pendekatan

penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas

data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. Masing-masing

penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini

yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell menjelaskan bahwa pendekatan

penelitian dengan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan

pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang

bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan

tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga

menjelaskan bahwa di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun

melalui interprestasi terhadap multi perspektif yang beragam.22

Jadi pendekatan

penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk

22

Ajat Rukajat, Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach),

(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

16

menganalisa terhadap pemikiran Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum

wanita bekerja di luar rumah. .

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research)

dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan

narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian

kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan

pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum wanita bekerja di luar

rumah.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua

kategori, yaitu:23

a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang

dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data

primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari pemikiran

Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum wanita bekerja di luar rumah

terkait fokus penelitian.

b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan.

Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya

dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data

kepustkaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel

hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan

kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber

kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan

pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak

langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Untuk itu, terhadap

23Ibid., hlm. 158.

17

sumber data kepustakaan tersebut, maka dapat digolongkan menjadi tiga bahan

data, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan data primer, yaitu bahan data yang secara langsung memberi

informasi tentang pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī. Di antara rujukan

karyanya yang dipakai yaitu Kitab: Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-

Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa’ādah wa Ḥasānah, Kitab: Ṣafwah al-

Tafāsir, dan Kitab: Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām. Rujukan

kitab Muḥammad Alī al-Ṣābūnī akan terus berkembang pada saat

dilakukannya penelitian.

b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang dapat memberikan

keterangan terkait bahan data penelitian, di antara dirujuk dalam kitab

karangan Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Kitab

karangan Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah

al-Islāmiyyah. Kitab karangan Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Serta kitab

atau buku hukum lainnya yang dipandang relevan dengan kajian

penelitian ini.

c. Bahan data tersier yaitu bahan data ketiga berupa Kamus-Kamus

Hukum, Kamus Bahasa, Ensiklopedi Hukum Islam, Jurnal, Artikel, serta

bahan data lain yang dapat menambah dan memperjelas kajian

penelitian.

5. Validitas Data

Menurut Sugiyono Validitas data merupakan derajat ketepatan antara

data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh

peneliti.24

Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang

sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan

dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan terkait

24

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.

117.

18

penelitian ini yang berkaitan dengan pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī

tentang hukum wanita bekerja di luar rumah.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas,

kemudian dilakukan analisis dengan cara analisis-normatif, yaitu satu cara

analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori

terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai

berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī dikaji

berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum

relevan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku

pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas

Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

Sedangkan terjemahan ayat al-Qur’an penulis kutip dari al-Qur’an dan

terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu

pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup.

Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan

dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat

diurai di bawah ini:

BAB SATU: Pendahuluan, tersusun atas latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian

pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan

skripsi, dan sistematika pembahasan.

19

BAB DUA: Kajian umum hak dan kewajiban wanita dalam konteks

hukum keluarga Islam. Bab ini tersusun atas pengertian hak dan kewajiban,

bentuk-bentuk hak wanita dalam perspektif keluarga islam dan dasar hukumnya,

pembagian tugas pria dan wanita dalam hukum keluarga Islam, teori maṣlaḥah,

terminologi maṣlaḥah, pendapat ulama tentang maṣlaḥah sebagai tujuan umum

syariat.

BAB TIGA: Analisis pandangan Muḥammad Alī al-Ṣābūnī tentang

hukum wanita bekerja di luar rumah: analisis menurut teori maṣlaḥah, berisi

tentang, biografi Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī, pandangan Muḥammad Alī al-

Ṣābūnī tentang hukum wanita bekerja di luar rumah, dalil dan metode istinbāṭ

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī dalam menetapkan hukum wanita bekerja di luar

rumah, serta pendapat Muḥammad Alī al-Ṣābūnī tentang hukum wanita bekerja

di luar rumah dalam perspektif teori maṣlaḥah

BAB EMPAT: Penutup yang berisi tentang ksimpulan dan saran.

20

BAB DUA

KAJIAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN WANITA DALAM

KONTEKS HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Term hak dan kewajiban cukup sering ditemukan dan dibahas baik

dalam isu hubungan seseorang dalam keluarga, maupun hak dan kewajiban yang

umum dalam konteks yang lebih luas, seperti hak dan kewajiban untuk dihargai

dan menghargai, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pelayanan yang baik

berikut dengan kewajiban yang menyertainya. Kajian tentang hak dan kewajiban

juga sering ditelaah dalam konteks hubungan antara seorang pria dan wanita

dalam semua bidang. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengungkap makna

hak dan kewajiban ini, baik dari sudut bahasa maupun istilah para ahli.

Secara bahasa, kata hak berasal dan diambil dari bahasa Arab, yaitu

ḥaqqun, atau dalam bahasa Arab ditulis “ حق”. Dalam “Lisān al-‘Arb”, Ibn

Manẓūr menyebutkan kata “ حق” kebalikan (antonim) kata dari al-bāṭil atau

dalam bahasa Arab ditulis “ الباطل”, bentuk jamaknya ada dua, yaitu “ ق وق atau ”ح

.”حقاق “1 Susunan kata “ حق” yaitu “حقق”, secara semantik terdiri dari beberapa

pengertian. Dalam “Kamus al-Munawwir”, kata “ حق” di antaranya dimaknai

nyata, pasti, tetap, menetapkan, wajib baginya, keadilan, layak, pantas, atau

patut.2 Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai to be true, to be correct, to be

right, truth, correctness, rightness, masing-masing kata tersebut memiliki arti

1Ibn Manẓūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, Lisān al-‘Arb, Juz’ 11, (Kuwait: Dār al-Nawādir,

2010), hlm. 332: Lihat juga dalam, Abd al-Karīm Zaidān, al-Mafaṣṣal fī Aḥkām al-Mar’ah wa

al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, Juz’ 4, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1993),

hlm. 147. 2A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka

Progressif, 2007), hlm. 282-283.

21

sama, yaitu benar atau menjadi benar.3 Jadi, kata hak atau “ حق” dalam bahasa

Arab berarti benar, sesuatu yang tidak dapat diingkari, pasti atau patut.

Menurut al-Jurjānī dan al-Barkatī, “ حق” secara bahasa berarti:

.الذي ل يسوغ إنكاره هو الثابت

“ Ia merupakan ketetapan yang tidak ada alasan untuk mengingkarinya”.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan

oleh al-Zuḥailī, seperti diikutip oleh Ghazaly dan kawan-kawan, bahwa hak

adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Masih dalam kutipan

yang sama, al-Khalif mendefinisikan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh

secara syarak.5 Definisi lainnya dikemukakan oleh al-Zarqā, menurutnya hak

dalam makna umum adalah:

.هو إختصاص ي قرر به الشرع سلطة أو تكليفا

“ Ia adalah kekhususan yang ditetapkan oleh syarak atas suatu kekuasaan

atau pembebanan”.

Dalam pengertian lain, Fathi al-Duraini dikutip oleh Moneb, menyatakan

bahwa hak merupakan suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau

keharusan penunaian terhadap orang lain, untuk memenuhi kemaslahatan

tertentu.7 Subhan menyatakan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak yang

3Hans Wehr, A Dictionary of Modern, (New York: SLS, 1976), hlm. 191-192.

4Lihat, Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah, (Bairut: Dār al-Kutb al-

‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 80: Juga diulas dalam, Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, Mu’jam al-Ta’rīfāt,

(Tp: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 79. 5Abd Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2015), hlm. 46: Pengertian al-Zuḥailī tersebut juga cenderung sama seperti definisi yang

dikemukakan oleh Mardani. Lihat, Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. 2,

(Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2013), hlm. 66. 6Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, al-Madkhal ilā Naẓariyyah al-‘Iltizām al-Āmmah fī al-Fiqh

al-Islāmī, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1999), hlm. 19. 7Mohammad Moneb dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam

Pandangan Nurcholish Madjid, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 44.

22

menjadi milik yang penggunaannya tergantung pada diri sendiri, seperti hak

untuk mendapatkan pendidikan, hak berpendapat dan lainnya.8 Berdasarkan

beberapa rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa hak berkaitan langsung

dengan kekuasaan untuk memiliki sesuatu. Jadi, hak merupakan kebenaran yang

ditetapkan syarak menyangkut kekuasaan atas sesuatu.

Makna hak di atas tampak masih umum, dan mencakup untuk semua

hukum, baik muamalah, jinayat termasuk hak-hak dalam keluarga yang

berkaitan dengan hak suami-isteri. Secara khusus, hak yang dimaksud di sini

adalah hak dalam hubungan suami isteri dalam sebuah keluarga. Meminjam

pendapat Amir Syarifuddin, hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang

(suami atau isteri) dari orang lain (suami atau isteri). Dalam hubungan suami-

isteri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu juga isteri

mempunyai hak.9 Pendapat ini barangkali sama seperti yang disebutkan oleh al-

Sarṭāwī. Menurutnya, di dalam hubungan akad nikah, sepasang suami isteri

menurut hukum syarak ditetapkan hak-hak untuk dapat dipenuhi antara satu

dengan yang lain. Ada hak bersama ada pula hak masing-masing suami isteri.10

Jadi, hak dalam konteks kajian ini adalah hak yang dimiliki oleh suami atau

isteri dalam sebuah keluarga yang wajib dipenuhi oleh masing-masing keduanya

terhadap pasangannya.

Istilah kedua yang berbarengan dengan kata hak adalah kewajiban. Kata

kewajiban merupakan bentuk derivatif dari kata wajib, merupakan satu istilah

yang diserap dari bahasa Arab “ ب جو ” dengan derivasi kata “ –وجب وبا ج ا–وجباا–و وجيبا ”,

8Zaitunah Subhan, Alquran dan Perempuan: Menujuk Kesetaraan Gender dalam

Penafsiran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 87. 9Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2014), hlm. 159. 10

Maḥmūd ‘Alī al-Sarṭāwī, Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, (Aman: Dār al-Fikr,

2007), hlm. 93: Lihat juga dalam, Sālim bin Abd al-Ghanī al-Rāfi’ī, Aḥkām al-Aḥwāl al-

Syakhṣiyyah li Muslimīn fī al-Gharb, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2002), hlm. 428-230.

23

dan bentuk jamaknya “ وب ج .berarti mesti, tetap, dan wajib ”و 11

Menurut al-Ḥayy,

kata wajib secara bahasa kadangkala diartikan sebagai al-suquṭ atau jatuh dan

roboh. Bisa pula dimaknai sebagai “al-tsubut” atau “al-istiqrār”, artinya yaitu

menetap.12

Hal ini seperti dalam pemaknaan istilah “wajabat al-syams”, artinya

bila matahari mulai turun, atau dalam kalimat lain “wajaba al-ha’iṭ”, artinya

dinding telah roboh. Pemaknaan ini menurutnya sama dengan yang digunakan

dalam QS. al-Ḥajj ayat 36:

ئر ٱلله لكم فيها خير ها لكم من شع عليها ٱلله ٱسم فٱذكروا وٱلبدن جعلنعت ر ٱلقانع وأطعموا منها فكلوا جنوب ها وجبت فإذا صواف

لك وٱلم ا كذ سخرن

.تشكرون لعلكم لكم

“ Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi´ar

Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah

olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri

(dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah

sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada

padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.

Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu,

mudah-mudahan kamu bersyukur”. (QS. al-Ḥajj: 36).

Sementara menurut istilah, wajib berarti (sesuatu) yang digantungkan

mengenai ketetapan dengan suatu tindakan orang-orang mukallaf.13

Dalam ilmu

Ushul Fikih, kata wajib sering didefinisikan sebagai suatu tuntutan syarak yang

mesti dilakukan oleh orang mukallaf. Hal ini dapat dipahami dari keterangan al-

Zuḥailī. Menurutnya, wajib adalah apa saja yang dituntut oleh syariat untuk

dilaksanakan dengan tuntutan yang bersifat harus.14

Definisi yang lebih rinci

dikemukakan oleh al-Khallāf, yaitu:

11

Munawwir, Kamus..., hlm. 1537: Wizārah al-Auqāf, Mausū’ah al-Fiqhiyyah, Juz’ 42,

(Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 368. 12

Abd al-Ḥayy Abd al-Al, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta:

Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 72. 13

Wizārah, Mausū’ah..., Juz’ 42, hlm. 368. 14

Muḥammad al-Zuḥailī, al-Mu’tamad fī Fiqh al-Syāfi’ī, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid

1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvi.

24

الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقترن طلبه .بما يدل على تحتيم فعله

“ Wajib menurut syarak adalah sesuatu yang dituntut oleh syari’ untuk

dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah wajib, yang dengan ketentuan

perintah tersebut harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban

melakukannya”.

Menurut Subhan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan

penuh rasa tanggung jawab.16

Hubungannya dengan kedudukan suami isteri

dalam rumah tangga, kewajiban adalah sesuatu yang mesti ditunaikan oleh

seorang suami terhadap isteri atau oleh isteri terhadap suaminya.17

Jadi, dapat

dipahami bahwa kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh seseorang

terhadap orang lain, sebab ada tuntutan syariat di dalamnya. Hubungannya

dengan kewajiban suami isteri, maka istilah kewajiban di sini diartikan sebagai

sesuatu yang wajib dilakukan dan dipenuhi oleh suami atau isteri kepada

masing-masing keduanya berdasarkan adanya petunjuk syarak.

Bertolak dari uraian di atas, juga mengacu pada kekhususan pembahasan

tentang hak dan kewajiban wanita dalam hukum keluarga, maka maksud hak

dan kewajiban di sini adalah sesuatu yang mesti diterima oleh seorang wanita

dari keluarganya, serta sesuatu yang wajib ditunaikannya terhadap keluarganya

dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum syarak. Penegasan hukum

syarak di sini ditujukan pada hukum-hukum yang ditetapkan dalam Alquran,

hadis, serta pendapat para ulama terhadap dalil-dalil yang dimaksudkan.

15

Abd al-Wahhāb al-Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib),

Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 182. 16

Subhan, Alquran..., hlm. 87. 17

Syarifuddin, Hukum..., hlm. 159.

