laporan tahunan mahhkamah syariyah lhoksukon tahun 2007

47

2. Rekomendasi

a. Percepat pemisahan antara panitera dan sekretaris, karena Pengadilan

Agama (Mahkamah Syar’iyah) telah ada Undang-Undang yang

mengatur hal tersebut.

b. Eselon antara wakil sekretaris dan para kaur pada kelas II setingkat

(eselon V/a), dimana wakil sekretaris adalah atasan langsung para kaur,

mohon dibedakan eselonnya

c. Peningkatan eselonisasi pada pengadilan untuk meningkatkan motivasi

kerja pegawai agar pangkatnya tidak tertunda

d. Mutasi semua pegawai agar tidak dibedakan dengan hakim, dimana

semuanya mendapatkan uang pindah

e. Kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sering terendam banjir, dan

letaknya dilingkungan pemukiman penduduk seingga menggangu

konsentrasi kerja pegawai serta areal parkir yang tidak memadai,

mohon pengadaan kantor baru untuk mengantisipasi hal tersebut.

f. Penetapan wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Lhoksukon disesuaikan

dengan penetapan wilayah hukum administrasi Kabupaten Aceh Utara

dan hal ini telah diusulkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun tetap belum ada realisasinya, sehingga nanti sagat berpotensi

dalam kewenangan mengadili terhadap perkara yang diajukan, lebih-

lebih terhadap perkara jinayah dalam proses penuntutan oleh kejaksaan

negeri.

46

BAB VI

1. Kesimpulan

a. Mahkamah Syar’iyah merupakan salah satu badan peradilan di

Indonesia yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara yang diajukan, dan pemeriksaan dilakukan secara sederhana,

cepat dan biaya ringan, hal ini telah sesuai dengan perturan perundang

undangan yang berlaku dan telah sesuai pula sebagaimana yang

diharapkan

b. Pengawasan tertinggi terhadap pegadilan dilakukan oleh Mahkamah

Agung, Mahkamah Syar'iah Propinsi, ketua Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon dibantu oleh pengawas bidang baik dari tingkat panitera,

banding dan kasasi berdasarkan surat keputusan Nomor

005/KMA/SK/III/1994 Jo Surat Keputusan Mahkamah Syar'iah

Propinsi NAD No. MSy/P/PS/00/729/2005 Jo Surat Keputusan ketua

Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor : WI-A11/42/PS.00/1/2007.

c. Pegawai Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon rat-rata berpendidikan Strata

1 dan hanya beberapa pegawai saja yang berpendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, namun sebagaian lagi ada yang sedang

melaksanakan pendidikan kejenjang Strata 2 dan pendidikan dilakukan

melalui pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Mahkamah Agung.

d. Struktur organisasi Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sesuai dengan

SEMA RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan,

yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, Panitera yang merupakan

manajerial pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang dibawahnya

terdiri dari wakil panitera serta para panitera muda yang melaksanakan

tugas dibidang kepaniteraan, dan dibidang sekretariatan

panitera/sekretaris dibantu wakil sekretaris dan para kaur sesuai dengan

bidang tugas.

45

Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi

Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi

Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan,

Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan,

Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan

Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung

Pengadilan dan rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah

Agung RI

e. Perpustakaan

Perpustakaan tidak ada ruang khusus, dan ruang sekarang

digunakan bersama dengan ruang arsip perkara. Buku-buku yang

ada dalam perpustakaan berjumlah 2.228 buah, yang telah diberi

nomor dan disusun menurut nomor urutnya.

f. Arsip

Arsip surat sudah diatur menurut kode surat, baik itu surat masuk

dan keluar.

– Surat masuk tahun 2007, berjumlah 411 buah

– Surat masuk tahun 2007, berjumlah 510 buah

44

a. Kepegawaian

Tata usaha kepegawaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang

berhubungan dengan penerimaan, pengumpulan, pencatatan,

pengolahan, penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan, serta

penyajianya data kepegawaian dari masing-masing pegawai secara

tertib dan teratur, sehingga mudah diketemukan dan dipergunakan

bila diperlukan. Dengan demikian kepegawaian akan akan berfungsi

sebagai bank data pegawai untuk keperluan yang dibutuhkan

pegawai. Pada dasar administrasi kepegawaian meliputi kegiatan

penganan pegawai sejak seorang diangkat menjadi calon pegawai

negeri, pegawai negeri sipil, sampai saat ia diberhentikan karena

mencapai batas usia pensiun atau sebab-sebab lainnya. Dengan

adanya administrasi yang tertib dan teratur dimungkinkan

pembinaan pegawai negeri sipil yang berhasil guna dan berdaya

guna.

b. Perencanaan

Melakukan perencanaan kegiatan dengan menjadwalkannya serta

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan

c. Keuangan

Keuangan pada suatu kantor merupakan penggerak kegiatan,

dimana keuagan tersebut diajukan dengan mengacu pada surat

permintaan pembayaran yang selanjutnya dikeluarkan surat perintah

membayar yang diajukan kepada Kantor Perbendaharaan Negara

untuk dikeluarkan SP2D. selanjutnya dana yang dicairkan tersebut

dipertanggungjawabkan menurut mata anggarannya.

d. Tata persuratan

Tata persuratan telah dilakukan dengan Surat Ketua Mahkamah

Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor W1-

A/134/KP.01.3/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 perihal petunjuk

administrasi tata persuratan dan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan

43

c. Menetapkan urutan dan giliran jurusita atau para

jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan

kejurusitaan

d. Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja

kedua dan Meja ketiga dilakukan olehSub

Kepaniteraan perkara dan berada langsung dibawah

pengamatan wakil Panitera

Kegiatan administrasi peradilan telah sesuai sebagaimana

yang diharapkan dengan berjalan lancar, tertip sederhana

cepat serta tepat waktu pelaporan administrasi perkara

pada Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon dilaksanakan

secara manual namun, pada awal bulan Desember 2006

administrasi pelaporan perkara menggunakan peralatan

teknologi yang meliputi kegiatan :

a. Penerimaan perkara masih menggunakan sistem meja

ke meja dari meja pertama, kedua dan ketiga dilakukan

secara manual

b. Proses pelaporan perkara dilakukan dengan system

aplikasi administrasi perkara peradilan (SIADPA) pada

Mahkamah Syar`iyah Lhoksukon mengacu pada

KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang

pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi

perkara tersebut.

