no. dokumen : sp-ppr-01 standar pelayanan revisi : 0

No. Dokumen : SP-PPR-01

Revisi : 0

Tgl. Efektif : 18 Januari 2021

:

A.

No

1 Persyaratan Pendaftaran objek pajak baru

1. Mengisi Surat Permohonan

2. Mengisi SPOP/LPOP (apabila ada bangunan)

3.

4. Foto copy KTP/KK pemohon atau identitas lainnya Wajib Pajak (1 lembar)

5.

6. Foto copy SPPT/Penyanding (1 lembar)

7. Sket Lokasi/peta

8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (bermaterai)

9. Waris/Surat Keterangan Pembagian Waris/Silsilah (apabila diperlukan)

10. Foto copy Akta Jual Beli/Keterangan Jual Beli (apabila diperlukan) (1 lembar)

11. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa

12. Surat Keterangan Meninggal (apabila diperlukan)

13. Bukti Fisik Kepemilikan apabila dikuasai selama bertahun-tahun

14. Verifikasi dan validasi Pemetaan pada Sertifikat/Bukti Kepemilikan

Mutasi

1. Mengisi Surat Permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak



4.

5. Foto copy SPPT asal/global (1 lembar)

6. Foto copy SPPT Penyanding (1 lembar)

7. Sket Lokasi/peta

8.

9. Waris/Surat Keterangan Pembagian Waris/Silsilah (apabila diperlukan)

10. Foto copy Akta Jual Beli/Keterangan Jual Beli (apabila diperlukan) (1 lembar)

11. Print Out Lunas PBB-P2


13. Surat Keterangan Meninggal (apabila diperlukan)

14.


Pembetulan

1. Mengisi Surat Permohonan Pembetulan



4.

5. Asli/Foto copy SPPT (1 lembar)

6.



9. Surat Keterangan Mneinggal/Akta Kematian


11. Dokumen Pendukung lainnya

Bukti Fisik Kepemilikan apabila dikuasai selama bertahun-tahun

Foto copy salah satu surat tanah/bangunan/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (1 lembar)

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SK NJOP DAN KARTU

NOP

Unit Kerja Bidang Pendataan dan Pelayanan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

Komponen Uraian

Foto copy salah satu surat tanah/bangunan/Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (1 lembar)

Surat Kuasa (bermaterai) dan FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan) (1lembar)



Foto copy salah satu surat tanah/bangunan/Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (1 lembar)


Revisi : 0


:

STANDAR PELAYANAN


NOP


Pembatalan/Penghapusan

1. Mengisi Surat Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

2. Foto copy KTP Wajib Pajak (1 lembar)

3. Asli SPPT/SKPD/STPD tahun bersangkutan

4. Tanda Bukti Pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya (khusus penghapusan)

5. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa

6. Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Desa untuk pengajuan kolektif

7.



10. Dokumen Pendukung lainnya




Revisi : 0


:

STANDAR PELAYANAN


NOP


Keterangan NJOP

1. Mengisi Surat Permohonan Surat Keterangan NJOP


3. Foto copy sertifikat atau salah satu Surat Tanah (1 lembar)

4. Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Desa

5. Foto copy SPPT tahun sebelumnya (1 lembar)

6.


Aktifkan NOP


2. Bukti Pelunasan PBB-P2


2 Sistem, Mekanisme

dan Prosedur

Memverifikasi lokasi pada peta blok (Petugas Verifikasi Gambar)

Wajib Pajak

Datang ke Loket Pelayanan membawa

dokumen sesuai syarat layanan

Memverifikasi kelengkapan dokumen

dan merekam pelayanan (Petugas Loket)

Memeriksa kesesuaian ZNT dan Peta

(Kasubid. Pendataan)

Menandatangani SK NJOP

(Kabid. Pendataan dan Pelayanan)

Mencetak Kartu NOP kemudian menyerahkan SK

NJOP dan Kartu NOP kepada Wajib Pajak

(Petugas Pelayanan)

Memverifikasi kebenaran pengisian

SPOP & LPOP (Kasubbid Pelayanan &

Kepala UPTD PAD)

Pemetaan dan penomeran.

penentukan ZNT untuk OP Baru

(Petugas Pemetaan)

Merekam pemutahiran data dan mencetak SK

NJOP (Petugas Perekaman

Data)


Revisi : 0


:

STANDAR PELAYANAN


NOP


1.

2. Mutasi

Mutasi Penuh : 3 (tiga) hari kerja

Mutasi 2 s/d 10 berkas : 10 (sepuluh) hari kerja

Mutasi > 10 berkas : 18 (delapan belas) hari kerja

Mutasi Penggabungan : 7 (tujuh) hari kerja

3. Pembetulan : 3 (tiga) hari kerja

4. Pembatalan/Penghapusan

Jika tidak terdapat piutang : 10 (sepuluh) hari kerja

Jika terdapat piutang : 30 (tiga puluh) hari kerja

5. Surat Keterangan NJOP : 1 (satu) hari kerja

6. SPPT PBB terbaru : 1 (satu) hari kerja

7. Aktifkan NOP : 1 (satu) hari kerja

Keterangan :

-

-

4

5 Surat Keterangan NJOP, Kartu NOP

1. Kotak Saran

2. Surat Pengaduan : Jln. Ngurah Rai No. 2 Singaraja

3. Website : www bpkpdbulelengkab.go.id

4. Email : [email protected]

5. Telp. (Layanan Call Center): 081 361 0000 46

6

Pengelolaan

Pengaduan, Saran

dan Masukan

Singaraja, 18 Januari 2021

3 Jangka Waktu

Pelayanan

Pendaftaran OP Baru : 9 (sembilan) hari kerja

Apabila dilakukan pemeriksaan ke lapangan penambahan waktu 2 (dua) hari kerja

Untuk berkas dari UPTD PAD Buleleng penambahan waktu 2 (dua) hari kerja

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si

NIP. 19670302 198901 1 001

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH

KAB. BULELENG,

Biaya/Tarif Gratis

Produk Pelayanan


Revisi : 0


:

STANDAR PELAYANAN


NOP


B.

No

1.

2.

