organisasi audit kelompok 2 kls 3c akuntansi umk

7/24/2019 Organisasi Audit Kelompok 2 Kls 3c Akuntansi Umk

1/31

MAKALAH ORGANISASI AUDIT

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen pengampu : Zamrud Mirah Delima SE, M.Si, Akt

Di susun Oleh:

KE!MP!K ""

Kelas """# Akuntansi $%eguler&

1. Siti 'aun(i)ah $*+-*+/&

*. 'atia Kah0iani $*+-*+1&

1. 2usu0 3regas Kartiko $*+-*-&

-. Su4i 5urha)at $*+-*-1&

6. ut0atun 5ikmah $*+-*++7&

P%!GAM ST8D" AK85TA5S"

'AK8TAS EK!5!M"

85"9E%S"TAS M8%"A K8D8S

TA85 *+6

KATA PENGANTAR


2/31

Alhamdulilah sa)a u4apkan kepada Allah S;T., karena dengan rahmat,

tau0ik dan hida)ahn)a sa)a dapat men)elesaikan makalah )ang ber


3/31

AAMA5 @8D8............................................................................... i

KATA PE5GA5TA%.............................................................................. ii

DA'TA% "S"........................................................................................... iii

3A3 " PE5DA88A5

. atar 3elakang Masalah....................................................................

.* %umusan Masalah ............................................................................ *

TuilpropC"t>ilkoC"t>ilkabC3a>asda................................................. *

3A3 """ PE58T8P

1. Kesimpulan ....................................................................................... *

DA'TA% P8STAKA ............................................................................. 1+

iii


4/31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Lata Bela!an"

Selama ini sektor publik tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi,

nepotisme, ine0isiensi dan sumber pemborosan negara. Keluhan birokrat tidak mampu

berbisnis ditu


5/31

demokrasi, pemerintah berke>a


6/31

dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Menurut GAS3, tu


7/31

Praktik auditing sektor publik bukanlah hal )ang baru. 3ahkan

pengaturan audit keuangan negara dimasukkan se4ara khusus dalam salah

satu pasal di 88D -6. Di praktikn)a, benturan tentang kelembagaan audit

masih men


8/31

Audit internal merupakan suatu penilaian atas ke)akinan, independen,

ob)ekti0 dan akti?itas konsultasi )ang diran4ang untuk menambah nilai

dan meningkatkan operasiirganisasi.

BAB II

PEMBAHASAN

#.1 De)inisi O"anisasi Au*it

Auditing merupakan suatu in?estigasi independen terhadap

akti?itas khusus. Mekanisme audit merupakan suatu mekanisme )ang

menggerakkan akuntanbilitas dalam pengelolaan sektor pemerintah,

5


9/31

38M5 atau instan pengelola aset negara, serta organisasi sektor publik

lainn)a sperti )a)asan, SM, dan partai politik.

Suatu proses sistematik )ang se4ara obet $"#;& dan "nstru4tie en

?erdere bepalingen ?oor de Algemene %ekenkamer $"A%&, )ang

6


10/31

mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh

pemerintah.

Dari de0insi tersebut, beberapa bagian perlu mendapatkan

perhatian )aitu Proses sistematik B Audit merupakan akti?itas terstruktur

)ang mengikuti suatu urutan )ang logis, !b


11/31

Kepatuhan terhadap perundang=undangan, peraturan atau pers)aratan

kontrak, Ekonomis, e0isiensi dan kee0ekti0an dalam penggunaan sumber=sumber

$auditing nilai dari uang&, dan

Praktik=praktik lingkungan.

De0inisi se4ara luas mere0leksi seasta. !leh sebab itu, de0inisi 0ungsi audit

pemerintahCsektor publik )ang ditemukan dalam green paper. The role o0 the

4omptrolle and auditor $#JAG& $#mnd /7-6& perlu ditelah. Deskripsi

peker


12/31

4& Audit ekonomis dan e0isiensi ditu


13/31

tinggi terhadap audit. Dalam praktikn)a, audit sering disalah artikan atau

lebih luas dari de0inisin)a.