2. Administrasi Umum

Pelaksanaan administrasi umum dalam suatu pengadilan

dipimpin oleh seorang sekretaris yang membantu Ketua Mahkamah

Syar’iyah Lhoksukon dalam menyelenggarakan koordinasi teknis,

administrasi, organisasi, dan financial kepada seluruh unsur. Dimana

sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris serta kaur-kaur

Sesuai dengan batasan dalam melaksanakan tugas, maka dapat

dibedakan sebagai berikut :

42

c. Pengisian nomor perkara, harus sama dengan

penyebutan nomor perkara dalam buku jurnal

d. Pengisian kolom-kolom buku register, harus

dilaksanakan dengan tertip, cermat dan lengkap, serta

tepat waktu, berdasarkan jalannya pesidangan perkara

e. Berkas perkara yang diterima, hendaknya dilengkapi

dengan formulir Penepatan Majelis Hakim,

disampaikan kepada wakil Panitera untuk diserahkan

kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera

f. Bagi perkara yang sudah ditetapkan Majelis

Hakimnya, hendak diserahkan kepada Majelis Hakim

yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir

penetapan hari sidang, dan mencatat pembagian

perkara tersebut dengan tertip

g. Setiap penentuan tanggal sidang pertama, penundaan

tanggal persidangan, harus dicatat dalam buku register

secara tertip

h. Pemegang buku register, harus mencatat dengan

cermat dalam buku register yang terkait, semua

kegiatan perkara, yang berkenaan dengan perkara

banding, kasasi dan peninjauan kembali

III. Meja Ketiga : Bukhari Syahabuddin BA yang bertugas :

a. Atas permintaan pihak-pihak berperkara menyiapkan

dan menyerahkan salinan-salinan putusan Pengadilan

b. Menerima :

a) Memori banding

b) Kontra memori banding

c) Memori kasasi

d) Kontra memori kasasi

e) Jawaban/tanggapan atas alasan P.K

41

c. Pencatatan Panjar perkara dalam buku jurnal, dan

khusus perkara-perkara tingkat pertama diikuti dengan

pemberian nomor perkara tersebut

d. Nomor perkara tersebut, oleh pemegang Kas diterakan

dalam lembar pertama surat gugat

e. Pengeluaran biaya materai dikeluarkan dari panjar

perkara setelah perkara diputus, untuk Materai : Rp.

6.000,-

f. Pengeluaran uang dari panjar biaya perkara yang

diperlukanbagi penyelenggara peradilan untuk ongkos

pemanggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita,

pemeriksaan setempat, sumpah penterjemah dan

eksekusi harus dicatat dengan tertip dalam masing-

masing buku jurnal

g. Ongkos-ongkos tersebut hanya dapat dikeluarkan atas

keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan

tersebut

h. Pemasukan dan pengeluaran uang untuk setiap

harinya, harus dilaporkan kepada Panitera, untuk

dicatat dalam buku induk keuangan yang

bersangkutan, yaitu :

a) KI-PA6 : Buku Induk Keuangan Perkara

b) KI-PA7 : Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi

II. Petugas Meja kedua : M. Sayuti, Sag yang bertugas :

a. Mendaftar perkara yang masuk dalam buku register

induk perkara sesuai dengan urutan penerimaan dari

pemegang Kas, dan membubuhi nomor perkara sesuai

dengan urutan dalam buku register tersebut

b. Pendaftaran perkara baru dapat dilaksanakan, setelah

panjar biaya perkara dibayar pada Kas

40

d. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan

dalam SKUM.

e. Hendaknya pemungutan biaya perkara, ditaksir dengan

mempertimbangkan jarak dan kondisi para pihak,

dengan memperhatikan terselenggaranya proses

persidangan perkara dengan lancar, yang berkaitan

dengan keperluan para pihak, saksi dan

pemberitahuan-pemberitahuan serta materai dan

redaksi putusan.

f. Dalam perkara cerai talak, biaya perkara

diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan

sidang ikrar talak.

g. Menyerahkan surat gugat, permohonan, permohonan

banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan

kembali dan permohonan eksekusi, yang dilengkapi

dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar

membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam

SKUM, kepada KAS Pengadilan Agama.

1.2. Petugas Kas : Hj. Fauziah yang bertugas :

a. Kas adalah merupakan bagian dari meja pertama

b. Pemegang kas menerima dan membukukan uang

panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM,

pada buku jurnal keuangan perkara menurut jenisnya

a) KI-PA1/G : perkara gugatan

b) KI-PA1/P : perkara permohonan

c) KI-PA2 : permohonan banding

d) KI-PA3 : permohonan kasasi

e) KI-PA4 : permohonan peninjauan kembali

f) KI-PA5 : permohonan eksekusi

39

– Baju batik motif aceh, 27 stel .............................. 4.725.000

– Bantuan peg. Idul adha 1428 H, 27 peg ............... 6.750.000

– Pengadaan ATK ................................................. 505.000

H. Pengelolaan Administrasi

1. Administrasi Peradilan

Pengelolaan adminitrasi Peradilan terhadap pencari keadilan

dilakukan dari meja ke meja terdiri dari meja I, II dan III

terjabar dalam Buku Pola Bindalmin sesuai dengan Surat

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991

tanggal 24 Januari 1991 tentang pola-pola pembinaan dan

pengendalian administrasi perkara pada Mahkamah Syarìyah

Lhoksukon berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah

Syarìyah Lhoksukon Nomor W1-A11/80/KP.00/I/2007

tanggal 18 Januari 2007 tentang penunjukan petugas meja-

meja tersebut, sedangkan pemegang kas serta buku jurnal

perkara dengan Keputusan Ketua Mahkamah Syarìyah

Lhoksukon W1-A11/80/KP.00/I/2007 tanggal 18 Januari 2007

tentang Penunjukan Pemegang dan Pengisian Buku Induk

Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan Eksekusi, yang

terdiri dari

1.1. Petugas Meja pertama : Asnawi M. Amin yang bertugas :

a. Menerima gugatan, Permohonan, permohonan

banding, permohonan kasasi, peninjauan kembali dan

permohonan eksekusi.

b. Permohonan perlawanan yang merupakan verstek

terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai

perkara baru

c. Permohonan perlawanan pihak ke III (darden verzet)

didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.

38

521211 Belanja penyusunan data statistik ......... 0

524111 Belanja perjalanan ............................... 0

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI. 0



521119 Belanja barang operasional lainnya ........ 0


521111 Belanja keperluan sehari-hari perkantoran 390.100

521112 Belanja inventaris kantor ..................... 50.000

524111 Belanja perjalanan biasa ....................... 0

522111 Belanja langanan daya dan jasa ............. 5.671.937

523111 Belanja pemeliharaan .......................... 0

523121 Belanja pemeliharaan peralatan&mesin .. 0

3. Belanja Modal

- RKA-KL

535111 Belanja Modal Fisik Lainnya.................. 40.000.000

- Pelaksanaan

535111 Belanja Modal Fisik Lainnya.................. 40.000.000

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

535111 Belanja Modal Fisik Lainnya.................. 0

Mahkamah Syar’iyah selain mengelola yang bersmber dari APBN juga

menerima bantuan pemerintah kabupaten aceh utara yang disalurkan

melalui Bagian Sosial Sekretariat Kabupaten Aceh Utara berjumlah

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rinciannnya

sebagai berikut :