1. ATK

2. Formulir

3. Ceklist

4. Komputer

5. Printer Scanner

6. Ruang Kerja

7. Meja Kursi

8. Jaringan Internet

9. Aplikasi SMARTGOV

10. Telepon

1. Memahami mekanisme pengelolaan aplikasi SMARTGOV

2. Memahami persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Mampu menggunakan aplikasi SMARTGOV

4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan

1. Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan

2. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Evaluasi

3. Operating Consul

58 Orang

6

7

8

6 Bulan sekali

4 Pengawasan

Internal

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :

Komponen Uraian

1 Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng

Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan

2 Sarana, Prasarana,

dan/atau Fasilitas

3

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BULELENG,

Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si

NIP. 19670302 198901 1 001

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan Data yang direkam dapat dipertanggungjawabkan dan wajib pajak yang datang akan dilayani dengan

cepat, ramah, dan akurat

Jaminan Keamanan

dan Keselamatan

Pelayanan SK NJOP dan Kartu NOP yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan

Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Kompetensi

Pelaksana

Singaraja, 18 Januari 2021

NOMOR SOP SOP-PPR-01

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI Revisi : 00

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

1. 1. Memahami Tugas dan Fungsi unit kerjanya.

2. 2. Memahami penatausahaan dokumen PBB

3. Mampu mengoperasikan aplikasi Smartgov

4. Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word dan Excel)

5. Mampu melakukan penilaian dan verifikasi objek PBB

3. 6. Memiliki sikap teliti, ramah dan berintegritas tinggi

1. Server/Komputer/Printer/Scanner

2. Jaringan internet

3. Aplikasi Smartgov

4. ATK

1. Blanko Permohonan Mutasi Objek/Subjek PBB : FM-PPR-01-01

2. Blanko SPOP : FM-PPR-01-02

3. Blanko LPOP : FM-PPR-01-03

4. Blanko Surat Kuasa : FM-PPR-01-04

5. Blanko Pertanggungjawaban Mutlak : FM-PPR-01-05

6. Blanko Pernyataan Kepemilikan Tanah : FM-PPR-01-06

7. Blanko Permohonan Objek/Subjek Baru : FM-PPR-01-07

8. Blanko Pemutakhiran Objek/Subjek Pajak : FM-PPR-01-08

9. Blanko SSPD PBB : FM-PPR-01-09

Apabila Penerbitan SK NJOP dan Kartu NOP (Mutasi Pecah 2 s.d 10 berkas, Mutasi Pecah > 10 berkas,

Mutasi Penggabungan, Objek Pajak (OP) Baru) tidak dilaksanakan dengan benar, maka penetapan objek

dan subjek pajaknya menjadi tidak akurat

BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN NAMA SOPPenerbitan SK NJOP dan Kartu NOP (Mutasi Pecah 2 s.d 10 berkas, Mutasi

Pecah > 10 berkas, Mutasi Penggabungan, Objek Pajak (OP) Baru)

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Ni Nyoman Sukadani, S.Sos.

NIP. 19720423 199403 2 002

15 Desember 2020

18 Januari 2021

Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULELENG

SOP Penerbitan SK NJOP dan Kartu NOP (Mutasi Pecah 2 s.d 10 berkas, Mutasi Pecah > 10 berkas, Mutasi Penggabungan, Objek Pajak (OP) Baru)

Wajib

Pajak

Petugas

Verifikasi

Gambar

Petugas

Pelayanan

PBB

Kasubid.

Pelayanan

/ Kepala

UPTD

PAD

Petugas

Perekama

n

Petugas

pemetaan

Kasubid

Pendataan

Kabid

Pendataan

dan

Pelayanan

Petugas

Cetak

Kartu NOP

Petugas

Pelayanan

Pengambil

an

SKNJOP

Waktu Output

1 5 Menit 1. Formulir

permohonan mutasi

PBB

2. Berkas persyaratan

2 10 Menit

3 10 menit 1. Tanda Terima

pelayanan

2. Laporan Pelayanan

Harian

Tanda Terima Pelayanan diberikan

ke WP sedangkan Laporan

Pelayanan Harian akan digabung

dengan berkas pemohon yang akan

diserahkan ke Kasubid Pelayanan

4 1 HK Berkas yang sudah

diteliti dan diparaf

Untuk berkas dari UPTD PAD

Buleleng diperlukan tambahan

waktu 2 hari kerja

5 Sesuai

keteran

gan

Berkas yang sudah


Waktu perekaman sesuai

pengurusan, sbb :

a). Mutasi pecah 2 s/d 10 berkas

memerlukan waktu 3 HK

b). Mutasi pecah >10 berkas


c) Mutasi penggabungan


d). Objek pajak/subjek baru


Bila diperlukan pengecekan

lapangan, diperlukan tambahan

waktu 2 hari kerja

Mengajukan permohonan penerbitan SK

NJOP dan Kartu NOP, mengisi formulir dan

melengkapi dokumen sesuai syarat layanan

Menentukan lokasi objek pajak di dalam Peta

Smartmap sesuai dengan Bukti Kepemilikan

dan menentukan jenis pelayanan atas objek

pajak tersebut

Menerima permohonan kemudian meneliti

kelengkapan persyaratan. Jika berkas

permohonan belum lengkap, dihimbau

kepada WP untuk melengkapinya, apabila

berkas permohonan sudah dinyatakan

lengkap, maka petugas pelayanan

melakukan perekaman pelayanan dengan

aplikasi SMARTGOV serta mencetak Bukti

Penerimaan Berkas (Tanda Terima

Pelayanan) dan Laporan Pelayanan Harian.

Melakukan verifikasi berkas secara

administrasi, serta memastikan ketepatan

dalam pengisian SPOP dan LPOP, jika

sudah sesuai maka akan diberikan paraf

pada lembar disposisi pelayanan dan

kemudian menyerahkan berkas kepada

Petugas perekaman. Jika belum sesuai

maka akan dikembalikan ke petugas

pelayanan.

