S E K R E T A R I A T K P A N A S I O N A L

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

MEI 2009

Akhirnya perjanjian kerjasama antara KPA Nasional dan KORPRI jadi juga

dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2009 disaksikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan). Kerjasama ini sangat penting mengingat jumlah anggota KORPRI di seluruh Indonesia berjumlah 4,3 juta. Jika ditambah dengan anggota keluarga kurang lebih 20 juta jiwa, peranan KORPRI menjadi sangat berarti dalam upaya penanggulangan AIDS.

Pada bulan Mei ini ada beberapa nota kesepakatan yang dibuat. Tercatat untuk Global Fund Ronde 8 ada 9 Nota Kesepakatan yang dibuat antara Gubernur/Wakil Gubernur selaku Ketua KPA Provinsi dengan KPA Nasional. Dengan selesainya penandatanganan Nota Kesepakatan dan telah selesainya pertemuan persiapan dan penguatan Tim Provinsi dan Kab./Kota diharapkan implementasi program yang akan dilaksanakan 1 Juli 2009-30Juni 2011 akan membawa manfaat untuk percepatan upaya menyelamatkan jiwa rakyat Indonesia di 12 Provinsi

Sekretariat KPA NasionalMenara Eksekutif Lt. 9Jl. M.H. Thamrin Kav.9, JakpusTelp. (021) 3901758 Fax (021) 3902665www.aidsindonesia.or.id

Isi Pelaksanaan Kegiatan(Berdasarkan tugas dan fungsi pokok)

A. Langkah Strategis

B. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

C. Penyebaran Informasi

D. Kerjasama Regional dan Internasional

E. Pemantauan dan Evaluasi

F. Arahan Kepada KPA di Daerah

G. Pengembangan Sekretariat KPAN

Pendahuluan

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara KPA Nasional dengan KORPRI, Jakarta, 19 Mei 2009

2

A. LANGKAH STRATEGIS

Dengan tujuan memberikan wawasan risiko dan bahaya penyakit HIV dan AIDS serta upaya

pencegahannya kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara, serta perwakilan dari Lembaga Kepresidenan lainnya, pada tanggal 20 Mei 2009 bertempat di Aula Serba Guna Sekretariat Negara, Jakarta dilakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan HIV dan AIDS. Lebih jauh sosialisasi ini tidak hanya berguna bagi mereka yang ikut dalam acara tersebut tetapi juga untuk keluarganya sehingga dapat dicegah sebanyak mungkin orang untuk tidak terjangkit HIV dan AIDS.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang

Pemerintah dan melibatkan semua unsur yang ada di lingkungan Kantor Sekretariat Kabinet. Sekretaris KPA Nasional, Ibu Nafsiah Mboi bersama Prof. DR. Syamsuridjal Djauzi selaku dokter ahli HIV dan pendiri Yayasan Peduli AIDS bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut.

Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai HIV dan AIDS dan upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan penyakit ini, maka segenap lingkungan pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara dapat ikut berperan aktif dalam upaya penurunan epidemi HIV.

SOSIALISASI PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI LINGKUNGAN KANTOR SEKRETARIAT KABINET DAN SEKRETARIAT NEGARA

Pada tanggal 28 Mei 2009, Sekretarias KPA Nasional, Ibu Nafsiah Mboi melakukan Video

Conference mengisi sesi kuliah pencegahan HIV dan AIDS di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta. Topik yang diketengahkan dalam acara tersebut adalah Policy Issues on HIV and AIDS Prevention. Program ini merupakan kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dan Global Development Learning Network (GDLN) dengan sponsor dari UNESCO Jakarta.

Program perkuliahan ini diselenggarakan untuk menyebarluaskan informasi tentang HIV dan AIDS di kalangan generasi muda agar dapat menghadapi epidemi HIV. Melalui program ini peserta diharapkan memahami sejarah penyakit dan konsep yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.

Kegiatan ini melibatkan empat negara yaitu Indonesia, Philippina, Malaysia dan Timor Leste. Para peserta berasal dari Universiatas Diponogoro, Univ. Ubud Bali, Univ. Gajah Mada, Univ. Airlangga, Univ. Indonesia (UI) dan dari Monash Sunway University. Universitas Indonesia ditunjuk sebagai host untuk kegiatan ini.