– Laptop/note book merk Toshiba, 3 unit ............... 40.175.000

– AC Panasonic 1 pk, 3 unit ................................... 10.950.000

– Printer canon ip 1880, 3 unit ............................... 2.295.000

– Minyak mobil BL 155 KJ .................................... 3.600.000

– Kontrak rumah untuk kantor ............................... 6.500.000

37

524111 Belanja perjalanan ............................... 6.300.000

521114 Belanja barang untuk pelaks. TUPOKSI. 1.200.000



521119 Belanja barang operasional lainnya ........ 10.000.000


521111 Belanja keperluan sehari-hari perkantoran 22.450.000

521112 Belanja inventaris kantor ..................... 40.000.000

524111 Belanja perjalanan biasa ....................... 8.720.000


523111 Belanja pemeliharaan .......................... 25.650.000

523121 Belanja pemeliharaan peralatan&mesin .. 23.805.000

- Pelaksanaan

521219 Belanja pakaian dinas pegawai ............ 6.125.000

521119 Belanja pakaian SATPAM/Tenaga teknis 3.200.000

521211 Belanja penyusunan data statistik ......... 4.000.000

524111 Belanja perjalanan ............................... 6.300.000




521119 Belanja barang operasional lainnya ........ 10.000.000


521111 Belanja keperluan sehari-hari perkantoran 22.059.100

521112 Belanja inventaris kantor ..................... 40.000.000

524111 Belanja perjalanan biasa ....................... 8.720.000


523111 Belanja pemeliharaan .......................... 25.650.000

523121 Belanja pemeliharaan peralatan&mesin .. 23.805.000


521219 Belanja pakaian dinas pegawai ............ 0

521119 Belanja pakaian SATPAM/Tenaga teknis 0

36

512411 Belanja Tunj. Khusus/Transito .............. 12.260.000

511119 Belanja Uang Makan PNS ................... 48.200.000

512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........ 6.600.000



512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ......... 1.000.000


511111 Belanja Gaji Pokok PNS ...................... 315.248.900

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ............. -12.674

511121 Belanja Tunj. Suami/Isteri ................... 19.771.134

511122 Belanja Tunj. Anak PNS ...................... 2.324.210

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ................ -9.509.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS ............. 124.227.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS ........................ 41.192.685

511126 Belanja Tunj. Beras PNS ...................... 13.660.840

511151 Belanja Tunj. Umum PNS ................... 0


512211 Belanja Uang Lembur .......................... 78.000

512311 Belanja Vakasi ..................................... 1.500.000

512411 Belanja Tunj. Khusus/Transito .............. 0


512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ........ 0



512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap ......... 0

2. Belanja Barang

- RKA-KL

521219 Belanja pakaian dinas pegawai ............ 6.125.000

521119 Belanja pakaian SATPAM/Tenaga teknis 3.200.000

521211 Belanja penyusunan data statistik ......... 4.000.000

35


511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ............. 0



511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ................ 12.592.000




511151 Belanja Tunj. Umum PNS ................... 0


512211 Belanja Uang Lembur .......................... 9.264.000

512311 Belanja Vakasi ..................................... 1.500.000

512411 Belanja Tunj. Khusus/Transito .............. 12.260.000






- Pelaksanaan


511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS ............. 12.674



511123 Belanja Tunj. Struktural PNS ................ 22.101.000




511151 Belanja Tunj. Umum PNS ................... 7.588.500


512211 Belanja Uang Lembur .......................... 9.886.400

512311 Belanja Vakasi ..................................... 0

34

APBN, dan untuk melaksanakannya lalu dibentuk pengelola keuangan

dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

001/KMA/SEK/03/SK/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Peunjukan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan

Mahkamah Agung RI dilanjutkan dengan Keputusan Kepala Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 01/S-Kep/BUA-A/I/2007

tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan

Semua Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia Tahun 2007, kemudian

Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Nomor W1-A/001/Kp.00/I/2007 tanggal 02 Januari 2007

tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah se-Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam Tahun 2007 dan terakhir Keputusan Ketua Mahkamah

Syar’iyah Lhoksukon Nomor W1-A11/41/KP.00/I/2007 tanggal 18 Januari

2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang, Penanngung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

Penguji SPP/Penanda Tangan SPM, Bendahara, Serta Dua Orang Staf Pada

Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun 2007

Dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari

APBN tersebut mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 002/Sek/SK/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan pembayaran Anggaran dan Belanja Negara (APBN) di

Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Semua Lingkungan Peradilan di

Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007, baik pejabat yang ditunjuk untuk

pengelola keuangan, speciment bank, maupun batasan tugas masing-

masing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan

Jasa serta perubahan-perubahannya

1. Belanja Pegawai

- RKA-KL

33

Sarana dan prasana fasilitas gedung Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon adalah peninggalan Departemen Agama, dan pada akhir

2006 sebagian diantaranya telah rusak, karena musibah banjir yang

melanda sebagain di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan ada juga

diantaranya yang berusia tua

Untuk tahun 2007 telah diadakan pengadaan dengan dana

yang bersumber dari DIPA tahun anggaran 2007, Bantuan Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara, dan kiriman dari Mahkamah Agung RI yang

terdiri dari :

a. DIPA tahun anggaran 2007

– Komputer, 1 unit

– Laptop/note book merk toshiba, 1 unit

– AC Panasonic 1 pk, 1 unit

– Printer, 1 unit

– Sofa, 2 unit

– Tempat tidur, 1 unit

– Meja computer, 8 unit

– Kursi putar, 6 unit

– Lemari arsip, 3 unit

– Filling cabinet, 3 unit

b. Bantuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

– Laptop/note book merk Toshiba, 3 unit

– AC Panasonic 1 pk, 3 unit

– Printer canon, 3 unit

c. Kiriman dari Mahkamah Agung RI

– Toga hakim dan tanda jabatan hakim, 7 set

– Jas panitera dan tanda jabatan panitera, 7 set

G. Pengelolaan Keuangan

Dengan diterbitkannya DIPA tahun anggaran 2007 Nomor

0266.0/005-01.0/I/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang bersumber dari

32

Ruang Ketua, 1 ruang ـ

Ruang Wakil Ketua, 1 ruang ـ

Ruang Panitera/Sekretaris, 1 ruang ـ

Ruang Kepaniteraan, 1 ruang ـ

Ruang Kesektariatan, 1 ruang ـ

Ruang Hakim, 2 ruang ـ

Ruang Mushalla, 1 ruang ـ

Ruang Sidang, 1 ruang, dan ـ

Ruang Arsip/Pustaka, 1 ruang ـ

Ruang Tahanan Sementara, 1 ruang ـ

Gedung kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang sekarang

telah direnovasi oleh Satker BRR NAD-Nias tahun anggaran 2007, dan

telah digunakan sebagai tempat kerja, namun belum ada berita acara

serah terimanya

Tanah rumah Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon terletak di

Gampong Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh

Utara, dengan luasnya 602 M2, batas dan ukurannya sebagai berikut :

