odq o 8 6ulaporan pembangunan zi menuju wbk dan wbbm | 1 bab i pendahuluan 1. latar belakang...

L A P O R A N P E L A K S A N A A N

P E M B A N G U N A N Z I M E N U J U

W B K D A N W B B MPENGADILAN AGAMA BANGIL 2020

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pada Ilahi bahwa Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil telah selesai disusun.

Untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama

Bangil, maka Ketua Pengadilan Agama Bangil telah membentuk Tim yang bertugas untuk :

a) Menyusun rencana dan agenda kerja;

b) Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan Zona Integrasi menuju WBK

dan WBBM;

c) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK

dan WBBM;

d) Melakukan pembangunan Zona Integritas sesuai program kerja yang telah ditetapkan;

e) Melakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas baik secara manual maupun

secara elektronik;

f) Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan Zona

Integritas;

g) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan; dan

h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil.

Adapun ruang lingkup Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bangil

ini meliputi dua hal, yakni komponen pengungkit dan komponen hasil.

Pada komponen pengungkit terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan;

2. Penataan Tatalaksana;

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

4. Penguatan Akuntabilitas;

5. Penguatan Pengawasan;

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

sedangkan pada komponen hasil meliputi:

1. Pemerintah Bersih dan Bebas KKN;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Laporan Pela ksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan

Agama Bangil ini, terdiri dari empat bab, yakni :

Bab I adalah Pendahuluan, Bab II disaji kan tentang Rencana Kerja Pem bangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WB

Melayani (WBBM) Pengadila

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wi layah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadila

Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Z

(WBK) dan Wilayah Birokrasi

Tahun 2020, dan Bab yang terakhir adalah Bab V yakni Penutup.

Semoga Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zon

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melaya

Agama Bangil ini dapat memberikan manfaat untuk bahan perbai

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama

ii

h Pendahuluan, Bab II disaji kan tentang Rencana Kerja Pem bangunan Zona

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil, Bab III dipaparkan tentang Pelaksanaan

ntegritas Menuju Wi layah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

an Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil, dan Bab IV

Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadila

n Bab yang terakhir adalah Bab V yakni Penutup.

Semoga Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Beb

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan

ini dapat memberikan manfaat untuk bahan perbai

a Integritas Pengadilan Agama Bangil di tahun berikutnya.

Bangil, 20 Maret 2020

Ketua

Dr. Drs. H. SRIYATIN, S.H., M.H., M. Ag.

NIP.19660205 199303 1 001

h Pendahuluan, Bab II disaji kan tentang Rencana Kerja Pem bangunan Zona

K) dan Wilayah Birokrasi Bersih d an

, Bab III dipaparkan tentang Pelaksanaan

ntegritas Menuju Wi layah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

, dan Bab IV adalah

uju Wilayah Bebas dari Korupsi

an Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil

Integritas Menuju Wilayah Bebas

(WBBM) Pengadilan

ini dapat memberikan manfaat untuk bahan perbaikan pelaksanaan

di tahun berikutnya.

Dr. Drs. H. SRIYATIN, S.H., M.H., M. Ag.

199303 1 001

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG ................................................................................. 1

2. DASAR HUKUM ....................................................................................... 2

3. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS .................... 3

4. TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN

AGAMA BANGIL ...................................................................................... 4

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU


BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN

AGAMA BANGIL ........................................................................................... 6

BAB III PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

PENGADILAN AGAMA BANGIL (WBBM) ................................................ 17

BAB IV HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN AGAMA BANGIL ................................................................ 34

BAB V PENUTUP

1. KESIMPULAN ............................................................................................ 41

2. REKOMENDASI ........................................................................................ 43

L a p o r a n P e m b a n g u n a n Z I m e n u j u W B K d a n W B B M | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi

pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan

korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka

Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi

ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.

Pemerintah juga telah memantabkan diri untuk berupaya menjadi good government

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Gayung bersambut, pada tahun 2019

Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan Nomor: 58/KMA/SK/III/2019

tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, sehingga seluruh badan peradilan

di Indonesia mulai mencanangkan pembangunan zona integritas.

Sejak dikeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedomanan

pembangunan zona integritas, maka Pengadilan Agama Bangil dengan langkah tegas dan

tegap bergerak untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua Pengadilan Agama

Bangil membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan

Agama Bangil. Tim Kerja ini betugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja,

melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK

dan WBBM di Pengadilan Agama Bangil, melakukan pemantauan atas pelaksanaan

pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Agama Bangil,


melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah

ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas baik secara

manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen

pendukung pembangunan zona integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun

secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan

Agama Bangil.

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil, maka untuk melihat sejauh mana

pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Pengadilan Agama Bangil, maka

dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

2. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-20125 dan Jangka

Mennegah Tahun 2012-2014;

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi;

e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28

Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah.


h. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Nomor 261

Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

3. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Sesuai dengan Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:

58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, terdapat

beberapa tahapan dalam Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bangil,

yakni:

a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bangil

Gambar 1.1, Foto Bersama Forkompimda Pasuruan, setelah Penandatanganan

Pencanangan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama

Bangil telah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2019.


Sebagian besar pegawai Pengadilan Agama Bangil telah menandatangani Pakta

Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan

Agama Bangil dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Hal ini

dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi

serta berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil difokuskan

pada penerapan enam komponen pengungkit. Enam komponen pengungkit tersebut

adalah Komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penatan Sistem

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun tahapan dalam proses pembangunan Zona Integritas ada empat, yakni

pemilihan satuan kerja, evaluasi, pengusulan, dan penetapan.

Selanjutnya proses pemilihan satuan kerja yang berpotensi sebagai zona integritas

dilakukan oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Lembaga/Kementerian.

4. TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI PENGADILAN AGAMA BANGIL

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil terdiri dari

Pembina, Ketua Tim, Koordinator Teknikal, Koordinator Operasional, Koordinator Area

Manajeman Perubahan beserta anggota, Koordinator Area Penataan Tata Laksana beserta

anggota, Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM beserta anggota,

Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta anggota, Koordinator Area

Penguatan Pengawasan beserta anggota dan Koordinator Area Penguatan Kualitas

Pelayanan Publik beserta anggota. Adapun tugas Tim Kerja Pembangan Zona Integritas

Menuju WBK dan WBBM Pengadilan Agama Bangil adalah :

1) Menyusun rencana dan agenda kerja;


2) Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju

WBK dan WBBM; 3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK

dan WBBM; 4) Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah

ditetapkan; 5) Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;

6) Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona

integritas; 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan

melalui penilaian mandiri; 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil.

Dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Pengadilan

Agama Bangil bangkil dalam membangun 6 (enam) komponen pengungkit, yakni:

1). Komponen Manajemen Perubahan;

2). Komponen Penataan Tata Laksana;

3). Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

4). Komponen Penguatan Akuntabilitas;

5). Komponen Penguatan Pengawasan;

6). Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Laporan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM | 6

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU


BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah

1. Menyusun rencana dan agenda kerja;

2. Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan

WBBM;

3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan

WBBM;

4. Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah

ditetapkan;

5. Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;

6. Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui

penilaian mandiri; dan

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil;

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama

Bangil adalah sebagai berikut:


RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2020

NO PROGRAM INDIKATOR TARGET KEGIATAN HASIL (%)

1 2 3 4 5 6

1 Mencanangkan kesiapan

pembangunan Zona Integritas di

Pengadilan Agama Bangil

Publikasi rencana Pembangunan

Zona Integritas di Pengadilan

Agama Bangil

Terpublikasinya kesiapan Pengadilan

Agama Bangil dalam Pembangunan

Zona Integritas bagi aparat

Pengadilan Agama Bangil dan

masyarakat

1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan

Agama Bangil Kelas IB 100%

2. Penandatanganan Piagam

kesiapan Pembangunan Zona

Integritas 100%

3. Penandatangan Pakta Integritas

seluruh aparatur Pengadilan

Agama Bangil 100%

4. Pembukaan kain selubung spanduk

Pembangunan Zona Integritas 100%

2 Mensosialisasikan Rencana Kerja

Pembangunan Zona Integritas di


Kesiapan Aparat Pengadilan Agama

Bangil sebagai wilayah

Pembangunan Zona Integritas

Terwujudnya kesiapan aparat

Pengadilan Agama Bangil menjadi

wilayah Zona Integritas

1. Penyampaian rencana kerja kepada

seluruh aparat Pengadilan Agama

Bangil 100%

2. Penyampaian kebijakan Ketua

Pengadilan Agama Bangil tentang

batas kebolehan dan larangan

dalam pelaksanaan tugas

100%

3. Mempublikasikan pembangunan

Zona Integritas melalui website,

spanduk, banner dan radio 100%

3 Mewujudkan terwujudnya

komponen pengungkit di bidang

Manajemen Perubahan

Penyusunan Tim Kerja Tersusunnya Tim kerja



1. Menentukan aparat yang menjadi

Tim Kerja 100%


2. Menetapkan Tim Kerja

pembangunan Zona Integritas

dalam bentuk Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Bangil

100%

Dokumen rencana Pembangunan

Zona Integritas

Tersusunnya rencana kerja



1. Menyusun rencana kerja

pembangunan Zona Integritas 100%

2. Menetapkan rencana kerja


dalam bentuk Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Agama Bangil

100%

3. Mensosialisasikan rencana kerja


Pengadilan Agama Bangil 100%

Pemantauan (monitoring) dan

evaluasi rencana pembangunan

Zona Integritas

Terlaksananya kegiatan pelaksanaan



1. Memantau dan mengevaluasi

pembangunan Zona Integritas 100%

2. Menindaklanjuti hasil pemantauan

dan evaluasi 100%

3. Melaporkan hasil tindak lanjut

pemantauan dan evaluasi 100%

Perubahan Pola Pikir dan Budaya

Kerja

Meningkatnya komitmen, pola pikir,

dan budaya kerja aparat Pengadilan

Agama Bangil

1. Menjadikan pimpinan sebagai role

model dalam pelaksanaan

pembangnan Zona Integritas

100%

2. Menunjuk sebagian Hakim dan

pegawai sebagai role model 100%

3. Meningkatkan pelayanan satu atap,

dan ruang kerja pejabat yang steril

dari pertemuan dengan para pihak

yang berperkara

100%

4. Menetapkan agen perubahan

dengan membuat aturan

pelarangan adanya pertemuan

aparat Pengadilan Agama Bangil

dengan pihak yang berperkara.

100%


5. Melibatkan semua aparat

Pengadilan Agama Bangil dalam


100%

4 Mewujudkan terciptanya


Tatalaksana

Prosedur operasional tetap (SOP)

kegiatan utama

Terwujudnya peta proses

penyelesaian tugas di Pengadilan

Agama Bangil

1. Membuat SOP yang mengacu

kepada proses bisnis di Pengadilan

Agama Bang 100%

2. Menerapkan SOP secara konsisten 100%

3. Mengevaluasi SOP dan menindak

lanjuti hasil evaluasi 100%

e-office Meningkatnya pengunaan teknologi

informasi dalam proses

penyelenggaraan manajemen,

meningkatnya efisiensi dan

efektivitas serta meningkatnya

kinerja aparat Pengadilan Agama

Bangil

1. Membuat system pengukuran

kinerja dengan menggunakan

teknologi informasi 100%

2. Membuat aplikasi untuk

memudahkan aparat dalam

pelaksaan tugas (SIMPEG, SIKEP,

SAKPA, SIMAK BMN, dll)