Kegiatan ini terdiri dari tujuh pertemuan dimana dua sesi teleconference akan dilakukan untuk masing-masing pertemuan. Para ahli dibidangnya diundang untuk memberikan perkuliahan di masing-masing sesi.

Ada lima aspek HIV dan AIDS yang disampaikan dalam sesi perkulihan ini:

Informasi dasar HIV dan AIDS1. Situasi terkini HIV dan AIDS2. Pencegahan HIV 3. dan AIDSD a m p a k 4. Ekonomi dan Sosial psikologis dari HIV dan AIDSB e b e r a p a 5. Perspektif dan Issue HIV dan AIDS

P r e s e n t a s i Sekretaris KPA Na-sional masuk dalam aspek “Beberapa perspektif dan Isue tentang HIV dan AIDs”. Beliau me-nyajikan Kebijakan program pencegahan HIV dan AIDs.

VIDEO CONFERENCE – LEARNING COURSE : HIV AND AIDS PREVENTION EDUCATION: Can We be a Part of Its Solution?

3

B. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Bertempat di Sekretariat KPA Nasional, pada tanggal 28 Mei 2009 dilangsungkan

pertemuan Pokja Papua. Beberapa agenda kegiatan yang dibahas meliputi: Rencana Strategis KPA Provinsi tahun 2007 – 2009, kegiatan Save Papua terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Papua dan Papua Barat dan Rencana inplementasi Global Fund Ronde 8 di Tanah Papua.

Terkait dengan implementasi program kegiatan dengan dukungan dana APBN, IPF dan GF Ronde 8, ditekankan agar KPA Provinsi benar-benar dapat memahami, mengawal, dan membina kegiatan-kegiatan pada tingkat kabupaten karena pemilihan kab./kota telah melalui proses pemilihan yang pajang dan terukur.

Pertemuan ini juga membahas UN Joint Program, program kerjasama seperti, Australia Indonesia Partnership for HIV (AIPH) 2008 – 2015, Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative (CHAI) serta kegiatan

yang didukung oleh HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI).

PERTEMUAN POKJA PAPUA

Masih terkait dengan Lokakarya Perluasan Program Pencegahan Melalui Transmisi

Seksual (PMTS), setelah kegiatan dilakukan di Jayapura, Semarang dan Jakarta, maka pada bulan Mei ini giliran Tanjung Pinang dan Denpasar yang menjadi tempat kegiatan Lokakarya tersebut.

Titik berat lokakarya ini adalah sosialisasi dan implementasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pedoman Perluasan Program PMTS dan Pembuatan Rencana Tindak Lanjut provinsi untuk implementasi perluasan program tersebut. Hasil lokakarya ini diharapkan adanya komitmen serta persetujuan peserta daerah untuk pelaksanaan program PMTS pada lokasi yang dipilih.

Pertemuan dibuka oleh Ibu Rina dari perwakilan KPA Provinsi Kepri. Beliau menegaskan bahwa perlunya program komprehensif yang mampu mengatasi IMS tidak hanya di tingkat klinik namun juga di lokasi. Oleh karena itu penguatan Pokja merupakan salah satu kunci pokok yang perlu dikuatkan.

Sama seperti lokakarya serupa di daerah lain, peserta lokakarya ini dibagi dalam dua kelas, dimana Kelas A untuk komponen perubahan perilaku, penguatan pokja pemangku kepentingan dan kondom. Kelas ini diikuti oleh peserta dari Dinas Kesehatan kab/kota, LSM penjangkau dan KPA Kota/Kab. Mereka mendapatkan pelatihan monitoring yang sebagian diikuti oleh petugas monev dari LSM dan KPA. Komponen perubahan perilaku dari kelas A melakukan pelatihan lapangan berupa wawancara survei cepat

yang ditujukan ke Wanita Pekerja Seks.Kelas B untuk komponen klinis. Kelas ini diikuti

oleh petugas puskesmas dari masing-masing kab./kota yang terdiri dari dokter, perawat/bidan, petugas administrasi puskesmas dan petugas laboratorium. Pada hari kedua peserta mendapatkan pelatihan lapangan di Klinik IMS Batu 24. Mereka mendapatkan pelatihan mengenai pemeriksaan sebanyak 20 Wanita Pekerja Seks.

