¾m icrosoft w ord - daftarisirkpd 2 0 0 9 . doc

Microsoft Word - DAFTAR ISI RKPD 2009.docLAMPIRAN I. .................................................................................................... 7
D. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 ..................................................................... 12
E. Kerangka Pemikiran Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 .................................. 13
F. Sistematika .................................................................................. 14
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2007 ......................................... 15
A. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesejangan serta peningkatan upaya perlindungan sosial....................................... 15
B. Aksesibilitas Layanan Pemerintahan, Pendidikan dan Kesehatan.............................................................................. 21
E. Kesempatan Kerja ....................................................................... 32
A. Gambaran Umum Ekonomi Makro............................................. 35
B. Prospek Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009 ................. 40
C. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Kebumen................. 42
D. Arah Kebijakan Anggaran........................................................... 44
A. Kewenangan Urusan Wajib......................................................... 51
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............ 84
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ...................... 88
13. Sosial.................................................................................... 90
16. Penanaman Modal ............................................................... 97
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ..................................................................... 106
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .................................. 113
23. Statistik ................................................................................ 117
24. Kearsipan ............................................................................. 118
1. Pertanian .............................................................................. 121
2. Kehutanan ............................................................................ 124
4. Pariwisata............................................................................. 135
6. Perdagangan......................................................................... 139
iii
BAB VI. PENUTUP ....................................................................................... 146
TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009.............................................................. 151
BUPATI KEBUMEN
TENTANG
BUPATI KEBUMEN,
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,
maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
- 3 -
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1);
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2004 Nomor 43);
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64);
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 1);
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009.
tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 2
dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman untuk menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009.
Pasal 3
sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2009 dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan
Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan
mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 26 Mei 2008 BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH
Diundangkan di Kebumen pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, SUROSO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008 NOMOR
BAB I
adalah sebuah dokumen perencanaan daerah yang memiliki periode 1 (satu)
tahun dan merupakan penjabaran dari program-program dan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
Tahun 2009. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 ini
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010.
Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2009 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2008 dan merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2010.
Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan berdasarkan wilayah dan
fungsi, serta ringkasan pendanaan yang memuat rincian urusan, program dan
kegiatan yang pendanaannya dipilah menurut sumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 46 TAHUN 2008 TANGGAL 26 MEI 2008
- 8 -
Belanja Negara.
Kabupaten Kebumen Tahun 2009 adalah Pancasila, sedangkan landasan
konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4421);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- 9 -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 3721);
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4095);
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
- 10 -
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
4578);
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4817);
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2008;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 43);
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 1);
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).
C. Visi dan Misi Daerah
Visi Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 sesuai
yang disampaikan oleh Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen terpilih
hasil pemilihan Kepala Daerah langsung pada tanggal 5 Juni 2005 adalah :
”Dengan Dukungan Masyarakat yang Agamis dan Berkualitas untuk
Mewujudkan Perekonomian Kebumen yang Mandiri dan Berdaya Saing
Tinggi”.
Untuk mencapai visi di atas, maka diperlukan penjabaran dari visi
tersebut agar dapat diterapkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam misi-
misi sebagai berikut :
derajat kesehatan individu dan masyarakat, pendidikan, keterampilan serta
profesionalisme.
perlindungan hak-hak azasi manusia serta meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan dinamis,
mengedepankan prinsip Good Governance.
mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek
lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara rasional,
efektif dan efisien.
4. Misi Keempat
perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan
masyarakat serta penciptaan lapangan kerja.
5. Misi Kelima
terutama pengusaha kecil menengah dan koperasi, membangun mekanisme
pasar serta membuka pasar baru yang memiliki daya saing tinggi.
D. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2009 ini telah melalui proses yang melibatkan berbagai perwakilan
stakeholders, antara lain dari unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Keterlibatan tersebut, dimulai sejak
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat
- 13 -
Kebumen. Adapun prinsip penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
adalah sebagai berikut :
comprehensiveness, serta proses buttom up dan top down planning.
Proses top down planning merupakan langkah-langkah penyampaian
batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan
nasional dan usulan kebutuhan dana kepada Kementerian Negara/
Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sedangkan proses buttom up planning berarti Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota diberi kekuasaan untuk merancang kegiatan-kegiatan
pembangunan demi tercapainya sasaran pembangunan kepada
Pemerintah Pusat.
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdistribusikan dengan
mempertimbangkan prioritas dan menciptakan sinergitas antara
Kabupaten, Provinsi dan Nasional melalui Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan.
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen juga merupakan proses penyatuan presepsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten tentang prioritas pembangunan daerah
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
E. Kerangka Pemikiran Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2009
produk perencanaan 5 (lima) tahunan (jangka menengah). Acuan lain dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Prioritas Pembangunan
Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi. Berdasarkan prioritas tersebut,
- 14 -
Tahun 2009 yang juga didasarkan pada permasalahan daerah yang dihadapi
tahun sebelumnya dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi daerah
pada Tahun 2009.
2009 adalah sebagai berikut :
penyusunan, serta sistematika.
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2007
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN
eksternal dan internal, arah kebijakan ekonomi serta prospek
ekonomi Tahun 2009.
Memuat prioritas pembangunan Tahun 2009 untuk setiap urusan
dengan memperhatikan kondisi umum, permasalahan, arah
kebijakan, sasaran, dan program pembangunan.
BAB V. KAIDAH PELAKSANAAN
disyaratkan.
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2009.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah ditentukan bahwa Bupati melakukan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah lingkup kabupaten yang meliputi : (a) aspek kebijakan
pembangunan daerah; (b) aspek pelaksanaan rencana pembangunan daerah; (c)
aspek hasil rencana pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
Bupati Kebumen dalam melaksanakan evaluasi mengacu pada Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 30 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 30 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 yang meliputi 5 (lima) prioritas pembangunan
yaitu :
Peningkatan Upaya Perlindungan Sosial
3 (tiga) hal yaitu :
hak atas pendidikan, pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi,
pemenuhan hak atas rasa aman dan pemenuhan hak untuk berpartisipasi
dalam pembangunan;
maupun wilayah perbatasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah; dan
pertumbuhan penduduk yang meliputi : peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk
dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi bagi remaja, keluarga rentan yaitu keluarga
miskin berpendidikan rendah, terpencil dan tidak terdaftar.
Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pangan, luas panen padi (padi
sawah dan padi gogo) Tahun 2006 sebanyak 73.227 (tujuh puluh tiga ribu dua
ratus dua puluh tujuh) Hektar dan Tahun 2007 sebanyak 68.651 (enam puluh
delapan ribu enam ratus lima puluh satu) Hektar atau mengalami penurunan
sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen). Untuk produksi padi,
Tahun 2006 sebanyak 403.317,9 (empat ratus tiga ribu tiga ratus tujuh belas
koma sembilan) ton Gabah Kering Giling dan Tahun 2007 sebanyak
371.803,331 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga koma tiga
ratus tiga puluh satu) ton Gabah Kering Giling atau mengalami penurunan
7,81% (tujuh koma delapan puluh satu persen). Meskipun luas panen maupun
produksi padi mengalami penurunan namun masih dapat memenuhi
kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Kebumen, dengan asumsi
jumlah penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.222.343 (satu juta dua ratus
dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) jiwa di Tahun 2006, konversi
gabah kering giling ke beras sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan
konsumsi beras per kapita 115 (seratus lima belas) kg per tahun. Dengan
asumsi yang sama, di Tahun 2007 Kabupaten Kebumen masih surplus beras
sebesar 101.102,721 (seratus satu ribu seratus dua koma tujuh ratus dua puluh
satu) ton.
masyarakat, jumlah puskesmas di Kabupaten Kebumen sebanyak 35 (tiga
puluh lima) buah puskesmas, dengan demikian rasio puskesmas dan
penduduk sebesar 1 : 34.924 (satu banding tiga puluh empat ribu sembilan
ratus dua puluh empat). Rasio ini belum sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan yaitu 1 : 28.571,428 (satu banding dua puluh delapan ribu
lima ratus tujuh puluh satu koma empat ratus dua puluh delapan). Namun
demikian, selain Puskesmas di Kabupaten Kebumen juga ada Puskesmas
Pembantu, yang jumlahnya 73 (tujuh puluh tiga) unit dan posyandu sejumlah
- 17 -
2.152 (dua ribu seratus lima puluh dua) unit. Dari angka tersebut, maka rata-
rata dalam satu desa/kelurahan memiliki 5 (lima) buah posyandu. Jumlah
posyandu dari 2.197 (dua ribu seratus sembilan puluh tujuh) unit pada Tahun
2004 menjadi 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) unit di Tahun 2007. Jika
dibandingkan dengan jumlah balita, maka 1 (satu) posyandu rata-rata
melayani 60-61 (enam puluh sampai dengan enam puluh satu) balita. Dengan
rasio ini maka jumlah posyandu di Kabupaten Kebumen tergolong baik,
karena idealnya 1 (satu) posyandu melayani 50-100 (lima puluh sampai
dengan seratus) balita. Untuk rasio dokter dan penduduk sebesar 1 : 5.179
(satu banding lima ribu seratus tujuh puluh sembilan), sedangkan sesuai
Standar Pelayanan Minimal semestinya 1 : 1.538 (satu banding seribu lima
ratus tiga puluh delapan), sehingga untuk Kabupaten Kebumen masih perlu
penambahan tenaga dokter.