100%

3. Membuat aplikasi pelayanan untuk

memudahkan pencari keadilan

dalam mendapatkan pelayanan

yang prima dari Pengadilan Agama

Bangil

100%

4. Melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pemanfaatan teknologi

informasi 100%

Keterbukaan informasi public Terwujudnya kemudahan dalam

mendapatkan informasi dari


1. Membuat kebijakan tentang

keterbukaan informasi public,

berupa surat keputusan Ketua


100%

2. Membuat brosur, audio visual,

spanduk, dan banner dalam

memberikan informasi kepada

public

100%


3. Memonitoring dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi di Pengadilan Agama

Bangil 100%



penataan system manajemen

SDM

Perencanaan kebutuhan pegawai

sesuai dengan kebutuhan

organisasi

Meningkatnya efektifitas manajemen

SDM aparatur pada Pengadilan

Agama Bangil

1. Membuat rencana kebutuhan

pegawai di Pengadilan Agama

Bangil 100%

2. Membuat analisis beban kerja


Bangil 100%


terhadap rencana kebutuhan


Bangil

100%

Pola mutasi interna Meningkatnya efektifitas manajemen

SDM aparatur Pengadilan Agama

Bangil

1. Meratifikasi pola mutasi yang telah

ditetapkan oleh Mahkamah Agung

RI, dengan membuat Surat

Keputusan Ketua Pengadilan

Agama Bangil

100%

2. Menerapkan kebijakan pola mutasi

internal sesuai dengan kewenangan

Ketua Pengadilan Agama Bangil 100%


kebijakan pola rotasi internal 100%

Pengembangan pegawai berbasis

kompetensi

Meningkatnya profisinalisme SDM

aparatur Pengadilan Agama Bangil

1. Mengusulkan aparatur Pengadilan

Agama Bangil untuk mengikuti

diklat maupun pengembangan

kompetensi

100%


2. Melakukan upaya pengembangan

kompetensi dengan berdiskusi dan

mentransfer pengetahuan kepada

aparatur Pengadilan Agama Bangil 100%

3. Mengikutkan aparatur Pengadilan

Agama Bangil untuk mendapatkan

sertifikasi di bidang tugas masing-

masing

100%

Penetapan kinerja individu Meningkatnya ketaatan yang terukur

dan akuntabel pada aparatur


1. Membuat penilaian kinerja masing-

masing aparatur Pengadilan Agama

Bangil 100%

2. Menyesuaikan kinerja individu

dengan indicator kinerja individu

level diatasnya 100%

3. Melakukan pengukuran kinerja

individu secara periodic 100%

4. Memberikan reward kepada

aparatur berdasarkan penilaian

kinerja individu 100%

Penegakan aturan disiplin atau

kode etik atau kode prilaku

pegawai

Meningkatnya disiplin SDM aparatur

pada Pengadilan Agama Bangil

1. Membuat absensi pegawai dengan

fingerprint (sidik jari) yang

terkoneksi dengan Komdanas

100%

2. Membuat surat tugas apabila ada

aparatur yang dinas luar 100%

3. Membuat surat izin apabila ada

aparatur yang sengaja terlambat

masuk kantor dan sengaja pulang

cepat apabila ada kepentingan yang

tidak bisa dihindari

100%


System informasi kepegawaian Meningkatnya transparansi dan

keakuratan data aparatur Pengadilan

Agama Bangil

Memutakkhirkan data secara berkala

pada SIMPEG dan SIKEP Pengadilan

Agama Bangil 100%

6 Mewujudkan terwujudnya


akuntabilitas kinerja

Keterlibatan pimpinan Meningkatnya kinerja pada


1. Melibatkan pimpinan secara

langsung pada saat penyusunan

perencanaan 100%

2. Melibatkan secara langsung

pimpinan pada saat penyusunan

penetapan kinerja 100%

3. Memantau pencapaian kinerja

secara berkala 100%

Pengelolaan akuntabilitas kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja

aparatur Pengadilan Agama Bangil

1. Membuat dokumen perencanaan

yang berorientasi hasil 100%

2. Membuta indicator kinerja yang

memiliki smart 100%

3. Menyusun laporang kinerja tepat

waktu yang memuat informasi

tentang kinerja 100%

4. Memberikan pelatihan untuk

meningkatnkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja 100%

5. Menempatkan aparatur yang telah

memiliki sertifikat di bidang

pengelolaan akuntabilitas kinerja 100%



penguatan pengawasan

Pengendalian grativikasi Terhindarnya penyalahgunaan

wewenang oleh aparatur Pengadilan

Agama Bangil

1. Membuat kampanye public (public

compaign) tentang pengendalian

gratifikasi 100%


2. Mengimplementasikan

pengendalian grativikasi di


Penerapan system pengendalian

intern pemerintah (SPIP)

Terwujudnya peningkatan terhadap

kehandalan pengelolaan keuangan

Negara dan status opini BPK

terhadap pengelolaan keuangan

Negara

1. Membangun pengendalian

lingkungan di Pengadilan Agama

Bangil 100%

2. Melakukan penilaian resiko atas

pelaksanaan kebijakan di


3. Melakukan pengendalian untuk

meminimalisir resiko yang telah di

identifikasi 100%

4. Menginformasikan dan

mengkomunikasikan kepada semua

aparatur Pengadilan Agama Bangil 100%

Pengaduan masyarakat Terwujudnya aparatur yang bersih

dan terhindar dari penyalahgunaan

wewenang di Pengadilan Agama

Bangil

1. Mengimplementasikan kebijakan

pengaduan masyarakat di


2. Menindaklanjuti penanganan

pengaduan masyarakat 100%

3. Melakukan monitoring dan evaluasi

atas penanganan pengaduan

masyarakat 100%

4. Menindaklanjuti hasi;l evaluasi atas

penanganan atas pengaduan

masyarakat 100%

Whistle blowing system Meningkatnya kepatuhan terhadap

pengelolaan keuangan negar di


1. Menerapkan dan mempublikasikan

whistle blowing system di



2. Mengevaluasi penerapan whistle

blowing system 100%

3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas

penerapan whistle blowing system 100%

Penangan benturan kepentingan Meningkatnya efektifitas terhadap

pelaksaan tugsan dan fungsi di


1. Mengidentifikasi benturan

kepentingan dalam tugas fungsi

utama 100%

2. Menyosialisasikan penanganan

benturan kepentingan 100%

3. Mengimplementasikan penanganan

benturan kepentingan 100%

4. Melakukan evaluasi atas

penanganan benturan kepentingan 100%

5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas

penanganan benturan kepentingan 100%



peningkatan kualiatas pelayanan

publik

Standar pelayanan Terwujudnya unit pelayanan yang

memperoleh standarisasi pelayanan

internasional di Pengadilan Agama

Bangi

1. Membuat kebijakan standar

pelayanan di Pengadilan Agama

Bangil 100%

2. Mempublikasikan standar


Bangil 100%

3. Membuat SOP untuk pelaksanaan

standar pelayanan di Pengadilan

Agama Bangil 100%

4. Melakuka review dan perbaikan

atas standar pelayanan dan SOP di


100%


Budaya pelayanan prima Terwujudnya peningkatan kualiat

pelayanan public lebih cepat, lenih

murah dan lebih mudah dijangkau di


1. Menyosialisasikan dan mengadakan

pelatihan terhadap kode etik,

estetika dan capacity building di


2. Memilik informasi tentang

pelayanan mudah yang dapat

diakses melalui berbagai media 100%

3. Memiliki system reward and

punishment bagi palksana

pelayanan serta memberikan

kompensasi kepada penerima

layanan bila layanan tidak sesuai

standar

100%

4. Memiliki sarana pelayanan

terpadu/terintegrasi di Pengadilan

Agama Bangil 100%

Penilaian kepuasan terhadap

pelayanan

Meningkatnya indeks kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan public di


1. Melakukan survey kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan di


2. Mempublikasikan hasil survey

kepuasan masyarakat yang dapat

diakses secara terbuka 100%

3. Menindaklanjuti atas hasil survey

kepuasan masyarakat terhadap


Bangil

100%

9 Mewujudkan indicator hasil

bidang pemerintahan yang bersih

dan bebas dari KKN

Nilai persepsi korupsi Terwujudnya aparatur Pengadilan

Agama Bangil yang bersih dan bebas

KKN

1. Memfasilitasi pelaksanaan survey

eksternal di Pengadilan Agama

Bangil yang dilaksaan oleh instansi

yang berwenang

100%


Presentase penyelesaian TLHP Terwujudnya penyelesaian

tindaklanjut hasil pengaduan di


2. Melakukan perhitungan atas

penyelesaian tindak lanjut hasil

pengaduan di Pengadilan Agama

Bangil

100%

10 Mewujudkan indicator hasil

bidang peningkatan kualitas

pelayanan publik

Nilai persepsi kualitas pelayanan Meningkatnya kualiat public kepada

masyarakat di Pengadilan Agama

Bangil

Memfasilitasi pelaksanaan survey

eksternal di Pengadilan Agama

Bangil yang dilaksanakan oleh

instansi yang berwenang

100%


BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN AGAMA BANGIL

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah

Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan ini bertujuan mengubah secara sistematis

dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu di Pengadilan

Agama Bangil.