Setelah praktek klinik selesai dilakukan, dilakukan role play pertemuan bulanan Pokja. Dalam pertemuan tersebut mereka memaparkan mengenai jumlah WPS yang telah dijangkau, jumlah wisma yang telah mendapat intervensi perubahan perilaku, jumlah WPS yang telah dirujuk, kendala-kendala di lapangan terkait rujukan dan perubahan perilaku dan rencana tindak lanjut pelaksanaan POKJA.

PROGRAM PENCEGAHAN MELALUI TRANSMISI SEKSUAL

Wawancara sebelum dilakukan pemeriksaan IMS oleh Petugas Kesehatan

4

Pada tanggal 11 Mei 2009, bertempat di Direktorat P2M Departemen Kesehatan

dilakukan pertemuan Country Coordination Mechanism (CCM). Pertemuan ini menjadi penting karena membahas pemilihan kandidat Principle Reciepient (PR) Global Fund ATM Ronde 9, presentasi proposal GF ATM Ronde 9 dan Blood Safety. Pak Arum Atmawikarta berkesempatan membuka dan memimpin jalannya pertemuan. Peserta yang hadir kurang lebih 48 orang mewakili Sektor Pemerintah, Non Pemerintah, Multilateral dan undangan lainnya.

Pada akhir diskusi ditentukan bahwa untuk sementara Nahdatul Ulama (NU) dan Departemen Kesehatan sebagai kandidat PR untuk Ronde 9. Supply darah diterima sebagai bagian dari proposal GF Ronde 9, namun proposal harus diperbaiki berdasarkan pada input yang diterima dari hasil pertemuan ini.

Pertemuan CCM selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2009. Ada tiga agenda yang dibicarakan pada pertemuan ini, yaitu:

Membicarakan Proposal GF Ronde 9 dan •pengajuan PR.Proposal Health System Strengthening (HSS) •untuk Blood Safety dan PR yang memasukan proposalProposal Health Information system•

Keputusan yang diambil, antara lain: Tiga kandidat yaitu Depkes, KPA Nasional dan •Nahdatul Ulama (NU) diajukan sebagai kandidat menjadi PR untuk GF ATM Ronde 9 oleh anggota CCM.Dua kandidat potensial untuk menjadi PR pada •GF Ronde 9 khusus untuk HSS Cross Cutting Blood Safety Intervention telah diajukan.CCM memutuskan untuk mengirim draft terakhir •dari proposal terkait dengan HSS Cross Cutting Blood Safety untuk seluruh anggota CCM untuk direview kembali.

CCM MEETING

C. PENYEBARAN INFORMASI

NASA National AIDS Spending Assessment, Technical •Report: AIDS Spending in Indonesia 2006-2007, Komisi Penanggulangan AIDS, 2008

Strategi Komunikasi Penanggulangan HIV dan AIDS •di Indonesia, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2008

ODHA dan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar• , Penelitian Partisipatif WHO, UNAIDS, KPA, 2006

Pedoman Prosedur Pelaksanaan Program •Pengurangan Dampak Buruk Bagi Pengguna Napza Suntik di Puskesmas, Komisi Penanggulangan AIDS, Bakti Husada, 2008

Fourteenth Quarterly Report (January to March •2009), Aksi Stop AIDS,2009

Rencana Kerja Program Komunikasi HIV di Tanah •Papua Periode 2009-2010, KPA Provinsi Papua dan Papua Barat, 2008

Strategic Communication Plan for HIV and AIDS: •Prevention and Management in Tanah Papua - Indonesia, KPA Provinsi Papua, Papua Barat, 2008

Mengenal Terapi ARV (Pengalaman ODHA),• Citra

Usaha Indonesia,2008

Pedoman Tatalaksana Infeksi HIV dan Terapi •Antiretroviral Pada Anak di Indonesia, Departemen Kesehatan, Bakti Husada,2008

Modul Pelatihan Keterampilan Dasar Penjangkauan •untuk Petugas Lapangan, Aksi Stop AIDS, 2004

BUKU BUKU YANG MASUK KE PUSAT INFORMASI AIDS NASIONAL (PIAN)