Meskipun demikian terpisah dari perann)a, keempat ragam audit diatas

lebih dikenal dengan audit komprehensi0 memiliki implikasi berbeda.

#ontoh, audit kee0ekti0an karena si0atn)a,pengu


14/31

Sebuah 0ungsi penilai independen )ang dibentuk oleh mana


15/31

sikap independen lebih ditekankan Lsikap integritas pemikiran dan

pendekatan tu


16/31

mana


17/31

ter4iptan)a persepsi auditor adalah politikus dan auditor adalah pe


18/31

peraturan=peraturan. Pada saat itu, disetu


19/31

kesempatan kepada anggota untuk 0okus terhadap karakteristik

isu )ang berkembang pada regionaln)a.

e& #ommittees and ;orking Groups

3an)ak peker


20/31

'ungsi AS!SA":

o 8ntuk mengorganisasi kon0erensi dan seminar untuk pertukaran ide dan

pengalaman dalam bidang audit publik.

o 8ntuk mendorong dan mema


21/31

@enis audit menurut standar ini adalah audit keuangan dan audit kiner


22/31

perbuatan )ang merugikan keuangan negara pada pemerintah, khususn)a

pada persoalan pidana kepada kepolisian atau ke


23/31

8ntuk masalah=masalah )ang relati0 besar dilakukan pen)ampaian

temuan oleh ketua 3PK langsung kepada menteri atau pimpinanlembaga )ang bersangkutan.

8ntuk masalah=masalah )ang men)angkut pidana setelah dikaasan.

b Agar diperoleh hasil penga>asan )ang ob)ekti0 disamping penga>asan

melekat pada masing=masing unit organisasi pemerintah, maka diperlukan

penga>asan )ang terlepas dari unit pelaksana.

4 Perlun)a penga>asan )ang komprehensi0, )aitu penga>asan semua aspekseperti keuangan dan ketaatan kepada peraturan perundangan, penga>asan

20


24/31

terhadap kehematan, da)a guna, hasil guna program dan kegiatan

pemerintah serta pembangunan.

d 8ntuk meningkatkan 0ungsi penga>asan )ang selama ini dilakukan oleh

Direktorat @enderal Penga>asan Keuangan 5egara, Departemen

Keuangan.

3PKP adalah suatu lembaga pemerintah non departemen )ang berada di

ba>ah dan bertanggung ab langsung kepada Presiden. 3PKP dipimpin oleh

seorang Kepala 3PKP )ang memiliki tugas pokok:

$a& Mempersiapkan perumusan kebiasan keuangan dan

pembangunan.

$b& Men)elenggarakan penga>asan umum atas penguasaan dan pengurusan

keuangan.

$4& Men)elenggarakan penga>asan pembangunan.

8ntuk men)elenggarakan tugas pokok tersebut 3PKP mempun)ai 0ungsi:

a&Merumuskan peren4anaan dan program pelaksanaan penga>asan bagi

3PKP dan mempersiapkan perumusan peren4anaan dan program

pelaksanaan penga>asan.

b& Memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang penga>asan.

4&Memonitor pelaksanaan ren4ana dan mengadakan analisis atas hasil

penga>asan seluruh aparat penga>asan pemerintah pusat dan daerah.

d& Mempersiapkan pedoman pemeriksaan bagi seluruh aparat penga>asan

pemerintah pusat dan daerah.

e& Melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan penga>asan )ang

dilakukan oleh aparat penga>asan di departemen dan instansi pemerintah

lainn)a, baik di pusat maupun di daerah.