Indikator dari dilaksanakan menejemen perubahan adalah:

a. Telah disusunnya tim kerja Pembangunan Zona Integritas; b. Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas; c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas; d. Serta telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan

Agama Bangil.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Zona Integritas, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama Bangil telah membentuk Tim Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Bangil.

Tim terdiri dari :

Pembina : Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M. Ag., M. Hu..

Ketua

Ketua : H. Suharno, S. Ag.

Hakim

Sekretaris I : Dra. Muzayyanah, M.H.

(Koordinator Teknikal ZI) Panitera

Sekretaris II : Moh. Muhyidin, S.H.

(Koordinator Operasional ZI) Sekretaris

a. Komponen Manajemen Perubahan

Koordinator : Hj. Masitah

Anggota : 1. Moch. Afif Afandi, S. Kom.

2. Wiwik Umroh, S.H.

3. Ilul Kurniawati, S.H.


ii. Komponen Penataan Tatalaksana

Koordinator : Nur Amalia Hikmawati, S.HI., M.H.

Anggota : 1. Hindun Nur Aini, S.H.

2. Sakinah Himmatul Ulya, S.H.

3. Reza Ali Wibowo, S.H

4. Musa Budiman

iii. Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Hj. Anis Nasim Mahiro, S.HI., M.H.

Anggota : 1. Diah Wijayanti, S.H.

2. Cicik Maulidiyah, S.H.

3. Muhammad Nashiruddin Darajat

4. Saiful Islam

iv. Komponen Penguatan Akuntabilitas

Koordinator : Zulfiatu Hifdzillah, S. Ag., S.H., M. HES.

Anggota : 1 Nur Rohma Aminiyati, S.H.

2. Saodah erna TS, S.H.

3. Andik Kurniawan, S.HI.

4. Pake

v. Komponen Penguatan Pengawasan

Koordinator : Siti Ulfah, S.H.

Anggota : 1. Chalimah

2. Saiful Safari

3. Mohammad Fatih Syirojul Haq, S.H.

vi. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Yis Andispa, S.Sy., S.H.

Anggota : 1. Catur Budi Siswanto, S.H.

: 2. Moh. Shobirin

3. Anita Miladiyah, S. Mn.

4. Abdul Ghofur

5. Achmad

vii. Komponen Hasil : Terwujudnya Peradilan yang Bersih dan Bebas dari

KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Koordinator : Zulkifri S.H.

Anggota : 1. Moh. Salim, S.H.

2. Wahyudi Setiawan

3. Achmad Ramadhan


2. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas telah membuat Rencana Kerja

Pembangunan Zona Integritas.

3. Sedang dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas.

4. Perubahan pola pikir telah dilakukan di Pengadilan Agama Bangil dengan adanya

tim agen perubahan.

5. Telah ditetapkan agen perubahan yaitu Moch. Afif Afandi, S. Kom (Kasubag

Perencanaan, TI, dan Pelaporan).

6. Pengadilan Agama Bangil juga telah melaksanakan 5 budaya kerja, hal ini terlihat

dari sosialisasi dan pelatihan budaya kerja.

Adapun dokumen yang telah ada di komponen ini adalah :

a. SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas;

b. Rapat Seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas;

c. Daftar hadir rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas;

d. Notulen rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas;

e. Mekanisme pembentukan tim kerja Pembangunan Zona Integritas;

f. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;

g. Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan zona integritas;

h. SK Agen Perubahan;

2. PENATAAN TATALAKSANA

Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Tata

Laksana. Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Indikator dilakukannya penataan tata laksana ini adalah : tersusunnya prosedur

operasional tetap/ piranti lunak kegiatan utama, e-office, dan keterbukaan informasi

publik.

Pengadilan Agama Bangil telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP)

yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2018. SOP

Pengadilan Agama Bangil memuat tentang 98 SOP, terdiri dari 32 SOP Kesekretariatan

dan 66 SOP Kepaniteraan. Adapun rincian SOP-SOP tersebut sebagai berikut :

i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan, terdiri dari :

1. Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi

2. Pengembangan Pegawai

3. Ijin Belajar dan Tugas Belajar


4. Pengelolaan Data Pegawai

5. Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri dan BPJS

6. Pengelolaan Absensi Pegawai

7. Pengajuan Cuti Pegawai

8. Pengelolaan Kenaikan Pangkat

9. Kenaikan Gaji Berkala

10. Pengelolaan Ijin Perkawinan Bagi Pegawai

11. Ijin Perceraian Bagi Pegawai

12. Pengelolaan Pensiun Pegawai

13. Pemberian Nilai kepada Pegawai

14. Pendelegasian Wewenang

15. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai

16. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara

17. Pengelolaan Naskah Dinas

18. Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif

19. Penatausahaan Aset (BMN)

20. Penatausahaan Barang Persediaan

21. Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan

22. Pelaksanaan Kehumasan Dan Keprotokolan

23. Pengelolaan Perpustakaan

24. Pencairan Anggaran

25. Pertanggungjawaban Anggaran

26. Penatausahaan PNBP

27. Penyusunan Laporan Keuangan

28. Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran

29. Penyusunan SAKIP

30. Penyusunan Laporan Emonev dan Bappenas

31. Pengelolaan TI

32. Izin Keluar Kantor

ii. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan, terdiri dari :

1. Layanan Informasi Berbasis Teknologi Informasi

2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum

3. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan


4. Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar Biaya Perkara

5. Pelayanan Sidang Terpadu

6. Penetapan Majelis Hakim

7. Penunjukan Panitera Pengganti

8. Penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti

9. Penetapan Hari Sidang

10. Pemanggilan Para Pihak

11. Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon yang tidak Diketahui Tempat

Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan

12. Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon yang tidak Diketahui Tempat

Tinggalnya Selain Perkara Perkawinan

13. Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon yang Berada di Luar Negeri

14. Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain

15. Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain

16. Kegiatan Persidangan

17. Prosedur Pelayanan Mediasi

18. Pelayanan Pemanggilan Saksi yang tidak Bersedia Hadir

19. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan.

20. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain

21. Pelayanan Pemeriksaan Setempat

22. Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama/MS

Lain

23. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain

24. Pelayanan Tambah Biaya Panjar Perkara

25. Pelayanan Sita Jaminan

26. Pelayanan Sita Buntut

27. Pelayanan Sita Harta Bersama

28. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan

29. Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar

30. Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan

31. Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah

32. Pelayanan Ikrar Talak

33. Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai

34. Pelayanan Pengiriman Petikan Salinan Putusan ke KUA dan Dukcapil


35. Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan

36. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan

Pemeriksaan Sederhana

37. Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah

38. Pelayanan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dengan

Cara Sederhana yang Melewati Batas Waktu

39. Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam

Ekonomi Syariah Memenuhi Batas Waktu

40. Pelayanan Banding

41. Pelayanan Kasasi

42. Pelayanan Kasasi yang tidak Memenuhi Syarat

43. Pelayanan Kasasi yang tidak Memenuhi Syarat Formal

44. Pelayanan Peninjauan Kembali

45. Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama

46. Pelayanan Prodeo pada Tingkat Banding

47. Pelayanan Prodeo pada Tingkat Kasasi

48. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama

49. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding

50. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi

51. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil

52. Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

53. Pelayanan per Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang

54. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain

55. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain

56. Pelayanan Permohonan Konsinyasi

57. Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal

58. Pengarsipan

59. Pelayanan Pelaporan Perkara

60. Prosedur Pengaduan

61. Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI, dan POLRI

62. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

63. Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter

64. Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara

65. Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara


66. Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar

Pengadilan Agama Bangil juga telah mempunyai Standar Pelayanan. Standar

pelayanan ini sudah direview dan telah diterapkan di Pengadilan Agama Bangil.

Dalam pelaksanaan tupoksi sehari-hari Pengadilan Agama Bangil telah

menggunakan e-office, seperti SIPP (sistem informasi penelusuran perkara), e-COURT,

SIMPEG (sistem informasi manajemen kepegawaian), SIMAK-BMN (sistem informasi

manajemen akuntansi barang milik negara), Aplikasi RKA-K/L (aplikasi rencana kerja

anggaran- kementerian/lembaga), dan aplikasi-aplikasi lainnya untuk mewujudkan

pelayanan yang efektif dan efisien.

Gambar 3.1 Halaman depan SIPP

Dalam hal keterbukaan informasi publik, melalui website www.pa-bangil.go.id,

Pengadilan Agama Bangil telah melakukan keterbukaan informasi publik. Masyarakat

bisa mengetahui berbagai informasi terkait Pengadilan Agama Bangil.


Gambar 3.2 Halaman Depan Website PA. Bangil

3. PENATAAN MANAJEMEN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Sistem

Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan

profesionalisme SDM di Pengadilan Agama Bangil. Dalam penataan SDM, Pengadilan

Agama Bangil telah melakukan beberapa hal penting yang mendukung terlaksananya

pembangunan zona integritas, yakni:

a. Merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan;

b. Mengembangkan pola mutasi internal;

c. Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;

d. Melakukan penetapan kinerja individu;

e. Menegakkan aturan disiplin/etika;

f. Serta mengembangkan sistem informasi pegawai.

Dalam komponen tiga ini, Pengadilan Agama Bangil telah memenuhi beberapa dokumen

yakni:

Tabel 3.3

Dokumen Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM Pengadilan Agama Bangil

No. Perihal Dokumen

1. Merencanakan kebutuhan a. Analisa beban kerja


pegawai yang mengacu pada b. Alih tugas pegawai

kebutuhan; c. Monev alih tugas pegawai

d. Mutasi pegawai

e. Monev promosi dan mutasi pegawai

f. Foto, Undangan, Daftar Hadir, Notulen

Analisa Beban Kerja

2. Mengembangkan pola mutasi a. SK Tim Baperjakat

Internal b. Foto, Undangan, Daftar Hadir, Notulen

Baperjakat

c. SK Pola Mutasi Internal

d. Monev Promosi Mutasi

3. Melaksanakan pengembangan a. Foto, Undangan, Daftar Hadir, Notulen

pegawai berbasis kompetensi Kebutuhan Diklat

b. Analisa Kebutuhan Diklat

c. Rencana Kompetensi dan

Pengembangan Pegawai

d. Penggunaan Aplikasi SIKEP

e. Surat Permintaan Diklat

f. Surat Panggilan Diklat

g. Monev Pengembangan Kompetensi

4. Penetapan Kinerja Individu a. Perjanjian Kinerja

b. Sasaran Kinerja Pegawai

c. Surat Keterangan Tambahan Tugas

d. Monitoring, Kendali, dan Evaluasi SKP

e. SK Role Model

5. Penegakan Aturan Disiplin/ a. Foto, Undangan, Daftar Hadir, Notulen

Kode Etik Sosialisai aturan Kedisiplinan

b. SK Pengawas absensi

c. Daftar Hadir Apel

d. Aplikasi SIWAS dan LAPOR

6. Sistem Informasi Kepegawaian a. Aplikasi SIKEP

b. Cek List Aplikasi SIKEP


4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan

Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Bangil.

Untuk menguatkan akuntabilitas, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangil terlibat

secara langsung dalam penyusunan Perencanaan seperti penyusunan RKAKL, RKT dan

Rencana Strategis. Pimpinan Pengadilan Agama Bangil juga terlibat secara langsung

dalam penyusunan penetapan kinerja. Selanjutnya pimpinan Pengadilan Agama Bangil

pun memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Dalam mengelola akuntabilitas, Pengadilan Agama Bangil sudah mempunyai

dokumen perencanaan, seperti dokumen RKAKL Dalam menetapkan perencanaannya,

rencana telah disusun dengan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, untuk menguatkan akuntabilitas Pengadilan Agama Bangil, telah

menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Specific, Measurable, Aggressive,

Realistic, and Time Bound (SMART). Selanjutnya Laporan kinerja disusun sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan akuntabilitas kinerja di Pengadilan

Agama Bangil dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya.

Gambar 4.1 LkjIP dan RKT


Gambar 4.2 Renstra, Rencana Aksi Kinerja

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan

Pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan

Agama Bangil.

Indikator untuk pengukuran pencapaiannya: pengendalian gratifikasi, penerapan

SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan.

Pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Bangil dalam hal penguatan

pengawasan antara lain dengan beberapa kegiatan berikut ini:

a. Pengendalian Gratifikasi

Untuk mengendalikan gratifikasi Pengadilan Agama Bangil telah melakukan public

campaign gratifikasi, yakni melalui website Pengadilan Agama Bangil di www.pa-

bangil.go.id dan banner.


Gambar 5.1 Banner Pencegahan Gratifikasi

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Pengadilan Agama Bangil telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem

Pengawasan Internal Pemerintah dan telah menyosialisasikan Sistem Pengawasan

Internal Pemerintah kepada semua pegawai Pengadilan Agama Bangil, serta adanya

pemasangan cctv di beberapa titik gedung dan ruang pelayanan.


Gambar 5.2 Pemasangan CCTV

c. Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) Pengadilan Agama

Bangil telah melakukan sosialisasi Pengaduan Masyarakat. Pengadilan Agama

Bangil juga sudah mempunyai akun aplikasi Whistle Blowing System Mahkamah

Agung dan aplikasi LAPOR KemenPan-RB..