5

D. KERJASAMA INTERNASIONAL DAN REGIONAL

Untuk percepatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih

komprehensif di Indonesia, KPA Nasional (KPAN), KPAP Jawa Timur, Bali, serta Sulawesi Selatan menandatangani Nota Kesepakatan di Hotel Hyatt Surabaya pada tanggal 5 Mei 2009. Nota kesepakatan ini ditandatangani antara Sekretaris KPAN, Ibu Nafsiah Mboi SpA MPH, Gubernur Jatim yang diwakilkan Wagub Jatim Syaifullah Yusuf, Biro Kesra Pemda Bali, I Gusti Putu Ydi Arnawa, SH, Kabiro Kesra Sulawesi Selatan, Drs H Ilham A Gazaling Msi.

Acara penandatangan ini merupakan lanjutan kegiatan serupa dengan Gubernur DKI serta perwakilan Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah pada bulan April 2009. Juga untuk wilayah Sumatera, penandatangan dengan pemerintah daerah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

KPA Nasional bersama dengan Departemen Kesehatan, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) akan memantau dan bertanggung jawab untuk program pencegahan, penguatan sistem, dan penggerakkan masyarakat.

Melalui kerjasama yang transparan, Ibu Nafsiah memberikan pemaparan bahwa total dana yang diberikan oleh Global Fund sekitar Rp 438 miliar. Provinsi Bali akan memperoleh Rp 10,856 miliar, wilayah Sulawesi Selatan Rp 12,279 miliar, dan Jawa Timur 21,116 milliar. Ibu Nafsiah menegaskan “Pentingnya pemberdayaan masyarakat, termasuk populasi kunci, diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penanggulan HIV AIDS di Indonesia” .

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KPA NASIONAL DENGAN KPA DAERAH

Pada tanggal 19 Mei 2009, bertempat di Aula Serba Guna MENPAN, Jakarta dilakukan kegiatan

penandatangan nota kesepakatan antara KORPRI dan KPA Nasional. Penandatangan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI, Bpk Progo Nurdjaman. dengan Sekretaris KPA Nasional Ibu Nafsiah Mboi, dan disaksikan langsung oleh Menteri PemberdayaanAparaturNegaraBapakTaufikEfendi.

Latar belakang kesepakatan ini adalah jumlah kasus AIDS di Indonesia terus meningkat, diantara mereka yang tertular terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya. Mobilitas yang tinggi dari PNS menempatkan mereka ke dalam populasi yang rawan terpapar HIV. Pada saat ini PNS berjumlah 4,3 juta. KORPRI adalah wadah Pegawai Republik Indonesia yang mempunyai peranan strategis dalam rangka membantu pemberintah guna melakukan sosialisasi, berperan aktif untuk pencegahan dan melakukan respon terhadap epidemi HIV dan AIDS khususnya di kalangan PNS dan keluarganya di seluruh Indonesia.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan peran aktifnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. PNS mampu membentengi diri beserta keluarganya dari tertular HIV dan AIDS serta memberikan empati kepada yang sudah terlanjur tertular.

Setelah adanya kesepakatan ini akan ditindak lanjuti dengan pembentukan panitia/Tim Adhoc untuk merealisasikan kegiatan dalam bentuk nyata, untuk itu diperlukan pertemuan-pertemuan lanjutan diantara kedua pihak.

Pada akhir acara sambutan, Ibu Nafsiah memberikan pesan untuk semua yang hadir yang sebagian besar adalah pengurus KORPRI sebagai berikut: “Wahai bapak2 kalau Sentani sendiri tanpa istri, ingat Wamena wajib menahan nafsu, karena Nabire, nafsu bikin repot. Kalau Sorong senyum oke, rayu oke, naik gampang awas Biak kau bunuh istri anak kau”.