Melakukan pemutahiran data dan memeriksa

kembali penyelesaian perekaman dengan

SPOP dan LPOP dari Pemohon yang

dilanjutkan dengan mencetak SKNJOP,

untuk kemudian diteruskan ke Petugas

pemetaan

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kelengkapan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

6 Sesuai

keteran

gan

Berkas yang sudah


Waktu pemetaan dan penomoran

sesuai pengurusan, sbb :









7 2 HK SK NJOP Waktu penentuan ZNT dan ttd

kasubbid sesuai pengurusan, sbb

:









Untuk OP Baru, maka dilakukan

penentuan ZNT

8 1 HK SKNJOP yang sudah

di tandatangani

Kepala Badan sudah melimpahkan

penandatanganan ke Kabid

Pendataan dan Pelayanan melalui

surat …

9 1 HK 1. SKNJOP yang

sudah ditandatangani

2. Kartu NOP

10 5 Menit 1. SKNJOP yang


oleh Kabid. Pendataan

dan Penetapan

2. Kartu NOP

11 1. SKNJOP yang



dan Penetapan

2. Kartu NOP

Menyerahkan SKNJOP yang sudah di

tandatangani dan Kartu NOP kepada wajib

pajak

Mengambil SKNJOP dan Kartu NOP di Loket

Pelayanan Pengambilan SKNJOP dengan

menunjukkan Tanda Terima Pelayanan

SK NJOP

SK NJOP

SKNJOP yang

sudah di

tandatangani

1. SKNJOP yang

sudah

ditandatangani oleh

Kabid. Pendataan

dan Penetapan

2. Kartu NOP

Tanda Terima

Pelayanan

Memetakan dan melakukan penomeran

objek pajak, kemudian menyerahkannya

kepada Kasubid Pendataan

Memeriksa kesesuaian ZNT dan Peta, jika

ditemukan ketidaksesuaian maka akan

dikembalikan ke petugas pemetaan untuk

diperbaiki, memberi paraf jika sudah sesuai

dan kemudian menyerahkan kepada Kabid.

Pendataan dan Pelayanan.

Menandatangani SK NJOP dan diteruskan

ke Petugas cetak

Mencetak Kartu NOP atas SKNJOP yang

sudah tepat objek dan subjek pajaknya

untuk kemudian diserahkan ke petugas

Pelayanan Pengambilan SKNJOP

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

Ya

Tidak


TANGGAL PEMBUATAN 15 Desember 2020

TANGGAL REVISI - Revisi : 00

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH










4. ATK









18 Januari 2021

Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan,



Apabila Penerbitan SK NJOP dan Kartu NOP (Mutasi Penuh dan Pembetulan) tidak dilaksanakan dengan

benar, maka penetapan objek dan subjek pajaknya menjadi tidak akurat

KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN NAMA SOP Penerbitan SK NJOP dan Kartu NOP (Mutasi Penuh dan Pembetulan)


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


NIP. 19720423 199403 2 002


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan


Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan


SOP Penerbitan SK NJOP dan Kartu NOP (Mutasi Penuh dan Pembetulan)

Wajib

Pajak

Petugas

Verifikasi

Gambar

Petugas

Pelayanan

PBB

Kasubid.

Pelayanan

/ Kepala

UPTD

PAD

Kasubid

Pendataan

Kabid.

Pendataan

dan

Pelayanan

Petugas

Cetak

Kartu NOP

Petugas

Pelayanan

Pengambil

an

SKNJOP

Waktu Output


permohonan mutas

PBB

2. Berkas

persyaratan

2 10 Menit

3 20 menit 1. Formulir

permohonan mutas

PBB

2. Berkas

persyaratan

3. SK NJOP

4. Tanda Terima

Pelayanan

5. Laporan

Pelayanan Harian

Tanda Terima Pelayanan

diserahkan kepada WP,

sedangkan Laporan Pelayanan

Harian akan digabung dengan

berkas pemohon yang dilampiri

dengan SKNJOP yang akan

diserahkan ke Kasubid

Pelayanan.

4 5 menit 1. Berkas yang

sudah diteliti dan

diparaf

2. SK NJOP



waktu 2 hari kerja

5 1 HK 1. Berkas yang

sudah diteliti dan

diparaf

2. SK NJOP yang

sudah diparaf

Bila diperlukan pengecekan

lapangan, diperlukan tambahan

waktu 2 hari kerja

6 1 HK SKJNOP yang

sudah

ditandatangani

Kepala Badan sudah

melimpahkan penandatanganan

ke Kabid Pendataan dan

Pelayanan melalui surat …

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kelengkapan

1. Formulir

permohonan mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

Mengajukan permohonan penerbitan SK

NJOP dan Kartu NOP, mengisi formulir dan

melengkapi dokumen sesuai syarat layanan

Menentukan lokasi objek pajak di dalam Peta

Smartmap sesuai dengan Bukti Kepemilikan

dan menentukan jenis pelayanan atas objek

pajak tersebut

Melakukan verifikasi permohonan wajib

pajak. Dalam hal berkas permohonan belum

lengkap, dihimbau kepada WP untuk

melengkapinya, apabila berkas permohonan

sudah dinyatakan lengkap, maka petugas

pelayanan melakukan perekaman pelayanan

dengan aplikasi SMARTGOV dilanjutkan

dengan merekam penyelesaian pelayanan,

penilaian terseleksi, mencetak SKNJOP,

Bukti Penerimaan Berkas (Tanda Terima

Layanan) dan Laporan Pelayanan Harian

Melakukan verifikasi kelengkapan berkas

secara administrasi, serta memastikan

ketepatan dalam pengisian SPOP dan LPOP,

memberikan paraf pada lembar disposisi

pelayanan dan kemudian menyerahkan

berkas kepada Kasubid. Pendataan

Memeriksa kesesuaian ZNT dan Peta,

setelah sesuai SKNJOP akan diparaf dan

diserahkan kepada Kabid Pendataan dan

Penetapan

Menandatangani SKNJOP kemudian

diteruskan ke Petugas cetak kartu NOP

1. Formulir

permohonan mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

1. Formulir

permohonan mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

1. Formulir

permohonan mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

3. SK NJOP

1. Berkas yang

sudah diteliti dan

diparaf

2. SK NJOP

1. Berkas yang

sudah diteliti dan

diparaf

2. SK NJOP yang

sudah diparaf

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak


sudah di

tandatangani oleh

Kabid. Pendataan

dan Pelayanan

2.Kartu NOP


sudah di

tandatangani oleh

Kabid. Pendataan

dan Pelayanan

2.Kartu NOP

9 1. SKNJOP yang

sudah di

tandatangani oleh

Kabid. Pendataan

dan Pelayanan

2.Kartu NOP


sudah tepat objek dan subjek pajaknya,

kemudian SKNJOP dan Kartu NOP

diserahkan ke petugas Pelayanan

Pengambilan SKNJOP



pajak




SKJNOP yang sudah

ditandatangani oleh

Kabid. Pendataan

dan Pelayanan

1. SKNJOP yang

sudah di

tandatangani oleh

Kabid. Pendataan

dan Pelayanan

2.Kartu NOP

Tanda Terima

Pelayanan

Total Durasi Waktu


TANGGAL PEMBUATAN


TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH


2. Memahami penatausahaan dokumen PBB

2. 3. Mampu mengoperasikan aplikasi Smartgov


5. Memiliki sikap teliti, ramah dan berintegritas tinggi

3.