Gambar 5.3 Aplikasi Siwas (MARI) dan LAPOR (Kemenpan-RB)

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengadilan Agama Bangil telah menerapkan kebijakan penanganan benturan

kepentingan, dengan cara mensosialisasikannya kepada para Hakim, dan Aparatur

Sipil Negara (ASN) Pengadilan Agama Bangil. Disamping itu Pengadilan Agama

Bangil terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan benturan kepentingan

Gambar 5.4 Keterangan KPA. Bangil terkait pelaksanaan benturan kepentingan


6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Agama Bangil disamping mempunyai Standar Pelayanan, Pengadilan

Agama Bangil juga telah melaksanakan pelayanan yang terintegrasi yang disebut PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dimana para pihak pencari keadilan akan dilayani mulai

dari pendaftaran, pembayaran biaya panjar, dan legalisasi bukti persidangan, sehingga

dengan adanya PTSP ini para pencari keadilan tanpa harus kesulitan dalam

kepengurusan perkaranya di Pengadilan Agama Bangil. Di Pengadilan Agama Bangil

juga dilengkapi fasilitas penunjang pelayanan, seperti ruang mediasi, ruang laktasi

(menyusuhi), ruang bermain anak, kursi roda, kamar kecil difabel serta parkir khusus

untuk difabel.

Gambar 6.1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Agama Bangil juga memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat

pencari keadilan yang disebut dengan SIAPA DAKU (Sistem Integrasi Pengadilan

Agama Bangil dan Data Kependudukan), yaitu sebuah terobosan kerjasama antara

Pengadilan Agama Bangil dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kab.

Pasuruan dimana para pencari keadilan khusunya dalam perkara perceraian yang

perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (incrah ) selain mendapatkan Akta Cerai juga

akan mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang telah

berubah status perkawinannya.


Gambar 6.2 Petugas menyerahkan produk dari SIAPA DAKU

(Akta Cerai, KTP, dan KK)

Pengadilan Agama Bangil setiap triwulan melakukan survey layanan kepuasan

untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh

Pengadilan Agama Bangil, yang mana hasil dari survey kepuasan tersebut akan dipublish

di website Pengadilan Agama Bangil.


Gambar 6.3 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dipublish

Di Website Pengadilan Agama Bangil


BAB IV

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Bangil telah melakukan penilaian mandiri

pembangunan zona integritas. Penilaian mandiri ini bertujuan untuk:

1. Memudahkan Mahkamah Agung dalam menyediakan informasi mengenai

perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan upaya-upaya perbaikan

yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangil. 2. Menyediakan data/ informasi bagi Mahkamah Agung dalam rangka menyusun profil

pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Mahkamah Agung.

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas mencakup penilaian terhadap

dua komponen : Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh

upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Bangil dalam menjalankan fungsinya,

sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan

sebab-akibat antara komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan proses

perbaikan bagi Pengadilan Agama Bangil melalui inovasi dan pembelajaran, dimana

proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Bangil secara

berkelanjutan. Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas, sedangkan

komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Hasil

penilaian mandiri pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Bangil adalah sebagai

berikut:

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU

WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BANGIL

tahun : 2020

PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai % Keterangan Catatan

Evaluato

r

A. PROSES (60) 60,0

60 100,00%

I. MANAJEMEN PERUBAHAN 5,0

5,00 100,00%

1 Tim Kerja (1) 1,0

1,00 100,00%

a.

Apakah unit kerja telah membentuk

tim untuk melakukan pembangunan

Zona Integritas ? YA 1

Tim kerja telah

dibentuk

b.

Apakah penentuan anggota Tim

selain pimpinan dipilih melalui

prosedur/mekanisme yang jelas ? A 1

Prosedur Jelas

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 1,0

1,00 100,00%


Integritas (1)

a.

Apakah ada dokumen rencana kerja


menuju WBK/WBBM ? YA 1

Rencana Kerja

b.

Apakah dalam dokumen

pembangunan terdapat target-

target prioritas yang relevan dengan

tujuan pembangunan WBK/WBBM?

A 1

Target perioritas

c.

Apakah terdapat mekanisme atau

media untuk mensosialisasikan

pembangunan WBK/WBBM ? YA 1

Ada sosialisasi

melalui media

3

Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan WBK/WBBM (2) 2,0

2,00 100,00%

a.

Apakah seluruh kegiatan

pembangunan sudah dilaksanakan

sesuai dengan rencana ? A 1

sesuai rencana

b.

Terdapat monitoring dan evaluasi

terhadap pembangunan Zona

Integritas A 1

Monitoring

c.

Apakah hasil Monitoring dan

Evaluasi telah ditindaklanjuti ? A 1

laporan

monitoring

4

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

(1) 1,0

1,00 100,00%

a.

Apakah pimpinan berperan sebagai

role model dalam pelaksanaan

Pembangunan WBK/WBBM ? YA 1

rolemodel

b.

Apakah sudah ditetapkan agen

perubahan ? YA 1

Agen Perubahan

c.

Apakah telah dibangun budaya kerja

dan pola pikir di lingkungan

organisasi? YA 1

Budaya kerja dan

polah pikir

d.

Apakah anggota organisasi terlibat

dalam pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM? A 1

II. PENATAAN TATALAKSANA 5,0

5,00 100,00%

1

Prosedur Operasional Tetap (SOP)

Kegiatan Utama (1,5) 1,5

1,50 100,00%

a.

Apakah SOP mengacu pada peta

proses bisnis instansi A 1

Bisnis Proses dan

sebagian sop

manajemen,

kepaniteraan,

dan

kesekretariatan

b.


telah diterapkan A 1

alur, pelayanan,

sop, dan proses

bisnis

c.


telah dievaluasi A 1

Rapat evaluasi

SOP

2 E-Office (2) 2,0

2,00 100,00%

a.

Apakah sistem pengukuran kinerja

unit sudah menggunakan teknologi

informasi? A 1

Aplikasi

pengukuran

kinerja


b.

Apakah operasionalisasi manajemen

SDM sudah menggunakan teknologi

informasi? A 1

Simpeg, sikep

c.

Apakah pemberian pelayanan

kepada publik sudah menggunakan

teknologi informasi? A 1

Layanan publik

d.

Apakah telah dilakukan monitoring

dan dan evaluasi terhadap

pemanfaatan teknologi informasi

dalam pengukuran kinerja unit,

operasionalisasi SDM, dan

pemberian layanan kepada publik?

