liputan khusus / september 2014 / minggu #3 the...

Sayangnya, angka kemiskinan tahun 2013 masih tinggi, 28,55 juta jiwa. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah penduduk Malaysia. “Jumlah penduduk yang sedikit di atas garis kemiskinan sangat banyak. Mereka sangat rentan terhadap perubahan,” ujar Umar Fatah Wijaya dari Direktorat Pendapatan dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri kepada The President Post, Kamis (11/9/2014) di Jakarta.

Pada umumnya, masyarat miskin dan sedikit di atas garis kemiskinan bergerak di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah harus memberi perhatian serius terhadap UMKM.

Menurut Umar, jumlah UMKM tahun 2012 sekitar 56,5 juta unit dengan penyerapan tenaga kerja 107,7 juta jiwa. “Dengan berkembangnya UMKM diharap-kan dapat menekan angka pengangguran di Indonesia,” ujar pemegang gelar Master of Urban Management dari Australia itu.

Sebenarnya, pemerintah sudah memperhatikan UMKM dengan memberikan bantuan dana bergulir. Pemerintah sadar banyak masyarakat dan kelompok masyarakat UMKM yang tidak bankable yang me-merlukan dukungan dana permodalan. “Tapi program dana bergulir belum konsisten, by project dan tidak berkelanjutan,” tambah lelaki berbadan subur itu.

Dia mencontohkan, ketika UMKM yang mendapat bantuan dana bisa berkembang dan membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan usahanya, pemerintah sudah tidak memiliki dana lagi. Akibat-nya, UMKM kembali meminjam dana ke bank thithil (rentenir) dengan bunga tinggi.

Menurut Umar, pemerintah mesti memperbaiki pola pemberian dana bergulir kepada masyarakat dengan

eberhasilan pengelolaan makro ekonomi tidak diimbangi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Tahun 2008-2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5,85%. Angka yang cukup menggembirakan di tengah krisis ekonomi global.

membuat pedoman dana bergulir. Pedoman perlu disusun karena kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas, rendahnya produktivitas dana bergulir, alokasi angga-ran untuk dana bergulir beragam, serta akuntansi dan pelaporan dana bergulir belum sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintah.

Untuk memberdayakan masyarakat, lanjut Umar, ada tiga model pendekatan. Pertama, berupa hibah atau bantuan sosial. Hibah hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha atau usahanya tidak feasible dan tidak bankable.

Kedua yaitu dana bergulir. Dana bergulir diperuntuk-kan bagi UMKM perorangan atau kelompok masyarakat yang usahanya layak (feasible) namun tidak memiliki akses permodalan karena tidak punya jaminan untuk meminjam uang ke bank.

Sedangkan pendekatan ketiga adalah lembaga keuangan. Bagi UMKM yang usahanya layak dan bankable maka pemerintah tidak perlu memberikan dana bergulir. Mereka bisa meminjam kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya.

Khusus untuk pengelolaan dana bergulir, harus ada perubahan pola pikir, baik dari pemeritah maupun masyarakat. Pemerintah harus mengelola dana bergulir secara profesional. “Harus ada pelatihan,

pendampingan dan monitoring kepada UMKM,” tegasnya.Selama ini, setelah pemberian dana bergulir, pemerintah tidak melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap UMKM. Sementara itu, dari sisi masyarakat, mereka harus menyadari bahwa dana bergulir pada hakekatnya adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Bukan hibah atau bantuan sosial. “Ini perlunya revolusi mental,” tambah Umar.

Agar pemerintah bisa mengelola dana bergulir dengan baik dan profesional, Umar menyarankan kepada pemerintah baru untuk membuat terobosan. Pemerintah harus membentuk lembaga dana bergulir berupa Badan Layanan Umum (BLU). Untuk meng-koordinasi semua BLU dana bergulir dibentuk sebuah badan di tingkat pusat yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Badan ini yang akan mengelola semua dana bergulir sehingga masing-masing kementerian tak perlu memberikan dana bergulir.