21


25/31

0& Meningkatkan keterampilan teknis seluruh aparat penga>asan pusat dan

daerah.

g& Melakukan penga>asan terhadap semua penerimaan pemerintah pusat

dan daerah, termasuk penga>asan terhadap pelaksanaan 0asilitas paasan terhadap semua pengeluaran pusat dan daerah.

i& Melakukan penga>asan terhadap pengurusan barang bergerak dan tidak

bergerak milik pemerintah pusat dan daerah.

asan terhadap 38M5, 38MD dan badan=badan

usaha lainn)a )ang seluruh atau sebagian keka)aann)a dimiliki

pemerintah pusat atau daerah.

k& Melakukan penga>asan terhadap badan=badan lain )ang seluruh atau

sebagian keuangann)a dibia)ai oleh atau disubsidi atas beban AP35

termasuk badan=badan )ang di dalamn)a terdapat kepentingan keuangan

dan kepentingan lain dari pemerintah pusat dan daerah karena pemberian

hak atau >e>enang hukum publik.

l& Melakukan penga>asan terhadap sistem administrasi pelaksanaan AP35,

AP3D, 38M5, 38MD, termasuk pembukuan rekening=rekening

pemerintah pada bank.

m& Melakukan e?aluasi terhadap tata kerasan kegiatan Kantor Akuntan Publik.

22


26/31

Penga>asan dalam istilah 3PKP men4akup:

a. Pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang=

undangan.

b. Penilaian tentang da)a guna dan kehematan dalam penggunaan

sarana )ang tersedia.

4. Penilaian hasil guna dan man0aat )ang diren4anakan dari suatu

program.

;e>enang kepala atau pe


27/31

a Menko Ekuin.

b Menteri Keuangan, sepan


28/31

4 Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap

pen)impangan atau pen)alahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan sosial,

pembinaan aparatur, pendapatan daerah, 38MD, dan keka)aan negaraCdaerah.

d Melaksanakan pela)anan teknis administrati0 dan 0ungsional.

Pelaksanaan pemeriksaan, penguasan dan memberikan pela)anan

administrati0 dan 0ungsional kepada semua unsur lingkungan "nspektorat. Akan tetapi,

dengan diberlakukann)a Kep Mendagri 5o.+. maka tugas pelaksanaanpemeriksaan, penguenang "nspektorat.

Susunan organisasi "nspektorat dipimpin oleh seorang "nspektur ;ila)ah )ang

bertugas dan ber0ungsi untuk melaksanakan penga>asan umum terhadap:

Pelaksanaan urusan pemerintah umum.

Pen)elenggaraan pemerintahan daerah.

Pembinaan sosial politik. Pelaksanaan pembangunan.

Pembinaan mas)arakat.

!rganisasi "nspektorat dibagi dalam bidang=bidang sebagai berikut:

. 3agian Tata 8saha adalah unsur teknis administrati0 dan 0ungsional di

lingkungan "nspektorat dengan tugas men)iapkan bahan koordinasi,

penga>asan dan memberikan pela)anan administrati0 0ungsional kepada

semua unsur di lingkungan "nspektorat >ila)ah.

*. 3idang Pemerintahan bertugas melakukan pemeriksaan terhadap

pen)elenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, dan

pembangunan mas)arakat.

1. 3idang Sosial Politik bertugas melakukan pemeriksaan terhadap

pen)elenggaraan pembinaan politik.

-. 3idang Perekonomian bertugas melakukan pemeriksaan terhadap

peren4anaan, pen)elenggaraan dan peningkatan sektor=sektor ekonomi.

6. 3idang Kese


29/31

. 3idang Aparatur bertugas melakukan pemeriksaan terhadap

pen)elenggaraan pembinaan dan penda)agunaan aparatur, pengelolaan

administrasi kepega>aian serta pelaksanaan pemberian ga


30/31

BAB III

KESIMPULAN

1.% KESIMPULAN.

Audit kiner


31/31

DAFTAR PUSTAKA htt+:660et0u.,l("s+(t.7(.i*6#8186896+en"antaau*itse!t(

+u,li!.ht$l;$

organisasi audit kelompok 2 kls 3c akuntansi umk

Documents