car - pt-palembang.go.id · bagan organisasi pengadilan tinggi palembang terlampir sebagai berikut...

| i Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

car

| ii

Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Tinggi Palembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Palembang

Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palembang. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi

Palembang ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan tugas

pokok selama tahun 2014.

Laporan Tahunan ini kami susun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor 315-1/SEK/ku.01/11/2014 perihal Penyusunan Laporan Tahunan

Mahkamah Agung RI 2014.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Tinggi

Palembang selama Tahun 2014, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis

maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

rangka meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi Palembang.

Penyusunan Laporan tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna,

karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Mengetahui,

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

DR. NOMMY HT. SIAHAAN, SH., MH HAKIM UTAMA

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

H.M. RAMLI, SH., MH NIP. 195409221985121002

| iii


DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ..................................................... ............................................ i

DAFTAR ISI ................................................................. ............................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan ............... ................................................ 1

B. Visi dan Misi ............................................. .......................................... 1

C. Kebijakan dan Prasarana ......... ......................................................... 2

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Standar Operasional prosedur (SOP)............................ ..................... 13

B. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).. ........................................................ 55

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia.................. ...................................................... 77

B. Keadaan Perkara................... .............................................................. 88

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ................................................. 126

D. Pengelolaan Keuangan ...................................................................... 129

E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................................ 134

F. Regulasi Tahun 2014 ........................................................................... 135

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal ................................................................................................ 135

B. Evaluasi ................................................................................................ 140

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan ............................................... ......................................... 142

B. Rekomendasi ........................................... ......................................... 142

| 1


BAB I

P E N D A H U L U A N

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tinggi Palembang merupakan satuan kerja di bawah

Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana,

perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama

yang dimintakan banding. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan

Tinggi Palembang telah menetapkan kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

3. Peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia

4. Peningkatan kwalitas pengawasan

5. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal yang

harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari

keadilan

3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatklan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

| 2


C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Untuk pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang tersebut,

diimplementasikan melalui program yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanan

Anggaran Tahun 2014, yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan anggaran Rp.

227.400.000,-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program

untuk mencapai outcame, terselesainya penyelesaian perkara yang

sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan

umum. Kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang dalam

pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah :

Ü Penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama dan banding

dilingkungan peradilan umum yang tepat waktu

Ü Penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan

Ü Penyampain berkas perkara kasasi, peninjaun kembali dan grasi yang

lengkap dan tepat waktu

Ü Standar pelaksana tata kerja dan tata kelola pengadilan dilingkungan

peradilan umum yang disusun

Ü Bimbingan teknis administrasi peradilan umum

Ü Ketersediaan data dan dokumen statistik perkara yang akurat

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung RI dengan anggaran Rp. 19.374.689.000,-

Program ini merupakan program untuk mencapai outcame dukungan

manajemen dan tugas teknis peradilan, kegiatan yang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Palembang dalam pelaksanaan program tersebut adalah

sebagai berikut :

| 3


Ü Menyajikan / membuat laporan keuangan yang sesuai dengan sistem

akuntansi pemerintah, tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan

external, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa

Ü Meningkatkan penyerapan anggaran

Ü Meningkatkan PNBP Mahkamah Agung RI

Ü Menyelenggarakan pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tertib

administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan

pengawasan

Ü Menyediakan operasional / pemeliharaan perkantoran

| 4


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Struktur Organisasi Peradilan secara umum telah diatur dalam perundang-

undangan sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004

merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang

Ketua dan seorang Wakil Ketua dan Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 merupakan

perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa

pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh

seorang Panitera dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan

tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera,

beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti,

dan ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera

Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang

Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

3. Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004

Menyatakan bahwa pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil

Sekretaris.

4. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dijelaskan bahwa Panitera

Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan dan dibantu oleh seorang

Wakil Sekretaris.

| 5


Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2012 terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil Ketua.

3. Hakim Tinggi.

4. Panitera/Sekretaris.

5. Wakil Panitera.

6. Wakil Sekretaris.

7. Panitera Muda.

- Panitera Muda Perdata

- Panitera Muda Pidana.

- Panitera Muda Hukum.

- Panitera Muda Tipikor

8. Kepala Sub Bagian.

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

- Kepala Sub Bagian Keuangan.

- Kepala Sub Bagian Umum

9. Panitera Pengganti.

10. Staf.

Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut :

| 6


| 7


Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan

merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai

kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat banding

dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara yang masih ditingkat pertama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer ke

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara garis besar tugas pokok, fungsi

komponen pada Pengadilan yaitu :

1. Ketua

- Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara.

- Mengawasi dan membina hakim.

- Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia,

yaitu melakukan pengawasan terhadap :

a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat kepaniteraan.

b. Masalah-masalah hukum yang timbul.

c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.

- Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila

dipandang perlu.

- Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim

dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil

evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah Agung.

| 8


2. Wakil Ketua

- Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.

- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.

- Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim

- Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.

- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

- Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

- Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.

- Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.

4. Panitera/Sekretaris

- Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan seperti

berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-

surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

- Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan seperti

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum.

- Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera

Pengganti dan Kepala Bagian.

5. Wakil Panitera

- Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin

kepaniteraan pengadilan.

- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.

- Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan

mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam

mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.

| 9


- Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim Tinggi dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang.

6. Wakil Sekretaris

- Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), dilaksanakan setelah turun DIPA.

- Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana

anggaran tahun berjalan.

- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan

dan kepegawaian.

- Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh

sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakn sesuai dengan

kebutuhan).

- Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan

untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

7. Kepaniteraan Perdata

- Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke tingkat

banding.

- Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.

- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di

Kepaniteraan Perdata.

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta meneliti

biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan .

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan

singkat tentang isinya.

| 10


- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara Perdata.

- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

8. Kepaniteraan Pidana

- Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk

- Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.


Kepaniteraan Pidana.

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.




berhubungan dengan masalah perkara Pidana.


9. Kepaniteraan Tipikor

- Melaksanakan administrasi perkara Tipikor yang masuk.

- Mempersiapkan persidangan perkara Tipikor.


Kepaniteraan Tipikor.

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.




berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.


| 11


10. Kepaniteraan Hukum

- Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana & Perdata

Banding.

- Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor ,

meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan Tahunan dan

Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus .

- Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata &

Perkara Tipikor tingkat banding.

- Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan

Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang.

- Mengawasi pelaksanaan CTS 2 pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang.

- Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor

tingkat banding yang telah diserahkan oleh Kepaniteraan Pidana,

Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

- Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.

- Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat

- Melakukan administrasi Advokat.

- Melayani permintaan informasi.

11. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

pengadilan.

- Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan

persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang

berikutnya, dan mengetik putusan.

| 12


- Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang

dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah

selesai diminutasi.

12. Sub Bagian Umum

- Menyusun rencana kerja bagian umum.

- Mengelola administrasi tata persuratan.

- Mengelola administrasi perlengkapan.

- Mengelola Barang Milik Negara.

- Mengelola Perpustakaan

- Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor

- Mengelola perawatan dan pemeliharan sarana dan prasarana gedung

kantor dan rumah dinas.

- Mengelola jaringan website.

13. Sub Bagian Kepegawaian

- Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai dan membuatkan

laporan bulanannya.

- Membuat statistik pegawai Pengadilan .

- Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiap bulan.

- Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan dan

Pensiun.

- Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK PNS,

Kenaikan Pangkat.

- Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan .

- Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.

- Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting .

| 13


- Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah

jabatan.

14. Sub Bagian Keuangan

- Menyusun rencana kerja bagian keuangan.

- Memeriksa dokumen SPP dan menerbitkan SPM.

- Melaksanakan sistem akuntansi keuangan (SAK).

- Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang

dan laporan keuangan.

- Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAK dilingkungan

satker PT Palembang dan UAPPA-W.

- Meneliti, mengkoreksi dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke

eselon I.

- Mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian keuangan.

Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas

Pokok di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan

bertujuan untuk mengevaluasi volume pekerjaan, hasil kinerja, kemampuan

Sumber Daya Manusia serta untuk menilai sejauh mana tanggung jawab para

pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman untuk melaksanakan

tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah

berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan

tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh

satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

| 14


Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,

karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang

berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai

kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas,

dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Standar operasional prosedur Pengadilan Tinggi Palembang terbagi menurut

bagiannya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Pidana

a. Berkas Perkara

2. Kepaniteraan Perdata

3.

| 15


b. Penetapan Penahanan Pasal 27 (1) KUHP dan Pasal 48 (1) (2) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997

c.

BAB III

KEADAAN PERKARA

| 16


c. Penetapan Penahanan Pasal 27 (2) KUHP dan Pasal 48 (3) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997

| 17


d. Penetapan Penahanan Pasal 29 (1) (2) KUHP

e. Pengiriman Berkas Perkara

f.

| 18


f. Penunjukan Panitera Pengganti

1. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Perdata

a. Penerimaan dan Penyelesaian Perkara Perdata Banding

| 19


b. Minutasi Perngarsipan Berkas Perkara Perdata

2. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Tipikor

a. Pasal 27 (1) KUHP

| 20


b. Pasal 27 ayat 2 KUHP

c. Pasal 29 ayat (1) (2) KUHP

| 21


d. Berkas Perkara Tipikor

e. Pendistribusian Berkas Perkara Tipikor

| 22


3. Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan Hukum

a. Permohonan Informasi

f.

b. Laporan evaluasi dari Laporan Bulanan Perkara

| 23


c. Penerimaan Laporan Bulanan dari Pengadilan Negeri

d. Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Tinggi

| 24


e. Laporan Kegiatan Hakim

f.

f. Penerimaan Pengaduan

| 25


g. Pemeriksaan Pengaduan Tim Pemeriksa

h. Pengarsipan Berkas Perkara

| 26


4. Standar Operasional Prosedur Bagian Keuangan

a. Administrasi keuangan

| 27


b. Pelaporan SAKPA

| 28


c. SAKPA Wilayah

| 29


d. Pelaporan Keuangan Bendahara

e. Pengelolaan PNBP

| 30


f. Pengajuan Gaji Induk

| 31


g. Pengajuan Gaji Ke-13

| 32


h. Ganti Uang Persediaan

i. Pengajuaan Kekurangan Gaji

| 33


j. Pengajuan Remunerasi

| 34


k. Pengajuan Uang Lembur

| 35


l. Pengajuan Uang Makan

| 36


m. Pengajuan Uang Persediaan

| 37


n. Pengelolaan PNBP Perkara Perdata

| 38


o. Perencanaan Anggaran

| 39


5. Standar Operasional Prosedur Kepegawaian

a. Bazzeting

b. Bimbingan Teknis

| 40


c. Bundel Berkas Pegawai Mutasi

d. Dafrar Hadir Hakim dan Pegawai

| 41


e. Daftar Urut Kepangkatan

f. Daftar Urut Senioritas Hakim

| 42


g. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3)

h. Inpassing

| 43


i. Izin Belajar

j. Karis, karsu, karpeg

| 44


k. Gaji Berkala

l. Laporan selesai Belaja

| 45


m. Surat keluar

n. SK Hakim Pengawas Bidang dan Daerah

| 46


o. Surat Masuk

p. Usul Cuti

| 47


q. Usul Jabatan

r. Kenaikan Pangkat

| 48


s. Kenaikan Pangkat Non- Teknis

t. Kenaikan Pangkat teknis

| 49


u. Usul Pensiun

v. Usul Satya Lencana

| 50


w. Usul Taspen

6. Standar Operasional Prosedur Bagian Umum

a. Surat Masuk

| 51


b. Surat keluar

c. Ungga Putusan di direktori Putusan

| 52


d. Penatausahaan website

e. Penyusunan Laporan BMN (Satker)

| 53


f. Penyusunan Laporan BMN (Wilayah)

g. Penghapusan dan penetapan status

| 54


h. Penyusunan Laporan Persediaan

i. Pelayanan Permintaan Barang Persediaan

| 55


j. Pengadaan Barang / Jasa (Pengadaan Langsung)

B. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang perlu mentaati

seluruh kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila dilanggar akan

dikenakan sangsi disiplin, salah satu yang harus dilakukan agar PNS dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, maka dibuat bentuk

kontrak kerja dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP wajib bagi setiap

PNS untuk menyusunnya dan akan dikenakan sangsi hukuman disiplin bagi yang

| 56


melanggarnya sesuai dengan peraturan perudang-undangan tentang disiplin PNS.

Berikut di bawah ini Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para pejabat dan pegawai di

Pengadilan Tinggi Palembang:

1. Ketua

NO. TUGAS JABATAN

1. Melakukan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan

Tinggi Palembang.

2. Menelaah Laporan perkara

3. Menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata, pidana dan tipikor

4. Menetapkan majelis Hakim perdata perdata

5. Menerima dan memberi izin untuk pelaksanaan putusan serta merta dan provisi

6. Menetapkan susunan majelis hakim untuk perkara perdata,pidana, tipikor, Hakim

anak

7. Menerima dan menelaah laporan pengaduan

8. Menghadiri undangan forum komunikasi pimpinan daerah

9. Menandatangani laporan kegiatan hakim

10. Meneliti surat keluar dari bagian kepaniteraan perkara pidana, perdata, hukum

dan tipikor

11. Menandatangani laporan bulanan keadaan perkara pidana, perdata, hukum dan

tipikor

12. Menandatangani laporan evaluasi bulanan keadaan perkara pidana, perdata,

hukum dan tipikor

13. Menandatangani laporan hasil pemeriksaan dan berita acara

pemeriksaan/pengaduan

14. Menandatangani laporan triwulan pengaduan

15. Menandatangani laporan situasi wilayah hukum pengadilan tinggi palembang

16. Menandatangani usul kenaikan pangkat

17. Menandatangani usul pindah tugas

18. Menandatangani usul jabatan struktural dan fungsional

19. Menandatangani SK Jabatan Struktural Eselon Va

20. Menandatangani SK Kenaikan gaji berkala

21. Menandatangani SK pindah PNS Gol I, II dan III dalam lingkungan PT Palembang

22. Menandatangani SK Hakim Tinggi pengawas daerah, pengawas bidang dan

susunan majelis

23. Menandatangani surat pernyataan masih menduduki jabatan

24. Menandatangani Berita acara sumpah, naskah pelantikan dan surat pernyataan

| 57


menduduki jabatan

25. Menandatangani SK penyesuian Gaji pokok (inpassing) PNS PT palembang

26. Menandatangani permohonan dan surat izin cuti PNS dalam PT Palembang

27. Menandatangani SK panitia, SK peserta, surat pemanggilan peserta, narasumber

dll yang berhubungan dengan bimtek/sosialisasi/raker/pelatihan

28. Menandatangani surat tugas dan surat perintah

29. Menandatangani usul mendapatkan karpeg, karis, dan karsu

30. Menandatangani rekapitulasi daftar hadir PNS PT Palembang

31. Menandatangani usul permintaan kartu hijau, hunter, ID card dan taspen

32. Menandatangani daftar urut kepangkatan dan daftar urut senioritas hakim

33. Menandatangani daftar keadaan pegawai (bezzeting)

34. Menandatangani usul izin belajar dan laporan selesai pendidikan

35. Menandatangani usul pensiun

36. Menandatangani usul mendapatkan penghargaan satya lencana dan satya karya

37. Menandatangani surat/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi

umum

2. Wakil Ketua

NO. TUGAS JABATAN

1. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata, pidana dan tipikor dalam