- Utara dengan parit jalan Desa Keutapang

- Timur dengan tanah kebun Syamsiah Ismail

- Selatan dengan pinggir Alue Mudem

- Barat dengan tanah kebun Yusnani

Tanah tersebut diadakan tahun anggaran 2005 oleh Satker

BRR Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, namun sampai saat ini belum

ada berita acara serah terima

Rumah dinas didirikan ditas tanah tersebut ada 2 unit tipe

C/70 M2 yang dibangun Satker BRR NAD-Nias tahun anggaran 2006,

yang ditempati oleh Ketua dan Hakim Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon, dan bangunan tersebut juga belum ada berita acara serah

terimanya.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

31

Sdr. Drs. Bakhtiar, SE., dari panitera/Sekretaris Mahkamah

Syar’iyah Lhoksukon, ke Mahkamah Syar’iyah Bireuen dengan

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

UP.IV/450/SEK/SK/2007 tanggal 08 Mei 2007

Sdr. Drs. Alimuddin, dari Hakim Mahkamah Syar’iyah

Takengon, ke Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dengan

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

03/SEK/SK/I/2007 tanggal 24 Januari 2007

4. Pengisian Jabatan Struktural

Dalam tahun 2007 ini Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon terjadi

penggantian panitera/sekretaris, sedangkan jabatan structural tidak ada

penggantian serta tidak ada pengisian, karena tidak ada jabatan yang

lowong, tetapi pada struktur kepaniteraan yaitu jabatan panitera muda

gugatan masih lowong dan belum diisi oleh pejabat untuk jabatan

tersebut

F. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Tanah kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon terletak di

kelurahan Kota Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh

Utara, dengan luasnya 1.178 M2, batas dan ukurannya sebagai berikut :

- Utara dengan komplek TNI

- Timur dengan jalan Imam Bonjol

- Selatan dengan tanah TNI

- Barat dengan tanah TNI

Tanah tersebut milik pemerintah kabupaten Aceh Utara, namun

sampai saat ini belum ada surat bukti serah terima dan juga belum ada

surat bukti kepemilikan hak atas tanah.

Luas bangunan Kantor Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon 486 M2,

dengan tata ruang sebagai berikut :

30

- Hakim

Sdri. Sakwanah, S.Ag., SH., dari jurusita pengganti Mahkamah

Syar’iyah Langsa, dengan Keputusan Mahkamah Agung RI

Nomor KMA/UP.IV/051/SK.TAHUN 2007 tanggal 03 Agustus

2007

- Panitera/Sekretaris

Sdr. Irpanusir, SH., dari Wakil Sekretaris Mahkamah Syar’iyah

Kuala Simpang, dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

UP.IV/452/SEK/SK/2007 tanggal 08 Mei 2007

b. Mutasi

- Pangkat

Sdr. Idris, menjadi pangkat II/a, dengan Keputusan Ketua

Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor W1-

A11/383/KP.07.1/IX/2007 tanggal 07 Desember 2007

Sdr. Drs. Amrullah, menjadi III/d, dengan Keputusan Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor UP.IV/1196/SEK/SK/2007

tanggal 15 Juni 2007

Sdr. Irpanusir, SH., menjadi III/d, dengan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor UP.IV/2269/SEK/SK/2007 tanggal 23 Juli

2007

Sdr. Drs. Abu Bakar Ubit, menjadi pangkat IV/b, dengan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI Nomor 827/DJA/KP.07.1/XI/2007

tanggal 03 Oktober 2007

Sdr. Drs. Razali, menjadi pangkat III/d, dengan Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

RI Nomor 829/DJA/KP.07.1/XI/2007 tanggal 03 Oktober 2007

- Tempat

29

– Pendidikan dan pelatihan bidang sekretariatan, berlangsung

tanggal 05 sampai dengan 08 April 2007 bertempat di aula

Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 2

peserta


tanggal 17 sampai dengan 20 April 2007 bertempat di aula

Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 2

peserta


tanggal 31 Maret sampai dengan 03 April 2007 bertempat di

aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti

2 peserta

– Kegiatan pembinaan Teknis (Bin-Tek) sistem akuntansi

instansi, berlangsung tanggal 07 sampai dengan 09 Mei 2007

bertempat di Hotel Rajawali, di Banda Aceh, diikuti 4 peserta

– Pendidikan dan pelatihan administrasi pengelolaan

kepegawaian, berlangsung tanggal 26 sampai dengan 27 Juli

2007 bertempat di wisma Daka, di Banda Aceh, diikuti 1

peserta

– Konsultasi pelaksanaan anggaran 2007 dan rencana program

angaran MA-RI, berlangsung tanggal 30 Mei sampai dengan

01 Juni 2007 bertempat di Hotel Pangeran Beach, di Padang,

diikuti 1 peserta

3. Promosi dan Mutasi

Dalam tahun 2007 ini Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tidak

ada mengusulkan ke tingkat atasan untuk usul promosi, namun mutasi

pangkat ada diusulkan, yang terdiri dari :

a. Promosi

Promosi jabatan pada Mahkamah Syariyah Lhoksukon sebagai

berikut :

28

– Audiensi Panitera/sekretaris dalam rangka mempelajari

pendaftaran perkara melalui IT dan SIPDA, berlangsung

tanggal 17 sampai dengan 21 September 2007 bertempat di

PA Jakarta Pusat, PA Bandung, dan PTA Bandung, diikuti 2

peserta

c. Kejurusitaan berjumlah 3 orang

Jurusita dan jurusita pengganti berpendidikan SLTA, satu

orang jurusita pengganti diantaranya sedang melanjutkan

pendidikan strata 1 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti panitera/panitera

pengganti selama tahun 2007, adalah sebagai berikut :

– Pendidikan dan pelatihan fungsional Jurusita/Jurusita

pengganti, berlangsung tanggal 30 April sampai dengan 03

Mei 2007 bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD,

di Banda Aceh, diikuti 1 peserta

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial

Terhadap pembinaan para pegawai Mahkamah Syar'iyah

Lhoksukon terjabar sebagai berikut :

a. Sekretaris, berjumlah 1 orang

b. Wakil Sektetaris, berjumlah 1 orang

c. Kaur-kaur, berjumlah 3 orang

d. Staf, berjumlah 1 orang

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya sekretaris berkedudukan

sebagai panitera, wakil sekretaris berpendidikan strata 1, dan sedang

melanjutkan pendidikan strata 2 pada Fakultas Hukum Universitas

Syiah Kuala, kaur-kaur berpendidikan SLTA dan satu diantaranya

melanjutkan pendidikan strata 1 Fakultas Hukum Universitas

Malikussaleh, sedangkan staf berpendidikan SMP.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti bidang kesekretariatan

selama tahun 2007, adalah sebagai berikut :

27

– Seminar workshop penyelesaian perkara jinayat, berlangsung

tanggal 23 sampai dengan 25 November 2007 bertempat di

Hotel Lading, Banda Aceh, diikuti 2 peserta

– Sosialisasi IT, berlangsung tanggal 17 sampai dengan 18

Desember 2007 bertempat di Hotel Lading, Banda Aceh,

diikuti 1 peserta

b. Kepaniteraan :

- Panitera, berjumlah 1 orang

- Wakil Panitera, berjumlah 1 orang

- Panitera Muda, berjumlah 2 orang

- Panitera Pengganti berjumlah 3 orang (2 diantaranya Panitera

Pengganti lokal)