PENANDATANGANAN KERJASAMA KPA NASIONAL DAN KORPRI

“Memang kerisauan kami adalah makin lama makin banyak anggota korpri baik yang masih aktif maupun sudah pensiun ternyata ditemukan positif HIV bahkan sudah menderita AIDS dan ada yang sudah menularkan pada istri dan anak” (Bu Nafsiah pada penandatangan MOU antara

KORPRI dan KPA Nasional)

Penandatanganan Kerjasama KPA Nasional dengan KPA Provinsi Bali, Mei 2009

Acara Penandatangan MoU antara KORPRI dan KPA Nasional, Jakarta, 19 Mei 2009

6

Pada tanggal 25 Mei 2009, bertempat di Sekretariat KPA Nasional dilakukan

pertemuan antara KPA Nasional (Ibu Nafsiah Mboi) dengan AusAID (Linette Collins dan Astara). Pertemuan ini khusus membahas mengenai dukungan AusAID tentang proposal kegiatan Laki-laki Seks dengan Laki-laki (MSM) yang diajukan dan disusun oleh Steve Wignal melalui KPA Nasional.

Hasil pertemuan tersebut menegaskan bahwa AusAID akan memberikan dukungan untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional terkait pencegahan HIV dan pemberian layanan kesehatan reproduksi kepada LSL di Indonesia.

Direncanakan besaran dana yang diajukan sesuai dengan proposal adalah sejumlah USD 126,700 dan akan dikirim ke KPA Nasional sebelum minggu ke dua Juni 2009.

PERTEMUAN DENGAN AusAID

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pokja penelitian telah membentuk Tim Inti Penelitian HIV dan AIDS. Pada tahun 2009

Tim Inti menjadwalkan berbagai kegiatan, salah satunya adalah kompetisi Penelitian Berhadiah dan penyusunan pangkalan data penelitian yang dilaksanakan dengan kerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan HIV & AIDS Cooperative Programme (HCPI).

Tim Inti menjadwalkan 6 kali pertemuan di berbagai kota. Dalam setiap pertemuan diikuti seminar setengah hari yang melibatkan peneliti lokal, dengan tujuan memajukan penelitian di berbagai daerah. Dua pertemuan telah digelar di Bogor dan Bandung, masing-masing pada Januari dan Maret 2009. Rapat ketiga digelar di Surabaya pada tanggal 5 Mei 2009, diikuti seminar pada tanggal 6 Mei 2009.

Pertemuan pada hari pertama membahas hasil review proposal yang dilakukan oleh HCPI dan Rencana Monitoring yang dibawakan oleh Prof. Budi Utomo, sedangkan pembahasan draft agenda nasional

penelitian HIV dan AIDS oleh Made setiawan dan Rencana Riset Operasional Global Fund Ronde 8 oleh Suradi Gunawan dari KPA Nasional.

Hari berikutnya diisi dengan seminar yang membahas tentang Penelitian Oral Candidiasis yang dibawakan oleh Dr. Hans Lunintang sebagai ketua Pokja Penelitian dari BPNA, Penelitian mengenai Seksualitas ODHIV dibawakan oleh Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag (Kepala Divisi Penelitian dan Pendidikan Yayasan GAYa Nusantara) dan hasil penelitian klinis di RSUD Dr. Soetomo yang dibawakan oleh Dr. Erwin Asta (FK UNAIR/RSUD Dr. Soetomo).

Seminar terselenggara atas kerjasama Yayasan GAYa NUSANTARA bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Narkotika, AIDS (BPNA) Jawa Timur, dan FK UNAIR/RSU Dr. Soetomo, bertempat di BPNA Provinsi Jawa Timur. Peserta berjumlah 50 orang, terdiri dari pembicara, anggota Tim Inti dan stakeholder bidang penelitian di Surabaya.

PERTEMUAN TIM INTI PENELITIAN HIV DAN SEMINAR

PERTEMUAN PERSIAPAN ICAAP DENGAN SEKRETARIAT NEGARA

Pertemuan yang tidak kalah penting yang dilakukan pada bulan ini adalah pertemuan

antara Panitia ICAAP dengan Sekretariat Negara. Pertemuan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2009 di Kantor Rapat Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan. Pertemuan ini sangat penting guna memberikan laporan perkembangan terakhir dari rencana konferensi tersebut.

Pertemuan ICAAP tidak lama lagi yaitu di bulan Agustus 2009. Tercatat 64 abstrak yang diterima untuk oral presentation dan 1932 poster presentation, 24 simposium, 32 skill building workshop, dan 75 pertemuan satelit yang dijadwalkan berlangsung antaran 10-12 Agustus. KPA Nasional selain memberikan dukungan dana baik yang bersumber DKIA, juga memberikan dukungan dana dari APBN yang kebetulan akan turun nanti di bulan Juni 2009.