tingkat banding

2. Menandatangani putusan perkara perdata, pidana dan tipikor

3. Menunjuk dan menetapkan majelis hakim untuk menyidangkan perkara pidana

dalam tingkat banding

4. Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat 1 dan 2

KUHAP

5. Menandatangani penetapan penahanan pasal 27 ayat 1 dan perpanjangan

penahanan pasal 2 KUHAP

6. Menandatangani permohonan perpanjangan penahanan ke MARI pasal 29 ayat 3

KUHAP

7. Sebagai koordinator pengawas bidang

8. Membentuk tim pemeriksa atas pengaduan

9. Menerima laporan dari tim pemeriksa

10. Menyampaikan laporan hasil tim pemeriksa ke KPT

11. Menelaah hasil laporan tim pemeriksa

12. Mendatangani surat-surat yang berhubungan kegiatan pengawasan

13. Menyampaikan hasil rapat baperjakat

| 58


14. Melakukan kegiatan pembinaan ke daerah

3. Hakim Tinggi

NO. TUGAS JABATAN

1. Menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding

2. Menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding

3. Membuat konsep putusan perkara pidana dan perdata dalam tingkat banding

4. Menandatangani putusan perkara pidana dan perdata

5. Melaksanakan pengawasan bidang pada pengadilan tinggi

6. Melaksanakan pengawasan di pengadilan negeri dalam wilayah hukum

pengadilan tinggi

7. Membuat konsep laporan hasil pengawasan

8. Menandatangani laporan hasil pengawasan

4. Panitera Sekretaris

NO. TUGAS JABATAN

1. Membuat penujukan panitera pengganti

2. Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan

tipikor

3. Mengetik acara persidangan perkara perdata, pidana dan tipikor

4. Mengetik putusan perkara banding perdata, pidana dan tipikor

5. Minutasi berkas perkara dan menyerahkan kepada panmud yang bersangkutan

6. Meneliti surat keluar dari bagian kepaniteraan perkara pidana, perdata, hukum, dan tipikor

7. Menandatangani Salinan Putusan

8. Meneliti laporan kegiatan Hakim

9. Meneliti Laporan Bulanan keadaan perkara pidana, perdata, hukum, dan tipikor

10. Meneliti Laporan evaluasi bulanan keadaan perkara untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI

11. Meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan / Pengaduan

12. Meneliti Laporan Triwulan Pengaduan

13. Meneliti Laporan situasi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang

14. Menandatangani Laporan Banding pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP

15. Membuat Penetapan Penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP

16. Membuat Penetapan penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) KUHAP

17. Membuat permintaan Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI pasal 29 ayat (3) KUHAP

18. Membuat Penetapan Hari Sidang

19. Menyiapkan Rakerda Peradilan Umum

| 59


20. Menyiapkan kegiatan penyusunan anggaran dan program tahun 2015

21. Menyiapkan Sosialisasi / Workshop administrasi peradilan umum

22. Membuat Notulen Rapat Dinas

23. Membuat dan menandatangani Kontrak / SPK

24. Menandatangani Rencana Anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB

25. Menandatangani usulan gaji pegawai, gaji susulan, kekurangan gaji, pembayaran uang lembur, dan uang makan PNS

26. Menandatangani permintaan pembayaran remunerasi pegawai

27. Menandatangani laporan realisasi anggaran manual tingkat satker dan wilayah

28. Menandatangani laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satan kerja dan Wilayah

29. Menandatangani laporan catatan atas laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah

30. Menandatangani laporan pertanggungjawaban bendahara

31. Menandatangani pembukuan kas umum, pembantu kas, pembantu persediaan, pembantu langsung, pembantu pajak, dan pembantu bank

32. Menandatangani laporan PNBP, Triwulan I, II, II, dan IV dan rekap PNBP PN se Sumsel

33. Menandatangani laporan realisasi belanja listrik PN se Sumsel

34. Meneliti Usul kenaikan pangkat

35. Meneliti Usul Pindah

36. Meneliti Usul Jabatan struktural dan fungsional

37. Meneliti SK Jabatan Struktural Eselon V.a

38. Meneliti Usul Jabatan struktural dan fungsional

39. Meneliti SK Jabatan Struktural Eselon V.a

40. Meneliti SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim

41. Meneliti Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

42. Meneliti Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

43. Meneliti SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang

44. Meneliti Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang

45. Meneliti SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan

46. Meneliti Surat Tugas dan Surat Perintah

47. Meneliti Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu

48. Meneliti Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang

49. Meneliti Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen

50. Meneliti Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi

51. Meneliti Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

52. Meneliti Usul Pensiun PNS

53. Meneliti Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan

| 60


54. Meneliti usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

55. Meneliti surat/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi umum

56. Menandatangani rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai

57. Menandatangani laporan BMN intrakomtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN, dll DIPA 01 dan 03

58. Menandatangani laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03

59. Menandatangani surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) Satuan Kerja pada wilayah PT Palembang dan pengiriman ke eselon I Mahkamah Agung

60. Menandatangani laporan opname fisik BMN dan barang persediaan setiap semester

61. Menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan, dan kendaraan dinas

62. Menandatangani Penunjukkan Rumah Dinas

63. Menandatangani surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya untuk satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

5. Wakil Panitera

NO. TUGAS JABATAN

1. Mengetik penetapan hari sidang

2. Menghadiri dan mencatat jalannya sidang perkara pidana, perdata dan tipikor

3. Mengetik berita acara sidang

4. Melaporkan perkara yang telah diputus kepada panmud yang bersangkutan

5. Mengetik putusan perkara pidana, perdata, tipikor

6. Menginput perkara pidana, perdata dan tipikor

7. Minutasi perkara pidana, perdata dan tipikor serta menyerahkan berkas perkara

tersebut pada panmud yang bersangkutan

8. Membuat rencana kerja dan kebutuhan selama 1 tahun

9. Mengkonsep surat keluar

10. Meneliti kelengkapan berkas perkara tipikor yang diajukan banding sesuai dengan

disposisi pimpinan

11. Menyiapkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP

12. Menyiapkan penetapan penahanan pasal 29 ayat 1 dan 2 KUHAP

13. Menyiapkan permintaan perpanjangan penahanan MARI pasal 29 ayat 3 KUHAP

14. Meneliti kelengkapan berkas perkara tipikor yang sudah diputus dan telah di

minutasi PP yang bersangkutan

15. Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap staf kepaniteraan tipikor

16. Memberikan penilaian daftar pekerjaan staf

| 61


6. Wakil Sekretaris

NO. TUGAS JABATAN

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran 2014

2. Menyiapkan Rakerda Peradilan Umum

3. Menyiapkan kegiatan penyusunan anggaran dan program tahun 2015

4. Menyiapkan Sosialisasi / Workshop administrasi peradilan umum

5. Membuat Notulen Rapat Dinas

6. Membuat dan menandatangani Kontrak / SPK

7. Meneliti Rencana Anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB

8. Menandatangani kelengkapan berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

9. Meneliti usulan gaji pegawai, gaji susulan, kekurangan gaji, pembayaran uang lembur, dan uang makan PNS

10. Menandatangani pembayaran secara langsung SPJ peserta, Narasumber, dan panitia kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Raker/Pelatihan

11. Meneliti permintaan pembayaran remunerasi pegawai

12. Menandatangani ringkasan kontrak dan SPTJM permintaan pembayaran belanja yang dikontrakkan kepada pihak ke III

13. Meneliti laporan realisasi anggaran manual tingkat satker dan wilayah

14. Meneliti laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah

15. Menandatangani Surat Perjalanan Dinas

16. Meneliti laporan catatan atas laporan keuangan semester I, II, III, dan IV tingkat Satuan kerja dan Wilayah

17. Meneliti laporan pertanggungjawaban bendahara

18. Meneliti pembukuan kas umum, pembantu kas, pembantu persediaan, pembantu langsung, pembantu pajak, dan pembantu bank

19. Menandatangani kuitansi dan SPBY, membayar pajak tagihan pihak ke III dalam setiap transaksi

20. Meneliti laporan PNBP, Triwulan I, II, II, dan IV dan rekap PNBP PN se Sumsel

21. Meneliti laporan realisasi belanja listrik PN se Sumsel

22. Memeriksa Usul kenaikan pangkat

23. Memeriksa Usul Pindah

24. Memeriksa Usul Jabatan struktural dan fungsional

25. Memeriksa SK Jabatan Struktural Eselon V.a

26. Memeriksa SK Kenaikan Gaji Berkala

27. Memeriksa SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang

28. Memeriksa SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim

29. Memeriksa Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

30. Memeriksa Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

31. Memeriksa SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang

| 62


32. Memeriksa Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang

33. Memeriksa SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan

34. Memeriksa Surat Tugas dan Surat Perintah

35. Memeriksa Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu

36. Memeriksa Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang

37. Memeriksa Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen

38. Memeriksa Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi

39. Memeriksa Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

40. Memeriksa Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan

41. Memeriksa usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

42. Memeriksa surt/balasan surat yang berhubungan dengan administrasi umum

43. Meneliti/Menandatangani rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai

44. Meneliti laporan BMN intrakomtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN, dll DIPA 01 dan 03

45. Meneliti laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03

46. Meneliti surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) Satuan Kerja pada wilayah PT Palembang dan pengiriman ke eselon I Mahkamah Agung

47. Meneliti laporan opname fisik BMN dan barang persediaan setiap semester

48. Meneliti Kartu Identitas Barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan, dan kendaraan dinas

49. Meneliti SK Penunjukkan Rumah Dinas

50. Meneliti surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya untuk satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Palembag

7. Panitera Muda Perdata

NO. TUGAS JABATAN

1. Mengetik penetapan hari sidang perkara perdata, pidana dan tipikor

2. Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor

3. Mengetik Berita Acara Sidang perkara pidana, perdata dan tipikor

4. Mengetik putusan.

5. Melaporkan perkara putus kepada Panmud Perdata, Panmud Pidana dan Panmud Tipikor.

6. Menginput putusan Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor kedalam CD.

7. Minutasi berkas perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan menyerahkan berkas tersebut ke Panmud yang bersangkutan.

8. Membuat Rencana kerja dan kebutuhan tahunan

9. Menerima dan meneliti berkas perkara perdata banding dari Pengadilan Negeri pengaju.

10. Meminta kelengkapan berkas dari Pengadilan Negeri pengaju.

| 63


11. Menyerahkan berkas perkara ke Ketua Pengadilan Tinggi melalui Panitera / Wakil Panitera untuk penunjukkan Majelis Hakim.

12. Menerima surat masuk dan mendistribusikannya ke staf.

13. Mengonsep surat keluar.

14. Menerima memori/kontra memori banding, relaas pemberitahun/penyerahan salinan memori/kontra memori banding.

15. Melakukan Pengawasan, Koordinasi dan Pembinaan dengan staff

16. Memeriksa laporan keuangan perkara perdata, memeriksa data laporan bulanan dan tahunan.

17. Menerima putusan Kasasi

18. Memonitoring data perkara perdata di CTS

19. Meneliti berkas perkara yang akan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri pengaju.

20. Menghadiri rapat rutin.

21. Melakukan Pengawasan, Koordinasi dan Pembinaan dengan staff

8. Panitera Muda Pidana

NO. TUGAS JABATAN


2. Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor

3. Mengetik Berita Acara Sidang perkara pidana, perdata dan tipikor

4. Melaporkan kepada kepaniteraan masing-masing bahwa perkara sudah diputus dan mengambil barang atau alat-alat yang diperlukan untuk perkara tersebut

5. Mengetik putusan perkara banding untuk perkara pidana, perdata dan tipikor

6. Menginput putusan perkara pidana, perdata dan tipikor ke CD (copy soft)

7. Minutasi berkas perkara pidana, perdata dan tipikor kepada kepaniteraan masing-masing

8. Membuat rencana kerja dan kebutuhan tahunan

9. Menerima dan meneliti berkas perkara pidana banding dari Panitera atau Wakil Panitera

10. Menerima putusan kasasi dan mendistribusikannya kepada petugas register

11. Menerima surat-surat masuk dan mendistribusikannya ke staf

12. Membuat konsep surat keluar

13. Menerima dan meneliti laporan banding pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP

14. Meneliti berkas perkara yang akan dikirim kembali ke Pengadilan Negeri pengaju

15. Memonitor perkembangan perkara pidana melalui Sistem Informasi Perkara pada website Pengadilan Tinggi Palembang

9. Panitera Muda Hukum

NO. TUGAS JABATAN


2. Menghadiri dan mencatat jalannya persidangan

| 64


3. Mengetik berita acara sidang perkara perdata, pidana dan tipikor

4. Melaporkan perkara yang telah diputus kepada kepaniteraan perdata, pidana dan tipikor

5. Mengetik putusan perkara perdata, pidana dan tipikor

6. Menginput putusan perkara perdata, pidana dan tipikor kedalam CD (sof cpy)

7. Minutasi berkas perkara perdata, pidana dan tipikor ke masing-masing kepaniteraan.

8. Membuat rencana kerja dan kebutuhan tahunan kepaniteraan hukum

9. Mengonsep surat-surat keluar dari Kepaniteraan Hukum

10. Mengonsep laporan bulanan keadaan perkara perdata, pidana, tipikor dan keuangan perkara

11. Mengonsep laporan kegiatan Hakim

12. Mengonsep laporan tahunan keadaan perkara perdata pidana dan tipikor

13. Menerima dan memberikan layanan informasi

14. Meneliti upload putusan Pengadilan Tinggi Palembang tentang perkara pidana, perdata dan tipikor dalam direktori putusan.

15. Menerima pengaduan dari masyarakat

16. Meneliti dan mengevaluasi laporan bulanan keadaan perkara dan keuangan perkara pengadilan negeri untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung dan sebagai data

10. Panitera Muda Tipikor

NO. TUGAS JABATAN


2. Menghadiri dan mencatat jalannya sidang perkara Pidana, Perdata dan Tipikor

3. Mengetik berita acara sidang

4. Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panmud yang bersangkutan

5. Mengetik putusan perkara Pidana, Perdata dan Tipikor

6. Menginput perkara Pidana, Perdata dan Tipikor kedalam copy CD

7. Minutasi perkara Pidana, Perdata dan Tipikor serta menyerahkan berkas perkara tersebut pada Panmud yang bersangkutan

8. Membuat rencana kerja dan kebutuhan selama 1 (satu) tahun

9. Mengonsep surat keluar

10. Meneliti kelengkapan berkas perkara Tipikor yang diajukan banding sesuai dengan diposisi pimpinan

11. Menyiapkan Penetapan Penahanan pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP

12. Menyiapkan Penetapan Penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) KUHAP

13. yiapkan permintaan Perpanjangan Penahanan MARI pasal 29 ayat (3) KUHAP

14. Meneliti kelengkapan berkas perkara Tipikor yang sudah diputus dan telah dimiutasi PP yang bersangkutan

15. Melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap staf Kepaniteraan Tipikor

16. Memberikan penilaian Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) staf

| 65


11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

NO. TUGAS JABATAN

1. Mengonsep Usul kenaikan pangkat

2. Mengonsep Usul Pindah

3. Mengonsep Usul Jabatan struktural dan fungsional

4. Mengonsep SK Jabatan Struktural Eselon V.a

5. Mengonsep SK Kenaikan Gaji Berkala

6. Mengonsep SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang

7. Mengonsep SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim

8. Mengonsep Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

9. Mengonsep Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

10. Mengonsep SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang

11. Mengonsep Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang

12. Mengonsep SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan

13. Mengonsep Surat Tugas dan Surat Perintah

14. Mengonsep Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu

15. Mengonsep Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang

16. Mengonsep Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen

17. Mengonsep Daftar Urut Kepangkatan dan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi

18. Mengonsep Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

19 Mengonsep Usul Pensiun PNS

20. Mengonsep Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan

21. Mengonsep usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

22. Membuat Laporan Buku Induk dan Buku Register Kepegawaian

23. Membuat Laporan Input Data Aplikasi Simpeg, SAPK, dan Komdanas

12. Kepala Sub Bagian Keuangan

NO. TUGAS JABATAN

1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan

2. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi chek list kelngkapan berkas SPP dan membuat dan menandatangani SPP.

3. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA.

5. Memeriksa keseuaian rencana kerja yang dicapai dengan indikator keluaran

6. memeriksa kebenaran atas hak tagih .

| 66


7. Menerbitkan SPM

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan

9. Meneliti an mengkoreksi laporan keuangan tingkat satker dan tingkat wilayah

10. Memonitoring pelaksanaan laporan SAK tingkat Wilayah pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, TUN dan Militer

13. Kepala Sub Bagian Umum

NO. TUGAS JABATAN

1. Memeriksa dan menandatangani laporan pada buku agenda surat masuk dan surat keluar

2. Mengkonsep laporan pendistribusian surat-surat dinas ke masing-masing bagian

3. Mengkonsep laporan pengiriman surat-surat dinas dan berkas perkara yang dikirim melalui pos/jasa kurir maupun diiantar langsung.

4. Mengkonsep surat /balasan surat yang berhubungan dengan administrasi bagian umum

5. Menandatangani tanda terima buku-buku, peraturan, majalah dll yang dikirim dari MA dan instasi lain

6. Mengkonsep Rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai

7. Memeriksa laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN dll DIPA 01 dan 03

8. Memeriksa laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang untuk DIPA 01 dan 03

9. Mengkonsep surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) kesatuan kerja pada wilayah PT Palembang

10. Mengkonsep laporan opname fisik BMN dan Barang persediaan setiap semester

11. Menkonsep Kartu Indentitas barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan dan kendaraan dinas

12. Mengkonsep laporan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap gedung/bangunan, kendaraan dinas dan barang inventaris kantor

13. Mengkonsep SK penunjukan rumah dinas dan penggunaan kendaraan dinas

14. Mengkongsep surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya

14. Panitera Pengganti

NO. TUGAS JABATAN

1. Mengetik penetapan hari sidang perkara, perdata dan tipikor

2. Menghadiri dan mencatat jalanya persidangan perkara pidana, perdata dan tipikor

3. Mengetik berita acara sidang perkara pidana, perdata dan tipikor

4. Mengetik putusan

5. Melaporkan perkara putus kepada panmud perdata, panmud pidana dan panmud tipikor

6. Menginput putusan perkara pidana, perdata dan tipikor kedalam cd

7. Minutasi berkas perkara pidana, perdata dan menyerahkan berkas tersebut ke panmud yang bersangkutan

| 67


15. Staf Kepaniteraa Pidana

NO. TUGAS JABATAN

1. Menerima distribusi perkara pidana banding dari Panitera Muda Pidana

2. Meregister putusan PN yang diajukan banding

3. Membuat atau mengetik penerimaan registrasi dari PN dan mengirimkannya ke PN pengaju melalui bagian umum

4. Menerima berkas perkara banding yang sudah diminutasi oleh PP

5. Meregister putusan perkara banding

6. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara PN pengaju

7. Menyerahkan turunan putusan banding ke Wapan untuk diparaf

8. Menyerahkan turunan putusan banding ke Panitera untuk ditandatangani

9. Menyiapkan, menyusun dan membungkus atau diamplop berkas perkara untuk dikirim

10. Mengirimkan atau menyerahkan berkas perkara pidana yang sudah diputus ditingkat banding ke bagian umum

11. Mengarsipkan berkas perkara pidana dan menyerahkannya ke bagian hukum

12. Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP kepada Ketua/Wakil/Hakim untuk ditandatangani

13. Mengetik serta mengajukan penetapan penahanan pasal 27 ayat (2) KUHAP kepada Ketua/Wakil untuk ditandatangani



16. Meregister dan mengarsipkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP

17. Meregister dan mengarsipkan penetapan penahanan pasal 27 ayat (2) KUHAP

18. Mendistribusikan penahanan pasal 27 ayat (1) KUHAP ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju




22. Menulis data tahanan pasal 27 ayat (1) (2) KUHAP pada papan daftar penahanan

23. Menerima distribusi surat laporan banding pasal 27 ayat (1) KUHAP dan surat lain yang berhubungan dengan tahanan dari Panitera Muda Pidana

24. Menerima distribusi surat permintaan perpanjangan penahananan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dari Panitera Muda Pidana

25. Mengarsipkan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

26. Mengetik dan mengarsipkan surat keluar serta mengajukannya kepada Ketua/Wakil/Hakim untuk ditandatangani

27. Mendistribusikan surat keluar/masuk ke bagian umum

28. Menginput data perkara pidana melalui Sistem Informasi Perkara pada website Pengadilan Tinggi Palembang

29. Menerima distribusi surat-surat dan putusan kasasi dari Panitera Muda Pidana

| 68


30. Mengagenda surat-surat masuk dan mengarsipkannya

31. Menyerahkan memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan degan perkara kepada Majelis Hakim

32. Mengagenda serta meregister putusan kasasi

33. Meregister penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) (2) KUHAP

34. Menerima dan menyerahkan soft copy putusan PN ke Panitera Pengganti

35. Menerima laporan putus dan minutasi

36. Menyerahkan kertas dan CD kosong ke Panitera Pengganti untuk keperluan putusan banding

37. Mengarsipkan berkas perkara pidana banding dan menyerahkannya ke bagian hukum

38. Mengarsipkan putusan kasasi dan menyerahkannya ke bagian hukum

39. Mengarsipkan penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) (2) KUHAP

16. Staf Kepanitaraan Perdata

NO. TUGAS JABATAN

1. Mencatat Nomor Perkara masuk dalam Buku Jurnal

2. Membukukan biaya perkara yang masuk

3. Mencatat dan mengeluarkan biaya perkara putusan banding

4. Menutup Buku Jurnal setelah perkara putus

5. Membuat Laporan Keuangan perkara perdata

6. Mengambil / mencairkan cek biaya perkara banding di Bank BRI yang dikirim dari Pengadilan Negeri

7. Membeli ATK untuk bagian Kepaniteraan Perdata

8. Menerima Laporan Perkara Putus dan memberi materai, CD, Pena, Kertas pada PP

9. Menerima Laporan Perkara Putus dan memberi materai, CD, Pena, Kertas pada PP

10. Membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dalam Buku Induk Keuangan Perkara Perdata ( KII-A2 )

11. Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara banding yang diterima dari Pengadilan Negeri

12. Menutup Buku Induk Keuangan Perkara Perdata setiap akhir bulan

13. Mengagenda surat-surat masuk dan mengarsipkannya

14. Mengetik konsep surat

15. Menyerahkan konsep surat yang telah diketik untuk diperiksa dan diparaf Panitera Muda Perdata serta ditanda tangan oleh Wapan/Panitera/Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

16. Menyerahkan surat yang akan dikirim ke Bagian Umum

17. Menyerahkan memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan degan perkara kepada Majelis Hakim

18. Mengagenda Putusan Kasasi dan Meregister Putusan Kasasi

19. Membuat Pengantar Penyerahan Putusan Kasasi ke Panitera Muda Hukum

20. Membuat Pengantar dan Menyerahkan Berkas Perkara ke Bagian Hukum

| 69


21. Menyerahkan Data Laporan Bulan dan Tahunan ke Panitera Muda Hukum

22. Meregister perkara perdata yang masuk

23. Mengetik Penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti

24. Menginput Data Perkara Perdata pada Sistem Informasi Perkara ke Website Pengadilan Tinggi Palembang

25. Mengajukan Penetapan Panitera Pengganti Kepada Pansek/Wapan

26. Menyerahkan Berkas Perdata yang telah ditetapkan kepada Hakim yang bersangkutan

27. Menerima dan mengecek soft copy putusan Pengadilan Negeri untuk diserahkan ke Panitera Pengganti

28. Menerima laporan minutasi, Menyimpan Soft copy Putusan Pengadilan Tinggi ke komputer dan mengagendakan laporan minutasi

29. Menyerahkan Soft copy Putusan Pengadilan Tinggi ke bagian Hukum

30. Mengetik Pengantar Pengiriman berkas perdata yang telah putus

31. Melakukan cap logo Pengadilan Tinggi pada setiap lembar salinan putusan untuk dilegalisir

32. Menyerahkan Putusan dan salinan putusan perkara perdata yang akan dikirim kepada Panitera Muda Perdata dan Wakil Panitera untuk diperiksa kembali serta di paraf

33. Menyerahkan Putusan dan Salinan putusan untuk di tanda tangan dan dilegalisir oleh Panitera

32. Melaksanakan pemaketan bundel B dan Salinan Putusan yang telah dilegalisir kedalam amplop, mencatat agenda pengiriman dan menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Negeri

34. Meregister perkara perdata yang telah minutasi dan telah diperiksa

17. Staf Kepaniteraan Hukum

NO. TUGAS JABATAN

1. Mengetik laporan bulanan keadaan perkara dan keuangan perkara

2. Mendistribusikan laporan bulanan ke Sub Bagian Umum

3. Mengarsipkan Laporan Bulanan Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tipikor dan keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Palembang

4. Mengumpulkan dan mengubah sofcopy putusan perkara dari Kepaniteraan Pidana,Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor dalam bentuk RTF

5. Menyerahkan sofcopy putusan dalam bentuk RTF ke Petugas IT

6. Mengetik permintaan data permohonan informasi

7. Mendistribusikan permintaan Informasi ke Sub Bagian Umum untuk disampaikan kepada pemohon informasi

8. Mengetik data laporan tahunan perkara perdata, perkara pidana dan perkara tipikor

9. Mengetik laporan tahunan situasi wilayah hukum untuk dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI

10. Membuat Statistik Keadaan Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tipikor

11. Mengetik laporan tahunan data informasi publik

12. Mengarsipkan berkas perkara pidana ,perdata dan tipikor

13. Mencocokan laporan keadaan perkara dengan CTS dari PN Palembang, PN Lubuk Linggau, PN Baturaja, dan PN Pagar Alam

| 70


14. Meregister surat - surat pengaduan

15. Mengetik surat tugas penunjukan Tim Pemeriksa Pengaduan

16. Meyerahkan surat tugas kepada Tim Pemeriksa Pengaduan

17. Mengetik surat panggilan untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa

18. Mengetik surat pengantar Hasil Pemeriksaan Pengaduan untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Pengasan Mahkamah Agung RI

19. Mengetik Laporan Triwulan Pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

20. Memasukkan data dari Laporan Bulanan Keadaan Perkara Pengadilan Negeri se - wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang

21. Mengetik Hasil Evaluasi Laporan Bulanan Kedaan Perkara dari Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI

22. Mencocokan laporan keadaan perkara dengan CTS dari Pengadilan Negeri Sekayu, Kayu Agung, Lahat, dan Muara Enim Pengadilan Negeri Prabumulih

23. Mengarsipkan Laporan Perkara dari Pengadilan Negeri ke dalam arsip Laporan Pengadilan Negeri

24. Mencatat ke dalam agenda surat - surat masuk ke Kepaniteraan Hukum

25. Mengarsipkan surat -surat masuk

26. Mengetik surat keluar dari Kepaniteraan Hukum

27. Mengagenda surat - surat keluar dari Kepaniteraan Hukum.

28. Mengarsipkan surat - surat keluar dari Kepaniteraan Hukum.

18. Staf Kepaniteraan Tipikor

NO. TUGAS JABATAN

1. Menerima dan memaliti kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding untuk ditindak lanjuti oleh Panmud Tipikor

2. Mengetik Penetapan Majelis Hakim Tipikor untuk disampaikan kepada KPT

3. Mengetik Penujukan Panitera Pengganti Tipikor untuk disampaikan kepada Pan/Ses

4. Berkas Perkara yang sudah diregester segera diserahkan kepada Ketua Majelis dengan dilengkapi formulir hari sidang dan penunjukan PP.

5. Memberikan CD Perkara Tipikor kepada PP dan menjelaskan susunan Majelis Hakim perkara tersebut

6. Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1), KUHAP.

7. Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (2), KUHAP.

8. Mengetik penetapan perpanjangan penahanan pasal 27 ayat (2), KUHAP

9. Mengetik surat pengantar pengiriman Penetapan Perpanjangan Penahanan pasal 29 dan 27 (ayat 1 dan 2)

10. Mengetik surat permitaan Perpanjangan Penahanan ke MARI

11. Mengetik surat pengantar pengiriman penetapan Perpanjangan Penahanan ke MARI

12. Meneliti perkara Tipikor yang telah diminutasi dan diserahkan kepada Panmud Hukum diarsipkan

13. Mengetik surat pengantar pengiriman berkas perkara Tipikor yang ditujukan kepada Pengadilan Tipikor Palembang

14. Pengiriman Berkas Perkara Bundel A ke Pengadilan Tipikor .

| 71


15. Mengetik surat keluar yang sudah dikonsep oleh pimpinan

16. Menginput data perkara Tipikor melalaui Sistem Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi Palembang

17 Menerima dan meregister berkas perkara yang diajukan banding untuk ditindak lanjuti oleh Panmud Tipikor

18 Menerima dan meregister surat-surat yang masuk di Kepaniteraan Tipikor

19 Menerima dan meregister Perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1) dan (2) dari Pengadilan Tipikor Palembang