25

B. Bentuk-Bentuk Hak Wanita dalam Perspektif Keluarga Islam dan Dasar

Hukumnya

Istilah hak wanita yang dimaksudkan di sini adalah wanita yang telah

bersuami dan statusnya sebagai isteri. Hal ini linier dengan penjelasan istilah

yang telah penulis urai terdahulu pada Bab I. Perkawinan sebagai perbuatan

hukum antara suami dan isteri untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt.,

yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena

tujuan perkawinan begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan

abadi, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan

kewajiban suami-isteri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-

masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera

rumah tangganya akan dapat terwujud, di dasari rasa cinta dan kasih sayang.18

Wanita merupakan satu individu yang melekat padanya hak-hak yang

harus diterima sebagaimana juga berlaku pada seorang pria. Wanita dalam Islam

sebetulnya harus diperlakukan sama seperti pria dalam beberapa hal, seperti hak

untuk hidup, berpendapat, hak agar dihargai, mendapat kasih sayang, hak untuk

mendapat nafkah bagi wanita yang sudah berkeluarga, hak untuk mendapat

pendidikan, hak untuk mendapat perlakuan baik dari suami.

Islam sebagai sebuah agama telah memberikan beberapa informasi

hukum tentang adanya hak yang melekat pada diri wanita. Kedudukan hak yang

dimaksud sama dan seimbang sesuai dengan kedudukan hak pria. Hal ini telah

diakui secara eksplisit dalam Alquran maupun hadis sebagai sumber rujukan

utama hukum Islam. Untuk lebih memudahkan dalam memahami dasar hukum

hak wanita, penulis merasa perlu untuk membuat dalam tiga kategorisasi hak-

hak yang umum yang mesti diperoleh wanita dalam konteks keluarga Islam.

Masing-masing dapat disarikan dalam poin-poin berikut:

18

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta:Raja

Grafindo Persada, 2015), hlm. 147.

26

1. Hak Mahar

Hak wanita yang telah berkeluarga, atau disebut juga isteri memiliki hak

mendapatkan mahar yang wajib dipenuhi seorang pria selaku suaminya. Mahar

atau maskawin, atau dalam fikih disebut dengan ṣadāq, niḥlah, atau farīḍah,19

merupakan “pemberian wajib” yang harus ditunaikan suami terhadap isterinya,

dan kedudukan “pemberian wajib” tersebut bagi isteri adalah sebagai haknya.

Mahar di sini menurut Hamid Sarong sebagai bentuk simbol kesanggupan suami

untuk memikul kewajiban-kewajibannya selaku suami dalam hidup perkawinan

yang akan memantapkan dan ketrentraman hati isteri.20

Jadi, mahar adalah hak

pertama dalam wujud harta benda, atau bisa juga dalam bentuk lain sesuai

syariat yang wajib ditunaikan suami kepada isterinya.

Cukup banyak sebaran dalil hak wanita atas mahar. Di antaranya adalah

QS. al-Baqarah [2] ayat 236:

ل جناح عليكم إن طلقتم ٱلنساء ما ل تسوهن أو تفرضوا لن فريضة وسع على ومت عوهن

قتر وعلى ۥقدره ٱلم

عا ۥقدره ٱلم عروف مت

على حقا بٱلم

حسني .ٱلم

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka

dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan

suatu mut´ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),

yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Baqarah [2]:

236).

19

HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,

Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 36: Secara bahasa, mahar berarti jujur atau lawan

dari dusta. Pemaknaan ini diambil dari istilah ṣadāq, hal ini menunjukkan sebagai bukti

kejujuran dan kesungguhan dari suami terhadap isterinya. Menurut istilah, mahar adalah harta

yang wajib ditunaikan suami terhadap isteri disebabkan akad nikah. Lihat, Mabrūk al-Aḥmadī,

dkk., al-Fiqh al-Muyassar, (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 481:

Sayyid Sālim, Fiqh al-Sunnah li al-Nisā’, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 512. 20

A.Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, (Banda Aceh:

Yayasan PeNA, 2010), hlm. 95.

27

Najieh mengemukakan dalil utama mahar megacu pada QS. al-Nisā’ [4]

ayat 4:21

.ا مري ا هني فكلوه نفسا منه ن طبن لكم عن شيء فإ وءاتوا ٱلنساء صدقتهن نلة Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang

sedap lagi baik akibatnya. (QS. al-Nisā’ [4]: 4).

Kemudian ketentuan QS. al-Nisā’ [4] ayat 20-21:

شيا منه تأخذوا فل اهن قنطار إحدى وءاتيتم زوج مكان وإن أردت ٱستبدال زوج بعض إل بعضكم أفضى وقد ۥتأخذونه وكيف . مبينا وإثما بتنا ۥأتأخذونه

.غليظا ميثقا منكم وأخذن

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang

kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang

banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang

sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan

tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

(QS. al-Nisā’ [4]: 20-21.

Kemudian ketentuan QS. al-Nisā’ [4] ayat 24:

حصنت من ٱلنساء إل ما ملكت أينكم كتب ٱلله عليكم وأحل لكم ما وٱلمفحي فما ٱستمتعتم به ور صني غير مس لكم م لكم أن تبت غوا بأمو منهن ۦاء ذ إن ٱلفريضة بعد من بۦه ت رضيتم فيما عليكم جناح ول اتوهن أجورهن فريضة ف

.حكيما عليما كان ٱلله Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini

21

Abu Ahmad Najieh, Fikih Mazhab Syafi’i, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 621.

28

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati

(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi

kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā’ [4]: 24).

Empat ayat di atas cukup memberi gambaran sekaligus indikasi hukum

bahwa mahar masuk dalam salah satu kewajiban yang harus ditunaikan suami

dan mahar tersebut menjadi hak bagi isterinya. Dasar hukum lainnya mengacu

pada ketentuan hadis, di antaranya riwayat al-Bukhārī:22

عت سهل بن ث نا سفيان سعت أبا حازم ي قول س ث نا علي بن عبد الله حد حدالساعدي ي قول إن لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سعد

قامت امرأة ف قالت يا رسول الله إن ها قد وهبت ن فسها لك ف ر فيها رأيك ف لم ها شيئا ث قامت ف ق الت يا رسول الله إن ها قد وهبت ن فسها لك ف ر فيها يب

ها شيئا ث قامت الثالثة ف قالت إن ها قد وهبت ن فسها لك ف ر رأيك ف لم يب حنيها قال هل عندك من شيء فيها رأيك ف قام رجل ف قال يا رسول الله أنك

قال ل قال اذهب فاطلب ولو خاتا من حديد فذهب فطلب ث جاء ف قال ما وجدت شيئا ول خاتا من حديد ف قال هل معك من القرآن شيء قال معي

.ذا وسورة كذا قال اذهب ف قد أنكحتكها بما معك من القرآن سورة ك

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan

kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku

mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-

tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk

Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak

memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata

22

Muṣṭafā Dib al-Bughā, al-Tahżīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb, Cet. 2,

(Jakarta: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 389. 23

Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr,

1998), hlm. 1020.

29

lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk

Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga

memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali

yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah

menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan

padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai

Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah

kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu

menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu

meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan

mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata,

"Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas."

Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Qur`an?"

laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau

bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan wanita itu dan

maharnya adalah hafalan Al Qur`anmu. (HR. al-Bukhārī).

Kemudian, ditemukan juga dalil hadis riwayat Abī Dāwud sebagai

berikut:

ث نا ث نا حاد عن ثابت الب نان وحيد عن أنس أن حد موسى بن إسعيل حدالله عليه وسلم رأى عبد الرحن بن عوف وعليه ردع زعفران رسول الله صلى

ف قال النب صلى الله عليه وسلم مهيم ف قال يا رسول الله ت زوجت امرأة قال ما .ذهب قال أول ولو بشاة أصدق ت ها قال وزن ن واة من

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan

kepada kami Hammad dari Tsabit Al Bunani, serta Humaid dari Anas

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin

'Auf padanya terdapat bekas minyak za'faran. Kemudian Nabi shallallahu

'alaihi wasallam berkata: "Apakah ini?" Lalu ia berkata; wahai

Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: "Mahar

apakah yang telah engkau berikan kepadanya?" Ia berkata; emas sebesar

biji kurma. Beliau berkata: "Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun

hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. (HR. Abī Dāwud).

Dua dalil hadis di atas juga memberi indikasi dan informasi hukum

tentang hak mahar isteri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Selain ayat

24

Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, (Riyadh: Bait al-

Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 240.

30

Alquran dan hadis, dalil ketiga adalah ijmak ulama. Para ulama telah sepakat

bahwa mahar adalah hak isteri yang wajib diberikan oleh suaminya. Imām al-

Qurṭubī dalam menafsirkan QS. al-Nisā’ [4] ayat 4, berpedapat bahwa ayat

tersebut menunjukkan wajibnya mahar diberikan untuk wanita, dan hal ini telah

disepakati oleh para ulama, dan tidak ada perselisihan di dalamnya.25

Ibn Ḥazm

dan Ibn Munżir menyebutkan ulama sepakat bahwa mahar merupakan hak isteri

yang wajib diberikan suami. Mahar yang dimaksud boleh juga dengan hafalan

ayat Alquran. Mahar boleh sedikit atau banyak.26

Ibn Qudāmah, dari kalangan

Ḥanabilah menyebutkan bahwa mahar disyariatkan di samping atas dasar dalil

Alquran, sunnah, juga berdasarkan ijmak kaum muslimin.27

Keterangan lainnya

dikemukakan oleh al-Māwardī, dari kalangan al-Syāfi’iyyah. Menurutnya, wajib

mahar itu ditetapkan berdasarkan kitab (Alquran), sunnah, dan ijmak ulama.

Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan hak bagi isteri.28

2. Hak Nafkah

Term nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu nafqah “ نفقة”. Kata tersebut

diambil dari kata dasar na-fa-qa “نفق”, secara bahasa berarti habis atau

berkurang. Menurut al-Jazīrī, kata nafkah secara bahasa berarti mengeluarkan

dan pergi. Kata نفق tersebut sama polanya (wazan/timbangan) seperti kata دخل

dengan bentuk maṣdar (noun atau kata benda) yaitu nufūq “ ن ف وق” dan sama seperti

25

Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān, Juz’ 6, (Bairut: Mu’assasah al-

Risālah, 2006), hlm. 44: Keterangan tersebut juga diulas dalam, Sayyid Sālim, Fiqh..., hlm. 513:

Lihat juga, Imād Zakī al-Barūdī, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm li al-Nisā’, (Terj: Tim Penerjemah

Pena), Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 360. 26

Ibn Ḥazm, Marātib al-Ijmā’, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), hlm. 116 dan 123: Lihat

juga, Ibn Munżir, al-Iqnā’, (Riyad: al-Tijāriyyah, 1408 H), hlm. 300-302. 27

Ibn Qudāmah, al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr, Juz’ 8, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī,

1983), hlm. 3. 28

Abī al-Ḥasan al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī, Juz’

9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 390-392.

31

kata dukhūl “ ول خ .”د 29

Persamaan pola antara kedua kata tersebut karena masing-

masing memiliki tiga huruf, sehingga dalam sudut ilmu ṣaraf (ilmu tentang asal

kata dan perubahan kata dalam bahasa Arab) kedua kata tersebut memiliki pola

dan bentuk perubahan kata yang sama. Berbeda dengan sebelumnya, Wahbah

al-Zuḥailī justru melihat asal kata nafkah yaitu نفقا , bukan نفق.30

Menurut terminologi, rumusan definisi nafkah cukup banyak ditemukan,

di antaranya seperti yang disebutkan oleh al-Jazīrī. Menurutnya, nafkah secara

istilah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib

dinafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang

terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya.31

Dalam

pengertian ini, pihak yang memberi nafkah tidak disebutkan secara tegas, sebab

hanya ditujukan kepada seseorang, baik ia suami terhadap isterinya, maupun

ayah kepada anak-anaknya. Namun, pengertian tersebut cenderung diarahkan

pada maksud nafkah suami terhadap isteri. Hal ini juga dapat dipahami dari

pendapat Amir Syarifuddin. Ia menyebutkan, kata nafkah dalam kaitan dengan

hubungan perkawinan berarti sesuatu yang dikeluarkan dari harta (suami) untuk

kepentingan isterinya.32

Makna nafkah khusus dari suami terhadap isteri

barangkali karena ketiga jenis nafkah tersebut (makanan, pakaian, dan tempat

tinggal) merupakan bentuk-bentuk yang harus diterima oleh isterinya.

Definisi lainnya disebutkan oleh al-Zuḥailī. Menurut-nya, nafkah adalah

kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat

tinggal. Makanan yang dimaksud meliputi roti, lauk pauk dan lain sebagainya.

Pakaian yaitu sesuatu yang biasa dipakai dan menutup aurat, adapun tempat

29

Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, (Terj: Faisal Saleh), Jilid

5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069: Lihat juga, Munawwir, Kamus..., hlm.

1449: Syarifuddin, Hukum..., hlm. 165. 30

Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani

dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94. 31

Al-Jazīrī, al-Fiqh..., hlm. 1069. 32

Syarifuddin, Hukum..., hlm. 165.

32

tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, alat pembersih, perabotan, dan

lain sebagainya.33

Rumusan ini juga cenderung sama seperti pengertian

sebelumnya. intinya, nafkah berkaitan dengan beban wajib yang ditanggung

oleh seseorang khususnya suami kepada orang yang wajib dinafkahi (kepada

isterinya) berupa tiga jenis nafkah yaitu makanan (pangan), pakaian (sandang)

dan tempat tinggal (papan).

Memberi nafkah kepada isteri merupakan kewajiban suami meliputi

makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya serta hal-hal

yang berkaitan dengan kemaslahatan isteri.34

Dengan demikian, dapat diketahui

bahwa nafkah isteri yang wajib dipenuhi oleh suami ada tiga bentuk, yaitu

pangan berupa makanan dan minuman, sandang berupa pakaian yang layak,

serta papan berupa tempat tinggal yang layak dan patut untuk didiami. Masing-

masing dari tiga macam nafkah isteri tersebut dapat diuraikan kembali sebagai

berikut:

a. Pangan

Salah satu dalil nafkah pangan mengacu pada ketentuan QS. al-

Nisā’ [4] ayat 34:

مون على ٱلنساء بما فضل ٱلله بعضهم على بعض من أنفقوا وبماٱلرجال ق ولم ت أمو لح فظت قنتت فٱلص نشوزهن تافون وٱلت ٱلله حفظ بما للغيب ح

ضاجع ف وٱهجروهن فعظوهن فل تبغوا عليهن أطعنكم فإن وٱضربوهن ٱلم

.كبيرا اسبيل إن ٱلله كان علي

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah

33

Al-Zuḥailī, al-Fiqh..., hlm. 94. 34

Abdullāh al-Tuwaijīrī, Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī, (Terj: Achmad Munir Badjeber,

dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hlm. 1078: Bandingkan dengan, Muh. Hanbali,

Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian, (Yogyakarta: Laksana,

2017), hlm. 429.

33

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,

oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

(QS. al-Nisā’ [4]: 34).