A 1

Monitoring

pemanfaatan TI

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1,5

1,50 100,00%

a.

a. Kebijakan tentang keterbukaan

informasi publik telah diterapkan YA 1

kebijakan

keterbukaan

publik

b.

b. Melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik YA 1

Rapat evaluasi

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 15,0

15,00 100,00%

1

Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi

(2) 2,0

2,00 100,00%

a.

a. Apakah kebutuhan pegawai yang

disusun oleh unit kerja mengacu

kepada peta jabatan dan hasil

analisis beban kerja untuk masing-

masing jabatan?

YA 1

ABK, dan rapat

b.

b. Apakah penempatan pegawai

hasil rekrutmen murni mengacu

kepada kebutuhan pegawai yang

telah disusun per jabatan?

A 1

dokumen

kebutuhan

pegawai

c.

c. Apakah telah dilakukan

monitoring dan dan evaluasi

terhadap penempatan pegawai

rekrutmen untuk memenuhi

kebutuhan jabatan dalam organisasi

telah memberikan perbaikan

terhadap kinerja unit kerja?

YA 1

Monitoring

2 Pola Mutasi Internal (2) 2,0

2,00 100,00%

a.

a. Dalam melakukan pengembangan

karier pegawai, apakah telah

dilakukan mutasi pegawai antar

jabatan?

YA 1

Mutasi

b.

b. Apakah dalam melakukan mutasi

pegawai antar jabatan telah

memperhatikan kompetensi jabatan

dan mengikuti pola mutasi yang

telah ditetapkan?

A 1

Kompetensi

jabatan

c.

c. Apakah telah dilakukan

monitoring dan evaluasi terhadap

kegiatan mutasi yang telah

dilakukan dalam kaitannya dengan

YA 1

Monev evaluasi

mutasi


perbaikan kinerja?

3

Pengembangan Pegawai Berbasis

Kompetensi (3) 3,0

3,00 100,00%

a.

a. Apakah Unit Kerja melakukan

Training Need Analysis Untuk

pengembangan kompetensi ? YA 1

pengembangan

kompetensi

b.

b. Dalam menyusun rencana

pengembangan kompetensi

pegawai, apakah

mempertimbangkan hasil

pengelolaan kinerja pegawai?

A 1

Pengolahan

kinerja

c.

c. Persentase kesenjangan

kompetensi pegawai yang ada

dengan standar kompetensi yang

ditetapkan untuk masing-masing

jabatan

A 1

Capture SIKEP

d.

d. Pegawai di Unit Kerja telah

memperoleh kesempatan/hak untuk

mengikuti diklat maupun

pengembangan kompetensi lainnya.

A 1

Diklat Pim IV

e.

e. Dalam pelaksanaan

pengembangan kompetensi, apakah

unit kerja melakukan upaya

pengembangan kompetensi kepada

pegawai (dapat melalui

pengikutsertaan pada lembaga

pelatihan, in-house training, atau

melalui coaching, atau mentoring,

dll) ?

A 1

permintaan diklat

f.

f. Apakah telah dilakukan

monitoring dan evaluasi terhadap

hasil pengembangan kompetensi

dalam kaitannya dengan perbaikan

kinerja?

A 1

monitoring

evaluasi

4 Penetapan Kinerja Individu (4) 4,0

4,00 100,00%

a.

a. Terdapat penetapan kinerja

individu yang terkait dengan kinerja

organisasi A 1

SKP

b.

b. Ukuran kinerja individu telah

memiliki kesesuaian dengan

indikator kinerja individu level

diatasnya

A 1

SKP

c.

c. Pengukuran kinerja individu

dilakukan secara periodik A 1

pengukuran

kinerja

d.

d. Hasil penilaian kinerja individu

telah dijadikan dasar untuk

pemberian reward (pengembangan

karir individu, penghargaan dll).

A 1

reward

5

Penegakan Aturan Disiplin/Kode

Etik/Kode Perilaku Pegawai (3) 3,0

3,00 100,00%

a.

a. Aturan disiplin/kode etik/kode

perilaku telah

dilaksanakan/diimplementasikan A 1

Disiplin Kode etik


6 Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1,0

1,00 100,00%

a.

a. Data informasi kepegawaian unit

kerja telah dimutakhirkan secara

berkala. A 1

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 10,0

10,00 100,00%

1 Keterlibatan Pimpinan (5) 5,0

5,00 100,00%

a.

a. Apakah pimpinan terlibat secara


Perencanaan YA 1

Perencanaan

b.

b. Apakah pimpinan terlibat secara


Penetapan Kinerja YA 1

penetapkan

kinerja

c.

c. Apakah pimpinan memantau

pencapaian kinerja secara berkala YA 1

Capaian kinerja

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5,0

5,00 100,00%

a.

a. Apakah dokumen perencanaan

sudah ada A 1

Dokumen

perencanaan

b.

b. Apakah dokumen perencanaan

telah berorientasi hasil A 1

perencanaan

c.

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja

Utama (IKU) A 1

IKu

d.

d. Apakah indikator kinerja telah

SMART (Specifik, Measureable,

Achievable, Relevant and Time) A 1

Smart

e.

e. Apakah laporan kinerja telah

disusun tepat waktu YA 1

laporan tepat

waktu

f.

f. Apakah pelaporan kinerja telah

memberikan informasi tentang

kinerja A 1

Kinerja

g.

g. Apakah terdapat upaya

peningkatan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja A 1

SDM

h.

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

dilaksanakan oleh SDM yang

kompeten A 1

SDM

V. PENGUATAN PENGAWASAN 15,0

15,00 100,00%

1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3,0

3,00 100,00%

a.

a. Telah dilakukan public campaign

tentang pengendalian gratifikasi A 1

Sosialisasi

b.

b. Pengendalian gratifikasi telah

diimplementasikan A 1

Pengendalian

2 Penerapan SPIP (3) 3,0

3,00 100,00%

a.

a. Telah dibangun lingkungan

pengendalian A 1

Pengendalian

b.

b. Telah dilakukan penilaian risiko

atas pelaksanaan kebijakan A 1

Penilaian Resiko

c.

c. Telah dilakukan kegiatan

pengendalian untuk meminimalisir

risiko yang telah diidentifikasi A 1

Mnimalisir resiko

d. d. SPI telah diinformasikan dan

A 1

SPI


dikomunikasikan kepada seluruh

pihak terkait dikomunikasikan

3 Pengaduan Masyarakat (3) 3,0

3,00 100,00%

a.