Dasar dan pelayanan persalinan untuk keluarga miskin melalui Asuransi
Kesehatan untuk Keluarga Miskin. Tahun 2007, anggaran Askeskin di
Kabupaten Kebumen sebanyak Rp. 4.155.019.000,00 (empat milyar seratus
lima puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah) untuk 530.786 (lima ratus
tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam) penduduk miskin.
Upaya pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat atas pendidikan
antara lain dengan penyediaan sarana pendidikan yang berupa lembaga
pendidikan/sekolah. Dengan mempertimbangkan jumlah murid di masing-
masing jenjang pendidikan, diketahui rasio siswa/sekolah di mana
menunjukkan angka yang terus menurun dari tahun ke tahun, untuk semua
jenjang pendidikan. Rasio siswa/sekolah yang turun dapat berarti adanya
peningkatan jumlah sekolah atau turunnya jumlah siswa. Pada jenjang
Sekolah Dasar, selain adanya penggabungan beberapa sekolah, juga terjadi
penurunan jumlah siswa dikarenakan menurunnya jumlah penduduk usia
Sekolah Dasar, yang ada hubungannya dengan menurunnya angka kelahiran.
Untuk pendidikan menengah ke atas, jumlah sekolah dan siswa sama-sama
menunjukkan peningkatan, hal ini berarti semakin tingginya kesadaran akan
pentingnya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, diikuti dengan sikap tanggap
- 18 -
meningkat.
kepada anak-anak dari keluarga miskin supaya tetap bisa menyelesaikan
pendidikan dasar. Tahun 2007, anggaran Biaya Operasional Sekolah sebesar
Rp. 64.648.872.000,00 (enam puluh empat milyar enam ratus empat puluh
delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk 156.624
(seratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat) siswa Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 70.244 (tujuh puluh ribu dua ratus empat
puluh empat) siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
Tabel 2.1. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
di Kabupaten Kebumen Tahun 2004-2007
2004 2005 2006 2007 Jenjang Pendidikan APK APM APK APM APK APM APK APM
SD 102,69 87,89 104,70 91,28 101,81 93,52 102,19 94,04
SMP 86,86 63,70 90,06 66,68 92,37 67,53 94,78 69,42
SLTA 39,88 39,81 41,96 41,96 40,21 40,21 42,07 42,07
Sumber : Profil Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Berdasarkan tabel 2.1 di atas nampak bahwa Angka Partisipasi Murni
dan Angka Partisipasi Kasar dari Tahun 2004 sampai dengan 2007 cenderung
konstan pada angka yang tinggi untuk jenjang Sekolah Dasar, hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen peduli terhadap
pendidikan. Hanya untuk pendidikan menengah ke atas, tingkat partisipasinya
masih di bawah 50% (lima puluh persen), dan hal ini memerlukan upaya yang
lebih intensif untuk mendorong partisipasi sekolah di jenjang ini.
Percepatan pengembangan ekonomi wilayah tertinggal, antara lain
diupayakan melalui percepatan pembangunan sarana prasarana, baik sarana
prasarana perhubungan maupun pengairan. Tahun 2004, kondisi jalan baik
sepanjang 55.860 (lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh) kilometer,
dan Tahun 2007 telah menjadi 342.860 (tiga ratus empat puluh dua ribu
delapan ratus enam puluh) kilometer. Percepatan pembangunan sarana
prasarana ekonomi wilayah khususnya berkait dengan penanggulangan
- 19 -
Pemerintahan Daerah, karena keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kebumen
dalam reformasi tata pemerintahan. Investasi Program Prakarsa Pembaruan
Tata Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Tahun 2007 ada 4 (empat)
kegiatan yaitu:
enam ratus enam puluh tiga) meter saluran dengan biaya
Rp. 994.070.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh
puluh ribu rupiah);
2. Pembangunan Jembatan Cacaban, volume 46 (empat puluh enam) meter
dengan biaya Rp. 2.387.205.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh
tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah);
3. Peningkatan Jalan Kebakalan-Giritirto, volume 3 (tiga) kilometer, dengan
biaya Rp. 2.387.205.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh
juta dua ratus lima ribu rupiah); dan
4. Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Kedungsinggih-Cangkring,
volume 1 (satu) bendung, 1 (satu) talang dan 512 (lima ratus dua belas)
meter saluran.
ekonomi wilayah juga banyak ditunjang oleh Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat, yang terbagi dalam kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan, meliputi 8
(delapan) kecamatan yaitu : Karanggayam, Sempor, Alian, Rowokele,
Buayan, Pejagoan, Adimulyo dan Poncowarno dengan total anggaran
Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) terdiri dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan
sharring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Kegiatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan mencakup Kecamatan Gombong 14 (empat belas) desa/kelurahan
dan Kecamatan Kebumen 29 (dua puluh sembilan) desa/kelurahan dengan
total anggaran Rp. 9.950.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima
- 20 -
puluh juta rupiah) terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga
ratus empat puluh juta rupiah).
Indikator tingkat kesejahteraan dilihat dari status keluarga yang ada
yang merupakan keluarga miskin (Pra Sejahtera dan Sejahtera I) .Dari Tahun
2004 sampai dengan 2007, jumlah Kepala Keluarga Miskin mengalami tren
yang menurun sebagaimana tabel 2.2 berikut, hanya ada sedikit kenaikan di
Tahun 2005. Sedangkan jumlah penduduk miskinnya mengalami tren yang
meningkat, dengan ada penurunan di Tahun 2007. Jumlah Kepala Keluarga
miskin yang menurun dan jumlah penduduk miskin yang meningkat dikaitkan
dengan aksesibilitas masyarakat miskin dalam program Keluarga Berencana,
di mana program Keluarga Berencana Mandiri dirasa masih cukup mahal
bagi masyarakat miskin.
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2004-2007
INDIKATOR 2004 2005 2006 2007
Penduduk Miskin 356.448 357.360 384.096 376.760
Keluarga Miskin 175.002 175.084 171.076 168.612
Sumber : Profil Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Dari indikator kecukupan pangan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan
infrastruktur wilayah/ekonomi dan diselenggarakannya pemerintahan yang
baik sesuai kaidah/peraturan yang berlaku, diikuti oleh indikator
kesejahteraan yaitu jumlah keluarga miskin di Kabupaten Kebumen yang
menurun, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
di Kabupaten Kebumen yang didukung oleh program-program dari
pemerintah pusat berjalan cukup baik. Tetapi masih banyak diperlukan
upaya-upaya optimalisasi dan pengkoordinasian yang lebih baik untuk
percepatan dalam penanggulangan kemiskinan, karena jumlah penduduk
maupun Kepala Keluarga miskin masih besar.
- 21 -
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007, sasaran
untuk prioritas pembangunan peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pelayanan umum pemerintahan, pendidikan dan kesehatan dapat dicapai
dengan indikator semakin meningkatnya apresiasi dan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan semakin meningkatnya nilai
kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintahan, dengan indikator
meningkatnya kuantitas penduduk yang dapat mengakses pendidikan;
meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan; meningkatnya kualitas
dan relevansi pendidikan; menigkatnya proporsi masyarakat untuk
memperoleh pelayanan kesehatan; menurunnya angka kesakitan, angka
kematian dan prevalensi kekurangan gizi.