20 Menerima dan merigester Perpanjangan penahanan pasal 27 ayat 1 dan 2

21 Meregister perpanjangan penahanan dari MARI

22. Menyiapkan salinan perpanjangan penahanan untuk dilegalisir oleh Panitera

23 Mengirimkan salinan penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 dan pasal 27 KUHAP (ayat 1 dan 2)

24. Mencatat laporan perkara Tipikor yang sudah putus dari PP yang bersangkutan

25. Meregister putusan perkara Kasasi

26. Meregister putusan PK

27. Menyerahkan putusan Kasasi dan PK ke Panmud Hukum

28 Menyerahkan berkas perkara Tipikor yang telah diminutasi oleh PP yang bersangkutan ke Panmud Hukum

29 Mengirim surat-surat pengantar Tipikor yang ditujukan kepada Pengadilan Tipikor Palembang

30 Pengiriman Berkas Perkara dan salinan putusan ke Pengadilan Tipikor Palembang

31 Mengirim dan meregister surat-surat Keluar

32 Mengarsipkan surat-surat yang masuk ke Paniteraan Tipikor

19. Staf Sub Bagian Keuangan

NO. TUGAS JABATAN

1. Melakukan rekonsiliasi tingkat wilayah

2. Mengetik Laporan Realisasi Anggaran secara manual tingkat wilayah

3. Mengetik Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I,II,III dan IV tingkat Wilayah

4. Mengetik formulir SPJ Perjalanan Dinas

5. Menginput Laporan Aplikasi Komunikasi Data Nasional

6. Mengetik dan menyampaikan laporan SPT Tahunan dan pegawai

7. Menginput Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) tingkat Wilayah

8. Mengetik Laporan rekon Internal Keuangan dan Barang tingkat Wilayah

9. Mengetik rencana anggaran tahun berjalan beserta TOR dan RAB

10. Mengetik Lembar SPP dan lembar Surat Perintah Membayar

11. Menginput Laporan Keuangan Monev DJA

12. Menginput Laporan Keuangan PP.39/2006

13. Mengajukan pembayaran gaji induk pegawai,gaji susulan dan kek.gaji

| 72


14. Uang lembur pegawai dan uang makan PNS

15. Mengetik pembayaran secara langsung SPJ peserta,Narasumber dan panitia peserta bimtek

16. Membuat pengajuan remunerasi pegawai Satuan kerja dan Wilayah

17. Pengajuan Pembayaran tagihan belanja yang dilakukan kepada pihak ke-III

18. Mengetik Pembukuan Buku Kas Umum ( BKU ).

19. Mengetik Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ( LPJ ).

20. Mengetik Permintaan Uang Persediaan ( UP ) dan ganti uang persediaan( GUP )

21. Mengetik Kwitansi, SPBY dan Laporan Pajak

22. Membayar tagihan belanja kantor, pajak kepada pihak ke III

23. Menginput aplikasi TSA

24. Menginput aplikasi bendahara pengeluaran

25. Melakukan rekonsiliasi tingkat satuan kerja

26. Mengetik Laporan Realisasi Anggaran secara manual tingkat satuan kerja

27. Mengetik Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I,II,III dan IV tingkat satuan kerja

28. Menginput Laporan Aplikasi Komdanas tingkat satuan kerja

29. Menginput Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) tk.Satuan kerja

30 Mengetik Laporan rekon internal keuangan dan barang tk.satuan kerja

31. Mengetik Pembukuan BKU Bendahara Penerima

32 Mengetik Laporan LPJ.

33. Menyetorkan PNBP ke Bank

34 Mengetik laporan PNBP Triwulan I,II,III dan IV dan rekap PNBP se Wilayah

35 Mengetik Laporan realisasi belanja listrik PN se Sumatera Selatan per Triwulan

20. Staf Sub Bagian Kepegawaian

NO. TUGAS JABATAN

1. Mengetik Usul kenaikan pangkat

2. Mengetik Usul Pindah

3. Mengetik Usul jabatan struktural dan fungsional

4. Mengetik SK Jabatan Struktural Eselon V.a

5. Mengetik SK Kenaikan Gaji Berkala

6. Mengetik SK Pindah PNS Gol. I, II, dan III dalam lingkungan PT Palembang

7. Mengetik Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

8. Mengetik Berita Acara Sumpah, Naskah Pelantikan, dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

9. Mengetik SK Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) PNS PT Palembang

10. Mengetik Usul Pensiun PNS

11. Menulis dan meregister surat-surat keluar bagian kepegawaian

| 73


12. Mengetik laporan menjalankan tugas dan laporan meninggal dunia

13. Mengetik Permohonan dan Surat Izin Cuti PNS dalam PT Palembang

14. Mengetik Permohonan dan Surat Izin Cuti Ketua-ketua Pengadilan Negeri

15. Mengetik SK Panitia, SK Peserta, Surat Pemanggilan Peserta, Narasumber dll yang berhubungan dengan Bimtek/Sosialisasi /Raker/Pelatihan

16. Mengetik Usul permintaan Kartu Hijau, Hunter, ID Card, dan Taspen

17. Mengetik Usul mendapatkan Penghargaan Satya Lencana dan Satya Karya

18. Mengetik Usul ujian dinas tingkat I, II dan penyesuaian ijazah

19. Mengetik Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tinggi

20. Mengetik Daftar Keadaan Pegawai (Bezetting)

21. Menulis Buku Induk dan Buku Register Kepegawaian serta mengetik Laporannya

22. Menulis buku register mutasi Hakim dan pegawai Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi

23. Mengetik Notulen rapat dinas bulanan

24. Menulis dan register surat-surat masuk bagian kepegawaian

25. Mengetik Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Pengadilan Tinggi Palembang

26. Mengetik Surat Tugas dan Surat Perintah

27. Mengetik Usul mendapatkan Karpeg, Karis, dan Karsu

28. Mengetik Usul Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan

29. Mengetik SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Pengawas Bidang, dan Susunan Majelis Hakim

30. Input data aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)

31. Input data aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)

32. Input data Aplikasi I-Satya

33. Input data Komunikasi Data Nasional (Komdanas)

34. Mengetik Baperjakat

21. Staf Sub Bagian Umum

NO. TUGAS JABATAN

1. Memeriksa dan menandatangani laporan pada buku agenda surat masuk dan surat keluar

2. Mengkonsep laporan pendistribusian surat-surat dinas ke masing-masing bagian

3. Mengkonsep laporan pengiriman surat-surat dinas dan berkas perkara yang dikirim melalui pos/jasa kurir maupun diiantar langsung.

4. Mengkonsep surat /balasan surat yang berhubungan dengan administrasi bagian umum

5. Menandatangani tanda terima buku-buku, peraturan, majalah dll yang dikirim dari MA dan instasi lain

6. Mengkonsep Rencana kerja mengenai kebutuhan atas sarana penunjang kerja pimpinan dan seluruh pegawai

7. Memeriksa laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, CAL BMN dll DIPA 01 dan 03

8. Memeriksa laporan barang persediaan, neraca persediaan, dll PT Palembang

| 74


untuk DIPA 01 dan 03

9. Mengkonsep surat yang berhubungan dengan permintaan data laporan BMN (hard copy dan ADK) kesatuan kerja pada wilayah PT Palembang

10. Mengkonsep laporan opname fisik BMN dan Barang persediaan setiap semester

11. Menkonsep Kartu Indentitas barang (KIB) untuk tanah, gedung/bangunan dan kendaraan dinas

12. Mengkonsep laporan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap gedung/bangunan, kendaraan dinas dan barang inventaris kantor

13. Mengkonsep SK penunjukan rumah dinas dan penggunaan kendaraan dinas

14. Mengkongsep surat-surat dinas yang berhubungan dengan penghapusan BMN, penetapan status dan pengelolaan BMN lainnya

15. Membuat dan publikasi berita kegiatan kantor PT Palembang pada website

16. Melakukan update contents website dan Desk info PT Palembang

17. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan website, desk info dan jaringan internet PT Palembang

18. Mengetik laporan kegiatan sebagai admin agency mengenai penggunaan LPSE pada PT Palembang

19. Mengelola laporan tentang pengelolaan dan penyimpanan BMN PT Palembang

20. Melakukan input data pada aplikasi SIMAK-BMN PT Palembang

21. Membuat laporan BMN untuk tingkat satuan kerja PT Palembang

22. Melakukan Rekon data internal BMN dengan pengelola keuangan PT Palembang

23. Melakukan rekon SIMAK-BMN satker dengan KPKNL

24. Mengetik surat-surat yang diberikan atasan

25. Membuat dan publikasi berita kegiatan kantor PT Palembang pada website

26. Sebagai Operator SIMAK BMN tingkat korwil, menerima dan mengarsipkan laporan SIMAK-BMN (hard dan soft copy) dari satker wilaya PT Palembang

27. Mengelola data/ompilasi arsip data komputer tiap satker dan membuat laporan BMN intrakomtabel, ekstra komtabel, gabungan, neraca aset, tingkat korwil

28. Melakukan Rekon data SIMAK-BMN korwil dengan pengelola keuangan PT Palembang dan kanwil DJKN IV Palembang

29. Membuat laporan SIMAK BMN tingkat korwil ke BUA MA-RI

30. Membuat laporan penginputan data pada aplikasi KOMDANAS

31. Membuat laporan penginputan data pada aplikasi SIMANTAP

32. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas PT Palembang

33. Melakukan pengurusan perpanjangan STNK dan pajak kendaraan dinas PT Palembang

34. Mengetik SK penghuni rumah dinas PT Palembang

35. Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan pengelolaaan BMN

36. Melakukan opname fisik terhadap BM<N dan barang persediaan

37. Memberi nomor registrasi surat dinas keluar pada buku agenda surat keluar PT Palembang

38. Mengarsipkan surat-surat dinas yang keluar dari PT Palembang pada arsip surat keluar

39. Menerima, menyimpan dan menyerahkan surat-surat dinas / berkas perkara dari masing-masing bagian untuk dikirim kepada petugas pengirim surat/berkas

40. Membuat laporan keadaan surat keluar pada buku agenda surat keluar

| 75


41. Membuat laporan pengawasan kebersihan kantor PT Palembang

42. Membuat laporan tentang keadaan buku Perpustakaan PT Palembang

43. Menerima dan mencatat surat-surat dinas / berkas perkara yang masuk pada buku agenda surat masuk PT Palembang

44. Memberi kartu kendali /lembar disposis pada surat dinas/berkas perkara dan menyerahkan surat tersebut kepada pimpinan PT Palembang

45. Mendistribusikan surat-surat yang telah didisposisi ke masing-masing bagian

46. Mengarsipkan 1 (satu) rangkap lembar disposisi pada arsip lebar disposisi bagian umum

47. Membuat laporan keadaan surat masuk pada PT Palembang

48. Menerima dan mencatat buku-buku, peraturan-peratura, majalah dan lain-lain dari MA-RI dan instansi lainnya

49. Mendistribusikan dan membuat tanda terima pendistribusian buku-buku, peraturan dan majalah kepada yang menerimanya

50. Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan administrasi sub bagian umum

51. Mencatat dan menginput data barang persediaan yang masuk pada aplikasi persediaan (DIPA 01 dan 03)

52. Mendistribusikan barang persediaan barang persediaan ATK dan alat rumah tangga ke masing-masing bagian dan mencatat pada buku agenda barang persediaan

53. Membuat laporan barang persediaan

54. Melakukan opname fisik barang persediaan

55. Mengirim arsip data komputer aplikasi persediaan kepada operator SIMAK-BMN setiap semester dan tahunan

56. Menghimpun data-data dan Membuat laporan menegnai kebutuhan sarana dan prasarana Pimpinan dan pegawai PT Palembang

57. Mempersiapkan dan mencatat nomor registrasi surat-surat dinas berkas perkara yang akan dikirim pada buku ekspedisi pengiriman surat dinas beserta tanda terima

58. Mengirim surat-surat dinas dan berkas perkara melalui pos dan jasa kurir lainnya

59. Mengantar sura/berkas keluar PT Palembang diwilayah kota Palembang

60. Membuat laporan pengiriman surat-surat/berkas ke luar kantor PT Palembang

61. Membuat laporan keadaan rumah dinas PT Palembang

62. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, petugas PLN dan PDAM sesuai dengan kebutuhan

63. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap keamanan lingkungan dalam kantor PT Palembang

65. Membuat laporan indentitas dan keperluan tamu yang masuk ke dalam kantor PT Palembang

66. Membuat laporan kondisi kebersihan halam kantor PT Palembang

67. Membuat Laporan Rekapitulasi daftar hadir petugas honor PT Palembang

68. Melakukan koordinasi dengan ajudan pimpinan mengenai tamu-tamu yang akan menemui pimpinan

69. Sebagai Sekretaris Pimpinan / ajudan Ketua PT Palembang, mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan Ketua PT Palembang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

70. Mengirim surat-surat dinas dan berkas perkara melalui pos dan jasa kurir lainnya

71. Mencatat jadwal kegiatan yang akan dilakukan pimpinan PT Palembang

| 76


72. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi kepada instansi lain sehubungan dengan kegiatan pimpinan PT palembang

73. Mengetik surat-surat dinas yang berhubungan dengan kegiatan pimpinan PT Palembang

74. Membuat laporan kegiatan pimpinan PT Palembang

| 77


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Untuk peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dan

Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan tentu tidak terlepas dari pembinaan dan

pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan. Ketersediaan SDM yang

berkwalitas akan sangat menentukan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi

Palembang. Pegawai di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se

Sumatera Selatan dapat dibedakan atas pegawai teknis dan non teknis, pegawai

teknis meliputi Hakim, Panitera dan jurusita. Pegawai teknis bertugas mengerjakan

tugas teknis pengadilan seperti administrasi peradilan, pegawai non teknis merupakan

supporting unit yang memberikan dukungan pada pelaksanan tugas dan fungsi

Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam pelaksanaan tugas pegawai teknis dan pegawai

non teknis harus bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan

fungsi peradilan.

Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se

Sumatera Selatan hingga Desember 2014 mencapai 431 orang, detil pegawai dapat

dilihat berdasarkan sebaran tingkat pendidikan, pangkat golongan, usia dan jenis

kelamin.

1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan

terus berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, salah satunya

melalui jalur pendidikan. Jumlah pegawai yang menempuh jenjang pendidikan

lebih tinggi terus mengalami peningkatan.

| 78


Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan

No. Satuan Kerja S3 S2 S1 DIII SMU SMP

SD

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pengadilan TinggiPalembang Pengadilan Negeri Palembang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Sekayu Pengadilan Negeri Kayu Agung Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Lahat Pengadilan Negeri Baturaja Pengadilan Negeri Prabumulih Pengadilan Negeri Pagar Alam

2 1 - - - - - - - 1

33

20 6 3 5 7 4 4 6 5

31

61

18

19

21

21

16

23

23

18

2 3 5 4 2 2 2 1 1 1

4 7 8 7 5 6 5 8 - 1

1 1 1 - - 1 - 1 - -

1 - - - 1 - 1 - - -

Jumlah 4

100

251

23

51

5

3

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat golongan dan ruang

Rekap pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-

Sumatera Selatan berdasarkan pangkat golongan dan ruang dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

| 79


Tabel pegawai berdasarkan pangkat golongan dan ruang Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan

NO

SATKER

Golongan dan Ruang

IV III II I

e d c b a d c b a d c b a d c b a

1 PT Palembang 5 15 1 2 7 11 8 13 7 2 1 1 1

2 PN Palembang

3 19

4 3 22 13 10 13 2 2 1 1

3 PN Lb Linggau 1 1 6 13 3 6 3 4 1

4 PN Sekayu 1 1 4 9 8 1 2 1

5 PN Kayu Agung

1 1 3 3 14 6 1 1 3 1

6 PN Baturaja 1 5 9 12 2 5 3

7 PN Muara Enim

2 1 7 11 7 2 1 1 5

8 PN Lahat 2 6 4 7 5 1 1 1 1

9 PN Prabumulih

- - - 1 1 5 3 13 6 - 1 - - - - - -

10 PN Pagar Alam

- - - - 1 2 3 8 11 - - 1 - - - - -

JUMLAH 5 18 21

9 19 65 73 99 69 12

18 8 12 1 - 1 -

| 80


3. Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia

NO

SATKER

U S I A

61-70 51-60 41-50 31-40 20-30

1 PT Palembang 8 29 16 13 8

2 PN Palembang 1 39 28 13 12

3 PN Lubuk Linggau 8 8 18 4

4 PN Sekayu 8 5 13 7

5 PN Kayu Agung 3 7 17 7

6 PN Baturaja 8 10 9 10

7 PN Muara Enim 2 8 15 12

8 PN Lahat 6 6 11 5

9 PN Prabumulih 8 12 10

10 PN Pagar Alam 1 5 7 13

JUMLAH 9 104 101 128 88

4. Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin

NO

SATKER

JENIS KELAMIN

Laki-laki Perempuan

1 PT Palembang 50 24

2 PN Palembang 57 36

3 PN Lubuk Linggau 29 9

4 PN Sekayu 20 13

5 PN Kayu Agung 23 11

6 PN Baturaja 24 13

7 PN Muara Enim 29 8

8 PN Lahat 23 5

9. PN Prabumulih 19 11

10 PN Pagar Alam 20 6

JUMLAH 294 136

| 81


5. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pengadilan Tinggi Palembang di tahun 2014 mendapat anggaran dalam DIPA

sebesar Rp. 117.500.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu) untuk

melaksanakan pelatihan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam

rangka peningkatan SDM dibidang teknis yudisial. Kegiatan tersebut dilaksnakan

dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Input dari kegiatan ini adalah Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang dan Panitera Pengganti Pengadilan di

wilayah Sumatera Selatan. Output kegiatan adalah terselenggaranya kegiatan

pelatihan SIPP selama 4 (empat) hari. Outcome dari kegiatan ini adalah

terlaksannya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Adapun jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember 2014

mencapai 123 orang. Detail Sumber Daya Manusia Yudisial dapat dilihat

berdasarkan data berikut ini :

a. Hakim

Total Jumlah Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Negeri se- Sumatera Selatan 123 Orang

No.