- Staf, berjumlah 2 orang

Panitera, berpendidikan strata 1, wakil panitera berpendidikan

sarjana muda, panitera muda berpendidikan SLTA dan strata1,

panitera pengganti berpendidikan strata 1, 3 diantara sedang

melanjutkan pendidikan strata 2 pada Fakultas Hukum Universitas

Syiah Kuala, sedangkan staf berpendidikan strata 1

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti panitera/panitera

pengganti selama tahun 2007, adalah sebagai berikut :

– Pendidikan dan pelatihan fungsional panitera pengganti,

berlangsung tanggal 23 sampai dengan 26 April 2007

bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda

Aceh, diikuti 1 peserta

– Pendidikan dan pelatihan aplikasi SIADPA, berlangsung

tanggal 29 Agustus 2007 bertempat di aula Mahkamah

Syar’iyah Prov. NAD, di Banda Aceh, diikuti 1 peserta

– Pendidikan dan pelatihan fungsional panitera pengganti,

berlangsung tanggal 26 sampai dengan 29 April 2007

bertempat di aula Mahkamah Syar’iyah Prov. NAD, di Banda

Aceh, diikuti 1 peserta

26

dan sekarang berada dalam satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung,

sehingga pembinaan dan pengelolaannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

E. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial

Terhadap pembinaan para pegawai Mahkamah Syar'iyah

Lhoksukon terjabar sebagai berikut :

a. Hakim berjumlah 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua)

Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendidikan

Strata 1, dan tiga diantaranya bergelar ganda, serta seorang hakim

sedang melanjutkan pendidikan strata 2 pada Fakultas Hukum

Universitas Syiah Kuala

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti hakim selama tahun

2007, adalah sebagai berikut :

– Pendidikan dan pelatihan teknis yutisial angkatan I,

berlangsung tanggal 6 sampai dengan 9 Mei 2007 bertempat

di asrama embarkasi haji, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta.

– Pendidikan dan pelatihan teknis yutisial angkatan II,

berlangsung tanggal 9 sampai dengan 12 Mei 2007 bertempat

di asrama embarkasi haji, di Banda Aceh, diikuti 3 peserta.

– Seminar revisi qanun Nomor 10 Tahun 2002, berlangsung

tanggal 28 sampai dengan 29 oktober 2007 bertempat di Hotel

Lading, Banda Aceh, diikuti 2 peserta

– Pendidikan dan pelatihan penanganan masalah ekonomi

syariah bagi hakim Mahkamah Syar’iyah, berlangsung tanggal

20 sampai dengan 23 November 2007 bertempat di Hotel

Sultan, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta

– Pendidikan dan pelatihan penanganan masalah ekonomi

syariah bagi hakim Mahkamah Syar’iyah, berlangsung tanggal

27 sampai dengan 30 November 2007 bertempat di Hotel

Sultan, di Banda Aceh, diikuti 2 peserta

25

BAB V

Pembinaan dan Pengelolaan

Penyatuan atap keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah

Agung RI melahirkan konsekwensi tersendiri bagi keempat lingkungan

peradilan yang ada di Indonesia. Pada pasal 42 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan Pengalihan

organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama

selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Dalam pasal 44 Sejak

dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 ayat (2) :

(a) semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen

Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

pada Mahkamah Agung, serta pegawai Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama menjadi pegawai Mahkamah Agung,

(b) semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat

Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan

pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah

Agung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

(c) semua aset milik/barang inventaris pada Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris

Mahkamah Agung.

Menindaklanjuti hal tersebut agar dapat dilaksanakan, diaturlah

aturan pelaksanannya dengan dikeluarkanya Keputusan Presiden Nomor 21

Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di

Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama

ke Mahkamah Agung RI.

Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan dengan beralihnya kempat

lingkungan peradilan yang sebelumnya berada di Departemen masing-masing,

24

Wilayah Hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan berdasarkan hal

tersebut Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon juga telah mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor W1-A11/42/PS.00/I/2007 tangal 18 Januari 2007 tentang

Penunjukan Tim Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan, Bidang

Kepaniteraan dan Bidang Umum pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Tahun

Anggaran 2007.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi

Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ke Mahkamah

Syar’iyah Lhoksukon untuk tahun 2007 telah dilakukan sebanyak dua kali

yaitu pada tanggal 4 Juli 2007 dan pada tanggal 02 Nopember 2007

Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang dilakukan

per tiga bulan sekali, dan dalam tahun 2007 telah empat kali dilakukan

pengawasan, yang hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam berita acara

pengawasan dan rekomendasinya yang dilaporkan kepada Wakil Ketua

Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sebagai penanggung jawab pengawasan, dan

Hakim pengawas berhak memantau sejauh mana rekomendasi yang diajukan

direspons oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

Pengawasan terhadap tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan

dilakukan, untuk hakim dengan CPP1-A1 dan Was1-A1, untuk panitera dengan

CPP2-B1 dan Was2-B1, suntuk wakil panitera dan panitera muda hukum

dengan CPP2-B2 dan Was2-B2, dan untuk panitera pengganti dengan CPP2-

B3 dan Was2-B3 yang diisi setiap akhir tahun oleh Ketua Mahkamah

Syar’iyah Lhoksukon.

23

BAB IV

Pengawasan Internal

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, disebutkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan

tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di

bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung

melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua

lingkungan peradilan, dilakukan dengan seksama dan wajar dengan

berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa

mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sedangkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, disebutkan Ketua Pengadilan mengadakan

pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,

Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. Berkaitan dengan pengawasan

mahkamah Agung juga telah mengeluarkan surat keputusan Nomor

005/KMA/Sk/III/1994 pada pasal 2, dimana pengawasan meliputi pengawasan

terhadap teknis peradilan, administrasi peradilan, serta perbuatan dan tingkah

laku hakim, dan pejabat kepaniteraan pengadilan

Pengawasan yang dilakukan harus mampu memerankan fungsi ganda,

disatu sisi sebagai penegak, dan disisi lainnya sebagai penangkal kekeliruan,

yang hakekat dasarnya pengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui

secara dini terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan harus mampu

menciptakan situasi kondusif terhadap penegakan disiplin serta peningkatan

produktifitas dan etos kerja, sehingga fungsi peradilan dapat berjalan dalam

memberikan pelayanan kepada pencari keadilan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Ketua Mahkamah Syar’iyah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengeluarkan Keputusan Nomor

MSy.P/K/PS.00/729/2005 tanggal 27 September 2005 perihal Penetapan Tim

Pelaksana Pengawasan dan Pembinaan di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah

22

– Diterima tahun 2007 ....................................... 01 perkara

– Diputus tahun 2007 ........................................... 01 perkara

– Sisa perkara tahun 2007 .................................... - perkara

3. Perkara jinayat yang yang dimohonkan kasasi tahun 2007 adalah

sebagai berikut :


