LAPORAN SINGKAT

RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI

(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -- Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2012 Waktu : 19.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas 19

(sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru

Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : 28 dari jumlah 50 Anggota Komisi II DPR RI Hadir Mitra : Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham RI serta Menteri

Keuangan RI beserta para jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 dibuka pukul 19.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP. M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham RI serta Menteri Keuangan RI beserta para jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.

3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal penting terkait Daftar Inventarisasi Masalah atas 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dimaksud yaitu :

a. Pemerintah akan melakukan kajian terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru, baik dari aspek administratif, dari aspek teknis dan kewilayahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan penghapusan dan pengabungan daerah serta melakukan observasi lapangan dan menyampaikan rencana pembentukan daerah otonomi baru ini pada sidang DPD untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan.

b. Sesuai amanat peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 terdapat 4 faktor utama yaitu faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan yang perolehan total nilai indikator tersebut

TERBATAS

(Untuk Kalangan Sendiri)

harus memenuhi nilai tertentu, yaitu faktor kependudukan harus mencapai nilai antara 80 sampai dengan 100, faktor kemampuan ekonomi mencapai nilai 60-75, faktor potensi daerah mencapai nilai 60-75 dan faktor kemampuan keuangan mencapai nilai 60-75.

c. Dari aspek batas wilayah, terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi yaitu :

1) Peta wilayah yang perlu dilengkapi dengan cakupan wilayah, daftar nama kabupaten/kota, kecamatan yang menjadi cakupan provinsi serta garis batas wilayah harus jelas sampai tingkat desa dan disepakati oleh daerah yang berbatasan serta dilengkapi dengan titik koordinat dan digambarkan sesuai dengan keadaan tapografi dalam peta. Untuk pembentukan provinsi harus dengan skala 1:250.000. Sementara itu pembentukan kabupaten dengan skala 1:100.000 dan untuk pembentukan kota 1:50.000.

2) Batas wilayah yang berbatasan di laut perlu adanya kejelasan kepemilikan pulau untuk menghindari adanya sengketa kepemilikan pulau di kemudian hari.

3) Penentuan lokasi Ibukota harus merupakan hasil kajian daerah yang memuat pertama letak ibukota, penetapan ibukota melalui kajian studi kelayakan sesuai peraturan perundangan antara lain mencakup kondisi geografis. Yaitu memiliki resiko bencana alam paling sedikit, tidak berada dalam kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan memiliki kemiringan lereng kurang dari 21% memiliki kondisi drainase permukaan baik dan memiliki daya dukung tanah yang baik pula.

4) Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW perpedoman kepada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi untuk pembentukan provinsi dan peraturan daerah tentang rencana wilayah kabupaten untuk pembentukan kabupaten/kota.

5) Ketersediaan lahan.

6) Politik dan keamanan, yaitu kondisi masyarakat yang kondusif bagi berlakunya pemerintahan dan kemasyarakatan serta adanya kesepakatan masyarakat terhadap calon lokasi ibukota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

7) Sarana dan prasarana yaitu keberadaan sarana dan prasarana yang ada dalam wlayah calon ibukota atau pusat pemerintah yang menunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

8) Aksesbilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat.

d. Terkait penyerahan aset dari daerah induk ke daerah otonom baru, hal yang perlu menjadi perhatian adalah dari awal perlu diindentifikasi dan di inventarisasi aset-aset yang ada itu ketika daerah otonom baru dibentuk dalam waktu tidak terlalu lama, sudah dapat dialihkan seperti jalan, sekolah, kantor kecamatan, kantor kelurahan atau desa, puskesmas dan lain sebagainya.

e. Khusus dalam kaitan rencana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang perlu diperhatikan adalah apabila ada pengaturan terhadap pemberian dana hibah dari kabupaten/kota dalam cakupan wilayah, calon Propinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan kemampuan fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan mencermati penerimaan dana bagi hasil atau DBH, sumber daya alam, minyak dan gas yang selama ini telah diterima dari daerah penghasil di luar cakupan wilayah calon ProVinsi Kalimantan Utara tersebut.

f. Dalam menanggapi penjelasan DPR RI atas usul inisiatif 19 usulan pembentukan daerah otonom baru tersebut, pemerintah akan mendalami dan melakukan kajian secara komprehensif sesuai persyaratan dalam peraturan pemerintah No.78 Tahun 2007 atas dukungan yang telah diterima oleh pemerintah selanjutnya melakukan observasi ke lapangan. Dari kajian dan observasi tersebut selanjutnya dibahas dalam sidang DPDP untuk diminta saran dan pertimbangan.

g. Pemerintah mengharapkan Komisi II DPR RI dapat memahami berbagai langkah kebijakan pemerintah dalam pembentukan daerah otonomi baru melalui penyusunan desain besar penataan daerah yang disingkat dengan desartada di Indonesia untuk tahun 2010-2025.

II. KESIMPULAN

1. Terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, prinsipnya Komisi II DPR RI menyetujui untuk Pemerintah melakukan kajian lebih mendalam terhadap usulan RUU tersebut dan disepakati untuk membentuk Panitia Kerja (PANJA) dengan komposisi keanggotaan sebanyak 25 (dua puluh lima) yakni sebagai berikut :

Pimpinan : 4 orang

F-PD : 6 orang

F-PG : 4 orang

F-PDI Perjuangan : 4 orang

F-PKS : 2 orang

F-PAN : 1 orang

F-PPP : 1 orang

F-PKB : 1 orang

F-GERINDRA : 1 orang

F-HANURA : 1 orang

2. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas 19 (sembilan belas) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru dalam Panitia Kerja dilaksanakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 22.30 WIB.

KETUA RAPAT,

GANJAR PRANOWO A-365