Peningkatan terhadap kualitas pelayanan umum di Kabupaten
Kebumen dapat ditujukkan dengan beberapa indikator kualitatif. Sampai pada
Tahun 2007 akses informasi publik terhadap kebijakan pembangunan di
Kabupaten Kebumen masih tetap dapat peroleh melalui beberapa media
seperti Ratih TV, In FM, website resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen
serta direct mail yang dikelola oleh Badan Informasi, Komunikasi dan
Pengelolaan Data Elektronik. Di samping itu, dengan telah dibukanya Unit
Pelayanan Teknis Pelayanan Terpadu untuk perizinan akan lebih
memudahkan masyarakat Kebumen dalam hal pengurusan perizinan seperti
Izin Mendirikan Bangunan, izin usaha, izin keramaian dan lainnya. Penjualan
aset-aset pemerintah berupa kendaraan yang telah habis umur ekonomisnya
dengan sistem lelang terbuka, menunjukkan salah satu bentuk peningkatan
kualitas pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Kemajuan pendidikan di Kabupaten Kebumen cukup
menggembirakan, pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah
menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai
jenis dan jenjang pendidikan. Evaluasi aksesibilitas terhadap pendidikan akan
ditinjau terhadap :
masing-masing jenjang pendidikan tersebut;
pada masing-masing kecamatan;
4. Angka Partisipasi Kasar untuk masing-masing jenjang pendidikan.
Berdasarkan data profil pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun
2007/2008, jumlah ketersediaan sekolah untuk masing-masing jenjang
pendidikan adalah seperti tercantum pada tabel 2.3 berikut ini.
Tabel 2.3. Jumlah Sekolah, Siswa dan Rasio Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2007/2008
NO. KOMPONEN SD/MI SMP/MTs SMU/SMK/MA
1. Sekolah 930 185 93 2. Ruang Kelas 5.769 1.806 944 3. Siswa 156.742 68.204 41.141 4. Rasio 1:27 1:38 1:44
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2007/2008
Dengan mengambil jumlah ideal sesuai dengan standard nasional
yaitu untuk sebuah kelas adalah berisi 40 (empat puluh) siswa, maka rasio
ideal jumlah kelas terhadap jumlah siswa adalah 1 : 40 (satu banding empat
puluh). Berdasarkan tabel tersebut di atas, disebutkan bahwa rasio jumlah
kelas terhadap siswa untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah 1 : 27
(satu banding dua puluh tujuh), untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah adalah 1 : 38 (satu banding tiga puluh delapan), sedangkan untuk
Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
adalah 1:44 (satu banding empat puluh empat). Hal ini menunjukkan bahwa
pada saat ini jumlah kelas untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah
Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah meskipun di atas
angka ideal tetapi masih dalam batas toleransi dan dapat dianggap cukup.
Jumlah penduduk usia sekolah dan banyaknya sekolah berdasarkan
jenjang pendidikan untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kebumen
pada Tahun 2007 adalah seperti tercantum pada tabel 2.4 berikut ini.
- 23 -
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Usia Sekolah, Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2007
SD/MI SMP/MTS SMU/SMK/MA NO. KECAMATAN
PENDUDUK SEKOLAH PENDUDUK SEKOLAH PENDUDUK SEKOLAH
1. Ayah 6.797 6.667 3.765 3.045 2.557 478 2. Buayan 6.853 7.439 3.192 2.400 2.403 - 3. Puring 7.611 6.936 2.210 2.646 2.290 419 4. Petanahan 7.130 6.170 2.400 1.978 2.026 1.272 5. Klirong 7.033 6.839 3.190 3.061 2.353 1.075 6. Buluspesantren 5.860 6.563 2.188 2.610 2.176 463 7. Ambal 7.924 7.258 3.052 2.275 2.334 307 8. Mirit 6.492 5.896 2.865 2.549 2.122 159 9. Prembun 3.824 3.426 2.876 3.209 3.588 3.250
10. Kutowinangun 5.519 5.649 3.685 3.374 3.917 2.954 11. Alian 8.707 8.331 4.241 2.521 2.301 - 12. Kebumen 11.071 15.934 6.986 11.662 9.693 16.449 13. Pejagoan 5.103 6.561 2.638 1.862 3.153 673 14. Sruweng 6.147 6.890 2.990 1.817 3.653 72 15. Adimulyo 3.823 3.788 2.621 1.579 1.942 39 16. Kuwarasan 5.678 5.559 2.671 2.362 2.484 136 17. Rowokele 6.493 6.209 4.085 2.373 2.370 655 18. Sempor 7.869 8.047 4.198 2.833 3.557 - 19. Gombong 5.470 5.911 3.465 4.157 4.592 7.005 20. Karanganyar 3.535 3.949 3.121 3.351 3.675 5.408 21. Karanggayam 8.523 7.284 3.194 1.888 2.705 - 22. Sadang 3.219 2.792 1.413 678 962 132 23. Bonorowo 2.843 2.596 998 448 1.359 - 24. Padureso 1.792 1.907 885 520 795 126 25. Poncowarno 2.279 2.207 1.856 1.459 964 - 26. Karangsambung 6.140 5.934 2.312 1.547 2.824 69
Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Kebumen 2007/2008 (data diolah)
Berdasarkan tabel di atas, tampak ada beberapa kecamatan dengan
jumlah sekolah yang tidak berimbang terhadap jumlah penduduk usia sekolah
pada jenjang yang bersesuaian; yaitu masih kurang ataupun berlebih jumlah
sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sekolah pada masing-
masing kecamatan belum merata secara proporsional. Pemerataan sekolah
perlu mendapat perhatian khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, karena daya jangkau untuk seorang siswa Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tidak cukup jauh apabila dibandingkan dengan
siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah maupun Sekolah
- 24 -
apabila ketidakmerataan itu terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama
dan Sekolah Menengah Umum masih dapat dimungkinkan karena daya
jangkau untuk seorang siswa Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah
Menengah Umum lebih jauh dan pada kenyataannya beberapa siswa lebih
memilih bersekolah di luar kecamatan mereka.