Term pangan dalam pembahasan ini berupa sesuatu yang sifatnya

dimakan atau diminum. Dalam literatur fikih, nafkah pangan sering

disebut dengan aṭ’amun “أ طعم”. Ada juga yang menyebutkan nafkah

pangan dengan istilah “nafkah” saja. Kata nafkah digunakan untuk

menamakan makanan yang wajib diberikan kepada isteri.35

Nafkah

pangan ini pada dasarnya berhubungan dengan segala sesuatu yang

dimakan, misalnya nasi, roti, kue, gandum, dan makanan lainnya,

termasuk di dalamnya jenis minum-minuman.

Menurut al-Zuḥailī, termasuk dalam makna makanan adalah roti,

lauk pauk, minuman, cuka, minyak dan sejenisnya.36

Jadi, nafkah pangan

untuk isteri harus berupa makanan yang baik dan boleh di makan secara

hukum. Nafkah pangan dalam konteks fikih bukanlah nafkah pangan

yang belum matang, belum siap diminum, belum siap makan/siap santap.

Tetapi, nafkah pangan di sini adalah semua makanan dan minuman yang

sudah siap saji, isteri tidak harus memasaknya terlebih dahulu. Isteri

dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk memasak nasi, membuat kue

dan lainnya.37

Sebab, nafkah pangan bagi isteri adalah makanan yang

35

Lihat, Aḥmadī, dkk., al-Fiqh..., hlm. 488. 36

Al-Zuḥailī, al-Fiqh..., Jilid 10, hlm. 94 dan 119. 37

Dalam konteks nafkah pangan isteri, memang ada pendapat yang tidak mengharuskan

makanan siap saji, tetapi boleh juga yang belum siap saji. Dalam kondisi makanan yang belum

siap saji, isterilah yang bertugas untuk memasaknya. Pendapat ini didasari oleh karena Nabi

Muhammad saw., dalam salah satu riwayat telah menentukan tugas-tugas antara Ali ra dengan

Fatimah ra. Ali diberi tugas untuk bekerja di luar mengahsilkan nafkah, sementara Fatimah

berkerja di dalam rumah, termasuk di dalamnya memasak apa-apa yang telah diberikan suami

apabila memang belum dimasak. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Habib, Ibn Qayyim, Abdul

Majid, al-Sabuni, dan ulama lain. Pendapat Ibn Habib dan Ibn Qayyim dapat ditemukan dalam,

34

secara keseluruhan harus siap saji, siap makan atau siap untuk diminum.

Mencermati uraian di atas, barangkali membawa pada satu pemahaman

bahwa nafkah pangan isteri merupakan kewajiban yang ditetapkan

berdasarkan syariat, hadir berdasarkan rujukan nas lantaran keterikatan

pernikahanlah yang menjadi sebab timbulkan kewajiban nafkah tersebut.

b. Sandang

Dalil nafkah sandang mengacu pada ketentuan hadis riwayat Abī

Dāwud dari Hakim:

الله ما حق زوجة عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال ق لت يا رسول أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ول تضرب الوجه ول ت قبح ول ت هجر إل ف الب يت قال أبو داود ول ت قبح أن

ق بحك الله ت قول .

“ Dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku

katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami

atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau

makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah

engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan

perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād, (Terj: Masturi Irham, dkk),

Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 199-203: Pendapat Abdul Majid dapat dilihat

dalam, Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah, (Terj: Harits

Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294-295: Sementara pendapat

al-Sabuni dapat dilihat dalam, Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-

Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa’ādah wa Ḥasānah, (Terj: Ikhlah Muzayyanah Djunaedi). Cet. 6,

(Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 349. 38

Abī Dāwud, Sunan..., hlm. 243: Ibn Qayyim menyatakan, lafaz “وها pada hadis ”وتكس

tersebut sama artinya dengan lafaz “ذاكتسبت Hal ini sama hukumnya .(apabila kamu berpakaian) ”ا

memberi makan dengan makanan yang sama sebagaimana makanan suami. Dalil hadis tersebut

juga memberi indikasi hukum wajib suami untuk memberi makan dan pakaian isterinya sesuai

dengan kadar kesanggupan suami. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ‘Aun al-Ma’būd Syarḥ

Sunan Abī Dāwud, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180: Yusuf al-

Qaradhawi menyebutkan larangan menampar wajah adalah salah satu yang harus diperhatikan

suami. Suami dilarang menampar karena akan merendahkan martabat isteri, di samping wajah

adalah simbol dari kecantikan seorang wanita. Kendatipun harus menampar, maka tamparan

tersebut tidak melukai, menyakiti apalagi mematikan. Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, al-Ḥalāl wa

al-Ḥarām fī al-Islām, (terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 307.

35

rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya

(dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah

memburukkan wajahmu”. (Abī Dāwud).

Istilah sandang dalam pengertian ini adalah berupa pakaian yang

layak untuk dipakai isteri dan sesuai dengan nilai-nilai yang Islami.

Nafkah sandang adalah salah satu yang wajib dipenuhi suami terhadap

isteri. Berdasarkan hadis riwayat Abī Dāwud dari Hakim telah dikutip

sebelumnya, jelas kiranya memberi pemahaman bahwa suami wajib

untuk memberi pakaian kepada isteri di samping wajib memberikan

nafkah pangan.

Wahbah al-Zuḥailī menyatakan nafkah sandang meliputi pakaian

yang dapat menutup aurat. Penetapan ukuran atau kadar nafkah sandang

bukanlah berdasarkan dalil syarak, tetapi lebih kepada keputusan hakim

dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami. Apabila suami kaya,

maka nafkah sandang isteri adalah dari bahan yang halus dan bagus,

sedangkan bagi suami yang miskin boleh dari kain yang kasar. Termasuk

dalam cakupan nafkah sandang adalah kain, kerudung, jilbab, celana

(termasuk celana dalam dan luar), sandal, sepatu dan sejenisnya.39

Intinya, nafkah sandang adalah segala sesuatu yang dipakai. Pemenuhan

nafkah sandang ini dikondisikan sesuai dengan tingkat ekonomi suami.

c. Papan

Dalil nafkah papan mengacu pada QS. al-Ṭalāq [65] ayat 6:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ول تضاروهن لتضي قوا عليهن وإن كن عن لكم ف ئتوهن أجورهن أرض فإن حلهن يضعن حت عليهن فأنفقوا أولت حل

.أخرى ۥله فسترضع ت عاسرت وإنوأتروا بينكم بمعروف

“ Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang

39

Al-Zuḥailī, al-Fiqh..., Jilid 10, hlm. 94 dan 123.

36

sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak

itu) untuknya”.40

Term papan dalam bahasan ini dapat diartikan sebagai tempat

tinggal. Tempat tinggal adalah kebutuhan pokok yang mau tidak mau

wajib dipenuhi, tidak hanya untuk orang yang wajib dinafkahi tetapi juga

wajib dipenuhi untuk diri sendiri. Dengan adanya tempat tinggal yang

layak, tentu pemeliharaan anggota keluarga relatif lebih dapat dipenuhi

ketimbang tempat tinggal yang tidak layak. Boleh jadi tempat tinggal

yang layak tersebut adalah rumah sewa. Bolehnya seorang suami

menyewa rumah karena dalam sudut fikih, nafkah papan bukanlah

diukur dari kepemilikannya, tetapi manfaatnya. Hal ini berbeda dengan

nafkah pangan dan sandang, yang keduanya harus dimiliki di samping

mempunyai manfaat.

Al-Jazīrī menguraikan empat pendapat ulama dalam masalah ini

dengan rinci. Poin inti yang disampaikan adalah nafkah papan yang

wajib diterima isteri adalah berupa tempat tinggal dan segala

perlengakapannya. Bagi suami yang mampu, maka tempat tinggal

tersebut haruslah yang bagus, nyaman, adanya kelengkapan perabot

rumah tangga, termasuk di dalamnya menyediakan pembantu rumah

40

Sisi pendalilan (wajh al-dilālah) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib

memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada isteri. Konteks ayat tersebut memang

ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Namun, secara a contrario ayat

tersebut juga berlaku bagi suami yang masih punya ikatan tali pernikahan terhadap isterinya. Al-

Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut secara tersurat memiliki makna hukum, wajib

bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kadar

kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi

nafkah (makanan). Lihat, Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī, Juz’ 3,

(Mesir: Dār al-Hudā al-Nabawī, 2013), hlm. 765.

37

tangga untuk mengurusi tempat tinggalnya dan segala keperluan

memasak.41

Ketiga jenis nafkah tersebut bukan berarti dipenuhi begitu saja, misalnya

suami membeli beras yang belum di masak, membeli kain yang belum di jahit,

atau membeli papan yang belum dibuat rumah. Dalam pandangan fikih, nafkah

pangan justru harus siap santap, nafkah sandang adalah harus siap dipakai, dan

nafkah papan adalah harus siap ditempati. Hal tersebut sejalan dengan uraian Al

Yasa’ Abubakar. Dalam uraiannya, kewajiban suami menyediakan nafkah

tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya bukan sekedar membeli kayu,

batu, pasir, semen, dan material bangunan lainnya, lalu isteri yang membuat

rumah. Suami mesti menyediakan rumah yang siap ditempati. Begitu juga

kewajiban nafkah pakaian, bukan sekedar membeli kain lalu isteri yang

menjahitnya, atau isteri membayar sendiri dengan ongkos kepada tukang jahit,

melainkan kewajiban suami sampai pada mengolah kain tersebut atau

mengongkosinya kepada tukang jahit sehingga nafkah pakaian tersebut siap

dipakai oleh anak isterinya. Begitu juga halnya nafkah makanan bukan sekedar

membawa beras dan lauk pauk lalu isteri yang memasaknya, melainkan

suamilah yang harus mengolahnya menjadi makanan dan minuman yang siap

santap.42

Melihat rincian ini, maka jelaslah bahwa tanggung jawab suami sangat

besar. Oleh sebab itu, giliran isterilah harus menyenangkan suami sepulangnya

dari bekerja dan memperoleh nafkah tersebut.

Tiga nafkah di atas merupakan bentuk nafkah lahir. Di samping itu,

Islam juga menetapkan adanya nafkah batin, berupa menggauli isterinya.43

Sebab keinginan untuk berhubungan badan bukan saja dari pihak suami, tetapi

istri juga memiliki naluri yang sama. Untuk itu, tidak adil dan tidak patut

kiranya suami enggan mengauli isterinya, sementara isteri justru dihukumi wajib

41

Al-Jazīrī, al-Fiqh..., Jilid 5, hlm. 1074, 1079, 1082, dan 1084. 42

Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2016), hlm. 197. 43

Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 117.

38

untuk melayaninya secara seksual. Suami dalam kondisi ini dilarang untuk

enggan menggauli isterinya sebagaimana larangan isteri enggan untuk diajak ke

tempat tidur melakukan hubungan dengan suami. Jadi, keberlakuan nafkah batin

ini sifat hukumnya adalah timbal balik, sementara nafkah lahir berupa pangan,

sandang, dan papan hanya dari pihak suami saja.

3. Hak Perlakuan Baik

Perlakuan baik dari suami merupakan salah satu hak immateril yang

wajib dipenuhi suami terhadap isteri. Dalilnya adalah ketentuan hadis riwayat

Abī Dāwud dari Hakim seperti telah dikutip sebelumnya. Dalam hadis tersebut,

Rasul melarang menjelek-jelekkan isteri, juga ada larangan memukul. Informasi

ini tentu memberi indikasi sebaliknya, di mana memperlakukan dengan baik

adalah salah satu kewajiban suami terhadap isteri, sebab mendapatkan perlakuan

baik itu bagian dari hak isteri. Selain dalil hadis, hak isteri mendapatkan sikap

dan perlakuan baik dari suami juga mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā’ [4]

ayat 19. Ayat ini secara tegas menyebutkan kewajiban suami untuk bergaul

dengan isterinya dengan baik. Adapun bunyinya adalah:

لتذهبوا تعضلوهن ول ايأي ها ٱلذين ءامنوا ل يل لكم أن ترثوا ٱلنساء كرهحشة يأتي أن إل ءاتيتموهن ما ببعض عروف وعاشروهن مب ي نة بف

فإن بٱلم

.كثيرا خيرا فيه ٱلله ويعل شيا تكرهوا أن ف عسى كرهتموهن

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji

yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan

yang banyak. (QS. al-Nisā’ [4]: 19).

Sa’dāwī dalam megomentari ayat di atas menyatakan bahwa maksud

bergaul dengan baik dikembalikan kepada tradisi yang biasa dilakukan suami

39

kepada isterinya, seperti menemaninya dengan baik, mencegahnya dari segala

yang menyakitkan dan merusak, memberikan hak-haknya tanpa ditunda, muka

manis dan ceria, dan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya.44

Sikap seorang suami terhadap isteri idealnya dapat diwujudkan dalam keadaan

apapun, baik isteri dalam keadaan baik-baik terhadap suami atau tidak. Dalam

kondisi ini sekalipun, si suami harus berbuat baik terhadap isteri, sebab

perlakuan baik itu bagian dari haknya. Hal ini selaras dengan pendapat Imām al-

Ghazālī yang menyebutkan perlakuan baik terhadap isteri itu bukan hanya tidak

menyakitinya, tetapi sabar dengan tingkah laku isteri yang menyakiti suami.

Lebih kurang pendapat tersebut dapat dipahami dari kutipan berikut:

كف الأذى عنها، بل آحتمال الأذى مع المرأة حسن الخلق وآعلم أنه ليس .منها، والحلم على طيشها وغضبها

Ketahuilah bahwa memperlakukan isteri dengan baik bukan bagaimana

engkau tidak menyakitinya, tetapi bagaimana engkau sabar menghadapi

tingkah lakunya yang menyakiti dan mengusikmu.

Mencermti uraian di atas, dapat diketahui bahwa wanita selaku isteri

memiliki hak yang seimbang dalam keluarga. Pria selaku suami wajib untuk

memenuhi hak isteri, baik hak materil berupa mahar dan nafkah (pangan, papan,

dan sandang), atau hak isteri yang bersifat immateril (non-benda atau non-harta)

terutama sikap dan pelakuan baik dari suami. Oleh sebab itu, perspektif hukum

keluarga Islam sebetulnya hadir sebagai solusi dalam mengangkat derajat,

harkat dan martabat wanita menjadi lebih baik. Menempatkan wanita pada

posisi yang tidak layak, inferior, subordinat, dan diskriminasi adalah sikap dan

44

Lihat, Amrū ‘Abd al-Karīm Sa’dāwī, Qaḍāyā al-Mar’ah fī Fiqh al-Qaraḍāwī, (Terj:

Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 114. 45

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn, Juz’ 2, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), hlm.