7

G. PENGEMBANGAN SEKRETARIAT KPA NASIONAL

Seiring dengan semakin tingginya intensitas kegiatan di KPA Nasional, apalagi dengan akan

dimulainya implementasi kegiatan program dukungan Global Fund Ronde 8, maka dibutuhkan beberapa staf untuk mengisi posisi baru, dalam bulan Mei 2009. Posisi tersebut adalah Asisten Pribadi Sekretaris KPA Nasional, Website Manager, Admin GF ATM Ronde 8, Information Technology Support (IT). Sebenarnya ada kebutuhan dua staf lagi yaitu untuk bagian Keuangan dan Monev, namun hingga bulan ini posisi tersebut masih dalam proses rekruitmen.

Dengan banyaknya kegiatan yang telah direncanakan baik dengan dukungan dana dari Dana Kemitraan Indonesia untuk HIV dan AIDS (DKIA/IPF),

Global Fund, APBN dan sumber dana lainnya, maka sesuai dengan arahan dari Deputi Dukungan Umum KPA Nasional Drs. Budi Harnanto, maka dibutuhkan ketepatan pelaksanaan kegiatan di samping secara administrasi dibutuhkan juga ketepatan dalam pembuatan laporan baik kegiatan maupun laporan keuangan. Untuk itu sangat diperlukan tenaga pendukung.

Hal lain Divisi Dukungan Umum, saat ini sedang disibukkan dengan berlangsungnya lelang untuk pengadaan kondom dan alat suntik steril untuk kegiatan GF Ronde 8 dan lelang umum untuk E-learning dan E-management.

PENAMBAHAN STAF BARU

F. ARAHAN KEPADA KPA DAERAH

Pada tanggal 7 Mei 2009, Sekretaris KPA Nasional bersama dengan Kordinator Wilayah

KPA Nasional untuk wilayah Jawa Bali, Bpk Inang Winarso menghadiri pertemuan dengan KPA Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat beberapa agenda yang dilakukan, yaitu Penandatanganan Nota Kesepakatan KPA Nasional dengan KPA Jawa Tengah tentang program Penanggulangan AIDS di Jawa Tengah melalui dukungan dana dari GF ATM Ronde 8 periode 2009 – 2011.

Menyaksikan pengukuhan Komisi Penanggulangan AIDS Jawa Tengah berdasarkan Permendagri No. 20/2007 dan SK Gubernur Jawa Tengah No. 442/2009 tanggal 7 Mei 2009.

Selain itu mengadakan peresmian secara simbolik kantor Sekretariat KPA Jawa Tengah yang berada di Jl. Tumpang 21 Semarang, sekaligus melakukan diskusi dengan Kepala Dinkes Jawa Tengah selaku Wakil Ketua, Sekretaris dan Staf Sekretariat KPA Provinsi Jawa Tengah.

KUNJUNGAN KERJA KE KPA PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KEGIATAN BULAN JUNI 2009

Pelatihan TOT Monev •

Rapat Koordinasi KPA Nasional dan •

Kemenkokesra

Pelatihan Keuangan dan Monev •

Pada bulan Mei ini, seluruh provinsi (32 provinsi) telah menyelesaikan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KPA Nasional dan KPA Provinsi. Nilai SPK masing-masing provinsi sangat bervariasi yaitu dari Rp 90 Juta hingga Rp 778 juta. Jumlah ini sangat tergantung dari jumlah Kabupaten/kota yang mendapat bantuan program akselerasi dari KPA Nasional. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur tercatat mempunyai nilai SPK yang tinggi yaitu 778 Juta dan 717 Juta rupiah. Kurang lebih ada 20 Kab./kota di Jabar dan Jatim yang mendapat bantuan akselerasi ini

Hal yang menarik yang ditemukan dalam penganggaran HIV dan AIDS di daerah bahwa semakin meningkatnya penganggaran program HIV dan AIDS yang didanai dari APBD. Di luar DKI, Provinsi Papua mempunyai Dana APBD yang lumayan besar yaitu 7,2 miliar rupiah,

Mudah-mudahan peningkatan anggaran ini dapat memacu peningkatan program pencegahan.

STATUS SPK PROVINSI