Sumber dana untuk badan ini bisa diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Presiden bisa membuat Kepres yang mengatur persentase dana bergulir di APBD. Misalnya 2-2,5% dana APBD dipakai untuk dana bergulir,” jelasnya. Selain itu, pemerintah harus membuat regulasi untuk mendukung dana bergulir. Misalnya, bank harus membedakan suku bunga untuk usaha komersial dan dana bergulir. (jok)

Umar Fatah Wijaya: Dana Bergulir untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan

K

Keberhasilan pengelolaan makro ekonomi tidak diimbangi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Tahun 2008-2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5,85%. Angka yang cukup menggembirakan di tengah krisis ekonomi global.

LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #3

The President PostT H E S P I R I T O F I N D O N E S I A

www.readtpp.comWebsite Twitter @TPP_Indonesia Facebook The President Post Indonesia

simpan pinjam dengan bunga ringan. “Koperasi harus menjadi lembaga menguntungkan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat,” kata Agus.Sementara itu ketahanan di sektor pangan dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat pedesaan tentang pentingnya memberdayakan lahan di sekitar rumah tinggal sebagai sarana ketahanan pangan. Caranya dengan memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam sayuran, buah-buahan seperti pisang, papaya, buah naga dan lain-lain, tanaman obat, serta beternak ayam, lele, kambing atau sapi. Mereka bisa juga melakukan efesiensi lahan rumah menjadi pertanian organik.

Untuk menciptakan kemandirian di bidang tenaga kerja, Agus meminta masyarakat membentuk Kelompok Pembiayaan Tanggung Renteng untuk usaha-usaha strategis seperti grosir, alat pertanian atau sepeda motor roda tiga. Melalui skema tanggung renteng, kemungkinan terjadi kemacetan kredit sangat kecil. “Masyarakat kan malu kalau ketahuan tidak membayar. Jadi ada sanski sosial,” katanya.

Agus Sugiharto: Memberdayakan Masyarakat Kecil Melalui Kampung Tumbuh

Bukti masyarakat kecil selalu menjadi obyek adalah ketidakmampuan mereka menikmati hasil usaha industri besar. Masyarakat dianggap sebagai pasar semata. “Setiap hari masyarakat makan mie instant, tetapi bisakah mereka menikmati keuntungan dari produsen mie intant itu?” tanya Agus sembari me-ngatakan omzet sebuah pabrik mie instant sebulan bisa melebihi Rp. 100 milyar.

Untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka berhak menikmati deviden dari perusahaan yang setiap hari mereka konsumsi, mulai dari mie instant, sabun, kosmetik hingga rokok Agus mendirikan Galeri Investasi dan Klinik Bisnis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada ini menyadari, masyarakat menengah bawah memiliki potensi bisnis yang luar biasa besar. Buktinya, saat krisis moneter terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 2008, Bank Rakyat Indonesia (BRI) bisa bertahan karena mereka fokus kepada masyarakat bawah dan usaha mikro. “Akar rumput itu uangnya banyak. Mereka hanya perlu edukasi,” ujar Agus saat ber-bincang dengan The President Post di Jakarta, Kamis (11/9/2014) .

Sebagai praktisi pasar modal, Agus memberikan pemahaman kepada masyarakat pedesaan tentang pentingnya berinvestasi melalui Pasar Modal dengan bahasa yang mudah dipahami dan sederhana tanpa mengurangi esensi dari konsep pasar modal. Caranya dengan menempatkan tenaga Perencana Keuangan sebagai Agen Perubahan yang secara kontinyu mem-berikan ulasan informasi dan pendampingan tentang bagaimana merencanakan keuangan hingga persiapan menghadapi hari tua.