Dari aspek lain untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di
Kabupaten Kebumen, ada beberapa indikator yang dapat dilihat yaitu :
1. Angka Putus Sekolah dari masing-masing jenjang pendidikan, dimana
untuk jenjang Sekolah Dasar pada Tahun 2006 Angka Putus Sekolah
sebesar 0,10% (nol koma satu persen) dan pada Tahun 2007 meningkat
menjadi 0,45% (nol koma empat puluh lima persen), sedangkan untuk
jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
menurun, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2006
sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dan pada Tahun 2007
turun menjadi 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen), untuk jenjang
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada Tahun 2006 sebesar 0,87% (nol
koma delapam puluh tujuh persen) dan pada Tahun 2007 turun menjadi
0,73% (nol koma tujuh puluh tiga persen). Hal ini perlu mendapat
perhatian serius terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat,
karena meskipun terjadi penurunan Angka Putus Sekolah daripada tahun
lalu tetapi angka Angka Putus Sekolah untuk Tahun 2007 masih cukup
tinggi;
2. Angka Mengulang atau siswa tidak naik kelas untuk seluruh jenjang
pendidikan yaitu Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selama dua tahun terakhir
mengalami kenaikan secara monoton. Terjadi peningkatan angka
mengulang yang cukup tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, di
mana pada Tahun 2006 sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen)
dan pada Tahun 2007 meningkat sebesar 5,23% (lima koma dua puluh
tiga persen), sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama pada
Tahun 2006 dan 2007 terjadi kenaikan sebesar 0,16% (nol koma enam
- 25 -
belas persen), untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas kenaikannya
relatif stabil, di mana pada Tahun 2006 sebesar 0,21% (nol koma dua
puluh satu persen) dan meningkat pada Tahun 2007 menjadi sebesar
0,23% (nol koma dua puluh tiga persen);
3. Angka kelulusan untuk seluruh jenjang pendidikan selama 2 (dua) tahun
terakhir, di mana untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama mengalami kenaikan, untuk jenjang Sekolah Dasar pada Tahun
2006 sebesar 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat
persen) dan pada Tahun 2007 naik menjadi 99,58% (sembilan puluh
sembilan koma lima puluh delapan persen), untuk untuk jenjang Sekolah
Menengah Pertama pada Tahun 2006 sebesar 86,16% (delapan puluh
enam koma enam belas persen) dan pada Tahun 2007 naik menjadi
87,38% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen),
sedangkan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas mengalami penurunan
dari 94,14% (sembilan puluh empat koma empat belas persen) pada
Tahun 2006 menjadi 76,30% (tujuh puluh enam koma tiga puluh persen)
pada Tahun 2007. Walaupun terjadi penurunan tetapi angka ini lebih
tinggi apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata kelulusan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas di Jawa Tengah; dan
4. Angka Kelayakan Guru Mengajar, pada Tahun 2007 untuk jenjang
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah jumlah Guru sebanyak 6.468 (enam
ribu empat ratus enam puluh delapan) orang, dari jumlah tersebut yang
dinyatakan layak sebanyak 4.628 (empat ribu enam ratus dua puluh
delapan) orang atau sebesar 71,37% (tujuh puluh satu koma tiga puluh
tujuh persen), semi layak sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh
dua) orang atau sebesar 20,37% (dua puluh koma tiga puluh tujuh
persen) dan tidak layak sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang atau
sebesar 8,17% (delapan koma tujuh belas persen). Untuk jenjang Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah jumlah Guru sebanyak 4.169
(empat ribu seratus enam puluh sembilan) orang, dari jumlah tersebut
yang dinyatakan layak sebanyak 2.571 (dua ribu lima ratus tujuh puluh
satu) orang atau sebesar 76,71% (tujuh puluh enam koma tujuh puluh
- 26 -
satu persen), semi layak sebanyak 701 (tujuh ratus satu) orang atau
sebesar 9,59% (sembilan koma lima puluh sembilan persen) dan tidak
layak sebanyak 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang atau
sebesar 13,7% (tiga belas koma tujuh persen). Untuk jenjang Sekolah
Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah jumlah
Guru sebanyak 2.530 (dua ribu lima ratus tiga puluh) orang, dari jumlah
tersebut yang dinyatakan layak sebanyak 1.910 (seribu sembilan ratus
sepuluh) orang atau sebesar 61,33% (enam puluh satu koma tiga puluh
tiga persen), semi layak sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam)
orang atau sebesar 25,74% (dua puluh lima koma tujuh puluh empat
persen) dan tidak layak sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang
atau sebesar 12,91% (dua belas koma sembilan puluh satu persen).
Berdasarkan angka mengulang, angka kelulusan dan angka kelayakan
guru tersebut di atas, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten
Kebumen masih perlu mendapat perhatian serius, tentunya hal ini berkaitan
erat dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan dan kualitas tenaga
pendidik termasuk didalmnya manajemen pendidikan.
Dari aspek lain, untuk mengevaluasi pembangunan kesehatan dapat
dilihat dari beberapa indikator yang digunakan untuk memantau
perkembangan derajat kesehatan, yaitu :
1. Angka Kematian Bayi, jumlah bayi meninggal pada Tahun 2006
sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dan pada Tahun 2007 menurun menjadi
47 (empat puluh tujuh) orang. Hal ini menunjukan adanya keberhasilan
usaha untuk menekan risiko kematian bayi akibat persalinan,
keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyaknya jumlah
posyandu yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Kebumen dengan
jumlah total kurang lebih 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) unit
posyandu;
2. Gizi Buruk, kasus gizi buruk mengalami penurunan, di mana pada
Tahun 2005 sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) orang dan
pada Tahun 2006 turun menjadi 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang,
- 27 -
tetapi angka tersebut masih perlu untuk ditekan hingga mencapai 0 (nol)
atau tidak ada kasus gizi buruk;
3. Angka Kesakitan, penyebab kesakitan antara lain melalui kasus penyakit
malaria yang masih cukup tinggi, dimana pada Tahun 2005 sebesar
0,26% (nol koma dua puluh enam persen) dan meningkat pada Tahun
2006 menjadi 0,3% (nol koma tiga persen). Sedangkan untuk kasus
Demam Berdarah Dengue mengalami kenaikan yang signifikan, di mana
pada Tahun 2005 sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dan
pada Tahun 2007 sebesar 0,96% (nol koma sembilan puluh enam
persen); dan
4. Usia Harapan Hidup, untuk Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kebumen
masih stabil pada angka yang cukup tinggi pada 3 (tiga) tahun terakhir,
yaitu 69 (enam puluh sembilan) tahun untuk laki-laki dan 65 (enam puluh
lima) tahun untuk perempuan.
program-program kesehatan masih perlu untuk mendapat perhatian
serius,dimana masih diperlukan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan untuk
lebih intensif sampai menjangkau pelosok desa. Demikian juga pelaksanaan
program pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan baik kualitas, kuantitas
maupun frekuensi jam pelayanannya.
pembangunan infrastruktur adalah rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur
adalah berkurangnya tingkat kerusakan jalan dan jembatan dengan upaya
pemeliharaan jalan dan jembatan, meningkatnya prasarana dan sarana
transportasi termasuk kualitas jalan dan jembatan kabupaten, jalan tembus
antar kabupaten, jalan lintas propinsi serta pengembangan sistem
transportasinya, terjaganya tingkat layanan irigasi bagi petani, berkurangnya
lama dan luas genangan baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan, dan
meningkatnya kualitas fasilitas umum termasuk wajah kota.
- 28 -
kerusakan jalan dilakukan berdasarkan kondisi bahwa panjang jalan di
Kabupaten Kebumen 621 (enam ratus dua puluh satu) kilometer terdiri dari
156 (seratus lima puluh enam) ruas, pada Tahun 2006 kondisi jalan 96,84%
(sembilan puluh enam koma delapan puluh empat persen) sudah diaspal
dengan katagori rusak berat 28,3% (dua puluh delapan koma tiga persen),
maka pada Tahun 2007 kondisi jalan rusak berat menurun jumlahnya menjadi
19,6% (sembilan belas koma enam persen) atau 212 (dua ratus dua belas)
kilometer.
lain dengan pengembangan jalan di bagian utara Kebumen yaitu jalan
Totogan Batas Banjarnegara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten serta jalan Kebakalan-Giritirto dan pembangunan Jembatan
Cacaban yang biayai oleh Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan
Daerah dan pendampingan. Sedangkan kegiatan pengembangan sistem
tranportasi yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 antara lain adalah
pengadaan tanah untuk lokasi calon terminal tipe c Karangsambung.
Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Kebumen, pada dasarnya
adalah memanfaatkan secara optimal serta mengurangi daya rusak air,
sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah program pengembangan sumber
daya air di dalamnya termasuk irigasi. Pada Tahun Anggaran 2007 dengan
melaksanakan berbagai kegiatan termasuk operasi dan pemeliharaan irigasi,
Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi menangani 50,5 (lima
puluh koma lima) kilometer saluran irigasi dengan jumlah bangunan 27 (dua
puluh tujuh) buah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten termasuk
dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus, penanggulangan banjir termasuk
pembangunan saluran drainase, dan program persungaian termasuk
penanganan tanggul dan tebing sungai akibat bencana alam sepanjang 52.312
(lima puluh dua ribu tiga ratus dua belas) meter.
- 29 -
drainase yang kurang mencukupi, akibat tidak adanya jaringan drainase
maupun kapasitas pengaliran yang kurang. Pada Tahun 2007, telah
dilaksanakan pembangunan dan normalisasi drainase sepanjang kurang lebih
3.000 (tiga ribu) meter di Kota Kebumen dan Kota Gombong.
Dalam upaya untuk meningkatkan wajah kota dilakukan dengan
beberapa upaya antara lain adalah penataan Alun-alun Kebumen pada Tahun
2007 baru mencapai 25% (dua puluh lima persen), penambahan tingkat
layanan penanganan sampah di perkotaan dengan meningkatkan kapasitas
penanganan sampah termasuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir
Kaligending dan Tempat Pembuangan Akhir Semali, serta pemeliharaan dan
penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum.
D. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan
Revitalisasi pertanian secara luas dilakukan untuk mendukung
pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan
ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup petani,
peternak, dan nelayan. Upaya revitalisasi pertanian terkait erat dengan
pembangunan perdesaan, sedangkan kesejahteraan penduduk Kabupaten
Kebumen tercermin pada kesejahteraan penduduk perdesaan yang sebagian
besar petani, 52,90% (lima puluh dua koma sembilan persen) bekerja di
sektor pertanian.