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat

telah diimplementasikan A 1

Kebijakan tetang

pengaduan

b.

b. Hasil penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti A 1

pengaduan

ditindaklanjuti

c.

c. Telah dilakukan monitoring dan

evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat A 1

d.

d. Hasil evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti A 1

tindak lanjut

4 Whistle-Blowing System (3) 3,0

3,00 100,00%

a.

a. Apakah Whistle Blowing System

sudah di internalisasi ? YA 1

Internalisasi

b.

b. Whistle Blowing Systemtelah

diterapkan A 1

Kebijakan WBS

c.

c. Telah dilakukan evaluasi atas

penerapan Whistle Blowing System A 1

Penerapan WBS

d.

d. Hasil evaluasi atas penerapan

Whistle Blowing System telah

ditindaklanjuti A 1

Hasil evaluasi

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3,0

3,00 100,00%

a.

a. Telah terdapat

identifikasi/pemetaan benturan

kepentingan dalam tugas fungsi

utama

YA 1

memetakkan

benturan

kepentingan

b.

b. Penanganan Benturan

Kepentingan telah

disosialisasikan/internalisasi A 1

Sosialisasi

benturan

kepentingan

c.

c. Penanganan Benturan

Kepentingan telah

diimplementasikan A 1

Implentasi

benturan

kepentingan

d.

d. Telah dilakukan evaluasi atas

Penanganan Benturan Kepentingan A 1

evaluasi

benturan

kepentingan

e.

e. Hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan telah

ditindaklanjuti A 1

Tindak lanjut

6

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

pegawai 0

0,00 %

a.

a. Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) B

b.

b. Penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN) B

VI.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK 10,0

10,00 100,00%

1 Standar Pelayanan (3) 3,0

3,00 100,00%

a. a. Terdapat kebijakan standar

A 1

Standar


pelayanan pelayanan

b.

b. Standar pelayanan telah

dimaklumatkan A 1

maklumat

standar

pelayunan

c.

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan

standar pelayanan A 1

SOP standar

pelayanan

d.

d. Dilakukan reviu dan perbaikan

atas standar pelayanan dan SOP A 1

Reviu SOP

2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3,0

3,00 100,00%

a.

a. Telah dilakukan

sosialisasi/pelatihan dalam upaya

penerapan Budaya Pelayanan Prima A 1

penerapan

budaya

pelayanan prima

b.

b. Informasi tentang pelayanan

mudah diakses melalui berbagai

media A 1

Diakses melalui

media

c.

c. Telah terdapat sistem

punishment(sanksi)/reward bagi

pelaksana layanan serta pemberian

kompensasi kepada penerima

layanan bila layanan tidak sesuai

standar

A 1

reward

d.

d. Telah terdapat sarana layanan

terpadu/terintegrasi A 1

PTSP

e. e. Terdapat inovasi pelayanan

A 1

SIAPA DAKU

3

Penilaian Kepuasan Terhadap

Pelayanan (4) 4,0

4,00 100,00%

a.

a. Dilakukan survey kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan A 1

LAP SKM

b.

b. Hasil survey kepuasan masyarakat

dapat diakses secara terbuka A 1

Hasil SKM

c.

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil

survey kepuasan masyarakat A 1

Tindak lanjut

Survey TOTAL PENGUNGKIT 60,00

60 100,00%

B. HASIL (40) 40,0

39,62 99,05%

1.

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS

KKN (20) 20

19,92 99,60%

a.

Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei

Eksternal) (15) 15,0 3,98 14,92 99,50 %

Survey Persepsi

Korupsi

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan

(Internal dan eksternal) yang

ditindaklanjuti (5) 5,0 100 5,00

100,00

% LKE ZI

2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20) 20

19,7 98,50%

a.

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

(Survei Eksternal) (20) 20,0 3,94 19,70 98,50 %

Survey Kualitas

Pelayana

TOTAL HASIL 40,00

39,62 99,05%

Nilai Pembangunan ZI 100

99,62 99,62%


BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil uraian monitoring dan evaluasi yang dipaparkan pada bab sebelumnya,

dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Manajemen Perubahan

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Bangil telah

melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan.

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Telah menyusun tim kerja Pembangunan Zona Integritas;

2. Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;

3. Pengadilan Agama Bangil juga sudah membentuk agen perubahan;

4. Agen perubahan ini terdiri Hakim, Juru Sita dan Tenaga Kontrak;

5. Pengadilan Agama Bangil juga telah melaksanakan lima budaya kerja.

b. Penataan Tata Laksana



melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Tata Laksana.


1. Pengadilan Agama Bangil telah mempunyai Standar Operasional Prosedur

2. Terdapat e-office

3. Serta sudah menjalankan keterbukaan informasi publik melalui website www.pa-

bangil.go.id, sehingga masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi terkait

Pengadilan Agama Bangil;

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)



melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa program dan kegiatan tersebut

adalah:

1. Merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan Pengadilan

Agama Bangil;

2. Mengembangkan Pola Mutasi Internal;


3. Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;

4. Melakukan penetapan kinerja individu;

5. Menegakkan aturan disiplin/etika; dan

6. Mengembangkan sistem informasi pegawai.

d. Penguatan Akuntabilitas



melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas.

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Agama Bangil terlibat secara langsung dalam penyusunan

Perencanaan seperti penyusunan RKAKL, RKT, Rencana Strategis (Renstra);

2. Pimpinan Pengadilan Agama Bangil juga terlibat secara langsung dalam

penyusunan penetapan kinerja;

3. Pimpinan Pengadilan Agama Bangil telah melakukan penilaian pencapaian

kinerja secara berkala;

4. Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Specific, Measurable,

Aggressive, Realistic, and Time Bound (SMART);

5. Laporan kinerja disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan

6. Pengelolaan kauntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Bangil dilakukan oleh

orang yang kompeten di bidangnya.

e. Pengautan Pengawasan



melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Pengawasan.


1. Untuk mengendalikan gratifikasi, Pengadilan Agama Bangil telah melakukan

public campaign gratifikasi, yakni melalui website Pengadilan Agama Bangil di

www.pa-bangil.go.id dan banner;

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. SPIP juga telah

disosialisasikan kepada semua pegawai;

3. Pengadilan Agama Bangil telah menerapkan sistem Pengaduan Masyarakat, baik

melalui layanan pengaduan di area pelayanan Terpadu Saru Pintu (PTSP) maupun

melalui aplikasi SIWAS;


4. Pengadilan Agama Bangil juga telah menerapkan system Whistel Blowing

System (WBS).

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik. Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Pengadilan Agama Bangil telah mempunyai Standar Pelayanan;

2. Pengadilan Agama Bangil telah melakukan survey layanan kepuasan untuk

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh

Pengadilan Agama Bangil.

2. REKOMENDASI

Merujuk pada hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) bahwa dokumen Pembangunan

Zona Integritas Pengadilan Agama Bangil telah terpenuhi 100%, oleh karena itu kami

berharap bahwa Satuan Kerja Pengadilan Agama Bangil menjadi salah satu Satker di

bawah Mahkamah Agung pada tahun 2020 ini mengikuti penilai Pembangunan Zona

Integritas tingkat nasional dan berhasil memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari

Korupsi).

odq o 8 6ulaporan pembangunan zi menuju wbk dan wbbm | 1 bab i pendahuluan 1. latar belakang...

Documents