Guna menciptakan kemandirian di bidang keuangan, Agus berupaya mengubah mindset masyarakat. Jika selama ini masyarakat pedesaan menganggap bank sebuah tempat investasi, perlahan-lahan dia menyadar-kan bahwa Pasar Modal adalah tempat investasi yang paling menguntungkan.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar bijaksana dalam berhutang. “Boleh hutang tapi dengan perhitungan,” jelasnya. Hutang ke rentenir akan menyulitkan diri sendiri karena pada akhirnya hanya gali lubang tutup lubang. Untuk itu, dia menyarankan agar masyarakat mendirikan koperasi sebagai wadah

Selain menyadarkan masyarakat, Agus juga me-nyosialisasikan Gerakan Membangun Kampung (Gemak). Dia meminta sarjana perguruan tinggi di daerah mendarmakan ilmunya untuk membangun kampung atau desanya. Untuk menarik investor, para Agen Perubahan membuat prospketus tentang potensi bisnis dan asset desa yang berdaya saing tinggi. Agen Perubahan itu yang akan mentransfer pengetahuan, memberdayakan dan menghantar menuju kemandirian ekonomi yang berdaulat. Ketahanan ekonomi harus ditumbuhkan mulai dari masyarakat bawah, pelaku usaha kecil hingga konglomerasi.

Agus berharap, pemerintah baru memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Dukungan bisa melalui subsidi APBN/APBD secara transparan dan akuntabel. Sistem pelaporan penggunaan dana hibah bisa memanfaat-kan keberadaan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) sebagai perpanjangan tangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat pedesaan dalam rangka melaksanakan GEMAK. (jok)

Prihatin dengan nasib rakyat kecil yang selalu menjadi obyek, Agus Sugiharto bersama Tumisan mengembangkan Kampung Tumbuh di Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dia memberi edukasi dan menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya investasi.

Sekretaris Redaksi:Nourul Ulfah

Redaktur:Inggit AgustinaJoko Harismoyo

Reporter:Heros Barasakti

Desainer Grafis:Nike Andriana

Marketing dan Event:Putri KenangaRonni Ferdy

Account Executive:Achmad IqbalIke Mayasari

Sirkulasi dan Distribusi:Maman PanjilesmanaRifki Amiroedin

Penanggung Jawab Website:Reza PartakusumaIrawan Bambang Sugeng

Alamat Redaksi dan Sirkulasi:Menara Batavia 2nd FloorJl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126Jakarta 10220Ph. (021) 57930347Fax (021) 57930347Email Redaksi:[email protected]

Diterbitkan oleh PT. Media Prima Nusawww.readtpp.comwww.thepresidentpost.comwww.thepresidentpostindonesia.com

Didukung Oleh:

Riset dan Sumber Daya Manusia Bekerja Sama Dengan:

PRESIDENTUNIVERSITY

Editorial Staff

Editor In Chief:Rachmat Wirasena Suryo

Penasihat:Samsul HadiKunto HernansaputroAli Basyah Suryo

LEMBAGA KAJIAN NUSANTARA

LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #3h a l . 2 www.readtpp.comWebsite Twitter @TPP_Indonesia Facebook The President Post Indonesia

Bayu Prawira Hie: Saatnya Terapkan E-learning dalam Dunia Pendidikan Indonesia

Wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan topografi yang beragam membuat sejumlah daerah memiliki medan yang sulit untuk dijangkau. Walau demikian, itu bukan alasan untuk tidak menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk usia sekolah di sana, kata Rektor Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, Dr. Bayu Prawira Hie, saat ditemui di kantornya Jakarta beberapa waktu lalu.

Bayu menceritakan pengalamannya saat melakukan penelitian di Sukabumi, Jawa Barat. “Di sana, anak- anak harus turun bukit sejauh 5 km untuk bersekolah, jika musim hujan datang jalanan jadi licin dan mereka

tidak dapat bersekolah,” kenangnya. Berdasarkan pengalamannya, Bayu menyarankan untuk mengubah cara dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).

Ia menghimbau pemerintah agar melakukan revolusi dunia pendidikan Indonesia. Menurut Bayu teknologi berbasis internet menjadi solusi. Alumni Universitas Indonesia ini pun menjelaskan sudah waktunya dunia pendidikan Indonesia gunakan metode E-learning pada pendidikan dasar dan menengah.