Perdesaan di Kabupaten Kebumen, dapat dilihat dari indikator sebagai
berikut:
1. Pertumbuhan sektor pertanian, berdasarkan Produk Domestik Regional
Bruto pada Tahun 2006 dengan harga konstan Tahun 2000 menurut jenis
lapangan usaha Pertanian mengalami penurunan sebesar 2,34% (dua
koma tiga puluh empat persen), di mana pada Tahun 2005 sebesar 4,59%
(empat koma lima puluh sembilan persen) dan pada Tahun 2006
mengalami penurunan sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen),
sedangkan target sasaran pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian pada
- 30 -
Tahun 2006 adalah 4% (empat persen) sehingga secara riil sasaran
tersebut belum tercapai, hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya
pertumbuhan sub tanaman pangan selain padi dan kacang ijo, serta
terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan keterlambatan dan
rendahnya kuantitas panen. Adapun kontribusi masing-masing sub sektor
pada sektor pertanian, seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 2.5. Kontribusi Masing-Masing Sub Sektor pada Sektor Pertanian Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2006
2006 (%)
2007* (%)
Tanaman Pangan 3,37 2,43 27,39 Perkebunan 16,31 1,19 6,36 Peternakan -1,21 -4,94 3,41 Kehutanan 0,52 1,22 1,15 Perikanan -4,70 0,61 0,88
Jumlah 4,59 39,89 39,20 Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Kebumen, 2007
*) Angka Sementara
kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka
pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Lapangan kerja yang
terserap di Sektor Pertanian pada Tahun 2006 menurut data Kebumen
Dalam Angka Tahun 2006 adalah sebesar 332.354 (tiga ratus tiga puluh
dua ribu tiga ratus lima puluh empat) orang, atau mengalami peningkatan
sebesar 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan) dibanding Tahun 2005
yaitu sebesar 329.425 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua
puluh lima) orang, sedangkan secara makro peningkatan kesejahteraan
penduduk tercermin dari tingkat perkembangan pendapatan penduduk
dengan menggunakan angka pendapatan perkapita. Dilihat dari
pendapatan perkapita penduduk pada Tahun 2006 adalah sebesar
Rp. 2.690.724,81 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus
dua puluh empat koma delapan puluh satu rupiah) atau tumbuh 14,21%
(empat belas koma dua puluh satu persen) dibanding tahun sebelumnya
yaitu sebesar Rp. 2.355.855,29 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu
- 31 -
delapan ratus lima puluh lima koma dua puluh sembilan rupiah) pada
Tahun 2005.
baik untuk proses produksi maupun dalam rangka menstabilkan harga
jual produksi pertanian khsuusnya gabah, maka pemerintah meluncurkan
program dana Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan dan dana Tunda Jual
Gabah. Pada Tahun 2007 dana tunda jual yang disalurkan sebanyak
Rp. 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) yang
dialokasikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) kelompok tani atau gabungan
kelompok tani masing-masing mendapat Rp. 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Sedangkan untuk dana Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan pada Tahun
2007 sebesar Rp. 6.332.997.240,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh
dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh
rupiah) yang dialokasikan kepada 27 (dua puluh tujuh) pengusaha
pertanian/gabungan kelompok tani. Dibandingkan Tahun 2006, jumlah
dana Tunda Jual gabah tetap sedangkan dana Lembaga Usaha Ekonomi
Pedesaan mengalami kenaikan sebesar 244,20% (dua ratus empat puluh
empat koma dua puluh persen). Sebagaimana daftar tabel berikut ini.
Tabel 2.6. Alokasi Dana Tunda Jual dan Dana Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2007
NO. JENIS DANA TAHUN 2006 (Rp)
TAHUN 2007 (Rp)
925.000.000
Sama Sama -16 % Sama
2. Dana LUEP - Jumlah dana - Jumlah Kelompok - Jumlah Kecamatan - Jumlah Desa
1.839.998.590
- 32 -
kerja adalah melalui pelaksanaan kegiatan utama :
1. penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan tenaga kerja dan
penyebarluasan informasi bursa kerja;
dan kerjasama regional Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-
partisipasi terhadap workshop maupun pelatihan terkait pengembangan
investasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak;
4. peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha
melalui peningkatan pelayanan perizinan satu atap; dan
5. peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui
peningkatan pemanfaatan teknologi produksi, peningkatkan akses Usaha
Mikro Kecil dan Menengah kepada sumberdaya produktif khususnya
permodalan dan peningkatan jiwa kewirausahaan
Secara garis besar upaya yang dilakukan dapat dikelompokan pada tiga
hal sebagai berikut :
2. peningkatan penanaman modal; dan
3. peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Dengan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi kepada tiga hal tersebut
diharapkan akan terjadi proses peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.
Hasil yang dapat dicapai dari upaya-upaya peningkatan dan perluasan
kesempatan kerja melalui pelaksanaan ketiga hal diatas nampaknya tidak
semuanya dapat dilihat secara jelas, namun demikian dari beberapa catatan
penting berkaitan dengan perkembangan ketiga hal tersebut dapat
diidentifikasi sebagai hasil dari upaya- upaya yang telah dilaksanakan,
sebagai berikut :
Pada Tahun 2007 untuk meningkatan kualitas tenaga kerja telah dilakukan
pelatihan terhadap 922 (sembilan ratus dua puluh dua) orang tenaga kerja.
Untuk mengurangi angka pencari kerja telah dilakukan penempatan
tenaga kerja sebanyak 2012 (dua ribu dua belas) orang dan penempatan
Antar Kerja Antar Negara sebanyak 589 (lima ratus delapan puluh
sembilan) orang.
adalah adanya pembangunan pabrik rokok di Kecamatan Sempor yang
menyerap tenaga kerja sebanyak 1.236 (seribu dua ratus tiga puluh enam)
orang, serta adanya pembangunan sebuah pasar swalayan baru serta
jaringan eceran di Kabupaten Kebumen yang menyerap tenaga kerja cukup
banyak khususnya pada sektor perdagangan.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah
pada Tahun 2007 relatif konstan, pada usaha menengah yang bertambah
97 (sembilan puluh tujuh) orang, sedangkan Industri Rumah Tangga
berkurang 97 (sembilan puluh tujuh) orang. Komposisi penyerapan
terbesar terbesar masih pada Industri Rumah Tangga yang menyerap
tenaga kerja sebanyak 75.410 (tujuh puluh lima ribu empat ratus sepuluh)
orang dan Industri Kecil sebanyak 11.330 (sebelas ribu tiga ratus tiga
puluh) orang. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penduduk Kabupaten
Kebumen yang tergantung pada Industri Rumah Tangga dan Kecil cukup
besar. Upaya untuk meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro Kecil
dan Menengah melalui penerapan serangkaian kebijakan yang tepat akan
berdampak pada perluasan pasar dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Secara umum dampak secara keseluruhan dari upaya untuk peningkatan
dan perluasan kesempatan kerja dapat dilihat dari perkembangan indikator
ketenagakerjaan, terutama dari sisi perkembangan angkatan kerja, penyerapan
kerja seperti pada tabel berikut :
- 34 -
NO. INDIKATOR 2005 2006 2007
1. Jumlah Penduduk 1.121.809 1.222.343 1.231.872 2. Angkatan Kerja 654.634 659.809 665.438 3. Bekerja 616.554 623.465 628.801 4. Mencari Kerja 38.080 36.344 36.637 5. Lulusan Pelatihan Kerja 677 571 922 6. Penempatan Tenaga Kerja 283 82 2.012 7. Pencari Kerja 13.960 13.497 15.581 8. Penempatan Tenaga Kerja
AKAN 361 1.147 589
Sumber : Dinas Nakertrans dan DDA Tahun 2007
Dari tabel 2.7 tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2007 telah
terjadi penambahan penyerapan tenaga kerja sebesar 5.435 (lima ribu empat
ratus tiga puluh lima) orang yang tersebar pada beberapa lapangan usaha
serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara sebanyak 589 (lima
ratus delapan puluh sembilan) orang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara tersebut nampaknya
telah dapat mengimbangi laju peningkatan angkatan kerja pada Tahun 2007
yaitu sebesar 5.629 (lima ribu enam ratus dua puluh sembilan) orang. Secara
riil upaya peningkatan perluasan kesempatan kerja yang mampu diciptakan
hanya dapat mengurangi angka pencari kerja sebanyak 395 (tiga ratus
sembilan puluh lima) orang. Dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tersebut
nampaknya upaya yang telah dilakukan belum bisa sepenuhnya mengatasi
permasalahan ketenagakerjaan yakni mengurangi angka pencari kerja yang
sudah mencapai angka 36.637 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh
tujuh) orang. Untuk itu upaya untuk mengurangi angka pencari kerja melalui
perluasan kesempatan kerja harus ditingkatkan terutama pada kegiatan
penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara dan transmigrasi, fasilitasi
kegiatan penanaman modal yang bersifat padat karya dan pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
BAB III
Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2007 dan proyeksi Tahun 2009, dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan Tahun 2009.
