mata kuliah hukum administrasi negara · sumber wewenang diperoleh dari peraturan...

Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2017/2018

Mata Kuliah Hukum Admnistrasi Negara

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER III

TAHUN 2017/2018

MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Disusun oleh:

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

mnj.my.id

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MATA KULIAH : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HARI, TANGGAL : SENIN, 8 JANUARI 2018

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H / III

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Sumber wewenang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan merupakan unsur terpenting

dalam setiap tindakan/perbuatan hukum pemerintahan. Kewenangan yang bersumber dari

Peraturan Perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu: Atribusi, Delegasi dan Mandat.

Oleh Saudara jelaskan:

a. Apa yang dimaksud dengan wewenang pemerintahan serta apa perbedaannya dengan

kekuasaan?

Jawaban:

H. D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R dalam bukunya yang berjudul

Hukum Administrasi Negara, menyebutkan bahwa wewenang pemerintahan merupakan

pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai

keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang

pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Wewenang

pemerintahan itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan

tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa wewenang

pemetintahan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan

perundangan-undangan yang berlaku. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau

sekelompok manusia untuk memmengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari

orang yang mempunyai kekuasaan itu. Wewenang Pemerintahan dalam bahasa hukum

tidaklah sama dengan kekuasaan hal lain dikarenakan bahwa kekuasaan hanya



Halaman 5


menggambarkan suatu hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat, dan kalau wewenang

pemerintahan dalam hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).

b. Pengertian ketiga sumber wewenang tersebut di atas, serta berikan contohnya masing-masing!

Jawaban:

Menurut Ridwan H.R dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara bahwa:

1) Attributie; toekenning van en bestuursbevoegheiddoor een wetgever aan een

bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat

undang-undang kepada organ pemerintahan). Artibusi dikatakan sebagai cara normal

untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Atribusi juga merupakan wewenang untuk

membuat ketetapan (besluit). Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan

pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat

membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam

Undang-Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada

wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat.

2) Delegatie; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander,

(delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan

kepada organ pemerintahan lainnya). Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang

(untuk membuat “besluit”) oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada

pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Contohnya

adalah pemberian kewenangan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas atau Camat

dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

3) Mandaat een bestuursorgaan laat zinj bevoegheid names hem uitoefeen door een ander,

(mandat terjadi ketika organ pemerinatahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh

organ lain atas namanya). Mandat merupakan suatu penyerahan wewenang kepada

bawahan. Penyerahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk

membuat ketetapan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Ketetapan

itu merupakan ketetapan pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Dengan

demikian tanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Untuk mandat

tidak perlu ada ketentuan perundang-undangan. Contohnya ketika kepala daerah

memerintahkan bawahannya mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka



Halaman 6


konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat yaitu kapala

daerah.

2. Pemerintah sebagai bagian dari organ negara diberikan tugas untuk mengurus berbagai segi

kehidupan masyarakat. Dalam pengurusan tersebut, pemerintah diberikan instrument

pemerintah/alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam

melaksanakan tugasnya, yang terdiri dari instumen yuridis dan domein publik.

a. Kemukakan dan jelaskan dengan isntrumen pemerintah?

Jawaban:

Menurut Ridwan H.R dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara bahwa

instrumen pemerintah adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh

pemerintahan dan administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berbentuk

norma hukum administrasi negara dan terdiri atas:

1) Norma umum abstrak misalnya undang-undang.

2) Norma individual konkret misalnya keputusan tata usaha negara.

3) Norma umum konkret misalnya rambu-rambu lalu lintas.

4) Norma individual abstrak misalnya izin gangguan.

b. Sebutkan serta jelaskan macam-macam instrumen yuridis dan domein publik!

Jawaban:

Menurut Ridwan H.R dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara bahwa

macam-macam instrumen yuridis, yaitu:

a. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang berkaitan dengan undang-

undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah

yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang.

b. Keputusan Tata Usaha Negara / KTUN (Beschikking) sebagaimana diatur dalam Pasal

1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN: “Keputusan Tata Usaha

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

c. Peraturan Kebijaksanaan (Diskresi) adalah keleluasaan untuk bertindak atas inisiatif

sendiri yang dimungkinkan oleh hukum.



Halaman 7


d. Rencana suatu (keseluruhan peraturan yang bersangkut paut yang mengusahakan

sepenuhnya mewujudkan suatu keadaan tertentu yang teratur) tindakan-tindakan

(tindakan yang berhubungan secara menyeluruh) yang memperjuangkan dapat

terselenggaranya suatu keadaan teratur secara tertentu.

e. Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur

sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Instrumen hukum keperdataan adalah upaya pemerintah untuk mengusahakan

kesejahteraan (bestuurszorg), dimana pemerintah terlibat dengan kegiatan

kemasyarakatan dalam berbagai dimensi sejalan dengan tuntutan perkembangan

kemasyarakatan.