“Mari kita pakai konsep E-learning. Konsep ini sudah dipakai di perguruan tinggi, namun belum digunakan

untuk pendidikan dasar dan menengah,” ungkap-nya.

Untuk memulai konsep E-learning, harus ada komitmen dan konsisten dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat penting karena bukan hanya untuk mempermudah proses KBM, namun juga untuk meningkatkan kualitas dan standarisasi pendidikan.

Terkait kurikulum, Bayu menyarankan pemerintah menggabungkan kurikulum nasional dan internasi-onal dengan tujuan agar bisa bersaing dengan masyarakat ASEAN lainnya dalam mengadapi AEC (Asean Economic Community) yang dimulai 2015.

Guna mendukung program E-learning, menurut Bayu pembangunan infrastruktur dalam hal layanan internet mutlak dibutuhkan. “Kerjasama pemerintah dengan operator internet sangat diperlukan untuk membangun jaringan internet di seluruh Indonesia, agar memudahkan anak-anak (siswa) mengakses tugas sekolah.”

Terkait rencana pemerintah yang akan meng-gabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Bayu menyatakan kesetujuannya. Hal ini dikarenakan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berbasis penggunaan teknologi. (her)

LIPUTAN KHUSUS / SEPTEMBER 2014 / MINGGU #3www.readtpp.comWebsite Twitter @TPP_Indonesia Facebook The President Post Indonesia h a l . 3

Saat ini lembaga yang memantau pelaksanaan program di kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah (Pemda), serta pihak lain yang terkait adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut pasal 3 Perpres 54/2009 tugas UKP4 adalah membantu Presiden dalam me-laksanakan pengawasan dan pengendalian pem-bangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.

Yang dimaksud pengawasan dalam pasal tersebut adalah mengawal konsistensi-sinkronisasi program/proyek dengan memantau dan memfasilitasi koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah. Dalam konteks pengawasan ini, UKP4 bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.

Guna memperkuat tugas dan fungsi UKP4, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2009 tentang UKP4. Perubahan yang tertuang dalam Perpres No. 10/2012 itu di antaranya adalah penambahan prioritas pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan UKP4 ,yakni peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan perwujudan pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Selain itu, UKP4 menye-lenggarakan fungsi membantu Presiden dalam mene-

tapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksa-naan program, pembenahan sistem, pemantauan kemajuan, analisa kebijakan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar program.Dalam melakukan monitoring terhadap suatu program, salah satu indikator yang digunakan oleh UKP4 adalah penyerapan anggaran. Menurut Tribudi Rahardjo, penilaian berdasarkan pada penyerapan anggaran dianggap kurang maksimal. “Kalau proyek itu dalam tahap sosialiasi belum membutuhkan dana banyak,” kata Didik, panggilan akrab Tribudi Rahardjo. Namun untuk mengejar “target” penyerapan anggaran, lembaga/kementerian tetap mengeluarkan dana yang mungkin belum perlu dikucurkan.

Menurut mantan Direktur Utama PT. MRT Jakarta itu, cara penilaian yang paling tepat adalah melalui persentase terhadap pelaksanaan program. Evaluasi tidak semata-mata melihat penyerapan anggaran tetapi juga melihat proyek/program itu secara menyeluruh. Pencapaian program lebih penting dibanding sekedar penyerapan anggaran. Penilaian dilakukan setiap enam bulan sekali.

“Kementerian harus membuat program jangka pendek dan jangka panjang,” kata alumni Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. Kesuksesan program lima tahunan bisa diprediksi pada tahun kedua, apakah program/proyek itu bisa

Tribudi Rahardjo: Penilaian Bukan Semata-mata pada Penyerapan Anggaran

Untuk menjamin program kementerian dan lembaga lainnya berjalan efektif dan efesien, Tribudi Rahardjo mengusulkan sistem penilaian yang bukan hanya melihat persentase penyerapan anggaran, namun juga persentase pelaksanaan program secara menyeluruh.

terlaksana dengan baik atau justru tak akan tercapai. Di tahun kedua, persentase pencapaian program dan penyerapan anggaran bisa dipakai untuk mempre-diksi keberhasilan program tersebut. Di tahun ini pula, presiden bisa mengambil sikap tegas terhadap menteri yang diperkirakan tidak bisa menyelesaikan program-programnya.