Kondisi makro perekonomian Kabupaten Kebumen Tahun 2007 cenderung semakin membaik bila dibandingkan Tahun sebelumnya, hal ini berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000, di mana pertumbuhan ekonomi Tahun 2007 mencapai 4,23% (empat koma dua puluh tiga persen), dengan angka inflasi 6,24% (enam koma dua puluh empat persen). Laju pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dibandingkan Tahun sebelumnya, di mana angka inflasi di bawah dua digit dan suku bunga perbankan pada level yang kondusif, sehingga secara bertahap mendorong permintaan dan relasi kredit, baik untuk konsumsi masyarakat maupun investasi.
Adapun pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional
Tahun 2006-2007 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2007
NO. INDIKATOR 2006 2007 1. PDRB Kabupaten Kebumen Atas dasar harga berlaku (Rp. Juta) 4,08 4,85 Atas dasar harga konstan (Rp. Juta) 2,46 2,56
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas dasar harga konstan (%) 4,08 4,23
3. PDRB Perkapita Atas dasar harga berlaku (Rp. Juta) 3,35 3,95 Atas dasar harga konstan (Rp. Juta) 2,02 2,09
4. Inflasi (%) 6,7% 6,24% Sumber : Data diolah
- 36 -
2007, salah satunya dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto atas
dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga setiap Tahun. Produk Domestik Regional Bruto
atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur
ekonomi. Struktur ekonomi suatu daerah terlihat dari distribusi sektoral
masing-masing lapangan usaha. Kabupaten Kebumen masih kental dengan
nuansa agraris, hal ini ditandai dengan dominasi oleh sektor pertanian,
dimana kontribusi sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional
Bruto berdasarkan harga berlaku sebesar 36,78% (tiga puluh enam koma
tujuh puluh delapan persen), diikuti sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel
dan restoran, masing-masing sebesar 19,64% (sembilan belas koma enam
puluh empat persen) dan 11,18% (sebelas koma delapan belas persen), seperti
pada tabel 3.2 di bawah ini, di mana kecenderungan dominasi sektor
pertanian, diprediksi akan berlanjut pada Tahun 2009.
Tabel 3.2. Distribusi Persektor PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2004-2007 Atas Dasar Harga Berlaku 2000
NO. LAPANGAN USAHA 2004 2005 2006 2007
1. Pertanian 34,87 34,61 35,94 36,78 2. Pertambangan dan Galian 6,24 6,32 6,61 7,13 3. Industri Pengolahan 10,54 10,01 9,77 9,43 4. Hasil Gas dan Air 1,24 1,22 1,10 1,03 5. Bangunan 4,69 4,65 4,61 4,62 6. Perdagangan, Hotel dan Rumah
Makan 10,94 10,89 11,13 11,18
7. Pengangkutan dan Komunikasi 5,38 5,58 5,46 5,2 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 5,26 5,20 5,02 4,99
9. Jasa-jasa 20,85 21,53 20,37 19,64 Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen Tahun 2006
Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di Kabupaten Kebumen
dari Tahun 2004 hingga 2007, tidak terlihat adanya pergeseran struktur
ekonomi, di mana sektor riil masih menjadi tumpuan pendapatan daerah.
Sehingga pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perubahan struktural
tidak terjadi. Meskipun demikian, meningkatnya persentase distribusi pada
sektor industri membuktikan bahwa telah terjadi dasar peralihan dari
- 37 -
Diharapkan dari perubahan sikap sosial dan motivasi yang ada dapat
membawa perbaikan dalam kesempatan kerja, produktivitas, pendayagunaan
sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi.
Sektor basis yang menjadi kekuatan Kabupaten Kebumen diperoleh
dengan membandingkan distribusi lapangan usaha di Kabupaten Kebumen
dengan Provinsi di mana Kabupaten Kebumen berada secara geografis.
Tabel 3.3. Sektor Basis Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2007
LQ LAPANGAN USAHA
2004 2005 2006 2007 1. Pertanian 1.75 1.81 1.77 1.84 2. Pertambangan dan Galian 6.51 6.50 6.49 7.30 3. Industri Pengolahan 0.32 0.30 0.30 0.27 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1.01 1.01 0.98 0.92 5. Bangunan 0.83 0.81 0.82 0.80 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 0.54 0.55 0.57 0.55 7. Pengangkutan dan Komunikasi 0.95 0.94 0.92 0.88 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1.42 1.46 1.48 1.46 9. Jasa – jasa 2.05 2.18 2.03 1.99
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen 2004-2006 (data diolah)
Beberapa sektor di Kabupaten Kebumen secara konsisten memiliki
nilai persentase distribusi yang lebih tinggi dari Provinsi. Sektor tersebut
yaitu Pertanian; Pertambangan dan Galian; Keuangan, persewaan dan Jasa
Perusahaan dan sektor Jasa-jasa. Sedangkan Sektor Listrik gas dan air bersih
menjadi sektor basis Kabupaten Kebumen pada Tahun 2004 dan 2005, namun
tidak setelahnya.
Pertambangan dan Galian, hal ini cukup bisa dipahami, karena kekayaan
bahan galian di Kabupaten Kebumen yang melimpah, sehingga daya tarik
investasi pada sektor ini cukup tinggi. Namun mengingat bahwa bahan galian
bukanlah sesuatu yang bersifat dapat diperbarui, maka perlu kajian khusus
mengenai kesinambungan pemanfaatan bahan galian tersebut dengan
kelestarian alam
menurun dibanding kondisi Tahun 2007 yaitu 4,18%-4,20% (empat koma
- 38 -
delapan belas persen sampai dengan empat koma dua puluh persen). Hal ini
disebabkan tekanan harga minyak dunia yang semakin tinggi mencapai
$.126/Barel (seratus dua puluh enam Dolar Amerika Serikat per Barel) dan
diperkirakan pada akhir Tahun 2008 akan naik lagi melampaui angka
$.126/Barel (seratus dua puluh enam Dolar Amerika Serikat per Barel),
sedangkan asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara hanya dipatok $.110/Barel (seratus sepuluh Dolar Amerika Serikat
per Barel) dan krisis pangan dunia. Hal ini akan berpengaruh secara tidak
langsung pada sektor-sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum,
pengangkutan, bangunan/konstruksi, lembaga keuangan dan perusahaan,
sedangkan tingkat inflasi mencapai 8% (delapan persen) sampai dengan 10%
(sepuluh persen). Hal ini disebabkan karena adanya berbagai tantangan baik
faktor internal (dalam negeri) dan faktor eksternal (global) yang diperkirakan
masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang
optimal
Tabel 3.4. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)
PERTUMBUHAN NO SEKTOR 2004 2005 2006 2007
1. Pertanian -0,80 4,59 2,14 1,75 2. Pertambangan dan Penggalian 6,16 5,20 12,78 1,12 3. Industri Pengolahan 0,04 -0,33 4,45 4,38 4. Listrik, Gas dan Air Minum 4,87 4,83 -0,03 10,05 5. Bangunan -3,74 -1,47 5,91 9,07 6. Perdagangan, Hotel dan
Restoran -0,03 3,61 5,25 2,92
7. Pengangkutan dan Komunikasi 5,00 3,87 5,61 5,84 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 5,07 2,05 3,25 4,63
9. Jasa-jasa 4,50 2,46 4,15 7,35 Total PDRB 1,18 3,20 4,08 4,23
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen 2004-2006
Berdasarkan harga konstan Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi
sektoral di Kabupaten Kebumen Tahun 2007 semuanya bernilai positif.