481: Kitab Imām al-Ghazālī ini telah diringkas oleh Ibn Qudāmah. Ibn Qudāmah dalam hal ini

juga mengutip pendapat tersebut. Lihat, Ibn Qudāmah, Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn, (Beirut:

al-Maktab al-Islāmī, 2000), hlm. 99: Keterangan tersebut juga diulas dalam, M. Quraish Shihab,

Yang Hilang dari Kita Akhlak, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 240.

40

tindakan yang tidak patut dan tidak layak secara hukum Islam. Sebab itu pula

wanita dalam konteks keluarga Islam memiliki hak-hak yang sebetulnya

menjadi wujud dari pengangkatan status wanita tadi menjadi lebih baik.

C. Pembagian Tugas Pria dan Wanita dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pria dan wanita yang telah terikat

dalam tali pernikahan memiliki kedudukan masing-masing yang sifatnya mulia.

Pria selaku suami secara hukum Islam ditempatkan sebagai pihak yang memiliki

tanggung jawab yang relatif cukup berat, sebagai pengayom, pelindung, pencari

nafkah, dan memenuhi semua kelengkapan rumah tangga. Begitu pula dengan

seorang wanita selaku isteri, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak

kalah susah dan sulit ketimbang suaminya.

Wanita juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, melayani suami

dalam hal yang baik, patuh dan taat kepada suami sepanjang tidak menyalahi

nilai hukum Islam, serta mendidik anak-anaknya. Adanya hubungan timbal balik

hak dan kewajiban antara kedua pasangan merupakan satu bentuk keniscayaan.

Hubungan akad nikah sendiri dimaknai sebagai sebuah akad, disamping

tujuannya adalah untuk memenuhi hasrat biologis, juga di dalamnya timbul hak,

tanggung jawab, serta tugas-tugas masing-masing pihak.46

Al-Maudūdī (w. 1388

46

Makna nikah sebagai “akad yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik

antarasuami isteri” telah diulas oleh Abū Zahrah dan al-Khallāf. Masing-masing mendefinisikan

nikah sebagai berikut: “ عقد يفيد حل العشرة بي الر جل والمرأة وتعاونما ويد د ما لكليهما من حقوق وما عليه من :ممد أبو زهرةهو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجي بالآخر علي الوجه المشروع ويعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه : عبد الوهاب الخلف...واجبات

.وواجبات عليه ”. Artinya: “Muḥammad Abū Zahrah: Nikah adalah akad yang memberikan manfaat

hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan saling tolong

menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-

masing”...“Abd al-Wahhāb al-Khallāf: Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum

kebolehan untuk bersenang-senang terhadap kedua suami isteri hingga akhir sebagainya

disyariatkan, dan bagi keduanya terdapat hak-hak yang mesti dipenuhi dan kewajiban-kewajiban

di atasnya”. Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, (Madinah: Dār al-Fikr al-

‘Arabī, tt), hlm. 17: Abd al-Wahhāb al-Khallāf, Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, (Kuwait: Dār

al-Qalām, 1990), hlm. 5.

41

H/1979 M),47

agama Islam telah memberikan hak berupa kebebasan untuk

berpendapat juga melakukan ekspresi hidup kepada semua orang. Hanya saja,

menurutnya hak dan kebebasan yang diberikan oleh Islam, juga diimbangi

dengan kewajiban yang dibebankan pada seseorang.48

Dalam konteks keluarga

Islam, ia juga menambahkan bahwa laki-laki dijadikan sebagai pihak yang

bertanggung jawab atas keluarga dan laki-laki lebih memenuhi syarat sebagai

kepala keluarga.49

Intinya bahwa pria atau suami sebagai pihak yang memenuhi syarat dan

kualifikasi sebagai kepala keluarga “head of the family”, sebab pria dipandang

kuat secara fisik, dan kuat pula secara psikis. Sementara wanita ditempatkan

pada posisi yang berada di bawah perlindungan dan proteksi suaminya. Hal ini

sejalan dengan keterangan QS. al-Nisā’ [4] ayat 34 seperti telah dikutip

terdahulu. Kata “al-qawwām” pada ayat ini oleh para ahli tafsir semisal al-

Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan al-Zamakhsyarī memaknainya sebagai istilah metafor, di

mana pria sebagai pengayom isterinya dalam rumah tangga, pria juga menjadi

pendidik atas isterinya. Allah Swt memuliakan pria sebab ia dibebani tanggung

jawab atas isterinya, berupa maharnya dan nafkah.50

Al-Zamakhsyarī

menambahkan bahwa pria secara keseluruhan menjadi pemimpin atas waita. Hal

ini disebabkan kemuliaan yang Allah berikan pada pria atas Wanita. Dengan

dasar ini pula, menurutnya, bahwa kepemimpinan pria didapat dari pemuliaan

Allah tersebut dan bukan karena persaingan, penguasaan atau paksaan. Adapun

kemuliaan pria tersebut berupa kekuatan akal, keinginan kuat dan kekuatan

47

Barsihannor, Pemikiran Abū al-A’lā al-Maudūdī. Jurnal: “Adabiyah”. Volume 13.

Nomor 2. (2013), hlm. 141. 48

Abū al-A’lā al-Maudūdī, Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām, (Translate: Khirshid Ahmad),

(London: The Islamic Foundation, 1980), hlm. 28. 49

Abū al-A’lā al-Maudūdī, Towards Understanding the Qur’ān, (Translate: Zafar Ishaq

Ansari), Volume 2, (London: The Islamic Foundation, 1989), hlm. 35: Keterangan serupa juga

telah diulas dalam, Etin Anwar, Gender and Self in Islam, (Terj: Kuriasih), (Bandung: Mizan

Pustaka, 2017), hlm. 89. 50

Lihat, Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayy al-Qur’ān, Juz’ 6, (Riyad:

Hajar, 2001), hlm. 687: Lihat juga, Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’..., Juz’ 6, hlm. 278: Ibn Umar

al-Zamakhsyarī, Tafsīr al-Kasysyāf, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2009), hlm. 234-235.

42

fisik, sehingga dalam beberapa masalah hukum dibebankan kepada pria dan

bukan wanita, seperti rujuk, talak, kepemimpinan, nasab, khatib jum’at, imam

shalat, dan beberapa contoh lain yang ia sebutkan.51

Pria dan wanita dalam konteks keluarga sebetulnya memiliki tugas

pribadi masing-masing. Pria disinyalir sebagai pihak yang bekerja menghasilkan

nafkah, sementara wanita diposisikan sebagai pihak yang mengatur rumah. Hal

ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Saw yang menetapkan Alī bin

Abī Ṭālib ra (sahabat sekaligus menantu Rasulullah Saw) bekerja di luar rumah,

sementara Faṭīmah ra (anak Rasulullah Saw) bekerja di dalam rumah.

Riwayat hadis yang dirujuk adalah hadis Bukhari sebagai berikut:

ث نا علي أن فاطمة عليهما السلم أتت النب صلى الله عن ا بن أب لي لى حدعليه وسلم تشكو إليه ما ت لقى ف يدها من الرحى وب لغها أنه جاءه رقيق ف لم

لعائشة ف لما جاء أخب رته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا تصادفه فذكرت ذلك نا ن قوم ف قال على مكانكما فجاء ف قعد ب ين وب ي ن ها حت مضاجعنا فذهب

على خير ما سألتما إذا أخذتا وجدت ب رد قدميه على بطن ف قال أل أدلكما مضاجعكما أو أوي تما إل فراشكما فسبحا ثلثا وثلثي واحدا ثلثا وثلثي

ر لكما من خادم .وكب را أرب عا وثلثي ف هو خي

Dari Ibn Abī Lailā, telah menceritakan kepada kami Alī bahwa Faṭīmah

as datang menemui Nabi Saw mengadukan tangannya yang mengeras

karena menggiling. Faṭīmah pernah mendengar kabar bahwa nabi pernah

mendapatkan budak, sayang, kebetulan ia malah tidak ke sana. Faṭīmah

pun menuturkan hal itu pada Aisyah. Ketika Rasulullah Saw datang,

maka Aisyah pun menuturkannya. Kemudian beliau mendatangi kami

yang pada saat itu kami sudah bersiap-siap untuk tidur, maka kami pun

segera beranjak. Beliau bersabda: "Tetaplah pada tempat kalian." Beliau

datang lalu duduk tepat antara aku dan Faṭīmah hingga aku merasakan

kesejukan kedua kakinya. Dan beliau bersabda: "Maukah aku tunjukkan

pada sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang kalian minta? Bila

51

Al-Zamakhsyarī, Tafsīr..., hlm. 234-235. 52

Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ..., hlm. 1061.

43

kalian hendak beranjak ke tempat tidur, maka bertasbihlah tiga puluh tiga

kali dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali serta bertakbir tiga puluh

empat kali. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian daripada seorang

pembantu”. (HR. Bukhari).

Rasul menetapkan jenis pekerjaan di dalam rumah yang harus dikerjakan

Faṭīmah dan menetapkan pekerjaan di luar rumah kepada Alī. Tugas pekerjaan

rumah tersebut meliputi tiap-tiap pekerjaan rumah, seperti pembuatan tepung,

memasak, mengatur tempat tidur, membersihkan rumah, mengambil air, dan

lainnya.53

Cukup jelas bahwa ketetapan Rasul tersebut menjadi dasar bahwa

wanita idealnya bertempat dirumah, mengurus dan mengatur rumah tangga,

sementara pria selaku kepala keluarga bekerja di luar rumah untuk kemudian

menghasilkan pundi-pundi harta benda yang selanjutnya diberikan kepada

isterinya.

Tanggung jawab dan tugas pria selaku suami, kepala rumah tangga yang

bekerja di luar rumah, idealnya harus tetap dilakukan, hal ini dengan maksud

penjagaan atas hak-hak isterinya yang mengatur rumah, menyiapkan keperluan

kerja suami, dan memenuhi semua hal yang berhubungan dengan rumah. Oleh

sebab itu, ideal hukum semacam ini merupakan satu konstruksi yang diinginkan

oleh nas syarak, sebagaimana mengacu pada riwayat hadis di atas. Hal ini juga

telah disinggung secara baik oleh Atin Anwar, bahwa ideal hukum tugas pria

adalah memenuhi kebutuhan isterinya.54

Hanya saja, dalam konteks yang

berbeda misalnya, di mana suami justru tidak mampu melaksanakan tugas dan

kewajibannya secara baik, tidak memberikan nafkah kepada isteri, atau paling

tidak, suami bekerja dengan penghasilan yang relatif sangat kurang. Oleh sebab

itu pula, perspektif hukum keluarga Islam di sini justru tidak ditempatkan secara

kaku. Artinya, wanita selaku isteri tidak lantas dilarang untuk bertugas di luar

rumah dalam membantu suaminya yang tengah kesusahan.

53

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād, Juz’ 5, (Beirut: al-

Risālah, 1998), hlm. 169 dan 395. 54

Lihat, Etin, Gender..., hlm. 92.

44

D. Teori Maṣlaḥah

1. Terminologi Maṣlaḥah

Secara bahasa, maṣlaḥah berasal dari kata ṣalaḥa, yaṣliḥu, ṣalḥan,

ṣāluḥun wa maṣlūḥun, artinya baik, bermanfaat, dan kebaikan.55

Kata maṣlaḥah

adalah maṣdar (kata dasar) dengan arti kata ṣalāḥ, yaitu manfaat, atau terlepas

dari kerusakan. Bisa juga berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong pada

kebaikan.56

Definisi maṣlaḥah mudah ditemukan dalam banyak literatur ushul

Fiqh, secara keseluruhan memberi arti maṣlaḥah sebagai kebaikan dan

kemanfaatan.57

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),58

kata maṣlaḥah

(ditulis dengan “maslahat”), diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan

kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan berguna.59

Jadi, maslahat

secara bahasa daat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat.

Menurut istilah, maṣlaḥah merupakan segala yang mendatangkan

manfaat, baik melalui cara mengambil suatu tindakan maupun dengan menolak

dan menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan dan

kesulitan.60

Dengan demikian, maṣlaḥah diartikan sebagai suatu kebaikan atau

kemanfaatan, di mana kemanfaatan dan kebaikan itu boleh jadi datang karena

mengerjakan sesuatu, atau justru sebaliknya, di mana kemanfaatan dan kebaikan

itu habis karena meninggalkan sesuatu.

55

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Wadzurya, 1989), hlm. 301.

Dimuat juga dalam Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2012), hlm. 148. 56

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2011), hlm. 345. 57

Zahrah, Uṣūl..., hlm. 229: Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2004),

hlm. 304: M. Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam

Disarikan dari Sumber-Sumbernya, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 235. 58

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka

Phoenix, 2009), hlm. 399. 59

Phoenix, Kamus..., hlm. 399. 60

Fridaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara

Konprehensi, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 80-81.

45

2. Pendapat Ulama tentang Maṣlaḥah Sebagai Tujuan Umum Syariat

Aspek penting dan menarik diulas dalam kajian ini dalam perspektif

Islam yaitu maṣlaḥah sebagai indikator utama tujuan umum disyariatkannya

hukum. Kajian ini erat kaitan dengan konsep maqāṣid al-syarī’ah atau maqāṣid

al-‘ām kepemimpinan. Para ulama berpendapat bahwa tujuan umum

ditetapkannya semua aspek hukum dan tata perilaku dalam Islam adalah untuk

kemaslahatan umat manusia itu sendiri, atau dalam istilah fikih disebut dengan

maṣlaḥah, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup.61

Kajian tentang al-maqāṣid, atau boleh disebut dengan tujuan

ditetapkannya hukum Islam, cukup banyak dijumpai dalam literatur ushul fikih.

Kajian tersebut mendapat tempat dan sambutan hangat oleh ahli Islam di abad

modern, sebab menawarkan gagasan yang relatif dipandang baik untuk konteks

kajian dewasa ini. Ulama yang concern dalam mengkaji teori al-maqāṣid yaitu

Abū Isḥāq al-Syāṭibī (w. 790), merupakan ulama dan tokoh yang berafiliasi

dalam mazhab Mālikī. Konsep dan penemuan al-maqāṣid untuk seluruh hukum

dalam Islam telah dimuat dalam kitab yang populer yaitu “al-Muwāfaqāt fī Uṣūl

al-Syarī’ah”.62

Tujuan umum ketetapan hukum—tidak terkecuali masalah

hukum sisi kekeluargaan—dalam Islam bermuara pada kemaslahatan

(maṣlaḥah) manusia, kemanfatan (manfa’ah), dan rahmat (raḥmah) bagi semua.