Selain soal sistem penilaian kinerja, Didik pun mengusulkan agar kewenangan Unit Kerja Presiden di era Joko Widodo dan Jusuf Kalla bisa diperluas. Bukan hanya memantau proyek/program dari lembaga negara, melainkan juga mempunyai kewenangan memantau penyaluran dana bantuan sosial, baik dari lembaga negara maupun dana asing yang disalurkan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Siapa yang memantau bansos seperti ini?” tanya Didik.

Jika Unit Kerja Presiden memiliki wewenang untuk memantau pelaksanaan program dan penyaluran dana bantuan sosial, maka UKP akan menjadi tangan kanan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, soal sumber daya manusia (SDM) harus diperhatikan dan memikirkan kesinambungan jangka panjang. “Level tiga dan empat tidak boleh diganti,” tegasnya. Dengan demikian, penggantian di level satu dan dua tidak akan mempengaruhi jalannya organisasi. (jok)


Matias Mairuma: SMA Presiden Mitra Tepat bagi Kabupaten Kaimana

“Setelah mendengarkan paparan tadi, saya yakin SMA Presiden adalah partner yang tepat untuk Kabupaten Kaimana,” kata Matias Mairuma saat penanda-tanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kabupaten Kaimana dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Presiden di President Lounge, Jakarta, pada Selasa (16/9/2014).

Matias mengatakan, daerahnya memiliki potensi besar baik dalam industri pariwisata maupun industri pertambangan. Kaimana memiliki teluk dan pantai yang memikat. Keindahan daerah ini dilukiskan dalam sebuah lagu lama berjudul “Senja di Kaimana.” Selain pariwisata, Kaimana pun memiliki sumber daya

alam yang luar biasa. Di sini terdapat emas, semen putih dan batubara. Sayangnya, potensi ini belum bisa digarap karena kemampuan SDM yang belum mema-dai.

“Saya akan melepas tujuh siswa Kaimana yang akan belajar di Jerman,” katanya. Menurut Matias, untuk mengejar ketinggalan SDM, Kaimana akan mengirim siswa untuk belajar di Jawa dan luar negeri.

Sementara itu, rektor President University Chandra Setiawan mengatakan SDM mempunyai peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Korea Selatan yang dulu tertinggal dibanding negara

Bupati Kaimana, Papua Barat, Matias Mairuma mengatakan SMA Presiden di Cikarang, Jawa Barat adalah mitra yang tepat untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana akan mengirimkan siswa berprestasi untuk menimba ilmu di SMA Presiden.

Kota Palu Gandeng President University Tingkatkan Kualitas SDM

Dalam sambutannya, walikota Palu Rusdi Mastura mengatakan pihaknya ingin mengembangkan SDM dan sekolah dengan kompetensi lokal. Saat ini, Palu sudah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memfokuskan kepada pengembangan potensi daerah seperti coklat (SMK Negeri 1 Palu), rotan (SMK N 5), dan rumput laut (SMK N 6). Palu juga memiliki Politeknik Palu dengan jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Bumi, Pengolahan Hasil Laut, Teknik Mekanisasi Pengolahan dan Teknik Eksplorasi Tambang. Dia pun menginginkan Politeknik Palu mengembangan jurusan pengolahan coklat.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, walikota Palu Rusdi Mastura menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan President University di President Lounge, Jakarta, Selasa (16/9/2014). Dalam kerjasama tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan SDM di Kota Palu agar memiliki daya saing global.

Sementara itu Rektor President University Dr. Chandra Setiawan, PhD mengatakan dalam mengembangkan pendidikan, kampusnya tidak mengutamakan teori. "Teori bisa dipelajari sendiri. Anak-anak sekarang cepat belajar teori karena didukung kemajuan teknologi," kata Chandra. President University lebih mengutamakan skill dan karakter mahasiswa karena faktor ini berpengaruh besar bagi pengembangan karir.

Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan oleh Walikota Palu Rusdi Mastura danDr. Chandra Setiawan, PhD. (jok)

lain, dalam waktu beberapa tahun mampu sejajar dengan negara maju. “Korsel maju karena mem-perhatikan pendidikan. Anggaran untuk pendidikan lebih dari 20%,” kata Chandra.

Sedangkan Kepala SMA Presiden Cornelius Suyadi mengatakan sekolahnya ingin mendidik siswa menjadi cerdas, berkarakter dan cinta tanah air. Sekolah yang berdiri sejak 1 Juli 2004 ini mewajibkan siswa untuk tinggal di asrama. Kedisiplinan menjadi urat nadi sekolah ini. “Dengan disiplin siswa bisa hidup dengan benar, belajar dengan benar dan belajar tepat waktu,” jelas Suyadi. (jok)


Kaimana adalah kabupaten hasil pemekaran Fakfak. Terletak di bagian ”leher burung” Pulau Papua, berada di sisi barat menghadap Laut Arafuru sehingga menyajikan pemandangan senja laut nan elok. Tapi, kemolekan Kaimana lebih dari sekedar senja. “Potensi wisata Kaimana sangat banyak. Dari daratan, permukaan laut sampai dasar laut memiliki pesona yang luar biasa,” ujar Bupati Kaimana Matias Mairuma saat berbincang dengan The President Post di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Daerah yang memiliki luas 16.241,84 Km2 itu memiliki Danau Kamaka. Masyarakat setempat menyebut danau ini dengan nama Amafata. Danau tersebut terletak di Desa Lomira atau Desa Kamaka sampai Desa Saria, Teluk Triton, Kaimana dengan panjang sekitar 30 km dan lebar 1 km. Danau ini tergolong unik karena memiliki perbedaan yang ekstrim antara pasang dan surutnya yaitu dalam jangka 5 sampai 8 tahun. Saat surut, masyarakat setempat biasanya memanfaatkan danau untuk bercocok tanam. Di sini, kita juga bisa menemukan lobster segar.

Danau lain di Kaimana adalah Danau Siwiki. Perjalanan menuju Siwiki menyusuri Teluk Arguni dan melewati kampung-kampung penduduk asli Irarutu. Kita bisa melihat cara mancing kepiting ala Kampung Urisa. Kalau mau, kita bisa memancing kepiting itu lalu memasaknya ala Urisa.

Keindahan lain adalah bukit karst yang dihiasi puluhan lukisan dinding kuno di lautan sekitar Maimai, Teluk Triton, hingga Pulau Namatota. Lukisan berwarna merah itu menggambarkan berbagai bentuk, mulai dari manusia, telapak tangan, ikan, sejenis kadal, bentuk matahari, hingga rahim perempuan. Dinding tebing karst itu ibarat galeri alam yang mengabadikan lukisan masa lalu. Letak lukisan berada di tebing terjal, 5-25 meter di atas permukaan laut, yang sulit dijangkau.

“Kapal asing sering singgah di Teluk Triton,” ujar Matias. Menurutnya, banyak turis manca negara yang ingin menikmati keindahan laut Kaimana. Apalagi setelah Burt Jone, melukiskan keindahan Triton sebagai daerah tujuan utama untuk melihat keragaman ikan dan soft coral. “Soft coral banyak ditemukan di Teluk Triton tapi tidak ada di Raja Ampat,” jelas lelaki asli Kaimana itu. Dia menam-bahkan, di teluk ini kita juga bisa melihat hiu paus yang memiliki panjang 14 meter dan lebar sekitar dua meter.

Selain laut dan danau, Kaimana juga memiliki Gunung Emansiri yang menyimpan berbagai macam flora dan fauna. Banyak burung asli Papua yang bermukim di gunung ini. Bahkan, menurut legenda burung garuda raksasa pernah tinggal di gunung ini. “Masyarakat yakin burung garuda itu asalnya dari Gunung Emansiri,” kata Bupati yang berasal dari Suku Maerasi itu.