Terdapat 6 (enam) sektor yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan total
Produk Domestik Regional Bruto, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian,
sektor Bangunan dan Konstruksi, Sektor Perdagangan, Sektor Industri
- 39 -
Jasa.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi justru mengalami penurunan di Tahun
2006, dan dikhawatirkan akan terjadi pula di Tahun 2007. Pada Tahun 2005
pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 5,35%(lima koma tiga puluh lima
persen) dan menjadi 5,33% (lima koma tiga puluh tiga persen) pada Tahun
2006. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen masih
berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi. Perbandingan pertumbuhan
masing-masing sektor dapat digunakan untuk mengetahui sektor yang
memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dari provinsi melalui Model Rasio
Pertumbuhan.
tidak menunjukkan adanya pertumbuhan sektor yang cukup potensial. Dari 9
(sembilan) sektor yang ada tidak satupun yang pertumbuhannya melampaui
pertumbuhan provinsi.
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen 2004-2006 (data diolah)
Dari nilai Model Rasio Pertumbuhan dan sektor basis Kabupaten
Kebumen, dapat disimpulkan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak
terdapat sektor unggulan. Adanya nilai Model Rasio Pertumbuhan di atas 1
(satu), terjadi pada sektor pertanian di Tahun 2005, kendati sempat menurun
cukup tajam di Tahun 2006, namun kemudian kembali naik di Tahun 2007.
MRP LAPANGAN USAHA
2005 2006 2007
1. Pertanian 1.08 0.63 0.93 2. Pertambangan dan Galian 0.56 0.83 0.80 3. Industri Pengolahan (0.07) 0.98 0.57 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0.45 (0.00) 0.31 5. Bangunan (0.21) 0.97 0.76 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 0.63 0.90 0.79 7. Pengangkutan dan Komunikasi 0.54 0.66 0.82 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0.41 0.50 0.88 9. Jasa – jasa 0.52 0.53 0.86
PERTUMBUHAN 0.63 0.76 0.86
- 40 -
Di sisi lain, 4 (empat) sektor yang menjadi sektor basis Kabupaten
Kebumen adalah sektor yang merupakan aset daerah yang belum optimal
tergali. Potensi yang bersumber dari alam, ada pada sektor Pertanian dan
Pertambangan dan sektor sekunder yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan serta sektor Jasa-Jasa telah menunjukkan kecenderungan
rasio pertumbuhan yang selalu meningkat dari Tahun 2005 hingga 2007.
Sehingga diharapkan ke empat sektor tersebut bisa menjadi sektor unggulan
Kabupaten Kebumen, di mana selain merupakan sektor basis, juga memiliki
rasio pertumbuhan yang positif (di atas satu).
B. Prospek Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009
Perekonomian Tahun 2009 diprediksi tidak jauh berbeda dibanding
Tahun sebelumnya, disebabkan oleh faktor internal (dalam negeri) dan
eksternal (global) yang diperkirakan belum sepenuhnya mendukung
optimalnya kinerja perekonomian Kabupaten Kebumen.
Faktor internal antara lain terbatasnya sumber-sumber pendapatan
baru dalam rangka pembiayaan pembangunan, penanggulangan bencana,
penanggulangan berbagai penyakit, tuntutan upah ketenagakerjaan, dan
penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain
dampak terjadinya perubahan ekonomi global, dan melambatnya
perekonomian negara-negara maju dan perubahan harga minyak dunia yang
meningkat tajam, tantangan kedepan pembangunan ekonomi adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan
pendapatan per kapita, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Kebumen.
peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk
itu dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk –
produk lokal di pasar regional ataupun global, tantangan kedepan adalah
meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap
dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu
Internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 41 -
Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh dan sinergis, serta semakin
kondusifnya iklim investasi sehingga dapat menarik investor untuk
menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kebumen pada Tahun 2009 diproyeksikan 4,20% (empat koma
dua puluh persen) lebih rendah dibanding prediksi angka Jawa Tengah Tahun
2009, yang berada pada kisaran 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen)
sampai dengan 6,25% (enam koma dua puluh lima persen), sementara angka
laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 7,0% (tujuh persen) sampai
dengan 8,0% (delapan persen) dengan perkiraan Incremental Capital Output
Ratio 4,1 (empat koma satu) dan Produk Domestik Regional Bruto menurut
lapangan usaha berdasarkan harga berlaku diprediksikan dapat mencapai
kurang lebih Rp. 7.025.000.000.000,00 (tujuh trilyun dua puluh lima milyar
rupiah).
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2% (empat koma
dua persen) diperkirakan akan mencapai Rp. 4.070.000.000.000,00 (empat
trilyun tujuh puluh milyar rupiah). Investasi ini mencakup investasi swasta
(perusahaan dan rumah tangga) sebesar 74% (tujuh puluh empat persen), serta
investasi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebesar 26% (dua
puluh enam persen). Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan
investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai
kebijakan pemerintah, meliputi: penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha,
promosi terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian
hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta
penyediaan infrastruktur yang memadai.
Tabel 3.6. Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009
NO INDIKATOR TAHUN 2009 1. PDRB Atas dasar harga berlaku (Rp Juta) 7,025 Atas dasar harga konstan (Rp Juta) 2,784
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,20 3. Inflasi (%) 7 – 8
Sumber : Data diolah
Kabupaten Kebumen Tahun 2009 sebesar 4,20% (empat koma dua puluh
persen) diperlukan pertumbuhan sektor ekonomi seperti terlihat pada tabel
dibawah ini
Tabel 3.7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Berdasarkan Harga Konstan 2000
NO. SEKTOR PERTUMBUHAN (%)
1. Pertanian 2,75 2. Pertambangan dan Penggalian 10,70 3. Industri Pengolahan 3,62 4. Listrik, Gas dan Air Minum 5,03 5. Bangunan 7,85 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 3,64 7. Pengangkutan dan Komunikasi 4,44 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,07 9. Jasa-jasa 4,38
TOTAL PDRB 4,20 Sumber : Data diolah
C. Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Kebumen
Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Kebumen pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 difokuskan pada:
1. meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pemenuhan
kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan
kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
2. meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembagan
potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan
memiliki daya saing;
kehutanan yang berorientasi pada system agribisnis dan agroindustri
guna mempertahankan swasembada pangan dan ketahanan pangan
daerah; dan
pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana
prasarana pendukung.
fokus tersebut juga diperlukan dukungan :
1. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui
pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan
jembatan untuk meningkatkan aksessibilitas wilayah;
2. meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sumberdaya air dan
irigasi, guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebuthan
prasarana dasar perkotaan dan perdesaan; dan
3. meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan
sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan
penanggulangan kemiskinan.
kemandirian wilayah dilakukan upaya peningkatan kualitas potensi wilayah
dan pemberdayaan masyarakat, yang secara operasional meliputi :
1. meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi
penanganan pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan
pendidikan;
infrastruktur yang memadai
fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Forum Economic
Development Employment dalam rangka memberdayakan dan
mengoptimalkan potensi lokal;
prasarana dan kelembagaan aparatur;
lanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan,
mengedepankan pengurangan resiko bencana dalam antisipasi
- 44 -
pendayagunaan ekosistem; dan
D. Arah Kebijakan Anggaran
berasal dari berbagai sumber. Untuk memperoleh investasi sebesar
Rp. 4.070.000.000.000,- (empat trilyun tujuh puluh milyar rupiah) akan
didukung investasi swasta sekitar 74% (tujuh puluh empat persen) atau
sebesar Rp. 3.012.000.000.000,- (tiga trilyun dua belas milyar rupiah) dan
investasi pemerintah 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar
Rp. 1.058.000.000.000,00 (satu trilyun lima puluh delapan milyar rupiah).
Investasi Pemerintah terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) yang diprediksi sebesar
Rp. 41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebesar Rp. 13.968.000.000,00 (tiga
belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebesar Rp. 933.000.000.000,00
(sembilan ratus tiga puluh tiga milyar rupiah) .