Adapun macam-macam domein publik, yaitu:

a. Domain Prive / kepunyaan privat (staat domein) seperti tanah sawah, kebun kopi, rumah

dinas, mobil dinas, rumah sakit, gedung-gedung perusahaan, dan lain-lain.

b. Kepunyaan publik (domaine public) yaitu segala benda-benda yang disediakan (oleh

pemerintah) untuk dipakai oleh (pergaulan) umum, seperti jalan umum, jembatan,

pelabuhan, dan lain-lain.

c. Jelaskan perbedaan antara perizinin, dispensasi, lisensi dan konsensi!

Jawaban:

Menurut Ridwan H.R dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara

perbedaannya bahwa perizinan diberikan kepada yang berwenang oleh pejabat pemerintah

dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dispensasi merupakan suatu

pembebasan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut yang

diberikan oleh pejabat pemerintah, kemudian lisensi merupakan suatu hak seseorang yang

memperoleh izin untuk menyelenggarakan suatu perusahaan yang diberikan oleh pejabat

pemerintah, selanjutnya konsensi merupakan izin yang diberikan dalam pekerjaan itu menjadi

tugas dari pemerintah yang diberikan bukan oleh pejabat pemerintah.

d. Jelaskan pula tentang fungsi dan tujuan daria izin terbut!

Jawaban:



Halaman 8


Menurut Bagir Manan bahwa fungsi izin adalah sebagai ujung tombak instrumen hukum

sebagai pengaruh, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan.

Selanjutnya tujuan izin adalah sebagai berikut:

1) Keinginan megarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya

izin bangunan.

2) Mencegah bahaya bagi lingkungan, seperti izin-izin lingkungan.

3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu misalnya izin terbang, izin membongkar pada

monumen-monumen.

4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit contohnya izin penghuni di daerah padat

penduduk.

5) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya.

3. Seperti diketahui bahwa salah satu sumber hukum administrasi adalah hukum tidak tertulis yang

sebagian ahli hukum administrasi dinamakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB

- Algemene Begenselen van Behoerlijk Bestuur) yang digunakan sebagai acuan penggunaan

wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Kepurusan dan/atau Tindakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

a. Kemukakakn pemahaman Saudara mengenai arti Asas Umum Pemerintahan yang Baik

tersebut!

Jawaban:

Menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara bahwa Asas

Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas-asas yang khusus berlaku di bidang administrasi

pemerintahan dan menjadi bagian dari asas-asas hukum umum dan penting artinya bagi

perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Selain itu menurut para pakar Hukum

Administrasi Negara bahwa:

a. AUPB merupakan norma hukum (tertulis) dan atau norma etik (tidak tertulis) yang khusus

berlaku di lingkungan administrasi negara;

b. AUPB merupakan asas yang penting karena menjadi pedoman bagi Pejabat TUN dalam

menjalankan kewenangannya;

c. AUPB sebagai prinsip-prinsip penting yang wajib diikuti oleh hakim, berfungsi sebagai

alat uji bagi Hakim Administrasi untuk sah atau tidaknya KTUN;

d. AUPB sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat;

e. AUPB yang bersifat tidak tertulis berlaku mengikat manakala dijadikan dasar bagi Hakim

TUN dalam memutus perkara;



Halaman 9


f. AUPB salah satu fungsinya adalah sebagai arahan atau patokan bagi pelaksanaan

wewenang administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas manakah

yang harus diperhatikan oleh suatu Pejabat TUN dalam bertindak;

g. AUPB sebagai alat uji bagi Hakim di Peradilan TUN untuk menilai sah atau tidaknya

suatu KTUN.

b. Bagaimana kedudukan asas dalam sistem hukum nasional dan kemukakan Undang-Undang

yang mengatur AUPB!

Jawaban:

Menurut Scholten mengatakan bahwa kedudukan asas dalam sistem hukum nasional

merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum

masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual

dapat dipandang sebagai penjabarannya. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan

sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan

Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Bagaimana fungsi AUPB dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam pembentukan

kebijakan/keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang?

Jawaban:

Menurut SF. Marbun dalam bukunya Nomensen Sinamo yang berjudul Hukum

Administrasi Negara, bahwa fungsi AAUPB, yaitu:

1) Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan

penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau

tidak jelas.

2) Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai

dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU No. 5/1986.

3) Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan

yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.

4) Selain itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu

undang-undang.



Halaman 10


4. Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) menjadi salah satu instrument hukum pemerintah

terpenting karena Beschikking merupakan tindakan hukum pemerintah bersegi satu yang menjadi

sarana utama penyelenggaraan pemerintahan. Jelaskan oleh Saudara:

a. Pengertian Keputusan TUN berikut syarat materil sahnya keputusan TUN!

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara bahwa Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seorang atau badan hukum perdata. Adapun syarat sahnya keputusan TUN terdiri atas:

1) Syarat-syarat materiil, yaitu:

a) organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang;

b) karena ketetapan suatu pernyataan kehendak, maka ketetapan tidak boleh mengandung

kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap, kesesatan;

c) ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;

d) ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta

isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

2) Syarat-syarat formal, yaitu:

1) syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan

berhubungan dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi;

2) ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu;

3) syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi;

4) jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya

dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan.

b. Unsur-unsur Keputusan TUN!