Satuan Kerja

Ketua

Pengadilan

Wakil Ketua

Hakim Tinggi

Hakim

Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja

1

1

1

1

1

1

1

1

1 -

1

1 - -

18 - - - - - -

-

23

11

11

9

7

6

20

25

12

13

11

8

7

| 82


8.

9.

10.

PN Lahat PN Prabumih PN Pagar Alam

1

1

1

1

1

1

- - -

6

7

8

8

9

10

J U M L A H

10

7

18

88

123

b. Hakim berdasarkan jenis kelamin

NO

SATKER

JENIS KELAMIN

Laki-laki Perempuan

1 PT Palembang 17 3

2 PN Palembang 19 6

3 PN Lubuk Linggau 9 3

4 PN Kayu Agung 8 5

5 PN Sekayu 7 4

6 PN Muara Enim 8

7 PN Baturaja 3 4

8 PN Lahat 7 1

9 PN Prabumulih 5 4

10 PN Pagar Alam 8 2

Jumlah 91 32

c. Panitera dan Juru Sita

No.

Satuan Kerja

Panitera/PP

Juru Sita

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim

25

36

8

8

11

7

- 3 4 1 2 2

| 83


7.

8.

9.

10.

PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam

12

11

8

6

4 1 2 1

J U M L A H 132 20

d. Panitera berdasarkan Jabatan

No

Satuan Kerja

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

Panmud Perdata

Panmud Hukum

PP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21

31

3 3 6 2 8 6 3 1

J U M L A H 10 10 10 10 9 84

6. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember

2014 mencapai 34 orang. Detail Sumber Daya Manusia Non Yudisial dapat

dilihat berdasarkan sebaran berikut ini :

| 84


a. Pejabat Struktural

Total Jumlah Pejabat Struktural di Pengadilan Tinggi Palembang dan

Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan 34 Orang

No.

Satuan Kerja

Wakil

Sekretaris

Kasub/Kaur Keuangan

Kasub/Kaur

Kepegawaian

Kasub/Kaur

Umum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PT Palembang PN Palembang PN LubukLinggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam

1 1 1 1 1 1 1 1 - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1

1

1

1

1 -

1

1

1

1

1 - 1 1 1 - 1 1 1 1

J U M L A H

8

9

9

8

Jabatan Kepala Sub Bagian ( eselon IV ) ada disatker PT Palembang dan PN Palembang

Dari data diatas, masih ada jabatan teknis non yudisial yang belum terisi

yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum PN Palembang

2. Wasek PN Prabumulih

3. Wasek dan Kaur Keuangan di PN Pagar Alam

| 85


b. Jabatan Struktural berdasarkan jenis kelamin

NO

SATKER

Wasek

Kasub/kaur Keuangan

Kasub/kaur Kepegawaian

Kasub/kaur Umum

P L P L P L P L

1 PT Palembang 1 - - 1 - 1 - 1

2 PN Palembang - 1 - 1 - 1 - -

3 PN Lubuk Linggau

- 1 1 - 1 - - 1

4 PN Kayu Agung - 1 1 - 1 - - 1

5 PN Sekayu 1 - - 1 1 - 1 -

6 PN Muara Enim 1 - - 1 - - - -

7 PN Baturaja - 1 - 1 - 1 - 1

8 PN Lahat - 1 - 1 1 - 1 -

9 PN Prabumulih - - - 1 - 1 - 1

10 PN Pagar Alam - - - - 1 - - 1

JUMLAH 3 5 2 7 5 4 1 7

Pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palembang melakukan kegiatan yang

berkaitan dengan peningkatan SDM di bidang kesekretariatan, kegiatan tersebut

adalah penyusunan program dan anggaran (RKAKL). Kegiatan penyusunan program

dan anggaran (RKAKL) disediakan anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 81.980.000,-

(delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan

pada tanggal 5 s.d 7 Juni 2014 dengan diikuti oleh 40 orang peserta, input kegiatan ini

adalah seluruh Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kasub/Kaur Keuangan dan

operator RKAKL wilayah Pengadilan Tinggi Palembang. Output kegiatan adalah

terselenggaranya kegiatan penyusunan RKAKL wilayah hukum Pengadilan Tinggi

| 86


Palembang, sedangkan outcome kegiatan ini adalah tersusunnya kertas kerja RKAKL

dan tersediannya tenaga terampil di bidang RKAKL.

7. Promosi dan Mutasi

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no 125/KMA/SK/IX/2009

tanggal 2 September 2009 tanggal 2 September 2009 tentang pendelegasian

sebagian kewenangan kepada para pejabat eselon I dan Ketua pengadilan tingkat

banding dilingkungan Mahkamah Agung RI untuk penandatanganan di bidang

kepegawaian.

1. Memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan II dan III sebanyak 8

orang

2. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS teknis peradilan kepada Ketua

Mahkamah Agung RI up. Dirjen Badilum sebanyak 63 orang

3. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS non teknis peradilan kepada

Ketua Mahkamah Agung RI up. Sekretaris Mahkamah Agung RI sebanyak 1

orang

4. Memproses/usulan kenaikan pangkat bagi PNS ke BKN (Badan Kepegawaian

Negara) Regional 7 Palembang sebanyak 45 orang

5. Mengusulkan pengangkatan pengangkatan, pemindahan PNS yang menduduki

jabatan tenaga teknis Badan Peradilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up

Dirjen Badilum sebanyak 3 orang

6. Mengusulkan pengangkatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural non

teknis kepada Ketua Mahkamah Agung RI Up. Sekretaris Mahkamah Agung RI

sebanyak 1 orang

7. Menetapkan pengangkatan jabatan esselon v (tenaga non teknis) sebanyak 3

orang

| 87


8. Mengusulkan pengangkatan dan pemindahan dari jabatan Ketua, Wakil Ketua

dan Hakim kepada ketua Mahkamah Agung RI Up. Dirjen Badilum sebanyak 2

orang

9. Mengusulkan pengangkatan dan pemindahan dari jabatan panitera, wapan,

panmud, panitera pengganti dan jurusita kepada Ketua Mahkamah Agung RI

Up. Dirjen Badilum sebanyak 2 orang

10. Mengusulkan permintaan atau pemberian persetujuan untuk pindah antar

instansi dan antar pengadilan tingkat banding kepada Sekretaris Mahkamah

Agung RI bagi PNS tenaga non teknis dilingkungannya dan kepada Dirjen bagi

PNS tenaga teknis dilingkungannya sebanyak 2 orang

11. Menetapkan mutasi tenaga non teknis antar pengadilan tingkat pertama

diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 1 orang

12. Memberikan persetujuan untuk melanjutkan kuliah S1 bagi PNS tenaga teknis

dan non teknis dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 4 orang

13. Mengusulkan persetujuan kepada dirjen/Sekretaris untuk melanjutkan kuliah S2

bagi PNS tenaga teknis maupun non teknis dilingkungan Pengadilan Tinggi

Palembang sebanyak 6 orang

14. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI tanda kehormatan /

penghargaan untuk PNS di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak

55 orang

15. Mengusulkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI untuk mengikuti ujian

dinas tingkat I dan II serta penyesuaian ijazah dilingkungan Pengadilan Tinggi

Palembang sebanyak 37 orang

| 88


8. Peningkatan SDM

Dengan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkwalitas, maka tercipta

kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dihadapkan

pemerintah maupun masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan

Tinggi Palembang telah berupaya mengelola SDM dengan menambah ilmu dan

wawasan melalui bimbingan teknis, lokakarya, pelatihan dan lain-lain. Selama

tahun 2014, kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan SIPP pada tanggal 14 s.d 17

April 2014 dan Penyusunan RKAKL 2015 pada tanggal 5 s.d 7 Juni 2014.

9. Pensiun

Selama tahun 2014 pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang terdapat

sebanyak 2 (dua) orang pegawai yang memasuki usia batas pensiun baik tenaga

teknis maupun non teknis.

B. KEADAAN PERKARA

Pengelolaan perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

tahun 2014 dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara

pidana dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data

Rekapitulasi Perkara Pidana pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :

Tabel III.A.1

Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Tahun 2014

NO SATKER

KEADAAN PERKARA PIDANA

SISA 2013

MASUK PUTUS SISA 2014

1 Pengadilan Tinggi Palembang 10 204 193 21

| 89


2 Pengadilan Negeri Palembang 344 1904 1922 326

3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 142 840 837 145

4 Pengadilan Negeri Sekayu 144 917 875 186

5 Pengadilan Negeri Kayu Agung 91 713 711 93

6 Pengadilan Negeri Baturaja 112 754 765 101

7 Pengadilan Negeri Lahat 40 387 383 44

8 Pengadilan Negeri Muara Enim 84 566 548 102

9 Pengadilan Negeri Prabumulih 34 262 264 32

10 Pengadilan Negeri Pagar Alam 19 107 109 17

11 Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang

2 18 17 3

12 Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang

19 56 57 18

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau

pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam

tabel-tabel berikut :

1) Pengadilan Tinggi Palembang

Tabel III.A.2 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU MASUK PUTUS SISA

Januari 10 17 8 19

Pebruari 19 15 15 19

Maret 19 9 14 14

April 14 15 10 19

Mei 19 15 13 21

Juni 21 8 24 5

Juli 5 10 10 5

Agustus 5 21 9 17

September 17 9 17 9

Oktober 9 36 10 35

| 90


Nopember 35 33 35 35

Desember 35 16 28 21

2) Pengadilan Negeri Palembang

Tabel III.A.3 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 344 151 167 328

Pebruari 328 155 168 315

Maret 315 169 179 305

April 305 225 196 334

Mei 334 138 165 307

Juni 307 114 199 222

Juli 222 166 128 260

Agustus 260 101 124 237

September 237 171 159 249

Oktober 249 154 167 236

Nopember 236 171 96 311

Desember 311 189 174 326

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Tabel III.A.4 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun

2014

BULAN SISA BLN


Januari 142 122 111 153

Pebruari 153 69 94 128

Maret 128 55 80 103

April 103 76 66 113

Mei 113 59 69 103

| 91


Juni 103 74 76 101

Juli 101 61 55 107

Agustus 107 60 60 107

September 107 60 54 113

Oktober 113 64 62 115

Nopember 115 47 44 118

Desember 118 93 66 145

4) Pengadilan Negeri Sekayu

Tabel III.A.5 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 144 99 48 195

Pebruari 195 64 101 158

Maret 158 81 86 153

April 153 46 56 143

Mei 143 83 66 160

Juni 160 71 57 174

Juli 174 92 93 173

Agustus 173 57 68 162

September 162 75 100 137

Oktober 137 66 72 131

Nopember 131 90 65 156

Desember 156 93 63 186

5) Pengadilan Negeri Kayu Agung

Tabel III.A.6 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun

2014

BULAN SISA BLN


Januari 91 56 63 84

| 92



Maret 88 70 69 89

April 89 45 69 65

Mei 65 67 48 84

Juni 84 52 37 99

Juli 99 82 72 109

Agustus 109 39 53 95

September 95 65 68 92

Oktober 92 67 60 99



6) Pengadilan Negeri Baturaja

Tabel III.A.7 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 112 84 60 136

Pebruari 136 75 92 119

Maret 119 61 87 93

April 93 82 63 112

Mei 112 52 43 121

Juni 121 55 73 103

Juli 103 59 62 100

Agustus 100 26 26 100


Oktober 91 66 61 96

Nopember 96 67 58 105

Desember 105 76 80 101

| 93


7) Pengadilan Negeri Lahat

Tabel III.A.8 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 40 35 25 50


Maret 33 26 24 35

April 35 51 26 60

Mei 60 36 43 53

Juni 53 21 47 27

Juli 27 51 25 53

Agustus 53 26 19 60


Oktober 21 30 18 33



8) Pengadilan Negeri Muara Enim

Tabel III.A.9 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 84 71 43 112

Pebruari 112 32 41 103

Maret 103 36 64 75

April 75 58 57 76

Mei 76 39 22 93

Juni 93 34 32 95

Juli 95 50 42 103

Agustus 103 40 35 108


Oktober 75 47 39 83

| 94



Desember 91 57 46 102

9) Pengadilan Negeri Prabumulih

Tabel III.A.10 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 34 26 18 42


Maret 37 22 20 39

April 39 17 28 28

Mei 28 28 16 40

Juni 40 27 20 47

Juli 47 30 20 57

Agustus 57 9 23 43


Oktober 19 34 14 39



10) PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Tabel III.A.11 Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 19 8 3 24


Maret 25 10 19 16

April 16 5 13 8

Mei 8 16 4 20

Juni 20 3 11 12

Juli 12 13 8 17

| 95


Agustus 17 1 8 10

September 10 6 10 6

Oktober 6 15 2 19

Nopember 19 3 8 14

Desember 14 12 9 17

11) Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang

Tabel III.A.12 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 2 2 1 3

Pebruari 3 5 2 6

Maret 6 0 2 4

April 4 3 4 3

Mei 3 0 1 2

Juni 2 0 1 1

Juli 1 1 1 1

Agustus 1 1 0 2

September 2 2 2 2

Oktober 2 1 2 1

Nopember 1 0 0 1

Desember 1 3 1 3

12) Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang

Tabel III.A.13 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama

Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 19 7 9 17

Pebruari 17 2 0 19

Maret 19 3 6 16

| 96


April 16 8 7 17

Mei 17 2 4 15

Juni 15 11 3 23

Juli 23 1 8 16

Agustus 16 10 3 23

September 23 2 2 23

Oktober 23 1 5 19

Nopember 19 0 0 19

Desember 19 3 4 18

A. KEADAAN PERKARA PERDATA

Pengelolaan perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

tahun 2011 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan

perkara perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut

data Rekapitulasi Perkara Perdata pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera

Selatan :

Tabel III.B.1

Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Tahun 2014

NO SATKER

KEADAAN PERKARA PERDATA

SISA 2013

MASUK PUTUS SISA 2014



3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 14 40 37 17




| 97






11 Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

7 29 26 10





Tabel III.B.2 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 27 20 14 33


Maret 34 9 14 29

April 29 12 14 27

Mei 27 9 15 21

Juni 21 8 16 13

Juli 13 11 12 12

Agustus 12 1 4 9

September 9 20 8 21

Oktober 21 18 7 32

Nopember 32 9 12 29

Desember 29 12 8 33

| 98



Tabel III.B.3 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 91 16 19 88


Maret 90 14 15 89

April 89 24 11 102

Mei 102 14 15 101

Juni 101 26 20 107

Juli 107 19 32 94

Agustus 94 10 12 92


Oktober 91 18 19 90




Tabel III.B.4 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun

2014

BULAN SISA BLN


Januari 14 2 3 13

Pebruari 13 2 3 12

Maret 12 4 1 15

April 15 2 1 16

Mei 16 3 2 17

Juni 17 4 1 20

Juli 20 3 2 21

Agustus 21 6 4 23

September 23 4 8 19

Oktober 19 2 3 18

| 99


Nopember 18 4 5 17

Desember 17 4 4 17


Tabel III.B.5 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 26 0 5 21

Pebruari 21 0 2 19

Maret 19 1 3 17

April 17 0 3 14

Mei 14 2 2 14

Juni 14 3 3 14

Juli 14 1 6 9

Agustus 9 2 1 10

September 10 6 3 13

Oktober 13 1 3 11

Nopember 11 1 0 12

Desember 12 4 2 14


Tabel III.B.6 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun

2014

BULAN SISA BLN


Januari 9 2 1 10

Pebruari 10 3 3 10

Maret 10 1 1 10

April 10 2 2 10

Mei 10 4 1 13

Juni 13 4 4 13

| 100


Juli 13 8 1 20

Agustus 20 2 0 22

September 22 3 0 25

Oktober 25 3 4 24

Nopember 24 3 3 24

Desember 24 4 2 26


Tabel III.B.7 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 13 3 6 10

Pebruari 10 1 3 8

Maret 8 5 3 10

April 10 3 4 9

Mei 9 1 2 8

Juni 8 2 2 8

Juli 8 0 6 2

Agustus 2 1 0 3

September 3 1 1 3

Oktober 3 1 1 3

Nopember 3 1 1 3

Desember 3 1 0 4


Tabel III.B.8 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 7 1 3 5

Pebruari 5 0 0 5

Maret 5 1 1 5

| 101


April 5 1 0 6

Mei 6 0 1 5

Juni 5 1 2 4

Juli 4 0 1 3

Agustus 3 0 1 2

September 2 2 2 2

Oktober 2 2 0 4

Nopember 4 0 0 4

Desember 4 0 0 4


Tabel III.B.9 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun

2014

BULAN SISA BLN


Januari 11 5 1 15

Pebruari 15 6 3 18

Maret 18 2 1 19

April 19 4 5 18

Mei 18 1 1 18

Juni 18 5 1 22

Juli 22 2 2 22

Agustus 22 0 9 13

September 13 0 2 11

Oktober 11 0 2 9

Nopember 9 1 1 9

Desember 9 2 5 6

| 102



Tabel III.B.10 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014

BULAN SISA BLN


Januari 0 4 0 4

Pebruari 4 0 0 4

Maret 4 0 0 4

April 4 0 0 4

Mei 4 0 0 4

Juni 4 0 0 4

Juli 4 1 0 5

Agustus 5 1 4 2

September 2 1 0 3

Oktober 3 0 0 3

Nopember 3 0 1 2

Desember 2 0 2 0


Tabel III.B.11 Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun

2014

BULAN SISA BLN


Januari 3 0 2 1

Pebruari 1 0 0 1

Maret 1 0 1 0

April 0 0 0 0

Mei 0 0 0 0

Juni 0 0 0 0

Juli 0 0 0 0

Agustus 0 0 0 0

September 0 0 0 0

| 103


Oktober 0 1 0 1

Nopember 1 0 0 1

Desember 1 0 0 1

11) Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

Tabel III.A.12 Keadaan Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tahun

2014

BULAN SISA BLN


Januari 7 1 1 7

Pebruari 7 2 0 9

Maret 9 1 4 6

April 6 1 2 5

Mei 5 5 3 7

Juni 7 2 1 8

Juli 8 2 4 6

Agustus 6 4 2 8

September 8 2 3 7

Oktober 7 2 1 8

Nopember 8 3 3 8

Desember 8 4 2 10

B. KEUANGAN PERKARA PERDATA

Pengelolaan keuangan biaya perkara perdata disetorkan ke Kas Negara

melalui bank. Hal ini tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun

2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

tanggal 23 Juli 2008. Administrasi Biaya Perkara Perdata dilaksanakan oleh

Bendahara Kepaniteraan Perdata, dengan pelaporan melalui pesan singkat atau

Short Message Service (SMS) dan juga dilaporkan dalam Laporan Bulanan.

| 104


Berikut adalah data Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang :

Tabel III.C.1

Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Palembang Tahun 2014

NO

SATKER SALDO AWAL (Rp)

PENERI MAAN (Rp)

PENGE LUARAN

(Rp)

SALDO AKHIR

(Rp)

1 Pengadilan Tinggi Palembang 4.080.500 21.450.000 20.400.000 5.130.500

2 Pengadilan Negeri Palembang 853.445.929 618.998.000

580.614.500

891.829.429

3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

144.681.300

117.219.000

119.843.000 142.057.300

4 Pengadilan Negeri Sekayu 100.526.340

237.576.000

248.369.000

89.733.340

5 Pengadilan Negeri Kayu Agung 66.302.300

157.945.000 165.888.300

58.359.000

6 Pengadilan Negeri Baturaja 74.293.554

138.320.000

147.430.850

65.182.704

7 Pengadilan Negeri Lahat 25.382.150 20.477.000 41.284.222 4.574.928

8 Pengadilan Negeri Muara Enim 66.551.500

99.357.000

83.976.500

81.932.000

9 Pengadilan Negeri Prabumulih 2.098.600

16.360.900

16.141.500

2.318.000

10 Pengadilan Negeri Pagar Alam 2.842.000

4.702.935

6.047.935

1.497.000





Tabel III.C.2 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun

2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUARAN

(Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 4.080.500 3.000.000 2.100.000 4.980.500

| 105


Pebruari 4.980.500 2.100.000 1.950.000 5.130.500

Maret 5.130.500 1.350.000 2.100.000 4.380.500

April 4.380.500 1.800.000 2.100.000 4.080.500

Mei 4.080.500 1.350.000 2.250.000 3.180.500

Juni 3.180.500 1.200.000 2.400.000 1.980.500

Juli 1.980.500 1.650.000 1.800.000 1.830.500

Agustus 1.830.500 150.000 450.000 1.530.500

September 1.530.500 3.000.000 1.200.000 3.330.500

Oktober 3.330.500 2.700.000 1.050.000 4.980.500

Nopember 4.980.500 1.350.000 1.800.000 4.530.500

Desember 4.530.500 1.800.000 1.200.000 5.130.500


Tabel III.C.3 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun

2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 853.445.929 24.333.000 34.413.000 843.365.929

Pebruari 843.365.929 68.528.000 43.430.000 868.463.929

Maret 868.463.929 33.547.000 45.332.000 856.678.929

April 856.678.929 43.263.000 39.239.000 860.702.929

Mei 860.702.929 49.248.000 43.303.000 866.647.929

Juni 866.647.929 72.144.000 43.570.000 895.221.929

Juli 895.221.929 56.077.000 40.841.000 910.457.929

Agustus 910.457.929 54.751.000 41.878.000 923.330.929

September

923.330.929 69.884.00 56.002.000 937.212.929

Oktober 937.212.929 59.024.000 100.499.200 895.737.729

Nopember 895.737.729 42.956.000 48.320.000 890.373.729

Desember 890.373.729 45.243.000 43.738.000 891.829.429

| 106



Tabel III.C.4 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 144.681.300 6.444.000 5.185.000 145.940.300

Pebruari 145.940.300 9.480.000 8.205.000 147.215.300

Maret 147.215.300 3.238.000 - 150.453.300

April 150.453.300 4.053.000 4.743.000 149.763.300

Mei 149.763.300 7.949.000 6.913.000 150.799.300

Juni 150.799.300 12.909.000 12.533.000 151.175.300

Juli 151.175.300 13.046.000 18.060.000 146.161.300

Agustus 146.161.300 22.462.000 14.220.000 154.403.300

September 154.403.300 13.795.000 10.147.000 158.051.300

Oktober 158.051.300 - 17.640.000 140.411.300

Nopember 140.411.300 13.242.000 9.579.000 144.074.300

Desember 144.074.300 10.601.000 12.618.000 142.057.300


Tabel III.C.5 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 100.526.340 24.910.000 26.598.000 98.838.340

Pebruari 98.838.340 39.266.000 58.983.000 79.121.340

Maret 79.121.340 14.227.000 12.537.000 80.811.340

April 80.811.340 8.007.000 14.541.000 74.277.340

Mei 74.277.340 15.173.000 13.142.000 76.308.340

Juni 76.308.340 26.114.000 23.185.000 79.237.340

Juli 79.237.340 9.034.000 19.010.000 69.261.340

Agustus 69.261.340 13.434.000 12.306.000 70.389.340

September 70.389.340 35.933.000 25.991.000 80.331.340

Oktober 80.331.340 6.582.000 13.149.000 73.764.340

Nopember 73.764.340 22.673.000 14.797.000 81.640.340

Desember 81.640.340 22.223.000 14.130.000 89.733.340

| 107



Tabel III.C.6 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 66.302.300 7.821.000 13.270.000 60.853.300

Pebruari 60.853.300 8.550.000 13.464.000 55.939.300

Maret 55.939.300 9.100.000 8.566.000 56.473.300

April 56.473.300 14.200.000 11.167.800 59.505.500

Mei 59.505.500 12.250.000 17.545.000 54.210.500

Juni 54.210.500 12.100.000 15.094.500 51.216.000

Juli 51.216.000 15.300.000 9.697.000 56.819.000

Agustus 56.819.000 16.600.000 24.464.000 48.955.000

September 48.955.000 22.348.000 13.061.000 58.242.000

Oktober 58.242.000 9.350.000 11.444.000 56.148.000

Nopember 56.148.000 11.876.000 11.041.000 56.983.000

Desember 56.983.000 157.945.000 165.888.300 58.359.000


Tabel III.C.7 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 74.293.554 24.614.000 15.425.000 83.482.554

Pebruari 83.482.554 8.678.000 12.788.000 79.372.554

Maret 79.372.554 43.298.000 36.116.350 86.554.204

April 86.554.204 5.069.000 19.298.500 72.324.704

Mei 72.324.704 9.331.000 7.871.000 73.784.704

Juni 73.784.704 7.832.000 16.956.500 64.660.204

Juli 64.660.204 8.364.000 9.865.000 63.159.204

| 108


Agustus 63.159.204 10.661.000 6.034.000 67.786.204

September 67.786.204 3.506.000 5.354.000 65.938.204

Oktober 65.938.204 2.492.000 7.746.000 60.684.204

Nopember 60.684.204 3.946.000 3.186.000 61.444.204

Desember 61.444.204 10.529.000 6.790.500 65.182.704


Tabel III.C.8 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 25.382.150 3.016.000 4.123.000 24.275.150

Pebruari 24.275.150 2.841.000 3.066.000 24.050.150

Maret 24.050.150 1.241.000 3.741.000 21.550.150

April 21.550.150 616.000 1.230.000 20.936.150

Mei 20.936.150 3.468.000 5.266.000 19.138.150

Juni 19.138.150 2.923.000 3.012.000 19.049.150

Juli 19.049.150 - 1.972.000 17.077.150

Agustus 17.077.150 3.641.000 5.452.000 15.266.150

September

15.266.150 1.704.000 2.654.000 14.316.150

Oktober 14.316.150 786.000 3.571.000 11.531.150

Nopember 11.531.150 - 1.320.000 10.211.150

Desember 10.211.150 241.000 5.877.222 4.574.928


Tabel III.C.9 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 66.551.500 4.804.000 3.753.000 67.602.500

Pebruari 67.602.500 9.551.000 6.260.000 70.893.500

Maret 70.893.500 7.112.000 6.243.000 71.762.500

April 71.762.500 7.523.000 3.969.000 75.316.500

| 109


Mei 75.316.500 7.712.000 6.080.000 76.948.500

Juni 76.948.500 16.270.000 12.957.000 80.261.500

Juli 80.261.500 11.462.000 8.878.500 82.845.000

Agustus 82.845.000 4.200.000 9.577.000 77.468.000

September

77.468.000 5.564.000 8.716.000 74.316.000

Oktober 74.316.000 5.721.000 3.666.000 76.371.000

Nopember 76.371.000 6.665.000 7.908.000 75.128.000

Desember 75.128.000 12.773.000 5.969.000 81.932.000


Tabel III.C.10 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 2.098.600 3.640.000 1.571.000 4.167.600

Pebruari 4.167.600 - 50.000 4.117.600

Maret 4.117.600 1.051.900 206.000 4.963.500

April 4.963.500 - 1.070.000 3.893.500

Mei 3.893.500 - 500.000 3.393.500

Juni 3.393.500 2.000.000 2.065.000 3.328.500

Juli 3.328.500 5.621.000 605.000 8.344.500

Agustus 8.344.500 1.571.000 4.604.000 5.311.500

September

5.311.500 2.271.000 1.945.000 5.637.500

Oktober 5.637.500 206.000 1.285.000 4.558.500

Nopember 4.558.500 - 1.373.000 3.185.500

Desember 3.185.500 - 867.500 2.318.000

| 110



Tabel III.C.11 Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014

BULAN SALDO

AWAL (Rp) PENERIMA

AN (Rp) PENGELUAR

AN (Rp) SALDO AKHIR

(Rp)