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009
dengan asumsi kenaikan Pendapatan Asli Daerah 6,06% (enam koma enam
persen) dari tahun lalu digambarkan sebagai berikut : Pendapatan sebesar
Rp. 912.148.000.000,00 (sembilan ratus dua belas milyar seratus empat puluh
delapan juta rupiah) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp. 52.780.000.000,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta
rupiah) ditambah dana Perimbangan sebesar Rp. 765.180.000.000,00 (tujuh
ratus enam puluh lima milyar seratus delapan puluh juta rupiah) terdiri dari
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar
Rp. 738.790.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus
sembilan juta rupiah) dan Bagi Hasil sebesar Rp. 26.370.000.000,00
(dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Silpa Tahun 2008
- 45 -
empat milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah).
Kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2009 secara
umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting
(important) dan mendesak (urgent) guna terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat dan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan
berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.
Berdasarkan hasil kajian secara komprehensif oleh Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Tahun 2009 akan dialokasikan
anggaran untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.582.578.508.000,00
(lima ratus delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima
ratus delapan ribu rupiah), sedangkan Belanja Langsung dialokasikan sebesar
Rp.445.636.487.713,00 (empat ratus empat puluh lima milyar enam ratus tiga
puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas
rupiah) yang akan dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga total belanja Tahun 2009
sebesar Rp.1.028.214.995.713,00 (satu trilyun dua puluh delapan milyar dua
ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga
belas rupiah), sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.8. Rekapitulasi Target Kinerja Yang Terukur dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009
NO. URUSAN / SKPD BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG JUMLAH
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 421.646.664.000 78.070.456.933 499.717.120.933 URUSAN KESEHATAN 43.720.089.000 36.669.569.648 80.389.658.648
2 DINAS KESEHATAN 32.545.650.000 20.034.771.000 52.580.421.000 3 BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH 11.174.439.000 16.634.798.648 27.809.237.648
4 DINAS PERMUKIMAN PRASARANA DAERAH 8.583.774.000 84.798.579.410 93.382.353.410 5 DINAS SUMBER DAYA AIR,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI 6.741.823.000 23.080.711.000 29.822.534.000
- 46 -
DAERAH 1.945.487.000 7.847.538.667 9.793.025.667
7 DINAS PERHUBUNGAN 2.354.289.000 3.382.215.000 5.736.504.000 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2.552.460.000 3.767.565.000 6.320.025.000
8 DINAS PERHUTANAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
2.552.460.000 3.767.565.000 6.320.025.000
1.107.155.000 2.106.941.167 3.214.096.167
10 DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
8.350.700.000 10.456.747.000 18.807.447.000
11 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.891.298.000 8.513.750.000 12.405.048.000
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
4.126.630.000 5.866.883.536 9.993.513.536
2.106.304.000 4.775.728.000 6.882.032.000
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN KEARSIPAN
55.604.049.000 134.143.742.181 189.747.791.181
14 DPRD 5.358.584.000 - 5.358.584.000 15 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH 561.356.000 - 561.356.000
- 47 -
DAERAH 3.267.029.000 8.274.561.000 11.541.590.000
48 BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
1.724.576.000 7.780.000.000 9.504.576.000
49 DINAS PERTANIAN 6.232.999.000 16.349.715.171 22.582.714.171 50 DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN
KELAUTAN 5.247.455.000 12.921.024.000 18.168.479.000
51 DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 2.861.445.000 5.547.400.000 8.408.845.000 URUSAN PERDAGANGAN 5.887.615.000 4.333.649.000 10.221.264.000
52 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
2.961.171.000 2.182.470.000 5.143.641.000
JUMLAH 582.578.508.000 445.636.487.713 1.028.214.995.713
Berdasarkan tabel di atas maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja mengacu pada Pagu Indikatif, sehingga usulan
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih realistis dan terukur.
BAB IV
pada prioritas nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan
program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Pemilihan
prioritas disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Kebumen
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di mana kapasitas
fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan
pembangunan yang akan ditempuh. Sehubungan dengan itu, maka prioritas
pembangunan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2009, difokuskan pada upaya
penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan
keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis, antara lain :
A. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan serta
Peningkatan Upaya Perlindungan Sosial. Sasaran penanggulangan kemiskinan
dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan upaya perlindungan sosial
antara lain :
2. terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang
masih tertinggal; dan
pertumbuhan penduduk.
kesehatan serta pelayanan bidang lainnya sampai akhir Tahun 2009 diarahkan
untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan taraf pendidikan
masyarakat melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin, terhadap
pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, antara lain :
- 49 -
dari semakin meningkatnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintahan daerah dan semakin meningkatnya nilai kepuasan
publik terhadap pelayanan pemerintahan;
Menengah Atas;
masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan
dan perdesaan, antara penduduk kaya dan penduduk miskin serta antara
penduduk laki-laki dan perempuan;
5. meningkatnya kemandirian sekolah melalui manajemen berbasis sekolah,
peran serta masyarakat serta perbaikan proses pembelajaran;
6. meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat;
7. meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan
kesehatan baik dari Puskesmas, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan
terlatih;
menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; dan
9. meningkatnya ketersediaan obat esensial di berbagai institusi kesehatan.
C. Rehabilitasi dan Pembangunan Infrastruktur. Sasaran rehabilitasi dan
pembangunan infrastruktur, antara lain :
pemeliharaan jalan dan jembatan;
propinsi serta pengembangan sistem transportasinya;
3. terjaganya tingkat layanan irigasi bagi petani;
4. berkurangnya lama dan luas genangan baik di kawasan perkotaan maupun
perdesaan; dan
5. meningkatnya kualitas fasilitas umum termasuk wajah kota dan ruang
terbuka hijau.
Perdesaan, meliputi :
2. terciptanya lapangan kerja di perdesaan, khususnya lapangan kerja non
pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran
terbuka dan setengah pengangguran; dan
3. meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan
yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas kerja.
E. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, sasaran yang hendak dicapai
pada Tahun 2009 adalah menekan laju pertumbuhan pengangguran terbuka
dari 35% (tiga puluh lima persen) per tahun menjadi 25% (dua puluh lima
persen) per tahun dari pertumbuhan angkatan kerja, meningkatkan investasi
sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) pada Tahun 2007 menjadi 8,8%
(delapan koma delapan persen) pada Tahun 2008.
Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan tersebut di atas,
dibagi dalam 2 (dua) kewenangan urusan, yaitu :
A. Kewenangan Urusan Wajib, meliputi : Urusan Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan
Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan
Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman
Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Poltik Luar
Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Statitik, Kearsipan serta Komunikasi dan Informatika;
B. Kewenangan Urusan Pilihan, meliputi : Urusan Pertanian, Kehutanan, Energi
dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian serta Transmigrasi.
terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanannya,
antara lain melalui penambahan jumlah anggaran bidang pendidikan
dari Tahun ke Tahun, sesuai amanat Pasal 31 Amandemen IV
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aksesibilitas
masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dapat dilihat dari Angka
Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang cenderung stabil pada
angka yang tinggi seperti tercantum pada Bab II, sedangkan Angka
Partisipasi Kasar untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan relatif masih rendah yaitu
sebesar 56,52 (lima puluh enam koma lima puluh dua).
Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan
bidang pendidikan adalah kondisi guru yang memiliki persyaratan
kelayakan mengajar. Pada Tahun 2007/2008 jumlah guru Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 6.468 (enam ribu empat ratus
enam puluh delapan) orang, dari jumlah tersebut sebanyak 4.628
(empat ribu enam ratus dua puluh delapan) orang dengan kualifikasi
“layak mengajar” kemudian sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh
puluh dua) orang dengan kualifikasi “semi layak mengajar”
sedangkan jumlah guru dengan kualifikasi “tidak layak mengajar”
sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang.
b. Permasalahan
terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti pada Tahun 2009
antara lain :
masyarakat berpenghasilan rendah;
ruang kelas;
4) rendahnya kualitas tenaga kependidikan.
c. Arah Kebijakan
masyarakat berpenghasilan rendah;
3) peningkatan kualitas pendidikan non formal (luar sekolah); dan
4) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
d. Sasaran
berpenghasilan rendah;
berkualitas.
peningkatan sarana prasarana dan pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini dari Tingkat Desa sampai Kecamatan;
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

¾m icrosoft w ord - daftarisirkpd 2 0 0 9 . doc

Documents