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara bahwa yang menjadi unsur-unsur Keputusan TUN adalah sebagai berikut:

1) Penetapan tertulis.

2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Bersifat konkret, individual dan final.



Halaman 11


5) Menimbulkan akibat hukum.

6) Seseorang atau badan hukum perdata.

c. Hal-hal apakah yang dapat menyebabkan terjadinya cacat hukum sebuah Keputusan TUN?

Jawaban:

Adapun yang dapat menyebabkan terjadinya cacat hukum sebuah Keputusan TUN, yaitu:

1) dibuat bukan oleh pejabat TUN;

2) mengandung kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap,

kesesatan;

3) melanggar peraturan-peraturan lain;

4) tidak terdapat jangka waktu dalam keputusan TUNnya.

d. Asas Praduga Rehctmatige (Presumtio Justea Causa)!

Jawaban:

Praduga Rechtmatige atau presumtio justal causa mengandung arti bahwa “setiap

ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah

menurut hukum”. Asas praduga rechtmatig heid atau presumtio justal causa ini membawa

konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk

dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (vernietiging) dari pengadilan. Kemudian

berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara bahwa asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus

dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan.

e. Pengertian Ex-Nunc dan Ex-Tunc!

Jawaban:

Menurut Nomensen Sinamo dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara

bahwa:

1) Ex nun adalah pengujian KTUN dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku pada saat sekarang (yang terbaru). Apabila KTUN tersebut dibatalkan/dinyatakan

tidak sah, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh KTUN tersebut belaku/ada sejak

berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

2) Ex tunc adalah pengujian KTUN dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku pada saat diterbitkannya KTUN tersebut, meskipun telah ada perubahan

terhadapnya. Apabila KTUN tersebut dibatalkan/dinyatakan tidak sah, maka akibat



Halaman 12


hukum yang ditimbulkan oleh KTUN tersebut belaku/ada sejak diterbitkannya peraturan

perundang-undangan yang berlaku tersebut.

5. Kepada pejabat Administrasi Negara diberikan keleluasaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri

yang dimungkinkan oleh hukum yang disebut “Freies Ermessen” atau “Diskresi”.

a. Jelaskan pengertian “Freies Ermessen” atau Diskresi!

Jawaban:

Secara terminilogi bahwa Freies Ermessen terdiri atas Frei artinya bebas, lepas, tidak terikat,

dan merdeka dan Ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan

memperkirakan. Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai,

menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Menurut S.F. Marbun dan Ridwan HR dalam

bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara mengemukakan bahwa freies ermessen

merupakan kebebasan yang melekat bagi pemerintah atau administrasi Negara.

b. Apa saja unsur-unsur dari Freies Ermessen dan dimana dasar hukum yang mengaturnya?

Jelaskan!

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan bahwa Freies Ermessen atau Diskresi adalah adalah ketetapan

dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk

mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal

peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau

tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Selanjutnya menurut Sjachran Basah

bahwa unsur-unsur Freies Ermessen atau Diskresi adalah sebagai berikut:

1) ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;

2) merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;

3) sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;

4) sikap tindak itu atas inisiatif sendiri;

5) sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang

timbul secara tiba-tiba;

6) sikap tindak itu dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

maupun secara hukum;



Halaman 13


c. Bagaimana pula fungsi dan manfaat dari Freies Ermessen, berikan contohnya!

Jawaban:

Menurut S.F. Marbun dan Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi

Negara bahwa fungsi Freies Ermessen atau Diskresi, yaitu sebagai wujud nyata pejabat

pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bila terjadi kekosongan hukum/rechts

vacuum dengan upaya kebebasan penafsiran/interpretasi yang dilandasi dengan adanya

pelimpahan wewenang berdasakan perudang-undangan demi kepentingan umum. Kemudian

berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan bahwa manfaat dari Freies Ermessen atau Diskresi antara lain:

1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, contohnya di sebuah perempatan, kondisi

jalanan macet, arus dari arah A terlalu padat sementara arah sebaliknya (arus B) lengang.

Polisi kemudian memberi instruksi kepada pengendara dari arus A untuk terus berjalan

walaupun lampu lalu lintas berwarna merah.

2) mengisi kekosongan hukum, contohnya kebijakan preventif Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) dalam menyelesaikan ketidakjelasan aturan pengalokasian

dana Bank Pembangunan Daerah bagi pejabat eksekutif yang sempat muncul ke

permukaan.

3) memberikan kepastian hukum, contohnya pelaksanaan konversi minyak tanah menjadi

gas diwujudkan dalam suatu Surat Keputusan Wakil Presiden RI No.20/ WP/ 9/2006

tanggal 1 September 2006, perihal Konversi Pemakaian Minyak tanah ke LPG.

4) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan

kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak

dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi

dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya keadaan bencana alam atau gejolak

politik. Contohnya pada saat harga minyak dunia mengalami kenaikan secara drastis

pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan berupa konversi minyak tanah ke gas

alam.

Bandung, 1 Januari 2019

Penulis,

Muhammad Nur Jamaluddin

(MNJ)

mata kuliah hukum administrasi negara · sumber wewenang diperoleh dari peraturan...

Documents