4. ATK

15 Desember 2020

18 Januari 2021




Apabila Aktifkan NOP (Nomor Objek Pajak) tidak dilaksanakan dengan benar, maka penetapan objek


KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN NAMA SOP Aktifkan NOP (Nomor Objek Pajak)


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah


NIP. 19720423 199403 2 002

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan


Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Buleleng Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan


SOP Aktifkan NOP (Nomor Objek Pajak)

Wajib Pajak

Petugas

Pelayanan

PBB

Kasubid.

Pelayanan

Petugas

Perekaman

Kasubid.

PendataanWaktu Output


Permohonan Aktifkan

NOP PBB P2


2 10 menit 1. Formulir

Permohonan Aktifkan

NOP PBB P2


3. Tanda Terima

Pelayanan


Harian

Tanda Terima

Pelayanan

diserahkan kepada

WP sedangkan

Laporan Pelayanan

Harian akan

digabung dengan

berkas permohonan

yang akan

diserahkan kepada

Kasubid Pelayanan

3 5 menit Berkas permohonan

yang sudah diteliti dan

diparaf

4 30 menit Berkas yang sudah

diteliti, diparaf dan

direkam

5 30 menit Berkas yang telah

diaktifkan NOP

6 5 Menit Print out catatan

pembayaran PBB P2

7 Print out catatan

pembayaran PBB P2

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kelengkapan

Mengambil catatan pembayaran PBB P2 di loket

pelayanan dengan menunjukkan Tanda Terima

Pelayanan


Total Durasi Waktu

Mengajukan permohonan Aktifkan NOP PBB melalui

petugas pelayanan PBB

Menerima permohonan kemudian meneliti kelengkapan

persyaratan. Dalam hal berkas permohonan belum

lengkap, dihimbau kepada WP untuk melengkapinya,

apabila ada berkas permohonan sudah dinyatakan

lengkap, maka petugas Pelayanan akan melakukan

perekaman pelayanan mutasi dengan aplikasi

SMARTGOV serta mencetak Bukti Penerimaan Berkas

(Tanda Terima Pelayanan) dan Laporan Pelayanan

Harian

1. Formulir Permohonan

Aktifkan NOP PBB P2


Melakukan verifikasi kelengkapan berkas secara

administrasi, serta memastikan ketepatan dalam

pengisian Permohonan dan memberikan paraf pada

lembar disposisi pelayanan dan kemudian berkas

diteruskan ke petugas perekaman.

Melakukan perekaman atas nomor pelayanan untuk

penyelesaian pelayanan dan diteruskan ke Kasubid

Pendataan

Melakukan penilaian terseleksi dan melakukan

penetapan terhadap tahun pajak yang dimohonkan

untuk di aktifkan. Kemudian berkas akan diberikan ke

petugas pelayanan

Mencetak catatan pembayaran PBB P2 untuk kemudian

diserahkan kepada wajib pajak

1. Fotocopy KTP Wajib

Pajak

2. Bukti Pelunasan PBB P2

Berkas permohonan yang sudah diteliti dan diparaf

Berkas yang sudah diteliti, diparaf dan direkam

1. Formulir Permohonan

Aktifkan NOP PBB P2


3. Tanda Terima Pelayanan

4. Lembar Arus Dokumen

Berkas yang telah diaktifkan NOP

Ya

Tidak

Ya

Tidak


TANGGAL PEMBUATAN


TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH


2. Memahami penatausahaan dokumen PBB

2. 3. Mampu mengoperasikan aplikasi Smartgov



6. Memiliki sikap teliti, ramah dan berintegritas tinggi

3.




4. ATK




4. Blanko Permohonan Pembatalan/Penghapusan : FM-PPR-05-01


Apabila Penghapusan NOP PBB P2 tidak dilaksanakan dengan benar, maka penetapan objek


KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN NAMA SOP Penghapusan NOP PBB P2


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah


NIP. 19720423 199403 2 002

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan


15 Desember 2020

18 Januari 2021



Penghapusan NOP PBB P2

Wajib Pajak

Petugas

Pelayanan

PBB

Kasubid.

Pelayanan

/ Kepala

UPTD

PAD

Petugas

Verifikasi,

Keberatan

dan

Pemeriksaan

Pajak

Kasubid.

Verifikasi,

Keberatan dan

Pemeriksaan

Pajak

Kasubid.

Pendataan

Kabid.

Perbendah

araan

Petugas

Perekama

n

Waktu Output

1 5 Menit

1. Formulir

Permohonan

Pembatalan/Pengh

apusan NOP PBB

P2

2. Berkas

persyaratan

2 5 Menit

1. Tanda Terima

Pelayanan

2. Laporan

Pelayanan Harian


diserahkan kepada WP

sedangkan Laporan Pelayanan

Harian akan digabung dengan

berkas permohonan yang akan

diserahkan kepada Kasubid

Pelayanan

3 1 HKBerkas yang sudah


4 5 menit

Berkas yang sudah


tercatat dalam

register

Mengajukan permohonan penghapusan

NOP PBB P2 secara tertulis dengan

mengisi formulir Permohonan melengkapi

dokumen sebagai syarat layanan

Memverifikasi permohonan wajib pajak,

dalam hal berkas permohonan belum

lengkap, menghimbau WP untuk

melengkapinya.

Apabila ada berkas permohonan sudah

dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan

melakukan perekaman pelayanan pada

aplikasi SMARTGOV dan mencetak Tanda

Terima Pelayanan dan Laporan Pelayanan

Harian.

Melakukan verifikasi kelengkapan berkas

secara administrasi dan memastikan

ketepatan dalam pengisian, untuk kemudian

diberi paraf dan meneruskan berkas kepada

Petugas Verifikasi, Keberatan dan

Pemeriksaan Pajak

Meregister berkas untuk kemudian

meneruskan berkas ke Kasubid. Verifikasi

Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.

1. Formulir

Permohonan

Pembatalan/Pengha

pusan NOP PBB P2

2. Berkas

persyaratan

1. Formulir

Permohonan

Pembatalan/Pengha

pusan NOP PBB P2

2. Berkas

persyaratan

3. Laporan

Pelayanan Harian

1. Formulir

Permohonan

Pembatalan/Pengha

pusan NOP PBB P2

2. Berkas

persyaratan

Berkas yang sudah


No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kelengkapan

Ya

Tidak

Ya

Tidak

5 8 HK Sesuai keterangan

- Apabila tidak terdapat piutang,

maka berkas dan Berita Acara

Hasil Penelitian akan diteruskan

kepada Kasubid. Pendataan.