Hal ini sejalan dengan keterangan ahli ushul seperti al-Syāṭibī, Ibn Āsyūr, Abū

Zahrah, Khallāf, Ḥabīb al-Khaujah, dan banyak lainnya.

61

Khallāf, ‘Ilm..., hlm. 198. 62

Dalam sejarah pekembangan kajian maqāṣid al-syar’iyyah, sebetulnya al-Syāṭibī (w.

790) bukanlah peletak dasar dari kajian tersebut. Banyak ulama lain yang lebih dulu bicara

tentang teori “maṣlaḥah” sebagai maqāṣid ditetapkannya seluruh hukum kepada umat muslim.

Ulama yang lebih awal mengkaji masalah tersebut seperti Imām al-Juwainī (w. 438), al-Ghazālī

(murid al-Juwainī, w. 505), Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām (w. 660), al-Qarafī (w. 684), Najm al-

Dīn al-Ṭūfī, (w. 716), dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751). Hanya saja, puncak perkembangan

penggunaan maṣlaḥah dan kajian tentang tujuan (maqāṣid) ditetapkannya hukum Islam

dilakukan oleh al-Syāṭibī. Di tangan dan hasil fikir beliaulah konsep maqāṣid disempurnakan

bahkan pembaruan. Di samping itu, al-Syāṭibī memberikan uraian landasar teoritis yang relatif

lebih komprehensif ketimbang ulama sebelumnya. Lihat, Al Yasa’ Abubakar, Metode..., hlm.

45-51.

46

Dalam satu kesempatan di dalam tulisannya, Abū Zahrah menyebutkan:

“datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia”.63

Demikian juga

menurut Khallāf, bahwa tujuan umum syāri’ (Allah) mensyariatkan hukum-

hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan

ini.64

Hal ini menandakan bahwa semua hukum, baik ketentuan hukum

perkawinan, muamalah, siyasah, maupun jinayah memiliki tujuan umum untuk

kemaslahatan dan rahmat bagi kehidupan manusia sebagai objek pembebanan

hukum.

Selanjutnya, teori maqāṣid ini kemudian dikembangkan kembali menjadi

lima tujuan umum (maqāṣid al-khamsah) yang semuanya terangkum dalam

konsep ḥifẓ al-dīn (menjaga agama dan ajaran-ajarannya), ḥifẓ al-nafs (menjaga

jiwa), ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal), ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifẓ al-

māl (menjaga harta). Al-Syāṭibī menyebutkan bahwa pembebanan hukum

syariat dikembalikan kepada penjagaan atas tujuan-tujuannya. Tujuan yang

dimaksud dibagi ke dalam ḍarūriyyah (tujuan yang bersifat pokok/primer), yaitu

penjagaan atas lima konsep tersebut. Selain itu ada juga yang bersifat ḥājiyyah

(sekunder), dan taḥsīniyyah (tersier).65

Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan hal pokok

yang apabila terjaga semuanya akan kembali pada tujuan umum tadi, yaitu

kemaslahatan bagi manusia (maṣlaḥah li al-nās). Term maṣlaḥah sendiri berarti

kebaikan dan kemanfaatan. Dalam rumusan yang lebih luas, al-Ghazālī

menyatakan dalam kitabnya “al-Mustaṣfā”:

63

Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm.

364. 64

Khallāf, ‘Ilm..., hlm. 198. Ibn ‘Āsyūr juga menyatakan bahwa pembuat hukum

(syāri’) dalam membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan. Lihat,

Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li Syaikh al-Islām

Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, Juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm. 36. 65

Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah, (Bairut: Dar al-Kutb al-

‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 221: Lihat juga, Amir Starifuddin, Ushul..., Jilid 3, hlm. 177: Abdul

Manan menyebutkan tiga bentuk tujuan hukum tersebut masuk dalam konsep maṣlaḥah ditinjau

dari segi kekuatannya sebagai hujjah. Lihat, Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di

Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

47

أماالمصلحة فهي عبارة فى الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة.

Adapun yang dimaksud dengan maṣlaḥah adalah satu istilah yang pada

pokoknya dikembalikan pada makna mengambil dan menarik manfaat

serta menolak mudarat dan kerusakan.

Konsep maslahat di sini adalah bagian dari prinsip yang dibangun dalam

hukum Islam. Prinsip ini menurut bagian dari cita-cita atau tujuan syariat dalam

rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh atau

disebut juga dengan al-muḥāfaẓah ‘alā kulliyyah al-kams, yang terdiri dari lima

poin seperti telah disebutkan.67

Secara khusus, lima tujuan tersebut dapat dirinci:

a. Memelihara agama (ḥifẓ al-dīn). Dalam konteks ini, agama merupakan

unsur penting dalam kehidupan. Untuk itu, agama wajib dipelihara salah

satunya ada ketentuan hukum pidana Islam tentang jarīmah riddah,

jarīmah pelecehan agama, penyesatan agama dan sejenisnya dengan

ancaman sanksi pidana yang sangat berat.

b. Memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs). Dalam konteks ini, jiwa merupakan

sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi setiap manusia

untuk tetap hidup. Oleh sebab itu, ada aturan hukum mengenai kisas,

yaitu hukuman yang setimpal atas perbuatan yang serupa.

c. Memelihara akal (ḥifẓ al-‘aql). Dalam konteks ini, akal merupakan

bagian penting dalam kehidupan manusia. Penjagaan atas kesehatan akal

menjadi prioritas dalam Islam. Oleh sebab itu, terdapat ketentuan pidana

bagi orang yang meminum-minuman keras atau narkoba.

Mengkonsumsinya dipandang sebagai jalan rusaknya kesehatan akal.

d. Memelihara keturunan (ḥifẓ al-nasl). Hal primer keempat bagi kehidupan

manusia adalah kesucian keturunan manusia. Pandangan demikian

mengingat bahwa kesucian keturunan merupakan salah satu hal yang

66

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, (Mesir: Sidra, t. tp), hlm. 328. 67

Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,

Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 60-61.

48

menunjukkan tingginya derajat manusia. oleh sebab itu, segala bentuk

tindakan yang dapat mencederai kesucian tersebut tidak diperkenankan.

Bahkan, dalam keadaan tertentu terdapat hukuman yang dibebankan

syarak atas pelaku yang berusaha mencederai kesucian tersebut.

Menyadari urgensi kesucian keturunan tersebut, maka hukum pidana

Islam menentukan larangan berbuat zina, dan pelakunya dihukum

dengan ketentuan tertentu.

e. Memelihara harta (ḥifẓ al-māl). Hal primer yang kelima adalah

terpelihara-nya masalah harta atau hak milik. Harta adalah bagian pokok

bagi kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi hajat hidup

agar hidup menjadi tenang, dan ada motivasi dengan tetap melakukan

pekerjaan menghasilkan harta yang halal demi mempertahankan

eksistensi hidup. Melihat urgensi ini, maka Islam melarang adanya

tindakan merusak harta dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam

konteks ini, hukum pidana menentukan adanya hukuman bagi pelaku

pencurian.68

Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas bahwa Islam menetapkan semua

aspek dan dimensi dalam setiap ajarannya, baik yang sudah jelas maupun yang

bersifat masih diperselisihkan dalam kajian ulama memiliki tujuan tersendiri,

dan pada intinya mengarah pada satu tujuan umum dan utama yaitu untuk

kemaslahatan manusia. Khusus dalam konteks adanya ketentuan hukum hak-hak

wanita dalam keluarga, Islam menetapkan itu semua juga bermuara pada tujuan

untuk melindungi wanita dari kesia-siaan, menjaga wanita, terpenuhi semua

kebutuhan hidup yang dibebankan kepada suaminya. Ini semua sebagai wujud

dari usaha menciptakan kemaslahatan itu sendiri. Oleh sebab itu, tujuan hukum

68

Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan

Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.

306-309.

49

ditetapkan dalam ranah hak dan kewajiban pria dan wanita dalam keluarga juga

mengacu pada kemaslahatan bagi keduanya.

50

BAB TIGA

ANALISIS PANDANGAN MUḤAMMAD ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ

TENTANG HUKUM WANITA BEKERJA DI

LUAR RUMAH DALAM TINJAUAN

TEORI MAṢLAḤAH

A. Biografi Muḥammad Alī al-Ṣābūnī

Nama lengkap Muḥammad Alī al-Ṣābūnī adalah Muḥammad bin Alī bin

Jamīl al-Ṣābūnī. Sementara nama lengkap berikut dengan predikat keilmuannya

adalah al-‘Allāmah al-Faqīh al-Mufassir al-Mujāhid al-Mu’amar al-Munawwar

Abū Aiman Muḥammad ‘Alī bin al-Syaikh Jamīl bin ‘Alī al-Ṣābūnī al-Ḥanafī

al-Ḥalabī al-Mālikī.69

Beliau lahir di kota Halb/Aleppo, Syiria pada tahun 1930

M. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, beliau pun

melanjutkan pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya

di Universitas al-Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan

dalam Islam pada tahun 1954 M.70

Al-Ṣābūnī dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya,

Syaikh Jamil merupakan salah seorang ulama senior di Aleppo. Ia (Al-Ṣābūnī)

memperoleh pendidikan dasar dan formal dalam bidang bahasa Arab, ilmu

waris, dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung sang ayah. Sejak usia

kanak-kanak, ia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap

berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, al-Ṣābūnī sudah hafal Al-

Quran.71

Ia pernah menjadi Guru Besar pada institusi Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Suriah, dan Universitas Ummul Qura, Mekkah.72

69

Muḥammad Ayyūb bin Yaḥyā al-‘Alī al-Dimasyqī, al-Taḥrīr al-Yasīr, (tp), hlm. 14. 70

Dimuat dalam Redaksi Fimadani, diakses melalui http://www.fimadani.com/biografi-

syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/, pada tanggal 30 Juli 2019. 71

Dimuat dalam Redaksi Fimadani, diakses melalui http://www.fimadani.com/biografi-

syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/, pada tanggal 30 Juli 2019. 72

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Mawāriṡ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah, (Terj: Hamdan

Rasyid), (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005), hlm. 274.

51

Di samping ayahnya, al-Ṣābūnī juga mempunyai beberapa guru, yaitu

ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muḥammad Najīb Sirājuddīn,

Aḥmad al-Ṣamā, Muḥammad Sa’īd al-Izībī, Muḥammad Rāghib al-Tabbakh,

dan Muḥammad Najīb Khayaṭah. Untuk menambah pengetahuannya, al-Ṣābūnī

juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lain yang biasa diselenggarakan

di berbagai masjid. Setelah menamatkan pendidikan dasar, beliau melanjutkan

pendidikan formalnya di Madrasah al-Tijariyyah. Dalam hal ini, ia hanya

mengenyam pendidikan selama satu tahun. Kemudian, ia meneruskan

pendidikan di sekolah khusus Syariah, yaitu di Khasrawiyya, yang berada di

Aleppo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, ia tidak hanya mempelajari bidang

ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil menyelesaikan

pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949. Atas beasiswa dari

Departemen Wakaf Suriah, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al

Azhar, Mesir, hingga selesai strata satu dari Fakultas Syariah pada tahun 1952.

Dua tahun berikutnya, di Universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister

pada konsentrasi Peradilan Syariah (Qudha Al-Syariyyah). Studinya di Mesir

merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah.73

Setelah dari Mesir, al-Ṣābūnī kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar

di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo. Pekerjaan sebagai guru

sekolah menengah atas selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962.

Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah

Universitas Ummul Qura dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King

Abdul Aziz. Kedua Universitas ini berada di Kota Makkah. Ia menghabiskan

waktu dengan kesibukannya mengajar di dua perguruan tinggi ini selama 28

tahun. Karena prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat

menjadi dosen di Universitas Ummul Qura, ia pernah menyandang jabatan ketua

Fakultas Syariah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik

73

Dimuat dalam Redaksi Fimadani, diakses melalui http://www.fimadani.com/biografi-

syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/, pada tanggal 30 Juli 2019.

52

dan Pelestarian Warisan Islam. Ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada

Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.74

Di samping mengajar, al-Ṣābūnī juga aktif dalam organisasi Liga

Muslim Dunia. Dalam hal ini, ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset

Kajian Ilmiah mengenai Al-Quran dan sunnah. Ia bergabung dalam organisasi

ini selama beberapa tahun. Setelah itu, ia mengabdikan diri sepenuhnya untuk

menulis dan melakukan penelitian. Berkat kiprahnya dalam dunia pendidikan

Islam, pada tahun 2007, panitia penyelenggara Dubai International Qur’an

Award menetapkan al-Ṣābūnī sebagai Personality of the Muslim World. Ia

dipilih dari beberapa orang kandidat yang diseleksi langsung oleh Pangeran

Muhammad ibn Rashid Al-Maktum, Wakil Kepala Pemerintahan Dubai.

Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada sejumlah ulama dunia

lainnya, di antaranya Yūsuf al-Qaraḍāwī.75

Selama hidupnya, ia telah banyak menyumbangkan karya tulis. Sebagai

penulis buku yang produktif, karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa

asing, seperti bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Turki, dan Indonesia. Di

antara tulisannya yang terkenal antara lain:76

a. Kitab: Ṣafwah al-Tafāsir

b. Kitab: Rawai’ al-Bayān fī Tafsīr Ayat al-Aḥkām

c. Kitab: Mukhtaṣār Tafsīr ibn Kaṡir

d. Kitab: al-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān

e. Kitab: al-Nubuwah wa al-Anbiyā’

f. Kitab: Mukhtaṣār Tafsīr al-Thabāri Jamī’ al-Bayān

g. Kitab: Tanwir al-Adhām min Tafsīr Rūḥ al-Bayān

h. Kitab: al-Mawāriṡ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah.

74

Dimuat dalam Redaksi Fimadani, diakses melalui http://www.fimadani.com/biografi-

syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/, pada tanggal 23 Desember 2016. 75

Dimuat dalam Redaksi Fimadani, diakses melalui http://www.fimadani.com/biografi-

syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/, pada tanggal 30 Juli 2019. 76

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Mawāriṡ..., hlm. 274.