Januari 2.842.000 96.935 2.668.935 270.000

Pebruari 270.000 591.000 30.000 831.000

Maret 831.000 191.000 802.000 220.000

April 220.000 - 161.000 59.000

Mei 59.000 - - 59.000

Juni 59.000 - - 59.000

Juli 59.000 91.000 - 150.000

Agustus 150.000 116.000 91.000 175.000

September 175.000 182.000 357.000 -

Oktober - 1.921.000 1.285.000 636.000

Nopember 636.000 1.232.000 285.000 1.583.000

Desember 1.583.000 282.000 368.000 1.497.000

C. MINUTASI PERKARA PIDANA

Minutasi perkara pidana pada tahun 2014, secara umum di Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Palembang sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan yang

diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif

kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi perkara

pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

Tabel III.D.1 Rekapitulasi Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014

| 111


NO

SATKER SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI SISA 2014




23 837 860 0








11 Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang

0 17 17 0

12 Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang

9 57 62 4





Tabel III.D.2 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA

PUTUS MINUTASI SISA

Januari 7 8 15 0

Pebruari 0 15 9 6

Maret 6 14 18 2

April 2 10 4 8

Mei 8 13 18 3

Juni 3 24 17 10

Juli 10 10 17 3

Agustus 3 9 10 2

| 112


September

2 17 19 0

Oktober 0 10 7 3

Nopember 3 35 36 2

Desember 2 28 23 7


Tabel III.D.3 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA

PUTUS MINUTASI SISA 2011

Januari 154 167 123 198

Pebruari 198 168 156 210

Maret 210 179 162 227

April 227 196 184 239

Mei 239 165 147 257

Juni 257 199 274 182

Juli 182 128 118 192

Agustus 192 123 184 131

September 131 144 190 85

Oktober 85 153 122 116

Nopember 116 104 128 92

Desember 92 174 162 104


Tabel III.D.4 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun

2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 23 111 116 18


Maret 17 80 83 14

| 113


April 14 66 66 14

Mei 14 69 83 0

Juni 0 76 67 9

Juli 9 55 55 9

Agustus 9 60 69 0

September 0 54 54 0

Oktober 0 62 62 0

Nopember 0 44 44 0

Desember 0 66 66 0


Tabel III.D.5 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 123 48 27 144

Pebruari 144 101 104 141

Maret 141 86 86 141

April 141 56 48 149

Mei 149 66 71 144

Juni 144 57 43 158

Juli 158 93 105 146

Agustus 146 68 73 141

September 141 100 159 82

Oktober 82 71 28 125

Nopember 126 62 73 115

Desember 115 63 79 99

| 114



Tabel III.D.6 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun

2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 0 63 58 5

Pebruari 5 54 57 2

Maret 2 69 66 5

April 5 69 68 6

Mei 6 48 47 7

Juni 7 37 38 6

Juli 6 72 69 9

Agustus 9 53 55 7

September 7 68 71 4

Oktober 4 60 56 8

Nopember 8 60 59 9

Desember 9 55 46 18


Tabel III.D.7 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 69 60 42 87

Pebruari 87 92 71 108

Maret 108 87 147 48

April 49 63 56 56

Mei 56 43 36 63

Juni 63 73 74 62

Juli 62 62 60 64

Agustus 64 26 43 47


| 115


Oktober 49 57 36 70


Desember 64 80 102 42


Tabel III.D.8 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 45 25 24 46


Maret 60 24 27 57

April 57 26 39 44

Mei 44 43 17 70

Juni 70 47 34 83

Juli 83 25 62 46

Agustus 46 19 40 25

September

25 63 65 23

Oktober 23 18 33 8

Nopember 8 26 23 11



Tabel III.D.9 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 150 43 30 163

Pebruari 163 41 19 185

Maret 185 64 12 237

April 237 57 100 194

Mei 194 22 13 203

Juni 203 32 86 149

| 116


Juli 149 42 37 154

Agustus 255 35 0 290

September 290 84 14 360

Oktober 360 39 109 290

Nopember 290 43 33 300

Desember 300 46 0 346


Tabel III.D.10 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 3 18 7 14


Maret 12 20 25 7

April 7 28 34 1

Mei 1 16 8 9

Juni 9 20 14 15

Juli 15 20 35 0

Agustus 0 20 18 2

September

2 36 38 0

Oktober 0 14 14 0

Nopember 0 20 20 0

Desember 0 25 25 0


Tabel III.D.11 Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 12 3 0 15

Pebruari 15 14 8 21

| 117


Maret 21 19 13 27

April 27 13 6 34

Mei 34 4 12 26

Juni 26 11 8 29

Juli 29 8 3 34

Agustus 34 8 14 28

September

28 10 6 32

Oktober 32 2 21 13

Nopember 13 8 7 14

Desember 14 9 5 18

11) Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang

Tabel III.D.12 Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 0 1 1 0

Pebruari 0 2 2 0

Maret 0 2 1 1

April 1 4 5 0

Mei 0 1 0 1

Juni 1 1 2 0

Juli 0 1 0 1

Agustus 1 0 1 0

September

0 2 2 0

Oktober 0 2 0 2

Nopember 2 0 2 0

Desember 0 1 1 0

| 118


12) Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang Tabel III.D.13

Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 9 9 3 15

Pebruari 15 0 9 6

Maret 6 6 4 8

April 8 7 6 9

Mei 9 4 4 9

Juni 9 3 4 8

Juli 8 8 4 12

Agustus 12 3 7 8

September 8 2 8 2

Oktober 2 5 5 2

Nopember 2 6 2 6

Desember 6 4 6 4

D. MINUTASI PERKARA PERDATA

Minutasi perkara perdata pada tahun 2014, secara umum di Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Palembang juga sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan

yang diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi

relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi

perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

| 119


Tabel III.E.1 Rekapitulasi Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Tahun 2014

NO

SATKER SISA 2013

PERKARA PUTUS

MINUTASI SISA 2014




0 37 37 0








11 Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

1 26 25 2





Tabel III.E.2 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2014

BULAN SISA BLN

LALU PERKARA


Januari 2 14 7 9

Pebruari 9 13 15 7

Maret 7 14 9 12

April 12 14 17 9

| 120


Mei 9 15 24 0

Juni 0 16 5 11

Juli 11 12 16 7

Agustus 7 4 8 3

September 3 8 9 2

Oktober 2 7 5 4

Nopember 4 12 14 2

Desember 2 8 4 6


Tabel III.E.3 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2014

BULAN SISA 2013 PERKARA


Januari 34 19 19 34


Maret 38 15 9 44

April 44 11 20 35

Mei 35 15 11 39

Juni 39 20 20 39

Juli 39 32 33 38

Agustus 38 12 29 21


Oktober 20 19 22 17




Tabel III.E.3 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2014



Januari 0 3 3 0

| 121


Pebruari 0 3 3 0

Maret 0 1 1 0

April 0 1 1 0

Mei 0 2 2 0

Juni 0 1 1 0

Juli 0 2 2 0

Agustus 0 5 5 0

September

0 7 7 0

Oktober 0 3 3 0

Nopember 0 5 5 0

Desember 0 4 4 0


Tabel III.E.5 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2014



Januari 0 5 5 0

Pebruari 0 2 2 0

Maret 0 3 3 0

April 0 3 3 0

Mei 0 2 2 0

Juni 0 3 3 0

Juli 0 6 6 0

Agustus 0 1 1 0

September

0 3 3 0

Oktober 0 3 3 0

Nopember 0 0 0 0

Desember 0 2 2 0

| 122



Tabel III.E.6 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun

2014



Januari 1 1 2 0

Pebruari 0 3 1 2

Maret 2 1 3 0

April 0 2 2 0

Mei 0 1 1 0

Juni 0 4 4 0

Juli 0 1 1 0

Agustus 0 0 0 0

September 0 0 0 0

Oktober 0 4 3 1

Nopember 1 3 1 3

Desember 3 2 2 3


Tabel III.E.7 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2014



Januari 3 6 3 6

Pebruari 6 3 2 7

Maret 7 3 3 7

April 7 4 5 6

Mei 6 2 3 5

Juni 5 2 1 6

Juli 6 6 1 11

Agustus 11 0 4 7

September 7 1 2 6

Oktober 6 1 5 2

Nopember 2 1 0 3

| 123


Desember 3 0 2 1


Tabel III.E.8 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2014



Januari 2 3 0 5

Pebruari 5 0 3 2

Maret 2 1 3 0

April 0 0 0 0

Mei 0 1 1 0

Juni 0 2 2 0

Juli 0 1 1 0

Agustus 0 1 1 0

September 0 2 0 2

Oktober 2 0 2 0

Nopember 0 0 0 0

Desember 0 0 0 0


Tabel III.E.9 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun

2014



Januari 15 1 0 16

Pebruari 16 3 0 19

Maret 19 1 0 20

April 20 5 3 22

Mei 22 1 0 23

Juni 23 1 3 21

Juli 23 2 2 23

| 124


Agustus 23 9 1 31

September 31 2 3 30

Oktober 30 2 2 30

Nopember 30 1 0 31

Desember 31 5 6 30


Tabel III.E.10 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2014



Januari 0 0 0 0

Pebruari 0 0 0 0

Maret 0 0 0 0

April 0 0 0 0

Mei 0 0 0 0

Juni 0 0 0 0

Juli 0 0 0 0

Agustus 0 4 4 0

September 0 0 0 0

Oktober 0 0 0 0

Nopember 0 1 1 0

Desember 0 2 2 0


Tabel III.E.10 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun

2014



Januari 0 2 0 2

Pebruari 2 0 0 2

Maret 2 1 0 3

| 125


April 3 0 0 3

Mei 3 0 3 0

Juni 0 0 0 0

Juli 0 0 0 0

Agustus 0 0 0 0

September 0 0 0 0

Oktober 0 0 0 0

Nopember 0 0 0 0

Desember 0 0 0 0

11) Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

Tabel III.A.11 Minutasi Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tahun 2014



Januari 1 1 2 0

Pebruari 0 0 0 0

Maret 0 4 0 4

April 4 2 1 5

Mei 5 3 6 2

Juni 2 1 2 1

Juli 1 4 2 3

Agustus 3 2 3 2

September 2 3 5 0

Oktober 0 1 0 1

Nopember 1 3 2 2

Desember 2 2 2 2

| 126


NO

SATKER

PERKARA JML PAN

I TERA/PP

KET

PIDANA PERDATA

Sisa 2013

Putus

Minutas

i

Sisa

Sisa

2013

Putus

Minutas

i

Sisa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PT Palembang 7 193 193 7 2 137 133 6 24

2 PN Palembang 154 1922 1972 104 34 223 240 17 35

3 PN Lubuk Linggau

23 837 860 0 0 37 37 0 11

4 PN Sekayu 123 875 897 101 0 33 33 0 11

5 PN Kayu Agung

0 711 693 18 1 22 20 3 8

6 PN Baturaja 69 765 793 41 3 29 31 1 12

7 PN Muara Enim

45 390 424 11 2 11 13 0 12

8 PN Lahat 150 548 453 245 15 33 20 28 10

9 PN Prabumulih 3 264 267 0 0 7 7 0 10

10 PN Pagar Alam

12 109 103 18 0 3 3 0 6

Keterangan : - Sisa 2013 = sisa perkara putus tahun 2013 yang belum diminutasi - Putus = jumlah perkara yang diputus pada tahun 2014 - Minutasi = jumlah perkara putus yang telah diminutasi pada tahun 2014 - Sisa = sisa perkara putus yang belum diminutasi pada tahun 2014

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu

yang dapat dipakai sebagai alat dakam mencapai maksud atau tujuan sedangkan

sarana lebih ditujukan untuk benda-benda bergerak seperti komputer, meja dan

lain-lain. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang untuk

| 127


terlaksananya suatu kegiatan, prasarana lebih ditunjukan pada benda-benda yang

tidak bergerak seperti gedung, ruang dan tanah.

Dalam pengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa

kegiatan yaitu :

1. Pengadaan

Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk

menunjang pelaksanaan tugas. Berikut adalah pengadaan sarana dan

prasarana yang dilakukan selama tahun 2014 diwilayah hukum Pengadilan

Tinggi Palembang.

No.

Satuan Kerja

Rincian Pengadaan Sarana dan Prasarana

Ket.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


- - - -

Rp. 1.200.000.000,- - -

1.800.000.000,-

985.000.000,-

1.003.750.000,-

Rehab Gedung Tahap II

Rehab Gedung Tahap II

PembangunanTahap Finising

PembangunanTahap Finising

J U M L A H

4.988.750.000

2. Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satker atau petugas untuk

menampung hasil pengadaan baik yang berasal dari pembelian atau hibah.

Tujuan dari penyimpanan tersebut antara lain agar barang tidak rusak atau

| 128


hilang, tersusun rapi untuk memudahkan dalam pengawasan dan analisis

barang. Nama-nama penyimpan BMN Pengadilan Tinggi Palembang dan

Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, terdapat pada tabel di bawah ini :

No.

Satuan Kerja

Petugas

Ket.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Khoirul M, ST., SH.,MH dan Evy Yuniasthy, AMd

Andrianto F, S.Kom & A. Irfansyah

Rionaldo S. Sigalingging, S.Kom

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan terus menerus untuk mengusahakan agar

sarana dan prasarana kantor tetap dalam keadaan baik dalam DIPA

Pengadilan Tinggi Palembang dan DIPA pengadilan negeri se Sumatera

Selatan. Telah dialokasikan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.

Alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan Tahun Anggaran

2014.

No Satker

Gedung Kantor

Rumdin Roda 4

Roda2

Peralatan & mesin

1 PT Palembang 137.923.000 6.000.000 128.800.000 3.000.000 34.650.000

2 PN Palembang 88.000.000 6.000.000 95.200.000 21.000.000 62.770.000

| 129


3 PN Lubuk Linggau 145.040.000 50.000.000 63.740.000 4.000.000 18.800.000

4 PN Kayu Agung 57.240.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000 42.250.000

5 PN Sekayu 15.050.000 0 6.000.000 3.000.000 2.890.000

6 PN Muara Enim 50.700.000 1.506.000 19.500.000 9.000.000 49.192.000

7 PN Baturaja 53.757.000 4.000.000 36.000.000 25.295.000 23.192.000

8 PN Lahat 111.660.000 12.000.000 45.000.000 9.000.000 32.101.000

9 PN Prabumulih 13.887.000 0 36.000.000 6.400.000 25.000.000

10 PN Pagar Alam 16.486.000 0 7.000.000 800.000 0

T O T A L 689.743.000 84.506.000 444.240.000 88.995.000 290.845.000

4. Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan

mendukung tertib pengelolaan BMN. Penatausahaan BMN adalah rangkaian

kegiatan yang meliputi pembukuan inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai

ketentuan yang berlaku. Di Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumatera

Selatan, alat yang digunakan untuk melakukan penatausahaan BMN adalah

aplikasi sistem informasi manajemen dan akutansi barang milik negara

(SIMAK-BMN) dan aplikasi persediaan.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah manejemen keuangan

negara. Dalam arti sempit pengelolaan keuangan negara adalah administrasi

keuangan negara atau tata usaha keuangan negara.