- Apabila masih terdapat

piutang, maka dibuatkan Berita

Acara Hasil Penelitian dan

Usulan Penghapusan ke Bidang

Perbendaharaan

6 21 HKSK Penghapusan

Piutang

7 5 Menit

Berkas

permohonan yang

sudah selesai

diproses

8 1 HK

Berkas

permohonan yang

sudah selesai

diproses

9

10

Menerima informasi yang disampaikan oleh

petugas pelayanan dan dapat melakukan

pengecekan kembali ke Kantor BPKPD

Kab. Buleleng

Menjadwalkan pemeriksaan lapangan

berdasarkan atas berkas permohonan yang

diterima, memverifikasi berita acara

pemeriksaan lapangan

Menyusun Uraian Penelitian Berkas dan

membuat berita acara hasil penelitian, untuk

kemudian diteruskan kepada Kabid.

Perbendaharaan

Berita Acara Hasil

Penelitian

Berita Acara Hasil

Penelitian atau SK

Penghapusan

Piutang

Berkas permohonan

yang sudah selesai

diproses

Tanda Terima

Pelayanan

Membuat SK Penghapusan Piutang, apabila

SK sudah ditandatangani, maka SK

Penghapusan Piutang akan diserahkan ke

petugas perekaman

Menugaskan petugas perekaman untuk

melakukan pemutahiran data penghapusan

objek dan subjek pajak

Melakukan pemutahiran data penghapusan

objek dan subjek pajak, untuk selanjutnya

menyerahkan berkas kepada Petugas

Pelayanan

Menghubungi wajib pajak bahwa sudah

dilakukan proses Pembatalan/

Penghapusan

Berkas yang sudah


tercatat dalam

register

1. Berita Acara Hasil

Penelitian

2. Usulan

Penghapusan

Tidak Ada

Piutang Ada Piutang


TANGGAL PEMBUATAN


TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH



3. Memahami penatausahaan dokumen BPHTB



3. 6. Mampu melakukan penilaian dan verifikasi objek PBB


5.




4. ATK







7. Blanko Permohonan Objek/Subjek Baru : FM-PPR-01-07



10. Blanko SSPD BPHTB : FM-PPR-04-01


NIP. 19720423 199403 2 002

15 Desember 2020

18 Januari 2021



KABUPATEN BULELENG


Apabila Mutasi 2 in 1 Service tidak dilaksanakan dengan benar, maka penetapan objek dan subjek pajaknya

menjadi tidak akurat

BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN NAMA SOP Mutasi 2 in 1 Service


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan


SOP Mutasi 2 in 1

Wajib

Pajak

Petugas

Pelayanan

PBB

Kasubid.

Pelayanan

Kasubid.

Verifikasi,

Keberatan

dan

Pemeriksa

an Pajak

Petugas

Perekama

n

Petugas

Pemetaan

Kasubid.

Pendataan

Kabid.

Pendataan

dan

Pelayanan

Petugas

Cetak

Petugas

Pelayanan

Pengambil

an

SKNJOP

Waktu Output


permohonan mutasi

PBB


2 10 menit 1. Tanda Terima

pelayanan


Harian


diberikan ke WP sedangkan

Laporan Pelayanan Harian akan

digabung dengan berkas

pemohon yang akan diserahkan

ke Kasubid Pelayanan





waktu 2 hari kerja



5 sesuai

keteran

gan

1. Berkas yang sudah


2. SK NJOP

- Bila tidak diperlukan survey

lapangan, maka diperlukan

waktu 5 HK

- Bila diperlukan survey

lapangan, maka diperlukan

waktu 8 HK

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket.Kelengkapan

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

Mengajukan permohonan mutasi PBB,

mengisi formulir dan melengkapi dokumen

sesuai syarat layanan

Menerima permohonan kemudian meneliti

kelengkapan persyaratan. Jika berkas

permohonan belum lengkap, dihimbau

kepada WP untuk melengkapinya, apabila

berkas permohonan sudah dinyatakan

lengkap, maka petugas pelayanan

melakukan perekaman pelayanan dengan

aplikasi SMARTGOV serta mencetak Bukti

Penerimaan Berkas (Tanda Terima

Pelayanan) dan Laporan Pelayanan Harian.

Melakukan verifikasi berkas secara

administrasi, serta memastikan ketepatan

dalam pengisian SPOP dan LPOP, jika

sudah sesuai maka akan diberikan paraf

pada lembar disposisi pelayanan dan

kemudian menyerahkan berkas kepada

Kasubid. Verifikasi, Keberatan dan

Pemeriksaan Pajak. Jika belum sesuai maka

akan dikembalikan ke petugas pelayanan.

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

1. Formulir

Permohonan Mutasi

PBB

2. Berkas

persyaratan

Mencocokkan laporan bulanan PPAT dengan

berkas mutasi 2 ini 1 service, apabila berkas

tersebut sudah memiliki akte jual beli, berkas

akan diteruskan ke Petugas Perekaman

Melakukan pemutahiran data dan memeriksa

kembali penyelesaian perekaman dengan

SPOP dan LPOP dari Pemohon yang

dilanjutkan dengan mencetak SKNJOP,

kemudian diteruskan ke Petugas pemetaan

Berkas yang sudah


Berkas yang sudah


Ya

Ya

Tidak

Tidak

6 Sesuai

keteran

gan

1. Berkas yang sudah


2. SK NJOP

7 2 HK 1. Berkas yang sudah


2. SK NJOP yang

sudah diparaf

8 1 HK SKNJOP yang sudah

di tandatangani

Kepala Badan sudah

melimpahkan penandatanganan

ke Kabid Pendataan dan

Pelayanan melalui surat …



2. Kartu NOP




dan Pelayanan

2. Kartu NOP

11 1. SKNJOP yang



dan Pelayanan

2. Kartu NOP




Memetakan dan melakukan penomeran

objek pajak, kemudian menyerahkannya

kepada Kasubid Pendataan

Memeriksa kesesuaian ZNT dan Peta,

memberikan paraf pada SK NJOP kemudian

menyerahkan kepada Kabid Pendataan dan

Pelayanan untuk ditandatangani

Menandatangani SK NJOP dan diteruskan ke

Petugas cetak


sudah tepat objek dan subjek pajaknya untuk

kemudian diserahkan ke petugas Pelayanan

Pengambilan SKNJOP



pajak

1. Berkas yang

sudah diteliti dan

diparaf

2. SK NJOP yang

sudah diparaf

SKNJOP yang sudah

di tandatangani

1. SKNJOP yang

sudah

ditandatangani oleh

Kabid. Pendataan

dan Pelayanan

2. Kartu NOP

Tanda Terima

Pelayanan

1. Berkas yang

sudah diteliti dan

diparaf

2. SK NJOP

1. Berkas yang

sudah diteliti dan

diparaf

2. SK NJOP

:

:

:

:

:

: PENANGANAN PENGADUAN

1. 1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office

2. Mampu berkomunikasi dengan baik

2.