53

B. Pandangan Muḥammad Alī al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita Bekerja

di Luar Rumah

Seperti telah disinggung di awal, bahwa al-Ṣābūnī merupakan salah satu

tokoh ulama yang populer dari kalangan Ḥanafī, meskipun pada akhirnya ia

berafiliasi dalam mazhab Mālikī. Pemikiran al-Ṣābūnī tentang tugas wanita

dalam rumah tangga juga tentang hukum wanita bekerja di luar rumah tampak

berbeda dengan pendapat maintream yang selama ini dipahami oleh ulama ahli

hukum Islam lainnya. Pandangan umum yang dibangun oleh al-Ṣābūnī adalah

bahwa wanita memiliki ketetapan dan kewajiban sebagai orang-orang mukallaf

sama seperti adanya ketetapan dan kewajiban bagi seorang pria.77

Terkait

dengan kedudukan wanita dalam rumah tangga, al-Ṣābūnī tidak sependapat

dengan pemahaman tentang isteri hanya memiliki kewajiban dalam melayani

bidang hajat biologis saja dan tidak berkewajiban melayani suami dalam urusan

rumah tangga. Menurutnya, mengurus rumah tangga seperti memasak,

menyapu, dan mengerjakan segala urusan rumah tangga adalah tugas wajib

isteri. Seorang isteri hanya dibenarkan bekerja melaksanakan tugas di dalam

rumah, sementara urusan kerja di luar rumah adalah tanggung jawab dan

kewajiban suami. Lebih kurang, pendapatnya tentang itu dapat dipahami dari

kutipan berikut:

Suami bekerja di luar rumah demi kebahagiaan isteri dan anak-anak,

dengan memenuhi segala kebutuhan sandang dan pengan mereka.

Sementara isteri melaksanakan semua tugas rumah seperti memasak,

mencuci, membersihkan perabotan rumah dan menata interiornya,

sehingga rumah menjadi tempat tinggal yang amat menyenangkan.78

Dari kutipan di atas, cukup jelas bahwa al-Ṣābūnī pada dasarnya ingin

mempertegas kembali tentang kedudukan wanita selaku isteri di dalam rumah

77

Adanya keseimbangan ketetapan wanita dan pria ini dikemukakan oleh al-Ṣābūnī saat

ia menjelaskan tentang hikmah dari praktik poligami Rasulullah Saw. lihat, Muḥammad Alī al-

Ṣābūnī, Syubuhāt wa Abāṭīl Ḥaul: Ta’addat Zaujāt al-Rasūlullāh Saw, (Mekkah: Kulliyyah al-

Syarī’ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1980), hlm. 14. 78

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Kawinlah Selagi Muda, (Tp), (Jakarta, Serambi Ilmu

Semesta, 2000), hlm. 132.

54

tangga, juga kedudukan seorang suami di dalamnya. Posisi suami sebagai kepala

keluarga wajib bekerja memenuhi kebutuhan anak isteri, sementara isteri wajib

pula melakukan tugas-tugas yang rutin di dalam rumah, seperti menyapu dan

contoh lain seperti tersebut dalam kutipan di atas. Al-Ṣābūnī menyebutkan pria

atau suami adalah pemimpin dalam melindungi wanita, memberi kemaslahatan

bagi keluarga, menutup sedapat mungkin terjadinya kerusakan.79

Hal ini

menandakan bahwa al-Ṣābūnī hendak menempatkan laki-lakilah yang bertugas

di luar rumah sementara isteri bekerja di dalam rumah, dengan kriteria pekerjaan

yang berbeda antara keduanya. Dalam kesempatan lain, al-Ṣābūnī juga

menjelaskan sebagai berikut:

و من حق الزوج على زوجته القيام على شؤون البيت، ورعايته، و العمل : خامسا

في البيت من طهي ، وغس يل وتنظيف، بما جرت به العادة و العرف فى كل

.فالحياة تعاون و تكافل... عصور

Yang kelima dari hak seorang suami terhadap isterinya adalah bertanggung jawab penuh untuk mengurusi tugas-tugas rumah tangga

yang rutin seperti memasak, mencuci dan menyapu. Itu semua dilandasi

dengan suatu kebiasaan dan adat pada tiap-tiap tempat... Pada dasarnya,

hidup berumah tangga adalah hidup untuk bisa saling tolong-menolong

dan bahu membahu.

Keterangan ini juga sama seperti sebelumnya, di mana isteri ditempatkan

sebagai pihak yang idealnya menikmati tugas rumah tangga. Isteri bekerja

melaksanakan tugas di dalam rumah, sebaliknya suami bekerja di luar rumah,

Itu semua dilandasi dengan suatu kebiasaan dan adat pada tiap-tiap tempat.

Hubungan keluarga dalam pandangan al-Ṣābūnī adalah hubungan “تعاون” atau

saling tolong menolong sebagaimana juga tersebut di atas. Sehingga isteri wajib

melakukan tugas-tugas rumah. Keterangan lebih jauh adalah tentang masalah

wanita bekerja di luar rumah, juga telah dibahas secara cukup baik dalam

79

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Fiqh al-Syar’ī al-Muyassar fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-

Sunnah, Juz’ 3, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2003), hlm. 230. 80

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa’ādah wa Ḥaṣānah,

(Damaskus: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 149.

55

kitabnya “al-Zawāj al-Islāmī”. Menurutnya, wanita tidak layak dan tidak patut

bekerja di luar rumah. Sebab, kedudukannya selaku isteri dalam rumah tangga

adalah wajib untuk tetap berada di dalam rumah. Wanita bukan sama sekali

tidak diperbolehkan keluar rumah. Al-Ṣābūnī memandang wanita dibolehkan

untuk keluar rumah apabila ada izin dari suaminya, boleh melakukan rekreasi

bersama suami, mengunjungi sanak famili, dan membeli kebutuhan hidupnya.

Hal ini dipahami dari kutipan berikut:

ل تخرج للنزهة، وزيارة ال قارب، و وليس معنى ذلك أ ن تجعل البيت حبسا لها، ب

.ال رحام، وأ داء الصلاة فى المسجد، وشراء بعض الحاجات

Ini tidak dimaksudkan bahwa wanita harus dikurung di dalam rumah. Ia

masih tetap boleh keluar rumah untuk berdarmawisata, mengunjungi

kerabat, sanak famili, melaksanakan shalat di masjid, dan memberi

kebutuhan hidupnya.

Wanita sebagai isteri seperti tersebut dalam kutipan di atas dibolekan

keluar rumah dalam perkara-perkara tertentu, seperti menjenguk saudara, shalat

dan membeli kebutuhan hidup. Sementara itu, untuk sengaja keluar rumah demi

melakukan sebuah pekerjaan sebagaimana laki-laki bekerja di luar rumah justru

tidak dipekenankan. Al-Ṣābūnī dalam konteks ini menentang adanya usaha dari

aktivis Muslim maupun Barat yang mengajukan dan menggalakkan emansipasi

wanita, merekrut tenaga kerja wanita di luar rumah dengan dasar dan alasan

persamaan hak. Dalam kitabnya “al-Mawāriṡ”, ia juga menyunggung seolah ada

usaha selama ini dari kalangan Barat menyamakan hak antara pria dan wanita.

Hal tersebut menurutnya justru mengabaikan pemuliaan terhadap wanita. Sebab,

di satu sisi kalangan ini menyerukan agar wanita juga memiliki hak bekerja di

luar rumah yang kemungkinan bahayanya cukup besar, di sisi lain menyoalkan

ajaran dan tuntunan Islam.82

81

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Zawāj..., hlm. 154. 82

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Mawāriṡ..., hlm. 26-27.

56

Usaha untuk menyamakan hak kerja antara pria dan wanita di luar rumah

menurut al-Ṣābūnī justru akan menelantarakan tanggung jawab dan tugas suami

di luar rumah, sekaligus menelantarkan tugas wajib isteri di dalam rumah,

seperti menyapu, memasak, dan memenuhi kelengkapan rumah tangga untuk

suaminya. Hal ini menurutnya adalah bagian dari bentuk penyimpangan kodrat

wanita itu sendiri. Sejauh temuan terhadap pendapat al-Ṣābūnī, sebetulnya ia

sama sekali tidak berpendapat tentang wanita harus dikekang di rumah, justru

sebaliknya ia memandang wanita boleh keluar rumah dalam posisinya sebagai

ibu rumah tangga. Wanita boleh keluar untuk bertamasya dengan suami, keluar

rumah untuk berkunjung kepada sana famili. Hal ini dapat dipahami dari salah

kutipan sebelumnya. Hanya saja, usaha untuk menyamakan hak dan peran

antara pria dan wanita akan mencelakakan wanita itu sendiri. Hal ini seperti

dapat dipahami dari kutipan berikut:

لا بسبب الفوضى التى أ شاعها الاإباحيون وليس خراب ال سر ودمار البيوت اإ

تخرج عن الطاعة، الش يوعيون لاإفساد المرأ ة المسلمة لتتمرد على تعاليم الاإسلام، و

لا لمصلحة ويصبح المنزل فوضى، لا ضوابط فيه ولا قيود، وما كانت تعاليم الاإسلام اإ

.الزوجين، ليحل الحب والوئام، محل النزاع والخصام

Dan bukanlah kehancuran dan kebinasaan yang banyak menimpa

keluarga dewasa ini tidak lain diakibatkan oleh adanya paham anarkisme

yang disebarluaskan para penganut ajaran permisif dan komunis.

Tujuannya adalah agar wanita musliman menolak dan membangkang

terhadap semua tuntutan dan ajaran Islam. Sehingga akhirnya terjadi

anarkhi dan kekacaubalauan dalam rumah tangga, tanpa ada lagi aturan

dan batasan hukum di dalamnya. Sebenarnya, semua ajaran dan tuntunan

Islam bertujuan mulia, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam

rumah tangga, menumbuhkan saling cinta dan kasih sayang antara suami

isteri dan menghindarkan mereka dari konflik dan perselisihan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa al-Ṣābūnī sebetulnya

ingin menempatkan kedudukan dan fitrah wanita sebagai orang yang wajib

dilindungi, wajib dipenuhi hak-haknya di dalam rumah. Wanita yang telah

83

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Zawāj..., hlm. 154.

57

bersuami menurutnya tidak layak bekerja di luar rumah, sebab dimungkinkan

tugas wajib di dalam rumah akan ditelantarkan. Dalam konteks ini, wanita tidak

harus dikekang di dalam rumah. Ia masih membolehkan wanita keluar rumah

dalam keadaan darurat, memenuhi hajat berkunjung ke tempat keluarga, dan

melakukan shalat. Hanya saja, untuk urusan bekerja di luar rumah, wanita

tampak dibatasi oleh adanya hukum yang mengikatnya, yaitu adanya kewajiban

untuk mengurusi semua urusan rumah tangga, termasuk memberikan pendidikan

kepada anak-anaknya.

C. Dalil dan Metode Istinbāṭ Muḥammad Alī al-Ṣābūnī dalam Menetapkan

Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah

Dalam menggali hukum wanita bekerja di luar rumah, Muḥammad Alī

al-Ṣābūnī menggunakan beberapa sebaran dalil Alquran dan juga hadis nabi,

berikut dengan atsar para sahabat. Di antara dalil Alquran yang ia gunakan yaitu

QS. al-Māidah [5] ayat 2:

ين لذ ا أ أيه ي ئد ولا لقل

لهدي ولا أ

لحرام ولا أ

هر أ لشذ

ولا أ للذ

ئ أ لهوا شع ءامنوا لا ت

صطادوا ولا ذا حللت فأ

وا نا م ورضو ب ن رذ لحرام يبتغون فضلاا م

لبيت أ

ين أ م ءا

ن ذك ش رمن لر ي لحرام أن تعتدوا وتعاونوا على أ

لمسجد أ

وم عن أ ان قومأ أن صده

لعقاب شديد أ للذ

نذ أ

ا للذ

ذقوا أ ت

ن وأ لعدو

ث وأ

لا ولا تعاونوا على أ لتذقوى

.وأ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah

sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat

aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Māidah [5]: 2).

58

Secara umum, ayat di atas menurut al-Ṣābūnī merupakan satu bentuk

perintah untuk dapat saling menolong dan hal-hal kebaikan, dan meninggalkan

semua bentuk tolong-menolong dalam keburukan.84

Pusat perhatian al-Ṣābūnī

terhadap dalil tersebut di atas adalah adanya kalimat yang memerintahkan untuk

saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa “ لتذقوى وأ لر

,Menurutnya .”وتعاونوا على أ

saling tolong-menolong dalam kerangka ayat di atas berlaku umum, termasuk

dalam urusan hubungan pernikahan. Suami wajib membantu isteri dan

sebeliknya isteri juga wajib membantu suami. Dalam realisasinya, bentuk

kewajiban isteri menolong suami adalah kewajibannya untuk mengerjakan

semua tugas-tugas di dalam rumah, seperti mencuci, masah, menyapu dan tugas

rumah tangga lalinnya.85

Dalam kitab “al-Tafsīr al-Wāḍiḥ al-Muyassar”, al-

Ṣābūnī menjelaskan makna saling tolong-menolong dalam makna ayat di atas

adalah tolong-menolong antara sesama manusia, menjunjung atau menegakkan

hak-hak dan keadilan.86

Dalam kesempatan lainnya, ia juga menjelaskan makna

saling tolong menolong pada ayat di atas adalah saling tolong-menolong dalam

mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran: “ تعاونو على فعل

.”الخيرات وترك المنكرات87

Potongan ayat tersebut juga berarti saling tolong-menolong

dalam berbuat kebaikan adalah perwujudan dari istilah “ الر”, dan meninggalkan

kemungkaran adalah wujud dari “التقوى”.88

Ayat tersebut cenderung berlaku umum, sehingga keberlakuannya tidak

sebatas dalam satu masalah hukum saja, namun mencakup semua urusan

hubungan manusia, termasuk dalam soal saling tolong-menolong antara suami

84

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Ātāt al-Aḥkām min al-Qur’ān,

Juz’ 1, (Damaskus: Maktabah al-Ghazāī, 1980), hlm. 523. 85

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Zawāj..., hlm. 149. 86

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Tafsīr al-Wāḍiḥ al-Muyassar, (Beirut: al-Maktabah al-

‘Aṣriyyah, 2007), hlm. 241. 87

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Ṣafwah al-Tafāsīr, Juz’ 1, (Beirut: Dār al-Qur’ān al-

Karīm, 1981), hlm. 326. 88

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, Mukhtaṣar Tafsīr Ibn al-Kaṡīr, Juz’ 1, (Beirut: Dār al-

Qur’ān al-Karīm, 1981), hlm. 477.

59

dan isteri. Oleh sebab itu, ayat di atas digunakan oleh al-Ṣābūnī sebagai bentuk

pengejawantahan adanya tanggung jawab isteri untuk tetap dirumah, dan wajib

mengerjakan tugas-tugas rumah. Hal inilah yang membatasi wanita untuk dapat

keluar rumah, seperti bekerja, dan melakukan hal-hal lain yang bukan hajatnya.

Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al-Aḥzāb [33] ayat 33:

كو لزذ ة وءاتين أ لو لصذ

وأقمن أ لول

هليذة أ لج

ج أ ة وأطعن وقرن في بيوتكنذ ولا ترذجن تره

لبيت ويطهرم لرجس أهل أ

ليذهب عنك أ للذ

ذما يريد أ ن

ۥ ا ورسول للذ

اأ . تطهيرا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah

shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguh

nya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul

bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. al-Aḥzāb [33]:

33).

Fokus yang dijadikan rujukan dalam konteks ayat di atas adalah lafaz

ayat “ هليذة لج ج أ وقرن في بيوتكنذ ولا ترذجن تره لول

أ ” . Menurut al-Ṣābūnī, makna potongan ayat di

atas adalah larangan bagi wanita untuk keluar rumah tanpa ada keperluan atau

hajat. Dalam makna ini, tidak berarti mengekang wanita untuk tetap dirumah

selamanya. Hanya saja, rumah adalah tempat asal seorang wanita, dan tempat

menetapnya seorang wanita. Seorang wanita dibenarkan keluar rumah apabila

memang ada kebutuhan dan hajat, seperti ke masjid, rekreasi dan istirahat untuk

kebutuhan tubuhnya, tetapi dengan syarat harus sopan dan mematuhi tata

krama.89

Dalil lainnya bahwa wanita wajib mengerjakan pekerjaan rumah dan

tidak bekerja di luar rumah adalah riwayat hadis yang dirujuk adalah hadis

Bukhari sebagai berikut:

لام أت ما السذ ثنا عل أنذ فاطمة علي عليه عن ابن أب ليلى حدذ ت النذبذ صلىذ اللذ

ذه جاءه رقيق فل تصادفه ح وبلغها أن ليه ما تلقى في يدها من الرذ تشكو ا وسلذ

ته عائشة قال فجاءن وقد أخذ ا جاء أخر ن مضاجعنا فذهبنا فذكرت ذلك لعائشة فلمذ

ل نقوم فقال على مكانكا فجاء فقعد بين وبينا حتىذ وجدت برد قدميه على بطن فقا

89Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Tafsīr..., hlm. 1046-1047.

60

ذا أخذتما مضاجعكا أو أويتم ا سألتما ا حا ألا أدلهكا على خيرأ ممذ ب ل فراشكا فس

ا ا

ا وثلاثين فهو خير لكا من خادمأ ا أربعا دا ثلاثا وثلاثين وكر .ثلاثا وثلاثين واح

Dari Ibn Abī Lailā, telah menceritakan kepada kami Alī bahwa Faṭīmah

as datang menemui Nabi Saw mengadukan tangannya yang mengeras

karena menggiling. Faṭīmah pernah mendengar kabar bahwa nabi pernah

mendapatkan budak, hanya saja ia malah tidak ke sana. Faṭīmah pun

menuturkan hal itu pada Aisyah. Ketika Rasulullah Saw datang, maka

Aisyah pun menuturkannya. Kemudian beliau mendatangi kami yang

pada saat itu kami sudah bersiap-siap untuk tidur, maka kami pun segera

beranjak. Beliau bersabda: "Tetaplah pada tempat kalian." Beliau datang

lalu duduk tepat antara aku dan Faṭīmah hingga aku merasakan

kesejukan kedua kakinya. Dan beliau bersabda: "Maukah aku tunjukkan

pada sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang kalian minta? Bila

kalian hendak beranjak ke tempat tidur, maka bertasbihlah tiga puluh tiga

kali dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali serta bertakbir tiga puluh

empat kali. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian daripada seorang

pembantu”. (HR. Bukhari).

Hadis ini sebetulnya digunakan al-Ṣābūnī dalam kaitan mempertegas

pendapatnya tentang wanita wajib di rumah dan mengerjakan pekerjaan dan

tugas rumah tangga. Mengikuti dalil hadis di atas pula, al-Ṣābūnī memandang

wanita wajib untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak boleh keluar

rumah kecuali ada keperluan. Wanita yang bekerja di luar rumah justru akan

membuka peluang pelanggaran hukum, termasuk hukum yang berkaitan dengan

keluarga maupun hukum pada pribadi wanita, yaitu tidak jarang wanita yang

keluar rumah membuka auratnya, baik disengaja atau tidak. Oleh sebab itu, dalil

yang lain digunakan adalah riwayat Tirmiżī: Bukhari sebagai berikut: (QS. al-

Aḥzāb [33]: 33). QS. al-Māidah [5] ayat 2Dari Ibn Abī Lailā,

ذا المرأة عورة : عن عبد الله بن مسعود عن النذبى صلى الله عليه وسل قال ا ا نذ

، وا

ل الله منا في قعر ا لاتكون أقرب ا نذ

يطان، وا فها الش ذ خرجت من بيتا استش

.بيتا

90

Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr,

1998), hlm. 1061.

61

Dari Abdullah bin Ma’sud, dari Nabi Saw bersabda: Wanita itu aurat,

jika ia keluar dari rumahnya maka setan mengikutinya. Dan tidaklah ia

lebih dekat kepada Allâh (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.

(HR. Tirmiżī).

Mengomentari hadis tersebut, al-Ṣābūnī menyebutkan wanita yang

keluar rumah rumah maka akan mudah dilihat syaitan, dan masuk dalam

perangkapnya, karena tubuh wanita dipandang sebagai aurat.92

Aurat di sini

menurut al-Ṣābūnī yaitu seluruh bagian tubuh wanita kecuali muka dan telapak

tangan.93

Oleh sebab itu, wanita wajib menutup aurat kecuali dalam keadaan

darurat, seperti seorang dokter wanita. Alasannya dengan adanya kaidah fikih

yaitu:94

.الضرورات تبيح المحظورات

Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang.

Mencermati pendapat al-Ṣābūnī sebelumnya, juga terhadap dalil-dalil

yang ia kemukakan, tampak bahwa al-Ṣābūnī bukan melarang sama sekali isteri

keluar rumah. Wanita yang telah bersuami dipandang boleh keluar rumah jika

ada hajat dan kebutuhan yang sifatnya darurat. Wanita diperkenankan keluar

rumah dalam konteks dan keadaan tertentu, seperti membeli keperluan rumah,

menjenguk dan bersilaturrahim dengan sanak saudara, juga dibolehkan

berwisata dengan syarat mampu menutup aurat, berlaku dan bersikap sopan,

menjaga tata krama, dan tentunya didampingi oleh suami. Dalam konteks wanita

yang bersuami bekerja di luar rumah, pada asalnya al-Ṣābūnī melarangnya,

91

Īsā bin Saurah al-Tirmiżī, al-Jāmi’ al-Tirmiżī, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah,

1998), hlm. 337. 92

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Zawāj..., hlm. 153. 93

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Fiqh..., Juz’ 3, hlm. 228-229. 94

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Fiqh..., Juz’ 3, hlm. 227. 95

Jalāluddīn al-Suyūṭī, al-Asybāh wa Naẓā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah,

Juz’ 1, (Riyad: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1997), hlm. 140: Kaidah tersebut dapat

pula dilihat dalam, Abdissalām al-Sallamī, Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, Juz’ 2,

(Mesir: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 23.

62

sebab yang berkewajiban bekerja itu adalah suaminya, bukan dia. Wanita hanya

wajib mengerjakan pekerjaan yang ranahnya adalah dalam ligkup domestik,

seperti mengurus dan membereskan rumah, serta mendidik anak-anak.

Terhadap pendapat tersebut, maka penulis menduga kuat bahwa metode

istinbāṭ hukum yang digunakan al-Ṣābūnī adalah menggunakan metode istiṣlāḥī.

Para ahli memaknai metode istiṣlāḥī sebagai satu metode penalaran dengan

bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariatan. Dalam

makna lain, metode istiṣlāḥī merupakan metode dengan melihat ada tidaknya

sisi maslahat dari satu peristiwa hukum, dan acuannya adalah dalil-dalil yang

memberi indikasi pemahaman umum tentang adanya kemaslahatan itu sendiri.96

Metode istiṣlāḥī yang digunakan al-Ṣābūnī tampak jelas ketika ia menghimpun

dalil-dalil yang umum tentang kedudukan wanita dalam rumah tangga, dan

kewajiban wanita untuk tetap dirumah dan wajib mengerjakan pekerjaan rumah.

Selain itu, alasan maṣlāḥah menjadi acuan al-Ṣābūnī melarang wanita bekerja di

luar rumah juga tampak pada beberapa kutipan pendapat al-Ṣābūnī sebelumnya.

Ia menyatakan: “لا لمصلحة الزوجين artinya, “Sebenarnya, semua ajaran ,”وما كانت تعاليم الاإسلام اإ

dan tuntunan Islam bertujuan mulia, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan

dalam rumah tangga”.97

Setidaknya, ada empat langah umum dalam menggali

hukum melalui teori maṣlāḥah, yaitu:

a. Menetapkan masalah yang dikaji

b. Mengumpulkan dalil-dalil

c. Memahami makna nas-nas hukum tersebut, mepertimbangkan kondisi-

kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat, mencari

alasan yang dikandung oleh nas-nas tersebut, serta mereduksi nas-nas

hukum menjadi satu kesatuan yang utuh.

96

Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2016), hlm. 18. 97

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Zawāj..., hlm. 154.

63

d. Kesimpulan.98

Empat langkah tersebut telah cukup memberi indikasi hukum al-Ṣābūnī

menggunakan metode istiṣlāḥī. Untuk langkah pertama, masalah yang dikaji

adalah tentang wanita bekerja di luar rumah, kemudian dalil-dalil yang di atas

telah dikutip menjadi rujukan al-Ṣābūnī. Dalam konteks dalil, al-Ṣābūnī

memahami semua dalil yang ada hubungannya dengan hubungan suami isteri

memberi indikasi kuat bahwa wanita hanya layak dan dimuliakan di dalam

rumah dan bekerja di dalamnya mengurusi rumah. Adapu kesimpulannya bahwa

al-Ṣābūnī memandang larangan wanita bekerja di luar rumah adalah demi

kemaslahatan.

D. Pendapat Muḥammad Alī al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita Bekerja di

Luar Rumah Dilihat dari Perspektif Teori Maṣlaḥah

Kajian teori maṣlaḥah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian

hukum. Agama Islam sendiri, seperti telah disebutkan pada bab dua,

menetapkan hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan kehiduapan manusia.

Artinya, bicara maṣlaḥah tidak lain bicara dalam hal tujuan yang ingin dicapai

dari semua konstruksi hukum yang ada dalam Islam. Bidang hukum keluarga

misalnya, semua ketetapan yang ada, baik mengenai kewajiban orang tua

terhadap anak, maupun hak-hak dalam keluarga secara umum ditetapkan

berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan.

Kaitannya dengan pendapat Muḥammad Alī al-Ṣābūnī tentang hukum

wanita bekerja di luar rumah, cenderung bersesuaian dengan konsep maṣlaḥah

yang dibangun dalam hukum keluarga Islam. Wanita yang sudah bersuami

ditempatkan sebagai pihak yang harus mendapat perlindungan daru suaminya.

Salah satunya adalah dengan melengkapi semua kebutuhan hidup isteri, bekerja

di luar rumah dengan tujuan agar nafkah isteri dapat dipenuhi dengan baik.

Dalam konteks wanita bekerja di luar rumah, barangkali disesuaikan dengan

98

Al Yasa’ Abubakar, Metode..., hlm. 66.

64

situasi dan kondisi. Sebab, dewasa ini, ada pekerjaan-pekerjaan yang ahlinya

memang dari kalangan wanita, seperti dokter, perawat, menjadi notulen atau

sekretaris dalam sebuah perusahaan, dosen, dan lain sebagainya. Untuk itu,

kondisi ini tentu tidak boleh dinafikan. Hukum idealnya tidak ditempatkan

secara kaku dan menghambat wanita yang memiliki hobi dan keinginan untuk

bekerja di luar rumah.

Memang ada larangan bagi wanita untuk keluar rumah. Namun, larangan

tersebut tentu masuk dalam “larangan bersyarat”, yaitu ketika wanita keluar

rumah menampakkan aurat, ada keinginan untuk dilihat oleh kaum pria. Ketika

syarat ini tidak ada, dan wanita bekerja di luar rumah mampu menjaga tata

kesopanan dan hukum-hukum yang digariskan dalam Islam, tentu Islam tidak

melarangnya. Bahkan, wanita yang memiliki peran ganda (ranah domestik dan

publik) berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tentu bagian dari

cara mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendapat al-Ṣābūnī

sebelumnya cenderung bersesuaian dengan teori maṣlaḥah mursalah, di mana

hukum boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah agaknya belum dijelaskan

secara pasti di dalam Alquran maupun hadis. Hanya saja, dengan pertimbangan

ada tidaknya sisi maṣlaḥah, maka kedudukan hukum wanita bekerja di luar

rumah dikondisikan dalam dua keadaan. Satu sisi, wanita yang bekerja lantaran

ingin menampakkan perhiasan dan aurat kepada pria justru diharamkan. Di sisi

lain, wanita bekerja di luar rumah demi untuk memenuhi hajat hidup keluarga,

maka hal ini dibolehkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam hukum

Islam, misalnya bekerja dengan tertutup aurat, tidak mengabaikan kewajibannya

selaku isteri dalam rumah tangga, dan syarat-syarat lainnya.

Islam mengakui keberadaan konsep maṣlaḥah sebagai satu langkah

penemuan hukum. Tetapi maṣlaḥah yang dimaksud harus tidak bertentangan

dengan dalil yang lebih tinggi kedudukannya, atau paling tidak maṣlaḥah yang

65

dibangun justru dalam kategori hukum yang masih kurang tegas penunjukan

dalilnya.

Dalam konteks penetapan hukum wanita bekerja di luar rumah, maka

timbangan utamanya adalah dalil nas yang menyebutkan ada tidaknya larangan

wanita bekerja di luar rumah, atau ada tidaknya dalil yang memberi peluang

wanita dimungkinkan bekerja di luar rumah. Apapila wanita bekerja di luar

rumah justru akan menimbulkan bahaya, maka hukum bekerja di luar rumah

dipandang haram, sementara jika sebeliknya, wanita mampu untuk memenuhi

syarat dan ketentuan tata krama dalam Islam, ditambah dengan adanya peluang

maslhata yang besar, maka hukum wanita bekerja di luar rumah justru

dibolehkan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang dimuat dalam

kitab “Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām” karya Izzuddīn bin Abdussalām,

yaitu:

ل أ فضل المقاصد هي أ فضل الوسائلوللوسائل أ حكام المقاصد فمن .... ، فالوس يلة اإ

.وفقه الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضولهاHukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju

maksud yang paling utama merupakan sara yang paling utama.... Barang

siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan

kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

Poin penting yang harus dilihat adalah pertimbangan penetapan hukum

suatu masalah. Dalam Islam, pertimbangan penetapan hukum adalah

mendahulukan dalil nash syarak dibandingkan dengan rasionalitas akal. Sebab,

akal posisisnya hanya digunakan dalam menelaah ketentuan nash syarak.