Penggunaan keuangan negara yang tertuang dalam DIPA masing-masing satker

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas sesuai tupoksi masing-

masing, satuan kerja dituntut dapat menyusun rencana kerja dan anggaran secara

jelas, terencana dan berkesinambungan dalam menghasilakan pelayanan bagi

masyarakat. Rencana kerja dan anggaran disusun dalam satu kesatuan dokumen

| 130


yang secara konfrensif memuat rencana kegiatan satker, rencana kebutuhan dana

untuk mendukung kegiatan tersebut dan rencana penerimaan setoran Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Pada prinsipnya pengelolaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang

dan PN se Sumsel mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Dalam

pengelolaan keuangan. Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel melalui

tahapan-tahapan :

1. Penyusunan anggaran

2. Pelaksanaan anggaran

3. Pengawasan anggaran

4. Pertanggungjawaban anggaran

1. penyusunan anggaran

Pada tahap awal penyuusnan anggaran satker-satker menyusun rencana kerja dan

anggaran untuk masing-masing satker. :

Tabel Usulan RKAKL TA 2014

No Satker Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

Program peningktan sarana dan prasarana aparatur MA

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum

1 PT Palembang 19.647.586.000 31.646.500.000 227.400.000

2 PN Palembang 21.168.167.000 - 390.453.000

3 PN Lubuk linggau 2.100.289.000 - 98.640.000

4 PN Sekayu 4.163.488.000 9.232.844.000 209.220.000

5 PN kayuagung 6.920.245.000 - 50.700.000

6 PN Muara Enim 3.063.146.000 1.865.500.000 160.350.000

7 PN Lahat 4.997.605.000 54.500.000 86.000.000

| 131


8 PN Baturaja 4.774.205.000 1.200.000.000 117.250.000

9 PN Prabumulih 4.369.514.000 3.051.000.000 40.000.000

10 PN Pagaralam 2.717.406.000 - 19.000.000

2. pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan

anggaran oleh Menteri Keuangan untuk dokumen dan pelaksanaan anggaran

adalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pengadilan Tinggi Palembang

dan PN se Sumsel dalam melaksanakan anggaran berpedoman pada peraturan-

peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, mulai dari ketersediaan

dana, pengajuan tagihan kepada negara, penatausahaan dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah pagu angaran DIPA Pengadilan

Tinggi Palembang dan PN se Sumsel TA 2014.

DIPA 01 (BUA Mahkamah Agung RI )

NO SATKER PAGU DIPA TOTAL REALISASI SISA DANA

Rp %

1 2 3 4 5 6

1 PT Palembang 17.544.013.000 17.026.251.282 97.07 517.761.718

a. Belanja pegawai 16.130.950.000 15.655.180.652 97.05 475.769.348

b. Belanja Barang 1.413.063.000 1.371.070.630 97.03 41.992.370

c. Belanja Modal

2 PN Palembang 17.633.372.000 17.386.060.639 98.60 247.311.361


b. Belanja Barang 1.629.910.000 1.607.742.900 98.64 22.167.100

c. Belanja Modal - - - -

3 PN Lubuk Linggau 5.310.436.000 5.247.096.419 98.81 63.339.581

| 132



b. Belanja Barang 788.506.000 773.607.156 96.11 14.898.844

c. Belanja Modal

4 PN Sekayu 5.730.856.000 5.254.936.502 91.70 475.919.498


b. Belanja Barang 515.585.000 450.069.183 87.29 65.515.817

c. Belanja Modal 1.200.000.000 1.044.133.000 87.01 155.867.000

5 PN Kayuagung 3.968.200.000 3.894.742.976 98.16 73.457.024


b. Belanja Barang 562.449.000 534.678.889 96.06 27.770.111

c. Belanja Modal

6 PN Muaraenim 4.460.735.000 3.802.224.950 85.26 657.510.050


b. Belanja Barang 585.901.000 560.841.394 95.72 25.059.606

c. Belanja Modal

7 PN Lahat 5.328.270.000 5.199.188.937 97.59 129.081.063


b. Belanja Barang 733.536.000 678.551.764 92.50 54.964.236

c. Belanja Modal 1.800.000.000 1.769.258.172 98.29 30.741.828

8 PN Baturaja 3.718.381.000 3.727.442.974 100.24 (9.061.974)

a. Belanja pegawai 3.147.932.000 3.192.317.068 101.41 (44.385.068)

b. Belanja Barang 570.449.000 535.125.906 93.81 36.323.094

c. Belanja Modal

9 PN Prabumulih 4.774.844.000 4.317.300.436 90.42 457.543.564


b. Belanja Barang 556.700.00 546.048.088 98.09 10.651.912

c. Belanja Modal 1.000.000.000 932.898.500 93.29 67.101.500

10 PN Pagaralam 4.240.538.000 4.079.713.254 96.21 160.824.746


b. Belanja Barang 519.400.000 479.733.301 92.36 39.666.699

c. Belanja Modal 1.003.750.000 948.069.000 94.45 55.681.000

| 133


DIPA 03 (Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI)

NO SATKER PAGU DIPA TOTAL REALISASI SISA DANA

Rp %

1 2 3 4 5 6

1 PT Palembang 227.400.000 193.054.772 84.97 34.345.228

2 PN Palembang 361.053.000 348.211.000 96.44 12.842.000

3 PN Lubuk Linggau 51.000.000 50.364.660 98.75 635.340

4 PN Sekayu 99.640.000 92.851.450 93.19 6.788.550

5 PN Kayuagung 98.640.000 68.237.200 69.18 30.402.800

6 PN Muaraenim 86.000.000 79.630.250 92.59 6.369.750

7 PN Lahat 160.350.000 0 0 0

8 PN Baturaja 87.400.000 86.475.000 98.94 925.000

9 PN Prabumulih 33.000.000 32.000.000 96.97 1.000.000

10 PN Pagaralam 19.000.000 10.482.500 55.17 8.517.500

3. pengawasan anggaran

Pengawasan anggaran terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan

langsung masing-masing satker, sekurang-kurangnya satu bulan sekali.

4. pertanggungjawaban anggaran

Sesuai dengan asas akuntabilitas, setiap satker-satker diwilayah Pengadilan Tinggi

Palembang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran

masing-masing melalui sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi

mamejemen akuntansi BMN (SIMAK-BMN).

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker-

satker juga diiringi dengan kewajiban pertanggungjawaban setiap bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran.

| 134


E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan

sarana transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Dengan teknologi informasi

maka akses publik untuk mendapat informasi pengadilan akan menjadi lebih

mudah.

Dukungan Teknologi Informasi untuk menejemen SDM mencakup menejemen

personalia, aktivitas promosi, mutasi, rotasi, pendidikan, pelatihan, penyediaan

fasilitas untuk pembelajaran, misalnya e-learning.

Aplikasi untuk manajemen keuangan mencakup aspek keuangan dan akuntasi,

perencanaan anggaran dan manajemen aset yaitu antara lain, aplikasi RKA-KL,

SAKPA, SMAK-BMN. Saat ini aplikasi tersebut disediakan oleh Kementerian

Keuangan Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel saat ini telah menggunakan

internet untuk menyampaikan informasi mengenai perkara dan informasi lainnya

dan hal ini dapat di akses publik melalui masing-masing situs Pengadilan Tinggi

Palembang atau PN se Sumsel.

Penerapan Teknologi Informasi tersebut sangat mendukung efisiensi dan

effektifitas dalam bekerja. Aplikasi yang berbasis website yang digunakan

Pengadilan Tinggi Palembang dan PN se Sumsel antara lain, SIMAK BMN,

SAKPA, CTS, SIMPEG dan KOMDANAS, dengan manfaat Teknologi Informasi

yang baik dan benar tugas pokok akan dapat dilaksanakan dengan baik, lebih

cepat dan lebih mudah.

| 135


F. REGULASI TAHUN 2014

Mahkamah Agung RI mengeluarkan dua bentuk aturan yang dipedomani oleh

badan-badan peradilan di bawahnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI dan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI .

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah

Agung RI sebagai berikut :

1. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pembinaan pelayanan hukum bagi

masyarakat tak mampu di pengadilan secara cuma-cuma. Untuk itu Pengadilan

Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Palembang telah menyediakan ruang pos

bakum untuk berkonsultasi perkara. Untuk menindak lanjuti Perma tersebut,

Dirjen Badilum menerbitkan keputusan Dirjen No. : 52/DJU/SK/HK.006/5/2014

tentang petunjuk pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2014 tersebut.

2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2014 tentang tata cara

pelaksanaan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan pemberi hibah.

3. Perma No. 3 Tahun 2014 tentang penunjukan hakim khusus perkara pidana

pemilu presiden dan wapres.

4. Perma No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem

peradailan pidana anak.

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI sebagai berikut :

1. SEMA no. 1 Tahun 2014 tentang surat edaran Mahkamah Agung RI no 14

tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan

kasasi dan peninjauan kembali.

2. SEMA no. 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat

pertama dan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan.

| 136


Untuk effektifitas terhadap penyelesaian perkara diwilayah hukum Pengadilan

Tinggi Palembang, menggunakan sistem informasi penelusuran perkara.

3. SEMA no. 3 tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara

voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu.

4. SEMA no 4 tahun 2014 tentang pemberlakukaan rumusan hasil rapat pleno

kamar Mahkamah Agung RI tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas

pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2014 :

1. SK KMA No. 44/SK/III/2014 tentang pemberlakuaan template putusan dan

standar penomoran perkara peradilan umum

| 137


BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan baik

sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk

memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan,

administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-

Sumatera Selatan dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada SK Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006

tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan.

Dilingkungan Pengadilan tingkat banding pelaksanaan pengawasan melekat

wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang

- Seluruh Pejabat Kepaniteraan

- Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang

Dilingkungan Pengadilan Tingkat pertama pelaksanaan pengawasan melekat,

wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Negeri

- Seluruh Pejabat Kepaniteraan

- Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Negeri se- Sumatera

Selatan

| 138


Pada tahun 2014 telah dilakukan pengawasan reguler terhadap Pengadilan

Negeri se- Sumatera Selatan dan pengawasan bidang-bidang oleh Hakim

pengawas bidang di Pengadilan Tinggi Palembang.

Pelaksanaan pengawasan reguler dilakukan dengan teknik pemeriksaan,

monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan,

Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum, dan

pelayanan publik, sedangkan pelaksanaan pengawasan kasus dilakukan

berdasarkan dari pengaduan dan laporan pihak ketiga.

1. Pengawasan Reguler tahun 2014 meliputi Pengadilan Negeri se- Sumatera

Selatan

| 139


1. Data Hakim Tinggi Pengawas Daerah

No.

Satuan Kerja

Pengawas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengadilan Negeri Palembang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Kayu Agung Pengadilan Negeri Sekayu Pengadilan Negeri Baturaja Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Lahat Pengadilan Negeri Prabumulih Pengadilan Negeri Pagaralam

1. H. Sumantri, SH, MH 2. Torang H Tampuboln, SH, MH 3. Hj. Nurlela Katun, SH, MH 4. H. Abdullah, SH, MH 5. Respatun Wisnu Wardoyo, SH 6. Johny Santosa, SH, MH 7. Chairuddin Idrus, SH, MH 8. Ansyori, SH

1. Torang H Tampubolon, SH, MH 2. Daniel Rimpan, SH 3. Agus Hariyadi, SH, MH

1. H. Syafwan Zubir, SH, M.Hum 2. H. Marsup, SH

1. Anwar M. Noer, SH 2. Dr. Erwin M Malau, SH, MH

1. Hj. Nurlela Katun, SH, MH 2. Moh. Eka Kartika, EM, SH, M.Hum

1. Arifin Edy Suryanto, SH 2. Hj. Bettina Yahya, SH, M.Hum

1. Respatun Wisnu Wardoyo, SH 2. Siti Farida MT, SH, MH

1. HM. Daud Ahmad, SH, MH 2. H, Hanifah Hidayah Noor, SH, MH

H. Marsup, SH Herman Heller Hutapea, SH

2. Data Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan

No.

Bidang

Pengawas

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PERDATA PIDANA HUKUM/JURU BICARA & HUMAS UMUM KEUANGAN KEPEGAWAIAN

Respatun Wisnu Wardoyo, SH Torang H. Tampubolon, SH, MH Moh. Eka Kartika EM, SH, M.Hum Marsup, SH Hj. Nurlela Katun, SH, MH Hanifah Hidayat Noor, SH, MH

| 140


Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang

meliputi bidang admnistrasi perkara dan administrasi kesekretariatan. Dari hasil

pengawasan yang dilakukan sudah barang tentu terdapat temuan-temuan, namun

pemeriksaan dan pengawasan tersebut bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan

akan tetapi bagaimana meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut dimasa mendatang,

temuan-temuan ini disampaikan oleh Tim Pengawas baik secara lisan maupun tertulis

dalam bentuk koreksi dan perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan tugas

sehari-hari di Pengadilan Tingkat Pertama se Sumatera Selatan.

B. EVALUASI

Evaluasi hasil pengawasan sebagai bahan penyusunan rekomendasi terhadap

program kerja dan satker, hasil evaluasi pengawasan berbentuk laporan yang

disampaikan oleh tim pengawas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2014 melakukan pengawasan ke 9

(sembilan) pengadilan negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang

substansi pengawasan sebagai berikut :

1. Manajemen Peradilan

Meliputi program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan

pembinaan, kendala dan hambatan, faktor-faktor yang mendukung serta

evaluasi kegiatan

2. Administrasi Perkara

Meliputi pola prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan

perkara, pengarsipan dan pelaporan.

3. Administrasi Persidangan

| 141


Meliputi sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim, ketepatan

waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, minutasi perkara, pelaksanaan

putusan.

4. Administrasi Umum

Meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Umum

5. Pelayanan Publik

Meliputi pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan,

pembinaan dan pengembangan SDM, pemeliharaan/peralatan inventaris,

tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersamaan dan kerapihan,

kecepatan dan ketepatan penanganan perkara serta tingkat pengaduan

masyarakat

Dari hasil pengawasan di pengadilan negeri se Sumatera Selatan dapat

diambil kesimpulan bahwa seluruh pengadilan negeri dapat dikatakan sudah

sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas administrasi perkara dan administrasi

umum sesuai dengan buku II Mahkamah Agung RI dan SOP masing-masing

pengadilan negeri.

| 142


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pelaksanan kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang selama tahun 2014 dapat

dilaksanakan dengan baik.

1. Penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2013 sebanyak 10 perkara, perkara

pidana masuk tahun 2014 sebanyak 204 perkara, perkara putus 193 perkara

sisa perkara pidana tahun 2014 sebanyak 21 perkara. Sedangkan

penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013 sebanyak 27 perkara, perkara

masuk sebanyak 143 perkara putus sebanyak 137 perkara dan sisa perkara

perdata tahun 2014 sebanyak 33 perkara. Untuk perkara Tipikor sisa tahun

2013 sebanyak 2 perkara, masuk sebanyak 18 perkara, perkara putus

sebanyak 17 perkara sedangkan sisa perkara 204 sebanyak 3 perkara.

2. Pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang telah dilaksanakan

dengan melakukan pengawasan dibidang administrasi peradilan dan

administrasi umum yang dilaksanakan satu tahun sekali.

3. Pelaksanaan anggaran untuk tahun 2014 telah dilaksanakan dengan baik

dengan penyerapan anggaran untuk Dipa 01 sebanyak 97, 07 % dan Dipa 03

sebanyak 84,97 %.

4. Sarana dan prasarana kantor masih sangat kurang karena tidak ada belanja

modal

B. REKOMENDASI

Melihat keadaan dan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Tinggi

Palembang hingga tahun 2014, baik itu dilihat dari segi fisik, materi maupun

| 143


kemampuan pengelolaannya, maka kami merekomendasikan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan perlu ditingkatkan lagi

2. Agar ada kenaikan pagu anggaran

3. Perlu ditingkatkan koordinasi dan pembinaan kepada unsur pimpinan

Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsinya.

Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, sebagai

pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang, semoga dapat menjadi bahan

evaluasi dan masukan dalam mencapai keajuan kinerja Pengadilan Tinggi

Palembang.

car - pt-palembang.go.id · bagan organisasi pengadilan tinggi palembang terlampir sebagai berikut...

Documents