3.

KETERKAITAN

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Mesin Fotocopy

PERINGATAN

1 Form Pengaduan : FM-PPR-15-01

NAMA SOP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Jika Penanganan Pengaduan tidak dijalankan dengan baik maka Pelaksanaan

Penanganan Pengaduan tidak akan terlaksana dengan baik.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Pubklik

Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017 tentag pedoman penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat

Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Prosedur Administrasi Pemerintahab ( SOP AP

)

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

TGL. EFEKTIF 18 Januari 2021

DISAHKAN OLEH


KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN



NIP. 19720423 199403 2 002


TGL. PEMBUATAN 15 Desember 2020

TGL. REVISI | REVISI :0

SOP PENANGANAN PENGADUAN

Pemohon

Petugas

Penanganan

Pengaduan

Kepala Bidang

Terkait

Kasubbid

TerkaitKelengkapan Waktu Output

1Memberikan pengaduan melalui lisan /

tulisan/ telepon/ SMS /e-lapor/ lainnyaForm Pengaduan 30 Menit Pengaduan

2

Mencatat dalam buku pengaduan dan

merespon pengaduan dengan menjawab

langsung (bila bisa diinfokan secara

langsung) atau mengkonfirmasikannya

ke bidang terkait

- Pengaduan

- Buku Pengaduan10 Menit

Pengaduan

yang telah

dicatat

3

Menerima informasi terkait dengan

aduan, mempelajari dan menelaah

pengaduan terhadap pihak terkait dan

mendisposisikannya ke Kasubbid terkait

Pengaduan Kondisional*Pengaduan

Disposisi

*)Sesuai dengan

jenis aduan

4

Menindaklanjuti pengaduan dengan

melakukan koordinasi untuk

mendapatkan solusi pengaduan

Pengaduan

Disposisi20 Menit

Laporan

Koordinasi

5

Menyampaikan hasil kesimpulan

penanganan pengaduan kepada

pelapor.

Kesimpulan hasil

penanganan

pengaduan

1 Jam Solusi

6Menerima informasi/ jawaban hasil

aduan

Kesimpulan hasil

penanganan

pengaduan

1 Jam Solusi

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...................................................................................................................................

Umur : ...................................................................................................................................

Jenis Kelamin : ...................................................................................................................................

Alamat : ...................................................................................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah dengan data-data sebagai berikut :

Jalan/Banjar/Subak : ..........................................................................................................................

NOP : ..........................................................................................................................

Desa/Kelurahan : ..........................................................................................................................

Kecamatan : ..........................................................................................................................

Kabupaten / Kota : ..........................................................................................................................

Luas (m²) : ..........................................................................................................................

Adalah benar milik dari .......................................... Dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Mengetahui : Singaraja, ...............................................

Kepala Dusun / Subak / Kepala Lingkungan, Yang membuat pernyataan,

( ............................................... ) ( ................................................ )

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada tekanan/paksaan

dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagai data pendukung proses penetapan Wajib Pajak atas obyek

pajak yang disebut diatas dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT). Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar/ada kesalahan, saya bersedia dituntut

dihadapan pihak-pihak yang berwenang baik secara pidana maupun perdata dan mempertanggungjawabkannya di

depan pengadilan serta tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Buleleng / Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH

Materai 10000

No. Dokumen : FM - PPL - 16 Revisi : 01 Tgl. Efektif : 08 Februari 2021

No. : ..............................................................

Tanggal : ..............................................................


Nama : .................................................................................................................................................

Alamat : .................................................................................................................................................

Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .................................................................................................................................................

Alamat : .................................................................................................................................................

Umur : .................................................................................................................................................

Memang benar memiliki/memanfaatkan *) Obyek Pajak dengan :

Nomor Obyek Pajak : ..........................................................................................................................................

Lokasi : ..........................................................................................................................................

Luas Tanah : ..........................................................................................................................................

*) Coret yang tidak perlu

Yang menerangkanKepala Desa / Lurah

( ............................................................................. )

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan rasa tanggung jawab dan hanya dapatdimanfaatkan untuk kepentingan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar/ada kesalahan, kami bersediadituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang baik secara pidana maupun perdata danmempertanggungjawabkannya di depan pengadilan serta tidak melibatkan Pemerintah KabupatenBuleleng / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH


Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir)

diisi oleh wajib pajakBeri tanda silang pada kolom yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI 1 Perekaman Data 2 Pemuktahiran Data 3 Penghapusan Data

KODE

2. NOP

3. NOP BERSAMA

4. NOP ASAL

5. NOP PENYANDING

6. NAMA JALAN/BANJAR/SUBAK 7. BLOK/KAV/NOMOR

8. KELURAHAN/DESA 9. RW 10. RT

11. STATUS 1 Pemilik 2 Penyewa 3 Pengelola 4 Pemakai 5 Sengketa

12. PEKERJAAN 1 PNS *) 2 ABRI *) 3 Pensiunan 4 Badan 5 Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK 14. NPWPD

15. NAMA JALAN/BR. DINAS 16. NO. TELEPON

17. KELURAHAN/DESA 18. RW 19. RT

20. KECAMATAN

21. KABUPATEN/KOTAMADYA-KODE POS

22. NOMOR KTP

23. NO SERTIFIKAT 24. ZONA NILAI TANAH

25. LUAS TANAH (M2)

26. JENIS HAK 1 Milik 2 Guna Bangunan 3 Guna Usaha 4 Pakai 5 Lain-lain

27. TGL/BLN/THN SERTIFIKAT

28. JENIS TANAH 1 Tanah + 2 Kavlingan 3 Tanah 4 Fasilitas

Bangunan Siap Bangun Kosong Umum

Catatan *) Yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun

Dilanjutkan ke halaman berikutnya

C. DATA SUBJEK PAJAK

D. DATA TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG


NO FORMULIR

KEL DESA BLOK NO. URUTKEC

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK MUTASI DAN DATA BARU

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

KABPR

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK


29. JUMLAH BANGUNAN

30. NAMA SUBJEK PAJAK/ 31. TANGGAL 32. TANDA TANGAN

KUASANYA

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan

- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak

- Batas waktu pengembalian SPOP / LSPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak

33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) 33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

34. TANDA TANGAN 34. TANDA TANGAN

35. NAMA JELAS 35. NAMA JELAS

36. NIP 36. NIP

KETERANGAN

- Gambar Sket / denah lokasi Objek Pajak Contoh Penggambaran

(tanah skala) yang dihubungkan dengan jalan raya /

jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang

mudah diketahui oleh umum

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,

selatan, timur dan barat Karno Ali (NOP)

NOP Saidi (NOP)

Burhan

NOP

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap

menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Perda No. 5 Tahun 2013

E. DATA BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Jalan Jatayu

Jala

n D

ewi S

arti

ka


Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Permohonan Surat Keterangan NJOP

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ……….……………………………………………………………………………

NPWP *) : ……….……………………………………………………………………………

Alamat : ……….……………………………………………………………………………

Nomor Telp. / HP : ……….……………………………………………………………………………

Desa / Kelurahan **) : ……….……………………………………………………………………………

Kecamatan : ……….……………………………………………………………………………

Kabupaten / Kota **) : ……….……………………………………………………………………………

NOP : ……….……………………………………………………………………………

Alamat : ……….……………………………………………………………………………

Desa / Kelurahan **) : ……….……………………………………………………………………………

Kecamatan : ……….……………………………………………………………………………

Kabupaten / Kota **) : ……….……………………………………………………………………………

1. Untuk Objek PBB telah terdaftar dan bukan Fasilitas Umum

2. Untuk Objek PBB telah terdaftar dan merupakan Fasilitas Umum

3 Untuk Objek PBB belum terdaftar dan bukan Fasilitas Umum

4 Untuk Objek PBB belum terdaftar dan merupakan Fasilitas Umum

bersama ini dilampirkan :

Mengisi Surat Permohonan Surat Keterangan NJOP

Foto copy KTP Wajib Pajak

Foto copy Sertifikat atau salah satu Surat Tanah

Surat Pengantar dari Lurah/Kepala Desa (jika diperlukan)

Foto copy SPPT tahun sebelumnya

Surat Kuasa dan Foto copy KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Singaraja, ……………………………

……...……………………….

Keterangan :

*) Bagi WP yang memiliki NPWP

**) Coret yang tidak perlu

***) Diisi dengan tanda " √ " sesuai dengan alasan yang digunakan

Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP / pendaftaran Objek PBB dan Surat Keterangan NJOP

**) atas objek PBB sebagai berikut :

Alasan mengajukan permohonan untuk penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak

Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan / atas Bangunan ***)

Subyek Pajak / Wajib Pajak / Kuasa Wajib

Pajak **)


WP. Perorangan

Nomor : Singaraja, ………………………………………..

Lampiran : Kepada Yth.

Hal : Permohonan Bupati Buleleng

Objek / Subjek Pajak Baru Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Tahun Pajak ..................... dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Buleleng

di-

Singaraja


Nama : ..............................................................................................

Alamat : ..............................................................................................

Nomor Telp / HP : ..............................................................................................

Mohon PBB atas Nama : ..............................................................................................

Letak Objek Desa/Kelurahan : ..............................................................................................

Kecamatan : ..............................................................................................

Seluas : .............................................................................................. (m2)

NOP Penyanding : ..............................................................................................

Bersama ini dilampirkan pula :

1. SPOP diisi dengan jelas, benar,lengkap, serta di tandatangani

2. LPOP diisi dengan jelas, benar, lengkap (apabila ada bangunan)

3. Bukti pendukung yang perlu di lampirkan

Fotocopy copy KTP / Kartu Keluarga atau Identitas lainnya dari WP

Fotocopy SPPT penyanding

Sket Lokasi / Peta

4. Fotocopy salah satu surat tanah

Akta Jual Beli / Sertifikat / Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah

Akta Hibah

IMB

Waris / Surat Keterangan Pembagian Waris / Silsilah

Surat Keterangan Lurah / Kepala Desa

Surat Keterangan Meninggal

5. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa Apabila dikuasakan

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Demikian agar dipergunakan sebagai bahan pertimbangan …………………..………………………….……………………..

Pemohon,

……………………………………………


Pada hari ini ………...…….., tanggal ……………..., bulan …………………, tahun …………...……,saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jenis Pelayanan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1.

2.

Yang membuat pernyataan,

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Dengan penuh rasa tanggungjawab bahwa data yang saya sampaikan ini adalah

benar.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas data yang saya

sampaikan, saya siap bertanggungjawab baik secara administrasi maupun hukum,

dan tidak melibatkan Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai ketentuan

peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada unsur paksaan

dan tekanan dari pihak manapun juga dan karenanya surat pernyataan ini akan saya

patuhi dengan segala penuh tanggungjawab.

Materai 10000


Singaraja,………………………….………………..

Nomor :

Lampiran : Kepada :

Hal : Permohonan Pembetulan Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Objek / Subyek dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

PBB tahun ..................... di -

Singaraja

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB Tahun ..................

Nama Wajib Pajak : ..................................................................

NOP / No. SPPT : ..................................................................

Alamat Wajib Pajak : ..................................................................

Letak Objek Pajak : ..................................................................

Jumlah Pajak Terutang : Rp.

Telah kami terima tanggal : ..................................................................

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan

Yang Benar adalah sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak : ..................................................................

NOP / No. SPPT : ..................................................................

Alamat Wajib Pajak : ..................................................................

Nomor Telp / HP : ..................................................................

Luas Tanah/Bumi : ...................................................m2

Luas Bangunan : ...................................................m2

Mulai tahun pajak : ..................................................................

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain :

SPOP /LPOP diisi dengan jelas, benar, lengkap serta di tandatangani

Fotocopy KTP, KK , atau Identitas lainnya dari Wajib Pajak

Asli/Fotocopy SPPT

Fotocopy Sertifikat / salah satu surat tanah/bangunan / Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Demikian terima kasih.

Wajib Pajak / Kuasanya *)

……………………………………………




Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Singaraja, ………………………Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

…………………………………..