Kaimana, Keindahan Alam nan Memesona

Keindahan Kabupaten Kaimana, Papua Barat membuat orang terpana. Lagu lawas karangan Surni Warkiman “Senja di Kaimana” melukiskan betapa eloknya daerah itu. Sementara buku “The Last Best Place – Secret Sea Visions” buah karya Burt Jones & Maurine Shimlock menggambarkan keindahan laut Kaimana.

Potensi wisata Kaimana yang begitu besar belum bisa optimal karena kurangnya infrasturktur. “Saat ini kami sedang membenahi bandara,” lanjut Matias. Dia berharap pemerintah pusat bisa mem-bantu Kaimana dengan membangun infrastruktur seperti jalan, hotel, dan pelabuhan agar potensi yang ada bisa dikembangkan. (jok)


Demikian hasil seminar “Kebangkitan Bangsa Melalui One Map Policy” yang diselenggarakan oleh Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) bekerjasama dengan The President Post pada Kamis (11/9/2014) di Presi-dent Lounge, Jakarta.

Kebijakan OMP, menurut Siti Nurbaya Bakar, pada awalnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik (good forest governance), informasi geospasial untuk MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), meng-koordinasikan proyek-proyek MP3EI serta mendukung disaster management (penanganan bencana).

“Peta sangat penting karena peta adalah kekuatan,” kata mantan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri 2001-2004 itu. Peta adalah instrument berbagai alat ukur. Melalui peta, kita bisa mengetahui akar permasalahan, mengembangkan sistem, memonitor perkembangan keadaan, analisa permasalahan serta pengambilan keputusan.

Keharusan pemerintah untuk mewujudkan OMP adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011

emerintah baru harus segera mewujudkan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy/OMP) untuk menyamakan persepsi semua pihak dalam memandang ruang kebumian. Peta yang akurat, presisi dan mutakhir akan menjadi acuan untuk membuat kebijakan yang efektif dan efesien. Sampai saat ini pemerintah belum memiliki peta standar, baik dari sisi subyek, obyek maupun produk.

Jokowi - JK Harus Segera Wujudkan One Map Policytentang Informasi Geospasial (UU IG). Kendati umur UU itu sudah tiga tahun namun hingga kini pemerintah belum memiliki informasi geospasial yang sama, baik informasi geospasil dasar (IGD) maupun informasi geospasial tematik (IGT).

“Masing-masing membuat peta tematik dengan spesifikasi masing-masing,” ujar Ruddy Tambunan, salah satu panelis dalam seminar tersebut. Padahal pengertian kebijakan satu peta mengharuskan satu standar. “Satu standar nasional, satu basis data dan satu geoportal,” jelas Henny Lilywati, Ketua Umum Lembaga Sertifikasi Profesi Geomatika.

Henny menceritakan, dua lembaga (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan) mengeluarkan peta yang berbeda dengan obyek sama yaitu tutupan hutan. “Ini akan berimplikasi terhadap arahan kebijakan atau pengambilan keputusan yang berbeda terhadap tutupan hutan di Indonesia,” tambah Henny.

Informasi geospasial (IG) yang akurat dan mutahir akan membantu pemerintah dalam membuat kebija-kan. Menurut Ketut Wikantika, Guru Besar Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan memanfaatkan informasi geospasial, penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif, termasuk dalam tata kelola asset daerah dan desa.

Semua pembicara dalam seminar tersebut sepakat, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan OMP. Pertama,

penguatan kelembagaan. Badan Informasi Geospasial (BIG) harus bisa mengkoordinir lembaga lain dalam menyusun IG yang diperlukan. Presiden harus mendukung BIG dalam upaya koordinasi karena menyangkut kementerian. Selain itu, pemerintah harus memperkuat lembaga pemetaan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bila perlu, di setiap desa terdapat satu surveyor.