– Diterima tahun 2007 ....................................... 01 perkara

– Diputus tahun 2007 ........................................... - perkara

– Sisa perkara tahun 2007 .................................... 01 perkara

21

- Sisa perkara tahun 2007 .................................... 04 perkara

9. Perkara yang dimohonkan Kasasi selama tahun 2007 sebagai berikut :


– Perkara yang diterima tahun 2007 ..................... - perkara

- Perkara yang diputus tahun 2007 ....................... - perkara


10. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali selama tahun 2007

sebagai berikut :


– Perkara yang diterima tahun 2007 ..................... 01 perkara

- Perkara yang diputus tahun 2007 ....................... - perkara


11. Perkara yang dimohonkan eksekusi selama tahun 2007 sebagai berikut :



- Perkara yang dieksekusi tahun 2007 .................. 03 perkara

- Sisa perkara tahun 2007 ...................................... 04 perkara

B. Jinayah

1. Perkara jinayat yang diterima dan diputus pada Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Perkara Khalwat ;

– Sisa perkara tahun 2006 .............................. - perkara

– Diterima tahun 2007 .................................. 01 perkara

– Diputus tahun 2007 ..................................... 01 perkara

– Sisa perkara tahun 2007 .............................. - perkara

Sedangkan jenis perkara Jinayat yang lainnya pada Mahkamah

Syar’iyah Lhoksukon tidak ada yang masuk.

2. Perkara jinayat yang yang dimohonkan banding tahun 2007 adalah

sebagai berikut :


20

4. Perkara mohonkan prodeo pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

selama tahun 2007 sebagai berikut :


- Perkara yang diputus tahun 2007 ....................... 13 perkara

5. Perkara sesuai dengan PP No.10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990

pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai

berikut :



6. Faktor penyebab terjadi perceraian pada Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut :

a. Moral terdiri dari :

� Poligami tidak sehat ................................... 03 perkara

� Krisis akhlak .............................................. - perkara

� Cemburu .................................................... 02 perkara

b. Meninggalkan kewajiban, terdiri dari :

� Meninggalkan kewajiban ............................ - perkara

� Ekonomi ................................................... 11 perkara

� Tidak ada tanggung jawab ......................... 40 perkara

c. Terus-menerus berselisih, terdiri dari :

� Kawin paksa ........................................ - perkara

� Gangguan pihak ke-tiga .............................. 05 perkara

� Tidak ada keharmonisan ........................... 57 perkara

7. perkara yang didaftar berdasarkan surat kuasa pada Mahkamah

Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut :

– Surat kuasa insidentil ........................................ 09 perkara

– Surat kuasa pengacara praktek .......................... 09 perkara

8. Perkara yang dimohonkan Banding selama tahun 2007 sebagai berikut :




19

– Kecamatan Syamtalira Bayu ........................... 01 perkara

– Kecamatan Samudera ...................................... 04 perkara

– Kecamatan Paya Bakong ................................. 05 perkara

– Kecamatan Langkahan .................................... 07 perkara

– Kecamatan Meurah Mulia ............................... 09 perkara

– Kecamatan Pirak Timu .................................... 01 perkara

– Kecamatan Lapang .......................................... 02 perkara

JUMLAH ....................................................... 172 perkara

Sedangkan pada kecamatan lainnya dalam wilayah hukum Mahkamah

Syar’iyah Lhoksukon tidak ada perkara yang masuk.

2. Perkara masuk berdasarkan jenisnya pada Mahkamah Syar’iyah


– Cerai Talak ....................................................... 40 perkara

– Cerai Gugat ....................................................... 76 perkara

– Harta Bersama .................................................. 01 perkara

– Penetapan Wali ................................................. 01 perkara

– Isbat Nikah ....................................................... 44 perkara

– Penetapan Ahli Waris ....................................... 01 perkara

– Kewarisan ......................................................... 08 perkara

– Hibah ................................................................ 01 perkara

JUMLAH ............................................................ 172 perkara

Sedangkan jenis perkara yang lainnya pada Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon tidak ada yang masuk.

3. Perkara masuk dan putus pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama

tahun 2007 sebagai berikut :




- Perkara yang diputus tahun 2007 ...................... 12 perkara


18

Terhadap wilayah hukum tersebut Ketua Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan suratnya Nomor W1-A11/279/HK.03.4/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007

tentang Mohon Penetapan Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon,

dan telah mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten

Aceh Utara dengan suratnya Nomor 180/435/2007 tanggal 24 Agustus 2007

perihal Dukungan Penetapan Batas Wilayah Hukum, serta Ketua Mahkamah

Syar’iyah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga telah

menanggapi dengan suratnya Nomor W1-A/1009/OT.01.2/VIII tanggal 30

Agustus 2007 perihal Penetapan Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon Dan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Dan selanjutnya mohon

ditetapkan wilayah hukum bagi kedua Mahkamah Syar’iyah tersebut yaitu

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, hal

ini dilakukan karena Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Pengadilan Negeri

Lhokseumawe telah ditetapkan wilayah hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan data perkara pada

Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon selama tahun 2007 sebagai berikut :

A. Al-Syakhsyiyah, dan Muamalah

1. Perkara masuk berdasarkan wilayah hukum pada Mahkamah Syar’iyah


– Kecamatan Lhoksukon ..................................... 36 perkara

– Kecamatan Baktiya Barat ................................. 05 perkara

– Kecamatan Seuneuddon .................................. 05 perkara

– Kecamatan Matang Kuli .................................. 04 perkara

– Kecamatan Nibong .......................................... 02 perkara

– Kecamatan Tanah Luas ................................... 14 perkara

– Kecamatan Syamtalira Aron ............................ 27 perkara

– Kecamatan Tanah Pasir ................................... 06 perkara

– Kecamatan Cot Girek ...................................... 04 perkara

– Kecamatan Baktiya ......................................... 24 perkara

– Kecamatan Tanah Jambo Aye ......................... 16 perkara

17

Surat Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor

MSy.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 03 September 2005 perihal Wilayah

Hukum Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka

wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon adalah sebagai berikut :

1) Kecamatan Lhoksukon

2) Kecamatan Baktiya Barat

3) Kecamatan Seuneuddon

4) Kecamatan Matang Kuli

5) Kecamatan Nibong

6) Kecamatan Tanah Luas

7) Kecamatan Syamtalira Aron

8) Kecamatan Tanah Pasir

9) Kecamatan Cot Girek

10) Kecamatan Baktiya

11) Kecamatan Tanah Jambo Aye

12) Kecamatan Syamtalira Bayu

13) Kecamatan Samudera

14) Kecamatan Paya Bakong

15) Kecamatan Langkahan

16) Kecamatan Kuta Makmur

17) Kecamatan Simpang Keuramat

18) Kecamatan Meurah Mulia

19) Kecamatan Dewantara

20) Kecamatan Nisam

21) Kecamatan Muara Batu

22) Kecamatan Sawang

23) Kecamatan Nisam Antara

24) Kecamatan Pirak Timu

25) Kecamatan Geureudong Pase

26) Kecamatan Lapang

27) Kecamatan Banda Baro

16

lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga),

muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 Tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah

Syar’iyah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian dikuatkan

dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-

perkara yang berdasarkan syariat Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda

Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dengan disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004

Dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas

jelaslah kewenangannya (kompetensi absolut) Mahkamah Syar’iyah. Dalam

praktek untuk melaksanakan kewenangan (kompetensi absolut) tersebut setiap

Mahkamah Syar’iyah juga mempunyai kompetensi relatif (wilayah

hukum/yurisdiksi) masing-masing.

Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang berada dalam Ibu Kota

Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota

kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sesuai

ketentuan perundangan tersebut sampai saat ini kabupaten Aceh Utara telah

mengalami pemekaran sebanyak tiga kali, sehingga sampai saat ini wilayah

pemerintahan administrasi kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 wilayah hukum

Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon hanya sebagian dari wilayah pemerintahan

administrasi kabupaten Aceh Utara, sedangkan sebagian lainnya merupakan

wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Menindaklanjuti dari

perundangan tersebut, maka wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

yang sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon Nomor W1-A11/310/HK.03.4/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007

perihal Biaya Perkara pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon sesuai dengan

15

BAB III

KEADAAN PERKARA

Kekuasaan pengadilan jika mengacu pada Teori Trias Politica

Montesqueu merupakan salah satu cabang kekuasaan Negara yang berdiri

terpisah dari kekuasaan yang lain. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 disebutkan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum

Republik Indonesia.

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) sebagaimana tersebut

pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

undang No.7 tahun 1998 tentang Peradilan Agama disebutkan Peradilan

Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sebagaimana tersebut sebelumnya Mahkamah Syar’iyah mempunyai

ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 128 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

disebutkan Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus,

dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum

keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang

didasarkan atas syari’at Islam. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan ketentuan

14

Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama

(Mahkamah Syar’iyah) berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, dan pasal 8 ayat

(4) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang

Peradilan Syariat Islam serta pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pada puncak organisasi yaitu Mahkamah Agung, telah terjadi

pemisahan antara Panitera dengan Sekretaris, yang masing-masing memimpin

bidang kepaniteraan (Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI), dan keseretariatan (Peraturan Presiden

Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI), namun pada

organisasi yang lebih rendah yaitu pengadilan tingkat banding dan pengadilan

tingkat pertama walaupun telah disebutkan dalam pasal 44 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan Panitera tidak merangkap

sebagai Sekretaris, jabatan Panitera dan Sekretaris melekat pada satu jabatan

Panitera/Sekretaris

13

formal (acara), administrasi, dan budaya hukum masyarakat. Dalam

menjalankannya peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman yang miliki

aparat hukum yang terdiri Hakim, Panitera, dan Jurusita. Ketiga aparat hukum

tersebut merupakan tiga serangkai yang tidak dapat dipisahkan antara satu

dengan lainnya.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman,

dimana proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden

selaku kepala Negara atas usul/persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam organisasi Hakim dipimpin langsung oleh Ketua.

Ketua dalam memimpin pengadilan didampingi wakil ketua. Dalam

hubungan kerja hakim dihubungkan dengan garis lurus yang artinya garis

tanggung jawab

Panitera adalah pejabat kepaniteraan yang meminpin kepaniteraan.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera di bantu oleh seorang Wakil Panitera,

beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Panitera selain

memimpin kepaniteraan, juga memimpin kesekretariatan sebagai Sekretaris.

Dalam menjalankan tugas kesekretariatan di bantu oleh seorang Wakil

Sekretaris, dan beberapa Kepala Urusan. Hal demikian terjadi karena pada

pengadilan penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan

dipisahkan penanganannya. Pembedaan dan pemisahan tersebut yang

melahirkan dua unit kerja yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan, namun

demikian pembedaan dan pemisahan tersebut bersifat integral dengan

mengutamakan koordinasi dalam tugas pokok pengadilan.

Hubungan antara Panitera dengan Ketua berada dalam hubungan

garis linier (lurus) atau garis komando dimana segala perintah ketetapan Ketua

harus dilaksanakan oleh Panitera.

Panitera mempunyai tugas pokok adalah memberikan pelayanan

teknis di bidang administrasi perkara, dan administrasi lainnya berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kaitannya sebagai lembaga

peradilan Panitera bertugas menerima perkara, mulai proses pendaftaran, dan

pelaksanaan putusan (eksekusi).

12

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota diresmikan oleh Ketua Mahkamah

Agung RI tanggal 04 Maret 2003 M., bertepatan dengan tanggal 01 Muharram

1424 H., di Banda Aceh. Sekaligus dengan melantik Ketua Mahkamah

Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya Ketua

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melantik Ketua

Mahkamah Syar’iyah Kabupaten / Kota di tempat masing-masing.

Mahkamah Syar’iyah lahir dari aspirasi masyarakat Aceh demi

terwujudnya pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Nanggroe Aceh

Darussalam. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003

tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam. Ini merupakan tonggak sejarah lahirnya lembaga peradilan

yang mempunyai ciri khusus dibandingkan Pengadilan yang berada di luar

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahkamah Syar’iyah walaupun mempunyai perbedaan dalam

kewenangan, namun tetap satu dalam struktur organisasi. Dimana Mahkamah

Syar’iyah merupakan pengadilan tingkat pertama yang berpuncak pada

Mahkamah Agung RI.

Dalam struktur organisasi Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tetap

mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada :

- Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/SK/II/1992 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama

Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu peradilan sebagai sebuah

system memiliki sub system yang terdiri dari Hakim, hukum materiil, hukum

11

dari kekuasaan kehakiman dibidang perdata dan pidana Islam, untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki

kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan diatas,

perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu

perencanaan stratejik dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan

kepadanya bagi orang-orang yang beragama Islam.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum

masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, maka

rencaran stratetejik Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah membentuk

suatu peradilan yang dapat mempengaruhi setiap unsure atau variable

yang dapat berperngaruh tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana

diperlukan, dan hal tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Membentuk tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas

peradilan syari’at islam yang mampu memberikan pelayanan

hokum bagi masyarakat pencari keadilan dan efektif, efisien, dan

berkualitas.

2. Membentuk aparatur peradilan yang memiliki integritas dan

moralitas yang tinggi untuk membantu pencapaian kinerja

peradilan.

3. Membentuk administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung

tugas pokok peradilan syari’at Islam.

10

Sesuai dengan visi dan misi diatas, dimana dituntut agar

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon harus dapat meningkatkan kinerjanya

untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

a. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas

Peradilan Syar’iat Islam di Lhoksukon (Kabupaten Aceh Utara);

b. Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas

yang tinggi;

c. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan

dengan efektif, efisien dan berkualitas;

d. Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas

pokok peradilan syari’at Islam;

e. Terwujudnya masyarakat Islam yang sadar hukum;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang

dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan

bulanan. Sasaran harus berorientasi pada hasil periode 1 (satu) tahun.

Sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilai, terukur, menantang

dan dapat dicapai. Oleh sebab itu sasaran Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

diarahkan pada hal-hal spesifik sebagai berikut :

a. Terlaksananya keputusan Mahkamah Agung Nomor

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin;

b. Terlaksananya azas Peradilan Syari’at Islam dengan sederhana cepat

dan biaya ringan;

c. Terlaksananya administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

d. Terciptanya masyarakat Islami yang sadar hukum;

F. RENSTRA (RENCANA STRATEJIK)

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

adalah merupakan suatu lembaga pelayanan masyarakat dalam bidang

penegakan hukum dan keadilan, yang bertugas melaksanakan sebagian

9

23. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002

tentang Peradilan Syari’at Islam.

24. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan

Peradilan Agama Nomor TUADA-AG/III/-UM/IX/93 tanggal 11

September 1993 perihal Pelaksanaan Pola Bindalmin Peradilan

Agama.

25. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

MA/Kumdil/012/I/K/1994 tanggal 11 Januari 1994 perihal Tata

Cara Penerimaan Perkara.

26. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/276IX/1998 tanggal

01 September 1998 perihal Biaya Legalisasi.

E. VISI DAN MISI

1. VISI : Mewujudkan Mahkamah Syar’iyah sebagai Peradilan

Syariat Islam yang mandiri, bermartabat dan berwibawa

sebagai salah satu instansi pelaksanaan Syariat Islam

secara kaffah dalam menegakkan hukum dan keadilan.

2. MISI : 1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat

dengan menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara-perkara Al-Ahwalul

Syakhshiyah, Muamalah dan Jinayah pada tingkat

pertama.

2. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat

dalam rangka mewujudkan masyarakat Islami yang

sadar hukum.

3. Melaksanakan peradilan yang efisien, efektif dan

berkualitas.

4. Memberikan nasehat dan pertimbangan hukum kepada

Instansi pemerintah yang memerlukan.

8

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan Dan Pengendalian

Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan

Tinggi Agama

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.


KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor KMA/027A /SK/VI/2000 tentang Biaya

Perkara Yang Dimohonkan Kasasi.


KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor KMA/02A /SK/VI/2000 tentang Biaya

Perkara PerdataYang Dimohonkan Peninjauan Kembali.


KMA/028/SK/V/1996 tentang Biaya Permohonan Pemeriksaan

Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata.


KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan sebahagian

Kewenangan dan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

19. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 tentang

Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara


Penyelesaian Perkara


Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Agama Dan Pengadilan

Tinggi Agama


Pemeriksaan Setempat.

7

Pengadilan Agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang

lebih dikenal dengan Mahkamah Syar’iyah yang lahir atas aspirasi

masyarakat Aceh, mempunyai landasan kerja, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Perkawinan.

8. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam.

9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang

Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi

Persyaratan Formal


KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama .


KMA/006/SK/II/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi atas hasil

pengawasan oleh pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan

Tingkat Pertama .

6

Mahkamah Syar'iyah pada hakekatnya adalah pengembangan dari

Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara

jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah,

Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.

Sesuai pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003

Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah

menjadi Mahkamah Syar’iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Republik

Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD

diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD.

Dengan perubahan perundang-undang tersebut, maka badan Peradilan

Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat

Jenderal, perubahan ini tentu akan membawa konsekwensi yang luar biasa

terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari

segi organisasi, administrasi dan finansial, maupun sarana serta prasarananya.

D. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan adalah salah satu alat negara yang diberi wewenang

untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang

diterima sesuai dengan kompetensi absulutnya. Pengadilan sesuai dengan

azas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan selalu

mengedepankan hal tersebut dalam memberikan pelayanan hukum bagi

pencari keadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama (Mahkamah

Syar’iyah) sebagai pengadilan tingkat pertama merupakan kawal depan

dalam menciptakan tertib hukum serta memberikan keadilan. Dimana

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) sesuai dengan kewengannya

diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

5

suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya

yang ada di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkmah Agung dan

badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan

Mahkamah Agung. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa

yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi, administrasi

dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai

dengan kekhususan Lingkungan peradilan masing-masing" sebagai realisasi

dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang peradilan Tata

Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari dari Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping hal tersebut di atas Pengadilan Agama (Mahkamah

Syar’iyah) adalah suatu lembaga publik servis dalam suatu penegakan hukum

dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran

hukum yang tinggi.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam

adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh) jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam.

4

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

Lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer dan Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dengan

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

tersebut khusus Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah

membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan

Kehakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkmah Agung.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada pasal 1

tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan

Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) adalah

3

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji syukur kehadhirat Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayah Nya

sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon Tahun 2007 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disajikan dalam bentuk informasi tentang seluruh kegiatan

pada Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon yang dilengkapi dengan data-data yang

memberikan gambaran tentang aktifitas Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan sumberdaya tehnis yustisial,

pengelolaan sarana dan prasarana, keuangan dan administrasi

Laporan dimaksud untuk memberikan informasi kepada pimpinan

Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Mahkamah

Agung RI tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah

Lhoksukon

Dalam menyusun laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin

untuk menyempurnakannya, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih

banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu kami mengharapkan

kritikan dan saran guna kesempurnaan pelaporan di masa yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini bermanfaat.

Lhoksukon, 31 Desember 2007

Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon

Drs.A. Hamid Saleh, SH NIP. 150 209 429

2

Daftar Isi ............................................................................................................. ii

BAB I Pendahuluan ....................................................................................... 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ......................................................... 3

B. Visi dan Misi ............................................................................... 6

C. Renstra ......................................................................................... 7

BAB II Struktur Organisasi (Tupoksi) ............................................................ 9

BAB III Keadaan Perkara ................................................................................. 12

BAB IV Pengawasan Internal ........................................................................... 20

BAB V Pembinaan dan Pengelolaan ............................................................... 22

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial ...................................... 23

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial ................................ 23

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudicial ........................ 25

3. Promosi dan Mutasi ............................................................... 26

4. Pengisian Jabatan Struktural ................................................. 28

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................... 28

1. Sarana dan Prasarana Gedung ............................................... 28

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ................................. 29

C. Pengelolaan Keuangan ................................................................. 30

1. Belanja Pegawai .................................................................... 31

- RKA-KL ......................................................................... 31

- Pelaksanaan .................................................................... 32

- Sisa Anggaran Pelaksanaan ............................................ 33

2. Belanja Barang ...................................................................... 33

- RKA-KL ......................................................................... 33

- Pelaksanaan .................................................................... 34


3. Belanja Modal ....................................................................... 35

- RKA-KL ......................................................................... 35

- Pelaksanaan .................................................................... 35


D. Pengelolaan Administrasi ............................................................ 36

1. Administrasi Peradilan .......................................................... 36

2. Administrasi Umum .............................................................. 40

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi ........................................................... 43

1

LAPORAN TAHUNAN 2007

MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON

MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON

TAHUN 2008

DAFTAR ISI

Pengantar ............................................................................................................ i

laporan tahunan mahhkamah syariyah lhoksukon tahun 2007

Documents