Misalnya menganalisis sebab-sebab satu ketentuan hukum ditetapkan bagi

manusia dan menganalisis tujuan ditetapkannya hukum. Demikian juga dalam

kasus penetapan hukum wanita bekerja di luar rumah. Jika semata didasari oleh

99

Izzuddīn bin Abdussalām, Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, (Mesir: Maktabah

al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

66

emansipasi wanita tanpa mengindahkan hukum Islam, maka hal tersebut tentu

berseberangan dengan hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, sisi maslahat

yang ada dalam hukum wanita keluar rumah barangkali bersifat conditional,

artinya disesuaikan dengan kondisi dan motivasi wanita tersebut bekerja di luar.

67

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa

yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua

poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa

poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu

pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumya. Adapun saran dikemukakan

dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak

terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi

penelitian, maupun dalam hubungannya dengan analisis isi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang

menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disarikan dalam poin

berikut:

1. Pandangan Muḥammad Alī al-Ṣābūnī tentang Hukum Wanita Bekerja di

Luar Rumah, Muḥammad al-Ṣābūnī tidak berpandangan yang sama

dengan pemahaman ulama mazhab tentang isteri hanya memiliki

kewajiban dalam melayani bidang hajat biologis saja dan tidak

berkewajiban melayani suami dalam urusan rumah tangga. Menurutnya,

mengurus rumah tangga seperti memasak, menyapu, dan mengerjakan

segala urusan rumah tangga adalah tugas wajib isteri. Seorang isteri

hanya dibenarkan bekerja melaksanakan tugas di dalam rumah,

sementara urusan kerja di luar rumah adalah tanggung jawab dan

kewajiban suami.

2. Dalil dan Metode Istinbāṭ Muḥammad Alī al-Ṣābūnī dalam menetapkan

hukum wanita bekerja di luar rumah. Menurutnya, hukum wanita yang

bersuami bekerja diluar rumah dilarang, sebab ia dibatasi dengan

68

kewajibannya dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Dalil yang

digunakan adalah QS. al-Māidah [5] ayat 2, QS. al-Aḥzāb [33] ayat 33,

HR. al-Bukhārī dari Ibn Abī Lailā, HR. Tirmiżī dari Abdullāh bin

Ma’sūd. Adapun metode istinbāṭ yang dipakai oleh al-Ṣābūnī cenderung

pada penalaran istiṣlāḥī, yaitu penalaran dengan bertumpu pada

pertimbangan kemaslahatan. Metode istiṣlāḥī yang digunakan al-Ṣābūnī

tampak saat ia menghimpun dalil-dalil yang umum tersebut tentang

kedudukan wanita dalam rumah tangga, dan kewajiban wanita untuk

tetap di rumah dan wajib mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam konteks

dalil, al-Ṣābūnī memahami semua dalil yang ada hubungannya dengan

hubungan suami isteri memberi indikasi kuat bahwa wanita hanya layak

dan dimuliakan di dalam rumah dan bekerja di dalamnya mengurusi

rumah. Adapun kesimpulannya bahwa larangan wanita bekerja di luar

rumah adalah demi kemaslahatan.

3. Pendapat Muḥammad Alī Al-Ṣābūnī tentang hukum wanita bekerja di

luar rumah dilihat tampak sejalan dengan teori maṣlaḥah. Sebab,

larangan wanita bekerja di luar rumah bertujuan untuk meminimalisir

terjadinya kerusakan bagi wanita dan mendatangkan kemaslahatan

baginya.

B. Saran

Terhadap permasalah penelitian ini, terdapat beberapa saran yang

diajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya, wanita yang bersuami yang bekerja di luar rumah tetap

mematuhi tata krama dan nilai hukum Islam, seperti tetap melakukan

kewajiban dalam rumah tangga, tidak menutup aurat dan perkara

larangan lainnya. Wanita juga diharapkan dapat membantu suami dalam

mengurus dan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga.

69

2. Bagi akademisi, parktisi hukum, dan instansi terkait dapat mengajukan

telaah ulang mengenai hukum wanita bekerja di luar rumah dilihat

tampak sejalan dengan teori maṣlaḥah. Temuan-temuan ini nantinya

dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi lanjutan terhadap

penyelesaian persoalan hukum wanita bekerja di luar rumah.

70

DAFTAR PUSTAKA

A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di

Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaiakan Masalah

Hukum, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia, 2007.

A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, Banda Aceh:

Yayasan PeNA, 2010.

A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir, Surabaya:

Pustaka Progressif, 2007.

Abd al-Ḥayy Abd al-Al, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Terj: Muhammad Misbah,

Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Abd al-Karīm Zaidān, al-Mafaṣṣal fī Aḥkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī

al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, Juz’ 4, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1993.

Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah, Terj:

Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Jakarta: Era Intermedia, 2005.

Abd al-Wahhāb al-Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad

Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.

______, Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.

Abd Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2015.

Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2004.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah,

ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj: Harits Fadly dan

Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2017.

Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum

Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2012.

Abdullāh al-Tuwaijīrī, Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī, Terj: Achmad Munir

Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah, 2015.

71

Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, Terj: Faisal Saleh,

Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Abī al-Ḥasan al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī,

Juz’ 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.

Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān, Juz’ 6, Bairut: Mu’assasah

al-Risālah, 2006.

Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, Riyadh:

Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.

Abu Ahmad Najieh, Fikih Mazhab Syafi’i, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.

Abū al-A’lā al-Maudūdī, Ḥuqūq Insān fī al-Islām, Translate: Khirshid Ahmad,

London: The Islamic Foundation, 1980.

______, Towards Understanding the Qur’ān, Translate: Zafar Ishaq Ansari,

Volume 2, London: The Islamic Foundation, 1989.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Mesir: Sidra, t. tp.

______, Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn, Juz’ 2, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.

Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah, Bairut: Dar al-Kutb al-

‘Ilmiyyah, 2004.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2,

Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015.

Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2016.

Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal

Kritik Sastra Feminisme, Jakarta: Garuda Wacana, 2012.

Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, Mu’jam al-Ta’rīfāt, Tp: Dār al-Faḍīlah, 2004.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Pertama, Cet. 5,

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

______, Ushul Fiqh, Cet. 6, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2011.

Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan

Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2016.

72

Amrū ‘Abd al-Karīm Sa’dāwī, Qaḍāyā al-Mar’ah fī Fiqh al-Qaraḍāwī, Terj:

Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Barsihannor, Pemikiran Abū al-A’lā al-Maudūdī. Jurnal: “Adabiyah”. Volume

13. Nomor 2. 2013.

Etin Anwar, Gender and Self in Islam, Terj: Kuriasih, Bandung: Mizan Pustaka,

2017.

Fridaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara

Konprehensi, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Hans Wehr, A Dictionary of Modern, New York: SLS, 1976.

HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah

Lengkap, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ibn Ḥazm, Marātib al-Ijmā’, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayy al-Qur’ān, Juz’ 6, Riyad:

Hajar, 2001.

Ibn Manẓūr al-Ifrīqī al-Anṣārī, Lisān al-‘Arb, Juz’ 11, Kuwait: Dār al-Nawādir,

2010.

Ibn Munżir, al-Iqnā’, Riyad: al-Tijāriyyah, 1408.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud, Juz 6,

Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.

______, Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād, Terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 5,

Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Ibn Qudāmah, al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr, Juz’ 8, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī,

1983.

______, Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2000.

Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī, Juz’ 3, Mesir: Dār

al-Hudā al-Nabawī, 2013.

Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatāwa Ibn Taimiyah, penyusun: Abdurrahman bin

Muhammad ibnu Qasim, ed. In, “Majmu Fatawa tentang Nikah”,

terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka

Azzam, 2002.

Ibn Umar al-Zamakhsyarī, Tafsīr al-Kasysyāf, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2009.

73

Imād Zakī al-Barūdī, Tafsīr Qur’ān al-‘Aẓīm li al-Nisā’, Terj: Tim Penerjemah

Pena, Jilid 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Īsā bin Saurah al-Tirmiżī, al-Jāmi’ al-Tirmiżī, Riyadh: Bait al-Afkār al-

Dauliyyah, 1998.

Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah

Linnasyr, 1998.

Izzuddīn bin Abdussalām, Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, Mesir:

Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.

Jalāluddīn al-Suyūṭī, al-Asybāh wa Naẓā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-

Syāfi’iyyah, Juz’ 1, Riyad: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah,

1997.

Jurnal yang ditulis Sanawiah, Hukum Perempuan Yang Sudah Menikah Bekerja

Di Luar Rumah Dalam Perspektif Islam”, dimuat dalam Jurnal Ittihad

Kopertais Wilayah XI Kalimantan.

Jonaedi Efendi, dkk., Kamus Istilah Hukum Populer, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2016.

M. Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum

Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya, (Yogyakarta: Pustaka

Pesantren, 2013.

M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita Akhlak, Tangerang: Lentera Hati,

2016.

Mabrūk al-Aḥmadī, dkk., al-Fiqh al-Muyassar, Terj: Izudin Karimi, Cet. 3,

Jakarta: Darul Haq, 2016.

Maḥmūd ‘Alī al-Sarṭāwī, Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, Aman: Dār al-

Fikr, 2007.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Wadzurya, 1989.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. 2, Jakarta: Kencana

Prenada Mdia Group, 2013.

Mohammad Moneb dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam

Pandangan Nurcholish Madjid, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Muh. Hanbali, Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga

Kematian, Yogyakarta: Laksana, 2017.

74

Muḥammad ‘Amīm al-Barkatī, al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah, Bairut: Dār al-Kutb al-

‘Ilmiyyah, 2003.

Muḥammad Abū Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, Madinah: Dār al-Fikr al-

‘Arabī, tt.

______, Uṣūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.

Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah li

Syaikh al-Islām Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, Juz 3, Qatar: Amīr

Daulah, 2004.

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Fiqh al-Syar’ī al-Muyassar fī Ḍau’ al-Kitāb wa

al-Sunnah, Juz’ 3, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2003.

Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, al-Mawāriṡ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah, Terj:

Hamdan Rasyid), Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.

______, al-Tafsīr al-Wāḍiḥ al-Muyassar, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah,

2007.

______, al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa’ādah wa Ḥaṣānah, Damaskus: Dār

al-Fikr, 1995.

______, Kawinlah Selagi Muda, Tp, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2000.

______, Mukhtaṣar Tafsīr Ibn al-Kaṡīr, Juz’ 1, Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm,

1981.

______, Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Ātāt al-Aḥkām min al-Qur’ān, Juz’ 1,

Damaskus: Maktabah al-Ghazāī, 1980.

______, Ṣafwah al-Tafāsīr, Juz’ 1, Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981.

______, Syubuhāt wa Abāṭīl Ḥaul: Ta’addat Zaujāt al-Rasūlullāh Saw, Mekkah:

Kulliyyah al-Syarī’ah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1980.

Muḥammad al-Zuḥailī, al-Mu’tamad fī Fiqh al-Syāfi’ī, Terj: M. Hidayatullah,

Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.

Muḥammad Ayyūb bin Yaḥyā al-‘Alī al-Dimasyqī, al-Taḥrīr al-Yasīr, tp.

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, al-Madkhal ilā Naẓariyyah al-‘Iltizām al-Āmmah fī

al-Fiqh al-Islāmī, Damaskus: Dār al-Qalam, 1999.

Muṣṭafā Dib al-Bughā, al-Tahżīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb, Cet.

2, Jakarta: Mizan Pustaka, 2017.

Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, Yogyakarta: Laksana, 2018.

75

Sālim bin Abd al-Ghanī al-Rāfi’ī, Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah li Muslimīn fī

al-Gharb, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2002.

Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2012.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, ed. In, Fikih Sunnah, terj: Asep Sobari, jilid 2,

Jakarta: Al-I’Tishom, 2013.

Sayyid Sālim, Fiqh al-Sunnah li al-Nisā’, Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, tp, jilid 5,

Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tt.

Skripsi Ovi Munawarah, Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga: Studi

Terhadap Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Skripsi yang tidak

dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Studi Hukum

Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018.

Skripsi Heri Suwandi, Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban dan

Pengabdian Isteri dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan

Jaya Baru Kota Banda Aceh, Skripsi yang tidak dipublikasikan,

Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-

Raniry, tahun 2016,

Skrispi Shirhi Athmainnah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Bekerja di

Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di

Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Skripsi

yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari’ah dan Hukum prodi al-

Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, tahun 2012.

Skripsi Faishol Abdul Aziz, Dampak Seorang Istri yang Bekerja pada Malam

Hari terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut

Hukum Islam, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari’ah

dan Ilmu Hukum prodi Ahwal al-Syakhshiyyah, UIN SUSKA

Pekanbaru, tahun 2012.

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Pustaka

Phoenix, 2009.

Tesis Muhammad Rusli, Wanita Karir Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus

DiKecamatan Rappocini Kota Makassar, Tesis yang tidak

dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Uinam,

Pada Tahun 2016.

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

76

Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Terj: Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk., Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wizārah al-Auqāf, Mausū’ah al-Fiqhiyyah, Juz’ 42, Kuwait: Wizārah al-Auqāf,

1995.

Yusuf al-Qaradhawi, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām, terj: M. Tatam Wijaya,

Jakarta: Qalam, 2017.

Zaitunah Subhan, Alquran dan Perempuan: Menujuk Kesetaraan Gender dalam

Penafsiran, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Sari Rahmah

Tempat /Tgl Lahir : Agusan/ 25 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

NIM : 150101102

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Mangul Dusun Gele, Kec. Blangkejeren, Kab

Gayo Lues

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN Ujong Baro, Tahun Lulus 2008

SMP : MTS Negeri 1 Blangkejere, Tahun Lulus 2011

SMA : SMA Negeri 1 Blangkejeren, Tahun Lulus 2014

PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan

Hukum

NAMA ORANG TUA

Ayah : Syawaluddin

Ibu : Aminah

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani

Ibu : Pedagang

Alamat Orang Tua : Desa Mangul Dusun Gele, Kec. Blangkejeren, Kab

Gayo Lues

Banda Aceh, 4 Januari 2020

Sari Rahmah