Kedua, meningkatkan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) geospasial. Tenaga pemetaan (surveyor) masih terbatas lantaran sedikit sekali sekolah yang menyelenggarakan pendidikan di jurusan tersebut. Tenaga ahli informasi teknologi (IT) di bidang geospasial pun masih minim. Untuk memenuhi kebutuhan SDM, pemerintah bisa melibatkan pihak swasta.Rekomendasi ketiga adalah peningkatan sarana dan prasarana. Pemerintah harus membangun jaringan tulang punggung information and communications technologies (ICT), pengembang-an aplikasi teknologi, pendampingan dalam HAKI (hak atas kekayaan intelektual) serta mengem-bangkan kerjasama antara swasta dan pemerintah.

Apabila OMP sudah terwujud maka keinginan presiden terpilih Joko Widodo untuk membangun e-government menjadi lebih mudah. Melalui e-government, mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta dialog publik lebih efektif. Sistem manajemen dan proses kerja lebih transparan dan efisien. (jok)

P


Festival Masakan Korea di Gran MeliaPenggemar masakan korea bisa memanjakan lidah mereka di Gran Melia dengan diselenggarakannya ‘The Captivating Korean Dishes’, tepatnya di Café Gran Via tanggal 12-24 September 2014. Aneka masakan tradisional Korea yang dimasak secara tradisional oleh koki Nooh YounSeung dari Korea akan disajikan beserta pertunjukan tradisional Korea.

Festival tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Gran Melia Jakarta dengan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation. Acara pembukaan akan dilakukan pada Senin, 15 September 2014, oleh Duta Besar Korea Selatan Cho Tai Young dan General Manager Gran Melia Jakarta Jim Boyles. Petinggi dan koki ternama dari Institute of Traditional Korean Food, yaitu Sook-Ja Yoon (President), Deok-Nyeo Kim (Director), serta dua orang chef yaitu Hee-sook Kim dan Young-woo Jung juga bakal hadir.

“Dalam kunjungan mereka ini, Sook-Ja Yoon dan Deok-nyeo Kim sekaligus juga memberikan pelatihan kepada para Chef di Gran Melia Jakarta, tentang bagaimana memasak makanan Korea dengan cita rasa yang khas, mengolahnya dengan baik menggunakan bahan-bahan pilihan yang dikombinasikan antara bahan impor dan bahan lokal,” kata Ratna Sjamsiar Idris Director of Marketing & Communications Gran Melia Jakarta melalui siaran pers Jumat (12/9).Adapun jenis masakan yang akan disajikan meliputi Kimchi, yang di tahun 2001 dinobatkan sebagai International Food oleh Codex, yaitu sebuah organisasi dunia untuk standarisasi makanan (International Food Standardization Organization). “Kimchi, yang terbuat dari sawi putih mengandung

serat makanan yang tinggi namun rendah kalori, dipercaya sebagai makanan sehat dunia,” kata Ratna.

Menurut Sook-Ja Yoon, Kimchi akan memberikan rasa yang sempurna jika telah melalui proses fermen-tasi selama 3 minggu dalam suhu 10° Celcius. Jenisnya ada White Kimchi yang menawarkan cita rasa yang tidak pedas dan Whole Cabbage Kimchi yang dicampur dengan lobak, acar ikan, cabai bubuk. Whole Cabbage Kimchi adalah salah satu ragam kimchi yang paling banyak di konsumsi oleh masyarakat Korea.

Selain itu ada Bibimbap with grilled rib meat seasoned with concoted chili paste, vegetable & noodle woth mild hot green chili, fruit salad seasoned with peanut sauce, Tarakjuk atau milk porridge (campuran nasi dan susu), hidangan kerajaan Eochae (parboiled sliced fish fillet), Guejeolpan (plate of nine delicacies), Heukmija Jook (bubur wijen hitam), dan lain-lain.

Pertunjukan tari traditional Korea Buchaechum (tari kipas) dan Talchum (tari topeng) akan dipersembah-kan oleh Hwarang, himpunan mahasiswa Koreanolo-gi Universitas Indonesia terutama di acara pembu-kaan. (ing)


liputan khusus / september 2014 / minggu #3 the...

Documents