SURAT KUASA

Digunakan untuk proses .............................................., untuk keperluan tersebut.

Penerima Kuasa berhak untuk menghadap kepada Pejabat di Lingkungan Kantor Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dan Pejabat / Instansi

yang berwenang lainnya, memberikan keterangan - keterangan melakukan pembayaran -

pembayaran, menandatangani surat - surat tanda terima dan surat - surat lain yang

diperlukannya untuk maksud tersebut diatas. Kuasa diberikan dengan hak untuk

memindahkannya (substitutie ) kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menerangkan berhubungan dengan kesibukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

maka dengan ini memberi kuasa kepada :

…………………………………..

Materai 10000


LAMPIRAN PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemuktakhiran Data 3. Penghapusan Data

4. Penilaian Individu

KODE 3. JUMLAH BNG

4. BANGUNAN KE

5. JENIS PENGGUNAAN 1. Perumahan 2. Perkantoran Swasta 3. Pabrik

BANGUNAN (JPB) 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko 5. Rumah Sakit/klinik 6. Olah Raga / Rekreasi

7. Hotel/wisma 8. Bengkel/Gudang/Pertanian 9. Gedung Pemerintah

10. Lain-lain 11. Bng. Tidak Kena pajak 12. Bangunan Parkir

13. Apartemen 14. Pompa Bensin 15. Tangki minyak

16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN 7. JUMLAH LANTAI

(M2)

8. NO. IMB 9. TGL/BLN/THN IMB / /

10. THN DIBANGUN 11. DAYA LISTRIK

TERPASANG (WATT)

12. THN DIRENOVASI

13. KONDISI PADA 1. Sangat 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek

UMUMNYA Baik

14. KONSTRUKSI 1. Baja 2. Beton 3. Bata Bata 4. Kayu

15. ATAP 1. Beerabon/ 2. Gtg Beton/ 3. Gtg Biasa/ 4. Asbes 5. Seng

Beton/ Alumunium Sirap

Gtg Glazur

16. DINDING 1. Kaca/ 2. Beton 3. Bata Bata/ 4. Kayu 5. Seng

Aluminium Conblok

6. Tidak ada

17. LANTAI 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC/ 5. Semen

18. LANGIT-LANGIT 1. Akustik/ 2. Triplek/Asbes 3. Tidak Ada 4. Papan

Jati Bambu

19. JUMLAH AC Split 20. AC. Sentral 1. Ada 21. GENSET

Window 2. Tidak Ada kva

22. LUAS KOLAM 23. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)

RENANG (M2) 1. Diplester 2. Dengan Ringan Berat

Pelapis Sedang Dengan Penutup

Lantai

24. JUMLAH DNG LAMPU TNP LAMPU 25. JUMLAH LIFT 26. JUMLAH TANGGA

LAPANGAN Beton Beton BERJALAN

TENNIS Aspal Aspal Lbr < 0,80

Tanah Liat/ Tanah Liat/ Lbr > 0,80

Rumput

27. PANJANG PAGAR 28. PEMADAM 1. Hydrant 1. Ada 2. Ada

(M) KEBAKARAN 2. Sprinkler 1. Ada 2. Ada

BAHAN PAGAR 1. Baja/Besi 2. Bata/ 3. Fine A1 1. Ada 2. Ada

Batako

29. JML. SALURAN 30. KEDALAMAN SUMUR

PES. PABX ARTESIS

NO. URUT

2.

PR DI II KEC KEL/DESA BLOK

B. FASILITAS

NOP

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

No. Form : FM-PPR-01-03 Revisi : 0 Tgl. Efektif : 18 Januari 2021

PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)

31. TINGGI KOLAM (M) 32. LEBAR BENTANG (M)

33. DAYA DUKUNG 34. KELILING DINDING (M) 35. LUAS MEZZANINE

LANTAI (Kg/M2)

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

36. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

25. TOKO / APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)

37. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB=5)


29. 39. LUAS KMR DGN 40. LS RUANGAN LAIN DNG AC

AC SENTRAL (M2) SENTRAL (M2)

33. OLAH RAGA REKREASI (JPB=5)

41. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

36. HOTEL/WISMA (JPB=7)

42. JENIS HOTEL 1. Non - Resort 2. Resort

43. JML. BINTANG 1.Bintang 5 2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang

44. JUMLAH KAMAR 45. LUAS KMR DNG 46. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

47. TIPE BANGUNAN 1. Tipe 4 2. Tipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1

APARTEMEN (JPB=13)


49. JML. APARTEMEN 50. LUAS APT DNG 51. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB=15)

52. KAPASITAS TANGKI 53. LETAK TANGKI 1. Di Atas 1. Di Bawah

(M3) Tanah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

54. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

55. NILAI SISTEM 56. NILAI INDIVIDUAL

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

48. 57. TGL. KUNJUNGAN

KEMBALI

49. 58. TGL. PENDATAAN 62. TGL. PENELITIAN

50. 59. TANDA TANGAN 63. TANDA TANGAN

51. 60. NAMA JELAS 64. NAMA JELAS

52. 61. NIP 65. NIP

E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( x 1000 Rp)

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8


Singaraja,………………………….

Nomor :

Lampiran : Kepada :

Hal : Permohonan Pembatalan/Penghapusan Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

SPPT / SKPD / STPD PBB dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

tahun ..................... di-

Singaraja

Dengan hormat,


Nama Wajib Pajak : ..................................................................

Alamat : ..................................................................

Nomor Telp. / HP : ..................................................................

Nomor SPPT : ..................................................................

Ketetapan : Rp. ...........................................................

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan/penghapusan SPPT PBB tahun .................. Seperti tersebut

diatas/terlampir karena :

Obyek untuk kepentingan umum / tanah negara / bebas pajak * )

Lain-lain .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen - dokumen antara lain sebagai berikut :

Fotocopy KTP Wajib Pajak

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Asli SPPT/SKPD/STPD tahun bersangkutan

Tanda Bukti Pelunasan PBB tahun sebelumnya (khusus Penghapusan)

Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa

Surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa untuk pengajuan kolektif

Surat Kuasa dan fotocopy KTP penerimaan kuasa apabila dikuasakan

Dokumen Pendukung Lainnya

Wajib Pajak / Kuasanya *)

…………………………


Demikian permohonan ini mudah-mudahan Bapak berkenan mengabulkannya, sebelum dan sesudah kami

ucapkan terima kasih.


no. dokumen : sp-ppr-01 standar pelayanan revisi : 0

Documents